peningkatan pad dan percapita income melalui...
TRANSCRIPT
Peningkatan PAD dan Percapita Income Melalui Program Padat karya dan Investasi BUMD
Satia Nur Maharani
Latar Belakang Indonesia merupakan Negara dengan wilayah yang luas serta kondisi perekonomian yang berbeda antar masing - masing daerah. Menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengaturperekonomiannya sendiri. Ketentuan pemerintah daerah sebagai pemfasilitator pembangunan di daerah berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan daerah. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang - Undang No. 28, Tahun 2009: 1)
BABI
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Indonesia merupakan Negara dengan wilayah yang luas serta
kondisi perekonomian yang berbeda antar masing - masing daerah.
Menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah memberikan otonomi
pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur
perekonomiannya sendiri. Ketentuan pemerintah daerah sebagai
pemfasilitator pembangunan di daerah berusaha menghimpun dana
sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan pembangunan, khususnya
pembangunan daerah. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah
penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan
terselenggaranya otonomi daerah. Daerah Otonom merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang - Undang No. 28,
Tahun 2009: 1).
Pada hakekatnya dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor
32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor
33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat