pedoman sp3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini merupakan masalah besar Bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan. Menurut data BPS Februari 2008, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 9,42 juta orang (8,48%) dari total angkatan kerja sekitar 111,4 juta orang. Dari jumlah 9,42 juta orang penganggur tersebut sebanyak 7,40 juta orang (78,38%) adalah pemuda yang termasuk kategori usia produktif (15 35 tahun). Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para penganggur tersebut, 27,09 persen berpendidikan SD ke bawah, 22,62 persen berpendidikan SLTP, 25,29 persen berpendidikan SMA, 15,37 persen berpendidikan SMK dan 9,63 persen berpendidikan Diploma sampai Sarjana. Sedangkan bila dilihat dari lokasi desa/kota, maka penyebaran pengangguran ini terlihat sebanyak 5,24 juta orang (52,3%) berada di perkotaan, dan 4,2 juta orang (47,7%) berada di perdesaan. Dari data di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran pemuda masih cukup tinggi, apabila tidak memperoleh perhatian yang serius mengakibatkan masalah sosial yang cukup tinggi pula. Beberapa masalah sosial yang diakibatkan oleh tingginya pengangguran diantaranya: penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, pergaulan bebas, premanisme, trafficking, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut akan mengganggu pembangunan di segala bidang dan stabilitas nasional. Besarnya angka pengangguran terdidik yang berpendidikan diploma sampai dengan sarjana dan tingginya angka penggangguran di perdesaan mendorong pemerintah untuk menciptakan program pemberdayaan pemuda desa dalam bidang kewirausahaan, yang disebut Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3). Program ini pertama kali 1

diluncurkan tahun 1989 dan dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional hingga tahun 2005, dan dilanjutkan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga hingga sekarang. Total sarjana yang telah berhasil dikerahkan ke daerah pedesaan sebagai peserta program SP-3 sejak awal diluncurkan hingga tahun 2008 berjumlah 15.360, tersebar pada 33 provinsi di Indonesia. Program SP-3 bertujuan antara lain untuk mendorong dan memfasilitasi peran pemuda dalam membantu percepatan pembangunan desa di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal. Tujuan ini dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan kecakapan hidup (life skill) kewirausahaan bagi pemuda desa. Oleh karena itu, pada tahun 2009 ini Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga melakukan sinergi program Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) dengan Program SP-3 dalam rangka memperkuat peran SP-3 di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda di desa. Berkaitan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman pelaksanaan Program Kewirausahaan Pemuda melalui SP-3 ini dalam sebagai acuan/panduan bagi seluruh pihak terkait untuk dapat melaksanakan tugas menurut fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Pengertian Program Kewirausahaan Pemuda melalui SP-3 Program Kewirausahaan Pemuda melalui SP-3 adalah sinergi Program Pendidikan Kecakapan Hidup yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional dengan program SP-3 yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda, Deputi Bidang Kepemimpinan Pemuda, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dalam rangka pembelajaran pemuda di desa binaan SP-3, agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola usaha mandiri, serta m e n u m b u h - kembangkan sikap mental wirausaha agar dapat mengelola potensi diri dan sumberdaya lingkungannya.

2

C. Tujuan Pedoman Memberikan acuan yang jelas bagi pengelola program di Pusat, Daerah, dan SP-3 selaku penyelenggara kegiatan, terkait dalam proses perencanaan, pengusulan program, penyaluran dana, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, dan pelaporan penyelenggaraan program Kewirausahaan Pemuda melalui SP-3. D. Tujuan Program Tujuan penyelenggaraan Program Kewirausahaan Pemuda melalui SP-3 adalah: 1) Memberikan kesempatan bagi para pemuda desa binaan SP-3 dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental wirausaha sebagai bekal kemandirian pemuda. 2) Meningkatkan peran, fungsi, dan penguatan SP-3 sebagai pelopor dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa dimana ditempatkan. E. Sasaran Program Sasaran program Kewirausa Pemuda melalui SP-3 yang dananya tersedia pada DIPA BP-PNFI Regional I Tahun Anggaran 2009 sebanyak 100 orang. Dana untuk 1 orang peserta sebesar Rp. 1.000.000,-

