pedoman penyusunan laporan tahunan unit kerja kemenkes
DESCRIPTION
IKMTRANSCRIPT
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA DI KEMENTERIAN KESEHATAN
2011
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
ii
KATA PENGANTAR
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Salah satu laporan berkala yaitu laporan tahunan. Laporan Tahunan di Kementerian Kesehatan disusun berjenjang mulai dari Unit Kerja Eselon II hingga tingkat kementerian. Laporan tahunan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon II akan menjadi salah satu bahan penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I, untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan.
Laporan tahunan merupakan laporan yang bersifat komprehensif, mencerminkan semangat untuk maju, “think out of the box”. Laporan tahunan selain deskriptif menerangkan tentang resume kegiatan, program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun laporan, juga analitik, antara lain perbandingan target dengan capaian serta upaya terobosan yang dilakukan dalam mencapai target tersebut. Masalah yang dihadapi serta upaya mengatasi masalah tersebut perlu dijelaskan. Laporan tahunan juga upaya memanfaatkan menggambarkan sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana) yang dimiliki atau diterima unit kerja tersebut seefisien mungkin.
Mekanisme penyampaian laporan tahunan secara elektronik melalui website www.depkes.go.id. Keluaran (output) Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II akan menjadi masukan (input) Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I serta masukan (input) Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan.
Pedoman singkat ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam penyusunan laporan tahunan unit kerja di Kementerian Kesehatan dan dapat direalisasikan sesuai waktu yang sudah ditentukan.
Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Jakarta, Desember 2011 Sekretaris Jenderal,
ttd.
dr. Ratna Rosita, MPHM NIP. 195212051980032001
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................. i Daftar Isi ............................................................................................................. ii I. PENDAHULUAN ................................................................................................. 1
A. LATAR BELAKANG ..................................................................................... 1 B. TUJUAN PEDOMAN ..................................................................................... 1 C. RUANG LINGKUP PEDOMAN ......................................................................... 2 C. PENGERTIAN ................................................................................................. 2
II. ALUR DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN ......................... 3
A. ALUR ............................................................................................................ 3 B. MEKANISME ................................................................................................ 3
III. SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA ESELON II …………………….…. 6 A. SAMPUL DEPAN …...........………………..………………....………………………….…. 6 B. KATA PENGANTAR …............……………………………………………………………….…. 6 C. DAFTAR ISI ………………………………..……………………………………………………….…. 6 D. BAB I. ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN ……………………………….…………….. 6
1. HAMBATAN TAHUN LALU ……………………………………………… 6 2. KELEMBAGAAN ……………………………………………………...…………….. 6 3. SUMBER DAYA …………………………………………………………………….. 6
E. BAB II. TUJUAN DAN SASARAN KERJA ……………………………………….…….. 9 1. DASAR HUKUM ………….……………………………………………………….… 9 2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR ………………………………….. 9
F. BAB III. STRATEGI PELAKSANAAN …………………………………………………………. 11 1. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN …….………………… 11 2. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN ……………….……… 11 3. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN ….……………………………………….…. 11
G. BAB IV. HASIL KERJA ……………………..…….……………….…………….……………….…... 11 1. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN …………..….………………..… 11 2. PENCAPAIAN KINERJA ……………….…………………..…………….……… 12 3. PENYERAPAN ANGGARAN ………………………………………………. 13 4. UPAYA WTP DAN REFORMASI BIROKRASI ……………….………. 13
H. BAB V. PENUTUP …….……………….……………….…….…………………….……………. 13 I. LAMPIRAN …………………………….………………….….…………………….………………… 13
IV. SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA ESELON I …………………….…. 14
V. PENUTUP ……………………………….………….…………………….…………………….………………. 15
LAMPIRAN ……………………………….………….…………………….…………………….………………. 16
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara, menyebutkan bahwa setiap pimpinan suatu organisasi wajib
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Jenis-jenis laporan berkala antara
lain :
1. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan).
3. Laporan nota keuangan dan RAPBN.
4. Laporan Sistem Akuntansi Intansi (SAI).
5. Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-
BMN).
6. Laporan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA).
7. Laporan Tahunan.
Laporan Tahunan merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, perkembangan dan
hasil yang dicapai oleh setiap unit kerja dalam setahun. Laporan Tahunan berisi uraian
yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana
prasarana dan dana), hasil kegiatan program, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan
serta terobosan/inovasi sebagai upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan
program. Berbeda dengan keenam laporan lainnya yang bersifat deskriptif, Laporan
Tahunan diharapkan bersifat analitik, interpretatif, disertai saran dan tindak lanjut.
Laporan Tahunan di Kementerian Kesehatan disusun berjenjang mulai dari Unit Kerja
Eselon II hingga Kementerian. Laporan tahunan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon II akan
menjadi salah satu bahan penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I, untuk
selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan.
2
B. TUJUAN PEDOMAN
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di Kementerian Kesehatan dalam
menyusun Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun tersebut.
C. RUANG LINGKUP PEDOMAN
Ruang lingkup penulisan pedoman laporan tahunan ini yaitu:
BAB I Pendahuluan.
BAB II Alur dan Mekanisme Penyampaian Laporan Tahunan.
BAB III Sistematika Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II.
BAB IV Sistematika Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I.
BAB V Penutup.
D. PENGERTIAN
1. Unit Kerja Eselon I Kementerian Kesehatan
Unit Kerja Eselon I Kementerian Kesehatan merupakan unit struktural di bawah
Menteri Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan.
2. Unit Kerja Eselon II Kementerian Kesehatan
Unit Kerja Eselon II Kementerian Kesehatan merupakan unit struktural di bawah Unit
Kerja Eselon I termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang dikoordinasikan
oleh Unit Kerja Eselon I, yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan. Laporan UPT Vertikal setingkat Eselon III tercakup
dalam laporan tahunan Unit Kerja Eselon II yang mengkoordinasikannya.
3. Laporan Tahunan
Laporan Tahunan merupakan laporan mengenai kondisi sumber daya manusia (PNS
dan Non-PNS), kondisi sarana prasarana, hasil kegiatan program, informasi keuangan
(APBN dan Non-APBN), dan masalah, hambatan serta solusi dalam pelaksanaan
kegiatan program, periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya.
3
BAB II
ALUR DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN
A. ALUR
Laporan Tahunan
Secara elektronik melalui website www.depkes.go.id
Kompilasi Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II menjadi salah satu bahan
Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I yang mengkoordinasikannya
B. MEKANISME
Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II dilaporkan kepada Unit Kerja Eselon I terkait
selambat-lambatnya pada minggu terakhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan
Tahunan Unit Kerja Eselon I dilaporkan kepada Menteri Kesehatan pada minggu kedua
bulan Februari tahun berikutnya. Laporan Tahunan secara elektronik juga disampaikan ke
Bank Data Kementerian Kesehatan melalui website www.depkes.go.id yang dikelola oleh
Pusat Data dan Informasi. Kompilasi keluaran (output) Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon
II sebagai bahan penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I dan dapat menjadi
materi umpan balik serta pembinaan dari Unit Kerja Eselon I yang mengkoordinasikannya.
Dan selanjutnya Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I akan menjadi bahan Laporan
Tahunan Kementerian Kesehatan.
KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA ESELON I
UNIT KERJA ESELON II
BANK DATA KEMENTERIAN KESEHATAN
(website www.depkes.go.id)
4
Mekanisme Unggah ke Bank Data Kementerian Kesehatan
1. Setiap Unit Kerja Eselon II diberikan user id dan password untuk mengunggah laporan
tahunan. Selain itu pedoman penyusunan laporan tahunan dan format lampiran
dapat diunduh di situs yang sama.
2. Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Kementerian Kesehatan dapat
diunduh setelah login dengan id dan password yang telah diberikan.
5
3. Laporan tahunan yang diunggah ke Bank Data Kementerian Kesehatan berupa soft
copy narasi dan lampiran.
4. Absensi penerimaan laporan tahunan akan secara otomatis tertera setelah laporan
tahunan diunggah. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dapat melihat secara langsung Unit
Kerja Eselon II yang dikoordinasikan, yang sudah mengunggah laporan tahunan.
5. Laporan tahunan dapat dimutakhirkan (update) dan akan menggantikan (replace) file
terdahulu/sebelumnya.
6. Pusat Data dan Informasi sebagai pengelola Bank Data Kementerian Kesehatan akan
mengkompilasi lampiran Laporan Tahunan dari Unit Kerja Eselon II untuk Unit Kerja
Eselon I yang mengkoordinasikannya. Berikutnya Unit Kerja Eselon I dapat
mempergunakan lampiran Laporan Tahunan Unit Eselon II sebagai bahan penyusunan
Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I dan Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan.
7. Apabila mengalami kesulitan dalam mengunggah Laporan Tahunan, dapat
menghubungi Pusat Data dan Informasi, contact person : Sdr. Andri Tryadi Adi
Saputra, S.Si (kantor : 021-5203874 pes. 6902, 6903; Hp : 08121087006).
6
BAB III
SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA ESELON II
Sistematika penulisan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II adalah sebagai berikut:
A. SAMPUL DEPAN
Berisi judul laporan tahunan, nama unit kerja dan tahun laporan.
B. KATA PENGANTAR
Berisi kata pengantar yang disahkan oleh Pimpinan Unit kerja.
C. DAFTAR ISI
Berisi daftar isi dari laporan tahunan.
D. BAB I. ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN
Bab Analisis Situasi Awal Tahun berisi mengenai hambatan yang dihadapi pada tahun
yang lalu dan uraian tentang kelembagaan serta sumber daya unit kerja.
1. Hambatan tahun lalu
Dijelaskan mengenai masalah dan hambatan dalam pelaksanaan
kebijakan/program pada tahun yang lalu.
2. Kelembagaan
Dijelaskan secara umum tugas dan fungsi unit kerja sesuai Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan; beserta tata kelola unit, organisasi tim dan kelompok
kerja (POKJA).
3. Sumber daya
Dijelaskan secara umum/singkat sumber daya yang dimiliki unit kerja yang
mencakup:
a. Sumber daya manusia; diuraikan mengenai jumlah, kualifikasi/jenis
pendidikan, jabatan (struktural dan fungsional), tenaga yang baru diangkat
(CPNS), tenaga yang pensiun pada tahun laporan serta pegawai Non-PNS.
