pelaksanaan fungsi legislasi dpr ri oleh: dra. … · lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan...
TRANSCRIPT
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI 25-27 April 2011 111/24/2011
PELAKSANAAN FUNGSI
LEGISLASI DPR RI
OLEH:
DRA. HJ. IDA FAUZIYAHWAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI
MATERI ORIENTASI TENAGA AHLI DPR RI
25-27 APRIL 2011
FUNGSI LEGISLASI/PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG
PEMBUATAN UNDANG-UNDANG PADA
DASARNYA DIMULAI DARI PERENCANAAN,
PERSIAPAN, TEKNIK PENYUSUNAN,
PERUMUSAN, PEMBAHASAN, PENGESAHAN,
PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN.
(PSL. 1 ANGKA 1 UU NO. 10 TAHUN 2004)
211/24/2011
PERUBAHAN RUMUSAN DALAM RUU PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN ADALAH PROSES PEMBUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
MENCAKUP TAHAPAN PERENCANAAN,
PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENGESAHAN ATAU
PENETAPAN, DAN PENGUNDANGAN.
311/24/2011
DASAR HUKUM FUNGSI
LEGISLASI/PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
1. UUD 1945:
PASAL 1: NEGARA KESATUAN BERBENTUK REPUBLIK INDONESIA(BUKAN NEGARA FEDERAL).
PASAL 1 AYAT (3): NEGARA HUKUM (BUKAN NEGARA KEKUASAAN)
PASAL 5: (1) DAN (2) KEWENANGAN PRESIDEN MENGAJUKAN RUUDAN MEMBUAT PERATURAN PEMERINTAH.
PASAL 20: DPR PEMEGANG KEKUASAAN PEMBENTUKAN DANPEMBAHASANNYA
PASAL 20A (1) DPR MEMILIKI FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN
PENGAWASAN.
PASAL 21: ANGGOTA DPR BERHAK MENGAJUKAN USUL RUU
PASAL 22 PERPU.
PASAL 22A : KETENTUAN LEBIH LANJUT PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ( DASAR PEMBENTUKAN UU NO.10/2004 TTG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
LANJUTAN DASAR HUKUM
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
1. UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
2. UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2009.
3. UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004.
4. PERATURAN TATA TERTIB DPR RI.
511/24/2011
PERENCANAAN:
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
• PROGRAM LEGISLASI NASIONAL: INSTRUMEN
PERENCANAAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
SECARA TERPADU DAN SISTEMIK.
• PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROLEGNAS
ANTARA DPR DAN PEMERINTAH
DIKOORDINASIKAN OLEH BADAN LEGISLASI DPR
RI.
• PENYUSUNAN PROLEGNAS DI LINGKUNGAN DPR
DIKOORDINASIKAN OLEH BADAN LEGISLASI
611/24/2011
PENYUSUNAN PROLEGNAS OLEH
BADAN LEGISLASI 1. DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN USULAN DARI FRAKSI,
KOMISI, DPD, DAN/ATAU MASYARAKAT.
2. BALEG MEMINTA USULAN DARI FRAKSI, KOMISI, ATAU DPD PALING
LAMBAT 1 (SATU) MASA SIDANG SEBELUM DILAKUKAN
PENYUSUNAN PROLEGNAS.
3. USULAN DARI FRAKSI, KOMISI, ATAU DPD PALING LAMBAT 20 (DUA
PULUH) HARI KERJA DALAM MASA SIDANG SEBELUM DILAKUKAN
PENYUSUNAN PROLEGNAS.
4. USULAN DARI FRAKSI ATAU KOMISI DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN
FRAKSI ATAU PIMPINAN KOMISI KEPADA PIMPINAN BADAN
LEGISLASI.
5. USULAN DARI DPD DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPD KEPADA
PIMPINAN DPR DAN OLEH PIMPINAN DPR DISAMPAIKAN KEPADA
BADAN LEGISLASI.
6. USULAN DARI MASYARAKAT DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN
BALEGA
711/24/2011
FORMAT USULAN PROLEGNAS
DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS DENGAN MENYEBUTKAN JUDUL RUU
DISERTAI DENGAN ALASAN YANG MEMUAT:
A.URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN.
