pemerintah kabupaten cirebon dinas kesehatan · dengan standar pelayanan minimal (spm)/standar...
TRANSCRIPT
\
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN Jl. Sunan Muria No 6 Sumber (0231)320273
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-
Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab, sebagai wujud pertanggungjawaban
dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka
perwujudan good governance.
Dasar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2017 adalah
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini meliputi uraian Perencanaan Kinerja dan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selama Tahun 2017, sebagai wujud
pertanggungjawaban Dinas Kesehatan kepada Bupati Cirebon.
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan
LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2017 ini. Saran dan kritik yang membangun diharapkan
untuk meningkatkan kualitas LKIP di tahun yang akan datang. Semoga LKIP ini dapat berguna bagi
semua pihak.
Sumber, 10 Februari 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON
Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes
NIP. 19680124 199203 2 003
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 ii
DAFTAR ISI
Hal. Kata Pengantar ............................................................................................. i Daftar isi …………………………………………………………………………. Daftar Tabel……………………………………………………………………….. Ikhtisar Eksekutif………………………………………………………………….
ii iii iv
BAB I PENDAHULUAN A. KEDUDUKAN 1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1
C D E F
STRUKTUR ORGANISASI RENCANA STRATEGIS ISU-ISU STRATEGIS SISTEMATIKA PENULISAN
2 2 10
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON 11
A PERJANJIAN KINERJA 11
B TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON 18
A CAPAIAN KINERJA 18
B REALISASI ANGGARAN 37
BAB IV PENUTUP 41
LAMPIRAN-LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2017 PENILAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 iii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1 KETERKAITAN ANTARA MISI, TUJUAN,
SASARAN,STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019
8
Tabel 2 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
KINERJA TAHUN 2017
19
Tabel 3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2016,
2015 DAN 2014
21
Tabel 4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017
DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)/STANDAR NASIONAL
23
Tabel 5 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017
25
Tabel 6 KATEGORI DALAM SKALA PENGUKURAN PADA 2
KEGIATAN YANG MEMILIKI PERSENTASE REALISASI
ANGGARAN TERENDAH
32
Tabel 7 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017
38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsi yang
menjadi kewenangannya, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara
profesional dan proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan
kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Berdasarkan Renstra yang telah
tersusun tersebut diharapkan telah tergambar rencana kinerja yang ingin dicapai dalam
jangka menengah.
Berdasarkan sasaran di dalam Renstra yang ingin dicapai pada tahun 2017,
disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang dijabarkan
dalam anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017.
Rencana Kerja tersebut selanjutnya digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Cirebon sebagai bahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017.
Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon merupakan
Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam
mencapai Sasaran Strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun
2017 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2017
yang melibatkan seluruh bidang / bagian Dinas kesehatan Kabupaten Cirebon. Capaian
kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam
dokumen penetapan kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.
Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, Terdapat 50 (83.3%) kegiatan yang
mencapai cakupan >100% dengan kategori sangat baik/sangat berhasil, yang mencapai
< 100% dengan kategori baik/berhasil ada 8 kegiatan (13.3%), yang mencapai < 80%
dengan kategori cukup baik/cukup berhasil ada 2 kegiatan (3.3%).
Kendala/hambatan utama dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun program
adalah kurangnya dukungan dana dari pemerintah daerah disamping kurangnya kualitas
dan kuantitas SDM, terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya peran serta
masyarakat.
Strategi pemecahan masalah antara lain secara intensif meningkatkan advokasi
ke pemerintah daerah untuk mendapat dukungan dana, meningkatkan kualitas dan
kuantitas SDM melalui pelatihan dan memberikan motivasi untuk mengembangkan
kemampuan SDM, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan serta
meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan Peran
Serta Masyarakat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 v
BAB I GAMBARAN UMUM DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. KEDUDUKAN
Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, maka Dinas
Kesehatan merupakan Dinas Daerah Kabupaten Cirebon yang merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin
oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kesehatan adalah :
(1) Tugas Umum Jabatan Struktural sesuai Bab II Pasal 2 ayat (1) adalah Setiap
jabatan struktural pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas umum:
(2) Pada ayat (2) untuk melaksanakan tugas umum jabatan struktural
sesuai dengan ruang lingkup dinas/sekretariat/bidang/subbagian/seksi/UPT/
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. Memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
b. Merencanakan kegiatan dan anggaran;
c. Menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
d. Mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
e. Memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
f. Mengevaluasi dan menganalisa kegiatan dan program sebagai bahan
perencanaan dan pengendalian;
g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program,
kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
h. Membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
i. Memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangankepada pimpinan;
dan
j. Melaporkan kegiatan kepada pimpinan.
