temuan pemeriksaan bpk atas laporan keuangan

TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN

Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

KETENTUAN Presiden menyampaikan RUU tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (UU 17/2003)

Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. (UU 15/2004)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. (UU 15/2004)

2

JENIS PEMERIKSAAN

•Pemeriksaan atas laporan keuangan•LHP memuat opiniPemeriksaan

Keuangan•Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang

terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

•LHP memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi

Pemeriksaan Kinerja

•Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja (pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif)

•LHP memuat kesimpulanPemeriksaan dengan tujuan

tertentu3

UU 15 Tahun 2004:

OPINI ATAS PEMERIKSAAN LK Kriteria pemberian opini:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. efektivitas sistem pengendalian intern

Jenis opini:1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 2. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 3. opini tidak wajar (adversed opinion) 4. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of

opinion)

4

CAPAIAN PERBAIKAN OPINI AUDIT BPK ATAS LKPP, LKBUN, DAN LKKL

5

OPINI AUDIT ATAS LKKL DAN LKBUN

Opini 2006 2007 2008 2009 2010Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) 7 16 35 45 53Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) 38 31 31 26 29*)Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 36 33 18 8 2Tidak Wajar (Adverse) - 1 - - -Jumlah 81 81 84 79 84

LKPP 2004 – 2008 mendapat Opini TMP (Disclaimer)LKPP 2009 – 2010 mendapat Opini WDP (Qualified)

*) Termasuk LKBUN

6

Semakin menurunnya jumlah temuan BPK terhadap LKPP: Tahun 2004: 57 temuan Tahun 2005: 40 temuan Tahun 2006: 34 temuan Tahun 2007: 34 temuan Tahun 2008: 26 temuan Tahun 2009: 18 temuan Tahun 2010: 18 temuan

PERKEMBANGAN JUMLAH TEMUAN AUDIT BPK

PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (1-5)

No MasalahLKPP

2008 2009 20101 Perbedaan data

penerimaan perpajakan antara catatan Bendahara Umum Negara (SAU) dan catatan Direktorat Jenderal Pajak (SAI)

Data penerimaan

sebesar Rp3,4 T belum

terekonsiliasi

Data penerimaan sebesar Rp1,26 T

belum terekonsiliasi dan

pembatalan transaksi

(reversal) sebesar Rp1,59 T belum dapat ditelusuri

transaksi penggantinya

Data penerimaan sebesar Rp965,40 M belum terekonsiliasi

serta pembatalan transaksi (reversal) sebesar Rp3,39 T

belum dapat ditelusuri transaksi

penggantinya

2 Pengakuan Belanja Subsidi dan Pendapatan PPN DTP belum dapat diyakini keawajarannya

Pemerintah belum memiliki pengaturan yang jelas atas

mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah

Mekanisme PPN DTP tdk sesuai dengan UU

PPN.

7

No MasalahLKPP

2008 2009 20103 Penetapan,

penagihan, dan Pembayaran PBB Migas tidak sesuai peraturan perundang-undangan

Belum ada dasar hukum

pembebanan PBB Migas atas

KKKS yang belum

berproduksi pada rekening antara migas

dan panas bumi

Pembebanan PBB Migas atas KKKS

belum berproduksi pada rekening antara migas dan panas bumi mengacu pada UU No.1 Tahun 2010

Penetapan, penagihan, dan

pembayaran PBB Migas sebesar

Rp19,30T tidak sesuai dengan UU PBB dan

UU Migas

4 Penerimaan Hibah Langsung Pada KL Belum seluruhnya Dilaporkan

Belum ada mekanisme pencatatan

hibah langsung yang diterima

KL

Sudah ada mekanisme

pencatatan hibah langsung, namun

16 KL belum melaporkan

penerimaannya minimal sebesarRp778,69 M dan USD362.54 ribu

18 KL belum melaporkan

penerimaannya minimal sebesar

Rp868,45 M

8


No MasalahLKPP

2008 2009 20105 Pengelompokkan

jenis belanja pada saat pengangaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan

Sebesar Rp1,15 T di KL dan Rp15,75 T di

Bagian Anggaran Lain-

lain (BUN)

Sebesar Rp1,06 T di KL dan

Rp26,61 T di Bagian Anggaran Lain-lain (BUN)

Sebesar Rp1,8 T di tingkat KL dan Rp2,90 T di Bagian Anggaran

Lain-lain (BUN)

6 Pengendalian atas Pencatatan Piutang Pajak Kurang Memadai

Nilai tidak wajar piutang belum

dapat diidentifikasi

Piutang pajak minimal sebesar

Rp4,48 T tidakdapat

ditelusuri dasar pencatatannya ke data pendukung

Piutang pajak minimal sebesar Rp3,5 T tidak dapat ditelusuri dasar

pencatatannya ke data pendukung

7 Uang Muka BUN (UM BUN) belum dilaporkan dengan nilai yang wajar

Nilai di Neraca belum

menunjukkan saldo yang bisa ditagihkan ke

lender

Pemerintah telah melakukan penelusuran atas UM BUN yang bisa ditagihkan,

namun pencatatan dan pengelolaan UM BUN belum memadai sehingga saldo UM BUN di Neraca dan klasifikasi berdasar hasil penelusuran belum bisa diyakini

kewajarannya

9


No MasalahLKPP

2008 2009 20108 Nilai aset tetap

yang dilaporkan belum nilai wajar

IP dalam proses dan hasil IP

sebesar Rp77,32 T belum

dibukukan

Penyelesaian IP mencapai 98%

dan hasil IP sebesar Rp55,39

T belum terekonsiliasi &

Rp11,50 T belum dibukukan

Per 31 Maret 2011, IP dinyatakan selesai namun aset tetap

senilai Rp5,3 T belum di-IP, hasil IP masih

berbeda dengan koreksi di SIMAK

BMN sebesar Rp12,95T, dan hasil IP

sebesar Rp56,42 T belum dibukukan

9 Pembiayaan dari penarikan Utang Luar Negeri di LRA belum selaras dengan NoD sebagai dokumen sumber

Transaksi penarikan

sebesar Rp27 T tidak

terekonsiliasi dengan NoD

Selisih dapat dijelaskan

10


No MasalahLKPP

2008 2009 201010 Aset lain-lain (Aset

Eks BPPN dan Aset KKKS) belum dilaporkan dengan nilai yang wajar

Belum dilakukan IP dan penetapan

kebijakan akuntansi aset

KKKS

Sebagian aset lain-lain telah di-IP.

Karena kebijakan akuntansi belum ditetapkan dan IP belum dilakukan,

aset KKKS non tanah dicatat diluar

neraca

Kebijakan akuntansi telah ditetapkan,

sebagian aset KKKS non tanah telah di-IP dan dicatat dalam Neraca.

Masih ditemukan kelemahan dalam

pelaksanaan IP Aset KKKS dan Aset Eks

BPPN 11 Kewajiban Unfunded

Liabilities Program THT belum diakui

Kewajiban unfunded liabilities senilai Rp8,39 triliun atas program THT PNS

yang timbul akibat adanya kenaikan gaji PNS pada tahun 2007 s.d. 2010, belum

diakui

Kewajiban unfunded liabilities sudah

disajikan pada neraca

12 Perbedaan fisik dan catatan SAL

Selisih fisik dan catatan SAL

sebesar Rp461 M dan belum

teridentifikasi penyebabnya

Selisih fisik dan catatan SAL

sebesar Rp262 M dan sebagian besar penyebabnya dapat

teridentifikasi

Selisih fisik dan catatan SAL sebesar Rp39,87 M namun koreksi catatan SAL sebesar Rp1,83 T

yang berasal dari talangan dan

reimbursement-nya belum dapat diyakini

kewajarannya.11


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPP TAHUN 2010

PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN OPINI “WAJAR DENGAN PENGECUALIAN” LKPP 2010