B.SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN.
C.POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR.
D.JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN.
MASUKAN 2 PROLEGNAS DIINVENTARISASI OLEH SEKRETARIAT
SEBAGAI BAHAN RAPAT KOORDINASI BALEG DENGAN MENTERI YANG
TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA DI BIDANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
DALAM PENYUSUNAN PROLEGNAS BALEG DAPAT MENGUNDANG
PIMPINAN FRAKSI, PIMPINAN KOMISI, PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN
DPD YANG KHUSUS MENANGANI BIDANG LEGISLASI, DAN/ATAU
MASYARAKAT.
811/24/2011
PROLEGNAS
• PROLEGNAS JANGKA PANJANG 20
(DUA) PULUH TAHUN.
• PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 5
(LIMA) TAHUN.
• PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN.
911/24/2011
KRITERIA PENETAPAN
PROLEGNAS• PERINTAH UUD 1945.
• PERINTAH KETETAPAN MPR.
• PERINTAH UNDANG-UNDANG LAINNYA.
• DOKUMEN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL.
• DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
NASIONAL.
• DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH.
• RENCANA KERJA PEMERINTAH.
• MENGKOMODASI SECARA LANGSUNG ASPIRASI
MASYARAKAT.
Materi Orientasi Tenaga Ahli DPR, 25-27 April 2011 1011/24/2011
PENYUSUNAN PROLEGNAS
TAHUNAN
• MEMPERHATIKAN PELAKSANAAN
PROLEGNAS TAHUN SEBELUMNYA.
• KETERSEDIAAN/TERSUSUNNYA
NASKAH RANCANGAN UNDANG-
UNDANG; DAN/ATAU
• TERSUSUNNYA NASKAH AKADEMIK.
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI, 24-27 April 2011 1111/24/2011
PENETAPAN PROLEGNAS
HASIL PEMBAHASAN BALEG DENGAN
MENTERI YANG TUGAS DAN
TANGGUNGJAWABNYA DI BIDANG
PERUNDANG-UNDANGAN
DILAPORKAN OLEH BALEG DALAM
RAPAT PARIPURNA UNTUK
DITETAPKAN DENGAN KEPTUSAN DPR
RI
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI , 25-27 April 2011 1211/24/2011
PROLEGNAS 2010
PROLEGNAS 2010: 70 RUU
* 36 RUU DARI DPR
* 34 RUU DARI PEMERINTAH
PENCAPAIAN:
* 8 RUU DISAHKAN.
* 21 RUU DITERUSKAN PEMBAHASANNYA
PADA TAHUN 2011
* 41 RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN.
* 8 RUU DISAHKAN DARI KUMULATIF
TERBUKA.
1311/24/2011
PROLEGNAS 2011
• PROLEGNAS 2011: 70 RUU
* 37 RUU DARI DPR
* 33 RUU DARI PEMERINTAH.
PENCAPAIAN HINGGA SAAT INI:
• 4 RUU TELAH DISAHKAN.
• 21 RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN.
• 2 RUU BARU SELESAI DIHARMONISASI
1411/24/2011
PENYEBARLUASAN
PROLEGNASDILAKUKAN OLEH:
1. BADAN LEGISKASI KEPADA ANGGOTA, FRKASI,
KOMISI, DAN MASYARAKAT.
2. PIMPINAN DPR RI KEPADA DPD.
3. MENTERI YANG TUGAS DAN
TANGGUNGJAWABNYA DI BIDANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEPADA INSTANSI
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT.
PENYEBARLUASAN PROLEGNAS KEPADA
MASYARAKAT DILAKUKAN MELALUI MEDIA CETAK,
MEDIA ELEKTRONIK, DAN/ATAU MEDIA LAINNYA.
1511/24/2011
PENGAJUAN RUU DI LUAR
PROLEGNAS
DAPAT DIAJUKAN RUU DI LUAR
PROLEGNAS DENGAN KETENTUAN HARUS
DISERTAI DENGAN KONSEPSI
PENGATURAN YANG MEMUAT URGENSI
DAN TUJUAN PENYUSUNAN, SASARAN
YANG INGIN DIWUJUDKAN, POKOK PIKIRAN,
LINGKUP, ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR
DAN JANGKAUAN SERTA ARAH
PENGATURAN.
1611/24/2011
RUU YANG DIAJUKAN DI LUAR
PROLEGNAS MELIPUTI
1. RUU MERATIFIKASI KONVENSI ATAU PERJANJIAN
INTERNASIONAL.
2. MENGISI KEKOSONGAN HUKUM AKIBAT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI.
3. MENGATASI KEADAAN LUAR BIASA, KEADAAN KONFLIK,
ATAU BENCANA ALAM; ATAU
4. KEADAAN TERTENTU LAINNYA YANG MEMASTIKAN ADANYA
URGENSI NASIONAL ATAS SUATU RUU YANG DAPAT
DISEPAKATI OLEH BALEG DAN MENTERI YANG TUGAS DAN
TANGGUNGJAWABNYA DI BIDANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
1711/24/2011
PENGAJUAN RUU
• DAPAT DIAJUKAN OLEH ANGGOTA, KOMISI,
GABUNGAN KOMISI, ATAU BADAN LEGISLASI.
• RUU YANG DIAJUKAN OLEH ANGGOTA DAPAT
DIAJUKAN OLEH SEORANG ANGGOTA ATAU LEBIH,
DIDUKUNG OLEH ANGGOTA LAIN DENGAN
MEMBUBUHKAN TANDATANGAN.
• RUU YANG DIAJUKAN OLEH KOMISI, GABUNGAN
KOMISI, ATAU BADAN LEGISLASI, DITETAPKAN
TERLEBIH DAHULU DALAM RAPAT KOMISI, RAPAT
GABUNGAN KOMISI, ATAU RAPAT BADAN
LEGISLASI
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI , 25-27 April 2011., 1811/24/2011
PENARIKAN KEMBALI RUU
• PENARIKAN KEMBALI RUU USUL ANGGOTA
DAPAT DILAKUKAN SEBELUM DITETAPKAN
MENJADI RUU USUL INISIATIF DPR.
• RUU YANG SEDANG DIBAHAS PADA
PEMBICARAAN TINGKAT I HANYA DAPAT
DITARIK KEMBALI BERDASARKAN
PERSETUJUAN BERSAMA DPR DAN
PRESIDEN.
1911/24/2011
PENGAJUAN RUU DIDAHULUI DENGAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK (KETENTUAN
TATIB DPR RI SEKARANG).
BAB I: PENDAHULUAN ( LATAR BELAKANG,
IDENTIFIKASI MASALAH, TUJUAN DAN KEGUANAAN,
METODE PENELITIAN).
BAB II: ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM
PENYUSUNAN NORMA.
BAB III: MATERI MUATAN RUU DAN KETERKAITANNYA
DENGAN HUKUM POSITIF,
BAB IV: PENUTUP
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI, 25-27 April 2011 2011/24/2011
SISTEMATIKA NA DALAM RUU PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• Judul.
• Bab I: Pendahuluan ( Latar Belakang, identifikasi
masalah, tujuan dan kegunaan, dan metode penelitian).
• Bab II: Kajian Teoritis dan empirik tentang substansi
RUU.
• Bab III: Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan
tentang substansi yang akan diatur.
• Bab IV: Argumentasi Filosofis, Sosiologis, Yuridis
pembentukan Undang_undang tersebut.,
• Bab V: Materi Muatan RUU.
• Bab VI: Penutup
2111/24/2011
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU
UNTUK MENCIPTAKAN SUATU SISTEM HUKUM
NASIONAL DIPERLUKAN
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU MELIPUTI
ASPEK TEKNIS PERANCANGAN,
SUBSTANSI, DAN ASAS-ASAS
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN.
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI , 25-27 April 2011 2211/24/2011
PELAKSANAAN HARMONISASI, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI
• DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 10 HARI DALAM
MASA SIDANG SEJAK RUU DITERIMA OELH BADAN
LEGISLASI.
• DALAM HAL DITEMUKAN PERMASALAHAN, BADAN
LEGISLASI MEMBAHAS BERSAMA DENGAN
PENGUSUL.