BAB I GAMBARAN UMUM DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 2
C. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang
Organisasi Dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, Bab III Bagian
Kedua Tentang Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Pasal 5 disebutkan bahwa
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan dan Aset;
3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
2) Seksi Promosi dan pemberdayaan Masyarakat;
3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
4) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
5) Seksi Jaminan Kesehatan;
6) Seksi SDM Kesehatan.
g. Unit Pelaksana Teknis.
h. Kelompok Jabatan Fungsional
D. RENCANA STRATEGIS
Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, memberi peluang kewenangan daerah untuk melaksanakan secara utuh
dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian
dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan, dengan maksud agar daerah
dengan leluasa melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai
dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah, termasuk
dalam sektor kesehatan yang mana lebih otonom dalam menentukan ruang
BAB I GAMBARAN UMUM DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 3
lingkup dan jenis pelayanan kesehatan, menentukan pola tarif, serta
menggunakan penerimaan dan pelayanan kesehatan untuk membiayai
operasionalnya.
Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara pemerintahan pada bidang
kesehatan di kabupaten/kota bertanggung jawab dalam perencanaan dan
pengembangan sistem kesehatan di wilayahnya serta pelaksanaan program
kesehatan termasuk dalam menentukan srtuktur organisasinya. Dengan beban
tanggung jawab tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon perlu
menyusun perencanaan strategis untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya.
Upaya pencapaian visi diwujudkan dalam berbagai aktifitas kegiatan yang
sinergis dan komprehensif. Berbagai aktifitas kegiatan tersebut dikelompokkan
dalam beberapa fungsi yang saling terkait yang disebut dengan kelompok
program pembangunan kesehatan yang meliputi:
1.1 Program dan Kegiatan Urusan
Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019,
susunan Program dan Kegiatan Urusan adalah sebagai berikut ;
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan kegiatan :
a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
b. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :
a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan;
b. Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan;
c. Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan;
d. Pelayanan Operasi Katarak;
e. Pelayanan Kesehatan Pengembangan/Khusus;
f. Pelayanan Perizinan Praktik Perseorangan dan Pembinaan Sarana
Kesehatan;
g. Peningkatan Kesehatan Calon Jemaah Haji;
h. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja;
i. Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta;
j. Penyediaan Dukungan Manajemen BOK;
k. Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas.
BAB I GAMBARAN UMUM DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 4
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan kegiatan :
a. Pengawasan dan pembinaan tempat pengelolaan makanan;
b. Pengawasan dan pembinaan tempat-tempat umum;
c. Pengawasan dan pembinaan industri;
d. Bimbingan dan penyuluhan Keamanan Pangan;
e. Pengawasan obat (distribusi dan penggunaan).
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan
kegiatan:
a. Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
b. Pengembangan Indikator Desa Siaga Aktif;
c. Pengembangan strata Posyandu;
d. Pengembangan Kabupaten Sehat.
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat,dengan kegiatan :
a. Penanggulangan kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A. dan
kekurangan zat mikro lainnya;
b. Penanggulangan Gizi Buruk;
c. Penguatan Peningkatan cakupan Asi Eksklusif di Kabupaten.
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan kegiatan :
a. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat;
b. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
c. Klinik Sanitasi.
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan
kegiatan:
a. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan Wabah;
b. Peningkatan Imunisasi;
c. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;
d. Pencegahan dan penanggulangan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik;
e. Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS.
8. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), dengan kegiatan :
a. Surveilans Faktor Risiko PTM (Penyakit Tidak Menular);
BAB I GAMBARAN UMUM DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 5
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan;
b. Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan;
c. Pembangunan & Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan
Kesehatan;
d. Penilaian Kinerja Puskesmas;
e. Akreditasi Puskesmas.
10. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, dengan kegiatan :
a. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat;
b. Kemitraan antara pelayanan kesehatan dasar swasta dan RS dalam
rangka Penguatan sistem rujukan;
c. Kemitraan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan sistem informasi
manajeman rumah sakit (SIMRS);
d. Kemitraan dengan masyarakat umum dan organisasi profesi.
11. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, dengan kegiatan :
a. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita;
b. Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanganan Bayi dan Balita.
12. Program peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut, dengan kegiatan :
a. Peningkatan mutu pelayananan kesehatan usia lanjut.
13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dengan kegiatan:
a. Peningkatan kesehatan Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;
b. Pembangunan sistem implementasi penyelamatan ibu dan bayi baru lahir;
c. Peningkatan kapasitas kabupaten dalam penanggulangan komplikasi
kebidanan dan bayi;
d. Jaminan Persalinan;
e. Penyediaan Dukungan Manajemen Jampersal.
14. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan kegiatan :
a. Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada failitas kesehatan tingkat
pertama (Puskesmas).
BAB I GAMBARAN UMUM DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 6
15. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, dengan kegiatan :
a. Pembangunan Puskesmas;
b. Pembangunan Puskesmas pembantu;
c. Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas;
d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik Puskesmas;
e. Pengadaaan Sarana dan Prasarana UPT Kesehatan;
f. Pengembangan Bangunan UPT Kesehatan;
g. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas;
h. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Pembantu.
1.2 Program dan Kegiatan Non Urusan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan;
c. Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja;
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan;
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
h. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan;
i. Penyediaan Makanan dan Minuman;
j. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah;
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kepegawaian.
BAB I GAMBARAN UMUM DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 7
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD;
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral.
Kelompok program tersebut ditetapkan untuk mencapai misi
Meningkatkan Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian
Penyakit
Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, Perbaikan Gizi Masyarakat
dan Usia Lanjut
Meningkatkan Kesehatan Lingkungan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kesehatan, Ketersediaan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatkan Sarana dan SDM Kesehatan
sehingga pada akhirnya visi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG SEHAT dapat
tercapai.
Untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pada tahun
2019 dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2014 –
2019 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
BAB I GAMBARAN UMUM DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 8
Tabel 1.
KETERKAITAN ANTARA MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI,
DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2014 – 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Meningkatkan pencegahan, pengawasan dan pengendalian penyakit
1. Terwujudnya pengendalian penyakit menular
Peningkatan cakupan Imunisasi
Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit
Peningkatan pelayanan imunisasi, pengendalian penyakit menular dan pengamatan faktor resiko penyakit
Pengendalian penyakit menular
2. Terwujudnya penanggulangan KLB penyakit 1x24 jam
Penanggulangan Penyakit potensial KLB
3. Terwujudnya penurunan kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular
Pengendalian penyakit tidak menular
2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, Perbaikan gizi masyarakat dan Usia Lanjut
1. Terwujudnya penurunan kasus balita gizi buruk
Balita gizi sangat kurus dapat terdeksi dan tertangani
Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak, usila dan perbaikan gizi masyarakat
Peningkatan perbaikan Gizi masyarakat
2. Terwujudnya penurunan kasus komplikasi pada ibu hamil, bulin dan bufas
Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin, bufas komplikasi
Meningkatkan deteksi resiko tinggi pada ibu hamil dan penanganan komplikasi bumil, bulin dan bufas
Peningkatan pelayanan kesehatan dan deteksi resiko pada ibu, bayi, dan balita, serta pelayanan usila
3. Terwujudnya penurunan kasus komplikasi neonatus dan peningkatan penanganan bayi dan balita sakit
Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi dan balita sakit
Meningkatkan penanganan neonatus komplikasi, bayi & balita sakit
Peningkatan penanganan neonatus komplikasi, bayi dan balita sakit
BAB I GAMBARAN UMUM DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 9
3. Meningkatkan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
1. Terwujudnya PHBS Rumah Tangga
Meningkatnya PHBS di 5 tatanan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan penyehatan lingkungan
Peningkatan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan penyehatan lingkungan
Peningkatan strata Posyandu
Meningkatkan pembinaan Posyandu
Peningkatan strata Posyandu dari madya ke Purnama
2. Terwujudnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar
Meningkatknya sarana sanitasi dasar di masyarakat
Meningkatkan pengguna sarana air bersih (SAB), rumah sehat, jamban, SPAL dan TPS
Peningkatan upaya kesehatan lingkungan
Meningkatnya TTU dan Industri yang memenuhi syarat kesehatan
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan TTU dan Industri
Peningkatan upaya kesehatan TTU dan Industri
4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
1. Terwujudnya mutu pelayananan kesehatan dasar dan rujukan pada faskes pemerintah dan swasta yang optimal
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan pelayanan
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
5. Meningkatkan sarana dan sumber daya manusia kesehatan
1. Terpenuhinya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar dan pemenuhan SDM Kesehatan
BAB I GAMBARAN UMUM DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 10
E. ISU-ISU STRATEGIS
Berdasarkan capaian program selama kurun waktu 2009-2013, serta masalah
kesehatan yang ada maka dapat dinyatakan beberapa isu strategis sebagai berikut:
1. Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
2. Penanggulangan KLB.
3. Peningkatan status Gizi Balita sangat kurus.
4. Peningkatan gizi masyarakat baik makro maupun mikro.
5. Peningkatan kesehatan ibu,bayi dan balita
6. Peningkatan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan.
7. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
8. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN
9. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan TTU
10. Peningkatan PHBS Pada lima tatanan
11. Peningkatan Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. Peningkatan pengawasan makanan dan minuman.
13. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan
14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan pemerintah
15. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia
Untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut perlu strategi dan kebijakan yang
dapat mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Seperti yang tercantum
dalam RPJMD Tahun 2014-2019 untuk urusan wajib bidang kesehatan menitikberatkan
kepada peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, dengan
arah kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
terutama bagi keluarga tidak mampu, perbaikan tata kelola penyelenggaraan kesehatan,
peningkatan dan pemerataan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan peningkatan
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 11
BAB II
PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
A. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target
kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan
tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.
B. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi
dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Berikut ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2017 beserta lampirannya.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 12
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Hj. ENI SUHAENI , SKM, M.Kes
Jabatan . : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
Selanjutnya disebut pihak kesatu
Nama : DR. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, Drs. MM. M.Si Jabatan : BUPATI CIREBON
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
DR. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, Drs. MM.MSi
Sumber, Oktober 2017
Pihak Kesatu,
Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes NIP. . 196801241992032003
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
Jalan Sunan Muria No.06 Telp. 320273 Fax. 320923
SUMBER - CIREBON
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Tujuan penyusunan Pelaporan kinerja ini adalah untuk ;
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun
perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang :
1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil
program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga
mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin). Pada
tahun anggaran 2017, Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai
program/kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
TABEL 2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2017
No.
SASARAN
REALISASI PERSENTA
SE CAPAIAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
OUTCOME
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1
Pengendalian penyakit menular
Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk
160 169 105,63
Angka Kesembuhan (Cure Rate) >85%
83 77 92,77
2 Pengendalian penyakit tidak menular
Prosentase penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar
>25 2,2 8,8
3
Balita gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani
Menurunnya Prevalensi balita Gizi sangat kurus
0,12 0,13 108,33
Menurunnya Prevalensi balita Gizi Buruk
0,85 1,01 118,82
4
Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan bufas komplikasi
Menurunnya Rasio kematian ibu 85,38 84,01 101,6
5
Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi & balita sakit
Rasio Kematian Bayi
3,96
3,99
99,24
6 Meningkatnya PHBS di 5 tatanan
Persentase Rumah Tangga ber PHBS
66,90 58,53 87,49
7
meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat
Presentase penduduk akses jamban
86,6 83,15 96,02
8
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan pelayanan
Presentase rawat jalan
15 21,61 144,07
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
Presentase rawat inap
1,5 0,42 28
9
Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak dijamin dalam PBI pusat
Presentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
70 100 142,86
10
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar
Indeks Kepuasan Masyarakat
3,15 3,05 96,83
Puskesmas berkinerja baik
10 20 200
2. Perbandingan antara realiasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
Berikut disajikan data capaian kinerja 3 tahun terakhir ;
TABEL 3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2016, 2015, DAN 2014 DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
No. SASARAN REALI
SASI PERSENTASE CAPAIAN
URAIAN INDIKATOR RENCANA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
KINERJA OUTCOME
TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
2017 2016 2015 2014
1
Pengendalian penyakit menular
Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk
160 169 105,63 89,03 94
Angka Kesembuhan (Cure Rate) >85%
83 77 92,77 93,93 98,6
2
Pengendalian penyakit tidak menular
Prosentase penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar
>25 2,2 8,8
3
Balita gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani
Menurunnya Prevalensi balita Gizi sangat kurus
0,12 0,13 108,33 92,3 100
Menurunnya Prevalensi balita Gizi Buruk
0,85 1,01 118,82 125,77 93,5 183,72
4
Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan bufas komplikasi
Menurunnya Rasio kematian ibu 160 84,01 101,6
5
Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi & balita sakit
Rasio Kematian Bayi
83
3,99 99,24
6 Meningkatnya PHBS di 5 tatanan
Persentase Rumah Tangga ber PHBS
66,90 58,53 87,49 160,42 100 58,3
7
meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat
Presentase penduduk akses jamban
86,6
83,15 96,02 138,38 100 70,1
6
8
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan pelayanan
Presentase rawat jalan
15
21,61 144,07 221.4 99,3
3 153,
3
Presentase rawat inap
1,5 0,42 28 30 100 20
9
Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak dijamin dalam PBI pusat
Presentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan
70 100 142,86
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
10
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar
Indeks Kepuasan Masyarakat
3,15 3,05 96,83
Puskesmas berkinerja baik
10 20 200 300 100 50
Kekosongan isian tabel menunjukkan ketiadaan kegiatan di tahun tersebut dan
perbedaan penetapan indikator kinerja.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
Penetapan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon disusun secara kumulatif sehingga
penyajian data pada sub bab ini tidak berbeda dengan Tabel 2. PERBANDINGAN
ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, di Kabupaten Cirebon
ditetapkan sejumlah target nasional sampai dengan Tahun 2017.