Dapat pula ditampilkan dalam bentuk diagram. Contoh diagram sebagai
berikut:
7
Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Umur
Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin
1
9
8
5
1
0
1
234
56
78
910
<=30 31-40 41-50 51-55 >56
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Umur
62%
38%
Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
8
Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan
Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
b. Sarana dan prasarana; diuraikan mengenai sarana dan prasarana baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak yang meliputi jenis, jumlah,
keadaan/kondisi dan perkembangannya pada tahun laporan. Penjelasan
mengacu pada laporan yang dihasilkan dari Aplikasi SIMAK-BMN.
c. Dana; diuraikan mengenai alokasi dana untuk kegiatan/program, sesuai
dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), mencakup semua sumber
dana, baik APBN maupun Non-APBN .
0123456
SMA
/SM
U
D1
D2
D3
D4 S1 S2 S3
Pendidikan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan
0%
12%
63%
25%
Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
9
E. BAB II. TUJUAN DAN SASARAN KERJA
Bab Tujuan dan Sasaran Kerja berisi mengenai dasar hukum dan tujuan, sasaran serta
indikator.
1. Dasar hukum
Dijelaskan secara umum regulasi/peraturan yang menjadi acuan dalam
menetapkan tujuan, sasaran dan indikator. Adapun regulasi /peraturan yang dapat
menjadi acuan Unit Kerja Eselon II adalah :
Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan;
Instruksi Presiden No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
Instruksi Presiden No. 14 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2011;
Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator
Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
Pakta Integritas Menteri Kesehatan;
Rencana Aksi yang ditetapkan Pimpinan Unit Kerja.
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dijabarkan dan dijelaskan secara rinci tujuan, sasaran dan indikator mengenai
target program/kegiatan unit kerja yang seharusnya dicapai pada tahun laporan,
sesuai dengan Lampiran.
Tujuan adalah target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik.
10
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit kerja dalam rumusan
yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana
aksi.
Indikator adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk
diwujudkan pada tahun laporan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana
target masing-masing. Indikator dan target unit kerja mengacu pada dokumen :
Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan;
Instruksi Presiden No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
Instruksi Presiden No. 14 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2011;
Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator
Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
Rencana Aksi yang ditetapkan Pimpinan Unit Kerja.
11
F. BAB III. STRATEGI PELAKSANAAN
Bab Strategi Pelaksanaan berisi strategi pencapaian tujuan dan sasaran, hambatan
dalam pelaksanaan strategi, dan terobosan yang dilakukan termasuk kerjasama
dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Menjabarkan dan menjelaskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi
pencapaian tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional kebijakan dan
program sebagai upaya pencapaian target (sasaran kerja) unit kerja. Strategi
dapat juga berupa kegiatan langsung maupun tidak langsung (pendukung) dalam
upaya pencapaian target. Pengadaan barang dan jasa (procurement) merupakan
salah satu strategi yang harus dijelaskan dalam laporan ini.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi
Menjelaskan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan strategi yang telah
ditentukan/direncanakan pada awal tahun. Masalah dan hambatan bisa terjadi
karena faktor dalam (internal), faktor luar (eksternal), faktor langsung maupun
faktor tidak langsung.
3. Terobosan yang Dilakukan
Menjelaskan mengenai upaya pemecahan masalah dan hambatan dalam
pelaksanaan strategi. Upaya ini dapat berupa terobosan/inovasi dalam rangka
pencapaian target yang telah ditetapkan oleh unit kerja.
G. BAB IV. HASIL KERJA
Bab Hasil Kerja berisi pencapaian tujuan, sasaran dan indikator serta akuntabilitas
kinerja.
1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Menjelaskan secara ringkas mengenai hasil kerja dari unit kerja melalui
kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian
indikator yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada tahun laporan. Penjelasan
meliputi :
12
a. Masukan (input), segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan
dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya
sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
b. Luaran (output), segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik)
sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program
berdasarkan masukan yang digunakan;
c. Hasil (outcome), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya luaran
kegiatan pada jangka menengah. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa
jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan;
d. Manfaat (benefit), kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung
oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh
publik;
e. Dampak (impact), ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau
kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator
dalam suatu kegiatan.
2. Pencapaian Kinerja
Menjelaskan pencapaian kinerja unit kerja dibandingkan dengan target. Indikator
dan capaian unit kerja mengacu pada dokumen :
Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan;
Instruksi Presiden No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
Instruksi Presiden No. 14 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2011;
Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
Keputusan Menteri Kesehatan No. 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
13
Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator
Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
Rencana Aksi yang ditetapkan Pimpinan Unit Kerja.
3. Realisasi Anggaran
Menjelaskan realisasi anggaran antara lain:
persentase realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja;
persentase realisasi anggaran berdasarkan program/kegiatan.
Menjelaskan masalah dan hambatan dalam realisasi anggaran.
4. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi
Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh unit kerja untuk mencapai hasil
penilaian keuangan “wajar tanpa pengecualian” (WTP) dan kesiapan reformasi
birokrasi.
H. BAB V. PENUTUP
Berisi kesimpulan pada rencana aksi yang dilakukan dan strategi serta upaya yang
telah dilakukan untuk mengoptimalkan tujuan unit kerja dan saran perbaikan di masa
mendatang.
I. LAMPIRAN
Lampiran terdiri dari:
Lampiran 1. Inpres No. 3 tahun 2010 (sesuai unit/program kerja)
Lampiran 2. Inpres No. 9 tahun 20111 (sesuai unit/program kerja)
Lampiran 3. Inpres No. 14 tahun 2011 (sesuai unit/program kerja)
Lampiran 4. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 (sesuai
unit/program kerja)
Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama Kementerian Kesehatan (sesuai unit/program
kerja)
Lampiran 6. Laporan Spesifik Unit Kerja
Pedoman ini juga disertai file Ms. Excel pada CD terlampir. Lampiran 1 sampai dengan
lampiran 7, hanya lampirkan yang sesuai dengan program/unit kerja saja.
14
BAB IV
SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA ESELON I
Sistematika penulisan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I sama dengan sistematika
penulisan laporan tahunan Unit Kerja Eselon II. Laporan tahunan Unit Kerja Eselon I juga
menjelaskan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan hasil kerja dalam rangka mencapai
indikator MDGs dan indikator kesehatan global.
15
BAB V
PENUTUP
Diharapkan Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja di Kementerian Kesehatan
ini dapat menjadi panduan dalam menyusun laporan tahunan sehingga program serta
kegiatan Kementerian Kesehatan dapat direncanakan dan dievaluasi dengan baik.
Lampiran 1
D3 - PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN
B03, B06, B09, B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
D3P29A75:
Peningkatan Kualitas Gizi Anak
Kementerian
Kesehatan
TARGET 2011:
100%.
Target B.03 : Jumlah
Gizi Buruk yang ditemukan dan ditangani
sebanyak 9.000 kasus
B.03 : XX %
Target B.06:
Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan
ditangani sebanyak 18.000 kasus
B.06 : XX %
Target B.09:
Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan
ditangani sebanyak 30.000 kasus
B.09 : XX %
Target B.12:
Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan
ditangani sebanyak 40.000 kasus
B.12 : XX %
TARGET 2011 :
70 %
Target B.03 :
Cakupan balita yang ditimbang di Posyandu
mencapai 60 %
B.03 : XX %
Target B 06:
Cakupan balita yang ditimbang di Posyandu
mencapai 65 %
B.06 : XX %
Target B.09 : Cakupan
balita yang ditimbang di posyandu mencapai
67%.
B.09 : XX %
Target B.012:
Cakupan balita yang ditimbang di posyandu
mencapai 70 %
B.12 : XX %
D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemerintah Daerah
Provinsi: NTT,
Maluku, Sulteng,
Kalsel, NAD,
Gorontalo, Sulbar,
NTB, Kalteng, Papua
Barat, Malut, Sumut,
Sultra, Kalbar, Riau,
Papua, Sumbar,
Kaltim, Jambi
Peningkatan
persentase balita gizi
buruk yang mendapat
perawatan
Persentase balita
ditimbang berat
badannya (jumlah
balita ditimbang
dibagi seluruh balita
atau D/S)
INPRES 3 TAHUN 2010 KEMENTERIAN KESEHATAN
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN
B03, B06, B09, B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat
D3P34A86:
Peningkatan pelayanan
kesehatan Anak
TARGET 2011:
85 %
Target B.03: Presentase
bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi
campak mencapai 10%
B.03 : XX %
Target B.06 : Presentase
bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi
campak mencapai 29%
B06 : XX %
Target B.09:
Presentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat
imunisasi campak mencapai 48%
B.09 : XX %
Target B.12 : Presentase
bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi
campak mencapai 85%
B.12 : XX %
TARGET 2011 : Target B.03 B.03 : XX %
Target B.06 B.06 : XX %
Target B.09 B.09 : XX %
Target B.12 B.12 : XX %
Kementerian
Kesehatan
TARGET 2011:
70%
Target B.03 :
Persiapan kegiatan pemetaan Puskesmas
PONED
B.03 : XX %
D3P35: Penurunan Angka Kematian Ibu
D3P35A87:
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu
Kemendagri,
Pemerintah daerah
provinsi terutama
provinsi dengan
angka pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
terlatih di bawah
angka rata-rata
nasional (<77,37%)
yaitu : Maluku,
Malut, Sulbar, Sultra,
Papua, NTT, Kalbar,
Papua Barat,
Sulteng, Gorontalo,
Kalteng, Sulsel,
Jabar, Sumsel, NTB,
Kalsel, Lampung
Persentase puskesmas
rawat inap yang
mampu melaksanakan
Pelayanan Obstetrik
Neonatal Emergensi
Dasar (PONED)
D3P34 : Penurunan Angka Kematian Anak
Kementerian
Kesehatan
Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah
Daerah Provinsi
diprioritaskan di:
NAD, Sumut, Papua
Barat, Maluku,
Jambi, Kalsel, Papua,
Kalbar, Babel, Sulsel,
Gorontalo, Malut,
Sulteng, Sumbar,
Sumsel, Sulbar
Persentase anak usia
0-11 bulan yang
mendapatkan
imunisasi campak
Kementerian
Kesehatan
KemenPP&PA,
KemhukHAM,
Setneg,
Kemnkartrans
Perumusan
Rancangan Peraturan
pemerintah tentang
pemberian ASI secara
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN
B03, B06, B09, B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat Target B.06 :
Pertemuan kesepakatan penentuan target
pengembangan Puskesmas PONED
B.06 : XX %
Target B.09 :
Tersedianya data Puskesmas PONED dari 33
propinsi
B.09 : XX %
Target B.12 : Jumlah
Puskesmas PONED mencapai 1579
B.12 : XX %
TARGET 2011:
85%
Target B03:
Bimtek RS kab/kota yang mampu PONEK On
The Job Training (OJT)
B.03: XX %
Target B06 : RS
kab/kota yang mampu PONEK 367 RS (83 %)
B.06: XX %
Target B09: RS
kab/kota yang mampu PONEK 373 RS (84%)
B.09 : XX %
Target B12 : RS
kab/kota yang mampu PONEK 377 RS (85%)
B.12 : XX %
D3P35A87:
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu
Kemendagri,
Pemerintah daerah
provinsi terutama
provinsi dengan
angka pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
terlatih di bawah
angka rata-rata
nasional (<77,37%)
yaitu : Maluku,
Malut, Sulbar, Sultra,
Papua, NTT, Kalbar,
Papua Barat,
Sulteng, Gorontalo,
Kalteng, Sulsel,
Jabar, Sumsel, NTB,
Kalsel, Lampung
Persentase puskesmas
rawat inap yang
mampu melaksanakan
Pelayanan Obstetrik
Neonatal Emergensi
Dasar (PONED)
Kementerian
Kesehatan
Kemendagri,
Pemerintah daerah
provinsi terutama
provinsi dengan
angka pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
terlatih di bawah
angka rata-rata
nasional (<77,37%)
yaitu : Maluku,
Malut, Sulbar, Sultra,
Papua, NTT, Kalbar,
Papua Barat,
Sulteng, Gorontalo,
Kalteng, Sulsel,
Jabar, Sumsel, NTB,
Kalsel, Lampung
Persentase RS
kabupaten/kota yang
melaksanakan
Pelayanan Obstetrik
Neonatal Emergensi
Komprehensif
(PONEK)
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN
B03, B06, B09, B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat TARGET 2011: - Target B.03 B.03 : XX %Target B.06 B.06 : XX %
Target B.09 B.09 : XX %
Target B.12 B.12 : XX %
TARGET 2011: - Target B.03 B.03 : XX %
Target B.06 B.06 : XX %
Target B.09 B.09 : XX %
Target B.12 B.12 : XX %
Target B.03:
Advokasi tentang Pencapaian Inpres No.3 th
2010 dengan KemenPAN, Kemendagri, BKN dan
BKD Propinsi, Kab/Kota. Formasi penempatan
Nakes Strategis di DTPK dan DBK(20%)
B03: XX %
Target B.06:
Terlaksananya penempatan Nakes Strategis di
DTPK dan DBK (25 %)
B06: XX %
Target B.09:
Terlaksananya penempatan Nakes Strategis di
DTPK dan DBK(30%)
B09: XX%
Target B.12: •
Target Tercapai (30 %) •
Evaluasi penempatan Nakes strategis di DTPK
dan DBK
B12: XX%
D3P37: Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS, Malaria dan TB
D3P35A89:
Penempatan Tenaga
kesehatan Strategis di fasilitas
kesehatan, terutama di
Psukesmas dan Rumah Sakit
Kabupaten/Kota (Program
2011)
Kementerian
Kesehatan
Kemen PAN&RB,
Kemendagri, BKN
Persentase
penempatan tenaga
kesehatan strategis
terutama dokterm
bidan dan perawat di
daerah-daerah sesuai
kebutuhan terutama
di daerah bermasalah
kesehatan (DBK) dan
daerah terpencil,
perbatasan dan
kepulauan (DTPK),
sesuai formasi yang
tersedia
TARGET 2011 :
30% pada tahun
2011
D3P35A88:
Penempatan Tenaga
kesehatan Strategis di fasilitas
kesehatan, terutama di
Psukesmas dan Rumah Sakit
Kabupaten/Kota
Kementerian
Kesehatan
Kemendagri, Kemen
PAN&RB, BKN
Tersusunnya
pemetaan kebutuhan
tenaga kesehatan
strategis mencakup
jumlah, jenis dan
lokasi penempatannya
Tidak ada Target
Kementerian
Kesehatan
Seskab, Kemen
PAN&RB, BKN
Penetapan Perpres
tentang tenaga
kesehatan strategis di
Puskesmas dan RS
Kabupaten/Kota
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN
B03, B06, B09, B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
D3P29: Perbaikan Gizi MasyarakatD3P37A91:
Pengendalian Penyakit HIV
dan AIDS
Kementerian
Kesehatan
TARGET 2011:
400.000 orang
Target B03 : Jumlah
orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang
menerima konseling dan testing sebanyak
310.000 orang (kumulatif dari tahun 2010)
(77,5 %)
B.03 : XX %
Target B06 : Jumlah
orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang
menerima konseling dan testing sebanyak
340.000 orang (85%)
B.06 : XX %
Target B09 : Jumlah
orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang
menerima konseling dan testing sebanyak
370.000 orang (92,5%)
B.09 : XX %
Target B12 : Jumlah
orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang
menerima konseling dan testing sebanyak
400.000 orang (100 %)
B.12 : XX %
TARGET 2011:
75%
Target B3 : ODHA
yang mendapat ART sebanyak 19.000
B.03 : XX %
Target B6 : ODHA
yang mendapat ART sebanyak 19.880
B.06 : XX %
Target B9 : ODHA
yang mendapat ART sebanyak 20.820
B.08 : XX %
Target B12 : ODHA
yang mendapat ART sebanyak 21.760
B.12 : XX %
Komisi
Penanggulangan
AIDS Nasional,
Pemerintah Daerah
Provinsi: Papua, DKI
Jakarta, Jabar, Jatim,
Bali, Sumut, Kalbar,
Jateng, Riau, Sumsel
Jumlah orang yang
berumur 15 tahun
atau lebih yang
menerima konseling
dan testing HIV
Persentase Orang
dengan HIV dan AIDS
(ODHA) yang
mendapatkan Anti
retroviral Treatment
(ART)
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN
B03, B06, B09, B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat TARGET 2011:
60%
Target B.03 :
Jumlah kab/Kota yang melaksanakan
pencegahan penularan HIV sesuai pedoman di
260 kab/kota (kumulatif dari tahun 2010)
B.03 : XX %
Target B.06 :
Jumlah kab/Kota yang melaksanakan
pencegahan penularan HIV sesuai pedoman di
270 kab/kota
B.06 : XX %
Target B.09 :
Jumlah kab/Kota yang melaksanakan
pencegahan penularan HIV sesuai pedoman di
280 kab/kota
B.09 : XX %
Target B.12 :
Jumlah kab/Kota yang melaksanakan
pencegahan penularan HIV sesuai pedoman di
291 kab/kota
B.12 : XX %
TARGET 2011:
35 %
Perempuan, 20
Target B.03:
Kegiatan pengumpulan data STBP 2011
B03: XX %
Target B.06:
Penyelesaian pengumpulan data STBP 2011
B.06 : XX %
Target B.09:
Pengolahan data STBP selesai di laksanakan
B09: XX%
Target B.12: Data
hasil STBP 2011 siap dipublikasikan
B12: XX%
D3P37A92:
Pengendalian Penyakit Malaria
Kementerian
Kesehatan
Angka penemuan
kasus malaria per
1,000 penduduk
TARGET 2011:
1.75 0/oo
Target B.03: Kasus
positif malaria yang ditemukan pada unit
pelayanan kesehatan (UPK). Di bagi penduduk
berisiko terhadap penularan malaria
(endemismalaria) dikali 1000. angka penemuan
kasus malaria < 0.58 per 1000 penduduk.
B03: XX %Pemerintah Daerah
Provinsi: Papua
Barat, NTT, Papua,
Malut, Babel,
Maluku, Bengkulu,
NTB, Jambi, Sulteng
Persentase
penggunaan kondom
pada kelompok
hubungan seks
beresiko tinggi
(berdasarkan
pengakuan pengguna)
(program 2011)
Persentase
kabupaten/kota yang
melaksanakan
pencegahan
penularan HIV sesuai
pedoman
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN
B03, B06, B09, B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat Target B.06: Kasus
positif malaria yang ditemukan pada unit
pelayanan kesehatan (UPK). Di bagi penduduk
berisiko terhadap penularan malaria
(endemismalaria) di kali 1000. angka penemuan
kasus malaria < 1.00 per 1000 penduduk
B06: XX %
Target B.09: Kasus
positif malaria yang ditemukan pada unit
pelayanan kesehatan (UPK). Di bagi penduduk
berisiko terhadap penularan malaria
(endemismalaria) di kali 1000. angka penemuan
kasus malaria < 1.45 per 1000 penduduk.
B09: XX %
Target B.12: Kasus
positif malaria yang ditemukan pada unit
pelayanan kesehatan (UPK). Di bagi penduduk
berisiko terhadap penularan malaria
(endemismalaria) di kali 1000. angka penemuan
kasus malaria < 1.75 per 1000 penduduk.
