perwakilan bpkp provinsi banten 2017 2017...provinsi/kota/kabupaten 7.1 lhp peningkatan kapabilitas...

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten

2017

Nomor : LAP-8/PW30/6/2018 Tanggal : 9 Januari 2018

ii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017

DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii Daftar Gambar iii Daftar Lampiran iv Ringkasan Eksekutif v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Tugas dan Fungsi 1 B. Aspek Strategis Organisasi 3 C. Kegiatan dan Produk Organisasi 5 D. Struktur Organisasi 6 E. Sistematika Penyajian 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10 A. Rencana Strategis 2015-2019 10

1. Pernyataan Visi 10 2. Pernyataan Misi 11 3. Tujuan 11 4. Sasaran Program 12 5. Indikator Kinerja Utama 12 6. Program dan Kegiatan 15 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23 A. Kerangka Pengukuran Kinerja 23 B. Capaian Kinerja Organisasi 25 1. Kinerja Pengawasan 28 2. Kinerja Dukungan Pengawasan 67 C. Realisasi Anggaran 70 BAB IV PENUTUP 72

iii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017

DAFTAR TABEL Tabel RE.1 Capaian Sasaran Program Tahun 2017 Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Tahun 2017

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017

Tabel 2.3 Perubahan Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Tahun 2017

Tabel 3.2 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 1 Tabel 3.3 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 2 Tabel 3.4 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 3 Tabel 3.5 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 4 Tabel 3.6 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 5 Tabel 3.7 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 6 Tabel 3.8 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 7 Tabel 3.9 Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Pengawasan Tabel 3.10 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 8 Tabel 3.11 Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Dukungan Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Tahun 2017

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Sasaran Program 1 dengan

Target Tahun 2019

Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Sasaran Program 1 dengan Target Tahun 2019








iv Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017









DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kinerja Sasaran Program dan Analisis Efisiensi Penggunaan Dana/SDM (OH) Tahun 2017

Lampiran 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun 2017 Dengan Tahun 2016

Lampiran 3 Capaian Kinerja Kegiatan Lampiran 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2017 Dengan

Tahun 2016

v Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan dilengkapi

dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan

dalam tahun 2015-2019, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan

Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten adalah menjadi “Auditor Internal Pemerintah

Republik Indonesia Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Banten”. Pernyataan visi

ini sekaligus mengartikan bahwa visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah sejalan

dengan visi BPKP dan Presiden.

Untuk mewujudkan visinya, Perwakilan BPKP Provinsi Banten memiliki tiga misi

yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan

dan korporasi yang bersih dan efektif di wilayah Provinsi Banten; (2) membina

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif di wilayah

Provinsi Banten; dan (3) mengembangkan kapabilitas pengawasan intern

pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Provinsi Banten.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Banten

menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu

(1) peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

nasional yang bersih dan efektif; (2) peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah; dan (3) peningkatan kapabilitas pengawasan intern

pemerintah yang profesional dan kompeten.

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017 merupakan

wujud akuntabilitas Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015-2019.

LKj ini memuat informasi pencapaian tiga tujuan yang diwakili oleh delapan capaian

indikator sasaran program. Hasil pengukuran atas pelaksanaan kinerja tahun 2017

menunjukkan bahwa, secara umum capaian program telah memuaskan, seperti

terlihat pada Tabel RE.1.

vi Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017

Tabel RE.1 Capaian Sasaran Program Tahun 2017

No Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan

Indikator Kinerja Utama/Kegiatan

Capaian

sasaran

(%)

Sasaran Program 1: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional

123,80

1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern korporasi

129,04

Sasaran Program 2: Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan

100

2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH

142,86

2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

N/A

2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

142,86

2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K N/A

Sasaran Program 3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan 142,86

Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan

Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan

(FCP) termasuk Fraud Risk Assessment (FRA)

200

Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat

terhadap Korupsi

5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

166,67

Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah

Daerah/Korporasi

6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) -

6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 166,67

6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) 100

6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) 140


vii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017

6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) -

6.7 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik -

6.8 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat

minimal A (baik)

-

6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dibina

132,28

6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina 166,67

Sasaran Program 7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah Daerah

7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) -

7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) 133,33

7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) 100

7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) 120


7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) -

Sasaran Kegiatan 1.Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas

yang dilaksanakan di daerah

1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 155,67

Sasaran Kegiatan 6. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan

level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten

6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 116,67

6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda, menyampaikan

rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan

SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota

100

Sasaran kegiatan 7. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten

7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 130

Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1–10) 116,43

Sasaran Kegiatan 8. 1 : Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

8.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP 100

Sasaran Kegiatan 8. 2 : Termanfaatkannya aset secara optimal

8.2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP -

8.2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP -

8.2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B -

8.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP -

viii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017

8.2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP -

8.2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP -

8.2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung -

Dari delapan sasaran program, yang didukung dengan 27 IKU tersebut, sebanyak 8

(delapan) IKU belum/tidak ditargetkan dan 2 (dua) IKU tidak terealisasi (N/A) karena

tidak ada permintaan penugasan yaitu IKU Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K dan IKU Persentase hasil audit

klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K.

Dari 17 IKU yang dapat direalisasikan, 3 (tiga) IKU capaiannya sama dengan 100%

dan 14 IKU capaiannya di atas 100%. Dari 5 (lima) IKK yang dapat direalisasikan,

sebanyak 3 (tiga) IKK capaiannya di atas 100% dan 2 (dua) IKK capaiannya sama

dengan 100%.

Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Banten pada

tahun 2017 menggunakan dana sebesar Rp26.264.987.914,00 atau 99,72% dari

anggaran sebesar Rp26.339.128.000,00.

1 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa

kali penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.

Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden.

Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 menyatakan bahwa untuk

menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, dibentuk Kantor

Perwakilan BPKP di setiap Provinsi. Tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata

kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi ditetapkan oleh Kepala setelah

mendapat persetujuan Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Tugas dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Banten sesuai Peraturan Kepala

BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan

BPKP, yaitu meliputi :

1. Tugas

a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan

atau atas permintaan Kepala Daerah;

d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan

e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.


2. Fungsi

a. Penyiapan rencana dan program;

b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraaan SPIP;

c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan pemerintah daerah atas

permintaan daerah;

d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang

bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;

e. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di

wilayah kerjanya;

f. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;

g. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;

h. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah,

BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/

BUMD;

i. Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan-

badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan

badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan,

serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan

pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan

laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-

badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan

badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Audit investigatif terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan

keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap

hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit

dalam rangka penghitungan kerugian negara serta pemberian


keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan keuangan hasil

pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan

m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

B. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014

tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan

Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”,

BPKP diberikan mandat melakukan pengawasan untuk meningkatkan

penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran

negara/daerah, meliputi:

1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;

2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum Lain, dan Wajib Bayar;

3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;

4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah;

5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang

kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur,

pendidikan, dan kesehatan;

6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;

7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem

pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan

menangkal korupsi;

8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan

keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang

efektif;

9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan

pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), Presiden

menginstruksikan Kepala BPKP untuk:


1. Meningkatkan pengawasan atas tata kelola (governance) percepatan

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

2. Melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap kasus-kasus

penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

3. Menghitung jumlah (besaran) kerugian keuangan negara dalam hal

ditemukan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan audit

investigatif/audit tujuan tertentu terhadap penyalahgunaan wewenang

(pelanggaran administrasi) dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional;

4. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang

dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada

Kementerian/Lembaga dalam hal ditemukan adanya kerugian negara;

5. Melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang dan jasa

tertentu dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan

permintaan menteri/kepala lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan

Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan

Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara terutama Instruksi Nomor 3

mengintensifkan peran APIP dan Penegasan dari Presiden RI dalam Rapat

Koordinasi Nasional Pengawasan Intern tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta yang

meminta Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) di setiap

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berada pada Level 3 pada akhir

tahun 2019, BPKP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun

2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015 s.d.

2019 dan telah melaksanakan Peningkatan Kapabilitas APIP meliputi:

1. Pendampingan Penilaian Secara Mandiri (Self Assessment);

2. Pendampingan Peningkatan Secara Mandiri (Self Improvement);

3. Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance).

Selain itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKP diberikan mandat sebagai

pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan


penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan satuan

kerja instansi vertikal BPKP sebagai pelaksana di daerah, dengan wilayah kerja

Provinsi Banten, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala BPKP.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Kekuatan BPKP melekat pada kualitas produk yang dihasilkan dan yang bersifat

strategis, makro, dan nasional (lintas sektoral). Hal ini merupakan jiwa dari pasal

49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang tugas BPKP bersifat

spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara agar

tercapai akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat. Sesuai

jenjang cascading, Perwakilan BPKP Provinsi Banten selama tahun 2017 telah

melaksanakan kegiatan dan layanan produk sebagai berikut:

1. Audit Keuangan;

2. Audit Operasional;

3. Audit Kinerja Program;

4. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional;

5. Evaluasi Kinerja Program;

6. Monitoring Ketepatan Sasaran Penerima Program;

7. Reviu Penyerapan Anggaran;

8. Bimbingan Teknis/Konsultasi/Asistensi/Pendampingan;

9. Evaluasi/Pengembangan/Penyusunan Sistem;

10. Monitoring Program Strategis Nasional;

11. Assessment GCG;

12. Evaluasi Kinerja BUMD;

13. Evaluasi Kinerja BLUD;

14. Audit dengan Tujuan Tertentu;

15. Audit Investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan;

16. Audit Investigasi atas Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK);

17. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);

18. Pemberian Keterangan Ahli (PKA);

19. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP; dan

20. Pembinaan Kapabilitas APIP.


D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Struktur Organisasi Perwakilan

BPKP Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Kepala Perwakilan.

2. Bagian Tata Usaha:

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

b. Sub Bagian Keuangan.

3. Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat.

4. Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

5. Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara.

6. Kelompok JFA Bidang Investigasi.

7. Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP.

Setiap kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang pejabat

fungsional auditor setingkat Auditor Utama atau Auditor Madya yang ditunjuk.

Secara hirarki, Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Banten sesuai

Peraturan kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 nampak pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi


E. Sistematika Penyajian

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, yang merupakan pedoman

operasional dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara implisit istilah Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipersingkat menjadi Laporan

Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah. Secara sistematis, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah merupakan output yang dihasilkan dari alur dokumen SAKIP, yaitu

mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang dapat digambarkan

sebagai berikut:

Pada dasarnya, Laporan Kinerja (LKj) ini mengomunikasikan pencapaian kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Banten selama tahun 2017. Capaian kinerja

(performance results) dibandingkan dengan Rencana/Perjanjian Kinerja

(performance plan) tahun 2017 menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan

kinerja di masa yang akan datang.

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

Penetapan Kinerja (Performance

Contract/Agreement)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja

LKj

Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan

Pengelolaan Keuangan dan Kinerja

Laporan Kinerja Triwulanan

Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan


Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Tahun 2017, sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Memaparkan secara ringkas capaian kinerja organisasi dan prestasi yang

membanggakan.

Bab I - PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama (strategic issues) yang sedang dihadapi.

Bab II - PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai ringkasan perjanjian kinerja tahun

2017.

Bab III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi tercermin dari capaian seluruh sasaran

program dalam dokumen perjanjian kinerja berdasarkan hasil

pengukuran kinerja. Uraian capaian masing-masing sasaran

program dimulai dengan menjelaskan definisi, maksud dan tujuan

sasaran program yang bersangkutan, indikator kinerja utama (IKU)

yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran program, cara

mengukur kinerja dan hasil pengukuran kinerja. Hasil pengukuran

kinerja diukur dengan cara:

1. Membandingkan target, realisasi dan capaian IKU tahun ini

dengan tahun lalu dan target jangka menengah yang terdapat

dalam dokumen perencanaan dan strategis organisasi;

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

3. Analisis efisiensi penggunaan dana dan sumber daya manusia;

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Penjelasan dilanjutkan dengan menguraian perkembangan target,

realisasi, dan capaian IKU pada masing-masing sasaran program.