3

BAB II RUANG LINGKUPA. Penyelenggara Program Penyelenggara program kewirausahaan pemuda melalui SP-3: SP-3 Angkatan XVII (2007) dan XVIII (2008) yang tergabung dalam kelompok yang ditetapkan oleh dinas yang menangani program SP-3 tingkat provinsi. B. Persyaratan Penyelenggara Program Kelompok SP-3 : a. Memiliki SK Penetapan Kelompok dari Instansi Pengelola Program SP-3 Tingkat Provinsi, b. Memiliki Nomor Rekening Bank atas nama Kelompok SP-3. c. Memiliki NPWP atas nama Kelompok SP-3, d. Berdomisili di lokasi desa penempatan dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat; e. Memiliki pemuda binaan 21 25 orang. C. Peserta Program 1. Kriteria Peserta Program Kriteria peserta program PKH adalah: a. Pemuda usia produktif (18-35 tahun) b. Menganggur c. Berasal dari keluarga tidak mampu; d. Minimal dapat baca, tulis, hitung; e. Memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Peserta Program. f. Berdomisili di desa dimana SP-3 ditempatkan. 2. Rekruitmen dan Seleksi Peserta Program a. SP-3 merekrut calon pemuda binaan/peserta program dari desa penugasan sesuai dengan jumlah yang diusulkan, b. Daftar nama pemuda binaan/Peserta Program disahkan Kepala Desa/Lurah setempat dan disampaikan kepada Kepala BPPNFI Regional I setelah ada penetapan sebagai Penyelenggara Program. 3. Fasilitas dan Program Pembelajaran a. Fasilitas pembelajaran (gedung, tempat pembelajaran, alat-alat praktek, dan sebagainya), kurikulum, bahan ajar, proses pendidikan dan pelatihan menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara (Kelompok SP-3),

4

b. Pendidikan dan pelatihan dalam program kewirausahaan pemuda ditekankan pada penguasaan keterampilan bidang jasa/produksi, c. Narasumber teknis direkrut dari lembaga mitra (lembaga pendidikan dan pelatihan/unit usaha) yang memiliki kompetensi profesional di bidangnya, d. Kegiatan pembelajaran ini ditindaklanjuti dengan rintisan usaha mandiri. D. Jenis Keterampilan/Vokasi Keterampilan yang diselenggarakan dalam program kewirausahaan pemuda adalah jenis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja/usaha mandiri. Prioritas jenis keterampilan yang relevan dengan pasar kerja/wirausaha bidang jasa maupun produksi yang berbasis potensi lokal, antara lain : Bidang Jasa Bidang Produksi 1. Menjahit 1. Pertanian 2 Tata Kecantikan Kulit/Rambut 2 Perkebunan 3 Tata Rias Pengantin 3 Perikanan darat dan laut 4 Jasa Boga 4 Kehutanan 5 Otomotif/perbengkelan/Stir Mobil 5 Peternakan 6 Elektronika 6 Pertamanan 7 Komputer 7 Keterampilan produksi lainnya 8 Pariwisata (Perhotelan) yang dianggap laku di pasar 9 Sablon sekitar (marketable) 10 Service Handphone 11 Pertukangan 12 Bengkel Las 13 Pramuwisma 14 Jenis Keterampilan bidang jasa lainnya sesuai kebutuhan pasar kerja dan usaha di lingkungan masyarakat E. Penggunaan Dana Besar dana penyelenggaraan Program Kewirausahaan Pemuda adalah Rp. 1.000.000,-/orang dengan jumlah peserta program antara 21 25 orang dan ratio kemampuan lembaga/unit usaha untuk membelajarkan Peserta Program. Komposisi penggunaan dana sebagai berikut: 1. Biaya manajemen (maksimal 10%), dipergunakan untuk keperluan manajemen penyelenggaraan program, misalnya: honorarium pengelola, penyusunan proposal, biaya rapat-rapat, dan biaya-biaya lain yang menunjang kelancaran penyelenggaraan program.

5

2. Biaya penyelenggaraan Pelatihan (maksimal 40%), dipergunakan untuk publikasi, rekrutmen Peserta Program, honorarium pendidik, bahan dan peralatan praktek, laporan dan dokumentasi, bahan habis pakai termasuk ATK, dan biaya operasional tidak langsung seperti biaya daya dan jasa, pemeliharaan peralatan serta biaya operasional lainnya yang menunjang proses pembelajaran. 3. Biaya Pemandirian Usaha/Modal (minimal 50%), dipergunakan untuk kepentingan pembelian bahan dan alat oprasional untuk pemandirian.

