Ekonomi Kelembagaan

Pemaknaan Ekonomi Kelembagaan

y Keyakinan bahwa kelembagaan (institution) dapat menjadi sumber efisiensi

dan kemajuan ekonomi telah diterima oleh sebagian besar ekonom, bahkan yang paling liberal sekalipun.y Hingga kini masih belum terdapat kejelasan mengenai makna dan definisi

dari kelembagaan.y Banyak ekonom yang mendefinisikan kelembagaan dengan perspektif yang

beraneka ragam.y Multiragam definisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan kekaburan

terhadap konsep kelembagaan itu sendiri.y Perlu adanya perumusan secara definitif pengertian kelembagaan sehingga

mendonorkan panduan bagi siapapun yang berminat untuk mengkajinya.

Perilaku dan Nilai-nilai Fundamental Manusiay Dalam kajian historis, akar dari teori kelembagaan sesungguhnya sudah

dimulai sejak lama.y Terutama ahli kelembagaan dari tadisi AS (American Institutionalist Tradition)

seperti:ThorsteinVeblen,Wesley Mitchell, John R. Commons, Clarence Ayresy Di samping itu ada juga varian lain yang melekat pada ekonom klasik

misalnya:Adam Smith dan John Stuart Mill; Karl Marx, dan aliran Marxian lainnya Mazhab Austria seperti Menger, vonWieser, dan Hayek; Schumpeter Dan tokoh neoklasik khususnya Marshall

y Tradisi yang pertama (American institutionalist tradition) kemudian dikenal

sebagai Ilmu Ekonomi Kelembagaan Lama.y Sedangkan yang berikutnya, umumnya dipandang sebagai kelanjutan dan

perluasan dari elemen-elemen kelembagaan yang ditemukan dalam aliran ekonomki klasik, neoklasik, dan mazhab Austria; biasanya disebut sebagai: Ilmu Ekonomi Kelembagaan Baruy Penggunaan istilah lama dan baru tidak berarti yang lama telah mati dan

tidak digunakan lagi, melainkan lebih dalam konteks pembedaan tradisi berpikir dan konsentrasi isu.y Istilah New Institutional Economics diambil dari Oliver Williamson (1975).

Biasanya disebut dengan Mathematical Institutional Economics, Theoritical Institutional Economics, Modern Institutional Economics dan Neo-Institutional Economics (Shubik, 1975; Schotter, 1981; Coase, 1984) [Rutherford, 1994]

y Menyangkut ekonomi kelembagaan lama sebagian besar bersumber

dari dua proyek penelitian.y Penelitian pertama dipelopori oleh Thorstein Veblen (yang

kemudian dikembangkan dan dimodifikasi oleh Clarence Ayres)y Penelitian kedua dipandu oleh John R. Commons

y Veblen memusatkan perhatiannya pada dikotomi antara bisnis dan aspek

industrial dalam perekonomian yang selanjutnya fokus kajian ini mengembangkan dikotomi antara kelembagaan dan teknologi.y Dalam penjelasan yang lebih mendalam, riset ini difokuskan kepada

investagi efek teknologi baru terhadap skema kelembagaan, serta mendeskripsikan bagaimana kesepakatan-kesepakatan sosial (social conventions) dan kelompok kepentingan (vested interest) dimapankan untuk menolak perubahan.y Ide tersebut sering disandingkan dengan pandangan tentang struktur

ekonomi modern yang melihat kekuasaan politik dan ekonomi dari kepentingan korporasi besar.

y Commons lebih berkonsentrasi kepada hukum, hak kepemilikan (properti

rights), dan organisasi yang memiliki implikasi terhadap kekuatan ekonomi, transaksi ekonomi, dan distribusi pendapatan.y Di sini, kelembagaan dilihat sebagai pencapaian dari proses formal dan

informal dari resolusi konflik.y Jika konflik tersebut bermuara kepada penciptaan (perubahan) kelembagaan

yang memiliki nilai yang masuk akal (reasonable value) atau menghasilkan irama kerja yang saling menguntungkan (workable mutually), maka dapat dikatakan proses tersebut telah berhasil. Demikian sebaliknya.