B12: XX %
D3P37A93:
Pengendalian penyakit TB
Kementerian
Kesehatan
Persentase kasus baru
TB Paru (BTA Positif)
yang ditemukan
TARGET 2011 :
75 %
Target B.03:
Presentase jumlah pasien baru TB paru BTA
positif yang ditemukan dan diobati di
bandingkan jumlah pasien baru TB Paru BTA
positif yang diperkirakan sebesar 11 %
B03: XX %
Target B.06:
Presentase jumlah pasien baru TB Paru BTA
positif yang ditemukan dan diobati
dibandingkan jumlah pasien baru TB Paru BTA
positif yang diperkirakan sebesar 28 %
B06: XX %
Pemerintah Daerah
Provinsi: Papua
Barat, NTT, Papua,
Malut, Babel,
Maluku, Bengkulu,
NTB, Jambi, Sulteng
Pemerintah Daerah
Provinsi: Bali,
Gorontalo, Sumut,
Jambi, Bengkulu,
Papua, Jatim, Babel,
DIY, Sultra, Sumbar,
Jateng, Kalbar,
Sumsel, Aceh,
Sulbar, Papua Barat,
Lampung, Kalsel,
Sulsel, Sulteng,
Malut, Kepri, NTT,
NTB, Riau, Kaltim
dan Kalteng
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN
B03, B06, B09, B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat Target B.09:
Presentase jumlah pasien baru TB Paru BTA
positif yang ditemukan dan di obati
dibandingkan jumlah pasien baru TB Paru BTA
positif yang diperkirakan sebesar 44 %
B09: XX%
Target B.12:
Presentase jumlah pasien baru TB Paru BTA
positif yang ditemukan dan di obati
dibandingkan jumlah pasien baru TB Paru BTA
positif yang diperkirakan sebesar 75 %
B12: XX%
TARGET 2011:
5.500 desa
Target B.03:
Terlaksananya STBM di 200 Desa
B03: XX %
Target B.06:
Terlaksananya STBM di 600 Desa
B06: XX %
Target B.09:
Terlaksananya STBM di 1500 desa
B09: XX%
Target B.12:
Terlaksananya STBM di 5500 desa
B12: XX%
Pemerintah Daerah
Provinsi: Bali,
Gorontalo, Sumut,
Jambi, Bengkulu,
Papua, Jatim, Babel,
DIY, Sultra, Sumbar,
Jateng, Kalbar,
Sumsel, Aceh,
Sulbar, Papua Barat,
Lampung, Kalsel,
Sulsel, Sulteng,
Malut, Kepri, NTT,
NTB, Riau, Kaltim
dan Kalteng
D3P40 : Peningkatan Akses penduduk Terhadap Sanitasi dasar yang Layak
D3P40A97:
Peningkatan akses sanitasi
dasar yang layak
Kementerian
Kesehatan
Pemerintah Daerah
Provinsi: NTT,
Papua, Kalteng,
Papua Barat,
Bengkulu, Lampung,
Maluku, Kalbar,
Sumbar, NTB, Jambi,
Kalsel, Sumsel,
Sulteng, Aceh,
Malut, Gorontalo,
Sulbar, Kepri, Sultra,
Jatim
Jumlah desa yang
melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
Lampiran 2
RENCANA AKSI PENANGGUNG
JAWAB
INSTANSI TERKAIT KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN B07,
B08, B10, B12
% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
TARGET B06:
Rapat Koordinasi Pembahasan
Pengawasan Penyaluran Dana
BOK
B06 : XX %
TARGET B09:
Tersusunnya Pedoman Audit
Kinerja BOK
B09 : XX %
TARGET B12:
Implementasi Pengawasan
Online di 15 Kabupaten
B12 : XX %
S1 : PENCEGAHAN
S1P27 Penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang transparan dan akuntabel
S1P27A75:
Pengawasan atas
penyaluran dan
penggunaan dana
BOK yang bebas
dari korupsi
Kemenkes Kemendagri, Pemda
Prov/kab/Kota
Sistem pengawasan atas
penyaluran
dan penggunaan dana
BOK yang
transparan dan
akuntabel secara on line
TARGET :
Terciptanya sistem
pengawasan atas
penyaluran dan
penggunaan dana BOK
Lampiran 3
8 PROGRAM - 12 RENAKSI - 21 SUB RENAKSI
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09,
B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Kemenkes TARGET B04:
86% Bulin ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih sebesar 17% dari sasaran setahun
(perkiraan sasaran setahun sebanyak
4.602.833 )
B04: XX %
TARGET B06:
86% Bulin ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih sebesar 42% dari sasaran setahun
(perkiraan sasaran setahun sebanyak
4.602.833 )
B06: XX %
TARGET B09:
86% Bulin ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih sebesar 65% dari sasaran setahun
(perkiraan sasaran setahun sebanyak
4.602.833 )
B09: XX%
TARGET B12:
86% Bulin ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih sebesar 100% dari sasaran
setahun (perkiraan sasaran setahun
sebanyak 4.602.833 )
B12: XX%
TARGET B04:
88% ibu hamil mendapatkan pelayanan
antenatal sebesar 20% dari sasaran
setahun (perkiraan sasaran setahun
sebanyak 4.822.016 )
B04: XX %
TARGET B06:
88% ibu hamil mendapatkan pelayanan
antenatal sebesar 45% dari sasaran
setahun (perkiraan sasaran setahun
sebanyak 4.822.016 )
B06: XX %
Semakin tinggi
persentase ibu hamil
yang mendapatkan
pelayanan antenatal
(cakupan kunjungan
kehamilan ke empat (K4))
TARGET:
Tercapainya 88% ibu hamil
yang mendapatkan
pelayanan antenatal
(cakupan kunjungan
kehamilan ke empat (K4))
PRIORITAS NASIONAL 3: KESEHATAN
N3P15: Pelaksanaan Upaya Kesehatan Preventif Terpadu
N3P15A1: Pembinaan
Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Reproduksi
Kemendagri,
Kemeneg PP dan
PA, BKKBN, PKK,
Organisasi profesi
Semakin tinggi
persentase ibu bersalin
yang ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih
(cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan (PN))
TARGET:
Tercapainya 86% ibu
bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih
(cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan (PN))
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09,
B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
TARGET B09:
88% ibu hamil mendapatkan pelayanan
antenatal sebesar 68% dari sasaran
setahun (perkiraan sasaran setahun
sebanyak 4.822.016 )
B09: XX %
TARGET B12:
88% ibu hamil mendapatkan pelayanan
antenatal sebesar 100% dari sasaran
setahun (perkiraan sasaran setahun
sebanyak 4.822.016 )
B12: XX%
TARGET B04:
7.800 fasilitas pelayanan kesehatan yang
memberikan KB sesuai standar
B04: XX %
TARGET B06:
15.600 fasilitas pelayanan kesehatan yang
memberikan KB sesuai standar
B06: XX %
TARGET B09:
20.800 fasilitas pelayanan kesehatan yang
memberikan KB sesuai standar
B09: XX%
TARGET B12:
26.000 fasilitas pelayanan kesehatan yang
memberikan KB sesuai standar
B12: XX%
N3P15A2: Pembinaan
Pelayanan Kesehatan Anak
Kemenkes Kemendagri,
Kemeneg PP dan
PA, BKKBN, PKK
Semakin besar cakupan
kunjungan neonatal
pertama (KN1)
TARGET:
Tercapainya 86% cakupan
kunjungan neonatal pertama
(KN1)
TARGET B04:
86% kunjungan neo natal pertama (KN1)
sebesar 17% dari sasaran setahun
(perkiraan sasaran setahun sebanyak
4.522.716 )
B04: XX %
TARGET B06:
86% kunjungan neo natal pertama (KN1)
sebesar 42% dari sasaran setahun
(perkiraan sasaran setahun sebanyak
4.522.716 )
B06: XX %
TARGET B09:
86% kunjungan neo natal pertama (KN1)
sebesar 65% dari sasaran setahun
(perkiraan sasaran setahun sebanyak
4.522.716 )
B09: XX%
Semakin tinggi
persentase ibu hamil
yang mendapatkan
pelayanan antenatal
(cakupan kunjungan
kehamilan ke empat (K4))
Semakin tinggi
persentase fasilitas
pelayanan kesehatan
yang memberikan
pelayanan KB sesuai
standar
TARGET:
Tercapainya 40% fasilitas
pelayanan kesehatan yang
memberikan pelayanan KB
sesuai standar
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09,
B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
TARGET B12:
86% kunjungan neo natal pertama (KN1)
sebesar 100% dari sasaran setahun
(perkiraan sasaran setahun sebanyak
4.522.716 )
B12: XX%
Semakin besar cakupan
pelayanan kesehatan bayi
TARGET:
Tercapainya 85% cakupan
pelayanan kesehatan bayi
TARGET B04:
85% pelayanan kesehatan bayi sebesar
12% dari sasaran setahun (perkiraan
sasaran setahun sebanyak 4.522.716 )
B04: XX %
TARGET B06:
85% pelayanan kesehatan bayi sebesar
35% dari sasaran setahun (perkiraan
sasaran setahun sebanyak 4.522.716 )
B06: XX %
TARGET B09:
85% pelayanan kesehatan bayi sebesar
60% dari sasaran setahun (perkiraan
sasaran setahun sebanyak 4.522.716 )
B09: XX %
TARGET B12:
85% pelayanan kesehatan bayi sebesar
100% dari sasaran setahun (perkiraan
sasaran setahun sebanyak 4.522.716 )
B12: XX %
Semakin besar cakupan
pelayanan kesehatan
balita
TARGET:
Tercapainya 80% Cakupan
pelayanan kesehatan balita
TARGET B04:
80% pelayanan kesehatan anak balita
sebesar 17% dari sasaran setahun
(perkiraan sasaran setahun sebanyak
17.237.485 )
B04: XX %
TARGET B06:
80% pelayanan kesehatan anak balita
sebesar 42% dari sasaran setahun
(perkiraan sasaran setahun sebanyak
17.237.485 )
B06: XX %
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09,
B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
TARGET B09:
80% pelayanan kesehatan anak balita
sebesar 65% dari sasaran setahun
(perkiraan sasaran setahun sebanyak
17.237.485 )
B09: XX %
TARGET B12:
80% pelayanan kesehatan anak balita
sebesar 100% dari sasaran setahun
(perkiraan sasaran setahun sebanyak
17.237.485 )
B12: XX %
N3P15A3: Pembinaan
Imunisasi dan karantina
kesehatan
Kemenkes Kemendagri, MUI,
BKKBN, PKK, IDAI,
IBI, PPNI, IDI
Semakin tinggi
presentase bayi usia 0-11
bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
TARGET:
Tercapainya 82% bayi usia
0-11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
TARGET B04:
82% bayi usia 0-11 bulan mendapat
imunisasi dasar lengkap sebesar 12%
sasaran setahun (perkiraan sasaran
setahun sebanyak 4.522.716 )
B04: XX %
TARGET B06:
82% bayi usia 0-11 bulan mendapat
imunisasi dasar lengkap sebesar 36%
sasaran setahun (perkiraan sasaran
setahun sebanyak 4.522.716 )
B06: XX %
TARGET B09:
82% bayi usia 0-11 bulan mendapat
imunisasi dasar lengkap sebesar 58%
sasaran setahun (perkiraan sasaran
setahun sebanyak 4.522.716 )
B09: XX%
TARGET B12:
82% bayi usia 0-11 bulan mendapat
imunisasi dasar lengkap sebesar 100%
sasaran setahun (perkiraan sasaran
setahun sebanyak 4.522.716 )
B12: XX%
Kemenkes Kemendagri,
Bappenas.
