pekerjaan direktorat
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SOP'UPM/DJBM.133
Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 September 2017
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
Nomor Salinan Status Dokumen
AS LI
NlP. : 19580125{ 986031001
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isidokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum dan Perumahan
NomorDokumen :SOP/UP]v|/DJBM-133 Tanggal Berlaku : 01 September 2017
Nomor Revisi : 00 Halaman : 1 dariS
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis yang
jelas dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
menggunakan E-Monitoring dan SiPP Terpadu.
2. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup prosedur ini diberlakukan pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Jalan menggunakan E-Monitoring dan SIPP Terpadu da Lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Marga.
3. REFERENSI
3.1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah.
3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M 12009, tentang Sistem
Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M 12011, tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14IPRT/M 12011, tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan
Pemerintah dan dilaksanakan Sendiri.
3.5 Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
3.6 Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
lnstansi Pemerintah.
3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1S/PRT/M12015,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
3.8 Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Atas
!mplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
3.9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2OIPRT/M12016,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan
umum dan Perumahan Rakyat.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Maroa, Kementerian Umum dan Perumahan
SALINAN
Nomor Dokumen : SOP/UPII/DJBM-133 Tanggal Berlaku : 01 September 20'17
Nomor Revisi : 00 Hataman : 2 dariS
4. DEFINISI
4.1. Akuntabilitas Kinerja
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintahan yang disusun se@ra periodik.
(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)
4.2. E-Monitoring
Pemantauan proses penyelenggaraan jalan serta pelaksanaan program
kerja/kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai
pengembangan dan terobosan dari sistem monitoring manual yang telah digunakan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4.3. Hasil (Outcome)
Segala sesuatu yang menc,erminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan
dalam suatu program.
(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)
4.4. lndikator Kinerja
Ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah
direncanakan.
(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)
4.5. lndikator Kinerja Kegiatan
Ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan
I ndikator Kinerja Program.
(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)
4.6. lndikator Kinerja Program
Ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi suatu Kementerian Negara/Lembaga dan pemerintah daerah yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja/SKPD.
(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)
4.7. lndikator Kinerja Utama
Ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil
berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Maroa, Kementerian Umum dan Perumahan
SALINAN
NomorDokumen :SOP/UPIIrUDJBM-133 Tangsal Berlaku : 01 September 2017
Nomor Revisi : 00 Halaman : 3 dariS
4.8. Kegiatan
Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada
Kementerian Negara/Lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)
4.9. Keluaran (Output)
Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)
4.10. Kinerja
Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)
4.11. Laporan Kinerja
lkthisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBN/APBD).
(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)
4.12. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi menyangkut
pemahaman dan penerapan proses dan atau hasil kegiatan yang telah dihasilkan dan
disampaikan kepada pemangku kepentingan.
4.13. Program
Penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga atau SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian
negara/lembaga atau SKPD.
(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)
4.14. Rencana Kerja dan Anggaran
Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu
Kementerian Negara/Lembaga/SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isidokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marua, Kementerian Umum dan Perumahan
SALINAN
NomorDokumen :SOP/UP[II/DJBM-133 Tanqgal Berlaku : 01 September 2017
Nomor Revisi : 00 Halaman :4 dari 8
Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) dan Rencana
Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam
satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)
4.15. SiPP Terpadu
Aplikasi Sistem Pemantauan Proyek Terpadu Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4.16. Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP)
Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintahan.
(Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014)
KETENTUAN UMUM
5.1 . Kegiatan yang berkaitan dengan Pemantauan dan Evaluasi menggunakan E-
monitoring dan SiPP Terpadu, dapat menggunakan Prosedur ini sebagai rujukan
pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasinya.
5.2. Seluruh Satuan Kerja berkewajiban memasukkan (input), melakukan pemutakhiran
(update) dan mengunggah (upload) data e-monitoring dan SaPP Terpadu secara rutin
(setiap hari) dibawah tanggung jawab Balai masing - masing (Bidang Perencanaan
dan Pemantauan untuk BBPJN dan Seksi Perencanaan dan Pemantauan untuk
BPJN).