Kesulitan terbesar dalam menjelaskan ilmu ekonomi kelembagaan adalah pada saat mendefinisikan kelembagaan itu sendiri.y Untuk memudahkan, kadang-kadang kelembagaan dipandang sebagai

kerangka hukum atau hak-hak alamiah (natural rights) yang mengatur tindakan individu.y Pada saat lain kelembagaan dimengerti sebagai apa pun yang bernilai

tambahan atau kritik terhadap ilmu ekonomi klasik atau hedonik (hedonic economics).y Bahkan, kelembagaan juga dimaknai sebagai apa pun yang berhubungan

dengan perilaku ekonomi (economics behavior)

y Lebih rumit lagi, apa pun yang berupaya untuk menghadapkan hal-hal yang

dinamis denganh statis, proses dengan komoditas, kegiatan dengan perasaan, tindakan kolektif dengan individu, manajemen dengan keseimbangan, dan pengawasan dengan kebebasan; dilihat sebagai ekonomi kelembagaan.y Namun, seperti yang dikonsepkan oleh Bardhan (1989:3), kelembagaan

akan lebih akurat bila didefinisikan sebagai aturan-aturan sosial, kesepakatan (conventions), dan elemen lain lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial.

y Secara definitif, kelembagaan dapat pula dimaknai sebagai regulasi perilaku

yang secara umum diterima oleh anggota kelompok-kelompok sosial.

y Baik yang dapat diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar (External

Authority) [Rutherford, 1994:1].y Manig (1991:18) mencatat bahwa kelembagaan merefleksikan sistem nilai

dan norma dalam masyarakat.y Ekspresi lainnya, North (1994:360) memaknai kelembagaan sebagai aturan-

aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi dan sosial.

y Melalui rentetan sejarah, kelembagaan yang dapat meminimalisasi perilaku

manusia yang menyimpang telah berhasil menciptakan ketertiban dan mengurangi ketidakpastian dalam melakukan pertukaran.y Dalam konteks ini kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni:1. 2. 3.

Aturan Formal (Formal institutions) Aturan Informal (Informal institutions) Mekanisme Penegakan (enforcement mechanism)

1.

Aturan formal membentuk sistem politik (struktur pemerintahan, hakhak individu), sistem ekonomi (hak kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumber daya, kontrak), dan sistem keamanan (peradilan, polisi). Aturan informal meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk perspektif subyektif individu tentang dunia tempat hidup mereka (Pejovic, 1999:4-5) Mekanisme penegakan bahwa semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan. Adanya UU dan upaya pemerintah suatu negara dalam menegakkan UU merupakan salah satu bentuk mekanisme penegakan.

2.

3.

y Yeager (1999:9) secara ringkas menjelaskan kelembagaan sebagai aturan

main (rules of the game) dalam masyarakat. Aturan main tersebut mencakup regulasi yang memapankan masyarakat untuk

melakukan interaksi.y Kelembagaan dapat mengurangi ketidakpastian yang inheren dalam interaksi

manusia melalui penciptaan pola perilaku (Pejovic, 1995:30)y Termasuk dalam kelembagaan adalah efektivitas penegakan hak kepemilikan,

kontrak dan jaminan formal, trademarks, limited liability, regulasi kebangkrutan, organisasi korporasi besar dengan struktur tata kelola yang membatasi persoal-persoalan agency.

Sebagai abstraksi, Challen (2000:13-14) mengungkapkan beberapa karakteristik umum dari kelembagaan, yakni:1.

Kelembagaan secara sosial diorganisasikan dan didukung. Kelembagaan adalah aturan-aturan formal dan konvensi informal, serta tata perilaku. [North, 1990] Kelembagaan secara perlahan-lahan berubah atas kegiatan-kegiatan yang telah dipandu maupun dihalangi. Kelembagaan juga mengatur larangan-larangan dan persyaratan-persyaratan [North, 1990]

2.

3.

4.

y Ekonomi kelembagaan memfokuskan kepada studi mengenai struktur dan

fungsi dari sistem hubungan manusia atau budaya, yang secara eksplisit mencakup perilaku dan keinginan individu dengan mempertimbangkan perilaku kelompok dan tujuan-tujuan umum masyarakat (publik)y Ekonomi kelembagaan tidak berupaya untuk mempelajari perilaku rasional

tetapi juga berusaha untuk mengenali bentuk-bentuk perilaku seperti pola perilaku tradisional dari individu-individu dan kelompok-kelompok yakni pola mendonorkan stabilitas dan keseragaman yang dapat dilembagakan.y Dalam konteks industri, kelembagaan merupakan seperangkat aturan yang

mempengaruhi bagaimana perusahaan mengorganisasi untuk memproduksi dan menyediakan barang/jasa maupun berinteraksi dengan pelaku ekonomi lain.

