pemerintah kabupaten malang laporan …bpbd.malangkab.go.id/downloads/lkjip 2015.pdf · isi yang...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2015
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2015
i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang
dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai
amanah. Secara khusus Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan.
Tidak lupa, ucapan terima kasih kepada para Personil Pilihan yang tergabung dalam
Kelompok Kerja (Teamwork) yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan dan
merampungkan tugasnya secara maksimal.
Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik good
governance serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-
cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No.
XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem
Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif,
berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
Tujuan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai
wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan
pemerintahan yang baik (good government) dan dengan penanganan yang baik (good
governance/yang amanah). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan
sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagai
penjabaran dari vis i misi dan perencanaan strategik yang
mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan--
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka
isi yang terkandung di dalam laporan Kinerja ini merupakan kebulatan
kesepakatan bersama yang di laksanakan dan dipertanggungjawabkan secara
bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna,
oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk
perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun
mendatang.
ii
Demikian disampaikan, semoga Laporan Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ini dapat dijadikan bahan dalam
peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten
Malang yang MADEP MANTEB melalui pembangunan partisipatif yang senantiasa
menerapkan nili-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, demokratis yang dalam
pengambilan keputusan berdasarkan pada hukum dan keadilan, mampu
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan mandiri serta berdaya saing
tinggi dengan semakin berkembangnya jiwa leaership dikalangan pemerintah dan
semangat enterpreneurship di kalangan masyarakat luas. Selain itu laporan ini dapat
dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan
merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2015. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, atas koreksi dan saran
perbaikan Laporan Kinerja ini dimasa mendatang.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2015 ini dapat
diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.
Sekian dan terima kasih.
Malang, Januari 2016
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG
Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19610813199001 1 001
iii
D A F T A R I S I
Hal
Kata Pengantar.................................................................................................. i
Daftar Isi ........................................................................................................... iii
Ringkasan Eksekutif ......................................................................................... v
BAB I : PENDAHULUAN............................................................................. 1
A. A. Latar Belakang ......................................................................... 1
A. B. Maksud dan Tujuan ................................................................... 2
B. C. Gambaran Umum ..................................................................... 3
C. 1. Organisasi Perangkat Daerah .............................................
2. Sumber Daya Aparatur ........................................................
3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014.....................................
3
12
19
D. D. Dasar Hukum ............................................................................ 21
E. E. Sistematika ................................................................................ 21
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJJIAN KINERJA ........................... 23
B. A. Perencanaan Strategis ............................................................
1. Visi ......................................................................................
2. Misi .....................................................................................
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program .........................
23
23
24
24
F. B. Perjanjian Kinerja ...................................................................... 28
G. BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 30
H. A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015 ............................................................................. ........
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir .................................................................................
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .......................
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar Nasional ...................................................................
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....................................................................
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.................. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.............
30
30
33
35
37
37
37
38
I. B. Realisasi Anggaran ...................................................................
39
iv
BAB IV : P E N U T U P .............................................................................. 42
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1. Lampiran I Penetapan Kinerja 2015 2. Lampiran II Pengukuran Kinerja 2015 3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 4. Lamapirn IV RENSTRA Tahaun 2011-2015
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Disamping itu, Laporan Kinerja
dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam
melaksanakan tugasnya.
Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
tahun 2015 ini merupakan realisasi dan capaian kinerja sebagai wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2015.
Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, akan dikemukakan secara singkat tentang hasil
pengukuran terhadap Sasaran-Sasaran yang telah ditetapkan dan sejauh mana
pengaruhnya terhadap pencapaian Tujuan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam
pencapaiannya, demikian pula langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala
yang kemungkinan akan terjadi pada tahun mendatang, lewat ringkasan sebagai berikut:
A. Sasaran Pertama : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan
Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal;.
B. Sasaran Kedua : Penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan
logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih
baik
C. Sasaran Ketiga : Pemulihan Maasyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih
baik
D. Sasaran Keempat : Tata kelola administrasi kebencanaan untuk meningkatkan
pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Secara keseluruhan alokasi anggaran yang ada untuk Belanja Langsung dan Belanja
Tidak Langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
sesudah Perubahan Anggaran sebesar Rp. 23.279.389.212,- ( Dua puluh tiga milyard
dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delalapan puluh sembilan ribu dua ratus
dua belas rupiah ) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
( APBD ) Kabupaten Malang Tahun 2015.
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.282.460.312,- (Satu milyard dua ratus
delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah)
terealisasi sebesar Rp.1.089.364.921,- (Satu milyar delapan puluh sembilan juta tiga
ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah ) atau 84,94 %
(delapan puluh empat koma sembilan puluh empat persen), Belanja Langsung sebesar
Rp. 21.996.928.900,- (Dua puluh satu milyard sembilan ratus sembilan puluh enam juta
sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) terealisir sebesar Rp.
2.508.120.934,- (Dua milyard lima ratus delapan juta seratus dua puluh ribu sembilan
vi
ratus tiga puluh empat rupiah) atau 11,40 %.sisa dana sebesar Rp. 19.448.807.966,-
dikarenaka ada Dana Sebesar Rp. 19.461.276.000,- yang diperoleh dari Kegiatan
Bantuan Pendanaan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Pasaca Bencana dari BNPB melalui
Kementrian Keuangan dan baru masuk ke Kas Daerah Kabupaten Malang pada tanggal
16 Desember 2015.
Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran
adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan;
3. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu
dan terintregasi.
Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas diperlukan upaya-upaya
penanggulangan antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peningkatan kwalitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,
seminar dan semacamnya;
3. Penambahan Jumlah personil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Terbangunnya system informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan
terintregasi.
Antisipasi ke depan yang akan terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap
darurat, tetapi lebih menekankan kepada keseluruhan manajemen resiko bencana.
Semoga pencapaian Sasaran di tahun mendatang akan lebih mengarah pada
suatu kondisi yang lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Amin.
Sekian dan terima kasih.
