pelaksanaan program padat karya...kumuh. terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan pada program padat karya...
TRANSCRIPT
PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYADIREKTORAT SANITASI
Ir. Prasetyo, M.Eng
Direktur SanitasiRabu, 15 Juli 2020
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2 Arahan Presiden Republik Indonesia
Pada Ratas Tentang Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur 10 Desember 2019
MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA
MELALUI DANA APBN
4 RUANG LINGKUP
PROGRAM
PADAT KARYA
melalui
APBN
SANIMAS Reguler Fokus pada penanganan air limbah domestik rumah tangga oleh masyarakat dengan merencanakan, membangun sertamemelihara prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.
SANITASI Perdesaan Padat KaryaKegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/MBR yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka prevalensi stunting
TPS 3RMerupakan pengelolaan persampahan skala komunal/kawasan dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang tinggal di permukiman padat dan kumuh.
Terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan pada Program Padat Karyayang dilaksanakan oleh Direktorat Sanitasi, yaitu SanimasReguler, Sanitasi Perdesaan Padat Karya dan TPS 3R.
Tanggap Kebutuhan
Text
Seleksi Mandiri Calon Lokasi
Pilihan Teknologi
TextPartisipasi Masyarakat
Kesetaraan Gender
Berkelanjutan
Multi Pendanaan
Akuntabel
5 Prinsip Program Padat Karya
6 Mekanisme Pelaksanaan Program Padat Karya
• Sosialisasi & Survey Lokasi
• Penyiapan Tenaga Fasilitator
• Sosialisasi tingkat desa /
kelurahan
• Pemetaan sosial
• Penentuan titik lokasi
• Pembentukan/Penguatan
Kelembagaan Masyarakat
(KSM)
• Pembentukan Kelompok
Pemelihara & Pengelola (KPP)
• Pembentukan Tim Barjas
• Penyusunan RKM
• Pelaksanaan konstruksi
oleh masyarakat melalui
KSM
• Serah terima sarana
Kegiatan operasi dan
pemeliharaan oleh
masyarakat melalui KPP dan
Pengembangan Sarana
PERSIAPAN PERENCANAAN KONSTRUKSI PASCA KONSTRUKSI
Semua tahapan kegiatan pelaksanaan program dilakukan bersama-sama oleh masyarakat melalui Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) yang dibentuk melalui proses pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang diatur dalam
pedoman teknis masing-masing program
Masyarakat sasaran dengan didampingi TFL, akan melakukan analisa situasi dengan
mengangkat kondisi sosial masyarakat sasaran, memunculkan kebutuhan akan permasalahan kondisi rawan sanitasi.
Jika sudah terdapat lembaga swadaya masyarakat di
tingkat desa yang berpengalaman mengelola kegiatan pemberdayaan atau sejenisnya, maka lembaga tersebut dapat difungsikan sebagai KSM
dengan di SK-kan kembali oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai KSM Program Air Limbah Perdesaan Padat Karya.
Dilakukan oleh
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan didampingi oleh TFL dan Fasilitator Kabupaten yang memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan
7 Pola Penyelenggaraan Program Padat Karya
1. SPALD Terpusat yang terdiri dari• Sub-sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)
• Sub-sistem Pengumpulan dan
• Sub-sistem Pelayanan dengan jumlah minimal 70
KK
2. Kombinasi MCK dan SPALD Terpusat Skala
Permukiman (MCK minimal 4 bilik dan Sub-sistem Pelayanan dengan jumlah minimal 25 KK)
Sanimas Reguler
8 Opsi Teknologi Program Padat Karya
1. SPALD Setempat yang terdiri dari• Tangki Septik Individual dengan toilet
• Tangki Septik Komunal dengan toilet
• Kombinasi Tangki Septik Individual dan Komunal
dengan toilet
2. Tempat Sampah Perdesaan (TSP)• TSP Individual
• TSP Komunal
• Kombinasi TSP Individual dan Komunal
Sanitasi Perdesaan Padat Karya
1. Fasilitas Pengolahan Sampah Organik
2. Fasilitas Pengolahan Sampah Lapak
3. Pengolahan Residu (harus mendapat persetujuan Dit. Sanitasi)
4. Waste to Energy (harus mendapat persetujuan Dit. Sanitasi)
TPS 3R
9 Kriteria Lokasi Sanimas Reguler dan TPS 3R
Sanimas Reguler
1. Kepadatan penduduk ≥ 150 jiwa/Ha;
2. Berada di daerah rawan sanitasi serta memiliki
kebutuhan untuk penanganan permasalahan
sanitasi sesuai dengan dokumen SSK;
3. Diutamakan bagi MBR;
4. Cakupan pelayanan minimal 70 KK atau setara
dengan ± 350 jiwa;
5. Memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang
tinggi.