Solusi Pragmatis dan Evolusi Sistem Sosialy Jika didasarkan atas definisi-definisi yang telah dikemukakan maka

ekonomi kelembagaan tidaklah berhubungan dengan batang pemikiran ekonomi sebagai metode untuk mendekati masalah-masalah ekonomi.y Ekonomi kelembagaan hanya berfokus kepada penyelesaian persoalan

ekonomi yang spesifik sehingga dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan.y Lebih spesifik lagi ekonomi kelembagaan peduli dengan jawaban-

jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan kebijakan publik.y Dalam upaya pencarian penyelesaian atas problem-problem praktis,

pendekatan ekonomi kelembagaan mencoba untuk memberi pertimbangan terhadap seluruh aspek dari masalah-masalah tersebut.

Secara singkat, ciri ekonomi kelembagaan dapat ditandai dari tiga karakteristik Berikut (Kapp, 1988a:99):1.

Adanya kritik umum terhadap anggapan awal dan elemen normatif yang tersembunyi dari analisis ekonomi tradisional (konvensional). Pandangan umum proses ekonomi sebagai sebuah sistem terbuka dan sebagai bagian dari jaringan sosio-kultural sebuah hubungan (socio-cultural network of relationship). Penerimaan umum atas prinsip aliran sebab akibat (circular causation) sebagai hipotesis utama untuk menjelaskan dinamika proses ekonomi, termasuk proses keterbelakangan dan pembangunan.

2.

3.

Samuels (1995:573; diikuti oleh Prasad, 2003:744-745) menyimpulkan delapan aspek ekonomi kelembagaan sebagai berikut:1.

Ekonomi kelembagaan cenderung menekankan kepada proses evolusioner melalui penolakannya teori ekonomi klasik yang percaya terhadap mekanisme penyesuaian otomatis. Ahli-ahli kelembagaan menolak pandangan neoklasik mengenai pasar bebas dan pasar yang efisien. Mereka mengutamakan pandangan tentang pandangan tentang eksistensi kelembagaan yang mengandaikan adanya tindakan kolektif dari individu-individu dalam masyarakat. Mereka juga berargumentasi bahwa sistem pasar itu merupakan hasil dari perbedaan kelembagaan yang telah eksis dalam kurun waktu tertentu.

2.

3.

Ide penting yang dibuat oleh ekonomi kelembagaan adalah bahwa faktor teknologi tidaklah given. Teknologi merupakan proses perubahan yang berkesinambungan dan hal itu menyebabkan perubahan yang penting pula. Dengan pandangan itu, teknologi dapat menentukan ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya fisik. Ahli kelembagaan mengkampanyekan pandangan yang menyatakan bahwa sumber daya dialokasikan melalui struktur kelembagaan yang bermacammacam dan dalam beragam hubungan kekuasaan yang hidup di masyarakat. Menurut Samuels, teori kelembagaan merupakan nilai (value) yang tidak melihat harga-harga relatif (relative prices), namun nilai kepentingan terhadap kelembagaan, struktur sosial dan perilaku.

4.

5.

6.

Kultur dan kekuasaan menentukan cara bagaimana individu berperilaku. Individu-individu diikat oleh masyarakat melalui norma-norma dan nilainilai sehingga mereka cenderung bertindak secara kolektif daripada pribadi-pribadi. Samuels berpandangan bahwa ahli ekonomi kelembagaan lebih pluralistik atau demokratis dalam orientasinya. Dia meyakini bahwa pandangan neoklasik sering kali menerima struktur seperti apa adanya dan berdasarkan hal itu menganggap struktur sosial dan kekuasaan juga telah ada dengan sendirinya. Akhirnya, ekonom kelembagaan melihat ekonomi merupakan cara pandang yang menyeluruh (holistic way) dan mencoba untuk menjelaskan aktivitas ekonomi dalam perspektif multidisipliner.

7.

8.