Malang, Januari 2016
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG
Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19610813199001 1 001
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrogis dan demografis, pada
kenyataannya wilayah Kabupaten Malang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap
terjadinya bencana, baik disebabkan faktor alam, faktor non alam maupun faktor
manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi
maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang
telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan
kesejateraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak
perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap
ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya acapkali terkendala upaya
penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.
Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten
Malang yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi
menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada
keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma
penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4
tahun 2011 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya
disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang
berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,
dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan
penanggulangan bencana.
Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan
pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 2 (dua) buah peraturan daerah
sebagai amanat dari Undang-undang nomor 24 tahun 2007, yaitu : (1) Peraturan
Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Komitmen dan kewajiban formal sebagai salah satu SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang mengharuskan bahwa, setiap realisasi pelaksanaan
tugas yang dilaksanakan wajib dilakukan dengan menerapkan mekanisme
pertanggungjawaban publik yang valid, terukur, dan sahih lewat penyusunan
Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran.
2
Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah,
berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj juga berperan sebagai
alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good
governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai
media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan
dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi
masyarakat.
Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Malang tahun
2011- 2015 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja (Renja)
BPBD Kabupaten Malang tahun 2015 yang penyusunannya berpedoman
kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2015.
Penyusunan LKPJ berpedoman pada Perturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berkewajiban
mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan.
Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015.
Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKj Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2015 selain memenuhi tuntutan untuk
berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keseimbangan antara
akuntabilitas, partisipasi dan transparasi yang merupakan pilar perwujudan tata
kepemerintahan yang baik.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 berisi ikhtisar pencapaian
sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan
dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi
mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran
disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan
pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja BPBD
Kabupaten Malang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi
3
pemerintah oleh Kepala BPBD kepada Bupati Malang ini telah disusun sesuai
peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKj ini
merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2015.
BPBD merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan
daerah, maka BPBD memiliki tanggungjawab yang besar dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan
daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang
menjadi output BPBD yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi
pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik
serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana terjadi.
Maksud penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Malang Tahun 2015
adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi BPBD yang terwujud
dalam t ingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Malang Tahun 2015
adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
pertanggungjawaban secara periodik.
C. GAMBARAN UMUM
1. Organisasi Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berdiri
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011
tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh
Sekretaris Daerah.
Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang
membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan
penanggulangan bencana secara terintregrasi yang meliputi pra bencana, saat
tanggap darurat dan pasca bencana.
4
Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD
mempunyai fungsi:
1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di
daerah;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Malang menurut Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011
komposisinya sebagai berikut:
a. Kepala Pelaksana
b. Sekretaris pelaksana, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
1. Seksi Pencegahan; dan
2. Seksi Kesiapsiagaan.
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
1. Seksi Kedaruratan; dan
2. Seksi Logistik.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi membawahi :
1. Seksi Rehabilitasi; dan
2. Seksi Rekontruksi.
Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai
berikut
a. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :
1. Memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan
melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan
penanggulangan bencana;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan bidang tugasnya
b. Sekretaris pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program,
administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan
tugas tersebut Sekteraris mempunyai fungsi :
1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan
Pelaksana BPBD;
5
2. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
Pelaksanaan BPBD;
3. Pembinaan dan pelayanan adminstrasi ketatausahaan, hukum dan
peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah
tangga Pelaksana BPBD;
4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di
lingkungan Pelaksana BPBD;
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD;
6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD.
Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;
b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi
kepegawaian, kesejateraan pegawai dan pendidikan pelatihan
pegawai;
c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan,
urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan
dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang,
peralatan dan mendistribusikannya;
d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan
peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
g. Menghimpun, mengola data, menyusun program kerja Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. Menghimpun, mengola data, menyusun program kerja Sub
Bagian Keuangan;
b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi
pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta
penyusunan perhitungan anggaran;
c. Menyelenggarakan peyusunan laporan dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran BPBD;
6
d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis BPBD;
e. Melaksanakan pengurusan pembayaran hak-hak keuangan;
f. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan
program dan rencana strategis BPBD;
g. Mengkompilasikan dan menyusun hasil laporan perencanaan
dan laporan akuntabilitas BPBD;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas :
a. Menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi
dalam penyusunan rencana strategis BPBD;
c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana
kerja kegiatan BPBD;
d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama
lintas sektor;
e. Menyelenggarakan Sistim Informasi Manajemen dan
Pelaporan BPBD;
f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana
kegiatan tahunan BPBD;
g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka
penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan BPBD;
h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang penanggulangan bencana;
i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program
pembangunan bidang penanggulangan bencana;
j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
k. Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan
masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana
7
pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan
masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana
pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra
bencana serta pemberdayaan masyarakat.
Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang :
1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber
bahaya atau ancaman bahaya;
b. Melaksanakan pemantauan terhadap :
Penguasaan dan pengelolaaan sumber daya alam;
Penggunaan teknologi tinggi.
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang
dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang
tugasnya.
2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penyusunan uji coba rencana penanggulangan
kedaruratan bencana;
b. Melakukan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian
sistim peringatan dini;
c. Menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan
kebutuhan dasar;
d. Melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi
tentang mekanisme tanggap darurat;
e. Menyiapkan lokasi evakuasi;
f. Menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur
tetap darurat bencana;
g. Menyediakan dan menyiapkan bahan, barang dan peralatan
untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
8
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang
tugasnya.
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan
dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan
logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan
Logistik mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan
peralatan dalam penanggulangan bencana;
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan
peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan
penanganan pengungsi;
4. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat;
5. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
6. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang :
1. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap
lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
b. Menentukan status keadaan darurat bencana;
c. Menyelamatkan dan mengevaluasi masyarakat terkena
bencana;
d. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar;
e. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
f. Melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan
9
sarana vital;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang
tugasnya.
2. Seksi Logistik mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan
peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. Melaksanakan pendistribusian logistik dan peralatan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan
tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan
peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang
tugasnya
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan
masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan
Rekontruksi mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana
pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana
pada pasca bencana;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca
bencana.
Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang :
1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
a. Melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. Melaksanakan pelayanan kesehatan;
e. Melaksanakan rekontruksi dan resolusi konflik;
10
f. Melaksanakan pemulihan psikologis, social, ekonomi, budaya,
keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta
pelayanan publik;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi sesuai dengan bidang
tugasnya.
2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. Melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial
masyarakat;
c. Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. Melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan
penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. Mendorong partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
f. Meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
g. Meningkatkan fungsi pelayanan publik;
h. Meningkatkan pelayanan utama dalam masyarakat;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi sesuai dengan bidang
tugasnya.
11
BAGAN STRUKTUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Keterangan : _____ .............................= Garis Komando
KEPALA
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
KEPALA PELAKSANA BPBD
SEKRETARIS
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEPALA SEKSI REHABILITASI KEPALA SEKSI KEDARURATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN
KEPALA SEKSI REKONTRUKSI KEPALA SEKSI LOGISTIK
12
2. Sumber Daya Aparatur
Tabel 1
DAFTAR KOMPOSISI PERSONIL DALAM
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG
No.
JABATAN STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA
JUMLAH
1 2 3
1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah : = 1 orang
Membawahi dan mengkoordinasi 1 Sekretaris dan 3 Kepala Bidang.
2. Sekretaris = 1 orang
Membawahi dan mengkoordinir 3 Sub Bagian, masing-masing :
= ( 12 orang)
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : = 1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri
dari 1 orang PNS, dan 4 orang Tenaga Kontrak = 5 orang
b. Kepala Sub Bagian Keuangan : = 1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 3 orang staf yang terdiri
dari 2 PNS dan 1 orang Tenaga Kontrak = 3 orang
c Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan = 1 orang
- Membawahi dan mengkoordinir 1 orang staf yang terdiri
dari 1 orang Tenaga Kontrak = 1 orang
3. Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan : = 1 orang
Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing:
= ( 5 orang)
a. Kepala Seksi Pencegahan : = 1 orang
- Membawai dan mengkoordinir 1 orang staf tenaga
Kontrak = 1 orang
b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan : = 1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf Tenaga
Kontrak = 2 orang
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik = 1 orang
Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing:
= ( 6 orang)
a. Kepala Seksi Kedaruratan : = 1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf yang terdiri
dari 1 orang PNS dan 1 orang tenaga kontrak = 2 orang
b. Kepala Seksi Logistik : = 1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf tenaga
kontrak = 2 orang
13
No.
JABATAN STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA
JUMLAH
1 2 3
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi : = 1 orang
Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :
( 5 orang)
a. Seksi Rehabilitasi : = 1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 2 orang tenaga
kontrak. = 2 orang
b. Seksi Rekontruksi : = 1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 1 orang tenaga kontrak. = 1 orang
Jumlah Keseluruhan = 33 orang
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Tahun 2015
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Malang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 33 orang
terdiri dari 18 orang berstatus PNS dan 15 Orang berstatus sebagai tenaga kontrak.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah:
a. Berpendidikan S2 berjumlah 10 orang
b. Berpendidikan S1 berjumlah 5 orang
c. Berpendidikan D3 berjumlah 1 orang
d. Berpendidikan SLTA berjumlah 2 orang
Sumber daya manusia yang berstatus PNS ditinjau dari Golongan adalah sebagai
berikut:
a. Golongan IV sebanyak 8 orang
b. Golongan III sebanyak 7 orang
c. Golongan II sebanyak 3 orang
14
Adapun komposisi pegawai dengan strata pendidikan, tergambarkan dengan tabel
berikut:
Tabel 2
Keadaan Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah
( Desember 2015 )
NO
ESELON
GOL / RUANG ( Orang ) STRATA PENDIDIKAN (Orang )
IV III II I
NON
SD SMP
SMA
D3 / SM S1 S2 GOL.
1 II b 1 1
2 III a 2 2
3 III b 2 1 1
4 IV a 3 6 3 6
5 Non
Eselon 1 3 2 1 1
6 15 11 4
Jumlah 8 7 3 15 13 1 9 10
Sedangkan berdasarkan jumlah eselon pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
- Eselon II / b : 1 Jabatan
- Eselon III / a : 2 Jabatan
- Eselon III / b : 2 Jabatan
- Eselon IV / a : 9 Jabatan
15
Tabel 3
SDM berdasarkan Eselonisasi
NO JABATAN ESELON GOL STAF JUMLAH
1 Kepala Pelaksana BPBD II b IV/c - 1
2 Sekretaris BPBD III a IV/a - 1
3 Ka Subag Umum Kepegawaian IV a III/d - 1
4 Staf Subag Umum Kepegawaian - II/b 1 1
- 4 4
5 Ka Subag Keuangan IV a III/c 1
6 Staf Subag Keuangan II/b 2 2
1 1
7 Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
IV a III/d 1
1 1
8 Ka. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
III b IV/a 1
9 Kasi Pencegahan IV a IV/a 1
Staf Seksi Pencegahan - 1 1
10 Kasi Kesiapsiagaan IV a III/c 1
11 Staf Seksi Kesiapsiagaan 2 2
12 Ka. Bidang Kedaruratan dan Logistik III b III/d 1
13 Kasi Kedaruratan IV a III/d 1
14 Staf Seksi Kedaruratan III/b 1 1
1 1
15 Kasi Logistik IV a III/d 1
16 Staf Seksi Logistik 2 2
17 Ka. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
III/a IV/b 1
18 Kasi Rehabilitasi IV a III/d 1
Staf Seksi Rehabilitasi - 2 2
19 Kasi Rekonstruksi IV a III/c 1
20 Staf Seksi Rekonstruksi - 1 1
J U M L A H 14 19 33
16
Tabel 4
DATA PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL/ESELON PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2015
No
.
NAMA JABATAN ESELON/
PANGKAT KET.
1 2 3 4 5
1. Drs. Ek HAFI LUTFI, MM. Kepala Pelaksana II-b
(Gol. IV/c) -
2. Dra. ENDAH PARMANINGTYAS, MSi
Sekretaris
III-a (Gol. IV/b)
3. VIVI LOKASARI, S Sos, MM Kasubag Umum & Kepegawaian
IV-a (Gol. III/d)
4. LILIK KHOLIFAH, S Sos Kasubag
Keuangan IV-a
(Gol. III/c)
5. CHALIFAH IRAWATI, S Sos Kasubag Perenc,
Evaluasi & pelaporan
IV-a ( Gol. III/d )
6. JONI SAMSUL HADI, ST, Msi Kabid.
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
III-b (Gol IV/a)
7. SUWARTAM, SH, M Si Kasi Pencegahan IV-a
(Gol. IV/a)
8. APRILLIJANTO, SE Kasi
Kesiapsiagaan IV-a
( Gol. III/c)
9. Ir. BAGYO SETIONO Kabid
Kedaruratan dan Logistik
III-b (Gol. IV/a)
10. NYOTO WASONO, S Sos, MM Kasi Kedaruratan IV-a
(Gol. IV/a)
11. NUR HADI, S Sos, MM Kasi Logistik IV-a
(Gol. IV/a)
12. Ir. ATOK IRIANTO, Msi Kabid
Rehabilitasi dan Rekontruksi
III-a (Gol. IV/b)
13. Drs. HARI SANTOSO Kasi Rehabilitasi IV-a
(Gol. III/d)
14 WAHYUNINGDYAH SITORESMI, ST, MM
Kasi Rekontruksi IV-a
(Gol. III/c)
17
Tabel 5
DATA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2015
NO NAMA NIP JABATAN GOL
1 Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM 196108131990011001 Ka. Pelaksana BPBD IV/c
2 Ir. ATOK IRIANTO M.Si 196209301990031005 Kabid Rehabilitasi & Rekonstruksi
IV/b
3 Dra. ENDAH PARMANINGTYAS,
M.Si
196605221993032004 Sekretaris IV/b
4 JONI SAMSUL HADI, ST, M.Si 196507181988031011 Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan
IV/a
5 Ir. BAGYO SETIONO 196309181999011001 Kabid Kedaruratan & Logistik
IV/a
6 SUWARTAM, SH. M.Si 195804151979071003 Kasi Pencegahan IV/a
7 NUR HADI, S Sos, MM 196211041989031008 Kasi Logistik IV/a
8 NYOTO WASONO, S Sos, MM 196603161989031009 Kasi Kedaruratan IV/a
9 VIVI LOKASARI, S Sos, MM 197004151990032008 Kasubag Umum & Kepegawaian
III/d
10 Drs. HARI SANTOSO 196208181985011006 Kasi Rehabilitasi III/d
11 CHALIFAH IRAWATI, S Sos 196002161986032009 Kasubag Perencanaan Evaluasi & Pelaporan
III/d
12 WAHYUNINGDYAH SITORESMI,
ST,MM
197505241996032003 Kasi Rekonstruksi III/c
13 APRILLIJANTO, SE 196104301982081001 Kasi Kesiapsiagaan III/c
18
NO NAMA NIP JABATAN GOL
14 LILIK KHOLIFAH, S Sos 197604031996022001 Kasubag Keuangan III/c
15 SADONO IRAWAN, S Sos 197711302010011001 Staf III/b
16 RESTI DEWI RAHMAWATI, A Md 199010022015042001 Staf II/c
17 NANANG SETIAWAN 197510102007011016 Staf II/b
18 ISA ANSHORI 197412152006041016 Staf II/b
19 YOHAN WICAKSONO Staf Honorer
20 SUHARTANTO Staf Honorer
21 RIZKY DWI PRASTYAWAN Staf Honorer
22 DIXIE AGITAS SUHUD ADI WIEDAGDO
Staf Honorer
23 SAIFUL ANTONI Staf Honorer
24 RUSLI SUKEMI Staf Honorer
25 INDRA ERMAWAN Staf Honorer
26 AGUNG CANDRA FIRMANSYAH Staf Honorer
27 OLDI ADITYA SANTOSO Staf Honorer
28 SARIYANTO Staf Honorer
19
NO NAMA NIP JABATAN GOL
29 AAN TRIWULANDARI Staf Honorer
30 BHEKTI SETIYAWAN Staf Honorer
31 NUR AHMAD FAUZI Staf Honorer
32 NANIK FARIDA Staf Honorer
33 SUGENG WIYONO Staf Honorer
3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014
Capaian Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2014 di uraikan sebagai berikut
NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI
1 Terwujudnya Peemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal
Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
65 %
66,66 %
2
Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik
Persentase Penanganan bencana
100 %
100 %
3
Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana
Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi
60 %
13 %
20
1. Untuk Tahun 2014 dengan indikator Rasio Peningkatan Kemampuan tentang
kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 65%, tercapai 66,67%
perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih
dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana ( 22 komunitas
masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah
rawan bencana kali 100 persen ) dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini di
dukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebar Luasan Potensi Informasi bencana alam
yang dilaksanakan sebanyak 30 kali koordinasi dan identifikasi wilayah rawan
bencana di Kabupaten Malang dan Program Penanggulangan Berbasis Masyarakat
dengan dua kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi
bencana dengan pembentukan dan Pelatihan Beach Rescue Cluster (BRC) yang
beranggotakan sebanyak 100 orang yang tersebar di berbagai Pantai di 6 Kecamatan
Rawan Tsunami, antara lain
1. Pantai Licin Kecamatan Ampelgading
2. Pantai Lenggok Sono Kecamatan Tirtoyudo
3. Pantai Tamban Kecamatan Sumbermanjing Wetan
4. Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan
5. Pantai Goa Cina Kecamatan Gedangan
6. Pantai Bajul Mati Kecamatan Gedangan
7. Pantai Wonogoro Kecamatan Gedangan
8. Pantai Balekambang Kecamatan Bantur
dan kegiatan Sosialisasi bencana di Sekolah yang dilaksanakan sebanyak 15 kali
kegiatan yang diikuti oleh 1.500 siswa SD
2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %, tercapai
100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah
kejadian bencana ( Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 67 kali dibagi jumlah
kejadian bencana sebanyak 67 kejadian) dapat dikatakan sangat berhasil, indikator
ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan :
a. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan melakukan koordinasi serta
Assesment di daerah yang terjadi bencana sebanyak 72 kali;
b. Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana dengan penanganan bencana
banjir sebanyak 6 kali kejadian, tanah longsor sebanyak 18 kali kejadian,
21
tersambar petir 1 kali kejadian, Tanah gerak 2 kali kejadian, puting beliung 13
kali kejadian, kebakaran 15 kali kejadian, kekeringan terjadi pada 8 kecamatan,
terdiri dari 16 desa dan meletusnya gunung Kelud.
