pemilu yang berintegritas
TRANSCRIPT
PEMILU 2014 YANG BERKEADILAN DAN BEBAS INTERVENSI
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
POKOK PIKIRAN
Integritas Pemilu (Election Integrity) tidak hanya merujuk pada penyelenggara pemilu tetapi merujuk pada empat komponen utama yakni penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, pemilih dan pemerintah
Integritas Pemilu akan terganggu jika ada satu atau lebih dari empat komponen tersebut yang tidak memiliki integritas
Semua komponen harus memahami tugas, tanggungjawab dan kewenangannya sesuai dengan porsi yang diberikan undang-undang
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
POSISI KPU
KPU sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2011 memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan semua tahapan Pemilu
KPU berkepentingan untuk memastikan semua peserta Pemilu terlayani dengan baik
KPU berkepentingan untuk memastikan semua peserta mematuhi aturan yang sudah ditetapkan
KPU tidak dapat mencapuri urusan lembaga lain yang juga punya kewenangan terkait dengan Pemilu
KPU perlu berkoodinasi dengan lembaga-lembaga lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu
KPU menyiapkan jajaran penyelenggara Pemilu secara berjenjang agar memahami Pemilu yang berintegritas
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
PELUANG INTERVENSI
Kecil peluang intervensi kekuasaan terhadap penyelenggara Pemilu karena KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri
KPU tidak mungkin melakukan pengkondisian terhadap jalannya Pemilu sesuai keinginan kelompok tertentu karena sistemnya yang kompleks dan jumlah penyelenggara Pemilu sangat banyak
Ketatnya pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan keputusan-keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sangat progresif membuat posisi KPU dapat digugat dan dievaluasi kapanpun
Adanya cek and balance antar kekuatan politik yang ada di Indonesia
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
ISU STRATEGIS
1. Sistem Informasi Penghitungan Suara Pengaturan penghitungan suara, proses
publikasi dan pengawasan internal
2. Kualitas Daftar Pemilih Pelaksanaan verifikasi faktual terhadap DP4
yang diserahkan pemerintah dilengkapi dengan pengolahan data melalui sistem informasi data pemilih (sidalih)
3. Logistik Pemilu Pengadaan logistik dilakukan melalui
perencanaan yang matang, lelang terbuka dan menerapkan prinsip efektif dan efesien
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
KEBIJAKAN STRATEGIS
Pelaksanaan tahapan secara transparan, partisipatif dan akuntabel
Melakukan uji publik terhadap penggunaan teknologi informasi seperti sistem informasi data pemilih (sidalih)
Melakukan pleno terbuka untuk menetapkan hal-hal strategis seperti penetapan peserta Pemilu, penetapan DPT, dan penetapan hasil Pemilu
Penandaan khusus pada formulir C1 dan C2 untuk menghindari pemalsuan
Penandaan surat suara dengan microtext untuk menghindari adanya pemalsuan dan penggandaan
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
Perencanaan program dan anggaran
Pendaftaran dan verifikasi pesertaPemilu
Penetapan peserta Pemilu
Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Tahapan Yang Sudah Tuntas
Penetapan jumlah kursi dan daerahpemilihan
TAHAPAN PEMILU 2014
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
Pemutakhiran data pemilih danpenyusunan daftar pemilih
Pelaksanaan kampanye
Masa tenang
Pengucapan sumpah/janji anggota
DPR, DPD dan DPRD
Tahapan Yang Sedang Berjalan
Pemungutan dan penghitungansuara
TAHAPAN PEMILU 2014
Tahapan Yang Akan Berjalan
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
Terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan
Terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)
Tidak terdaftar pada DPT dan DPTb
Pemilih tambahan ditetapkan paling lambat 3hari sebelum pemungutan suara
YANG BERHAK MEMILIH
Pemilih tambahan dapat menggunakan haknyauntuk memilih di TPS lain setelah menunjukkansurat pemberitahuan dari PPS untuk memilih diTPS lain
PEMUNGUTAN SUARA
KPPS dan TPS mencatat pemilih dan melaporkanpemilih tambahan tersebut ke KPU KabupatenKota melalui PPK
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
PEMILIH DILUAR DPT DAN DPTB
Terlebih dulu mendaftarkan diri pada KPPS
Memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuaidengan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor
Dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau pasport
Mereka menggunakan hak pilih satu jam sebelum pemungutan suara berakhir
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
DAFTAR PEMILIH KHUSUS
Tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT dan DPTb
Tidak memiliki identitas kependudukan
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
KPU Provinsi mendaftar dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus (DPK)
Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan (KTP atau Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan) namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan
Pasal 40 ayat 5 UU Nomor 8 Tahun 2012)
PKPU Nomor 9 Tahun 2013
pasal 35 ayat 1
PKPU Nomor 9 Tahun 2013
pasal 36
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
PENGELOLAAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS
PPS menyampaikan daftar pemilih khusus kepada KPU Provinsi melalui PPK dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat satu hari setelah ketua dan anggota PPS memberi paraf pada daftar pemilih khusus tersebut
PPS menyusun daftar pemilih khusus paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara
KPU Provinsi menetapkan daftar pemilih khusus berdasarkan usulan PPS paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
Menghitung jumlah pemilih yang memberikansuara berdasarkan salinan DPT
Menghitung jumlah pemilih yang berasaldari TPS lain
Menghitung jumlah surat suara yangdikembalikan oleh pemilih karena rusak atausalah dalam cara memberikan suara
Menghitung sisa surat suara cadangan
KEWAJIBAN KPPS SEBELUM
PENGHITUNGAN SUARA
Menghitung jumlah surat suara yang tidakterpakai
PENGHITUNGAN SUARA
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS
DPD
DPR/DPRD Tanda coblos pada nomor atau gambarparpol dan/atau nama calon anggota DPRdan DPRD pada kolom yang disediakan
Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS
Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calonperseorangan
SURAT SUARA DINYATAKAN
SAH
Tanda coblos pada gambar parpol berada pada kolom yang disediakan
SUARA SAH
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
Suara untuk Penghitungan
Kursi DPR
Jumlah Suara Sah Seluruh Parpol – Jumlah Suara Parpol tak Lolos PT
Penetapan BPPSuara Sah Parpol di Dapil : Jumlah
Kursi di Dapil Tersebut
Penghitungan Tahap I
Suara Sah Parpol yang sama atau melebihi BPP dapat jatah satu kursi
1
2
3
4
Jika pada tahap I ada kursi yang belum terbagi maka dihitung pada tahap II
Penghitungan Tahap II
Sisa kursi yang belum terbagi pada tahap I dibagi habis ke semua partai pada tahap II mulai dari perolehan sisa suara terbanyak
Jika terdapat sisa suara parpol di satu dapil sama jumlahnya, kursi diberikan kepada parpol yang sisa suaranya dengan persebaran terbanyak
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
PENETAPAN CALON TERPILIH
Calon Terpilih DPR/DPRD
Calon yang memperoleh suara terbanyak1
Perolehan Suara 2 atau Lebih Calon Sama
Calon yang memiliki persebaran suara paling banyak di dapil dengan mempertimbangkan keterwakilan
perempuan2
Calon yang Memenuhi Ketentuan
Kurang dari Jumlah Kursi
Kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya
3
by G
ebril D
aula
i (6 S
ept 2
01
3)
PENUTUP
Sekian
Terima Kasih