Ekonomi Kelembagaan Baruy Secara garis besar New Institutional Economics (NIE) merupakan upaya

perlawanan terhadap dan sekaligus pengembangan ide ekonomi neoklasik (neoclassical economics)y NIE menempatkan diri sebagai pembangun teori kelembagaan nonpasar

(non-market institutions) dengan fondasi teori ekonomi neoklasik.y Seperti yang diungkapkan North, NIE masih memakai dan menerima

asumsi dasar dari neoklasik mengenai kelangkaan dan kompetisi tetapi menanggalkan asumsi rasionalitas instrumental (instrumental rationality)y NIE mengeksplorasi gagasan kelembagaan nonpasar sebagai jalan untuk

mengkompensasi kegagalan pasar.

y Menurut Williamson, istilah NIE digunakan untuk memisahkan dengan

istilah lain yaitu OIE (Old Institutional Economics) yang dipelopori oleh Common dan Veblen.y Mazhab OIE berargumentasi bahwa kelembagaan merupakan faktor kunci

dalam menjelaskan dan mempengaruhi perilaku ekonomi, namun dengan sedikit analisis dan tanpa kerangka teoritis yang mumpuni.y NIE mencoba memperkenalkan pentingnya peran dari kelembagaan,

namun tetap berargumentasi bahwa pendekatan ini dapat dipakai dengan menggunakan kerangka ekonomi neoklasik.

y Pendekatan OIE sangat memfokuskan kajiannya mengenai kebiasaan. Bagi

para ahli OIE, kebiasaan/perilaku dianggap sebagai faktor krusial yang akan menentukan formasi dan sustenance kelembagaan.y Sementara NIE lebih memberikan perhatian kepada kendala yang

menghalangi proses penciptaan/pengondisian kelembagaan dan utamanya memfokuskan kepada pentingnya kelembagaan sebagai kerangka interaksi antar individu (Hodgson, 1998:180-181;Williamson, 1998:75).y Karakteristik dari para ahli NIE adalah selalu mencoba menjelaskan

pentingnya pentingnya kelembagaan (emergency of institutions), seperti perusahaan atau negara, sebagai model referensi bagi perilaku individu yang rasional untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dalam interaksi manusia.

y Pada akhirnya, NIE (dan ekonomi biaya transaksi) membangun gagasan

bahwa kelembagaan dan organisasi berupaya mencapai efisiensi, meminimalisasikan biaya menyeluruh (bukan hanya biaya produksi, seperti yang disuarakan oleh pendekatan neoklasik, tetapi juga biaya transaksi).y NIE beroperasi pada dua level, yakni lingkungan kelembagaan/institutional

environment (makro level) dan kesepakatan kelembagaan/instituitonal arrangement (mikro level)y Williamson mendeskripsikan institutional environment sebagai seperangkat

struktur aturan politik, sosial dan legal yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi.y Sebaliknya, level analisis mikro berkutat dengan masalah tata kelola

kelembagaan.

Karakteristik Umum Ekonomi Kelembagaan: 1. Seluruh kelembagaan memasukkan interaksi pelaku dengan adanya umpan balik yang penting. 2. Seluruh kelembagaan memiliki satuan karakteristik, serta konsepsi dan rutinitas umum. 3. Kelembagaan berlanjut dan dilanjutkan oleh, ekspektasi dan konsepsi yang terbagi. 4. Meskipun kelembagaan tidak abadi, namun mempunyai kemampuan relatif untuk bertahan (durable), memaksakan sendiri (self-enforcing) dan kualitas kegigihan. 5. Kelembagaan memasukkan nilai-nilai dan proses evaluasi normatif. Secara khusus, kelembagaan memaksakan kembali legitimasi moral yang dimiliki: bahwa daya tahan sering kali (benar atau salah) merupakan soal apakah secara moral diterima atau tidak.