6

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL

A. Penyusunan Proposal 1. Kelompok SP-3 yang berminat sebagai penyelenggara program Kewirausahaan Pemuda wajib menyusun proposal. Penyusunan proposal dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang program yang akan dilaksanakan, meliputi; a) What; apa jenis keterampilan yang akan diusulkan dan apa tujuannya, b) Why: mengapa program itu diusulkan, c) Who: siapa/lembaga penyelenggaranya, siapa calon instruktur, dan siapa calon Peserta Programnya, d) When: kapan program itu akan dilaksanakan, e) Where: dimana program akan dilaksanakan, dan f) How: bagaimana rencana penyelenggaraannya, termasuk rencana penggunaan dana (sistematika proposal terlampir); 2. Proposal dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan/Ketua Kelompok SP-3 calon penyelenggara program Kewirausahaan Pemuda, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, dan memperoleh rekomendasi dari kepala desa/lurah lokasi pelaksanaan program. B. Mekanisme Pengajuan Proposal 1. Kelompok SP-3 calon penyelenggara program yang merekrut calon peserta program antara 21-25 orang, mengirimkan proposal ke BPPNFI Regionalk I. 2. Proposal yang diajukan harus mendapat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah setempat. 3. Proposal yang diajukan ke BPPNFI harus ditembuskan ke Dinas yang menangani Program SP-3 Provinsi, 4. Proposal yang sudah diajukan, tidak dapat diajukan lagi kepada pengelola program yang lain. C. Waktu Pengajuan Proposal Waktu pengajuan proposal dilakukan mulai bulan April sampai dengan bulan Mei 2009.

7

BAB IV PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGAA. Tim Penilai 1. Tim Penilai: a. Tim Penilai dibentuk oleh Kepala BPPNFI Regional I b. Tim Penilai bertanggungjawab kepada Kepala BPPNFI Regional I c. Tim Penilai terdiri dari unsur BPPNFI, dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, d. Tim Penilai terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 3 orang anggota, e. Tim Penilai didukung oleh sekretariat Tim Penilai. 2. Tim Penilai bertugas : a. Meneliti dan menilai kelengkapan dokumen proposal yang diusulkan, b. Menilai kelayakan program yang diajukan oleh Kelompok SP-3, c. Melakukan verifikasi (visitasi) ke lapangan, d. Melaporkan hasil penilaian kepada penanggungjawab program. B. Mekanisme Penilaian Proposal 1. Penilaian proposal dilaksanakan melalui dua tahap yaitu: a) Penilaian administrasi, dan b) Penilaian substansi/teknis, 2. Penilaian kelengkapan administrasi dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap kelengkapan yang disyaratkan, 3. Penilaian substansi/teknis dilakukan terhadap proposal yang telah lolos pada penilaian kelengkapan administrasi melalui penilaian proposal dan verifikasi (visitasi) ke lapangan, 4. Setiap tahapan penilaian, dibuatkan Berita Acara Penilaian, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai, 5. Tim Penilai menyampaikan Kelompok SP-3 yang telah lolos penilaian kepada Kepala BPPNFI ditetapkan sebagai penyelenggara program. C. Penetapan Penyelenggara Program 1. Kepala BPPNFI Regional I berdasarkan hasil Tim Penilai, menetapkan Kelompok SP-3 sebagai penyelenggara program, 2. Surat Keputusan (SK) Hasil Penetapan Kelompok SP-3 sebagai penyelenggara program disampaikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Depdiknas dan Asdep Kepeloporan Pemuda Kemenpora.

8

D. Penyaluran Dana Mekanisme penyaluran dana program PKH Kepemudaan dilakukan sebagai berikut : 1. Ketua Kelompok SP-3 yang ditetapkan sebagai penyelenggara program menandatangani akad kerjasama dengan Kepala BPPNFI Regional I, 2. Setelah penandatangan SK penetapan dan akad kerjasama Kepala BPPNFI Regional I mengajukan usulan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I, untuk membayarkan/ mengirimkan dana penyelenggaraan PKH Kepemudaan ke rekening Kelompok SP-3 sebagai penyelenggara program. 3. Setelah menerima dana, Kelompok SP-3 sebagai penyelenggara Program menyampaikan surat pemberitahuan bahwa dana telah diterima dan akan segera melaksanakan program/kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Kepala BPPNFI Regional I, dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang mengelola Program SP-3 setempat;

9

BAB V

INDIKATOR KEBERHASILAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

A. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan program PKH Kepemudaan melalui SP-3 dapat dilihat dari: 1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan keahlian bagi pemuda binaan untuk membentuk usaha mandiri atau bekerja, 2. Terbentuknya kelompok usaha mandiri. B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan Pengendalian mutu dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan, oleh unsur Internal dan Eksternal, antara lain: 1. Departemen Pendidikan Nasional, 2. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, 3. P2PNFI/BPPNFI, 4. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Dinas Pemuda dan Olahraga/Instansi yang menangani program kepemudaan Provinsi, 6. Instansi/Lembaga yang memiliki wewenang melakukan fungsi pengawasan. Pengendalian mutu dan pengawasan meliputi aspek aspek administrasi, manajemen pelaksanaan, tingkat pencapaian, dan penggunaan anggaran Program PKH Kepemudaan. C. Pelaporan Kegiatan Kelompok SP-3 penyelenggara Kewirausahaan Pemuda diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan format terlampir. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah akhir masa program pembelajaran kepada Kepala BPPNFI Regional I, dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang mengelola Program SP-3 setempat;

10

BAB VI PENUTUPProgram kewirausahaan pemuda melalui SP-3 yang dirancang sebagai program sinergis antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora), memerlukan pemantapan dalam hal proses persiapan dan pelaksanaannya. Sehubungan dengan ini, dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman ini agar dapat menjadi acuan, rujukan, dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan program tersebut. Program kewirausahaan pemuda melalui SP-3 yang dirancang oleh Depdiknas dan Kemenegpora ini, diharapkan dapat mengakselerasi penyelesaian masalahmasalah sosial khususnya untuk mengurangi angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat.