3. Untuk indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonsruksi dengan target
60 % tercapai 13 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek terdampak yang
ditangani di bagi dengan jumlah Data base obyek terdampak ( jumlah obyek
terdampak yang ditangani sebanyak 24 obyek dibagi Data base obyek terdampak
sebanyak 224 obyek ), kegiatan ini didukung Dana Belanja Tidak terduga dan belanja
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari Pemerintah Pusat.
D. DASAR HUKUM
Pedoman yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yaitu:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Peloporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
4. Peraturtan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
E. SISTEMATIKA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
22
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum
1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014
D. Dasar Hukum E. Sistematika
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
B. Perjanjian Kinerja BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
1. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
2015; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar nasional;
5. Analisas penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiataan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 2. Realisasi Anggaran
BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN - Penetapan Kinerja 2015 - Pengukuran Kinerja 2015 - Rencana Kinerja Tahunan 2015 - Renstra Tahun 2011 - 2015
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima)
tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis yang disusun tersebut
mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran
yang meliputi: kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan
mengantisipasi perkembangan masa depan.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional,
global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis
yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan
misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya
peningkatan akuntabilitas kinerjanya
Rencana Strategis BPBD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015
merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap
lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BPBD. Renstra secara
sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk
strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan
sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala
prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.
1. V I S I
Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada
masa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas membantu Sekretaris
Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam menetapkan visinya harus mengacu
kepada visi Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dengan tetap memperhatikan
fungsi dan tugas pokoknya.
Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan
perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang,
24
maka Visi BPBD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 adalah :
Dengan peran dan tanggungjawab yang diemban sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 maka Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Malang harus mampu mengoptimalkan perannya
koordinasi penanggulangan bencana serta terus mendorong upaya keterlibatan
masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan
pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara.
2. MISI
Dalam rangka mewujudkan Visi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai
penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir
dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan selanjutnya akan
dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak
organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan
mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Misi yang diemban Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah:
1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko
bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi dan menyeluruh.
Upaya pencapaian misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang sinergis
antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah serta
masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran
kinerja yang direncanakan.
3. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai lima tahun. Penetapan Tujuan didasarkan pada pernyataan
Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten
Malang Dalam Menghadapi Bencana
Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten
Malang Dalam Menghadapi Bencana
25
Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang ke arah
perubahan dari hasil analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu
kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai di masa datang. Dengan Tujuan yang
telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan
akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu Misi.
Sehubungan dengan itu, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang menetapkan Tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :
- Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan
Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal;.
- Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan
dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan
Bencana yang lebih baik
- Meningkatkan pemulihan Maasyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih
baik
- Mengoptimalisasikan tata kelola administrasi kebencanaan untuk
meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
SASARAN
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan
yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah
ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun secara
berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan Tujuan yang ditetapkan dalam
Renstra.
Mengacu pada pengertian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Malang menetapkan Sasaran yang dapat disusun keterkaitan
dengan Misi dan Tujuan sebagai berikut :
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan
bencana yang baik / optimal;.
- Penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta
peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik
- Pemulihan Maasyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih baik
- Tata kelola administrasi kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan
kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.
KEBIJAKAN
26
Kebijakan adalah suatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan
sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu
dalam penerapannya secara operasional.
Sehubungan dengan pengertian di atas, Badan Penanggulangan Becana
Daerah menetapkan Kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa tangguh bencana;
- Meningkatkan peran relawan, perempuan, kampus, LSM, dasawisma siaga
bencana, pengenalan bencana pada sekolah, sekolah sadar bencana dalam
menyiapkan masyarakat menghadapi bencana;
- Meningkatkan peran forum PRB dan Forum/KKN tematik;
- Menigkatkan peran dunia usaha dalam perannya dalam penanggulangan
bencana;
- Meningkatkan kecepatan Assesmant;
- Meningkatkan anggaran untuk dukungan logistik dan peralatan;
- Meningkatkan pengadaan peralatan evakuasi korban bencana;
- Meningkatkan penguatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
- Meningkatkan penguatan jumlah sarana dan prasarana ekonomi
masyarakat;
- Peningkatkan tertib administrasi kebencanaan untuk meningkatkan
pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Implementasi dari kebijakan di atas akan diwujudkan dalam bentuk produk
surat-surat dinas ataupun pembuatan petunjuk operasional / prosedur tetap yang
akan dijadikan sebagai Pedoman pelaksanaan kegiatan, Pengaturan mekanisme
kegiatan lanjutan, dan pendorong motivasi bagi staf dalam melaksanakan tugas.
PROGRAM
Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu,
dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan
menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran. Dalam penyusunan Program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan beberapa
kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :
a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap Bidang dan Sekretariat;
b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah
Propinsi dan Pemerintah Pusat;
c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;
d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi.