1. Penagihan, pengakuan dan pencatatan penerimaan perpajakan yaitu:1) Pengakuan Pendapatan PPN DTP sebesar Rp11,28 triliun tidak sesuai

dengan PPN;2) Penagihan PBB Migas sebesar Rp19,30 triliun tidak menggunakan surat

tagihan yang diatur dalam UU PBB dan pengakuannya tidak menggunakan data dasar pengenaan pajak yang valid; dan

3) transaksi pembatalan penerimaan (reversal) senilai Rp3,39 triliun tidak dapat ditelusuri ke data pengganti.

2. Pencatatan Uang Muka BUN tidak memadai, yaitu:1) Saldo Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp1,88 triliun tidak didukung

rincian baik per jenis pinjaman, per dokumen pencairan dana talangan maupun dokumen usulan penggantiannya (reimbursement);

2) Nilai dana talangan dan penggantian Tahun 2009 s.d. 2010 masing-masing sebesar Rp1,14 triliun dan Rp1,43 triliun yang tidak dapat diidentifikasi; dan

3) Nilai pengajuan penggantian lebih kecil sebesar Rp2,92 triliun dibandingkan reimbursement-nya.

13

PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN OPINI “WAJAR DENGAN PENGECUALIAN” LKPP 2010

3. Pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak yaitu:1) Penambahan piutang menurut data aplikasi piutang berbeda sebesar

Rp2,51 triliun dengan dokumen sumbernya yaitu SKPKB atau STP; dan 2) Pengurangan piutang PBB berbeda sebesar Rp1,03 triliun dengan

penerimaannya.4. Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap yaitu:

1) Nilai koreksi hasil IP berbeda dengan hasil koreksi pada SIMAK BMN sebesar Rp12,95 triliun;

2) Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp5,34 triliun pada 8 K/L belum dilakukan IP;

3) Hasil IP pada empat K/L senilai Rp56,42 triliun belum dibukukan; dan4) DJKN sampai saat ini belum dapat mengukur umur manfaat untuk setiap

Aset Tetap sehingga Pemerintah belum dapat melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap.

14

TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPP TAHUN 2010

I. Sistem Pengendalian Intern (13)II. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-

undangan (5)

15

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (1-3)

1. Penerimaan Perpajakan Menurut SAU Senilai Rp965,40 Miliar Belum Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut SAI dan Reversal Perpajakan Senilai Rp3,39 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

2. Pelaksanaan Monitoring dan Penagihan atas Kewajiban PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Selisih Kewajiban PPh Migas Sebesar Rp1,25 Triliun Tidak Dipantau dan Kekurangan PPh Migas Sebesar Rp2,60 Triliun Belum Ditagih.

3. Terdapat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,43 Triliun.

4. Penerimaan Hibah Langsung Minimal Sebesar Rp868,43 Miliar pada 18 KL Belum Dilaporkan Kepada BUN dan Dikelola di Luar Mekanisme APBN.

16


5. Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan Sebesar Rp4,70 Triliun.

6. Uang Muka dari Rekening BUN Sebesar Rp1,88 Triliun yang Disajikan Belum Dapat Diyakini Kewajarannya.

7. Pengendalian atas Pencatatan Piutang Pajak oleh DJP Tidak Memadai.

8. Aset Tetap yang Dilaporkan Belum Seluruhnya Dilakukan IP, Masih Berbeda dengan Laporan Hasil IP, dan Belum Didukung dengan Pencatatan Pengguna Barang yang Memadai.

17


9. Sistem Penyaluran, Pencatatan, dan Pelaporan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Menjamin Pemberian Bantuan Mencapai Sasaran yang Telah Ditetapkan.