Data yang perlu dimasukkan (inpuf) oleh Satker antara lain:
a. informasi satuan kerja;
b. informasi dokumen dipa;
informasi paket dan subpaket pekerjaan;
informasi proses pelelangan ;
informasi paket kontraktual;
rencana keuangan dan fisik paket;
informasi paket long segmen;
progres fisik dan tenaga kerja;
informasi penerbitan spm;
informasi permasalahan paket;
informasi prognosis;
l. informasi status paket pekerjaan;
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian Umum dan Perumahan
SALINAN
NomorDokumen :SOP/UPITTUDJBM-133 Tanggal Berlaku : 01 September 2017Nomor Revisi : 00 Halaman :5dari8
m. informasi data teknis kebinamargaan; dan
n. data Iain yang diperlukan.
5.3. Direktorat PJJ melalui Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi melakukan validasi
dan memeriksa kelengkapan data e-monitoring dan SiPP Terpadu yang telah diinputl
diupdate dan diupload oleh Satker.
Validasi yang dilakukan mencakup:
a. pengecekan apakah satker sudah melakukan upload data ke aplikasi e-
monitoring dan SaPP Terpadu;
b. kesesuaian data emonitoring dan SiPP Terpadu (mencakup reatisasi
keuangan dan realisasi fisik);
c. permasalahan; dan
d. kelenggapan data, mencakup:
1) melakukan pengecekan Kontrak Belum Ada Sub Paket;
2) melakukan pengecekan Paket Belum kontrak Sudah Mengisi Rencana;
3) melakukan pengecekan Verifikasi Pagu dan Rencana;
4) melakukan pengecekan Verifikasi SiPP SA!;
5) melakukan pengecekan Verifikasi Pagu;
6) melakukan pengecekan Realisasi Per MAK Yang Tidak Ada Alokasi
MAK;
7) melakukan pengecekan Verifikasi Pagu item
5.4. Seluruh Direktorat (Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan
Daerah, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jembatan, Direktorat
Preservasi Jalan, dan Direktorat Pembangunan Jalan) melaksanakan pemantauan
terhadap data e-monitoring dan SaPP Terpadu yang telah diinputl diupdate dan
diupload oleh Satker.
Setditjen melaksanakan pemantauan terhadap data e-monitoring dan SiPP Terpadu
yang telah diinpuA diupdate dan diupload oleh Satker Manajemen Kebinamargaan,
Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat, dan Satker Unit
Pengembangan Kapasitas Tenaga Kebinamargaan (UPKTK).
Pemantauan yang dilaksanakan oleh Setditjen dan seluruh Direktorat Kompetensi
meliputi:
a. pengecekan apakah satker sudah melakukan upload data ke aplikasi e-
monitoring dan SiPP Terpadu;
b. kesesuaian data emonitoring dan SiPP Terpadu (mencakup realisasi
keuangan dan realisasi fisik);
c. kelenggapan data, mencakup:
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dariDirektorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum dan Perumahan
SALINAN
NomorDokumen :SOP/UP]v|/DJBM-133 Tanooal Berlaku : 01 September 2017
Nomor Revisi : 00 Halaman : 6 dari8
1) melakukan pengecekan Kontrak Belum Ada Sub Paket;
2) melakukan pengecekan Paket Belum kontrak Sudah Mengisi Rencana;
3) melakukan pengecekan Verifikasi Pagu dan Rencana;
4) melakukan pengecekan Verifikasi SiPP SAI;
5) melakukan pengecekan Verifikasi Pagu;
6) melakukan pengecekan Realisasi Per MAK Yang Tidak Ada Alokasi
MAK;
7) melakukan pengecekan Verifikasi Pagu item; dan
d. permasalahan teknis sesuai kompetensi masing-masing Direktorat.
5.5. Ketika ditemukan ketidaksesuaian I dala tidak lengkap maka Setditjen dan seluruh
Direktorat dapat menghubungi Balai untuk melakukan pengecekan dan verifikasi
dengan Satker agar dapat segera mengupdafe dan mengupload data ke e-monitoring
dan SiPP Terpadu.
5.6. Apabila data e-monitoring dan SaPP Terpadu sudah lengkap dan valid, Setditjen dan
Seluruh Direktorat Kompetensi melakukan identifikasi dan evaluasi paket -paketyang memiliki kinerja fisiU keuangan rendah.
