PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPK RI

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPK RI

Kel. IV :-ACE ASNAWELISBASREFNALDISYAHRIL MULDEPITTOTA PAKPAHAN

Definisi :pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dasar hukum :Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Amandemen ke 3, Pasal 23E ayat (1)Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 30 dan pasal 31.Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pasal 59.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 56 ayat 3Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal pasal 3 ayat 2;Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 6 ayat 1Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, pasal 61 ayat 2 dan 3.Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Lingkup pemeriksaan keuanganLaporan Keuangan Pemerintah Pusat;Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;Laporan Keuangan Bank Indonesia;Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); danLaporan Keuangan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pelaksanaan :

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 ttg Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) :PSP 01- Standar Umum PemeriksaanPSP 02 - Standar Pelaksanaan Pemeriksaan KeuanganPSP 03 - Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan.metodologi pemeriksaanKep. BPK No: 04/K/I-XIII.2/5/2008 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Langkah perencanaan pemeriksaan (10 langkah kegiatan)Langkah pelaksanaan pemeriksaan (7 langkah kegiatan)Langkah pelaporan pemeriksaan, (5 langkah kegiatan)PSP 02 - Standar Pelaksanaan Pemeriksaan KeuanganPekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

standar pelaksanaan tambahanKomunikasi pemeriksa (paragraf 06 s.d. 14)Pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya (paragraf 15 s.d. 18)Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse) (paragraf 19 s.d. 22)Pengembangan temuan pemeriksaan (paragraf 23 s.d. 25)Dokumentasi pemeriksaan (paragraf 26 s.d. 33)

PSP 03 - Standar Pelaporan Pemeriksaan KeuanganLaporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif.Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan.standar pelaporan tambahanPernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan (paragraf 06 s.d. 09)Pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan (paragraf 10 s.d. 18)Pelaporan tentang pengendalian intern (paragraf 19 s.d. 23)Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab (paragraf 24 s.d. 28)Pelaporan informasi rahasia (paragraf 29 s.d. 31)Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan (paragraf 32 s.d. 35)

Perencanaan PemeriksaanPemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan PenugasanPemenuhan Kebutuhan PemeriksaPemahaman atas EntitasPemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SebelumnyaPemahaman atas Sistem Pengendalian InternPemahaman dan Penilaian RisikoPenetapan Materialitas Awal dan Kesalahan TertoleransiPenentuan Metode Uji PetikPelaksanaan Prosedur Analitis Awal Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan.

Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan

Input :Laporan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya;Laporan hasil pemantauan tindak lanjut;Survei pendahuluan atas entitas atau objek yang baru pertama kali diperiksa;Database entitas;Hasil komunikasi dengan pemeriksa sebelumnya.Langkah-langkah :pembahasan dan pengomunikasian dengan pemberi tugas; pengajuan tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan dan; penetapan tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan.

Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa

Input :Kertas kerja pemeriksaan sebelumnya, entitas).Formulir Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan.Langkah-langkah :mengidentifikasi peran;mempertimbangkan keahlian yang dibutuhkan; danmengomunikasikan tugas.Mendistribusikan penugasan kepada pemeriksa.

Pemahaman atas Entitas

Input :Kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnyaFormulir tujuan dan harapan penugasan.Komunikasi dengan pemeriksa terdahulu.Peraturan perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap entitas.Hasil survei pendahuluan apabila entitas pertama kali diperiksa.Laporan hasil pengawasan intern.Database entitas.Informasi lain yang relevan dari lembaga sumberPemahaman atas Entitas

Langkah-langkah :Mendapatkan pemahaman yang mutakhir mengenai pengaruh lingkungan terhadap entitas.Memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh stakeholders utama terhadap entitas. Memahami tujuan dan sasaran entitas dan pengembangan strategi usaha untuk mencapainya.Mengidentifikasi faktor sukses yang penting (critical success factors) bagi pencapaian tujuan entitas.Mengidentifikasi dan mendapatkan gambaran umum proses kerjaentitas.Mengidentifikasi proses kerja kritikal entitas.Memahami bagaimana manajemen mengendalikan proses kerja kritikalnya untuk mencapai faktor sukses kritikal entitas.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

Input :kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya (untuk pemeriksaan tahun berkala di tahun kedua atau berikutnya);surat tugas/keterangan atau rencana tindak lanjut (action plan) dari pejabat entitas atau database entitas;laporan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya dari entitas;Formulir Pemantauan Tindak Lanjut; danhasil pemahaman umum atas entitas.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

Langkah-langkah :Memantau kegiatan pelaksanaan rekomendasi entitas, misalnya, melalui laporan-laporan pelaksanaan rekomendasi yang diberikan entitas kepada pemeriksa;Melakukan reviu yang lebih terperinci dengan entitas, misalnya, dengan melakukan diskusi atau pertemuan (Rapat Pra Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) dengan entitas untuk membahas pelaksanaan rekomendasi; danSebuah pemeriksaan tindak lanjut yang dapat berupa pelaksanaan pemeriksaan lapangan.

Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern

Input :Kertas kerja hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, terutama tentang catatan mengenai pengendalian internal di tingkat entitas dan hal-hal yang mungkin sekali terjadi kecurangan.Hasil penelaahan umum atas entitas.Pembagian peran pemeriksa (yang mungkin memasukkan spesialis pengungkap kecurangan/fraud examiner sebelumnya).Diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit entitas.Diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern dan membaca laporan hasil pemeriksaan intern. Peraturan perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap entitas.Hasil penindaklanjutan pemeriksaan tahun sebelumnya.

Pemahaman dan Penilaian Risiko

Input :Kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya, terutama mengenai penilaian risiko secara gabungan.Hasil penelaahan umum atas entitas.Strategi Pemeriksaan.Diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit entitas.Diskusi dengan personil satuan kerja pemeriksa intern dan meninjau ulang laporan pemeriksaan intern.Hasil pengujian pengendalian.

Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertoleransi

Kep. BPK No.05/K/I-XIII.2/5/2008. Meliputi lima tahapan kegiatan:Penentuan Dasar Penetapan Materialitas;Penentuan Tingkat materialitas;Penetapan Nilai Materialitas Awal;Penetapan Kesalahan Yang Dapat Ditoleransi;Pertimbangan atas Penetapan Materialitas Awal.

Penentuan Metode Uji Petik

merupakan elemen uji yang diambil oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan tentang kualitas informasi yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.berdasarkan pertimbangan profesional.menggunakan metode statistik atau nonstatistik.

Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal

Tujuan :Mendapatkan strategi untuk memahami dan mengevaluasi proses-proses signifikan; danMembuat penilaian pendahuluan risiko secara gabungan.

Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal

Input yang diperlukan :Kertas kerja hasil pemeriksaan sebelumnya, terutama tentang hal-hal signifikan dan risiko keuangan entitas.Pembagian peran pemeriksa.Diskusi dengan karyawan dan manajemen.Sumber pengetahuan umum (buku, jurnal, dan lain-lain).Hasil penelaahan umum atas entitas.Strategi Pemeriksaan.Hasil penindaklanjutan pemeriksaan tahun sebelumnya.Hasil pengkajian sistem pengendalian intern dan risiko adanya kecurangan.Hasil pengujian pengendalian.

Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan.

Program Pemeriksaan (P2) dipersiapkan atau diperbaharui pada masing-masing penugasan untuk prosedur pengujian atas pengendalian intern dan pemeriksaan substantif atas akun atau pos-pos keuangan signifikan yang terkait.P2 menjelaskan secara terperinci jenis, waktu, dan luas prosedur pemeriksaanPara anggota tim pemeriksa kemudian menyusun konsep Program Kerja Perorangan (PKP) yang merupakan penjabaran dari P2 dan mengajukannya kepada ketua tim untuk direviu.

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pelaksanaan Pengujian Analitis TerinciPengujian Sistem Pengendalian InternPengujian Substantif Atas Transaksi & Saldo AkunPenyelesaian Penugasan Penyusunan Konsep Temuan PemeriksaanPerolehan Tanggapan Resmi & TertulisPenyampaian TP

1. Pelaksanaan Pengujian Analitis Terinci

Analisis Data : menguji ketepatan penjumlahan antar akun/perkiraan serta kecukupan pengungkapannya dalam laporan keuangan.Teknik Prediktif : menguji lebih rinci kenaikan nilai akun/perkiraan yang tidak biasa (unusual item) apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Analisis Rasio dan Tren : cara menguji lebih rinci rasio dan tren dari akun/perkiraan yang telah dilakukan pada pengujian analitis awal.

2. Pengujian Sistem Pengendalian Intern

Merupakan pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern.pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didisain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pihak yang terperiksa.

3. Pengujian Substantif Atas Transaksi & Saldo Akun

meliputi pengujian subtantif atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa.memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas laporan keuangan pihak yang diperiksa, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, dan (5) penyajian dan pengungkapan.

4. Penyelesaian Penugasan

mereviu tiga hal :kewajiban kontijensi :kewajiban potensial dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, ataukewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena entitas tidak ada kemungkinan mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya dan jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.kontrak/komitmen jangka panjang,subsequent events.

subsequent eventsPeristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan.Peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak terjadi pada tanggal neraca yang dilaporkan, tetapi peristiwa tersebut terjadi sesudah tanggal neraca.

5. Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan

Tujuan : penyusunan kesimpulan pemeriksaan dalam suatu daftar Temuan PemeriksaanInput : hasil pengujian pengendalian, hasil prosedur analitis, dan hasil pengujian substantif.Permasalahan :ketidakefektivan sistem pengendalian intern, kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan, ikhtisar koreksi.

6. Perolehan Tanggapan Resmi & Tertulis

Tujuan : mendapatkan tanggapan dari pimpinan entitas yang diperiksa atas temuan-temuan pemeriksaan hasil pembahasan TP pada pertemuan akhir.Input : Himpunan TP dan Risalah diskusi TP

7. Penyampaian TP

Tujuan : menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan hasil pembahasan sebagai tahap akhir dari pemeriksaan di lapangan. Input : Himpunan TP, Tanggapan resmi dan tertulis, dan Surat penyampaian TP.akhir dari pekerjaan lapangan pemeriksaan keuangan. batas tanggung jawab pemeriksa terhadap kondisi laporan keuangan yang diperiksa.

PELAPORAN PEMERIKSAAN

Fungsi LHP :mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;membuat hasil pemeriksaan terhindar dari kesalahpahaman;membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk tindakan perbaikan oleh instansi terkait; danmemudahkan tindak lanjut untuk menentukan apakah tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan.

Langkah-langkah pelaporanPenyusunan konsep LHPPenyampaian konsep LHP kepada Pejabat Entitas yang Berwenang Pembahasan konsep hasil pemeriksaan dengan Pejabat Entitas yang Berwenang Perolehan surat representasiPenyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP

1. Penyusunan konsep LHP

Jenis LHP :-LHP atas Laporan Keuangan;-Laporan atas Kepatuhan;-Laporan atas Pengendalian Intern.LHP mengungkapkan :-Opini Badan Pemeriksa Keuangan yang mengungkapkan kewajaran atas LK-Laporan Keuangan -Gambaran umum pemeriksaan Jenis OpiniWajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). Wajar dengan pengecualian (qualified opinion).Tidak Wajar (adverse opinion). Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Dapat Menyatakan Pendapat (disclaimer opinion).Kriteria opinikesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,kecukupan pengungkapan (adequate disclosure),kepatuhan perundang-undangan,efektivitas sistem pengendalian intern.

LHP tentang kepatuhan Dapat mengungkapkan :ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana,ketidakpatuhan yang signifikan. Pelaporan Sistem Pengendalian InternApabila temuan pengendalian intern tersebut secara material berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan, pemeriksa mengungkapkan uraian singkat temuan tersebut dalam LHP yang memuat opini atas kewajaran laporan keuangan sebagai alasan pemberian opini.Pengungkapan semua temuan pengendalian intern secara terinci dilaporkan dalam Laporan atas Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan laporan keuangan.

2. Penyampaian konsep LHP kepada Pejabat Entitas yang BerwenangKonsep LHP yang telah disetujui penanggung jawab harus disampaikan kepada pimpinan entitas sebelum batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku bagi entitas.

3. Pembahasan konsep hasil pemeriksaan dengan Pejabat Entitas yang Berwenang Pembahasan konsep LHP dengan pejabat entitas yang diperiksa diselenggarakan oleh penanggung jawab dan dilakukan untuk (a) membicarakan kesimpulan hasil pemeriksaan secara keseluruhan, dan (b) kemungkinan tindak lanjut yang akan dilakukan.

4. Perolehan surat representasi

menggambarkan representasi resmi dan tertulis dari pimpinan entitas atas berbagai keterangan, data, informasi, dan laporan keuangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan berlangsung. merupakan bentuk tanggung jawab pimpinan/manajemen entitas yang diperiksa.

5. Penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP

disusun berdasarkan hasil pembahasan atas konsep LHPKonsep akhir tersebut disupervisi oleh pengendali teknis dan ditandatangani oleh penanda tangan LHP.LHP yang telah ditandatangani tersebut disampaikan kepada : pemilik kepentingan atau wakil pemilik/stakeholders dan pimpinan/pengurus entitas yang diperiksa.LHP tersebut disampaikan pula kepada: Anggota/Pembina Keuangan Negara, Auditor Utama Keuangan Negara, Inspektur Utama, dan Kepala Biro Pengolahan Data Elektronik (soft copy) untuk dimuat dalam website Badan Pemeriksa Keuangan.