TABEL 4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) / STANDAR NASIONAL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
No.
SASARAN
REALISASI
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) 2017/STANDAR
NASIONAL
URAIAN INDIKATOR
KINERJA OUTCOME
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1
Pengendalian penyakit menular
Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk
160 169
Angka Kesembuhan (Cure Rate) >85%
83 77
2
Pengendalian penyakit tidak menular
Prosentase penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar
>25 2,2 33,4
3
Balita gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani
Menurunnya Prevalensi balita Gizi sangat kurus
0,12 0,13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
Menurunnya Prevalensi balita Gizi Buruk
0,85 1,01
4
Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan bufas komplikasi
Menurunnya Rasio kematian ibu 160 84,01
5
Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi & balita sakit
Rasio Kematian Bayi
83
3,99
6 Meningkatnya PHBS di 5 tatanan
Persentase Rumah Tangga ber PHBS
66,90 58,53
7
meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat
Presentase penduduk akses jamban
86,6
83,15
8
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan pelayanan
Presentase rawat jalan
15
21,61
Presentase rawat inap
1,5 0,42
9
Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak dijamin dalam PBI pusat
Presentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan
70 100
10
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar
Indeks Kepuasan Masyarakat
3,15 3,05
Puskesmas berkinerja baik
10 20
5. Pengukuran Kinerja Kegiatan
Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2017 tercermin dalam pencapaian sasaran-
sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam usaha
mencapai sasaran tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menjabarkan
dalam 15 program dan 60 kegiatan, dengan 10 sasaran dan 14 indikator, sesuai
dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017.
Berikut hasil capaian pengukuran kinerja kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Cirebon Tahun 2017 :
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan ;
Terdapat 50 (83.3%) kegiatan yang mencapai cakupan >100% dengan kategori
sangat baik/sangat berhasil, yang mencapai < 100% dengan kategori
baik/berhasil ada 8 kegiatan (13.3%), yang mencapai < 80% dengan kategori
cukup baik/cukup berhasil ada 2 kegiatan (3.3%), yang mencapai < 60% dengan
kategori kurang baik/kurang berhasil tidak ada dan yang mencapai < 50%
dengan kategori tidak baik/tidak berhasil tidak ada.
Ada Dua kegiatan dengan kategori Cukup baik/Cukup berhasil adalah ;
1. Peningkatan Imunisasi dengan prosentase cakupan 70.72%
2. Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan prosentase
cakupan 74.26%
Delapan kegiatan dengan kategori baik/berhasil adalah ;
1. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik dengan prosentase
cakupan 86.22%.
2. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah dengan
prosentase cakupan 84.31%
3. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan
Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya dengan prosentase cakupan 91.52%.