11

Lampiran 1 SISTEMATIKA PROPOSAL PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA A. JUDUL 1. Judul program KEWIRAUSAHAAN PEMUDA MELALUI SP-3, Berisi informasi tentang : a) Jenis keterampilan yang akan diselenggarakan b) Karakteristik umum Peserta Program/Peserta Program c) Nama, alamat, identitas dan perijinan lembaga Contoh : PROPOSAL PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA MELALUI SP-3 Bidang : Menjahit dan Budidaya Tanaman Hias Bagi Pemuda di Desa .............. Kecamatan ................., Kabupaten .................. Provinsi .......................

Diajukan oleh : Kelompok SP-3 (diisi nama kelompok). Desa ........... Kec. ............, Kab. ..........., Prov. ............... Telp. ...............atau Hp. 08................ 2009

12

B. KATA PENGANTAR C. HALAMAN REKOMENDASI Berupa surat rekomendasi yang menjelaskan bahwa proposal yang diajukan layak dipertimbangkan mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyelenggara program Kewirausahaan Pemuda melalui SP-3, surat rekomendasi dari : Subdin PLS Kab/Kota atau UPTD SKB untuk proposal yang diajukan atau Dinas Pendidikan Provinsi. D. Bukti akad kerjasama bagi SP-3 yang akan menempatkan lulusannya ke DUDI. E. DAFTAR ISI 1. BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang: Jelaskan alasan mengapakan program itu diusulkan. b. Pengertian: jelaskan pengertian bidang keterampilan yang akan dilatihkan. c. Tujuan: jelaskan tujuan penyelenggaraan program Kewirausahaan Pemuda dengan rumusan yang singkat, padat dan terukur serta relevan dengan Pendidikan Kecakapan Hidup yang akan diselenggarakan. d. Manfaat Program: jelaskan manfaat yang akan diperoleh bagi pemuda desa binaan dan SP-3 sebagai penyelenggara program. 2. BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM a. Penyelenggara: SP-3 penyelenggara dan struktur organisasi penyelenggaraan program PKH, penanggungjawab program dilengkapi dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. b. Sasaran: siapa sasarannya (kriteria sasaran: usia, pendidikan, dan latar belakang social ekonomi) c. Narasumber/Pendidik/Instruktur: (kualifikasi, kompetensi dan pengalaman dilengkapi dengan sertifikat yang dimiliki) d. Fasilitas yang digunakan: jelaskan jenis dan jumlah serta kepemilikan gedung dan sarana prasarana pembelajaran teori dan praktek. e. Tempat pelaksanaan: jelaskan lokasi pembelajaran teori dan praktek. f. Kurikulum (rencana pembelajaran): jelaskan kurikulum yang dipakai dalam proses pembelajaran (harus berbasis kompetensi). g. Bahan ajar yang digunakan: jelaskan judul dan jenisnya. h. Program Kemitraan: rencana SP-3 bersama lembaga/unit kerja yang akan diajak kerjasama, i. Rencana tindak lanjut pasca pelaksanaan pelatihan

13

3. BAB III LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN a. Tahap persiapan Uraikan langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi a.l: identifikasi kebutuhan jenis keterampilan, sasaran, dan mitra kerjasama, dan. b. Proses Pembelajaran Jelaskan secara rinci tahap-tahap pembelajaran teori dan praktek termasuk waktu dan jadual. c. Proses Pembentukan Unit Usaha Mandiri Jelaskan mekanisme pembinaan dan pendampingan terhadap binaan yang telah dilatih. d. Rencana Pembinaan pasca pelatihan. Jelaskan mekanisme pembinaan dan pendampingan terhadap pemuda binaan yang telah dilatih. 4. BAB IV RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN Jelaskan secara rinci penggunaan anggaran dengan mengacu pada pedoman. 5. BAB V TOLOK UKUR KEBERHASILAN a. Jumlah Peserta Program yang berhasil menyelesaikan kegiatan pembelajaran sampai tuntas, b. Tingkat kompetensi yang dikuasai Peserta Program, c. Prosentase Peserta Program yang diorientasikan untuk usaha mandiri/bekerja, 6. LAMPIRAN a. Legalitas lembaga: 1) Fotocopy Akte Pendirian / Pembentukan Kelompok SP-3 oleh Instansi yang menangani program kepemudaan. 2) Fotocopy Nomor Rekening Bank dan NPWP atas nama Kelompok SP-3, 3) Surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan (asli). b. Dokumen pendukung: 1) Struktur organisasi penyelenggaraan program (pastikan personil SP-3 yang menyelenggarakan program berasal dari Angkatan XVII atau XVIII). 2) Daftar nama pendidik (identitas dilengkapi) 3) Daftar fasilitas pembelajaran teori dan praktek yang dimiliki lembaga mitra, 4) Contack Person dan Nomor Telpon yang dapat dihubungi, 5) Dokumen lain yang mendukung dan meyakinkan kebenaran kegiatan.