• DALAM HAL PERLUNYA PERUMUSAN ULANG,
DIRUMUSKAN BERSAMA OLEH PENGUSUL DENGAN
BADAN LEGISLASI
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI, 25-27 April 2011 2311/24/2011
PENETAPAN RUU USUL INISIATIF DPR
• RUU YANG DIAJUKAN ANGGOTA, KOMISI,
GABUNGAN KOMISI, BALEG DIPUTUSKAN DALAM
RAPAT PARIPURNA SETELAH TERLEBIH DAHULU
FRAKSI MEMBERIKAN PENDAPATNYA.
• KEPUTUSAN PARIPURNA DAPAT BERUPA:
A. PERSETUJUAN (DAPAT DITERUSKAN KEPADA
PRESIDEN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
BERSAMA)
B. PERSETUJUAN DENGAN PERUBAHAN (PERLU
PEYEMPURNAAN).
C. PENOLAKAN (PROSES SELESAI)
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI, 25-27 April 2011 2411/24/2011
PENYEMPURNAAN RUU
BAMUS MENUGASKAN KOMISI, GABUNGAN KOMISI, BADAN
LEGISLASI, ATAU PANITIA KHUSUS.
DALAM HAL MATERI MUATAN RUU TERMASUK DALAM RUANG
LINGKUP SATU KOMISI DITUGASKAN KEPADA KOMISI.DALAM
HAL MATERI MUATAN RUU MENCAKUP RUANG LINGKUP 2
(DUA) KOMISI DITUGASKAN KEPADA GABUNGAN KOMISI,
DALAM HAL MATERI MUATAN TERMASUK DALAM RUANG
LINGKUP 2 (DUA) KOMISI PENYEMPURNAAN DITUGASKAN
KEPADA BADAN LEGISLASI ATAU PANITIA KHUSUS.
KOMISI, GABUNGAN KOMISI, BADAN LEGISLASI, DAN PANITIA
KHUSUS MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYEMPURNAAN RUU
KEPADA PIMPINAN DPR UNTUK SELANJUTKAN DISAMPAIKAN
KEPADA PRESIDEN.
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI , 25-27 April 2011 2511/24/2011
RUU DARI DPD
• DIAJUKAN BERDASARKAN PROLEGNAS PRIORITAS
TAHUNAN.
• DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS OLEH PIMPINAN DPD
KEPADA PIMPINAN DPRD DISERTAI PENJELASAN ATAU
KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK.
• RUU DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPR KEPADA BALEG
UNTUK DILAKUKAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEP.
• BALEG DAPAT MENGUNDANG ALAT KELENGKAPAN DPD
YANG TUGASNYA DI BIDANG LEGISLASI.
• BALEG MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL HARMONISASI,
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEP KEPADA
PIMPINAN DPR UNTUK SELANJUTNYA DIUMUMKAN DALAM
RAPAT PARIPURNA
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI , 25-27 April 2011 2611/24/2011
KEPUTUSAN DPR ATAS RUU
USUL RUU DPDA. PERSETUJUAN: BERARTI LANGSUNG MENJADI RUU DPR DAN
DIAJUKAN KEPADA PRESIDEN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
BERSAMA.
B. PERSETUJUAN DENGAN PENGUBAHAN: DPR MENUGAKAN KOMISI,
GABUNGAN KOMISI, BADAN LEGISLASI, ATAU PANSUS UNTUK
MELAKUKAN PENYEMPURNAAN.
SETELAH DISEMPURNAKAN DIAJUKAN KEPADA PRESIDEN UNTUK
PEMBAHASAN BERSAMA DAN KEPADA DPD UNTUK MENUNJUK
ALAT KELENGKAPAN DPD YANG AKAN IKUT MEMBAHAS RUU
TERSEBUT. APABILA DALAM WAKTU 60 HARI DPD BELUM
MENUNJUK ALAT KELENGKAPAN DPD YANG IKUT MEMBAHAS,
PEMBAHASAN RUU TETAP DILAKSANAKAN.
C. PENOLAKAN: PROSES SELESAI.
Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI, 25-27 April 2011 2711/24/2011
PEMBAHASAN RUU
• DILAKUKAN MELALUI 2 (DUA)
TINGKAT PEMBICARAAN.