B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

perjanjian kinerja dan dilakukan analisa terhadap:

1. Penyerapan anggaran per program

2. Penyerapan anggaran per jenis belanja

Bab IV - PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi

untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 : Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Analisis Effisiensi Penggunaann Dana/SDM (OH) Tahun 2017

Lampiran 2 : Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun 2017 dengan Tahun 2016

Lampiran 3 : Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2017 Lampiran 4 : Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan

Tahun 2017 dengan Tahun 2016


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra BPKP periode 2015-

2019 yang merupakan penjabaran dari mandat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008 tentang SPIP, amanah Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor

192 Tahun 2014 tentang BPKP, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014

tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan

Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat. Berdasarkan Inpres tersebut BPKP ditugaskan untuk

melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah

serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah. Kepala BPKP

diharuskan melapor secara berkala atau sewaktu-waktu atas pelaksanaan tugas

tersebut.

Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang

bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BPKP.

Dengan demikian, dalam proses perencanaan tahun 2017, yang hasilnya dituangkan

dalam dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2017, tetap mengacu

dan selaras dengan Renstra BPKP dan Renstra Perwakilan BPKP periode 2015-

2019.

A. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana strategis yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan

Kinerja adalah Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten periode 2015-2019

yang memuat satu Visi, tiga Misi, delapan Sasaran Program, dan dua puluh

tujuh Indikator Kinerja Utama. Uraian di bawah ini akan menjelaskan tentang

Visi, Misi,Tujuan, Sasaran Program, Indikator Kinerja Utama, Program, dan

Kegiatan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan ke mana organisasi harus

dibawa agar organisasi tetap eksis. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Perwakilan BPKP Provinsi Banten serta melihat latar belakang, dimana


Perwakilan merupakan bagian integral dari BPKP maka penjelasan visi dan

misi mengacu pada Renstra BPKP.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di

Wilayah Provinsi Banten”

2. Pernyataan Misi

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Banten berisi pernyataan tentang apa yang

akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu pada tugas

dan kewenangan yang telah diberikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi

Banten.

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Banten

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung

Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di

Wilayah Banten;

b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

yang Efektif di Wilayah Banten; dan

c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Banten.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Dengan dirumuskannya tujuan ini, maka Perwakilan BPKP Provinsi Banten

telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan

dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan,

dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan

penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.


Tujuan berdasarkan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP 2015-

2019 sebanyak tiga Tujuan Strategis dan diacu oleh Perwakilan BPKP

Provinsi Banten, sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;

b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah; dan

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten.

4. Sasaran Program

a. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara/Korporasi;

b. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian;

c. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan

Nasional;

d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi;

e. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi;

f. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi;

g. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;

h. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat

Utama.

5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan

indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders

yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam

pengawasan akuntabilitas keuangan negara, pengawasan keinvestigasian,

pembinaan SPIP, dan pembinaan kapabilitas APIP. Indikator-indikator

kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten disajikan pada Tabel 2.1.


Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017

Sasaran Program 1: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional

1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi

Sasaran Program 2: Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K


3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP) termask Fraud Risk Assessment (FRA)

Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi

6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)





6.7 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik

6.8 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)


6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

Sasaran Program 7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3)

7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)





Sasaran Kegiatan 1.Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah

1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan

Sasaran Kegiatan 6. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten

6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota


7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan


8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1–10)

Sasaran Kegiatan 8.1 : Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

8.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP


8.2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP

8.2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP

8.2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B

8.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP

8.2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP

8.2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP

8.2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung


6. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang

diterbitkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, setiap unit Eselon 2

pada Kementerian atau LPNK melaksanakan program teknis dan program

generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan

kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan

program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk

mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan

(pelayanan internal). Program Perwakilan BPKP Provinsi Banten sesuai

dengan Restrukturisasi Program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari

dua program yaitu:

a. Program Teknis

Program Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dengan anggaran sebesar Rp1.004.459.000,00;

b. Program Generik

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

sebesar Rp24.435.962.000,00 dan Fasilitas Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP sebesar Rp723.599.000,00.

Adapun kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan program tersebut di atas

sebagai berikut:

Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara

a. Audit Keuangan Program Berbantuan Luar Negeri;

b. Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

c. Audit Kinerja atas Jaminan Kesehatan Nasional;

d. Evaluasi Kinerja atas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga;

e. Reviu Proyek Strategis Nasional yaitu melakukan Reviu atas

Pembangunan Jalan Tol dan Reviu Pengembangan Bandara Soekarno

Hatta;


f. Bimbingan Teknis dan Asistensi Pengembangan GCG pada PT Pupuk

Indonesia Pangan dan PT Angkasa Pura II;

g. Reviu atas aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya

(BPYBDS);

h. Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Pendampingan Implementasi BLUD;

i. Evaluasi Kinerja BUMD;

Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian a. Pemberian Keterangan Ahli pada sidang Dugaan TPK;

b. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Dugaan TPK;

c. Audit atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi;

d. Audit Penyesuaian Harga.


a. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan.


K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP/FRA tahun 2017 adalah:

a. BKPMPT Provinsi Banten, dan

b. Pemerintah Kabupaten Serang.

Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi K/L/P/K yang memenuhi tiga unsur kriteria, dan juga menjadi anggota KPAK

(sebanyak 16 unit kerja) adalah:

a. Inspektorat Kabupaten Serang;

b. Bappeda Kabupaten Serang;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perra Kabupaten Serang;

d. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang;

e. Dinas Sosial Kabupaten Serang;

f. BPKAD Kabupaten Serang;

g. Dinas pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Serang;

h. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Serang yaitu: Anyer, Kibin,

Bojonegoro, Mancak, Tanara, Petir, Pamarayan, Cikeusik, dan Ciruas.


Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi a. Asistensi Peningkatan Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kabupaten

Pandeglang;

b. Asistensi Peningkatan Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kota

Serang;

c. Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas Level Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Cilegon;

d. Asistensi peningkatan maturitas level SPIP Kab Lebak;

e. Penilaian Kembali Maturitas Implementasi SPIP pada Pemerintah Kota

Cilegon Tahun 2017;

f. Asistensi Tim Penilaian Kembali Maturitas Implementasi SPIP pada

Inspektorat Kabupaten Lebak;

g. Penugasan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun

Buku 2016;

h. Penugasan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten

Tangerang Tahun Buku 2016;

i. Penugasan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang

Tahun Buku 2016;

j. Penugasan Evaluasi Kinerja PDAM Cilegon Mandiri Kota Cilegon Tahun

Buku 2016;

k. Penugasan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang

Tahun Buku 2016;

l. Penugasan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak

Tahun Buku 2016;

m. Penugasan Evaluasi Kinerja PD Pasar Kota Tangerang Tahun Buku

2016;

n. Evaluasi Tata Kelola BLUD RSU Kabupaten Tangerang Tahun Buku

2016;

o. Evaluasi Tata Kelola BLUD RSU Kota Cilegon Tahun Buku 2016.


Sasaran Program 7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah a. Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat

Kabupaten Tangerang;

b. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat Kota

Tangerang Selatan;

c. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat Provinsi

Banten;

d. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat

Kabupaten Lebak;

e. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat

Kabupaten Pandeglang;

f. Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat

Kota Cilegon;

g. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat


h. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Level 3 Pada Inspektorat

Kabupaten Serang;

i. Monitoring Hasil Evaluasi/Bimtek Kapabilitas APIP Level 2 pada

Inspektorat Kota Serang;

j. Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kota

Tangerang;

k. Asistensi Perbaikan Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 pada

Inspektorat Kabupaten Pandeglang;

l. Monitoring atas Hasil Peningkatan Mandiri (Self Improvement)

Infrastruktur Level 2 pada Inspektorat Kabupaten Tangerang;

m. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Level 3 Pada Inspektorat

Kota Serang.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun

2017 merupakan komitmen kinerja antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Banten dengan Kepala BPKP. Pada dasarnya dokumen Perkin berisi


pernyataan/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu

dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Perkin Tahun 2017, selain memuat target output dan target outcome juga

memuat besaran anggaran triwulanan sesuai dengan surat Sekretaris Utama

Nomor: S-618/SU/01/2013 tanggal 4 April 2013 hal Penyusunan Penetapan

Kinerja (Tapkin) Triwulanan, dan sesuai Renstra yang ditetapkan dengan SK

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor: KEP-322/PW30/6/2015

tanggal 22 Desember 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang

telah direvisi dengan SK Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor:

KEP-209/PW30/6/2016 tanggal 9 September 2016.

Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahunan

dan Triwulanan Tahun 2017 dengan Nomor: S-39/PW30/6/2017 tanggal 18

Januari 2017, dengan uraian pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017

No Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan

Indikator Kinerja Utama

Satuan Target



% 55


% 55

Anggaran Rp695.186.000,00



% 40


% 70


% 60


% 70


2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K % 70




% 70




% 50

Anggaran Rp20,040.000,00



% 60



6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % -

6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 37,5

6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 100

6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % 62,5

6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % -

6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % -


% -


% -


% 54


% 60



7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) % -

7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) % 37,5

7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) % 100

7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) % 62,5

7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) % -


7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) % -



1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan laporan 97

Rp1.077.473.000,00


6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan 12


surat 5

Rp121.440.000,00


7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan laporan 10

Rp109.460.000,00



skala 7

Rp26.102.416.000

Sasaran Kegiatan 8. 1 : Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

8.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP laporan 12




unit -

8.2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit -

8.2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B unit -

8.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit -

8.2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP unit -

8.2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit -

8.2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung unit -

Selama tahun 2017 Perjanjian Kinerja tidak direvisi oleh karena itu target

kinerjapun tidak direvisi, namun untuk anggaran terdapat revisi, sebagai

berikut:


Tabel 2.3 Perubahan Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Banten

No

Uraian Anggaran

Sebelum revisi Setelah revisi

1 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

1.308.373.000,00 1.179.567.000,00

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

26.102.416.000,00 24.435.962.000,00

3 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

723.599.000,00 723.599.000,00

Jumlah 28.134.388.000,00 26.339.128.000,00

Selanjutnya jumlah target pada Tabel 2.2 dan perubahan anggaran seperti

tergambar pada Tabel 2.3 menjadi acuan dalam kegiatan analisis kinerja yang

dibahas pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten

tahun 2017 dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh

bidang dan bagian tata usaha di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Banten beserta uraian rinci kinerja, target, dan realisasi

keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia serta

informasi lain yang terkait dengan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten

tahun 2017. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memeroleh data kinerja

yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi

pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan

prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas.

Sesuai surat edaran Sekretaris Utama Nomor: SE-2146/SU/01/2017 tanggal 21

November 2017 tentang Pokok-Pokok Pelaporan Kinerja di Lingkungan BPKP

Tahun 2017 dan surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Nomor: S-

476/SU01/2/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penjelasan Pengukuran

Kinerja, ditetapkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan

membandingkan realisasi dan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017. Rumus yang

digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja

terdiri dari dua jenis, yaitu: maximize dan minimize.

1. Rumus untuk mengukur IKU sasaran program 1, 2, 3, 4 dan 5 yang

menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari

nilai target yang ditetapkan adalah maximize, sebagai berikut:

Persentase Pencapaian Kinerja = Realisasi x 100%

Rencana

Capaian kinerja IKU dibatasi maksimal sebesar 200% dari target.