14

LAMPIRAN 2 KOP LEMBAGA YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI REKOMENDASI Nomor: .......................

Berdasarkan hasil verifikasi Kelompok SP-3 dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada: Nama Kelompok SP-3/ Alamat Kelompok SP-3/ : .................................................................. : ..................................................................

Telp. ..................... Hp. ............................ Untuk ikut berkompetisi sebagai calon penyelenggara program Kewirausahaan Pemuda melalui SP-3 dengan jenis keterampilan ......................................... Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan memantau pelaksanaan program oleh Kelompok SP-3 tersebut di atas. Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. ........................., .................2009 Tanda tangan dan cap stempel lembaga pemberi rekomendasi

Nama lengkap NIP..............................

15

Lampiran 3 SISTEMATIKA LAPORAN Penyajian laporan kegiatan, sekurang-kurangnya mengikuti sistematika sebagai berikut: 1. Halaman Depan (sampul) memuat: a. Judul Laporan (sesuai proposal awal). b. Nama Lembaga Penyelenggara c. Alamat Lengkap Lembaga: nama jalan, nomor, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, kode pos, nomor telepon, dan nomor fax. 2. Halaman Kata Pengantar 3. Halaman Daftar Isi 4. Isi Laporan Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang: meyajikan uraian mengapa laporan kegiatan diperlukan yang mengarah pada akuntabilitas, transparansi, dan pencitraan publik dari program yang diselenggarakan, menyajikan secara singkat keberhasilan pembelajaan kelompok. B. Tujuan: menyajikan tujuan dari penyusunan laporan C. Manfaat Program: menguraikan manfaat yang dihasilkan baik bagi kelompok maupun bagi peserta program. Bab II Pelaksanaan Program A. Program yang dilaksanakan: menguraikan secara rinci tentang jenis keterampilan/vokasi yang dikembangkan, kompetensi yang ingin dicapai dari peserta didik, rencana kegiatan, materi belajar, dan informasi lain tentang program yang telah dilaksanakan. B. Proses Pelaksanaan Program: menjelaskan tentang rangkaian kegiatan yang telah terjadi dalam melaksanakan program yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, evaluasi, dan sertifikasi, serta penempatan kerja. Pada bagian ini juga perlu menguraikan tentang keterlibatan pihak lain (mitra kerja) terutama DUDI, baik dalam program pendidikan dan pelatihan maupun dalam penyaluran lulusan program. C. Masalah dan Solusinya: menjelaskan tentang berbagai masalah, tantangan, dan hambatan yang dihadapi selama menyelenggarakan program serta solusi yang dilakukan sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat dikurangi bahkan dieliminir.

16

Bab III Hasil yang Dicapai Menjelaskan secara rinci hasil-hasil yang dicapai dari program yang telah dilaksanakan. Bab ini memuat: A. Peserta Didik yang Berhasil Menyelesaikan Program Menjelaskan berapa banyak peserta didik di awal dan berapa banyak yang berhasil menyelesaikan program, serta berapa persentase keberhasilan yang dicapai. Pada bagian ini, jelaskan pula penyebab keberhasilan maupun kegagalan yang dialami peserta didik dalam mengikuti program. . B. Lulusan yang Membuka Usaha Mandiri Menjelaskan berapa banyak lulusan (dan berapa %) yang berhasil membuka usaha mandiri (sebutkan jenis dan alamat tempat usahanya). Pada bagian ini, jelaskan pula penyebab keberhasilan maupun kegagalan penyelenggara membimbing dan mendapingi lulusan dalam membuka usahanya. Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi A. Kesimpulan Sajikan simpulan-simpulan rasional dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan. B. Rekomendasi Sajikan rekomendasi berupa teknik/upaya pemecahan masalah untuk perbaikan program di masa yang akan datang. Catatan: Uraian pada tiap bagian dapat disertai dengan tabel, grafik, gambar, dan foto kegiatan yang relevan, sehingga penjelasan menjadi lebih lengkap dan menarik. LAMPIRAN-LAMPIRAN: Minimal terdiri atas: 1. Laporan pertaggungjawaban penggunaan dana bantuan dalam bentuk kwitansi dan lampiran pendukung lainnya 2. Dokumen-dokumen kegiatan