27
Program dimaksud oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah
disusun sebagai berikut :
1. Program Kerja Lima Tahun :
Program Kerja Lima Tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang disesuaikan dengan Visi dan Misi sebagaimana telah
digariskan dengan rinci sebagai berikut :
a. Program Kerja Pembinaan :
Dalam mengantisipasi Tujuan dan Sasaran serta Visi dan Misi yang
telah ditetapkan maka cukup beralasan untuk perlu dilakukan
pembinaan dari dalam terhadap aparatur Badan Penanggulangan
Bencana Daerah secara berkesinambungan dengan maksud agar
dapat mengimbangi perkembangan kemajuan yang terjadi dalam
masyarakat.
b. Program Kerja Penyuluhan Masyarakat :
Sebagai tindak lanjut dari perwujudan tujuan akhir maka penyuluhan
terhadap masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan merupakan
syarat mutlak yang harus dilaksanakan secara terus-menerus.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana :
Faktor penunjang utama dalam operasional dan pelayanan serta
pembinaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana, maka
peningkatan sarana dan prasarana termasuk pilihan prioritas dalam
mendukung peningkatan kinerja.
2. Program Kerja Tahunan :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Keg.jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Keg.penyedia jasa admin dan keuangan
- Keg. penyedia jasa kebersihan kantor
- Keg.penyedia alat tulis dan kantor
- Keg.penyediaan barang cetakan &penggandaan
- Keg.penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
- Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Keg. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
- Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman
- Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
28
- Keg.pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .
- Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
- Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi
Kinerja SKPD
- Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.
- Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi
Bencana Alam
f. Program Penanggulangan Berbasis Masyarakat
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana;
- Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.
g. Program Penanggulangan Bencana
- Kegiatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah Bencana;
- Kegiatan Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik di Wilayah Pasca
Bencana
B. PERJANJIAN KINERJA
Penetapan kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh
pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja
pemerintah daerah.
Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
29
1
Terwujudnya Peemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal
Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
70 %
2
Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik
Persentase Penanganan bencana
100 %
3
Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana
Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi
75 %
30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
A.1 Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2015
NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
1
Terwujudnya Peemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal
Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
70 %
73 %
104 %
Untuk Tahun 2015 dengan indikator Persentase Peningkatan Kemampuan tentang
kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 70%, tercapai 73 % perhitungan
ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah
Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana ( 24 komunitas masyarakat PB
yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali
100 persen ) capaian sebesar 104,3 % dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini
di dukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebar Luasan Potensi Informasi bencana alam
yang dilaksanakan sebanyak 42 kali koordinasi dan identifikasi wilayah rawan bencana
di Kabupaten Malang dan Program Penanggulangan Berbasis Masyarakat yaitu :
a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dengan
Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Relawan dalam rangka pengurangan
resiko bencana;
b. Kegiatan Sosialisasi bencana di Sekolah yang dilaksanakan sebanyak 18 kali
kegiatan yang diikuti oleh 1.800 siswa SD;
c. Lokakarya Desa Tangguh Bencana Lokasi program di Desa Pandansari kec.
Ngantang,Desa Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Lebakharjo
Kec. Ampelgading ;
d. Pelatihan Relawan Desa Tangguh Bencana;
e. Seminar Desa Tangguh Bencana;
f. Penyusunan Renkon Lahar Hujan Kelud;
g. Penyusunan Sistim Informasi Desa (SID) tentang kebencanaan;
31
h. Penyusunan Sistim Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK)
Keterangan : untuk kegiatan a dan b didukung dana APBD II , Kegiatan c,d,dan e
didukung dana Fasilitasi Ketangguhan Pemberdayaan Masayarakat dari BNPB
dan untuk kegiatan f,g dan h mendapat dukungan dana dari UNDP.
NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
2
Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik
Persentase Penanganan bencana
100 %
100 %
100 %
Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %,
tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi
jumlah kejadian bencana ( Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 60 kali dibagi
jumlah kejadian bencana sebanyak 60 kejadian) Capaian 100% dapat dikatakan sangat
berhasil, indikator ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan
kegiatan:
a. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan melakukan koordinasi serta
Assesment di daerah yang terjadi bencana sebanyak 70 kali;
b. Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana dengan penanganan bencana
banjir sebanyak 5 kali kejadian, tanah longsor sebanyak 23 kali kejadian,
kekeringan terjadi pada 10 kecamatan, terdiri dari 17 desa, di 24 dusun dan
siaga darurat erupsi gunung bromo.
NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
3
Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana
Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi
75 %
54 %
72 %
Untuk indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonsruksi dengan
target 75 % tercapai 54 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek terdampak
yang ditangani di bagi dengan jumlah Data base obyek terdampak ( jumlah obyek
terdampak yang ditangani sebanyak 14 obyek dibagi Data base obyek terdampak
32
sebanyak 26 obyek ), Capaian 72 % dapat dikatakan berhasil kegiatan ini didukung Dana
Belanja Tidak terduga sebanyak 12 obyek yaitu :
a. Pembangunan Jembatan Kidang Berik Desa Kidangbang Kecamatan Wajak;
b. Rehabilitasi Dinding Penahan Jl. Tanjungsari Gg. III Kelurahan Turen Kecamatan
Turen;
c. Pembangunan Jembatan Gunung Tumpuk Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang;
d. Perbaikan Oprit Jembatan Kali Lesti Desa Swaru Kecamatan Pagelaran;
e. Rehabilitasi Dinding Penahan Jembatan Desa Wonorejo, Kecamatan
Poncokusumo;
f. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung;
g. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Codo Kecamatan Wajak;
h. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Bambang Kecamatan Wajak;
i. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Tulungrejo KecamatanNgantang;
j. Rehabilitasi Dinsing Penahan di Kelurahan Cempokomulyo Kecamatan
Kepanjen;
k. Pembangunan Saluran/Drainase Jalan di Desa Kebobang Kecamatan Wonosari
dan
l. Rehabilitasi Jembatan di Desa Sidodadi Kecmtan Ngantang;
Serta dua oyek yang didukung oleh Bantuan Dana Siap Pakai Penanganan Darurat
Kekeringan dari Propinsi Jawa Timur yaitu
a. Pipanisasi di Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare dan
b. Pipanisasi di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari
Ada 5 obyek terdampak yang akan dikerjakan pada tahun 2016 dikarenakan
Kegiatan Bantuan Pendanaan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari
BNPB baru masuk pada APBD pada bulan Desember 2015
33
A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir
NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal
Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
65 %
70 %
66,6%
73 %
112,3%
104,3 %
2
Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik
Persentase Penanganan bencana
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
3
Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana
Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi
60 %
75 %
13 %
54 %
21,7 %
72 %
34
1. Untuk indikator Persentase Rasio Peningkatan Kemampuan tentang
kebencanaan di daerah rawan bencana pada tahun 2014 di target 65% dan
pada tahun 2015 ditarget sebesar 70 % ada kenaikan sebesar 5 %, realisasi
pada tahun 2014 sebesar 66,6 % dan Tahun 2015 sebesar 73 %, dengan
capaian pada tahun 2014 sebesar 112,3 % dan tahun 2015 sebesar 104,3 %,
untuk capaian di tahun ini ada penurunan sebesar 8 % dikarenakan jumlah
komunitas masyarakat PB yang dibina lebih sedikit karena lebih difokuskan
untuk masyarakat Desa Tangguh bencana, indikator ini di dukung oleh
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan
Program Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat.