2. Rumus untuk mengukur IKU sasaran program 6 terkait dengan Maturitas

SPIP dan sasaran program 7 terkait Kapabilitas APIP yaitu:

a. Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 2 adalah minimize, sebagai

berikut:

Persentase Pencapaian Kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana) x 100% Rencana

b. Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3 adalah maximize, sebagai

berikut:

Persentase Pencapaian Kinerja = Realisasi x 100%, Rencana

Semakin tinggi realisasi, capaian kinerja semakin baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap

indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan

kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang

menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan antara realisasi kinerja

dengan target tahun berjalan dan realisasi kinerja tahun berjalan dengan

realisasi tahun lalu (jika data tersedia), serta pembandingan dengan tahun 2019

sebagai tahun terakhir renstra.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara

membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber

daya baik dana maupun sumber daya manusia, yang dalam hal ini

direpresentasikan dengan orang/hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi

manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber

daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber

daya keuangan dan sumber daya manusia.


B. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan

akuntabilitas kinerja tahun ketiga dalam periode Renstra 2015-2019. Perwakilan

BPKP Provinsi Banten mempunyai 8 (delapan) sasaran program yang terdiri dari

7 (tujuh) sasaran program utama dan 1(satu) sasaran program dukungan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran program

tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Banten secara ringkas disajikan dalam

Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Ikhtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017

No Sasaran Program,

Sasaran Kegiatan dan


Satuan Target Realisasi %

Capaian



% 55 68,09 123,80


% 55 70,97 129,04



% 40 40 100


% 70 100 142,86


% 60 N/A N/A


% 70 100 142,86

2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K

% 70 N/A N/A




% 70 100 142,86



% 50 100 200



% 60 100 166,67



% - - -


% 37,5 62,5 166,67


% 100 100 100


% 62,5 37,5 140


% - - -


% - - -


% - - -


% - - -


% 54 71,43 132,28


% 60 100 166,67



% - - -



% 37,5 50 133,33


% 100 100 100


% 62,5 50 120


% - - -


% - - -



laporan 97 151 155,67


6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan 12 14 116,67


surat 5 5 100

Sasaran kegiatan 7. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/ Kabupaten


laporan 10 13 130



skala 7 8.15 116,43



laporan 12 12 100



unit - - -

8.2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit - - -



unit - - -

8.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit - - -


unit - - -

8.2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit - - -


unit - - -

Catatan: 1. Target Laporan Hasil Pengawasan BPKP sebanyak 97 LHP. Selama tahun 2017 terjadi

pengurangan sebanyak 5 LHP dan penambahan sebanyak 59 LHP sehingga realisasi LHP tahun 2017 sebanyak 151 LHP.

2. Target LHP SPIP sebanyak 12 LHP dan ada penambahan sebanyak 2 LHP sehingga realisasi menjadi 14 LHP.

3. Target LHP Kapabilitas APIP sebanyak 10 LHP dan ada penambahan sebanyak 3 LHP sehingga realisasi menjadi 13 LHP.

1. Kinerja Pengawasan

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran program berdasarkan tujuan

dan sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam menjalankan

fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah dapat diuraikan sebagai

berikut:

Sasaran Program 1

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi” merupakan perwujudan peran

pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi,

dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi

instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional disamping

consultancy sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen

risiko, dan proses pengendalian intern. BPKP bertekad untuk berperan aktif

dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya

penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang

memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan

risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN

2015-2019.


Pencapaian sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas

nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi” dilengkapi dua IKU,

dengan target, realisasi dan persentase capaian seperti terdapat dalam

Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Ikhtisar Capaian Sasaran Program 1

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali-sasi

Capaian (%)

Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi


% 55 68,09 123,80


% 55 70,97 129,02

IKU 1.1 Sasaran Program 1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern

Pengelolaan Program Nasional

Indikator Kinerja Utama “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern pengelolaan program nasional” dengan target tahun

2017 sebesar 55%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase tindak

lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam laporan hasil

pengawasan.

Realisasi indikator kinerja “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern pengelolaan program nasional” tahun 2017 sebesar

68,09% atau capaian kinerja 123,80% dari target tahun 2017 sebesar 55%,

berasal dari:

1. Realisasi rekomendasi tahun 2017 dari bidang IPP sebanyak 32

rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi atau

6,26%;

2. Realisasi rekomendasi tahun 2017 dari bidang APD sebanyak 109

rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 94 rekomendasi atau

86,24%.


Dengan demikian, realisasi outcome sebesar 96/141 x 100%= 68,09%,

sehingga capaian kinerja sebesar 68,09/55 x 100%= 123,80%.

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan

BPKP Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Sasaran Program 1 dengan Target Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A 45,00 55,00 60

Realisasi (%) N/A 63,41 68,09

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 60%, maka realisasi

IKU tahun 2017 mencapai 113,48%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

telah mendukung pencapaian target tahun 2019.

Perbaikan yang dihasilkan dari peran Perwakilan BPKP Provinsi Banten

dalam memberikan jasa assurance dan consulting dalam bidang perbaikan

tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan

program nasional, antara lain sebagai berikut:

1. Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016

di Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan;

2. Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan pada

daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan Terluar Tahun 2016 di

Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang

3. Audit atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh di Provinsi

Banten;

0

20

40

60

80

2015 2016 2017 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


4. Audit atas Laporan Keuangan Third Water supply and Sanitation for

Low Income Community Project pada Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman Provinsi Banten;

5. Audit atas Laporan Keuangan National Program for Community

Empowerement in Rural Areas 2012-2015 di Provinsi Banten;

6. Evaluasi atas Bantuan Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Penangkap

Ikan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 di Kabupaten Lebak;

7. Evaluasi Pemberdayaan TKI Purna Tahun 2016 dan 2017 pada

BP3TKI Serang;

8. Reviu Penyerapan Anggaran Pemda Triwulan IV Tahun 2016;

9. Reviu Tata Kelola Proyek Startegis Nasional (PSN) Percepatan

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Triwulan I

Tahun 2017

10. Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTSA Kota Tangerang

11. Quality Assurance Pelaksanaan Probity Audit oleh Inspektorat Kota

Tangerang Selatan

12. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah atas Perizinan Bidang

Kesehatan Tahun 2016 pada Pemkab Tangerang;

13. Monitoring Evaluasi Penyaluran Penggunaan Dana Desa Triwulan II

Tahun 2017 dan Silpa Dana Desa Tahun 2016 di Kabupaten

Pandeglang;

14. Monitoring Pengelolaan Sistem Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran

2017 di Kabupaten Pandeglang;

15. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan Tahun 2016

pada Provinsi Banten.

IKU 1.2 Sasaran Program 1

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Korporasi

IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko

dan pengendalian intern korporasi” mencerminkan upaya Perwakilan BPKP

Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kinerja korporasi pada


beberapa BUMN/BUMD/anak perusahaan. Semakin banyak rekomendasi

yang ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan keputusan oleh

stakeholders maka kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam

melaksanakan pengawasan intern yang bertujuan meningkatkan kinerja

korporasi semakin baik.

IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko,

dan pengendalian intern korporasi” dengan target tahun 2017 sebesar

55%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut terhadap

rekomendasi yang telah disampaikan dalam laporan hasil pengawasan.

berikut:

Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,

manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi” tahun 2017 sebesar

70,97% atau capaian kinerja sebesar 129,04% dari target tahun 2017

sebesar 55% berasal dari:

1. Realisasi rekomendasi tahun 2017 sebanyak 31 rekomendasi dan yang

telah ditindaklanjuti sebanyak 22 rekomendasi;

2. Realisasi outcome IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata

kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi” sebesar

22/31 x 100%= 70,97%;

3. Capaian outcome IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata

kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi” sebesar

129,04% dari target tahun 2017 sebesar 55%.

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP

Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.2.


Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Sasaran Program 1

dengan Target Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A 40,00 55 100

Realisasi (%) N/A 65,63 70,97




Perbaikan yang dihasilkan dari peran Perwakilan BPKP Provinsi Banten

dalam memberikan jasa assurance dan consulting bidang tata kelola,

manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi, antara lain sebagai

berikut:

1. Melakukan reviu atas pembangunan jalan tol dilakukan setiap triwulan

terhadap pelaksanaan pembangunan ruas jalan tol Kunciran-Serpong,

dan ruas tol Serpong Cinere;

2. Melakukan reviu Pengembangan Bandar Udara Soekarno Hatta (PT

Angkasa Pura II) dalam triwulan 1 dan triwulan 2;

3. Sosialisasi GCG dan Bimbingan Teknis SIA PDAM, SIA BLUD dan PPK

BLUD;

4. Assesment GCG atas permintaan di PT Pupuk Indonesia Pangan dan PT

Angkasa Pura II (Persero);

5. Melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu atas permintaan, diantaranya

yaitu:

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


1) Evaluasi Kinerja atas Pemenuhan K3 pada PDAM Tirta Kerta Raharja

Kabupaten Tangerang dan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang;

2) Reviu atas RKAP PD Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten

Tangerang;

3) Reviu atas aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan

Statusnya (BPYBDS) dari Kementerian Perhubungan kepada PT

Angkasa Pura II (Persero), dilaksanakan di 5 (lima) bandara.

4) Reviu atas Laporan Verifikasi Program Hibah Air Minum yaitu atas

Laporan Verifikasi Program Hibah Air Minum di tiga PDAM (PDAM

Kab Lebak, PDAM Kab Tangerang dan PDAM Kab Serang).

Pencapaian sasaran program 1 didukung dengan dana sebesar

Rp714.116.750,00 atau 102,72% dari anggaran sebesar

Rp695.186.000,00 dan SDM sebanyak 4.073 OH atau 127,32% dari

rencana sebanyak 3.199 OH.

Dari sisi penggunaan dana dan SDM, realisasi IKU sasaran program 1

telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian masing-masing IKU

sasaran strategis di atas 100%. Rincian capaian sasaran program 1

terdapat pada Lampiran 1.

Sasaran Program 2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

Sistem pengendalian intern dan fungsi pengawasan internal perlu

ditingkatkan, antara lain melalui upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi secara terus menerus. Upaya pencegahan korupsi dilakukan

dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam

pemberantasan korupsi serta memberikan pemahaman dan pengetahuan

atas fraud. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Banten meningkatkan

koordinasi dan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam

penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.


Keberhasilan pengawasan dalam bidang keinvestigasian yang

dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Banten didukung dengan capaian

keberhasilan lima IKU, yaitu:

1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan;

2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

Aparat Penegak Hukum (APH);

3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K;

4. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K;

5. Persentase audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan

keinvestigasian” yang dilengkapi dengan lima IKU, dengan target, realisasi

dan persentase capaian seperti terdapat dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3



Capaian (%)

Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

2.1

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

% 40 40 100

2.2

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 70 100 142,86

2.3

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 60 N/A N/A

2.4

Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70 100 142,86

2.5

Persentase audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K

% 70 N/A N/A

Catatan: Realisasi IKU 2.3 dan 2.5 masing-masing N/A, karena dalam tahun 2017 tidak ada permintaan dari K/L/P/K baik untuk melakukan audit investigatif maupun audit klaim.


IKU 2.1 Sasaran Program 2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan di Persidangan

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan” dengan target tahun 2017 sebesar 40% . Kinerja diukur

dengan menghitung jumlah PKA tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah

LHPKKN yang ditambah dengan LPEBDE selama tiga tahun terakhir.

Realisasi IKU “persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan” tahun 2017 sebesar 40% atau capaian

kinerja sebesar 100% dari target tahun 2017 sebesar 40% berasal dari:

1. Realisasi jumlah PKA tahun 2017 sebanyak 10 PKA, dan jumlah

LHPKKN serta LPEBDE selama 3 tahun terakhir sebanyak 25 (tahun

2017 = 5; tahun 2016=7 dan 2015=13);

2. Realisasi outcome IKU “persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan di persidangan” sebesar 10/25 x 100%= 40%;

3. Capaian outcome IKU “persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan di persidangan” sebesar 100% dari target tahun

2017 sebesar 40%.