5.7. Evaluasi dilaksanakan oleh masing - masing Direktorat Kompetensi, yaitu:
a. Subdirektorat Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Direktorat Jalan Bebas
Hambatan dan Fasilitasi Jalan Daerah;
b. Subdirektorat Metropolitan dan Kota Besar, Direktorat Jalan Bebas Hambatan
dan Fasilitasi Jalan Daerah;
c. Subdirektorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan
Fasilitasi Jalan Daerah;
d. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Jembatan;
e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Preservasi Jalan; dan
f . Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Pembangunan Jalan.
5.8. Evaluasi yang dilakukan meliputi, namun tidak terbatas pada:
a. melakukan pengecekan Jumlah Belum Lelang dan Proses Lelang;
b. melakukan pengecekan Paket Kritis;
c. melakukan evaluasi terhadap paket yang memiliki kinerja fisik rendah,
berdasarkan Deviasi Fisik (%Realisasi - %Rencana), dengan kriteria sebagai
berikut:
1) Kritis I - Kritis Berat (Deviasi > 20o/o & Pagu > 50 M)
2) Kritis l! - Kritis Sedang (10o/o < Deviasts20o/o & Pagu > 50 M)
3) Kritis lll - Kritis Ringan (Deviasi >20o/o & Pagu < 50 M)
4) Kritis IV - Kritis (10o/o < Deviasi =
20o/o & Pagu < 50 M)
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum dan Perumahan
SALINAN
NomorDokumen :SOP/UPIIIUDJBM-I33 Tanggal Berlaku : 01 September 2017
Nomor Revisi : 00 Halaman :7dari8
d. melakukan evaluasi terhadap paket yang memiliki kinerja keuangan rendah,
berdasarkan Realisasi Keuangan (%Realisasi - %Rencana), dengan kriteria
sebagai berikut:
1) Kritis I - Kritis Berat (Realisasi Keuangan < 600/o & Pagu > 50 M)
2) Kritis !l - Kritis Sedang (60% < Realisasi Keuangan < 80o/o & Pagu > 50
M)
3) Kritis lll - Kritis Ringan (Realisasi Keuangan < 600/o & Pagu < 50 M)
4) Kritis lV - Kritis (60% s Realisasi Keuangan < 80o/o & Pagu < 50 M)
5.9. Direktorat PJJ mengelompokkan permasalahan yang telah diinventarisasi
sebelumnya oleh Setditjen dan Direktorat Kompetensi serta melaksanakan rapat
koordinasi bersama Direktorat Kompetensi dan puhak lain yang terkait untuk
merumuskan tindak lanjut penyelesaiannya.
5.10. Pengelompokkan permasalahan dan Direktorat Kompetensi yang terkait, sebagai
berikut:
No. Kelompok Permasalahan Unit Kerja yang Terkait
a Analisa Dampak Lingkungan Subdit. Lingkungan dan Keselamatan
Jalan, Dit. PJJ
b Bencana AIam Sekretariat Direktorat Jenderal BM
c Cuaca Ekstrim Sekretariat Direktorat Jenderal BM
d Detai! Engineering Design
(DED)
Subdit. Standar dan Pedoman, Dit.
Kompetensi terkait
e Efektifitas PHLN Subdit. Keterpaduan Perencanaan dan
Sistem Jaringan, Dit. PJJ
f lzin Kontrak Tahun Jamak
(MYC)
Subdit. Perencanaan dan Pemrograman,
Dit. Kompetensi terkait
g Kegiatan Tidak Terprogram Subdit. Perencanaan dan Pemrograman,
Dit. Kompetensi terkait
h Kesiapan Masyarakat Subdit. Pengadaan Tanah, Dit. JBHPFJD
i Koordinasi dengan lnstansi
Lain
Sekretariat Direktorat Jenderal BM
j Kriteria/Persyaratan PH LN Subdit. Keterpaduan Perencanaan dan
Sistem Jaringan, Dit. PJJ
k Pelelangan ber-PHLN Subdit. Keterpaduan Perencanaan dan
Sistem Jaringan, Dat. PJJ
I Pelelangan Rp Murni Subdit. Pemantauan dan Evaluasi, Dat.