Untuk tujuan analisis kelembagaan, beberapa perubahan krusial diperkenalkan ke dalam teori ortodoks mengenai produksi dan pertukaran (Furubotn dan Richter, 1991:4):y Metodologi

individualisme (methodological individualism): merupakan interpretasi baru yang telah diberikan untuk peran individu sebagai pengambil keputusan dalam sebuah organisasi. Pusat gagasan ini adalah masyarakat, negara, perusahaan, atau partai tidaklah dipahami sebagai entitas kolektif yang menyingkapi aktor-aktor individu.

y Maksimisasi kegunaan (utility maximization): Individu diasumsikan mencari

keuntungan pribadi dan berupaya memaksimalkan kepuasan berhadapan dengan rintangan-rintangan yang eksis dalam struktur organisasi.

y Rasionalitas terikat (bounded rationality): mendektai kondisi dunia nyata melalui

kelembagaan secara dekat. Adalah penting untuk memahami ide bahwa individu memiliki keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan dan memproses informasi.y Perilaku oportunistik (opportunistic behavior): Seperti yang dikemukakan oleh

Williamson (1975), sementara rasionalitas terikat/terbatas mencegah pembuatan kontrak yang lengkap, di mana hal itu terjadi secara umum tidaklah menjadi masalah apabila seluruh pelaku ekonomi bertindak jujur.

y NIE ini beranjak dari realitas bahwa informasi jarang yang komplet dan

masing-masing individu memiliki ide yang berbeda-bdea.y Transaksi kemudian diasosiasikan sebagai keniscayaan dalam model dan

sebaliknya tidak berlaku dalam model neoklasik: yaitu biaya untuk mencari harga yang relevan, negosiasi dan menyepakati kontrak, serta kemudian mengawasi dan memaksakannya.y Secara definitif kelembagaan berarti upaya untuk mengurangi biaya

informasi dan transaksi tersebut.y NIE adalah pengembangan dari ekonomi neoklasik yang memasukkan peran

biaya transaksi dalam pertukaran dan jutga mengambil kelembagaan sebagai rintangan kritis dalam upaya memperoleh kinerja ekonomi (Harris, et. al. 1995:3).

Sistem Kontrak dan Mekanisme Penegakany Dalam

pendekatan ekonomi biaya transaksi (transaction costs economics/TCE), basis dari unit analisis adalah kontrak atau transaksi tunggal antara dua pihak (parties) yang melakukan hubungan ekonomi.

y Dalam TCE, badan penegakan kontrak dari luar (external contract-

enforcement agency), yang biasa disebut lembaga hukum (legal institution) yang mengatur kontrak, diasumsikan eksis, meskipun kadangkala kinerjanya mengalami hambatan-hambatan akibat kesulitan memverifikasi, baik-buruk pelaku-pelaku yang terikat dalam kontrak.y Dengan kata lain, TCE mengasumsikan bahwa kontrak dapat ditegakkan

(dipaksakan) dalam koridor lembaga hukum yang eksis dan ketersediaanh informasi yang cukup (Dixit, 1996:48).

y Konsep kontrak dalam NIE, menurut Richter, sebetulnya adalah konsep mengenai

hak kepemilikan (property rights) yang dalam banyak hal lebih luas dibanding dengan konsep hukum tentang kontrak.y Asumsi dasarnya adalah masing-masing jenis dari pertukaran hak kepemilikan dapat

dimodelkan sebagai transaksi yang mengatur kontrak tersebut (Birner, 1999:48).y Dalam teori standar (neoklasik) kontrak biasanya disumsikan dalam kondisi lengkap

(complete contract) yang dapat dibuat dan ditegakkan tanpa biaya (costlessty).

y Dalam realitasnya, untuk membuat dan menegakkan kontrak yang komplet

sangatlah sulit karena adanya biaya transaksi.

y Secara umum tidaklah mungkin untuk menghitung seluruh potensi ketidakpastian

dalam membuat kontrak.y Salah satu cara yang mungkin adalah dengan membuat permodelan persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan informasi yang terbatas untuk kemudian digunakan sebagai bahan referensi untuk membuat kontrak yang komplet.

y Dalam kenyataannya, kontrak selalu tidak lengkap karena dua alasan:1. 2.

Adanya ketidakpastian. Kinerja kontrak khusus misalnya, menentukan jumlah energi yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan pekerjaan rumit.

y

Oleh karena itu, adanya pelanggaran kontrak sering kali menyulitkan pihak ketiga (pengadilan) untuk memberikan bukti sebagai dasar keputusan. Hampir seluruh kesepakatan kontrak yang aktual berisi kombinasi eksplisit dan implisit dari mekanisme penegakan. Sebagai tambahan, biaya kontrak yang mengandaikan adanya ketidaklengkapan dari kontrak yang eksplisit, membutuhkan kehadiran biaya semu yang dapat digunakan bagi perusahaan untuk melakukan investasi.

y

y

Dalam kegiatan ekonomi modern saat ini, tipe kontrak setidaknya dapat Dipilah dalam tiga jenis:1.

