Proses Pembuatan KebijakanProses Analisis kebijakan adalah serangkaian

aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis.

AKtifitas Politis itulah yang biasa disjelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan

Tahap Proses Pembuatan KebijakanTahap Pembuatan Kebijakan sesuai urutan

waktu:Penyusunan AgendaFormulasi KebijakanAdopsi KebijakanImplementasi KebijakanPenilaian Kebijakan

Proses Pembuatan KebijakanAnalisis Kebijakan dapat menghasilkan

informasi yang relevan dengan kebijakan pada tahap proses pembuatan kebijakan

Prosedur analisis kebijakan sangat tepat digunakan untuk tahap-tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan

Penerapan Analisis kebijakan dapat memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya.

Fase Karakteristik Ilustrasi

Penyusunan Agenda

Para Pejabat yang dipilih menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh, sebagian lagi ditunda untuk penyelesaiannya

Legislator dan LSM mendiskusikan rancangan undang-undang Kesehatan untuk dipelajari dan disetujui komisi kesehatan. Akan tetapi ditolak

Formulasi Kebijakan

Para Pejabat terpilih merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya mensingkronkan perintah eksekutif dan keputusan peradilan

Peradilan negara bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuandan minoritas

Adopsi Kebijakan

Alternatif Kebijakanyang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga

Dalam keputusan MA (Amerika) tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi

Implementasi Kebijakan

Kebijakan telah diambil dilaksanakano/unit2 admin yang memobilisasikan SDM dan finansial

Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak

Penilaian Kebijakan

Unit2 pemeriksaan dan akuntansi (BPKP, BPK ) memeriksa apakah pelaksanaan program sudah sesuai UU

KAP memantau program2 kesos seperti JPS, PPMK dll untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi

Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe Pembuatan Kebijakan

Perumusan Masalah

Peramalan

Rekomendasi

Pemantauan

Penilaian

Penyusunan Agenda

Formulasi Kebijakan

Penilaian Kebijakan

Adopsi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Perumusan MasalahPerumusan Masalah dapat memasok

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang membahas asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui Penyusunan Agenda.

Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab2 masalah

PeramalanDapat menyediakan pengetahuan yang

relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai dari akibat diambilnya salah satu alternatif kebijakan.

Proses ini dapat dilakukan pada formulasi kebijakan.

Peramalan dapat menguji masa depan

RekomendasiRekomendasi membuahkan pengetahuan

yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang.

Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan

Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian.

Misal Rekomendasi untuk mengubah UU lalin

PemantauanMenyediakan pengetahuan yang relevan

dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya

Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan

Contoh: banyak lembaga negara ataupun LSM yang mmbantu memantau pelaksanaan kebijakan di lapangan (KDP)

EvaluasiEvaluasi membuahkan pengetahuan yang

relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan kondisi riil.

Evaluasi dapat menghasilkan masalah atau problem baru sehingga proses pembuatan kebijakan dapat dimulai dari awal (penyusunan Agenda)

KesimpulanAnalisis kebijakan adalah awal bukan

akhir dari proses pembuatan kebijakan.Tetapi kadang2 analisis kebijakan yang

baik belum tentu dimanfaatkan oleh para pemakainya, dan jika pun analisis kebijakan dipakai belum menjamin kebijakan yang lebih baik

Pada kenyataannya, ada jarak yang lebar antara penyelenggaraan analisis kebijakan dan pemanfaatanya dalam proses pembuatan kebijakan

Proses Komunikasi KebijakanAnalisis kebijakan adalah awal bukan akhir

dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya.

Itulah sebabnya analisis kebijakan didefinisikan sebagai pengkomunikasian, atau penciptaan dan penilaian kritis

Komunikasi KebijakanKomunikasi Kebijakan bukan hanya proses

pemberitahuan hasil kebijakan semata kepada stakeholder.

Tetapi termasuk juga proses pengkomunikasian alur kebijakan mulai dari awal

Seperti yang ditujukan gambar dibawah

Komunikasi yang relevan dengan kebijakanAdalah Proses yang menghubungkan antara

aktivitas analisis kebijakan, pembuatan materi, komunikasi interaktif, dan pemanfaatan pengetahuan.

Proses Komunikasi Kebijakan

Pengembangan materi

Analisis Kebijakan

Utilisasi pengetahuan

Komunikasi Interaktif

DokumenMemorandum kebijakanPaper isu kebijakanRingkasan eksekutifAppendixPengumuman berita

PresentasiPercakapanKonferensiPertemuanBriefingDengar pendapat

Analisis Kebijakan

PengetahuanMasalah KebijakanMasa depan kebijakanAksi KebijakanHasil kebijakanKinerja kebijakan

Pelaku KebijakanPenyusunan agendaFormulasi KebijakanAdopsi kebijakanImplementasi kebijakanPenilaian Kebijakan

Proses Komunikasi KebijakanAnalisis kebijakan dibuat atas dasar

permintaan informasi dan nasihat dari pelaku kebijakan.

Dalam rangka menanggapi permintaan tersebut, analis kebijakan menciptakan dan secara kritis menilai pengetahuan yang relevan dengan masalah kebijakan.

Dokumen komunikasi kebijakanDokumen yang relevan dengan kebijakan:

Materi tertulis yang mendeskripsikan proses dan kesimpulan analisis kebijakan, termasuk setiap rekomendasi bentuk aksi

Untuk mengkomunikasikan pengetahuan tersebut, analis menciptakan berbagai dokumen yang relevan dengan kebijakanNota kebijakanPaper isu kebijakanRingkasan eksekutifLampiran Siaran Berita

Dokumen Komunikasi KebijakanPada Gilirannya, dokumen-dokumen tersebut

berguna sebagai bahan untuk berbagai strategi komunikasi interaktif dalam percakapan, konferensi, dengar pendapat, briefing dll

Tujuan dari penciptaan dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan dan presentasi lisan ini adalah untuk meningkatkan prospek pemanfaatan pengetahuan dan diskusi terbuka antar pelaku kebijakan pada beberapa tahap proses pembuatan kebijakan

Dokumen yang relevan dengan KebijakanKemampuan dan ketrampilan yang tepat

untuk membuat analisis kebijakan jelas berbeda dengan apa yang diperlukan untuk membuat dokumen kebijakan

Dokumen yang relevan dengan kebijakan:Sintesis = semua informasi yang ada

disintesiskan ke dalam dokumen 3 hal (nota kebijakan), 10-20 hal (eksekutif summary), dan materi yang cocok untuk penyiaran

Organisasi = dengan dokumen kebijakan yang panjang, digabungkan antara yang memiliki kesamaan

Dokumen yang relevan dengan kebijakanTerjemahan = Terminologi dan prosedur

Analisis kebijakan harus dibahasakan kepada pelaku kebijakan

Penyederhanaan = Solusi masalah-masalah yang potensial kebanyakan ruang lingkupnya, saling bergantung dan komplek

Penyajian visual = Kesediaan grafis komputer meningkatkan komunikasi visual yang efektif

Presentasi KebijakanCara komunikasi pengetahuan yang relevan

dengan kebijakan yang bersifat interaktif yang terdiri dariPercakapanKonferensiPertemuanPeneranganDengar Pendapat

Tujuan PresentasiPada awalnya media komunikasi yang lazim

dipakai adalah lewat pos, mengirimkan versi asli surat keputusan

Keterbatasan media ini adalah probabilitas bahwa dokumen-dokumen tersebut mencapai pihak-pihak yang membutuhkan

Probabilitas pemanfaatan akan meningkat jika substansi dokumen kebijakan tersebut dikomunikasikan melalui presentasi kebijakan