TARGET B04:
Tersusunnya petunjuk teknis pelaksanaan
BOK 2011
B04: XX %
TARGET B06:
Tersusunnya SK Kepala Dinas
Kabupaten/Kota tentang penetapan
alokasi dana BOK
B06: XX %
N3P15A4: Pengembangan
Bantuan Operasional
Kesehatan
Semakin banyaknya
jumlah puskesmas yang
mendapatkan bantuan
operasional kesehatan
dan menyelenggarakan
lokakarya mini untuk
menunjang pencapaian
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
TARGET:
Tercapainya 8.608
puskesmas yang
mendapatkan bantuan
operasional kesehatan dan
menyelenggarakan lokakarya
mini untuk menunjang
pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09,
B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
TARGET B09:
Tersusunnya laporan rekapitulasi dari
Kabupaten/Kota tentang POA (plan of
action)
B09: XX%
TARGET B12:
Tercapainya 8.608 puskesmas yang
mendapatkan BOK
B12: XX%
N3P16A1: Penyehatan
Lingkungan
Kemenkes Kemen PU Semakin besar
persentase kualitas air
minum yang memenuhi
syarat
TARGET:
Tercapainya 90% kualitas air
minum yang memenuhi
syarat
TARGET B04:
Sosialisasi NSPK persyaratan dan
tatalaksana pengawasan kualitas air
minum
B04: XX %
TARGET B06:
Capacity Building kepada Dinas
Kesehatan, laboratorium dan UPT vertikal
Ditjen PPPL
B06: XX %
TARGET B09:
87% kualitas air minum yang
didistribusikan oleh penyelenggara air
minum (PDAM) memenuhi syarat
B09: XX%
TARGET B12:
90% kualitas air minum yang
didistribusikan oleh penyelenggara air
minum (PDAM) memenuhi syarat
B12: XX%
Kemenkes Badan POM Semakin tingginya angka
keberhasilan pengobatan
TB
TARGET:
Tercapainya 86% angka
keberhasilan pengobatan
TARGET B04:
86% angka keberhasilan pengobatan TB
dari kasus TB yang ditemukan
B04: XX %
TARGET B06:
86% angka keberhasilan pengobatan TB
dari kasus TB yang ditemukan
B06: XX %
TARGET B09:
86% angka keberhasilan pengobatan TB
dari TB yang ditemukan
B09: XX%
TARGET B12:
86% angka keberhasilan pengobatan TB
dari kasus TB yang ditemukan
B12: XX%
TARGET B04:
3 Provinsi melakukan sero survey
B04: XX %
N3P16A2: Pengendalian
Penyakit Menular
Langsung
Persentase provinsi yang
melakukan sero survey
HIV dan Sifilis
TARGET:
Tercapainya 24 Provinsi yang
melakukan sero survey HIV
dan Sifilis
Semakin banyaknya
jumlah puskesmas yang
mendapatkan bantuan
operasional kesehatan
dan menyelenggarakan
lokakarya mini untuk
menunjang pencapaian
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
TARGET:
Tercapainya 8.608
puskesmas yang
mendapatkan bantuan
operasional kesehatan dan
menyelenggarakan lokakarya
mini untuk menunjang
pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09,
B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
TARGET B06:
6 Provinsi melakukan sero survey
B06: XX %
TARGET B09:
12 Provinsi melakukan sero survey
B09: XX%
TARGET B12:
24 Provinsi melakukan sero survey
B12: XX%
TARGET B04:
50 Kab/ Kota
B04: XX %
TARGET B06:
100 Kab/Kota
B06: XX %
TARGET B09:
150 Kab/Kota
B09: XX%
TARGET B12:
200 Kab/Kota
B12: XX%
Persentase provinsi yang
melakukan sero survey
HIV dan Sifilis
TARGET:
Tercapainya 24 Provinsi yang
melakukan sero survey HIV
dan Sifilis
Upaya peningkatan
pengetahuan
komprehensif tentang
HIV dan AIDS pada
penduduk usia 15-24
tahun
TARGET:
Jumlah Kabupaten/kota yang
sudah melakukan upaya
peningkatan pengetahuan
komprehensif tentang HIV
dan AIDS pada penduduk usia
15-24 tahun sebesar 200
kab/kota, yang dilengkapi
rapid survey untuk melihat
dampak upaya tsb secara
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09,
B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
N3P17: Kefarmasian dan Alat Kesehatan
N3P17A1: Peningkatan
Produksi dan
Distribusi Kefarmasian
Kemenkes Jumlah bahan baku obat
dan obat tradisional
produksi di dalam negeri
TARGET:
Tercapainya jumlah 15
bahan baku obat dan obat
tradisional yang diproduksi di
dalam negeri
TARGET B04:
Tercapainya rumusan komitmen
mengenai bahan baku obat dan obat
tradisional produksi dalama negeri melalui
rapat koordinasi.
B04: XX %
TARGET B06:
Terlaksananya penetapan NSPK (Norma
Standard Prosedur Kriteria) di bidang
bahan baku obat dan obat tradisional
produksi di dalam negeri
B06: XX %
TARGET B09:
Tercapainya 6 bahan baku obat dan obat
tradisional yang diproduksi di dalam
negeri
B09: XX%
TARGET B12:
Tercapainya 15 bahan baku obat dan obat
tradisional yang diproduksi di dalam
negeri
B12: XX%
N3P18: Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan
N3P18A1: Standardisasi,
Sertifikasi, dan Pendidikan
berkelanjutan SDM
Kesehatan
Kemenkes Meningkatnya jumlah
SDM kesehatan di
fasilitas kesehatan yang
telah
ditingkatkan
kemampuannya
melalui pendidikan
berkelanjutan
TARGET:
Terlaksananya pendidikan
berkelanjutan bagi 8000
SDM kesehatan melalui
pendidikan berkelanjutan
TARGET B04:
50% dari target 8.000 SDM di fasilitas
Kesehatan
B04: XX %
TARGET B06:
60% dari target 8.000 SDM di fasilitas
Kesehatan
B06: XX%
TARGET B09:
70% dari target 8.000 SDM di fasilitas
Kesehatan
B09: XX%
TARGET B12:
100% dari target 8.000 SDM di fasilitas
Kesehatan
B12: XX%
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09,
B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Semakin meningkatnya
persentase profesi tenaga
kesehatan yang memiliki
standar
kompetensi
TARGET:
Tercapainya 55% profesi
tenaga kesehatan yang
memiliki standar kompetensi
TARGET B04:
Terlaksananya rapat persiapan dan
pengumpulan data
B04: XX %
TARGET B06:
Terlaksananya Draft standar kompetensi
B06: XX%
TARGET B09:
Terlaksananya sounding dan finalisasi
standar kompetensi
B09: XX%
TARGET B12:
Terlaksananya penetapan standar
kompetensi sebanyak 9 (kumulatif) dari 16
profesi tenaga kesehatan
B12: XX%
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09,
B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
N3P20: Penyediaan obat essensial nasional
N3P20A1: Peningkatan
ketersediaan obat publik
dan perbekalan kesehatan
Kemenkes Pemda Terkait,
Badan POM atau
Balai Besar/Balai
POM
Meningkatnya persentase
ketersediaan obat dan
vaksin yang aman,
bermutu dan berkhasiat
TARGET:
Tercapainya 85%
ketersediaan obat dan vaksin
yang aman bermutu dan
berkhasiat
TARGET B04:
- Penetapan harga obat generik untuk
pengadaan pemerintah, sarana pelayanan
kesehatan dan harga vaksin (SK Menkes)
- Tersusunnya 9 dokumen rencana
kebutuhan obat (RKO)
B04: XX %
TARGET B06:
Tersusunnya 4 dokumen rencana
kebutuhan obat (RKO)
Tersedianya 15% obat dan vaksin yang
aman, bermutu dan berkhasiat
B06:
-XX%
-XX%
TARGET B09:
Tersedianya 60% obat dan vaksin yang
aman, bermutu dan berkhasiat
B09: XX%
TARGET B12:
Tersedianya 85% obat dan vaksin yang
aman, bermutu dan berkhasiat
B12: XX%
N3P21: Pembinaan Upaya Kesehatan
N3P21A1: Pembinaan
Upaya Kesehatan Rujukan
Kemenkes Semakin banyak jumlah
kota di Indonesia yang
memiliki RS standar kelas
dunia (world class )
TARGET:
Tercapainya 2 kota di
Indonesia yang memiliki RS
standar kelas dunia (world
class )
TARGET B04:
Proses penyusunan GAP Analisis dalam
rangka menuju akreditasi rumah sakit
bertaraf internasional
B04: XX %
TARGET B06:
Penyusunan standar akreditasi rumah
sakit menuju taraf internasional
B06: XX%
TARGET B09:
Penyusunan Instrumen dan Bimbingan
Akreditasi Rumas Sakit menuju taraf
Internasional
B09: XX%
TARGET B12:
Pemenuhan persyaratan rumah sakit
menuju akreditasi bertaraf internasional
B12: XX%
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09,
B12% CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
TARGET B04 :
Rapat Persiapan Bimbingan Teknis CST ke
seluruh RS Pendidikan
B04: XX %
TARGET B06:
Pertemuan Bimbingan Teknis CST
B06: XX%
TARGET B09:
Usulan penetapan RS Rujukan ODHA
B09: XX%
TARGET B12:
SK Penetapan RS Rujukan ODHA
B12: XX%
Semakin meningkatnya
persentase RS
Pemerintah
menyelenggarakan
pelayanan
rujukan bagi Orang
dengan HIV
TARGET:
Tercapainya 70% RS
Pemerintah
menyelenggarakan
pelayanan rujukan bagi
N4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN3 PROGRAM - 12 RENAKSI - 25 SUB-RENAKSI
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09,
B12 % CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
N4P23A1:
Peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat
TARGET B04: 60% B04: XX %
TARGET B06: 65% B06: XX%
TARGET B09: 68% B09: XX %
TARGET B12: 70,3% B12: XX %
TARGET B04:
Dokumen SPM terselesaikan
B04: XX%
TARGET B06: -
Juknis pelayanan Jamkesmas Dasar di
Puskesmas dan jaringannya sudah
tersosialisasikan
- Transfer pertama dana Jamkesmas untuk
497 kabupaten/kota yang mencakup
9.005 puskesmas
B06:
- XX%
- XX%
TARGET B09:
Transfer kedua dana Jamkesmas untuk
497 kabupaten/ kota yang mencakup
9.005 puskesmas
B09: XX %
TARGET B12 :
Transfer ke tiga dana Jamkesmas untuk
497 kabupaten/kota yang mencakup
9.005 puskesmas
B12: XX %
TARGET B04: 76% (1.042 RS) B04: XX %
TARGET B06: 77% (1.056 RS) B06: XX %
TARGET B09: 78% (1.069 RS) B09: XX %
TARGET B12: 80% (1.096 RS) B12: XX %
Lampiran 3 (lanjutan)
Kemenkes Persentase RS peserta
Jamkesmas yang
memberikan pelayanan
kesehatan rujukan bagi
penduduk miskin
TARGET: Tercapainya 80% RS
yang melayani pasien
penduduk miskin peserta
program Jamkesmas
N4P23: Penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga
Kemenkes Kemennaker,
Kemensos, BPS,
Kemendagri,
Pemda terkait
Persentase penduduk
(termasuk seluruh
penduduk miskin) yang