17

LAMPIRAN 5 Contoh : MATRIK PENGGUNAAN DANA PENYELENGGARAAN PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA Nama Kelompok SP-3: .. No Uraian Jumlah No Penerimaan (Rp) (1) (2) (3) (4)1. 2. Penarikan pertama tanggal 21 Februari Penarikan ke dua tanggal ......... 12.000.000 ............. 1. 2

Uraian Pengeluaran (5)Pembelian ATK: a. Kertas b. dll Honorarium Instruktur Saldo Jumlah

Banyak nya (6)2 rim 3 org

Jumlah (Rp) (7)20.000 ............... 3.000.000 40.000.000

40.000.000

.....................,.......................2009 Ketua SP-3/SP-3 ...................

(...........................................) Keterangan: (1) Diisi dengan nomor urut penerimaan dana blockgrant (2) Diisi dengan uraian penerimaan disertai tanggal penerimaan/penarikan dana blockgrant dari bank. Penarikan dana dari bank bisa sekaligus atau secara bertahap sesuai kebutuhan. Lebih dianjurkan agar penarikan dilakukan secara bertahap. (3) Diisi dengan jumlah dana yang diterima/ditarik dari bank (4) Diisi dengan nomor urut pengeluaran/penggunaan dana, sekaligus sebagai nomor bukti pengeluaran yang harus 27 dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. (5) Diisi dengan uraian pengeluaran/penggunaan dana disertai tanggal pengeluaran. (6) Diisi dengan banyak/jumlah pembelian/pembayaran, seperti: 2 rim, 3 orang, 5 buah, dst. (7) Diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan. (8) Saldo diisi dengan selisih antara jumlah kolom (3) dengan jumlah kolom (7).

18

LAMPIRAN 6 SISTEMATIKA LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM PKH (KWD, KPP, KWK)1. Halaman Sampul - Judul Laporan - Nama Lembaga Penyelenggara PKH - Alamat Lengkap 2. Halaman Kata Pengantar 3. Halaman Daftar Isi BAB I : Pendahuluan A. Latar Belakang Memuat tentang uraian perlunya laporan dibuat B. Dasar Cantumkan dasar hukum berkaitan dengan program C. Tujuan Memuat rumusan tujuan laporan BAB II :PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM A. Tingkat Capaian Program (Fisik) Waktu dan Tempat Uraikan berapa kali seminggu belajar, hari belajar, dan jam belajar. Dimana dilaksanakan pembelajaran baik teori maupun praktek. Kehadiran Sajikan tingkat kehadiran penyelenggara, setiap bulan perkembangan disusun. 3. Pembelajaran Sajikan materi-materi pembelajaran yang telah disampaikan. Bila dibarengi dengan praktek, uraikan juga praktek apa saja yang telah dilaksanakan dalam mendukung pembelajaran teori sampai batas laporan perkembangan disusun. warga sampai belajar, tutor, batas laporan

1.

2.

19

4.

Penilaian Belajar Jelaskan apakah telah ada dilaksanakan penilaian belajar, kapan dilaksanakan, dalam bentuk apa penilaian diberikan dan hasil belajar secara umum.

5.

Administrasi Sebutkan administrasi apa saja yang telah dibuat dan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program. B. Tingkat Capaian Keuangan Sebutkan Pendanaan apa saja yang telah direalisasikan dari komponen dana manajemen, dana operasional, dan personal sesuai proposal. Berapa total persentase keuangan telah terealisasi (Laporan secara rinci dibuat pada laporan keuangan tersendiri).

BAB III:

PERMASALAHAN A. Hambatan Pelaksanaan Program Sebutkan apa saja yang dirasakan sebagai faktor penghambat dalam melaksanakan program. B. Solusi Jelaskan apakah upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan yang ada, rekomendasi apa yang perlu disampaikan untuk membantu memberikan solusi dari pihak lain.

Catatan: Laporan perkembangan dibuat dan disampaikan ke BP-PNFI Regional I Medan kira-kira pada pertengahan Pelaksanaan program.

20

LAMPIRAN 7LAPORAN BULANAN PEMANFAATAN DANA BLOCKGRANT ..................................................... BULAN : NAMA LEMBAGA : JUMLAH DANA :REALISASI Sasaran No Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan 2 Rencana Realisasi Satuan Biaya (Unit Cost Rp.) 5 Alokasi Dana per Kegiatan (Rp) 6 Jlh Bulan Lalu (Rp) 7 Jlh Bulan Lalu (Rp) 8 Keuangan Jlh sampai dengan Bulan Ini (Rp) 9 Keuangan (%) 10 Fisik (%) 11 12 Sisa Dana

1

3

4

Jumlah

Mengetahui: Kepala SKB / BPKB ....