TPS 3R
1. Berada di daerah rawan sanitasi serta memiliki
kebutuhan untuk penanganan permasalahan
sanitasi sesuai dengan dokumen SSK;
2. Diutamakan bagi MBR;
3. Mampu melayani minimum 200 KK atau 1000 – 1600
jiwa yang setara dengan 3-6 m3 per hari;
4. Lahan yang dibutuhkan untuk TPS 3R minimal
luasnya adalah 200 m2;
5. Memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.
10 Kriteria Lokasi Sanitasi Perdesaan Padat Karya
Keluarga yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan:
1. Memiliki ibu hamil;
2. Memiliki bayi dibawah usia 3 tahun (BATITA);
3. Memiliki anak stunting;
4. Memiliki anggota keluarga yang berkebutuhan khusus (disabilitas);
5. Masih melakukan BABS dan tidak mempunyai akses sanitasi;
6. Belum mempunyai akses sanitasi berupa tangki septik dan toilet yang layak;
7. Tidak mempunyai mata pencaharian tetap;
8. Tidak mempunyai akses sanitasi atau limbah domestik belum dikelola dengan baik;
9. Calon penerima manfaat diatas mempunyai ketersediaan air untuk penggelontoran
11 Organisasi Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Sanimas Reguler dan TPS 3R
Organisasi pengelola dan pelaksanaan kegiatan Sanimas Reguler tidak berbeda dengan TPS 3R.
Pelaksanaan kegiatan TPS 3R juga didukung oleh Advisory TPS 3R di masing-masing provinsi.
12 Organisasi Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Sanitasi
Perdesaan Padat Karya
Penyaluran dana dari KPPN ke
Rekening KSM dibagi menjadi 2
tahap:
Penyaluran Dana Bantuan
Pemerintah oleh PPK pada Balai
Prasarana Permukiman Wilayah
Dana kegiatan untuk masing-
masing lokasi disalurkan melalui
dokumen anggaran/DIPA Balai
Prasarana Pemukiman Wilayah
Provinsi;
1) Kontrak kerja atau Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh
PPK pada Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi dengan
KSM
2) Sebelum pembuatan Kontrak Kerja atau perjanjian kerjasama
oleh PPK pada Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi
maka KSM diwajibkan membuka rekening;
3) Pembukaan rekening untuk Program Sanimas dan TPS 3R
dilakukan oleh KSM. Buku Tabungan dibuat atas nama KSM
ditandatangani oleh 3 orang (Ketua KSM, Bendahara KSM dan
satu orang dari calon penerima manfaat);
1. Tahap I sebesar 70% dari total dana bisa diproses setelah
Rencana Kerja Masyarakat (RKM) terverifikasi
2. Tahap II sebesar 30% dari total Dana bisa diproses jika ;
a. Pencapaian progres fisik minimal 60%,
b. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahap I telah
diserahkan ke PPK pada Balai Prasarana Permukiman
Wilayah.
13 Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah
POTRET KEBERFUNGSIAN
PROGRAM IBM
SANITASI PERDESAAN
BERFUNGSI 100%2018 - 2019
Berfungsi Tidak Berfungsi
POTRET KEBERFUNGSIAN
PROGRAM IBM
SANIMAS
95.4 %2016 - 2019
Berfungsi Tidak Berfungsi
92,6%2011 - 2015
4,6
7,4
POTRET KEBERFUNGSIAN
PROGRAM IBM
TPS 3R
81.1 %2016 - 2019
Berfungsi Tidak Berfungsi
43,5%2011 - 2015
18.9 %
57,5 %
93% 90% 89% 93% 93% 96% 99% 99% 99%
29% 26%36%
46% 40%55%
80% 80% 81%100% 100%
0%
50%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sanimas TPS3R Sandes
2011 – 2014Tanpa advisory Pusat dan Monitoring sistem berbasis database.(Bangunan dan Sarana dibangun oleh kontraktor, asetdiserahterimakan kepada Pemerintah Daerah)
2015DenganAdvisory
Pusat
2016 – 2019Dengan Advisory Pusat danSistem Informasi Monitoring Kegiatan IBM, serta• Perjanjian kerja sama
• Peningkatan Kapasitas TFL, Pemda, KSM/KPP
Tahun 2011 –
2015 terdapat
1.441 dari
2.666 lokasi
yang tidak
memiliki data
keberfungsian
Jenis
Kegiatan
Total
Pemanf
aat
(KK)
Total (HOK)
Total
Tenaga
Kerja
(Jiwa)
SANIMAS 30,039 171,248,085 9,217
TPS 3R 161,904 43,916,533 3,366
SANITASI
PERDESAAN127,263 896,795 39,534
14 Indikator Kinerja Program (Outcome)
Program Padat Karya
SanitasiPerdesaanPadat Karya
Pagu DIPA: Rp287.000.000.000,-
Lokasi: 820 lokasi pada 82 kabupaten/kota di 19 provinsi
Sanimas Reguler
Pagu DIPA: Rp84.500.000.000,-
Lokasi: 169 lokasi pada 78 kab/kota di 26 provinsi
TPS 3RPagu DIPA: Rp59.796.780.000,-
Lokasi: 94 lokasi pada 61 kabupaten/kota di 24 provinsi
Citarum Harum
Pagu DIPA: Rp56.100.000.000,-
Lokasi: 113 lokasi pada 8 kab/kota di provinsi Jawa Barat
15 Program Padat Karya TA. 2020
2.5351.230
12.300855
690180
Perkiraan Jumlah Tenaga Terserap1
16982
8205746
12Target Lokasi
84,549,2
287,028,5
38,110,59678
Pagu DIPA (M)
Keterangan:1. Jumlah tenaga kerja per lokasi 15 orang.2. Rata-rata waktu kerja 3 bulan dengan 25 hari kerja dalam sebulan.3. Upah per orang per hari Rp100.000
190.12592.250
922.50064.125
51.75013.500
Jumlah HOK2
Keterangan:
Sanitasi
Perdesaan Padat
Karya
TPS 3R Reguler
Sanimas Reguler
TPS 3R Citarum
Sanimas Citarum
19.012.5009.225.000
92.250.0006.412.500
5.175.0001.350.000
Perkiraan Total Upah Tenaga Kerja (Rp Ribu)3
Unit Cost = 500.000.000
Unit Cost = 350.000.000Unit Cost = 600.000.000
Unit Cost = 500.000.000
TOTAL PAGU DIPA:
Rp487.396.780.000
TOTAL TARGET LOKASI:
1.186 Lokasi
TOTAL PERKIRAAN
TENAGA TERSERAP:
17.790 Orang
TOTAL HOK: 1.334.250
TOTAL PERKIRAAN TOTAL
UPAH TENAGA KERJA:
Rp132.076.350.000
TPS 3R KSPN
Unit Cost = 883.065.000Unit Cost = 600.000.000
16 Program Padat Karya TA. 2020
17 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Perdesaan Padat Karya TA. 2020
Jan '20 Feb '20 Mar '20 Apr '20 Mei '20 Jun '20 Jul '20 Ags '20 Sep '20 Okt '20 Nov '20 Des '20
1 Persiapan
a Rekrutmen TFL
b Peningkatan Kapasitas TFL Tahap 1 (e-Learning)
c Peningkatan Kapasitas TFL Tahap 2
d Mobilisasi TFL
e Mobilisasi Advisory
2 Perencanaan
a Sosialisasi
b Pembentukan KSM
c Pemetaan Sosial
d Penyusunan Longlist Calon Penerima Manfaat
e Pembentukan KPP
f Penyusunan RKM
g Kontrak Kerja (KSM-PPK)
3 Pelaksanaan
a Penyaluran Dana Tahap 1
b Pengelolaan Dana Tahap 1
c LPJ Dana Tahap 1
d Penyaluran Dana Tahap 2
e Pengelolaan Dana Tahap 2
f LPJ Dana Tahap 2
g Konstruksi
h Uji Coba Sistem
i Promosi PHBS
4 Serah Terima Sarana dan Prasarana
5 Pemanfaatan dan Pengelolaan
No Nama KegiatanWaktu (Bulan)
18 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sanimas Reguler dan TPS 3R TA. 2020
Okt '19 Nov '19 Des '19 Jan '20 Feb '20 Mar '20 Apr '20 Mei '20 Jun '20 Jul '20 Ags '20 Sep '20 Okt '20 Nov '20 Des '20
1 Persiapan
a Peminatan Program (Longlist)
b Sosialisasi/Desk IBM 2020
c Penetapan Lokasi
d Rekrutmen TFL
e Peningkatan Kapasitas TFL Tahap 1 (e-Learning)
f Peningkatan Kapasitas TFL Tahap 2
g Mobilisasi TFL
h Mobilisasi Advisory
2 Perencanaan
a Sosialisasi Sanimas Tingkat Kelurahan/Desa
b Promosi Sanitasi
c Rembuk Kelurahan 1 (Selotif)
d Rembuk Pembentukan KSM/KPP
e Penyusunan RKM
f Verifikasi RKM
g Pembukaan Rekening oleh KSM
h Kontrak Kerja (KSM-PPK)
3 Pelaksanaan
a Penyaluran Dana Tahap 1
b Pengelolaan Dana Tahap 1
c LPJ Dana Tahap 1
d Penyaluran Dana Tahap 2
e Pengelolaan Dana Tahap 2
f LPJ Dana Tahap 2
g Konstruksi
h Uji Coba Sistem
4 Serah Terima Sarana dan Prasarana
5 Pendampingan Pasca Konstruksi
Nama KegiatanNoWaktu (Bulan)