4. Penanggulangan Gizi buruk dengan prosentase cakupan 91.66%
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita dengan prosentase
cakupan 98.93%
6. Pengembangan Strata Posyandu dengan prosentase cakupan 91.2%
7. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat dengan prosentase cakupan
82.9%
8. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja dengan prosentase
cakupan 88.3%
Ada 50 kegiatan dengan kategori sangat baik/sangat berhasil, dan 8 kegiatan
dengan kategori baik/berhasil. Adapun keberhasilan dalam pencapaian target
tersebut didukung oleh:
1) Kebijakan dari Kepala Dinas Kesehatan;
2) Dukungan anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, TP dan DAK;
3) Koordinasi lintas program yang baik;
4) Sistem rujukan baik;
5) Sarana dan prasarana yang memadai;
6) Laporan data lengkap;
7) Mengaktifkan puskesmas keliling;
8) Tersedianya anggaran yang cukup untuk pengadaan obat.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
Belum tercapainya cakupan pelayanan kesehatan disebabkan oleh:
1) Kemitraan dengan LSM, lintas sektor dan swasta belum berjalan optimal;
2) Sumber daya tenaga kesehatan belum merata di tempat pelayanan;
3) Kunjungan rumah belum maksimal;
4) Ketersediaan sarana belum merata di sarana pelayanan;
5) Kurangnya kesadaran petugas tentang pencatatan dan pelaporan;
6) Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan masih kurang;
7) Adanya petugas puskesmas yang rangkap kegiatan.
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
Penggunaan sumber daya yang dibahas pada Lakip ini adalah sumber dana
yang menjadi penunjang utama seluruh kegiatan yang berjumlah 60.
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian masing-masing
kegiatan kemudian dikategorikan dalam skala pengukuran sebagai berikut:
- ≥ 100% = Sangat baik (sangat berhasil)
- 80% - < 100% = Baik (berhasil)
- 60% - 80% = Cukup baik (cukup berhasil)
- 50% - 60% = Kurang baik (kurang berhasil)
- < 50% = Tidak baik (tidak berhasil)
Dari 60 kegiatan terdapat 50 kegiatan yang berkategori sangat baik/sangat
berhasil, 8 kegiatan baik, dan 2 kegiatan cukup baik. Untuk 2 kegiatan yang
cukup baik dapat dilihat pada tabel berikut ;
TABEL 6. KATEGORI DALAM SKALA PENGUKURAN PADA 2 KEGIATAN
YANG MEMILIKI PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TERENDAH
No. Program Kegiatan
Persentase
realisasi
anggaran
Kategori
dalam skala
pengukuran
Keterangan
1.
2.
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan
Imunisasi
Pengembangan
Perilaku Hidup
Bersih dan
Sehat
70.72%
74.26%
Cukup Baik
Cukup Baik
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja ;
Sasaran 1: Pengendalian Penyakit Menular.
Kegiatan yang mendukung pada sasaran ini ada 5 yakni ;
1. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan Wabah;
2. Peningkatan Imunisasi;
3. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;
4. Pencegahan dan penanggulangan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik;
5. Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS.
Untuk Kegiatan Peningkatan Imunisasi memiliki kendala berupa ;
Ketersediaan vaksin sering mengalami keterlambatan/kekosongan karena
harus menunggu dropping dari gudang vaksin Provinsi Jawa Barat
Dinkes Kabupaten Cirebon tidak mempunyai mobil vaksin untuk distribusi
vaksin baik dari provinsi ke kabupaten maupun dari kabupaten ke
puskesmas, hal ini menghambat kelancaran distribusi vaksin ke 57
puskesmas
Keterbatasan penyimpanan vaksin di gudang vaksin Dinkes Kabupaten
Cirebon
Distribusi sasaran per desa belum proporsional sehingga cakupan tidak
merata
Sasaran 2: Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
Kegiatan yang mendukung pada sasaran yang kedua ini adalah ;
1. Surveilans Faktor Risiko PTM (Penyakit Tidak Menular);
Sasaran 3: Balita Gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani
Pada sasaran ke-3 ini didukung Program Perbaikan Gizi Masyarakat,dengan
kegiatan :
1. Penanggulangan kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan
Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A. dan kekurangan zat mikro
lainnya;
2. Penanggulangan Gizi Buruk;
3. Penguatan Peningkatan cakupan Asi Eksklusif di Kabupaten
Melalui kegiatan Penanggulangan Gizi Buruk.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
Jumlah balita gizi buruk berdasarkan Bulan Penimbangan Balita ; Data hasil Bulan
Penimbangan Balita (BPB) Tahun 2017 menunjukkan jumlah status gizi balita
meliputi 3 indikator :
BB/U : Buruk 1.853 (1.01%), Kurang 15.707 (8.56%), Baik 161.713
(88.12%), Lebih 4.248 (2.31%)
BB/TB : Sangat Kurus 233 (0.13%), Kurus 7.647 (4.16%), Normal 169.174
(92.10%), Gemuk 6.572 (3.58%)
TB/U : Sangat Pendek 3.390 (1.85%), Pendek 16.627 (9.05%), Normal
160.018 (87.11%), Tinggi 3.657 (1.99%).