Bendaharawan,

.............................. NIP 21

................................... NIP

Lampiran 8 DAFTAR ALAMAT UNTUK PENGAJUAN PROPOSAL

1. Bagi Kelompok SP-3 yang mengajukan proposal ke UPT Pusat (BPPNFI Regional I), proposal diajukan ke alamat berikut ini: BPPNFI Regional I, Jl Kenanga Raya No. 64 Tanjungsari, Medan

22

PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA MELALUI SP3

Lampiran 6 KOP SURAT KELOMPOK SP3 SURAT PERNYATAAN DANA TELAH DITERIMA Nomor: ....................... Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan Alamat : Ketua Kelompok SP3 :

Atas nama pengurus Kelompok SP3 ............................. menyatakan bahwa dana penyelenggaraan Program Kewirausahaan Pemuda telah kami terima melalui rekening kami pada Bank ............................................................... sebesar Rp. .................................... (..............................) pada tanggal .........bulan .......... tahun 2009. Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga menyatakan akan segera melaksanakan program pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian pernyataan ini kami perbuat untuk dapat diketahui. ....................., ......................2009 Ketua Kelompok SP-3 ........................................

..........................................

23


KATA SAMBUTANDirektur Jenderal PNFI Depdiknas Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat baik lokal, nasional maupun global, sehingga mampu membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada tiga tema, yaitu: 1) Pemerataan dan perluasan akses, 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan 3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah satu unit utama Departemen Pendidikan Nasional, dalam menindaklanjuti ketiga tema tersebut di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan, mengembangkan program sebagai berikut: Tema Pertama: Pemerataan dan Perluasan Akses, dilaksanakan melalui penyelenggaraan berbagai program yang mengarah pada pembekalan kepada warga belajar tentang pengetahuan, keterampilan sikap, dan kepribadian profesional yang berbasis pada pendidikan kecakapan hidup, Tema Pertama: Pemerataan dan Perluasan Akses, dilaksanakan melalui penyelenggaraan berbagai program yang mengarah pada pembekalan kepada warga belajar tentang pengetahuan, keterampilan sikap, dan kepribadian profesional yang berbasis pada pendidikan kecakapan hidup, untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat baik pada spektrum pedesaan, perkotaan, nasional, dan internasional, yaitu: 1) Kursus Wirausaha Kota (KWK), 2) Kursus Wirausaha Desa (KWD), 3) Kursus Para Profesi (KPP), dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) kerjasama SMK/Politeknik/BLK. Selain itu pada tahun 2009 ini, Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga mengembangkan program kewirausahaan pemuda, antara lain: 1) Program Kewirausahaan Pemuda Melalui Lembaga Kepemudaan, 2) Program Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), dan 3) Program Kewirausahaan Pemuda melalui Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP3). Tema Kedua: Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing, dilaksanakan melalui pengembangan berbagai standar kursus dan kelembagaan, seperti: Standar Kompetensi Lulusan melalui Uji Kompetensi, Peningkatan Mutu Penguji, Pembentukan Lembaga Sertifikasi, Tempat Uji Kompetensi (TUK), memfasilitasi embaga Sertifikasi dan Tempat Uji Kompetensi, serta kelembagaan kursus dan lembaga PNFI lainnya. Tema Ketiga: Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik, dilaksanakan melalui program subsidi dukungan operasional kursus dan kelembagaan serta pelatihan, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kursus Kreatif, pembinaan organisasi profesi/mitra kursus,

i 24


Pemberian Anugerah Widya Bakti Kursus, Penyelenggaraan Lomba Lembaga Kursus Berprestasi Tingkat Nasional, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kursus dan Kelembagaan, serta program lain yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan citra publik lembaga PNFI di masyarakat. Misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal melalui program dan kegiatan tersebut di atas adalah memberikan bekal kecakapan hidup yang bermutu dan relevan dengan dunia usaha/dunia industri, yang dapat dijadikan bekal bagi peserta didik untuk bekerja mencari nafkah demi peningkatan kualitas kehidupannya. Akhirnya dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi para pengelola PLS/PNFI, utamanya yang membidangi pembinaan kursus dan kelembagaan PNFI, sehingga Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini dapat terlaksana dengan baik. Jakarta, 10 Februari 2009 Direktur Jenderal,