2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %,
dan terealisasi sebesar 100% pada tahun 2014 dan tahun 2015 dengan
capaian 100% , kejadian bencana yang ada pada tahun 2014 sebanyak 67
kejadian dan pada tahun 2015 sebanyak 60 kejadian, indikator ini didukung
oleh Program Penanggulangan Bencana dan Dana Bantuan Sosial dari
BNPB.
3. Untuk Indikator Presentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
dengan target pada tahun 2014 sebesar 60 % dan tahun 2015 sebesar 75 %
sedangkan realisasi pada tahun 2014 sebesar 13 % dan tahun 2015 sebesar
54 %, Capaian pada tahun sebesar 21,7 % obyek yang ditangani sebanyak
24 obyek dari 224 obyek terdampak dan tahun 2015 capaian sebesar 72 %
obyek terdampak pada tahun 2015 sebanyak 26 obyek dan yang dapat
ditangani sebanyak 14 obyek, untuk kegiatan ini tidak dapat tercapai
keseluruhan dikarenakan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana tidak dapat dilaksanakan sesuai jumlah obyek terdampak bencana
hanya yang masuk prioritas kebutuhan yang dilaksanakan dahulu dikarenakan
disesuaikan dengan kemampuan anggaran APBD II dan bantuan dari APBD I
maupun APBN, indikator ini didukung oleh Dana Bantuan Tidak terduga dari
APBD II dan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari
BNPB
35
A.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan Strategis Organisasi
NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal
Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
50%
60 %
65 %
70 %
58 %
63 %
66,6%
73 %
116 %
111 %
112,3%
104,3%
2
Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik
Persentase Penanganan bencana
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
3
Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana
Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi
50 %
55 %
60 %
75 %
7,34%
28 %
13 %
54 %
14,7%
50,9%
21,7 %
72 %
1. Untuk indikator Persentase Rasio Peningkatan Kemampuan tentang
kebencanaan di daerah rawan bencana pada tahun 2012 ditarget 50 % dan
tahun 2013 ditarget 60 % ada kenaikan sebesar 10% dan tahun 2014 di target
65% ada kenaikan sebesar 5 % dan pada tahun 2015 ditarget sebesar 70 %
ada kenaikan sebesar 5 %, realisasi pada Tahun 2012 sebesar 58 %, tahun
2013 sebesar 63 %, tahun 2014 sebesar 66,6 % dan Tahun 2015 sebesar 73
%, dengan capaian pada tahun 2012 sebesar 116%, tahun 2013 sebesar
111%, tahun 2014 sebesar 112,3 % dan tahun 2015 sebesar 104,3 %,
indikator ini di dukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam dan Program Penanggulangan Bencana berbasis
masyarakat.
2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %,
dan terealisasi sebesar 100% pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan
tahun 2015 dengan capaian 100% , indikator ini pada tahun 2012 didukung
oleh Dana Tak Terduga tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013, 2014 dan
2015 didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dan Dana Tak
Terduga Kabupaten Malang serta Dana Bantuan Sosial dari BNPB.
3. Untuk Indikator Presentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
dengan target pada tahun 2012 sebesar 50%, tahun 2013 sebesar 55%, tahun
2014 sebesar 60 % dan tahun 2015 sebesar 75 % sedangkan realisasi pada
tahun 2012 sebesar 7,34%, tahun 2013 sbesar 28 %, tahun 2014 sebesar 13
% dan tahun 2015 sebesar 54 %, Capaian pada tahun 2012 sebesar 14,7 %,
Jumlah obyek terdampak pada tahun 2012 sebanyak 381 obyek yang dapat
tertangani sejumlah 28 obyek ,tahun 2013 capaian 50,9% obyek yang
ditangani sebanyak 6 obyek dari 22 obyek yang terdampak, tahun 2014
capaian sebesar 21,7 % obyek yang ditangani sebanyak 24 obyek dari 224
obyek terdampak dan tahun 2015 sebesar 72 % obyek terdampak pada tahun
2015 sebanyak 26 obyek dan yang dapat ditangani sebanyak 14 obyek, untuk
kegiatan ini tidak dapat tercapai keseluruhan dikarenakan pelaksanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tidak dapat dilaksanakan
sesuai jumlah obyek terdampak bencana hanya yang masuk prioritas
kebutuhan yang dilaksanakan dahulu dikarenakan disesuaikan dengan
kemampuan anggaran APBD II dan bantuan dari APBD I maupun APBN
A.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional
Badan Penanggulangan Bencana Nasional belum ada SPM (NIHIL)
A.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga
sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan
penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana
hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu,
terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di
Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang sistematis dan
terukur dalam upaya penanggulangan bencana. Upaya yang yang dapat dilakukan
baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku
kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial
budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sehingga risiko bencana yang dapat
ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang dapat
dikurangi.
Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian bencana
adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang bersifat
terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan
masyarakat
Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di Tahun 2015
telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang
ditetapkan.
