pemerintah kabupaten sumenepdataprimer.sumenepkab.go.id/upload/dokumen/data/data_44... ·...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
I N S P E K T O R A T
Jl. Kamboja No. 31 Telp. (0328) 662080 Fax. 662080
E mail : [email protected]
S U M E N E P Kode Pos 69417
K E P U T U S A N
INSPEKTUR KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 02/435.060.1/2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasar 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sumenep;
Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
i. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut : 1. Prosentase Laporan Keuangan sesuai SAP ;
2. Prosentase Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK ;
3. Prosentase tindak lanjut terhadap temuan APIP
4. Prosentase peningkatan cakupan pengawasan ;
5. Prosentase penyelesaian penanganan kasus yang ditangani ;
6. Prosentase OPD yang memperoleh nilai Sakip > B ; 7. Kapabilitas APIP Level 3
KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Sumenep;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Sumenep Pada Tanggal : Januari 2019
INSPEKTUR KABUPATEN S U M E N E P
Drs. R. IDRIS, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19590304 198503 1 018
DAFTAR ISI
Keputusan Inspektur Kabupaten Sumenep
DAFTAR ISI : ..................................................................................................... 1
BAB I : PENDAHULUAN ......................................................................... 2
A. Latar Belakang ....................................................................... 2
B. Maksud dan Tujuan .............................................................. 2
C. Landasan Hukum Penyusunan ............................................. 2
BAB II : Pengertian Indikator Kinerja ....................................................... 4
A. Definisi ................................................................................... 4
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja ..................................... 4
BAB III : Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Sumenep .................. 6
A. Tujuan .................................................................................... 6
B. Gambaran Umum ................................................................. 6
BAB IV : PENUTUP .................................................................................. 10
LAMPIRAN
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 Inspektorat Kabupaten Sumenep
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam
merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja.
Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah
direalisasikan dalam RKA telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,
dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat
yang kita sebut outcome.
Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja sebagai Instansi
yang memiliki tugas dalam bidang pengawasan. Apakah tugas dan wewenang
tersebut sudah sesuai dengan tujuan Inspektorat Kabupaten Sumenep ,yaitu:
“Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah”.
B. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada
Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
melakukan fungsi pelaksanaan tugas Inspektorat yang berdampak pada
pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator
Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis Inspektorat Kabupaten Sumenep sehingga dapat digunakan untuk
perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
C. Landasan Hukum Penyusunan
Peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah:
a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 Inspektorat Kabupaten Sumenep
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
i. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Sumenep.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 Inspektorat Kabupaten Sumenep
BAB II
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA
A. Definisi
Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilias
kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key
performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja
Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.
Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999)
pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar
penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir
Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs),
keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).
Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam
mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai
dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam
pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif
dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau
tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan
sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai
maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan
demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan
atau kegagalan) kebijaksanaan / program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja
instansi / unit kerja yang melaksanakan.
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik
indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi
yang bersangkutan :
1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang
berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 Inspektorat Kabupaten Sumenep
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan
informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen
kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam
pencapaian target.
Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 Inspektorat Kabupaten Sumenep
BAB III
GAMBARAN UMUM
INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP
A. Tujuan
Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah
B. Gambaran Umum
Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Inspektorat menyelenggarakan fungsi membantu Bupati dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Inspektorat terdiri dari :
a. Sekretariat;
b. Inspektur Pembantu I;
c. Inspektur Pembantu II;
d. Inspektur Pembantu III;
e. Inspektur Pembantu IV.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Inspektur.
Masing-masing Inspektorat Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur
Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
Pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu dituangkan dalam program kerja
pengawasan tahunan (PKPT).
Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 Inspektorat Kabupaten Sumenep
a. Sekretariat
Sekretariat menyelenggarakan fungsi melaksanakan pembinaan teknis
dan administratif serta menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan
memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur
dilingkungan Inspektorat;
Sekretariat melaksanakan tugas :
1. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran
pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dan pengadministrasian kerja sama;
2. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan
penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi
pencapaian kinerja;
3. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
4. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan tata
kearsipan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
3. Sub Bagian Administrasi Umum, Kearsipan dan Keuangan.
4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
1. Sub Bagian Perencanaan melaksanakan tugas :
a) melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program, anggaran dan
program kerja pengawasan Inspektorat;
b) melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
c) melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP
lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
d) melaksanakan penyusunan laporan kinerja Inspektorat; dan
e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 Inspektorat Kabupaten Sumenep
2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi melaksanakan tugas :
a) melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan;
b) melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
c) melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis
dan evaluasi pengawasan;
d) melaksanakan evaluasi, pendokumentasian hasil dan pemutakhiran
tindak lanjut hasil pengawasan; dan
e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
3. Sub Bagian Administrasi Umum, Kearsipan dan Keuangan melaksanakan
tugas :
a) melaksanakan administrasi kepegawaian, tata usaha dan pembinaan
tata usaha Inspektorat;
b) melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan mengelola arsip
aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan menyerahkan arsip statis ke lembaga
kearsipan daerah;
c) melaksanakan perbendaharaan, anggaran dan penyiapan bahan
tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
d) melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
b. Inspektur Pembantu
Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi melaksanakan pembinaan
dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan
Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah serta urusan kasus
pengaduan pada wilayahnya.
Inspektorat Pembantu melaksanakan tugas :
1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan
terhadap Perangkat Daerah;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah;
4. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
Indikator Kinerja Utama (IKU) 9 Inspektorat Kabupaten Sumenep
6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah;
7. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal
pemerintah lainya;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
10. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur
Indikator Kinerja Utama (IKU) 10 Inspektorat Kabupaten Sumenep
BAB V
PENUTUP
Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di
lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumenep ditetapkan sebagai dasar untuk menilai
maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka
pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja
masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi
dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.
Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan
akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil.
Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-
keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
INSPEKTUR KABUPATEN S U M E N E P
Drs. R. IDRIS, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19590304 198503 1 018
Indikator Kinerja Utama (IKU) 11 Inspektorat Kabupaten Sumenep
LAMPIRAN 1 Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Sumenep
Nomor : /435.060.1/2019
Tanggal : Januari 2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP
A. Nama Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Sumenep
B. Tujuan : Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah
C. Fungsi : membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
NO SASARAN/KINERJA
UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
1. Prosentase laporan keuangan sesuai SAP
OPD Inspektorat
2. Prosentase peningkatan cakupan pengawasan
DPA Inspektorat Inspektorat
3. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
BPK/Inspektorat Inspektorat
4. Prosentase tindak lanjut terhadap temuan APIP
Inspektorat Inspektorat
5. Prosentase penyelesaian penanganan kasus yang ditangani
Inspektorat/OPD Inspektorat
6. Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP ≥ B
Inspektorat/OPD Inspektorat
7. Kapabilitas APIP Level 3 Self Assesment dan QA dari BPKP Inspektorat/BPKP Inspektorat
INSPEKTUR KABUPATEN S U M E N E P
Drs. R. IDRIS, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19590304 198503 1 018