Gambar 3.3


-20

0

20

40

60

80

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A N/A 40,00 50,00 60,00

Realisasi (%) N/A N/A 40,00





Dimanfaatkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH)

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh APH” dengan target tahun 2017 sebesar 70%. Kinerja diukur dengan

mengitung persentase jumlah LHAI yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan APH

pada tahun 2017 terhadap jumlah LHAI yang diterbitkan pada tahun 2017.

Realisasi kinerja IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh APH” tahun 2017 sebesar 100% atau capaian kinerja

142,86% dari target tahun 2017 sebesar 70% berasal dari:

1. Realisasi jumlah LHAI yang dimanfaatkan oleh APH tahun 2017

sebanyak 2 laporan, dan jumlah LHAI yang diterbitkan tahun 2017

sebanyak 2 laporan;

2. Realisasi outcome IKU “persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan oleh APH” sebesar 2/2 x 100%= 100%;

3. Capaian outcome IKU “persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan oleh APH” sebesar 142,86% dari target tahun 2017

sebesar 70%.






2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A 60 70 72 75

Realisasi (%) N/A 78,13 100



telah melebihi pencapaian target tahun 2019.


Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K” dengan target tahun 2017 sebesar 60%. Kinerja diukur

dengan menghitung persentase LHP Keinvestigasian yang ditindaklanjuti/

dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2017 terhadap jumlah LHP

Keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun 2017. Yang termasuk LHP

keinvestigasian adalah laporan hasil audit investigatif/LHAI, Laporan hasil

pengawasan atas current issues dan laporan hasil pengawasan dalam

rangka pemberian rekomendasi strategis (RS).

Dalam tahun 2017 tidak terdapat hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K, karena tidak ada permintaan penugasan

mengenai hal tersebut. Oleh karena itu tidak terdapat capaian (N/A) dan

realisasi IKU tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun

2019.

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


IKU 2.4 Sasaran Program 2 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” dengan target tahun 2017 sebesar 70%. Kinerja diukur dengan

menghitung persentase jumlah LHA Penyesuaian Harga yang

ditindaklanjuti pada tahun 2017 terhadap jumlah LHA Penyesuaian Harga

yang diterbitkan pada tahun 2017.

Realisasi IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2017 sebesar 100% atau capaian kinerja

142,86% dari target sebesar 70% berasal dari:

1. Realisasi jumlah LHA Penyesuaian Harga (PH) yang ditindaklanjuti

tahun 2017 sebanyak 1 laporan, dan jumlah LHAPH yang diterbitkan

tahun 2017 sebanyak 1 laporan;

2. Realisasi outcome IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar 1/1 x 100%= 100%;

3. Capaian outcome IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar 142,86% dari target tahun 2017

sebesar 70%.





-20

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A N/A 70 75 80

Realisasi (%) N/A N/A 100


IKU tahun 2017 mencapai 125%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah

melebihi pencapaian target tahun 2019.


Persentase Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU “Persentase audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” dengan

target tahun 2017 sebesar 70%. Kinerja diukur dengan menghitung

persentase jumlah laporan hasil audit klaim yang

ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2017 terhadap jumlah

laporan audit klaim yang diterbitkan pada tahun 2017.

Dalam tahun 2017 tidak terdapat hasil audit kllaim yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K, karena tidak ada permintaan penugasan mengenai hal

tersebut. Oleh karena itu tidak terdapat capaian (N/A) dan realisasi IKU

tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2019.


Rp204.004.250,00 atau 116,33% dari anggaran sebesar

Rp175.360.000,00 dan SDM sebanyak 1.003 OH atau 74,57% dari

rencana sebanyak 1.345 OH.


telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian masing-masing IKU

sasaran program yang di atas 100%. Rincian capaian sasaran program 2

terdapat pada Lampiran 1.


Sasaran Program 3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan

Pembangunan Nasional

Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional” merupakan perwujudan peran pengawasan intern

oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui

penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan

pelaksanaan pembangunan nasional” diukur dengan menggunakan satu

IKU, dengan target, realisasi dan persentase capaian seperti terdapat

dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 3


Capaian (%)

Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional


70 100 142,86

IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”

dengan target tahun 2017 sebesar 70%. Kinerja diukur dengan menghitung

persentase jumlah laporan evaluasi HKP yang ditindaklanjuti pada tahun

2017 terhadap jumlah laporan evaluasi HKP yang terbit pada tahun 2017.

Realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran

pembangunan” tahun 2017 sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar

142,86% dari target sebesar 70% berasal dari:

1. Realisasi jumlah laporan Evaluasi HKP tahun 2017 yang diterbitkan

sebanyak 1 (satu) laporan, dan jumlah laporan evaluasi HKP yang

ditindaklanjuti sebanyak 1 (satu) laporan;

2. Realisasi outcome IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran

pembangunan” sebesar 1/1 x 100%= 100%;


3. Capaian outcome IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran

pembangunan” sebesar 142,86% dari target tahun 2017 sebesar 70%.





2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A N/A 70 75 80



IKU tahun 2017 mencapai 125%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah

melebihi pencapaian target tahun 2019.


Rp2.908.000,00 atau 20,52% dari anggaran sebesar Rp14.523.000,00 dan

SDM sebanyak 35 OH atau 43,75% dari rencana sebanyak 80 OH.


telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran

program di atas 100% yatu sebesar 142,86%. Rincian capaian sasaran

program 3 terdapat pada Lampiran 1.

-20

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi

dalam Pencegahan Korupsi

Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi” merupakan perwujudan peran

pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi

dalam pencegahan korupsi.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi” diukur dengan

menggunakan satu IKU, dengan target, realisasi dan persentase capaian

seperti terdapat dalam Tabel 3.5.



Capaian (%)

Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 50 100 200

IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)” dengan target tahun 2017 sebesar 50%. Kinerja diukur dengan

menghitung persentase jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan

FCP/FRA dalam tahun 2017 terhadap jumlah penugasan yang telah

dilakukan pada tahun 2017.

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)” tahun 2017 sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar

200% dari target tahun 2017 sebesar 50% berasal dari:

1. Realisasi jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP/FRA dalam

tahun 2017 sebanyak 2 (dua) unit, yaitu: BKPMP Provinsi Banten dan

Pemerintah Kabupaten Serang


2. Penugasan FCP/FRA dalam tahun 2017 sebanyak 2 kali yaitu:

Sosialisasi Bimtek FCP di BKPMP dan Penilaian Risiko Kecurangan

(FRA) dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Serang

3. Realisasi outcome IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan

FCP/FRA” =2/2 x 100%= 100%;

4. Capaian outcome IKU “K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP/FRA”

sebesar 200% dari target tahun 2017 sebesar 50%.



Gambar 3.7


2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A N/A 50 52 55






Rp44.394.000,00 atau 221,53% dari anggaran sebesar Rp20.040.000,00

dan SDM sebanyak 102 OH atau 107,37% dari rencana sebanyak 95 OH.

-20

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target




program di atas 100% yatu sebesar 200%. Rincian capaian sasaran


Sasaran Program 5

Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

Sasaran program ““Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi” merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh

BPKP dalam rangka memberikan pembinaan melalui peningkatan

kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi”.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan

masyarakat terhadap korupsi” diukur dengan menggunakan satu IKU,

dengan target, realisasi dan persentase capaian seperti terdapat dalam

Tabel 3.6



Capaian (%)

Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

5.1 Persentase komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

% 60 100 167,67

IKU “Persentase komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” dengan target tahun

2017 sebesar 60%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah

K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi unsur 3 kriteria terhadap jumlah

K/L/P/K atau unit kerja yang menjadi anggota KPAK.

K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit kerja setara

di lingkungan korporasi yang memenuhi 3(tiga) unsur kriteria yaitu:


1. Mempunyai Dafratar Risiko Fraud yang terungkap dari hasil kegiatan

pembelajaran KPAK;

2. Mempunyai rencana penanganan risiko fraud yang dibahas bersama

dengan anggota KPAK;

3. Mempunyai peraturan K/L/P/K mengenai sistem pengaduan

masyarakat/whistleblowing, atau belum mempunyai peraturan K/L/P/K

mengenai sistem pengaduan masyarakat/whistleblowing namun

menyatakan kesediaannya untuk dilakukan bimtek pengembangan

sistem pengaduan masyarakat/whistleblowing.

Realisasi IKU “Persentase komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” sebesar 100% atau

capaian kinerja sebesar 166,67% dari tagert tahun 2017 sebesar 60%

berasal dari:

1. Realisasi jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi unsur 3 kriteria

sebanyak 16 unit kerja, sekaligus telah menjadi anggota KPAK, yaitu:

a. Inspektorat Kabupaten Serang

b. Bappeda Kabupaten Serang

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Serang

d. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

e. Dinas Sosial Kabupaten Serang

f. BPKAD Kabupaten Serang

g. Dinas pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Serang

h. Kecamatan Anyer Kabupaten Serang

i. Kecamatan Kibin

j. Kecamatan Bojonegoro

k. Kecamatan Mancak

l. Kecamatan Tanara

m. Kecamatan Petir

n. Kecamatan Pamarayan

o. Kecamatan Cikeusik

p. Kecamatan Ciruas.


2. Realisasi outcome IKU “Persentase komunitas pembelajar anti korupsi

(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”

sebesar 16/16 x 100%= 100%;

3. Capaian outcome IKU “Persentase komunitas pembelajar anti korupsi

(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”

sebesar 166,67% dari target tahun 2017 sebesar 60%.


Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.8

Gambar 3.8


2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A N/A 60 65 70










program di atas 100% yatu sebesar 166,67%. Rincian capaian sasaran


-20

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


Sasaran Program 6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi

Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP

Pemda/Korporasi” merupakan peran pengawasan intern oleh BPKP

sebagai pembina dalam penyelenggaraan SPIP sesuai dengan misi

Perwakilan BPKP Provinsi Banten yang kedua yaitu membina

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif di

wilayah Banten.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP

Pemda/Korporasi” pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten diukur dengan

menggunakan lima IKU, dengan target, realisasi dan persentase capaian

seperti terdapat dalam Tabel 3.7

Tabel 3.7



Capaian (%)


6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % - - -


% 37,5 62,5 166,67

6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 100 100 100


% 62,5 37,5 140

6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % - - -


% - - -


% - - -


% - - -


% 54 71,43 132,28


% 60 100 166,67

Catatan: untuk mengukur capaian IKU 6.4 digunakan rumus minimize.


Dalam tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Banten menargetkan lima

IKU untuk mengukur pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas

penerapan SPIP Pemda/Korporasi”, adalah sebagai berikut:

1. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3);

2. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2);

3. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2);

4. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dibina;

5. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang

dibina.

IKU 6.2 Sasaran Program 6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” mencerminkan

kualitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten/Kota diharapkan berada pada

Level 3. Maturitas SPIP diukur menggunakan skala 0-5. Semakin tinggi

nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang

semakin baik.

Tingkat maturitas SPIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat maturitas

yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten dan atau

dilaksanakan sendiri oleh APIP Pemda dengan quality assurance dari

Perwakilan BPKP Provinsi Banten menggunakan pedoman penilaian

maturitas SPIP yang dikembangkan oleh BPKP.

IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” diukur dengan

menghitung jumlah Pemda yang telah memeroleh capaian tingkat

kematangan/maturitas Level 3 dibandingkan jumlah Pemda

Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi

Banten sebanyak delapan Pemda Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2017, dari delapan Pemda Kabupaten/Kota yang menjadi

mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten, terdapat lima Pemda

Kabupaten/Kota yang mencapai tingkat maturitas Level 3 dalam


penyelenggaraan SPIP, yaitu Pemda Kota Tangerang (3,56), Kabupaten

Serang (3,11), Kota Tangerang Selatan (3,08), Kabupaten Tangerang

(3,476) dan Kabupaten Lebak (3,3057). Dengan demikian, realisasi

maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) sebesar 62,5% atau

mencapai 166,67% dari target sebesar 37,5%.

Maturitas level Pemda Kota Tangerang merupakan penilaian pada tahun

2014. Sedangkan maturitas level Pemda Kabupaten Serang dan Kota

Tangerang merupakan penilaian tahun 2016. Penilaian maturitas level

Pemda Kabupaten Tangerang dan Pemda Kabupaten Lebak dilakukan

pada tahun 2017 sampai dengan saat laporan ini dibuat belum dilakukan

quality assurance oleh BPKP Pusat.

Pembandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP


Gambar 3.9


2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A 37,50 37,50 100

Realisasi (%) N/A 37,50 62,5


IKU tahun 2017 mencapai 62,5% telah mendukung pencapaian kinerja

tahun 2019.

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


IKU 6.3 Sasaran Program 6 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP, Pemda Provinsi Banten

maturitas levelnya berada di tingkat 2 (2,5625). Dengan demikian,

realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Banten (Level 2)”

sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%.

Pembandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP


Gambar 3.10


2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A 100 100 0

Realisasi (%) N/A 100 100

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 0%, karena Pemda

Provinsi ditargetkan memiliki level maturitas SPIP 3,00, maka realisasi

IKU tahun 2017 yang masih berada pada level maturitas SPIP 2,5625

memerlukan upaya keras, terukur dan berkesinambungan guna mencapai

target tahun 2019.

IKU 6.4 Sasaran Program 6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)

Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP, Pemda Kabupaten/Kota yang

maturitas levelnya berada di tingkat 2 ada tiga yatu Pemda Kabupaten

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


Pandeglang (2,35), Pemda Kota Cilegon (2,63), dan Pemda Kota Serang

(2,08). Dengan demikian, realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 2)” sebesar 37,5% atau mencapai 140% dari target

sebesar 62,5%. Pengukuran persentase capaian kinerja menggunakan

rumus minimize sebagai berikut:

Capaian kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana) x 100% Rencana

Capaian kinerja = 62,50 - (37,50 – 62,50) x 100%

62,50

Capaian kinerja = 87,50 x 100%= 140% 62,50

Realisasi IKU tahun 2017 sebesar 37,50% atau capaian sebesar 140%

menunjukkan adanya kenaikan Maturitas Level SPIP dari Level 2 ke Level

3 lebih besar dari yang ditargetkan.



Gambar 3.11


2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A N/A 62,5 0

Realisasi (%) N/A N/A 37,5


IKU tahun 2017 mencapai 37,50% sehingga memerlukan upaya keras,

terukur dan berkesinambungan guna mencapai target tahun 2019.

-20

0

20

40

60

80

2015 2016 2017

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


IKU 6.9 Sasaran Strategis 6

Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina

BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan

ekonomi daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Banten melakukan

pengawasan terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan kinerja agar

BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan

masyarakat di daerah.

IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dibina” dengan target tahun 2017 sebesar 54%. Kinerja diukur

dengan menghitung persentase jumlah BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik terhadap jumlah BUMD yang kinerjanya dievaluasi oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari BUMD yang dibina” sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar

71,43% atau mencapai 132,28% dari target sebesar 54% berasal dari:

1. Pada tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi Banten melakukan

evaluasi kinerja pada tujuh BUMD terdiri dari 6 (enam) PDAM dan 1

(satu) PD Pasar untuk tahun buku 2016, dengan hasil penilaian

sebagai berikut:

a. PDAM Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang (baik)

b. PDAM Cilegon Mandiri Kota Cilegon (baik)

c. PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang (baik)

d. PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak (baik)

e. PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (baik)

f. PDAM Tirta Al Bantani Kabupaten Serang (cukup)

g. PD Pasar Kota Tangerang (kurang baik)

2. Realisasi outcome IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dibina” sebesar = 5/7 x 100%=

71,43%;


3. Capaian outcome IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dibina” sebesar 132,28% dari target

tahun 2017 sebesar 54%.





2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A 66,67 54 75,00

Realisasi (%) N/A 66,67 71,43



tahun 2017 telah mendukung pencapaian target tahun 2019.

IKU 6.10 Sasaran Program 6 Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari

BLUD yang Dibina BLUD dibentuk dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat

tanpa mengutamakan mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan

efisiensi dan produktivitas sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang

sehat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,

mengamanatkan Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah dan Pemerintah

Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas

di bidang kesehatan, dengan pengelolaan berbentuk Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

0

20

40

60

80

2016 2017 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Banten melakukan pengawasan

terhadap BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan

kinerja BLUD.

IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang

dibina” dengan target tahun 2017 sebesar 60%. Kinerja diukur dengan

menghitung persentase jumlah BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat

baik terhadap jumlah BLUD yang dibina oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Banten.

Realisasi IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD

yang dibina” sampai dengan tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai

166,67% dibandingkan dengan target sebesar 60% berasal dari:

1. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan evaluasi kinerja BLUD pada dua

RSUD, yaitu RSUD Kabupaten Tangerang dan RSUD Kota Cilegon.

RSUD Kabupaten Tangerang mendapatkan nilai 79,83 dengan kategori

baik dan RSUD Kota Cilegon mendapatkan nilai 70,00 dengan kategori

baik.

2. Realisasi outcome IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik

dari BLUD yang dibina” sebesar = 2/2 x 100%= 100%;

3. Capaian outcome IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik

dari BLUD yang dibina” sebesar 166,67% dari target tahun 2017

sebesar 60%.


Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.13



0

50

100

150

2016 2017 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A 100,00 60 80

Realisasi (%) N/A 100,00 100


IKU tahun 2017 telah mencapai 125%, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

tahun 2017 telah mendukung pencapaian target tahun 2019.



dan SDM sebanyak 1.229 OH atau 83,32% dari rencana sebanyak 1.475

OH.


secara umum telah dicapai secara efisien. Terdapat 4 IKU yang

capaiannya di atas 100%, dan satu IKU capaiannya sama dengan 100%

Rincian capaian sasaran program 6 terdapat pada Lampiran 1.

Sasaran Program 7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda”

merupakan peran pengawasan intern oleh BPKP sebagai pembina dalam

peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan misi Perwakilan BPKP

Provinsi Banten yang ketiga yaitu mengembangkankapabilitas pengawasan

intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Banten.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan

intern Pemda” diukur dengan menggunakan tiga IKU, dengan target,

realisasi, dan persentase capaian seperti terdapat dalam Tabel 3.8



Capaian (%)

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi - - - -


(Level 3)

7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

% 37,5 50 133,33

7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

% 100 100 100


% 62,5 50 120

7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)

- - - -


- - - -

Catatan: untuk mengukur capaian IKU 7.4 digunakan rumus minimize.

Pada tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi Banten menargetkan tiga

IKU dalam mencapai sasaran program 7 yaitu:

1. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)

2. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

3. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)

IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” dan Kapabilitas APIP

Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) mencerminkan kualitas kapabilitas

APIP Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diharapkan berada pada

Level 3. Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi

nilai kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam

menjalankan perannya sebagai auditor intern.

Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas

yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten dan atau

dilaksanakan sendiri oleh APIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan quality

assurance dari Perwakilan BPKP Provinsi Banten menggunakan Pedoman

Penilaian Kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh BPKP.


Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)

IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” dengan

target tahun 2017 sebesar 37,5%. Kinerja diukur dengan menghitung

jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai kapabilitas

Level 3 dibandingkan dengan jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota


yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebanyak

delapan APIP Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi, empat APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

mencapai tingkat kapabilitas APIP Level 3 dengan catatan. Dengan

demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

adalah 50,00% atau mencapai 133,33% dari target yang ditetapkan

sebesar 37,5%.

Empat APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada tingkat

kapabilitas Level 3 dengan catatan adalah APIP Pemda Kabupaten

Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon.

Sampai dengan saat penyusunan laporan ini, sedang dilakukan desk reviu

oleh Tim di BPKP Pusat atas hasil quality assurance yang dilakukan oleh

Tim Perwakilan BPKP Provinsi Banten.


Provinsi Banten disajikan dalam Gambar 3.14



2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A N/A 37,5 100


Target tahun 2019 kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 3

sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 2019 realisasi IKU tahun

2017 sebesar 50%, sehingga memerlukan upaya keras, terukur, dan

-50

0

50

100

150

2015 2016 2017 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target


berkesinambungan guna mencapai target kapabilitas APIP Level 3 sebesar

100% pada tahun 2019.

IKU 7.3 Sasaran Program 7 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)” dengan target

tahun 2017 sebesar 100%. Kinerja diukur dengan menghitung jumlah APIP

Pemda Provinsi pada kapabilitas Level 2.

Berdasarkan hasil evaluasi, APIP Pemerintah Provinsi Banten berada di

tingkat kapabilitas APIP Level 2. Dengan demikian, realisasi kapabilitas

APIP Pemerintah Provinsi Banten adalah 100% dari target yang

ditetapkan sebesar 100%.





Target tahun 2019 kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Level 2 sebesar

0% . Hal tersebut menunjukkan bahwa APIP Pemda Provinsi berada pada

Level 3. Realisasi IKU tahun 2017 sebesar 100% atau capaian sebesar

100% sehingga memerlukan upaya keras, terukur, dan berkesinambungan

guna mencapai target kapabilitas APIP Pemda Provinsi Level 3 sebesar

100% pada tahun 2019.

-50

0

50

100

150

2015 2016 2017

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target

2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A N/A 100 0 0



IKU 7.4 Sasaran Program 7 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)

Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” dengan

target tahun 2017 sebesar 62,5%. Kinerja diukur dengan menghitung

jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih berada di kapabilitas

Level 2 dibandingkan dengan jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebanyak

delapan APIP Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi, empat APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

berada pada tingkat kapabilitas APIP Level 2. Dengan demikian, realisasi

kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) adalah 50% atau

mencapai 120% dari target yang ditetapkan sebesar 62,50%.

Pengukuran capaian Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota Level 2

menggunakan rumus minimize, sebagai berikut:

Capaian kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana) x 100% Rencana

Capaian kinerja = 62,50 - (50 – 62,50) x 100%

62,50

Capaian kinerja = 75 x 100%= 120% 62,50

Realisasi IKU tahun 2017 sebesar 50% atau capaian sebesar 120%

menunjukkan adanya kenaikan Level jumlah APIP dari Level 2 ke Level 3

lebih besar dari yang ditargetkan.

Empat APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada tingkat

kapabilitas Level 2 adalah APIP Pemda Kabupaten Lebak, Kabupaten

Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.


Provinsi Banten disajikan dalam Gambar 3.16.




Target tahun 2019 kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 2

sebesar 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa APIP Pemda

Kabupaten/Kota seluruhnya telah berada pada Level 3.




Dari sisi penggunaan dana, realisasi IKU sasaran program telah dicapai

secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian masing-masing IKU sasaran

program yang sama dan lebih besar dari 100%. Rincian capaian sasaran


Sasaran Kegiatan Pengawasan

Tabel 3.9 Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Pengawasan


Capaian (%)

Sasaran Kegiatan 1. Terlaksananya Monitoring Evaluasi atas Program Prioritas yang Dilaksanakan di Daerah


Laporan 97 151 155,67

Sasaran Kegiatan 6. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/ Kota/Kabupaten

0

20

40

60

80

2015 2016 2017

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target

2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) N/A 50,00 62,50 0

Realisasi (%) N/A 62,50 50,00


6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

Laporan 12 14 116,67

6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/ Kabupaten/Kota

Surat 5 5 100

Sasaran kegiatan 7. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/ Kabupaten


laporan 10 13 130



laporan 12 12 100



unit - - -


unit - - -


unit - - -



unit - - -



unit - - -

Sasaran Kegiatan 1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan

IKK “Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan” dengan target

sebanyak 97 laporan. Kinerja diukur dengan menghitung persentase

realisasi Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan terhadap LHP yang

ditargetkan.