memiliki jaminan
kesehatan
TARGET: Tercapainya 70.3%
penduduk (termasuk seluruh
penduduk miskin) yang
memiliki jaminan kesehatan
Kemenkes Kemenkeu,
Kemendagri,
Bappenas, Setkab,
PT Pos
Jumlah puskesmas yang
memberikan pelayanan
kesehatan dasar bagi
penduduk miskin
TARGET: Tercapainya 9.005
puskesmas yang memberikan
pelayanan kesehatan dasar
bagi penduduk miskin
5 PROGRAM - 11 RENAKSI - 27 SUB-RENAKSI
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 % CAPAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
TARGET B04:
Proses administrasi persiapan Rakontek
B04: XX%
TARGET B06:
Rakontek dengan 45 kabupaten prioritas
DTPK
B06: XX%
TARGET B09:
Surat pemberitahuan penyelesaian
pekerjaan ke daerah
B09: XX%
TARGET B12:
81 puskesmas perawatan di DTPK
B12: XX%
TARGET B04: Identifikasi wilayah untuk
rumah sakit bergerak di DTPK
B04: XX%
TARGET B06:Penetapan daerah yang akan
didirikan rumah sakit bergerak
B06: XX%
TARGET B09: Pemenuhan sarana prasarana
di rumah sakit bergerak yang telah
ditetapkan
B09: XX%
TARGET B12: Bimtek di RS bergerak yang
telah ditetapkan
B12: XX%
Peningkatan pelayanan
kesehatan RS bergerak
terutama di
kabupaten/kota di
daerah tertinggal,
perbatasan dan
kepulauan (DTPK)
TARGET: Terealisasinya
pembangunan 10 RS
bergerak didaerah tertinggal
perbatasan dan kepulauan
(DTPK)
N10: DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA KONFLIK
Lampiran 3 (lanjutan)
N10P64: Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
N10P64A1:
Pembinaan upaya
kesehatan dasar dan
kesehatan rujukan
Kementerian
Kesehatan
Peningkatan puskesmas
di perbatasan dan pulau-
pulau kecil terluar
menjadi puskesmas
perawatan
TARGET: Tercapainya 81
puskesmas yang menjadi
puskesmas perawatan di
perbatasan dan pulau-pulau
kecil terluar
Lampiran 4
MATRIKS KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
1. Jumlah Kab/Kota
yang mempunyai
kemampuan tanggap
darurat dalam
penanganan bencana
105 150 200 250 300
2. Persentase rumah
tangga yang
melaksanakan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS )
50 55 60 65 70
1. Persentase rumah
tangga yang
melaksanakan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS )
50 55 60 65 70
2. Persentase Desa
Siaga aktif
15 25 40 55 70
3. Jumlah Pos
Kesehatan Desa
(Poskesdes) beroperasi
70,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2 Penanggulangan Krisis
Kesehatan
Meningkatnya
penanggulangan krisis
secara cepat
Jumlah Kab/Kota yang
mempunyai kemampuan
tanggap darurat dalam
penanganan bencana
105 150 200 250 300 Pusat
Penanggu-
langan Krisis
Kesehatan,
Setjen1. Persentase
penduduk (termasuk
seluruh penduduk
miskin) yang memiliki
jaminan kesehatan
59 70,3 88,4 94,5 1003 Pembinaan, Pengembangan
Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan
Terumuskannya kebijakan
pembiayaan dan jaminan
pemeliharaan kesehatan
Pusat
Pembiayaan
dan Jaminan
Kesehatan,
Setjen
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
I Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Meningkatnya koordinasi
pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian
dukungan manajemen
Kementerian Kesehatan
Sekretariat
Jenderal
1 Pemberdayaan Masyarakat
dan Promosi Kesehatan
Meningkatnya
pelaksanaan
pemberdayaan dan
promosi kesehatan kepada
masyarakat
Pusat Promkes,
Setjen
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
2. Tersedianya data
NHA setiap tahun
1 1 1 1 1
1. Jumlah produk
hukum bidang
kesehatan yang a. RUU , RPP/
R.Per/ Keppres
9 9 9 9 9
b.
Per/Kepmenkes
30 35 40 45 45
2. Jumlah kasus-kasus
hukum bidang
kesehatan yang
tertangani
37 40 45 50 55
3. Jumlah organisasi
dan tatalaksana serta
klasifikasi yang
ditetapkan di
lingkungan
Kementerian
Kesehatan termasuk
UPT
10 10 10 10 10
5 Pertimbangan Kesehatan
Nasional
Terselenggaranya
pertimbangan kesehatan
Nasional
Jumlah kebijakan
Nasional yang direview
- 12 15 18 20 (Menunggu
Perpres)
1. Persentase
ketersediaan profil
kesehatan Nasional,
Provinsi, dan Kab/Kota
per tahun
60 70 80 90 100
2. Persentase Provinsi
dan Kab/Kota yang
memiliki bank data
kesehatan
40 45 50 55 60
6 Pengelolaan Data dan
Informasi Kesehatan
Meningkatnya
pengembangan sistem
informasi kesehatan
Pusat Data dan
Informasi,
Setjen
3 Pembinaan, Pengembangan
Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan
Terumuskannya kebijakan
pembiayaan dan jaminan
pemeliharaan kesehatan
Pusat
Pembiayaan
dan Jaminan
Kesehatan,
Setjen
4 Perumusan Peraturan
Perundang-undangan dan
Pembinaan Organisasi
Tatalaksana
Meningkatnya produk-
produk hukum yang akan
mendukung
penyelenggaraan
pembangunan bidang
kesehatan
Biro Hukum
dan Organisasi,
Setjen
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
3. Persentase Provinsi
dan Kab/Kota yang
menyelenggarakan
sistem informasi
kesehatan terintegrasi
- 70 80 90 100
7 Peningkatan Kerjasama Luar
Negeri
Meningkatnya peran dan
posisi Indonesia dalam
kerjasama luar negeri di
bidang kesehatan
Jumlah naskah kerjasama
Internasional
22 23 27 28 30 Pusat
Kerjasama Luar
Negeri, Setjen
1. Jumlah informasi
kesehatan yang
disebarluaskan kepada
publik (publikasi)
800 820 880 960 1,050
2. Persentase opini
publik tentang
kesehatan yang positif
(%)
80 82 85 87 90
3. Persentase
pelayanan informasi
yang telah diselesaikan
(%)
60 70 75 80 90
1. Jumlah dokumen
perencanaan,
anggaran, kebijakan,
dan evaluasi
pembangunan
kesehatan
20 21 22 23 249 Perencanaan dan
Penganggaran Program
Pembangunan Kesehatan
Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
penganggaran program
pembangunan kesehatan
Biro
Perencanaan
dan Anggaran,
Setjen
6 Pengelolaan Data dan
Informasi Kesehatan
Meningkatnya
pengembangan sistem
informasi kesehatan
Pusat Data dan
Informasi,
Setjen
8 Pengelolaan Komunikasi
Publik
Meningkatnya pengelolaan
komunikasi publik
Pusat
Komunikasi
Publik, Setjen
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
2. Persentase unit
utama Kementerian
Kesehatan yang
membuat perencanaan
dan melaksanakan
kegiatan yang responsif
gender
20 40 60 80 100
1. Persentase
pemenuhan kebutuhan
SDM Aparatur
(PNS/PTT dan
penugasan khusus)
70 75 80 85 90
2. Persentase Produk
Administrasi
Kepegawaian yang
dikelola melalui sistem
layanan kepegawaian
30 40 50 60 70
3. Jumlah tenaga
kesehatan yang
didayagunakan dan
diberi insentif di DTPK
dan di DBK
1,200 2,445 3,820 5,320 7,020
4. Jumlah residen
yang didayagunakan
dan diberikan insentif
700 1,550 2,550 3,650 4,850
9 Perencanaan dan
Penganggaran Program
Pembangunan Kesehatan
Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
penganggaran program
pembangunan kesehatan
Biro
Perencanaan
dan Anggaran,
Setjen
10 Pembinaan Administrasi
Kepegawaian
Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian
Biro
Kepegawaian,
Setjen
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
1. Tersusunnya
laporan keuangan
Kementerian
Kesehatan setiap tahun
anggaran sesuai
Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)
dengan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian
(WTP)
2 2 2 2 2
2. Persentase
pengadaan
menggunakan e-
procurement
50 65 75 85 90
12 Pengelolaan Urusan Tata
Usaha, Keprotokolan, Rumah
Tangga, Keuangan, dan Gaji
Meningkatnya kualitas
pengelolaan/manajemen
pembayaran gaji PNS ,
CPNS, dan PTT tepat
jumlah, waktu, dan
sasaran
1. Persentase
pengelolaan
pembayaran gaji PNS,
CPNS, dan PTT tepat
jumlah, waktu, dan
sasaran
85 96 98 98 100 Biro Umum,
Setjen
1. Angka kematian
jemaah haji (per 1.000
jemaah)
2,5 2,4 2,3 2,2 2,1
2. Persentase
Kab/Kota yang
melaksanakan
pemeriksaan dan
pembinaan kesehatan
haji sesuai standar
30 50 70 90 100
1. Jumlah kebijakan
yang dihasilkan oleh
Pusat Inteligensia
Kesehatan
10 16 22 28 3614 Pengelolaan Inteligensia
Kesehatan
Meningkatnya Kesehatan
Intelegensia secara
optimal
Pusat
Intelegensia
Kesehatan,
Setjen
11 Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan dan
Barang Milik Negara
Meningkatnya kualitas
pengelolaan anggaran dan
Barang Milik Negara
(BMN) Kementerian
Kesehatan secara efektif,
efisien dan dilaporkan
sesuai ketentuan
Biro Keuangan
dan Barang
Milik Negara,
Setjen
13 Peningkatan Kesehatan
Jemaah Haji
Meningkatnya pembinaan
dan pelayanan kesehatan
sebelum, saat pelaksanaan
dan pasca haji
Pusat
Kesehatan Haji,
Setjen
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
2. Jumlah pelaksanaan
penilaian inteligensia
pejabat Pusat dan
Daerah (orang)
150 300 450 600 750
3. Jumlah Kab/Kota
yang melakukan
pemeliharaan,
peningkatan
kemampuan dan
penanggulangan
masalah inteligensia
kesehatan
8 9 10 11 12
1. Jumlah surat tanda
registrasi (STR) dokter
dan dokter gigi yang
teregistrasi
108,000 118,000 128,000 138,000 149,000
2. Jumlah penanganan
kasus dugaan
pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi
57 77 97 127 157
II Peningkatan Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Kesehatan
Meningkatnya
pengawasan dan
akuntabilitas aparatur
Kementerian Kesehatan
Persentase unit kerja
yang menerapkan
administrasi yang
akuntabel
60 65 65 75 100 Inspektorat
Jenderal
14 Pengelolaan Inteligensia
Kesehatan
Meningkatnya Kesehatan
Intelegensia secara
optimal
Pusat
Intelegensia
Kesehatan,
Setjen
15 Peningkatan Manajemen
Konsil Kedokteran Indonesia
Terselenggaranya
registrasi, pendidikan
profesi, pembinaan serta
penanganan kasus dugaan