10. Pengendalian atas Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Aset Eks KKKS Belum Memadai

11. Pengendalian Penatausahaan Aset Eks BPPN yang Berasal dari Tim Koordinasi Belum Memadai

12. Status Penitipan, Pengelolaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Potongan Gaji PNS Untuk Iuran Dana Pensiun Masih Belum Diatur Dengan Jelas.

13. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2010 masih Berbeda dengan Rincian Fisik Kas

18

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Penetapan, Penagihan, dan Pembayaran PBB Migas Tidak Sesuai Dengan UU PBB dan UU Migas Sehingga Realisasi PBB Migas Sebesar Rp19,30 Triliun Tidak Diyakini Kewajarannya

2. Penyelesaian PPN sebesar Rp11,28T melalui Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah Tidak Sesuai dengan UU PPN.

3. PNBP pada 41 KL Minimal Sebesar Rp368,97 Miliar Belum dan/atau Terlambat Disetor ke Kas Negara dan Sebesar Rp213,75 Miliar Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN

4. Pengalokasian Dana Penyesuaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan Aturan yang Jelas.

5. Realisasi Belanja Barang di 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliar dan USD63.45 Ribu Tidak Dilaksanakan Kegiatannya, Dibayar Ganda, Tidak Sesuai Bukti Pertanggungjawaban, dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban.

19

TEMUAN TERKAIT SPI PADA K/L TAHUN 2010

20

No Temuan Terkait SPI Jumlah Kasus

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (seperti pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, Proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai)

226 kasus

2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (seperti perencanaan kegiatan tidak memadai, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak memadai)

134 kasus

3. Kelemahan struktur pengendalian intern (seperti entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, dan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan optimal atau tidak ditaati)

159 kasus

Sumber: BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011

21

TEMUAN TERKAIT KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA K/L TAHUN 2010

Sumber: BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK DAN MONITORING

22

23

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil

pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK

tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

PMK No. 116 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK atas LKKL, LKBUN, dan LKPP

24

ALUR PENYUSUNAN RENCANA TINDAK (1)

K/L PEMERINTAH (MENKEU) BPK

LKKL (Unaudited)

LKKL (Unaudited)

Penyusunan LKPP (Unaudited)

Audit LKKL

LHP LKKL

LKPP (Unaudited)

LHP LKKL

LKPP (Unaudited)

LKKL (Unaudited)

Penyusunan Rencana Tindak

1 2

Paling lambat tgl 28 Feb TA Berikutnya

Paling lambat tgl 31 Maret TA Berikutnya

Paling lambat 2 bln stlh menerima LKKL

25

ALUR PENYUSUNAN RENCANA TINDAK (2)


Penyusunan Rencana Tindak

Audit LKPP

LHP LKPP

LHP LKPP

Rencana Tindak

1 2

Paling lambat 60 hari stlh menerima LHP LKKL

Rencana Tindak

Rencana TindakRencana

TindakPaling lambat 60 hari stlh menerima LHP LKPP

MONITORING TINDAK LANJUT

26

ALUR PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING TINDAK LANJUT


Laporan Monitoring

Setiap akhir bulan Juli, Nov tahun berjalan, dan akhir bulan Maret tahun berikutnya


Laporan Monitoring

Rencana Tindak LKKL

Rencana Tindak LKPP


Laporan Monitoring

DPRLaporan

Monitoring

Rencana Tindak LKKLRencana

Tindak LKPP

27

FORMAT RENCANA TINDAK

NO. TEMUAN PEMERIKSAAN

KLASIFIKASI TEMUAN RENCANA TINDAK JADWAL

PENYELESAIANI II III

1 2 3 4 5 6 7

Keterangan:1. Nomor urut2. Diisi dengan uraian temuan pemeriksaan BPK, sesuai dengan yang dimuat dalam