Realisasi indikator kinerja “Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan”

tahun 2017 sebanyak 151 Laporan dengan capaian kinerja sebesar

155,67% dari target sebanyak 97 laporan.


Sasaran Kegiatan 6.1 Laporan Hasil Pengawasan

BPKP Perwakilan

IKK “LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan” dengan target sebanyak 12

laporan. Kinerja diukur dengan menghitung persentase LHP SPIP yang

diterbitkan terhadap LHP SPIP yang ditargetkan.

Realisasi indikator kinerja “LHP Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

Banten” tahun 2017 sebanyak 14 LHP, dengan capaian kinerja sebesar

116,67% dari target sebanyak 12 laporan.

Laporan Hasil Pengawasan SPIP dimaksud adalah:

1. LBA-80/PW30/3/2017 tanggal 10 April 2017 Asistensi Peningkatan

Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang;

2. LBA-51/PW30/3/2017 tanggal 21 Maret 2017 Asistensi Peningkatan

Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kota Serang;

3. LAP-501/PW30/3/2017 tanggal 10 April 2017 Bimtek Peningkatan

Matvel SPIP PADA Pemkot Cilegon;

4. LBA-115/PW30/3/2017 tanggal 22 Mei 2017 Asistensi Peningkatan

Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kabupaten Lebak;

5. LAP-397/PW30/3/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Asistensi Peningkatan

Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tangerang;

6. LHM-487/PW30/3/2017 tanggal 6 Desember 2017 Monitoring

Implementasi Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Pandeglang;

7. LAP-488/PW30/3/2017 tanggal 6 Desember 2017 Koordinasi dan

Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Percepatan Implementasi

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Kabupaten Lebak;

8. LBA-547/PW30/3/2017 tanggal 20 Desember 2017 Evaluasi Maturitas

SPIP pada Pemerintah Provinsi Banten;

9. LAP-548/PW30/3/2017 tanggal 20 Desember Penilaian Kembali

Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kota Serang Tahun 2017;

10. LAP-551/PW30/3/2017 tanggal 20 Desember 2017 Penilaian Kembali

Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang;


11. LBA-552/PW30/3/2017 tanggal 20 Desember 2017 Asistensi Reviu

Dokumen Penilaian Risiko Dalam Rangka Implementasi SPIP di

lingkungan Pemkab Tangerang;

12. LBA-553/PW30/3/2017 tanggal 20 Desember 2017 Asistensi Reviu

Dokumen Penilaian Risiko Dalam Rangka Implementasi SPIP di

lingkungan Pemkab Lebak;

13. LBA-554/PW30/3/2017 tanggal 20 Desember 2017 Asistensi Penilaian

Kembali Maturitas SPIP pada Inspektorat Kabupaten Tangerang;

14. LAP-555/PW30/3/2017 tanggal 22 Desember 2017 Penilaian Kembali

Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2017;

Sasaran Kegiatan 6.2

Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas

penyelenggaraan SPIP di Provinsi/ Kabupaten/Kota

IKK “Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan

rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP

di Provinsi/ Kabupaten/Kota” dalam tahun 2017 ditargetkan sebanyak 5

(lima) surat. Kinerja diukur dengan menghitung persentase realisasi surat

yang diterbitkan ternadap banyaknya surat yang ditargetkan.

Realisasi indikator kinerja “Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,

menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas

penyelenggaraan SPIP di Provinsi/ Kabupaten/Kota” tahun 2017 sebanyak

5 (lima) surat atau capaian kinerja sebesar 100% dari target 2017

sebanyak 5 (lima) surat.

Surat-surat atensi tersebut, sebagai berikut:

1. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten kepada Gubernur

Banten Nomor: S-895/PW30/3/2017 tanggal 18 September 2017, hal

Atensi Peningkatan Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten

berada pada kriteria Berkembang, yang berarti bahwa Pemerintah

Provinsi Banten telah menetapkan dan mengomunikasikan kebijakan


dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan unit organisasi

namun belum sepenuhnya melaksanakan dan melakukan evaluasi

berkala atas penerapan kebijakan dan prosedur tersebut.

2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten kepada Bupati Lebak

Nomor : S-894/PW30/3/2017 tanggal 18 September 2017, hal Atensi

Peningkatan Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Lebak. Dalam

surat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak berada

pada kriteria Berkembang, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten

Lebak belum sepenuhnya menetapkan, mengomunikasikan,

melaksanakan dan melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur

pengendalian untuk semua kegiatan unit organisasi.

3. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten kepada Walikota

Serang Nomor: S-872/PW30/3/2017 tanggal 11 September 2017, hal

Atensi Peningkatan Level Maturitas SPIP Pemerintah Kota Serang.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kota Serang

berada pada kriteria Rintisan, yang berarti bahwa Pemerintah Kota

Serang belum sepenuhnya menetapkan, mengomunikasikan,

melaksanakan dan melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur


4. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten kepada Bupati

Pandeglang Nomor: S-896/PW30/3/2017 tanggal 18 September 2017,

hal Atensi Peningkatan Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten

Pandeglang. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah

Kabupaten Pandeglang berada pada kriteria Rintisan, yang berarti

bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya

menetapkan, mengomunikasikan, melaksanakan dan melakukan

evaluasi atas kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua

kegiatan unit organisasi.

5. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten kepada Walikota

Cilegon Nomor: S-920/PW30/3/2017 tanggal 25 September 2017, hal

Atensi Peningkatan Level Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cilegon.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kota Cilegon

berada pada kriteria Rintisan, yang berarti bahwa Pemerintah Kota


Cilegon belum sepenuhnya menetapkan, mengomunikasikan,

melaksanakan dan melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur


Sasaran Kegiatan 7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

IKK “LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” dengan target

tahun 2017 sebanyak 10 LHP. Kinerja diukur dengan menghitung

persentase banyaknya LHP yang diterbitkan terhadap banyaknya LHP

yang ditargetkan tahun 2017.

Realisasi indikator kinerja “LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP

Perwakilan” tahun 2017 sebanyak 13 LHP atau capaian kinerja 130% dari

target tahun 2017 sebanyak 10 LHP.

Laporan Hasil Pengawasan dimaksud adalah:

1. LAP-55/PW30/6/2017 tanggal 29 Maret 2017 Laporan Hasil

Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat


2. LAP-56/PW30/6/2017 tanggal 29 Maret 2017 Laporan Hasil Bimtek

Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat Kota Tangerang

Selatan;

3. LAP-81/PW30/6/2017 tanggal 10 April 2017 Laporan Hasil

Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat

Kota Cilegon;

4. Lap-87/PW30/6/2017 tanggal 17 April 2017 Laporan Hasil Bimtek

Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat Provinsi Banten;

5. LAP-150/PW30/6/2017 tanggal 19 Juni 2017 Laporan Hasil Bimtek

Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat Kabupaten

Lebak;

6. LAP-188/PW30/6/2017 tanggal 19 Juli 2017 Laporan Hasil Bimtek

Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Level 3 Pada Inspektorat

Kabupaten Serang;


7. LAP-189/PW30/6/2017 tanggal 19 Juli 2017 Laporan Hasil Bimtek


Pandeglang;

8. LAP-206/PW30/6/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Laporan Hasil

Monitoring Hasil Evaluasi/Bimtek Kapabilitas APIP Level 2 pada

Inspektorat Kota Serang

9. LBA-245/PW30/6/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Laporan Hasil Bimtek


Tangerang;

10. LHE-404/PW30/6/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Laporan Hasil

Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kota

Tangerang;

11. LHA-447/PW30/6/2017 tanggal 14 November 2017 Laporan Hasil

Asistensi Perbaikan Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 pada

Inspektorat Kabupaten Pandeglang;

12. LAP-499/PW30/6/2017 tanggal 8 Desember 2017 Laporan Hasil

Monitoring atas Hasil Peningkatan Mandiri (Self Improvement)

Infrastruktur Catatan Level 2 pada Inspektorat Kabupaten Tangerang;

13. LBA-567/PW30/6/2017 tanggal 21 Desember 2017 Laporan Bimtek

Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Level 3 Pada Inspektorat Kota

Serang.

2. Kinerja Dukungan Pengawasan

Sejalan dengan kebijakan pengawasan BPKP dan kebijakan pengawasan di

lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Banten, penataan pada bidang-

bidang pengawasan dilakukan agar efektif mendukung pencapaian visi, misi,

dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Banten, berdasarkan Perpres Nomor

192 Tahun 2014. Di samping itu, konsisten dengan pencapaian visi

Perwakilan BPKP Provinsi Banten menuju auditor berkelas dunia,

dibutuhkan manajemen intern yang andal dalam memberikan fasilitas

keuangan, kepegawaian, serta layanan umum.


Berikut diuraikan kinerja dukungan pengawasan selama tahun 2017 melalui

sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis

pengawasan BPKP”.

Sasaran Program 8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas

Pelayanan Sekretariat Utama

Sasaran Program “Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan

Sekretariat Utama” diukur dengan IKU berupa “Persepsi kepuasan layanan

Sekretariat Utama”. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat

bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan

para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau

ketidakpuasan diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner

kepada para penerima layanan dalam hal ini pegawai dari seluruh korwas

bidang di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Banten secara uji petik dan

dihitung menggunakan metode skala likert 1-10.

Tabel 3. 10 Ihktisar Capaian Sasaran Program 8


Capaian (%)

Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Layanan Sekretariat Utama

8.1

Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama

Skala likert (1-10)

7 8,15 116,43

IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” dengan target tahun

2017 sebesar 7 skala likert. Kinerja diukur dengan melakukan survei atas

kepuasan layanan Bagian Tata Usaha di lingkungan Perwakilan BPKP

Provinsi Banten.

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” sebesar 8,15

skala likert atau mencapai 116,43% dari target tahun 2017 sebesar 7 skala

likert. Capaian IKU menunjukkan bahwa layanan Sekretariat Utama sudah

berjalan dengan baik, yang tercermin dari capaian yang melebihi 100%.



Provinsi Banten disajikan dalam Gambar 3.17



2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) 7 7 7 8

Realisasi (%) 7,68 7,85 8,15

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 8 skala likert, maka

realisasi IKU tahun 2017 mencapai 101,88%. Hal ini menunjukkan bahwa

kinerja tahun 2017 telah melebihi pencapaian target tahun 2019.

Sasaran Kegiatan Dukungan

Tabel 3. 11 Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Dukungan



laporan 12 12 100



unit - - -


unit - - -


unit - - -



unit - - -


0

5

10

2015 2016 2017 2019

Persentase

Tahun

Target

Realisasi

Curva Line Target



unit - - -

Realisasi jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP 12

laporan. Capaian kinerja 100% dari jumlah laporan yang ditargetkan

sebanyak 12 laporan. Dalam tahun 2017 Perwakilan BPKP Banten tidak

mempunyai sasaran kegiatan dalam rangka memanfaatkan aset.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2017 sebesar

Rp26.339.128.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26,264.987.914,00. Rincian

per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12

Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan

No Kegiatan Anggaran Realisasi

1 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

1.179.567.000,00 1.161.540.650,00

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

24.435.962.000,00 24.383.269.339,00

3 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

723.599.000,00 720.177.925,00

4 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

- -

Jumlah 26.339.128.000,00 26.264.987.914,00

Dari Tabel 3.12 dapat diketahui realisasi anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP sebesar Rp1.161.540.650,00 atau 98,47% dari

rencana sebesar Rp1.179.567.000,00 dan realisasi anggaran untuk kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP sebesar

Rp24.383.269.339,00 atau 99,78% dari rencana sebesar

Rp24.435.962.000,00 serta realisasi anggaran untuk kegiatan Fasilitas

Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebesar

Rp720.177.925,00 atau 99,53% .dari rencana sebesar Rp723.599.00,00.