Teori kontrak agen (agency-contract theory) Teori kesepakatan otomatis (self-enforcing agreements theory) Teori kontrak-relasional (relational-contract theory)

2.

3.

1.

Teori kontrak agen (agency-contract theory) Terdapat dua pelaku yang berhubungan; prinsipal dan agen dalam posisi dua pelaku ini informasi (setelah kontrak dilakukan) diandaikan asimetris karena:y y

Tindakan agen tidak dapat diamati secara langsung oleh prinsipal. Pihak agen membuat beberapa pengamatan yang tidak dikerjakan oleh prinsipal (dalam kasus share-shopping, misalnya agen tahu persis berapa output yang dihasilkan tetapi prinsipal tidak mengetahuinya)

Pada kasus ini sangat mahal bagi prinsipal untuk mengawasi tindakan agen secara langsung atau mendapatkan pengetahuan yang lengkap dari informasi yang diperoleh agen.

2.

Teori kesepakatan otomatis (self-enforcing agreements theory) Dalam teori ini asumsi yang bekerja adalah tidak seluruh hubungan atau pertukaran dapat ditegakkan secara hukum (Furubotn dan Richter, 2000:156-157). Di sini dinyatakan bahwa sistem hukum sangat mungkin tidak sempurna atau informasi yang relevan tidak dapat diverifikasi oleh pengadilan. Salah satu kemungkinan bagi relasi bisnis dalam jangka panjang adalah membuat atau menemukan sebuah kontrak yang berisi kesepakatan yang dapat ditegakkan secara otomatis. Kontrak semacam ini didesain untuk memastikan bahwa keuntungan dari berbuat curang akan lebih kecil daripada keuntungan yang didapat dengan mematuhi isi kontrak.

3.

Teori kontrak-relasional (relational-contract theory) Kontrak relasional dapat dipahami sebagai kontrak yang tidak dapat menghitung seluruh ketidakpastian di masa depan, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan di masa silam, saat ini dan ekspektasi terhadap hubungan di masa depan di antara pelaku-pelaku yang terlibat dalam kontrak (Macneil, 1974; dalam Furubotn dan Richter, 2000:158). Oleh karena itu, kontrak dalam pengertian ini mengacu kepada derajat yang bersifat implisit, informal dan tanpa ikatan

Dari review terhadap beragam studi tentang kontrak yang telah dilakukan, terdapat empat aspek yang dapat disimpulkan menjadi faktor peredaan jenis kontrak (Menrad, 2000:236):1.

Jangka waktu dari kontrak Derajat kelengkapan mencakup variabel-variabel harga, kualitas, aturan keterlambatan (delay), dan penalti. Insentif Prosedur penegakan yang berlaku.

2.

3.

4.

y Dalam masyarakat yang kelembagaan penegakannya tidak berjalan dengan

baik, individu-individu dan perusahaan-perusahaan cenderung menghindari untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang kompleks, yakni transaksi yang penegakannya tidak secara otomatis.y Setidaknya terdapat dua tipe penegakan yang eksis dalam masyarakat, yakni

aturan formal dan informaly Derajat aturan-aturan yang mencoba untuk mengelola perilaku sangat

tergantung kepada penegakan tersebut.y Penegakan sendiri dipengaruhi oleh kekuasaan penekanan dari negara atau

norma-norma dalam masyarakat.

y Kontrak menghubungakan antara satu pelaku dengan mitra lainnya karena

adanya asas saling menguntungkan, tetapi pada saat yang sama kontrak juga beresiko melalui praktek oportunisme.y Hasilnya terdapat godaan bagi satu atau lebih pelaku untuk berbuat

menyimpang.y Hal ini membuat tugas mengatur hak-hak menjadi isu utama, dengan

prosedur penegakan menjadi kunci untuk menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kesepakatan (Mnard, 2000:240).y Isu yang utama adalah mencari kesepakatan yang optimal, yakni kontrak

didesain sebegitu rupa sehingga pelaku (agents) memiliki insentif yang memadai untuk mematuhi atas kontrak yang telah disepakati.