Hamid Muhammad, P.hD NIP. 19590512 198311 1 001

ii 25


dto

KATA SAMBUTANSekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera untuk Kita Semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME, karena kita masih diberi rahmat dan hidayah oleh-Nya dalam menjalankan tugas-tugas untuk kemaslahatan bangsa dan negara, khususnya untuk kemajuan pemuda Indonesia. Saya menaruh respek atas inisiatif Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, yang membuat kebijakan penyelenggaraan Program Kemitraan Pendidikan Kewirausahaan Pemuda, atau Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) bagi pemuda, melalui kerjasama sinergis dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemennegpora). Kebijakan sinergis ini diharapkan mampu mengakselerasi upaya pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan bagi pemuda. Program PKH ini pada prinsipnya selaras dengan paradigma pemuda sebagai kategori sosial (social category), seperti yang diintrodusir oleh Menpora Dr. Adhyaksa Dault, M.Si sejak awal memimpin Kemennegpora. Dari perspektif kekinian, di tengah tantangan dan kendala yang dihadapi pemuda, pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah sepatutnya melakukan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan bagi pemuda, sebagai upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat. Program ini diharapkan mampu memacu pemuda untuk menghadapi tantangan kekinian dalam rangka meniti masa depan yang lebih bermartabat. Program PKH bagi pemuda yang didanai oleh Anggaran Tahun 2009 Depdiknas ini, memang kontekstual dengan kebutuhan para pemuda di berbagai daerah khususnya yang tersebar di pedesaan. Sebagaimana diketahui, Program PKH bagi pemuda akan menyentuh tiga program pokok yakni Program SP-3, Program KUPP, dan Program Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan. Ketiga program di atas memiliki karakteristik masing-masing sehingga memerlukan pedoman/panduan/acuan demi pemahaman lebih lanjut. Untuk itulah, diterbitkan buku Pedoman Kemitraan Pendidikan Kewirausahaan Pemuda. Semoga buku pedoman ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai substansi dan teknis penyelenggaraan program kemitraan ini, untuk akhirnya mampu membawa kemaslahatan bagi pemuda Indonesia. Bilahitaufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr.Wb. Jakarta, 11 Februari 2009 Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga,

dto

Drs. Wafid Muharram, MM

iii 26


KATA PENGANTARKepala BP-PNFI Regional I

Penganggguran dan kemiskinan hingga saat ini merupakan masalah besar bangsa Indonesia terlebih setelah negara kita juga kena imbas krisis keuangan global. Sehubungan dengan hal di atas, sangat diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Upaya yang ditempuh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional yaitu dengan menyelenggarakan program Kursus dan Pelatihan yang berbasis pendidikan kecakapan hidup (Lifeskills). Program tersebut antara lain Kursus Wirausaha Desa (KWD), Kursus Wirausaha Kota (KWK), PKH kerjasama SMK/Poltek/BLK, Kursus Wirausaha Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan, Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Kursus Wirausaha melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) yang mempunyai tujuan agar peserta didik dapat bekerja dan/atau usaha mandiri/berwirausaha, serta program Kursus Para-Profesi (KPP) yang diharapkan menghasilkan peserta didik yang dapat bekerja di dalam maupun di luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu menerbitkan pedoman untuk memberikan panduan kepada lembaga-lembaga yang berkeinginan khususnya kelompok SP3 untuk mengakses program-program di atas. Semoga upaya mulia kita ini, mendapat Ridho dari Allah SWT, amin. Medan, Maret 2009 Kepala BP-PNFI Regional I,

Drs. Kastum, M.Pd NIP. 132056909

iv 27


DAFTAR ISIKATA SAMBUTAN ...................................................................... KATA PENGANTAR .......................................................................... DAFTAR ISI ..................................................................................... BAB I : PENDAHULUAN .................................................................. A. Latar Belakang ..................................................................... B. Pengertian Program Kewirausahaan Pemuda melalui SP-3 ........................................................................ C. Tujuan Pedoman ............................................................. D. Tujuan Program ................................................................ BAB II : RUANG LINGKUP 5 A. Penyelenggara Program .................................................. B. Persyaratan Penyelenggara Program ................................ C. Peserta Program ......................................................... D. Jenis Keterampilan / Vokasi ............................................. E. Penggunaan Dana ............................................................ BAB III : PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL A. Penyusunan Proposal ...................................................... B. Mekanisme Pengajuan Proposal ....................................... C. Waktu Pengajuan proposal ................................................... BAB IV : PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA A. Tim Penilai . B. Mekanisme Penilaian Proposal . C.Penetapan Penyelenggara Program D. Penyaluran Dana BAB V : INDIKATOR KEBERHASILAN, PENGENDALIAN MUTU DAN PELPORAN A. Indikator Keberhasilan B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan .. C. Pelaporan Kegiatan BAB VI : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................... i v vi 1

3

5 5 5 7

9 9

11 12 13 13

15 15 16 17

v 28


pedoman sp3

Documents