Sasaran 4: Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan
bufas komplikasi
Pada sasaran ke-4 ini didukung Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak, dengan kegiatan:
1. Peningkatan kesehatan Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;
2. Pembangunan sistem implementasi penyelamatan ibu dan bayi baru lahir;
3. Peningkatan kapasitas kabupaten dalam penanggulangan komplikasi kebidanan
dan bayi;
4. Jaminan Persalinan;
5. Penyediaan Dukungan Manajemen Jampersal.
Di tahun 2017 terdapat jumlah kematian ibu sebanyak 39 dari target 42 kasus, ini
lebih rendah dari tahun sebelumnya 48 kasus
Sasaran 5: Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi dan balita
sakit
Pada sasaran ke-5 ini didukung Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita, dengan kegiatan :
1. Pe Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanganan Bayi dan Balita
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita
Di tahun 2017 terdapat jumlah kematian bayi sebanyak 185, ini lebih rendah dari
tahun sebelumnya 209 kasus.
Sasaran 6: Meningkatnya PHBS di 5 tatanan
Pada sasaran ke-6 ini didukung Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat, dengan kegiatan:
1. Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
2. Pengembangan Indikator Desa Siaga Aktif;
3. Pengembangan strata Posyandu;
4. Pengembangan Kabupaten Sehat.
Melalui kegiatan Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
Pada kegiatan ini masih ada kendala kekurangan tenaga untuk melakukan
pendataan PHBS. Pada kegiatan Pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat
terdapat beberapa alasan sebagai berikut ;
Masyarakat masih belum menyadari akan pentingnya ber-PHBS, mereka masih
menganggap penting kesehatan setelah merasakan sakit
Peran aparat desa dan kader belum maksimal dalam pendataan PHBS.
Dari peserta / petugas promkes sebanyak 57 orang yang mengikuti pertemuan
sudah sekitar 74% yang dapat memahami dan mengisi blanko laporan PHBS
sesuai dengan juknis karena sebagian nya lagi adalah petugas promkes yang
baru.
Sebanyak 30 orang generasi muda yang mendapatkan pembinaan tentang
PHBS dan 65% mengerti dan memahami apa itu PHBS dan menerapkan nya di
kehidupan sehari-hari
Sebanyak 36% petugas promkes yang belum memahami cara mengisi blanko
PHBS.
Kurang tersedianya blanko PHBS
Sasaran 7: Meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat
Pada sasaran ke-7 ini didukung Program Pengembangan Lingkungan Sehat,
dengan kegiatan yang mendukung sasaran adalah :
1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat;
2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
3. Klinik Sanitasi.
Sasaran 8 : Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan
pelayanan
Pada sasaran ke-8 ini didukung 2 program yaitu :
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :
a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan;
b. Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan;
c. Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan;
d. Pelayanan Operasi Katarak;
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
e. Pelayanan Kesehatan Pengembangan/Khusus;
f. Pelayanan Perizinan Praktik Perseorangan dan Pembinaan Sarana
Kesehatan;
g. Peningkatan Kesehatan Calon Jemaah Haji;
h. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja;
i. Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta;
j. Penyediaan Dukungan Manajemen BOK;
k. Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas.
2. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan kegiatan :
a. Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada failitas kesehatan tingkat
pertama (Puskesmas).
Sasaran 9 : Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak di jamin dalam PBI Pusat
Pada sasaran ke-7 ini didukung Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan, dengan kegiatan :
1. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat;
2. Kemitraan antara pelayanan kesehatan dasar swasta dan RS dalam rangka
Penguatan sistem rujukan;
3. Kemitraan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan sistem informasi
manajeman rumah sakit (SIMRS);
4. Kemitraan dengan masyarakat umum dan organisasi profesi.
Sasaran 10: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar
Pada sasaran ke-10 ini didukung Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan,
dengan kegiatan :
1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan;
2. Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan;
3. Pembangunan & Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan;
4. Penilaian Kinerja Puskesmas;
5. Akreditasi Puskesmas.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 37
B. REALISASI ANGGARAN
Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarakan melalui
APBD Kabupaten Cirebon Rp. 391.229.159.069 dengan realisasi Rp.