A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
a. Sumber Daya Manusia
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di dukung oleh
33 personil yang terdiri dari 18 orang PNS dan 15 orang Non PNS jumlah
tersebut dirasa masih sangat kurang terutama jumlah PNS karena untuk
urusan keuangan harus diisi oleh PNS;
- Kemampuan SDM tentang kebencanaan yang relatif masih rendah.
b. Sumber Daya Peralatan
- Dalam upaya pemenuhan kebutuhn peralatan penanggulangan bencana
masih perlu ditingkatkan mengingat peralatan yang ada saat ini sebagian
sudah tidak daoat difungsikan (rusak);
- Sarana penyimpanan peralatan masih belum memadai dan belum tersedia
gudang sarana dan prasarana pemeliharaan;
- Saarana transportasi terutama kendaraan operasional lapangan belum
memadai dibanding luas wilayah Kabupaten Malang, sebagian besar
menggunakan kendaraan pribadi dalam hal ini perlu ada penambahan unit
kendaraan baik roda dua maupun roda empat;
- Pemberdayaan peralatan SKPD samping terkait dalam pennggulangan
bencana meliputi alat berat, mobil dapur umum, mobil tangki air, mobil
ambulance dan kendaraan angkut lainnya;
- Peralatan pengamanan korban terdampak masih belum
memadai/mencukupi sebagian besar masih mendapat dukungan dari BPBD
Provinsi Jawa Timur.
c. Sumber Daya Keuangan
- APBD yang ada di BPBD saat ini dirasa masih sangat kurang karena
dengan adanya tambahan anggaran dari pusat maka dibutuhkan anggaran
tambahan untuk pendampingan anggaran pusat;
- Anggaran untuk kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik diperlukan penyesuaian penetapan pagu anggarannya dikarenakan
setiap tahunnya ada kenaikan tarif PDAM, Telpon dan Listrik serta semakin
besarnya daya yang dibutuhkan oleh SKPD;
- Perlu penambahan dana untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca
Bencana.
A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang didukung oleh Program
sebagai berikut :
1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
dengan Kegiatan Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana
Alam.
2. Program Penanggulangan Bencana berbasis Masyarakat didukung dua
kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana,
b. Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.
3. Program Penanggulangan Bencana di dukung tiga kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,
b. Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana,
c. Kegiatan Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana.
d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana
B. REALISASI ANGGARAN
Untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja anggaran
yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :
No Program Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5 6
1 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
77.564.800,-
76.657.800,-
98,83%
2
Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana
92.552.400,-
85.392.400,-
92,26%
Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
70.342.800,-
70.031.550,-
99,56%
3
Penanggulangan Bencana
Kesiapsiagaan Dalam menghadapi Bencana
88.997.100,-
88.737.100,-
99,71%
Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana
1.000.000.000,
-
1.000.000.000,
-
100 %
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
85.000.000,-
85.000.000,-
100%
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana
19.461.276.000,-
-
0 %
No Program Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5 6
4 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
196.200.000,-
196.199.830,-
99,99%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18.480.000,-
18.260.000,-
98,81 %
Penyediaan Administrasi Keuangan
43.320.000,-
42.540.000,-
98,20 %
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
19.080.800,-
19.080.800,-
100 %
Penyediaan Alat Tulis Kantor
35.667.900,-
35.667.900,-
100 %
Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan
34.065.000,-
34.065.000,-
100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
3.500.000,-
3.500.000,-
100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.394.500,-
3.394.500,-
100 %
Penyediaan Makanan dan Minuman
10.620.000,-
10.620.000,-
100 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
153.840.000,-
153.839.954,-
100 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
108.560.000,-
108.560.000,-
100 %
No Program Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5 6
5
Peningkatan Saraana dan Prasaraana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
400.000.000,-
400.000.000,-
100 %
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
51.920.000,-
49.919.500,-
96,15 %
Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
720.000,-
720.000,-
100 %
Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor
4.500.000,-
4.500.000,-
100 %
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur
1.750.000,-
1.750000,-
100 %
6
Peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
19.385.000,-
7.425.000,-
38,80 %
7
Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.304.600,-
8.254.600,-
99,40 %
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.878.400,-
3.878.400,-
100 %
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.009.600,-
4.009.600,-
100 %
Selain Anggaran DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah , untuk
kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana juga ditunjang dengan Dana
Bantuan Tidak Terduga Kabupaten Malang sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan
Kegiatan Bantuan Pendanaan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (
BNPB) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp. 19.461.276.000,-, tetapi dana ini
belum dipergunakan pada tahun 2015 dikarenakan Dana baru masuk ke Kas Daerah
Kabupaten Malang pada bulan Desember 2015, dan akan dipergunakan pada tahun
2016
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah,
dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya
Good Govermance. Dalam perseptif Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi
dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada
pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal, oleh
karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat
dipergunakan oleh pihak luar.
Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui
2 (dua) indikator sasaran berikut capaian kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah 100 % sehingga termasuk
katagori Sangat Berhasil.
Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, hal ini juga berarti bahwa kinerja
dari pada Badan Penanggulangan Bencana Derah Kabupaten Malang bisa dikatakan
sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang
harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.
Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah
ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mengalami
beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan Kenadala yang dijumpai dalam
pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan;
3. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terhadap pelaksanaan
penanggulangan bencana.
4. Belum otimalnya peran pihak swasta dalam proses pengurangan risiko bencana.
Untuk mengatasi hambatan dan kenadala tersebut di atas diperlukan upaya-
upaya penanggulangan antara lain sebagi berikut :
1 Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,
seminar dan semacamnya;
3 Membina dan menjaga hubungan yang harmonis serta mengoptimalkan
pelaksanaan penanggulangan bencana dengan semua lapisan masyarakat serta
instansi/lembaga pemerhati bencana.
Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat
dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap
pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas
antar bidang, Laporan Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam
melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi
perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Selain itu Laporan Kinerja dapat juga
dijadikan bahan acuan untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa
yang akan datang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan,
menjalankan kegiatan sesuai program/kebijakan sehingga visi dan misi organisasi dapat
terwujud. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja
dimasa yang akan datang.
Sekian dan terima kasih.