LHP. 3. Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksan BPK harus diselesaikan

dalam tahun anggaran berjalan 4. Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan

paling lambat dalam tahun anggaran berikutnya. 5. Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan

paling lambat dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya. 6. Diisi dengan uraian rencana tindak yang akan dilakukan untuk menyelesaian temuan

pemeriksaan BPK. 7. Diisi dengan batas akhir penyelesaian rencana tindak, dengan memperhatikan

klasifikasi temuan sesuai kolom (3), (4), dan (5)

28

CONTOH FORMAT RENCANA TINDAK


KLASIFIKASI TEMUAN RENCANA TINDAK JADWAL

PENYELESAIANI II III

1. Penerimaan hibah langsung minimal sebesar Rp868,43 miliar pada 18 K/L belum dilaporkan kepada BUN dan dikelola di luar mekanisme APBN.

X 1. Menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (revisi PMK 40/PMK05/2009) dan peraturan teknis lainnya, yang antara lain mengatur sanksi, penunjukan satker yang bertanggung jawab atas hibah, perlakuan transaksi penerimaan hibah non kas, serta metode dan format konfirmasi.

2. Mengintensifkan sosialisasi tentang akuntansi dan pelaporan hibah langsung yang diterima oleh K/L

Des 2011

29

FORMAT MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT


KLASIFIKASI TEMUAN

RENCANA TINDAK

JADWAL PENYELE-

SAIANPROGRESS PER ... 20X1

UNIT PENANGGUNG

JAWABKET.

I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Keterangan:1. Nomor urut2. Diisi dengan uraian temuan pemeriksaan BPK, sesuai dengan yang dimuat dalam LHP. 3. Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksan BPK harus diselesaikan dalam tahun

anggaran berjalan 4. Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan paling lambat

dalam tahun anggaran berikutnya. 5. Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan paling lambat

dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya. 6. Diisi dengan uraian rencana tindak yang akan dilakukan untuk menyelesaian temuan pemeriksaan

BPK. 7. Diisi dengan batas akhir penyelesaian rencana tindak, dengan memperhatikan klasifikasi temuan sesuai

kolom (3), (4), dan (5) 8. Diisi dengan progress atau perkembangan penyelesaian rencana tindak per periode9. Diisi dengan unit yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian rencana tindak. 10. Diisi dengan keterangan seperlunya

30

CONTOH LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT

NO TEMUAN PEMERIKSAAN

KLASIFIKASI TEMUAN

RENCANA TINDAKJADWAL PENYELE

SAIAN

PROGRESS PER Sept 2010

UNIT PNG JAWAB KET

I II III

1. Penerimaan hibah langsung minimal sebesar Rp868,43 miliar pada 18 K/L belum dilaporkan kepada BUN dan dikelola di luar mekanisme APBN

X 1. Menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (revisi PMK 40/PMK05/2009) dan peraturan teknis lainnya, yang antara lain mengatur sanksi, penunjukan satker yang bertanggung jawab atas hibah, perlakuan transaksi penerimaan hibah non kas, serta metode dan format konfirmasi.

2. Mengintensifkan sosialisasi tentang akuntansi dan pelaporan hibah langsung yang diterima oleh K/L

Des 2011 1. Penyempurnaan SIKUBAH masih dalam proses pembahasan

2. Sosialisasi akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2011, baik pada tingkat pusat, maupun satker di daerah

DJPB

K/L

-

PEMANTAUAN TINDAK LANJUTSesuai UU 15/2004, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil

pemeriksaan atas laporan keuangan.Hasil pemantauan BPK menjadi bagian dari LHP atas laporan

keuangan.Status pemantauan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan LKPP:

31

No. LHP LKPP Jumlah Temuan

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

SesuaiBlm

Sesuai/Selesai

Belum Ditindaklanju

ti

1 Tahun 2009 18 4 14 -2 Tahun 2008 11 2 9 -3 Tahun 2007 4 1 3 -4 Tahun 2006 1 1 - -5 Tahun 2005 1 - 1 -

Total 35 8 27 0

temuan pemeriksaan bpk atas laporan keuangan

Documents