FotoKegiatan
Kegiatan : Comissioning Test
Desa Labuan Rano Kec. Tapalang Barat Kab.
Mamuju Prov Sulawesi Barat. Sanitasi Perdesaan
Padat Karya
Konstruksi Pembuatan Manhole
Kabupaten Majene Lokasi Sendana, Provinsi
Sulawesi Barat, Sanimas Reguler
FotoKegiatan
Sanimas Reguler Citarum Harum
Desa Cikahuripan Kab. Bandung Barat, Jawa Barat
Pelatihan Tukang dan Pekerja
Desa Mekarwangi Kec. Haurwangi Kab. Cianjur
Citarum Harum
FotoKegiatan
Sanimas Reguler
Pulau Moti, Kota Ternate
TPS 3R
Desa Maburai, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong
MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
Pembangunan sanitasi dilakukan dengan
berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana
pengembangan sistem sanitasi dalam StrategiSanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang
berkelanjutan sesuai dengan TujuanPembangunan Berkelanjutan (TPB), tujuan
dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bidang
sanitasi serta dukungan dalam pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah
Mendukung percepatan pembangunan sanitasimelalui peningkatan akses layanan sanitasi di
kabupaten/kota prioritas pengembangan
wilayah dalam RPJMN 2020-2024, program
percepatan penurunan kematian ibu dan
stunting, serta penanggulangan kemiskinan
akibat dampak COVID-19 secara nasional
Peningkatan akses layanan sanitasi dilakukanmelalui kegiatan Pengembangan dan
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat, serta
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Sampah
1 2
43
23 Arah Kebijakan Penyelenggaraan DAK Bidang Sanitasi
KONTRAKTUAL
SWAKELOLA
Kegiatan Kontraktual dilakukan oleh kontraktor dan dilakukanpengawasan oleh konsultan supervisi, antara lain:
• Pengadaan truk tinja.• Penambahan jaringan perpipaan dan SR untuk IPAL skala
perkotaan yang sudah mempunyai UPTD.• Kegiatan pada DAK Afirmasi dilaksanakan dengan Kontraktual
Pola Padat Karya. (Memaksimalkan pemanfaatan tenagakerja setempat; penyedia jasa dengan mandor, kepalatukang dan tukang; penyedia jasa mengumumkanpendaftaran calon pekerja dari masyarakat; serta jikamasyarakat tidak berminat bekerja, maka penyedia jasadapat merekrut tenaga kerja)
Kegiatan Swakelola dilaksanakan oleh masyarakat melaluiKelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mendapat
pendampingan dari Tenaga Fasilitator (TFL).• Semua menu kegiatan selain yang dikerjakan secara
kontraktual
IPAL Komunal Kota Dumai
24 Metode Penyelenggaraan DAK Bidang Sanitasi
SPALD Terpusat SPALD Setempat Sarpras Pengelolaan Sampah
Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 25 KK
Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)
Pembangunan TPS 3R
Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK
Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK
Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK minimal 25 KK
Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan
Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK
Penambahan pipa pengumpul dan SR
untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki idle capacity
25 Menu Kegiatan yang dilaksanakan dengan
Metode Swakelola Berbasis Masyarakat
KONTRAKTUAL
•Penetapan Lokasi•Pembentukan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
Penyusunan Dokumen perencanaan / DED oleh konsultan
Pelaksanaan konstruksi oleh oleh Penyedia Jasa / Kontraktor dengan memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja setempat
Kegiatan operasi dan pemeliharaan oleh OPD/UPT
SWAKELOLA
•Penetapan Lokasi•Penyiapan Tenaga Fasilitator•Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
yang di-SK-kan oleh
kepala dinas
•Pembentukan/Penguatan Kelembagaan Masyarakat•Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) oleh KSM•Pemilihan Prasarana & Sarana Sanitasi oleh KSM
Pelaksanaan konstruksi oleh masyarakat melalui KSM
Kegiatan operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat melalui KPP
PERSIAPAN PERENCANAAN KONSTRUKSI PASCA KONSTRUKSI
26 Mekanisme Pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi
Kriteria Umum
Kesiapan program investasi, yang dilihat dari
kepemilikan dokumen Strategi Sanitasi Kota
(SSK) dan Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM). Kegiatan DAK yang
diusulkan kabupaten/kota harus sudah masuk
dalam dokumen SSK dan diprioritaskan di
wilayah dalam zona 3 dan 4 baik untuk
kegiatan air limbah maupun persampahan.