Tabel 3.13

Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja

No Jenis Belanja Anggaran Realisasi

1 Belanja Pegawai 19.043.000.000,00 19.021.385.551,00

2 Belanja Barang 7.296.128.000,00 7.243.602.363,00

3 Belanja Modal - -

Jumlah 26.339.128.000,00 26.264.987.914,00

Tabel 3.13 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar

Rp19,021.385.551,00 atau 99,89% dari rencana sebesar Rp19.043.000.000,00,

realisasi belanja barang sebesar Rp7.243.602.363,00 atau 99,28% dari rencana

sebesar Rp7.296.128.000,00. Dalam tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi

Banten tidak mempunyai anggaran untuk belanja modal.


BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten, disamping merupakan

pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam mencapai

sasaran program tahun 2017, juga mencerminkan sejauh mana sistem AKIP telah

diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap

seluruh komponen sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2017 tercermin dari

pencapaian sasaran Program sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017

No Sasaran Program/Kegiatan Capaian IKU/IKK

1 Sasaran Program 1 IKU 1.1 Tercapai 123,80%

IKU 1.2 Tercapai 129,04%

2 Sasaran Program 2 IKU 2.1 Tercapai 100%


IKU 2.3 N/A


IKU 2.5 N/A


4 Sasaran Program 4 IKU 4.1 Tercapai 200%


6 Sasaran Program 6 IKU 6.1 Belum ditargetkan


IKU 6.3 Tercapai 100%


IKU 6.5 Tidak ditargetkan






7 Sasaran Program 7 IKU 7.1 Belum ditargetkan






8 Sasaran Program Dukungan IKU 8.1 Tercapai 116,43 %

9 Sasaran Kegiatan 1 IKK 1.1 Tercapai 155,67%

10 Sasaran Kegiatan 6 IKK 6.1 Tercapai 116,67%

IKK 6.2 Tercapai 100%


11 Sasaran Kegiatan 7 IKK 7.1 Tercapai 130%

12 Sasaran Kegiatan 8 IKK 8.1 Tercapai 100%

Uraian ringkas hasil pengukuran dari 27 IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi”, diukur berdasarkan dua IKU

sebagai berikut:

a. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

pengelolaan program prioritas nasional, tercapai 123,80,%;

b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern korporasi, tercapai 129,04%;

2. Sasaran Program “Meningkatnya Efefktivitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian”, diukur berdasarkan lima IKU sebagai berikut:

a. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan, tercapai 100%;

b. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH, tercapai 142,86%;

c. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K, belum dapat dilaksanakan karena tidak ada permintaan;

d. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K, tercapai 142,86%;

e. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K belum dapat

dilaksanakan karena tidak ada permintaan.

3. Sasaran Program 3 “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional” diukur berdasarkan satu IKU yaitu Persentase

penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan, tercapai 142,86%.

4. Sasaran Program 4 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan

Korporasi dalam Pencegahan Korupsi” diukur berdasarkan satu IKU yaitu

Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan termasuk

Fraud Risk Assessment (FRA), tercapai 200%.

5. Sasaran Program 5 “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi”, diukur dengan satu IKU yaitu Persentase komunitas

pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat, tercapai 166,67%.


6. Sasaran Program 6 “Meningkatkan kualitas Penerapan SPIP

Pemda/Korporasi” diukur berdasarkan 10 IKU sebagai berikut:

a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3), belum ditargetkan;

b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3), tercapai 166,67%;

c. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2), tercapai 100%;

d. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2), tercapai 140%;

e. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1), tidak ditargetkan;

f. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1), tidak ditargetkan;

g. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik, belum

ditargetkan.

h. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal

A (baik), belum ditargetkan.

i. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dibina, tercapai 132,28%;

j. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina,

tercapai 166,67%.

7. Sasaran Program 7 “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda”

diukur berdasarkan enam IKU sebagai berikut:

a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), belum ditargetkan.

b. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), tercapai 133,33%.

c. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2), tercapai 100%.

d. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2), tercapai 120%;

e. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1), tidak ditargetkan;

f. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1), tidak ditargetkan.

8. Sasaran Program 8 (dukungan) “Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas

pelayanan Sekretariat Utama” diukur berdasarkan IKU “Persepsi kepuasan

layanan Sekretaris Utama” dengan realisasi pada 8,15 skala likert atau

mencapai 116,43%.

Uraian ringkas hasil pengukuran dari 5 (lima) IKK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan “Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas

yang dilaksanakan di daerah” diukur berdasarkan IKK “Laporan Hasil

Pengawasan BPKP Perwakilan”, tercapai 155,67%.


2. Sasaran kegiatan “Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan

level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten” diukur

derdasarkan dua IKK, sebagai berikut:

a. LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan, tercapai 116,67%.

b. Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan

rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan

SPIP di Provinsi/ Kabupaten/Kota, tercapai 100%.

3. Sasaran kegiatan Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP

Provinsi/Kota/Kabupaten diukur berdasarkan IKK LHP Peningkatan

Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan, tercapai 130%.

4. Sasaran kegiatan” Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan”´diukur berdasarkan

satu IKK yaitu “Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP”

tercapai 100%.

Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran program memerlukan upaya

dan kerja keras yang berkesinambungan. Hubungan baik dengan mitra kerja

harus selalu dijaga sehingga komitmen pimpinan mitra kerja dalam

menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Banten tetap tinggi.

Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja

antara lain:

1. Memantau dan mendorong Pemda, instansi vertikal, BUMN/D, dan BLU/D

untuk menetapkan kebijakan sesuai rekomendasi yang disarankan;

2. Meningkatkan intensitas dan kualitas pembimbingan teknis penyelenggaraan

SPIP;

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra kerja

untuk mendorong peningkatan kapabilitas APIP;

4. Meningkatkan/mengembangkan kompetensi SDM dan metode pengawasan

Perwakilan BPKP Provinsi Banten;

5. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan

peningkatan kapabilitas APIP serta implementasi dan internalisasi

penyelenggaraan SPIP menuju Level 3 secara integral dalam kegiatan


instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi,

termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang

wajar.

Lampiran 1-1

Penggunaan DanaPenggunaan SDM

(OH)

Anggaran

(Rp000)

Realisasi

(Rp000)% Rencana Realisasi %

Efisien/Tidak

EfisienEfisien/Tidak Efisien

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sasaran Program

1 Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

695.186 714.117 102,72 3.199 4.073 127,32 Efisien Efisien

1.1 Perbaikan tata kelola,

manajemen risiko, dan

pengendalian intern pengelolaan

program nasional

% 55 68,09 123,80

1.2 Persentase tindak lanjut

rekomendasi tata kelola,

manajemen risiko, dan

pengendalian intern korporasi

% 55 70,97 129,04

2Meningkatnya Efektivitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian

175.360 204.004 116,33 1.345 1.003 74,57 Efisien Efisien

2.1 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan

% 40 40 100,00



dimanfaatkan oleh APH

% 70 100,00 142,86



dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 60 N/A N/A

2.4 Persentase hasil audit

penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70 100,00 142,86

2.5 Persentase hasil audit klaim

yang dimanfaatkan K/L/P/K % 70 N/A N/A

3 Meningkatnya Penyelesaian

Hambatan Pelaksanaan


14.523 2.980 20,52 80 35 43,75 Efisien Efisien

3.1 Persentase penyelesaian

hambatan kelancaran

pembangunan

% 70 100,00 142,86

4 Meningkatnya Kualitas Tata

Kelola Pemerintah dan

Korporasi dalam Pencegahan

Korupsi

20.040 44.394 221,53 95 102 107,37 Efisien Efisien

KINERJA SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN DAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2017

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN


3

Capaian

(%)

Keuangan SDM (OH)

NoSasaran Program/ Sasaran

KegiatanSatuan Target Realisasi

Lampiran 1-2


(OH)

Anggaran

(Rp000)

Realisasi


Efisien/Tidak


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


3

Capaian

(%)

Keuangan SDM (OH)



4.1 Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan Fraud

Control Plan (FCP) termask

Fraud Risk Assessment (FRA)

% 50 100,00 200,00

5 Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat

terhadap Korupsi

10.020 21.768 217,25 60 28 46,67 Efisien Efisien

5.1 Persentase Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)

yang mengimplementasikan

sistem pengaduan masyarakat

% 60 100,00 166,67

6 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP Pemerintah

Daerah/Korporasi

283.784 89.750 31,63 1.475 1.229 83,32 Efisien Efisien

6.1 Maturitas SPIP Pemerintah

Provinsi (Level 3)-


Kabupaten/Kota (Level 3)% 37,5 62,5 166,67


Provinsi (Level 2)% 100,0 100,0 100,00


Kabupaten/Kota (Level 2)% 62,5 37,5 140,00


Provinsi (Level 1)- - -


Kabupaten/Kota (Level 1)- - -

6.7 Persentase BUMN/ anak

perusahaan dengan skor GCG

baik

- - -

6.8 Persentase BUMN/ anak

perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A (baik)

- - -

6.9 Persentase BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang dibina

% 54 71,43 132,28

6.10 Persentase BLUD yang

kinerjanya minimal baik dari

BLUD yang dibina

% 60 100,00 166,67

7 Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah

Daerah

109.460 84.527 77,22 430 403 93,72 Efisien Efisien

7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (level 3)-


Kabupaten/Kota (level 3)% 37,5 50,0 133,33


Provinsi (level 2)% 100,0 100,0 100,00

Lampiran 1-3


(OH)

Anggaran

(Rp000)

Realisasi


Efisien/Tidak


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


3

Capaian

(%)

Keuangan SDM (OH)




Kabupaten/Kota (level 2)% 62,5 50,0 120,00


Provinsi (level 1)- - -


Kabupaten/Kota (level 1)- - -

Jumlah Anggaran Program 1.308.373 1.161.541 88,78 6.684 6.873 102,83 - -

Sasaran Kegiatan

1 Terlaksananya monitoring

evaluasi atas program prioritas


1.1 Laporan Hasil Pengawasan

BPKP Perwakilanlaporan 97 151 155,67 1.077.473 987.263 91,63 5.729 13.259 231,44 Efisien Efisien*)

6 Terlaksananya asistensi dan

penilaian untuk meningkatkan

level maturitas penyelenggaraan

SPIP di

Provinsi/Kota/Kabupaten

6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilanlaporan 12 14 116,67 121.440 89.750 73,91 525 491 93,52 Efisien Efisien

6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP

Kepada Pemda, menyampaikan

rekomendasi hasil asistensi dan

penilaian maturitas

penyelenggaraan SPIP di

Provinsi/Kabupaten/ Kota

surat 5 5 100

7 Terlaksananya Bimtek dan

penilaian kapabilitas APIP di


7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas

APIP BPKP Perwakilanlaporan 10 13 130 109.460 84.527 77,22 430 403 93,72 Efisien Efisien

Sasaran Program

1 Tersedianya Dukungan Teknis

Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama

1.1 Persepsi Kepuasan Layanan

Sekretariat Utama (skala Likert

1-10)

Skala 7 8,15 116,43 26.102.416 24.383.269 93,41

Sasaran Kegiatan

1 Tersedianya dukungan

manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dalam

mencapai kepuasan layanan

Lampiran 1-4


(OH)

Anggaran

(Rp000)

Realisasi


Efisien/Tidak


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


3

Capaian

(%)