pelanggaran disiplin dr dan
drg
Sekretariat KKI
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
1. Jumlah Satuan Kerja
di lingkungan Ditjen
Pembinaan Upaya
Kesehatan dan Setjen
yang dievaluasi laporan
kinerja dan
keuangannya untuk
memperoleh opini
Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
115 145 158 190 196
2. Persentase temuan
laporan hasil
pengawasan yang
ditindaklanjuti
60 65 65 70 80
1. Jumlah Satuan
Kerja di lingkungan
Ditjen Bina Gizi &
Kesehatan Ibu & Anak
dan Itjen yang
dievaluasi laporan
kinerja dan
keuangannya untuk
memperoleh opini
Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
40 40 45 45 50
2. Persentase temuan
laporan hasil
pengawasan yang
ditindaklanjuti
60 65 65 70 80
1 Pengawasan dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan Ditjen
Pembinaan Upaya Kesehatan
dan Setjen
Meningkatnya
pengawasan dan
pembinaan pelaksanaan
kebijakan Ditjen
Pembinaan Upaya
Kesehatan dan Setjen
Inspektur I
2 Pengawasan dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan Ditjen
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu
dan Anak dan Itjen
Meningkatnya
pengawasan dan
pembinaan pelaksanaan
kebijakan Ditjen Bina Gizi
dan Kesehatan Ibu dan
Anak dan Itjen
Inspektur II
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
1. Jumlah Satuan
Kerja di lingkungan
Ditjen PP & PL dan
Badan Litbangkes yang
dievaluasi laporan
kinerja dan
keuangannya untuk
memperoleh opini
Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
78 115 128 130 140
2. Persentase temuan
laporan hasil
pengawasan yang
ditindaklanjuti
60 65 65 70 80
1. Jumlah Satuan
Kerja di lingkungan
Ditjen Binfar dan Alkes
dan Badan PPSDMK
yang dievaluasi laporan
kinerja dan
keuangannya untuk
memperoleh opini
Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
64 100 105 110 114
2. Persentase temuan
laporan hasil
pengawasan yang
ditindaklanjuti
60 65 65 70 80
3 Pengawasan dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan Ditjen
PP & PL dan Balitbangkes
Meningkatnya
pengawasan dan
pembinaan pelaksanaan
kebijakan Ditjen PP & PL
dan Balitbangkes
Inspektur III
4 Pengawasan dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan Ditjen
Kefarmasian & Alkes dan
Badan PPSDMK
Meningkatnya
pengawasan dan
pembinaan pelaksanaan
kebijakan Ditjen
Kefarmasian & Alkes dan
Badan PPSDMK
Inspektur IV
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
1. Persentase
Pengusutan dan
Investigasi kasus-kasus
yang berindikasi
merugikan negara dan
menghambat
kelancaran tugas dan
fungsi Kementerian
Kesehatan
30 40 40 60 70
2. Jumlah NSPK
tentang pemeriksaan
investigasi yang
ditetapkan
- 2 2 2 2
1. Persentase hasil
pemutakhiran tindak
lanjut hasil
pengawasan
40 50 60 60 70
2. Presentase unit
kerja yang menerapkan
SPIP
30 40 50 70 90
3. Jumlah rancangan
regulasi dan standar
yang disusun
10 10 10 10 10
Meningkatnya kualitas
penelitian, pengembangan
dan pemanfaatan di
bidang kesehatan
8 10 k) Badan
Litbangkes
III Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
Jumlah Penelitian yang
diproses dalam HAKI
2 4 6
5 Pengusutan dan Investigasi
kasus-kasus yang berindikasi
merugikan negara dan
menghambat kelancaran
tugas dan fungsi
Kementerian Kesehatan
Meningkatnya pengusutan
dan investigasi kasus-kasus
yang berindikasi
merugikan negara dan
menghambat kelancaran
tugas dan fungsi
Kementerian Kesehatan
Inspektorat
Investigasi
6 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Peningkatan Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Kesehatan
Meningkatnya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada Program
Peningkatan Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Kesehatan
Sekretariat
Itjen
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
Meningkatnya penapisan,
pengaturan, pemanfaatan,
serta pengawasan
terhadap penggunaan
teknologi dan produk
teknologi kesehatan
melalui penelitian,
pengembangan,
pemanfaatan di bidang
kesehatan
Jumlah riset operasional
yang dihasilkan:
1. Riset skala Nasional 1 1 1 1 1
2. Riset Ancaman
Potensial (KLB)
1 1 1 1 1
3. Riset Pembinaan 61 80 70 70 70
1. Jumlah
produk/model
intervensi/prototipe/st
andar/formula di
bidang biomedis dan
teknologi dasar
kesehatan
6 6 4 6 4
2. Jumlah publikasi
ilmiah di bidang
biomedis dan teknologi
dasar kesehatan yang
dimuat pada media
cetak dan elektronik:
a. Nasional 10 15 20 20 20
b. Internasional 2 2 2 2 2
2 Penelitian dan
Pengembangan Biomedis
dan Teknologi Dasar
Kesehatan
Meningkatnya penelitian
dan pengembangan di
bidang biomedis dan
teknologi dasar kesehatan
Pusat Bio
Medis dan
Teknologi
Dasar
Kesehatan
8 10 k) Badan
Litbangkes
1 Riset Operasional Kesehatan
dan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Kedokteran
Meningkatnya jumlah riset
operasional kesehatan dan
Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Kedokteran
(IPTEKDOK)
Sekretariat
Badan
Litbangkes
III Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
Jumlah Penelitian yang
diproses dalam HAKI
2 4 6
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
1. Jumlah
produk/model
intervensi/prototipe/
standar/formula di
bidang teknologi
terapan kesehatan dan
epidemiologi klinik
9 8 8 8 8
2. Jumlah publikasi
ilmiah di bidang
teknologi terapan
kesehatan dan
epidemiologi klinik
yang dimuat pada
media cetak dan
elektronik: a. Nasional 6 10 13 13 17
b. Internasional 2 2 2 2 2
1. Jumlah
produk/model
intervensi/prototipe/st
andar/formula di
bidang teknologi
intervensi kesehatan
masyarakat
14 10 13 11 11
2. Jumlah publikasi
ilmiah di bidang
teknologi intervensi
kesehatan masyarakat
yang dimuat pada
media cetak dan
elektronik: a. Nasional 8 10 15 15 15
b. Internasional 2 2 2 2 2
4 Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Intervensi Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya penelitian
dan pengembangan di
bidang teknologi intervensi
kesehatan masyarakat
Pusat
Teknologi
Intervensi
Kesehatan
Masyarakat
3 Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Terapan Kesehatan dan
Epidemiologi Klinik
Meningkatnya penelitian
dan pengembangan di
bidang Teknologi Terapan
Kesehatan dan
Epidemiologi Klinik
Pusat
Teknologi
Terapan
Kesehatan dan
Epidemiologik
klinik
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
1. Jumlah
produk/model
intervensi/prototipe/st
andar/formula di
bidang humaniora,
kebijakan kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
16 18 16 17 18
2. Jumlah publikasi
ilmiah di bidang
humaniora, Kebijakan
kesehatan dan
pemberdayaan yang
dimuat pada media
cetak dan elektronik: a. Nasional, 10 15 20 20 20
b. Internasional 2 2 2 2 2
6 Desentralisasi dan Daerah
Bermasalah Kesehatan (DBK)
Meningkatnya kajian
daerah bermasalah
kesehatan (DBK)
Jumlah kajian daerah
bermasalah kesehatan
(DBK)
4 4 4 4 4 Sekretariat
Badan
LitbangkesHasil Kegiatan: 1. Regulasi Litbangkes 10 12 14 16 18
2. Manajemen bidang
ilmiah dan etik
2 2 2 2 2
3. Manajemen fungsi
generik Litbang
(perencanaan; umum
dan keuangan; hukum,
organisasi dan
kepegawaian;
informasi, publikasi;
dan diseminasi)
4 4 4 4 4
7 Dukungan manajemen dan
dukungan pelaksanaan tugas
teknis lainnya pada program
penelitian dan
pengembangan kesehatan
Meningkatnya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas generik
dan tugas teknis lainnya
pada program penelitian
dan pengembangan
kesehatan
Sekretariat
Badan
Litbangkes
5 Penelitian dan
Pengembangan Humaniora,
Kebijakan Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya penelitian
dan pengembangan di
bidang humaniora,
kebijakan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Pusat
Humaniora,
Kebijakan
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
Meningkatnya
ketersediaan dan
keterjangkauan pelayanan
kesehatan yang bermutu
bagi seluruh masyarakat
1. Persentase ibu
bersalin yang ditolong
oleh Nakes terlatih
(cakupan PN)
84 86 88 89 90 Ditjen Bina Gizi
dan Kesehatan
Ibu dan Anak
2. Cakupan kunjungan
neonatal pertama
(KN1)
84 86 88 89 90
3. Persentase Balita
ditimbang berat
badannya (jumlah
Balita ditimbang/Balita
seluruhnya (D/S)
65 70 75 80 85
Meningkatnya kualitas
penanganan masalah gizi
masyarakat
1. Persentase Balita
ditimbang berat
badannya (D/S)
65 70 75 80 85
2. Persentase Balita
gizi buruk yang
mendapat perawatan
100 100 100 100 100
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan ibu
dan reproduksi
1. Persentase ibu
bersalin yang ditolong
oleh Nakes terlatih
(cakupan PN)
84 86 88 89 90
2. Persentase ibu
hamil yang
mendapatkan
pelayanan antenatal
(cakupan K4)
84 88 90 93 95
3. Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan
yang memberikan
pelayanan KB sesuai
standar
10 40 75 90 100
1 Pembinaan Gizi Direktorat Bina
Gizi
2 Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Reproduksi
Diektorat Bina
Kesehatan Ibu
IV Bina Gizi dan Kesehatan Ibu
dan Anak
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
1. Cakupan kunjungan
neonatal pertama
(KN1)
84 86 88 89 90
2. Cakupan pelayanan
kesehatan bayi
84 85 86 87 90
3. Cakupan pelayanan
kesehatan anak Balita
78 80 81 83 85
4. Cakupan SD/MI
melaksanakan
penjaringan siswa kelas
I
80 90 92 94 95
1. Cakupan
Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan
pembinaan pelayanan
kesehatan tradisional,
alternatif, dan
komplementer.