Kriteria Khusus
a. Menu Pengembangan dan Pembangunan SPALD
Terpusat Skala Permukiman dan Rincian Menu
Pembangunan Tangki Septik Komunal dilaksanakan pada
kabupaten/kota yang mempunyai kawasan/kluster
permukiman dengan kepadatan >150 jiwa/Ha;
b. Menu Pengembangan dan Pembangunan SPALD
Terpusat Skala permukiman dengan atau tanpa
prasarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) terdiri dari Instalasi
Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) kota dan/atau
permukiman, jaringan pengumpul, dan SR;
c. Rincian menu pembangunan tangki septik komunal dan
tangki septik skala individual perdesaan terdiri dari tangki
septik, SR, jamban dan bilik toilet. Penambahan bilik toilet
dapat dilakukan dengan syarat posisi berada di dalam
rumah atau jarak maksimal 2 meter apabila berada di
luar rumah.
27 Kriteria Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi
Jan Feb Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov DesMar
TAHAP 1 (25% dari pagu alokasi)
TAHAP II (45% dari pagu alokasi)
TAHAP III (Selisih jumlah dana yang telah disalurkan s/d tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk
penyelesaian kegiatan)
paling cepat paling lambatpaling cepat paling cepat paling lambatpaling lambat
PMK No 130/PMK.07 Tahun 2019Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
*Note:▪ Tahap I paling lambat tanggal 21 Juli▪ Tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober▪ Tahap III paling lambat tanggal 15 Desember
*Dalam hal tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu bergeser pada hari kerja berikutnya
28 Tahapan Penyaluran DAK Fisik
29 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi TA. 2020
Nov '19 Des '19 Jan '20 Feb '20 Mar '20 Apr '20 Mei '20 Jun '20 Jul '20 Ags '20 Sep '20 Okt '20 Nov '20 Des '20
1 Persiapan
a Penyusunan Rencana Kegiatan
b Sosialisasi Tingkat Kab/Kota
c Peningkatan Kapasitas TFL
d Mobilisasi TFL
2 Perencanaan
a Sosialisasi Tingkat Kelurahan/Desa
b Pemetaan Sanitasi
c Pelaksanaan Selotif
d Rembuk Pembentukan KSM/KPP
e Penyusunan RKM
f Verifikasi RKM
g Pembukaan Rekening oleh KSM
h Kontrak Kerja (KSM-PPK)
3 Pelaksanaan
a Penyaluran Dana Tahap 1
b Penyaluran Dana Tahap 2
c Penyaluran Dana Tahap 3
d Konstruksi
e Uji Coba Sistem
4 Serah Terima Sarana dan Prasarana
5 Operasional dan Pemeliharaan
No Nama KegiatanWaktu (Bulan)
Tahap I
❑ Syarat:
• RK yang telah disetujui K/L
• Daftar Kontrak Kegiatan (memuat data
perkiraan jumlah tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan)• Surat Pernyataan Kesanggupan Daerah
untuk menyelesaikan kegiatan sampai
dengan akhir TA 2020
❑ Dokumen persyaratan paling lambat
disampaikan tanggal 31 Agustus 2020
❑ Dilaksanakan paling cepat bulan Juli dan
paling lambat minggu kedua bulan September
sebesar 50% pagu.