• TINGKAT I: DALAM RAPAT KOMISI,
RAPAT GABUNGAN KOMISI, RAPAT
BADAN LEGISLASI, RAPAT PANITIA
KHUSUS, RAPAT BADAN ANGGARAN
BERSAMA DENGAN MENTERI YANG
MEWAKILI PRESIDEN.
• TINGKAT II: DALAM RAPAT PARIPURNA
2811/24/2011
AGENDA PEMBAHASAN RUU
• TINGKAT I: PENGANTAR MUSYWARAH.
PEMBAHASAN DAFTAR
INVENTARISASI MASALAH
(DIM).
PENYAMPAIAN PENDAPAT
MINI SEBAGAI SIKAP
AKHIR; DAN PEGAMBILAN
KEPUTUSAN.
2911/24/2011
PELAKSANAAN PEMBICARAAN
TINGKAT I
• RAPAT KERJA
• RAPAT PANITIA KERJA (PANJA).
• RAPAT TIM PERUMUS/TIM KECIL;
DAN/ATAU;
• RAPAT TIM SINKRONISASI.
3011/24/2011
AGENDA PEMBICARAAN TINGKAT II
A. PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI PROSES,
PENDAPAT MINI FRAKSI, PENDAPAT MINI DPD,
DAN HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I.
B. PERNYATAAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN
DARI TIAP-TIAP FRAKSI DAN ANGGOTA SECARA
LISAN YANG DIMINTA OLEH PIMPINAN RAPAT
PARIPURNA; DAN
C. PENDAPAT AKHIR PRESIDEN YANG
DISAMNPAIKAN OLEH MENTERI YANG
MEWAKILINYA.
3111/24/2011
TUGAS DAN FUNGSI BADAN LEGISLASI
DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
BADAN LEGISLASI MERUPAKAN ALAT KELENGKAPAN
DPR YANG BERSIFAT TETAP DENGAN TUGAS:
1. MENYUSUN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL.
2. MENGOORDINASI PENYUSUNAN PROLEGNAS
ANTARA DPR DAN PEMERINTAH.
3. MENYIAPKAN RUU USUL DPR BERDASARKAN
PRIORITAS YANG TELAH DITETAPKAN.
4. MELAKUKAN PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEP RUU.
3211/24/2011
Lanjutan tugas Baleg DPR RI
5. MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TERHADAP RUU
YANG DIAJUKAN OLEH ANGGOTA, KOMISI,
GABUNGAN KOMISI, ATAU DPD SEBELUM RUU
TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DPR.
6. MELAKUKAN PEMBAHASAN, PENGUBAHAN,
DAN/ATAU PENYEMPURNAAN RUU YANG SECARA
KHUSUS DITUGASKAN OLEH BADAN
MUSYAWARAH.
7. MENGIKUTI PERKEMBANGAN DAN MELAKUKAN
EVALUASI TERHADAP PEMBAHASAN MATERI
MUATAN RUU MELALUI KOORDINASI DENGAN
KOMISI DAN/ATAU PANITIA KHUSUS.
3311/24/2011
LANJUTAN TUGAS BALEG DPR RI
8. MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA
PIMPINAN DPR ATAS RUU USUL DPD.
9. MEMBUAT LAPORAN KERJA DAN
INVENTARISASI MASALAH BIDANG
PERUNDANG-UNDANGAN PADA AKHIR
MASA KEANGGOTAAN DPR UNTUK
DIGUNAKAN OLEH BADAN LEGISLASI PADA
MASA KEANGGOTAAN BERIKUTNYA.
3411/24/2011
WEWENANG BADAN LEGISLASI
• MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA PADA MASA RESES ATAU
MASA KERJA
• MENGADAKAN RAPAT KOORDINASI DAENGAN KOMISI
DAN/ATAU PANIITIA KHUSUS YANG MENDAPAT PENUGASAN
MEMBAHAS SUATU RUU
• MELAKUKAN INVENTARISASI DAN EVALUASI DENGAN
MEMPERTIMBANGKAN PELAKSANAAN:
* PROLEGNAS SATU MASA KEANGGOTAAN.
* RUU PRIORITAS TAHUNAN,
* PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RUU DALAM MASA
KEANGGOTAAN.
* JUMLAH RUU YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN.
* MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
2009 3511/24/2011
PENTINGNYA DUKUNGAN KEAHLIAN BAGI
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
1. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MERUPAKAN PROSES
POLITIK, NAMUN UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN
TUGAS DEWAN SANGAT DIPERLUKAN DUKUNGAN DARI
TENAGA AHLI BAIK PERANCANG UNDANG-UNDANG
MAUPUN MAUPUN AHLI DALAM BIDANG TERTENTU UNTUK
MEMPERKUAT SUBSTANSI DARI SETIAP RUU YANG SEDANG
DIBAHAS.
2. DUKUNGAN KEAHLIAN INI DIPERLUKAN MULAI DARI PROSES
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL,
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK, PENYUSUNAN DRAFT
RUU, SAMPAI PADA PENDAMPINGAN DALAM PEMBAHASAN
RUU DENGAN PEMERINTAH
3611/24/2011
LANJUTAN DUKUNGAN KEAHLIAN BIDANG
LEGISLASI
• Dalam Kunjungan Kerja kami ke Kongres
Amerika Serikat dukungan keahlian di
bidang legislasi didukung oleh dua institusi
di Kongress Amerika Serikat, yaitu:
1. Office of Legislative Councel
2. CRS ( Congressional Research
Service).
3711/24/2011
KELEMBAGAAN DUKUNGAN KEAHLIAN DI
BIDANG LEGISLASI
OFFICE OF LEGISLATIVE COUNCEL TERDIRI DARI
PARA AHLI HUKUM DAN PERANCANGAN UNDANG-
UNDANG YANG SECARA PERMANEN BEKERJA DI
KONGRESS AMERIKA SERIKAT. MEREKA ADALAH
AHLI-AHLI HUKUM YANG BAHKAN SUDAH MEMILIKI
IJIN SEBAGAI PENGACARA, TENAGA-TENAGA
TETAP YANG SUDAH BEKERJA LEBIH DARI 20 (DUA
PULUH) TAHUN.
CRS: MENYEDIAKAN INFORMASI DAN DATA DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RUU. MEREKA JUGA
ADALAH PARA PENELITIAN YANG BERGELAR
DOKTOR DAN SUDAH BERPENGALAMAN
BERKERJA DI CONGRESS AMERIKA SERIKAT
BELASAN TAHUN.3811/24/2011
DUKUNGAN KEAHLIA BADAN LEGISLASI SAAT INI
1. TERDAPAT 20 (DUA PULUH) TERISI 18 TENAGA
AHLI BADAN LEGISLASI.
2. TERDAPAT 12 (DUA BELAS) PENELITI DARI P3DI
SETJEN DPR RI.
3. TERDAPAT 5 ( PERANCANG UNDANG-UNDANG)
DARI SETJEN DPR.
4. TENAGA AHLI KOMISI.
5. TENAGA AHLI ANGGOTA DAN FRAKSI.
3911/24/2011
PENUTUP: FORMAT DUKUNGAN KEAHLIAN
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI KE DEPAN
• MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DUKUNGAN KEAHLIAN SESUAI
DENGAN AMANAT UU NO. 27/2009 YAITU SUATU BADAN
FUNGSIONAL DAN PERATURAN TATA TERTIB DPR RI.(PSL 113
TATIB DPR RI).
• PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA AHLI/PENDUKUNG YANG
TERDIRI DARI PARA AHLI HUKUM DAN AHLI BIDANG LAINNYA
.
• TUJUAN PENGUATAN DUKUNGAN KEAHLIAN ADALAH
TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG SESUAI DENGAN
AGENDAPROGRAM LEGILASI YANG SUDAH DITETAPKAN
SERTA MENGHASILKAN UNDANG-UNDANG YANG
BERKUALITAS, RESPONSIF, SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN.
4011/24/2011
11/24/2011 41
PENGAJUAN RUU DPR
11/24/2011 Program Orientasi Calon Anggota DPR RI Terpilih 2009-2014, 5-10 Agustus 2009 42