Kompetensi
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekeriaan Umum dan Perumahan Rakyat
SALINAN
Nomor Dokumen : SOP/UPII/DJBM-133 Tanggal Berlaku : 01 September 20'17
Nomor Revisi : 00 Halaman :8dari8
No. Kelompok Permasalahan Unit Keria yang Terkait
m Penetapan Lokasi Subdit. Pengadaan Tanah, Dit. JBHPFJD
n Penetapan Pejabat lnti Satker Sekretariat Direktorat Jenderal BM
o Pengadaan Lahan Subdit. Pengadaan Tanah, Dit. JBHPFJD
p Penyerapan Keuangan
(sPP/SPM/SP2D/MC^ruA)
Sekretariat Direktorat Jenderal BM
q Performa Rekanan Subdit. Pemantauan dan Evaluasi, Dat.
Kompetensi
f POI(TOR-RAB Subdit. Perencanaan dan Pemrograman,
Dit. Kompetensi terkait
S Revisi DIPA (Pembukaan
Bintang/blokir)
Subdit. Perencanaan dan Pemrograman,
Dit. Kompetensi terkait
t Revisi DIPA (Tambah/kurang) Subdit. Perencanaan dan Pemrograman,
Dit. Kompetensi terkait
u Sumber Daya Manusia Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan
Tata Laksana, Setditjen
5.11. Pada rapat koordinasi diputuskan untuk perlu/ tidaknya dilaksanakan monev ke
lapangan.
5.12. Seluruh Direktorat, Balai dan Satker menyusun laporan bulanan.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dafi
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekeriaan Umum dan Perumahan
SALINAN
NomorDokumen :SOP/UP!\/|/DJBM-133 Tanggal Berlaku : 01 September 2017
Nomor Revisi : 00 Halaman : 9 dariS
6. RINCIAN PROSEDUR
6.{ Pemantauan dan Evaluasi Berdasarkan E- Monitoring dan SIPP Terpadu
lnput data e-monitoring dan SiPPoleh Satker
Mebksanakan pemantauan terhadapdata +monitoring dan SiPP
LaporanPemantauan
Melakukan verifikasi dengan Balaiterkait data +monitoring dan SiPP
ldentifikasi dan evaluasipaket -paket yang memiliki kinerja fisik /
keuangan rendah
LaporanEvaluasi
o Dathrpaketberkinerjarendahdanpermasalahan
o Laporan e-monitoring2 (dua)mrn9guan
Melakukan koordinasi dengan Balaiuntuk paket - paket dengan kinerja
rendah
Me nginve ntarisasi perm asalah anyang Efadi pada paket - paket
dengan kinerja rendah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum dan Perumahan
URAIAN PROSES FLOW CHART
Validasi data e-monitoring dan SiPPTerpadu
SALINAN
Mehkukan rapat koordinasi untukmerumuskan tindak lanjut
Melaksanakan monev ke lapangan(bila diperlukan)
SeluruhDirektoraU
Balai/Satker
URAIAN PROSES FLOW CHART
. LaporanMonev
o Nota dinas. Laporan
Adhoc
SALINAN
NomorDokumen :SOP/UPITTUDJBM-133 Tanqsal Berlaku : 01 September 2017
Nomor Revisi : 00 Halaman : 11 dari 8
6.2 Monitoring dan Evaluasi ke Lapangan
Memfuat AlaUMeclia Evaluasi dan Monitoring
Memhlat Surat Pern beritahuan PelaksanaanEvaluasi dan Monitoring
Menandatrangani Surat PemberitahuanPelaksanaan Evaluasi dan Monitoring
Mengirim kan Surat Pem beritahuanPelaksanaan Evaluasi dan Monitoring
Melakukan Evaluasi Akhir Tahap persiapan(kel€ngkepan alaUmedia Evaluasi dan
Monitoring dan Konfirmasi kesediaan UnitKerja)
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekeriaan Umum dan Perumahan Ralo
SALINAN
NomorDokumen :SOP/UPIIrUDJBM-133 Tanggal Berlaku : 01 September 2017
Nomor Revisi : 00 Halaman :12dai8
7. FORMULIR
Tidak ada.
Pembahasan Hasil Evaluasi dil Monitoring
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Mi ;eriaan Umum dan Perumahan
UMIAN PROSES FLOW CHART
SALINAN