Tahap II
❑ Syarat:
• Laporan realisasi penyerapan dana paling sedikit
75% dan capaian output paling sedikit 50% sampai
dengan tahap I (memuat pemutakhiran jumlah
tenaga kerja yang digunakan sampai dengan
penyelesaian kegiatan• laporan nilai rencana kebutuhan dana untuk
penyelesaian kegiatan (NRPK)
• foto dengan titik koordinat
❑ Dokumen persyaratan paling lambat disampaikan
tanggal 7 Desember 2020
❑ Dilaksanakan paling cepat minggu ketiga bulan
September dan paling lambat bulan Desembersebesar selisih antara jumlah dana salur sampai
tahap I dengan NRPK
30 Tahapan Penyaluran DAK Fisik dalam
Pengelolaan Dana Cadangan TA. 2020
PMK No 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Cadangan DAK Fisik TA 2020
Penyaluran Cadangan DAK dilakukan per jenis dalam 2 tahap (Tahap I 50%; Tahap II 50%)
KPP sudahtidak aktifKELEMBAGAAN
SOP tidak dijalankanTEKNIS
Kurangnya dukungan pengaturan pengelolaan SanimasPENGATURAN
Rendahnya penerapan PHBS ditingkat masyarakat
PERAN SERTAMASYRAKAT
Kurang berjalan iuran rutin masyarakatPEMBIAYAAN
Pendampingan paska konstruksi
TEKNIS
Mendorong Pemda membuat pengaturan dan kelembagaan yang mendukung kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat
REGULASI/PENGATURAN
- Sosialisasi secara berkelanjutan tentang pembayaran iuran- Rencana pengembangan usaha/business plan- Menggali potensi CSR
PEMBIAYAAN
- Peningkatan Kapasitas KPP (Kelompok Pengguna Pemelihara)- Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
KELEMBAGAAN
Sosialisasi mengenai penerapan PHBS
PERAN SERTA MASYARAKAT
31 Isu Pelaksanaan Kegiatan dan Strategi Penanganan
Program Padat Karya
FotoKegiatan
IPAL Komunal
Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong
IPAL Komunal
Kab. Bone Bolango
FotoKegiatan
IPAL Komunal
Desa Dauh Peken, Kab. Tabanan IPAL Komunal Kombinasi MCK
FotoKegiatan
Rapat Koordinasi Pelatihan TFL, KSM, KPP
Kab. Pekalongan
Rapat Koordinasi Pelatihan TFL, KSM, KPP
Kab. Berau
MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19
36 Mekanisme Pelaksanaan Program Padat Karya
dalam rangka Pencegahan COVID-19
PembentukanSatgas COVID-19
SosialisasiPembentukan
KSMPemetaan
Pembentukan KPPPelaksanaanInfrastruktur
Pembuatan RKM
Terdiri dari PPK dan KSM
dalam rangka pengendalian
penyebaran, penanganan
dampak dan memudahkan
koordinasi pelaporan terkait
COVID-19
• Koordinasi dengan kepala
desa/lurah dan tenaga
sanitarian/Kesehatan
Lingkungan setempat
• Pembatasan jumlah
peserta pertemuan
• Memaksimalkan
penggunaan sosial media
• Memprioritaskan organisasi
atau kelompok
masyarakat yang sudah
ada/pernah mengelola
BLM
• Rembug warga digantikan
dengan pembagian
formulir kepada setiap
rumah
• Membentuk tim seleksi
kampung sendiri (SKS)
• Kepala desa dan KSM
menjadi bagian SKS
• Menyiapkan data dari
kantor desa dan data
kesehatan dari puskesmas
• TFL menyusun ringkasan
peta kampung
• Melakukan pembagian
formulir kepada setiap
rumah
• Dilakukan bersamaan
dengan pembentukan
KSM
• TFL dan KSM terlebih
dahulu menyiapkan
rencana penyusunan RKM,
tatap muka dilakukan
sesuai protokol kesehatan
• TFL disarankan tinggal di
lokasi dampingan untuk
mengurangi perjalanan
Menerapkan mekanisme
penerapan SOP
pencegahan COVID-19
pada setiap tahap
pelaksanaan konstruksi
Sumber : Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Pelaksanaan Kegiatan IBM Bidang PLP yang mengacu pada Instruksi Menteri PUPR No. 2/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-
19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
terima kasih
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Sanitasi