345.166.120.849 (88,2%), dengan rincian sebagai berikut :
Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 126.204.193.500 dengan realisasi Rp.
116.275.733.250 (92,1%).
Anggaran Belanja Langsung Rp. 265.024.965.596 dengan realisasi Rp.
228.890.387.599 (86,4%) yang terbagi atas :
Anggaran untuk pelaksanaan 5 PROGRAM NON URUSAN guna
mendukung pencapaian sasaran organisasi Rp. 3.574.588.750 dengan
realisasi Rp. 3.140.530.920 (87,86%).
Anggaran untuk pelaksanaan 15 PROGRAM URUSAN guna pencapaian
10 sasaran & 14 indikator kinerja sebesar Rp. 261.450.376.819 dengan
realisasi Rp. 225.380.108.679 (86,20%).
Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tahun 2017
dapat di lihat pada table berikut ini :
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 43
BAB IV
P E N U T U P
Setelah dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis terhadap
kegiatan program seperti yang diuraikan pada Bab III, sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Tahun 2017. Dari 15 program dan 60 kegiatan, dengan 10 sasaran
dan 14 indikator diperoleh simpulan sebagai berikut :
1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik/sangat berhasil) : 50 (lima puluh) kegiatan
(83.3%)
2) Capaian < 100 % (Baik/sangat baik) : 8 (delapan) kegiatan (13.3%)
3) Capaian < 80 % (Cukup baik/cukup berhasil) : 2 (dua) kegiatan (3.3 %)
Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja 97.7% dan mengalami peningkatan
dibanding capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 97.4%. Pada tahun 2017 anggaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebesar Rp.391.229.159.069,- ( tiga ratus
sembilan puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh
Sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah), yaitu dari belanja tidak langsung/belanja
pegawai sebesar 126.204.193.500 dan dari belanja langsung/non urusan dan urusan
yang merupakan penunjang utama untuk pelaksanaan program yang Secara
keseluruhan anggaran belanja langsung sebesar Rp.265.024.965.569,-
dengan realisasi sebesar Rp. 228.890.387.599,- atau 86.4% Serapan anggaran ini
lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 (81.83%)
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 43
Kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai
tujuan adalah sebagai berikut :
1. Proses pengumpulan, pengolah dan analisa data kesehatan tidak didukung dengan
kemampuan SDM yang memadai, sehingga berpengaruh terhadap kualitas data
yang digunakan untuk pengambil keputusan/kebijakan program kesehatan.
2. Keterbatasan jumlah SDM di puskesmas menyebabkan over lapping tugas, sehingga
timbul ekses rendahnya kualitas kinerja.
3. Sarana penunjang operasional kegiatan (BOK) tidak dimanfaatkan secara optimal
sehingga implementasi dan pencapaian hasil beberapa program/kegiatan kurang
memuaskan.
4. Kerja sama lintas program dan lintas sektor kurang terbina dengan baik, sehingga
implementasi program/kegiatan belum optimal.
5. Peran aktif dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan masih
kurang, sehingga berpengaruh pada rendahnya target pencapaian program
kesehatan.
6. Keterlambatan realisasi anggaran, menyebabkan operasionalisasi kegiatan tidak
sesuai dengan rencana yang dijadwalkan.
HAMBATAN – HAMBATAN
DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 43
Setelah dilakukan evaluasi kinerja kegiatan, kebijakan dan sasaran tahun 2017, masih
dijumpai beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendorong tercapainya visi, misi
dan tujuan yang ditetapkan serta meningkatkan kinerja di masa mendatang, meliputi :
1. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan secara in house training (pelatihan di
kantor sendiri) maupun lembaga pelatihan serta memotivasi guna mengembangkan
kemampuan SDM melalui jalur formal maupun informal.
2. Peningkatan jumlah SDM melalui usulan penambahan tenaga sesuai formasi yang
dibutuhkan serta pembagian tugas secara proporsional.
3. Melakukan advokasi dengan pihak terkait secara intensif untuk memperoleh
dukungan anggaran yang mencukupi.
4. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor guna mendukung
implementasi program kesehatan.
5. Melakukan pemberdayaan masyarakat secara persuasif untuk mendukung program
kesehatan.
STRATEGI PEMECAHAN MASALAH