Keuangan SDM (OH)



1.1 Jumlah layanan dukungan

manajemen Perwakilan BPKPlaporan 12 12 100 723.599 720.178 99,53 7.880 6.693 84,94 Efisien Efisien

2 Termanfaatkannya aset secara

optimal

2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat

rumah negara perwakilan BPKPunit - - - - - - - - - - -

2.2 Tersedianya alat pengolahan

data BPKPunit - - - - - - - - - - -

2.3 Tersedianya meubelair

perwakilan BPKP tipe Bunit - - - - - - - - - - -

2.4 Tersedianya alat rumah tangga

BPKPunit - - - - - - - - - - -

2.5 Terlaksananya rehabilitasi

kantor perwakilan BPKPunit - - - - - - - - - - -

2.6 Tersedianya sarana prasarana

BPKPunit - - - - - - - - - - -

2.7 Terlaksananya pembangunan

konstruksi gedungunit - - - - - - - - - - -

Lampiran 2-1

2016 2017 2016 2017

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Sasaran Program

1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian

intern pengelolaan program nasional% 63,41 68,09 4,68 140,91 123,80 17,11-

1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,

manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi% 65,63 70,97 5,34 164,08 129,04 35,04-

2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan% N/A 40,00 N/A N/A 100,00 N/A


dimanfaatkan oleh APH% 78,13 100,00 21,87 130,26 142,86 12,60


dimanfaatkan oleh K/L/P/K % N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K % N/A 100,00 N/A N/A 142,86 N/A

2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K % N/A N/A N/A N/A N/A N/A-

3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan Pembangunan Nasional-

3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran

pembangunan% N/A 142,86 N/A N/A 142,86 N/A

4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Pemerintah dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud

Control Plan (FCP) termask Fraud Risk Assessment (FRA)% N/A 200,00 N/A N/A 200,00 N/A

5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan

Masyarakat terhadap Korupsi

5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)

yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat% N/A 166,67 N/A N/A 166,67 N/A

RealisasiNaik/

(Turun)

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2016



3

No Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan SatuanNaik/

(Turun)

Capaian

Lampiran 2-2

2016 2017 2016 2017

1 2 4 5 6 7 8 9 10

RealisasiNaik/

(Turun)Indikator Kinerja Utama

3


(Turun)

Capaian

6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

Pemerintah Daerah/Korporasi


6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 37,50 166,67 129,17 100,00 166,67 66,67

6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % N/A 100,00 N/A N/A 100,00 N/A

6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % N/A 140,00 N/A N/A 140,00 N/A

6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1) - - - -

6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) - - - -

6.7 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG

baik- - - -

6.8 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A (baik)- - - -

6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari BUMD yang dibina% 66,67 132,28 65,61 100,00 132,28 32,28

6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD

yang dibina% 100,00 166,67 66,67 100,00 166,67 66,67

7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah Daerah

7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) - -

7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) % N/A 50,00 N/A N/A 133,33 N/A

7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) % N/A 100,00 N/A N/A 100,00 N/A

7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) % 25,00 50,00 25,00 100,00 120,00 20,00

7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) % 100,00 N/A N/A 100,00 - N/A

7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) % 75,00 N/A N/A 125,00 - N/A

Sasaran Kegiatan

1 Terlaksananya monitoring evaluasi atas

program prioritas yang dilaksanakan di

daerah

1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan laporan N/A 151 N/A N/A 155,67 N/A

6 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk

meningkatkan level maturitas



6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan N/A 14 N/A N/A 116,67 N/A

6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda,

menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian

maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/

Kota

surat N/A 5 N/A N/A 100,00 N/A

Lampiran 2-3

2016 2017 2016 2017

1 2 4 5 6 7 8 9 10

RealisasiNaik/

(Turun)Indikator Kinerja Utama

3


(Turun)

Capaian

7 Terlaksananya Bimtek dan penilaian

kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten

7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan laporan N/A 13 N/A N/A 130,00 N/A

Sasaran Program

1 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas


1.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala Likert

1-10)Skala 7,85 8,15 0,30 112,14 116,43 4,29

Sasaran Kegiatan

2 Tersedianya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam


2.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP laporan 12 12 - 100,00 -

Termanfaatkannya aset secara optimal

2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan

BPKPunit - - - - - -

2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit - - - - - -

2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B unit - - - - - -

2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit - - - - - -

2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP unit - - - - - -

2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit - - - - - -

2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung unit - - - - - -

Lampiran 3-1

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sasaran Program

1 Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

695.186 714.117 102,72 3.199 4.073 127,32

1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern pengelolaan program

nasional

% 55 68,09 123,80


manajemen risiko, dan pengendalian intern

korporasi

% 55 70,97 129,04

2Meningkatnya Efektivitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian

175.360 204.004 116,33 1.345 1.003 74,57

2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan di persidangan% 40 40 100,00


yang dimanfaatkan oleh APH% 70 100 142,86


yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 60 N/A N/A


dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 70 100 142,86

2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan

K/L/P/K % 70 N/A N/A

3 Meningkatnya Penyelesaian

Hambatan Pelaksanaan


14.523 2.980 20,52 80 35 43,75


pembangunan% 70 100 142,86

4 Meningkatnya Kualitas Tata

Kelola Pemerintah dan

Korporasi dalam Pencegahan

Korupsi

20.040 44.394 221,53 95 102 107,37

4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan

Fraud Control Plan (FCP) termask Fraud Risk

Assessment (FRA)

% 50 100 200,00

3

SDM (OH)

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN


TAHUN 2017

Indikator Kinerja UtamaNoSasaran Program/ Sasaran


Capaian

(%)

Dana (Rp000)

Lampiran 3-2


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

SDM (OH)



Capaian

(%)

Dana (Rp000)

5 Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat

terhadap Korupsi

10.020 21.768 217,25 60 28 46,67

5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat

% 60 100 166,67

6 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP Pemerintah

Daerah/Korporasi

283.784 89.750 31,63 1.475 1.229 83,32


6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota

(Level 3)% 37,5 62,5 166,67

6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 100 100 100,00


(Level 2)% 62,5 37,5 140,00

6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1) - - -


(Level 1)- - -

6.7 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan

skor GCG baik- - -

6.8 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang

kinerjanya berpredikat minimal A (baik)- - -

6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dibina% 54 71,43 132,28

6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik

dari BLUD yang dibina% 60 100 166,67

7 Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah

Daerah

109.460 84.527 77,22 430 403 93,72


7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

(level 3)% 37,5 50 133,33

7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) % 100 100 100,00


(level 2)% 62,5 50 120,00

7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) - - -


(level 1)- - -

0

Sasaran Kegiatan

Lampiran 3-3


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

SDM (OH)



Capaian

(%)

Dana (Rp000)

1 Terlaksananya monitoring

evaluasi atas program prioritas


1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan laporan 97 151 155,67 1.077.473 987.263 91,63 5.729 13.259 231,44

6 Terlaksananya asistensi dan

penilaian untuk meningkatkan

level maturitas



6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan 12 14 116,67 121.440 89.750 73,91 525 491 93,52


menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan

penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di

Provinsi/Kabupaten/ Kota

surat 5 5 100,00

7 Terlaksananya Bimtek dan

penilaian kapabilitas APIP di


7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP

Perwakilanlaporan 10 13 130,00 109.460 84.527 77,22 430 403 93,72

Sasaran Program

8 Tersedianya Dukungan Teknis

Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama

8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama

(skala Likert 1-10)Skala 7 8,15 116,43 26.102.416 24.383.269 93,41

Sasaran Kegiatan

1 Tersedianya dukungan

manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dalam


1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen

Perwakilan BPKPlaporan 12 12 100,00 723.599 720.178 99,53 7.880 6.693 84,94

2 Termanfaatkannya aset secara

optimal

2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara

perwakilan BPKPunit - - -

2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit - - -

Lampiran 3-4


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133

SDM (OH)



Capaian

(%)

Dana (Rp000)

2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B unit - - -

2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit - - -

2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan

BPKPunit - - -

2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit - - -

2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung unit - - -

Lampiran 4-1

2016 2017 2016 2017

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Sasaran Program

1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian

intern pengelolaan program nasional% 63,41 68,09 4,68 140,91 123,80 17,11-


manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi% 65,63 70,97 5,34 164,08 129,04 35,04-

2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian


dimanfaatkan di persidangan% N/A 40,00 N/A 100,00


dimanfaatkan oleh APH% 78,13 100,00 21,87 130,26 142,86 12,60


dimanfaatkan oleh K/L/P/K % N/A N/A N/A N/A


dimanfaatkan oleh K/L/P/K % N/A 100,00 N/A 142,86

2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K % N/A N/A N/A N/A- - - - - -

3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan Pembangunan Nasional- - - - - -


pembangunan% N/A 100,00 N/A 142,86

-

4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Pemerintah dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

- - - - - -

4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud

Control Plan (FCP) termask Fraud Risk Assessment (FRA)% N/A 100,00 N/A 200,00

- -

5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan

Masyarakat terhadap Korupsi- - - - - -

5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)

yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat% N/A 100,00 N/A 166,67


3

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2016


No Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Satuan

RealisasiNaik/

(Turun)

CapaianNaik/

(Turun)

Lampiran 4-2

2016 2017 2016 2017

1 2 4 5 6 7 8 9 10


3


RealisasiNaik/

(Turun)

CapaianNaik/

(Turun)

6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

Pemerintah Daerah/Korporasi- - - - - -

6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) - - - - -

6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 37,50 62,50 25,00 100,00 166,67 66,67

6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % N/A 100,00 N/A 100,00

6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % N/A 37,50 N/A 140,00

6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1) - - - -

6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) - - - -

6.7 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG

baik- - - -

6.8 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A (baik)- - - -

6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari BUMD yang dibina% 66,67 71,43 4,76 100,00 132,28 32,28

6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD

yang dibina% 100,00 100,00 - 100,00 166,67 66,67

- -

7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah Daerah- - - - - -

7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) - - - - -

7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) % N/A 50,00 N/A 133,33

7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) % N/A 100,00 N/A 100,00

7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) % 25,00 50,00 25,00 100,00 120,00 20,00

7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) 100,00 - 100,00 -

7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) 75,00 - 125,00 -

Sasaran Kegiatan

1 Terlaksananya monitoring evaluasi atas

program prioritas yang dilaksanakan di

daerah

1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan laporan N/A 151,00 N/A 155,67

6 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk

meningkatkan level maturitas



- - - - - -

6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan N/A 14,00 N/A 116,67


menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian

maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/

Kota

surat N/A 5,00 N/A 100,00

- - - - - -

Lampiran 4-3

2016 2017 2016 2017

1 2 4 5 6 7 8 9 10


3


RealisasiNaik/

(Turun)

CapaianNaik/

(Turun)

7 Terlaksananya Bimtek dan penilaian

kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten- - - - - -

7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan laporan N/A 13,00 N/A 130,00

- - - - - -

Sasaran Program - - - - - -

8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas


- - - - - -

8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala Likert

1-10)Skala 7,85 8,15 0,30 112,14 116,43 4,29

- - - - -

Sasaran Kegiatan - - - - -

1 Tersedianya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam


- - - - -

1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP laporan 12,00 12,00 - - 100,00 100,00

2 Termanfaatkannya aset secara optimal

2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan

BPKPunit - - - - - -

2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit - - - - - -

2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B unit - - - - - -

2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit - - - - - -

2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP unit - - - - - -

2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit - - - - - -

2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung unit - - - - - -

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120

Telp. (021) 3851970 (Hunting) , Fax. (021) 3502045

Email : [email protected]

perwakilan bpkp provinsi banten 2017 2017...provinsi/kota/kabupaten 7.1 lhp peningkatan kapabilitas...

Documents