10 20 30 40 50
2. Jumlah RS yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
Tradisional yang aman
dan bermanfaat
sebagai pelayanan
Alternatif dan
Komplementer
26 36 46 56 70
1. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
upaya kesehatan kerja
288 384 480 576 6725 Pembinaan Upaya Kesehatan
Kerja dan Olahraga
Meningkatnya pembinaan
upaya kesehatan kerja dan
olahraga
Direktorat Bina
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
3 Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Anak
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan anak
Diektorat Bina
Kesehatan
Anak
4 Pembinaan , Pengembangan,
dan Pengawasan Program
Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Alternatif dan
Komplementer
Meningkatnya Pembinaan,
Pengawasan, dan
Pengembangan Pelayanan
Kesehatan Tradisional,
Alternatif dan
Komplementer.
Direktorat Bina
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional,
Alternatif dan
Komplementer
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
2. Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
upaya kesehatan
olahraga
144 176 208 240 264
6 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Tersedianya Bantuan
Operasional Kesehatan
(BOK) untuk Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
mendapatkan Bantuan
Operasional Kesehatan
dan menyelenggarakan
lokakarya mini untuk
menunjang pencapaian
SPM
300 8,606 8,737 8,868 9,000 Setditjen Bina
Gizi dan KIA
1. Persentase satuan
kerja yang
menyelenggarakan
administrasi
kepemerintahan sesuai
ketentuan
80 85 90 95 100
2. Persentase sarana
dan prasarana kerja
yang sesuai standar
60 70 80 90 100
1. Jumlah Kota di
Indonesia yang
memiliki RS standar
kelas dunia (world
class )
1 2 3 4 5
2. Jumlah Puskesmas
yang menjadi
Puskesmas perawatan
di perbatasan dan
pulau-pulau kecil
terluar berpenduduk
76 81 86 91 96
V Pembinaan Upaya Kesehatan Meningkatkan upaya
kesehatan dasar, rujukan,
keperawatan dan
keteknisian medik,
penunjang medik dan
sarana kesehatan, dan
kesehatan jiwa
Ditjen Bina
Upaya
Kesehatan
5 Pembinaan Upaya Kesehatan
Kerja dan Olahraga
Meningkatnya pembinaan
upaya kesehatan kerja dan
olahraga
Direktorat Bina
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
7 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program Bina
Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak
Meningkatnya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada Program Bina
Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak
Setditjen Bina
Gizi dan KIA
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
1. Jumlah Puskesmas
yang menjadi
Puskesmas perawatan
di perbatasan dan
pulau-pulau kecil
terluar berpenduduk
76 81 86 91 96
2. Persentase
Puskesmas rawat inap
yang mampu PONED
60 70 80 90 100
2 Pelayanan Kesehatan Dasar
bagi Masyarakat Miskin
(Jamkesmas)
Meningkatnya pelayanan
kesehatan dasar bagi
penduduk miskin di
Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
memberikan pelayanan
kesehatan dasar bagi
penduduk miskin di
Puskesmas
8,481 8,608 8,737 8,868 9,000 Dit. Bina Upaya
Kesehatan
Dasar
1. Jumlah Kota yang
memiliki RS standar
kelas dunia (world
class )
1 2 3 4 5
2. Persentase RS
Kab/Kota yang
melaksanakan PONEK
80 85 90 95 100
3. Persentase RS
Pemerintah
menyelenggarakan
pelayanan rujukan bagi
ODHA (Orang dengan
HIV dan AIDS)
60 70 80 90 100
4. Jumlah Kab/Kota
yang dilayani oleh RS
bergerak di Daerah
Tertinggal, Perbatasan
dan Kepulauan Terluar
(DTPK)
14 14 16 17 18
3 Pembinaan Upaya Kesehatan
Rujukan
Meningkatnya pelayanan
medik spesialistik kepada
masyarakat
Direktorat Bina
Upaya
kesehatan
Rujukan
1 Pembinaan Upaya Kesehatan
Dasar
Meningkatnya pelayanan
kesehatan dasar kepada
masyarakat
Direktorat Bina
Upaya
Kesehatan
Dasar
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
4 Pelayanan Kesehatan
Rujukan bagi Masyarakat
Miskin (Jamkesmas)
Meningkatnya pelayanan
kesehatan rujukan bagi
penduduk miskin di RS
Persentase RS yang
melayani pasien
penduduk miskin peserta
program Jamkesmas
75 80 85 90 95 Dit. Bina Upaya
Kesehatan
Rujukan
5 Pelaksanaan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi
Meningkatnya jumlah
rumah sakit yang
mendapat sarana dan alat
bantu pendidikan
Jumlah RS yang
mendapat sarana dan
alat bantu pendidikan
- 14 19 25 31 Direktorat Bina
Upaya
kesehatan
Rujukan 1. Jumlah Puskesmas
yang menerapkan
pelayanan
keperawatan dan
kebidanan sesuai
standar dan pedoman
212 354 496 638 791
2. Jumlah RS yang
melaksanakan
pelayanan
keperawatan dan
kebidanan sesuai
standar dan pedoman
54 220 316 412 508
3. Jumlah RS yang
melaksanakan
pelayanan keteknisian
medik dan keterapian
fisik sesuai pedoman
63 95 126 157 189
1. Persentase
laboratorium
kesehatan aktif yang
melaksanakan
pelayanan sesuai
standar
34 41 48 56 637 Pembinaan Upaya
Penunjang Medik dan Sarana
Kesehatan
Meningkatnya pelayanan
penunjang medik dan
sarana kesehatan sesuai
standar
Dit. Bina
Pelayanan
Penunjang
Medik dan
Sarana
Kesehatan
6 Pembinaan Upaya
Keperawatan dan
Keteknisian Medik
Meningkatnya Pembinaan
Pelayanan Keperawatan,
Kebidanan, dan
Keteknisian Medik
Dit.Bina
Pelayanan
Keperawatan
dan
Keteknisian
Medik
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
2. Persentase RS yang
melaksanakan
pelayanan radiologi
sesuai standar
45 50 55 60 65
2. Jumlah fasilitas
pelayanan kesehatan
(RS dan Puskesmas)
yang memenuhi
standar sarana,
prasarana dan
peralatan
164 206 269 394 594
1. Persentase RSJ yang
memberikan layanan
subspesialis utama dan
Napza
10 30 50 70 100
2. Persentase RSU
Kab/Kota yang
memberikan layanan
kesehatan jiwa dasar
termasuk Napza
10 20 30 40 50
3. Persentase
Puskesmas yang
memberikan layanan
kesehatan jiwa dasar
dan kesehatan jiwa
masyarakat
5 10 20 30 40
9 Peningkatan dan
Pengawasan Rumah Sakit
Indonesia
Terselenggaranya
pengawasan rumah sakit
Indonesia
Jumlah Provinsi yang
menyelenggarakan
pengawasan RS
- 5 10 25 33 Sekretariat
Ditjen Bina
Upaya
Kesehatan1. Jumlah Unit
Pelaksana Teknis (UPT)
vertikal yang
ditingkatkan sarana
dan prasarananya
34 44 44 44 4410 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program
Pembinaan Upaya Kesehatan
Meningkatnya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada Program
Pembinaan Upaya
Kesehatan
Sekretariat
Ditjen Bina
Upaya
Kesehatan
7 Pembinaan Upaya
Penunjang Medik dan Sarana
Kesehatan
Meningkatnya pelayanan
penunjang medik dan
sarana kesehatan sesuai
standar
Dit. Bina
Pelayanan
Penunjang
Medik dan
Sarana
Kesehatan
8 Pembinaan Upaya Kesehatan
Jiwa
Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan jiwa
Dit. Bina
Kesehatan Jiwa
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
2. Jumlah rancangan
Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria
yang disusun
50 90 130 170 200
1. Persentase bayi
usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi
dasar lengkap
80 82 85 88 90
2. Angka penemuan
kasus Malaria per
1.000 penduduk
2 1,75 1,5 1,25 1
3. Jumlah kasus TB
(per 100.000
penduduk)
235 231 228 226 224
4. Persentase kasus
baru TB Paru (BTA
positif) yang ditemukan
73 75 80 85 90
5. Persentase kasus
baru TB Paru (BTA
positif) yang
disembuhkan
85 86 87 87 88
6. Angka kesakitan
penderita DBD
per100.000 penduduk
55 54 53 52 51
7. Prevalensi kasus
HIV
0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
8. Jumlah kasus Diare
per 1.000 penduduk
350 330 315 300 285
9. Jumlah desa yang
melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
2,500 5,500 11,000 16,000 20.000k
10 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program
Pembinaan Upaya Kesehatan
Meningkatnya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada Program
Pembinaan Upaya
Kesehatan
Sekretariat
Ditjen Bina
Upaya
Kesehatan
VI Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
Menurunnya angka
kesakitan, kematian dan
kecacatan akibat penyakit
Ditjen PP dan
PL
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
10. Persentase provinsi
yang melakukan
pembinaan
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit tidak menular
(SE, deteksi dini, KIE
dan tata laksana)
50 70 80 90 100
Pembinaan Surveilans,
Imunisasi,
1. Persentase bayi
usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi
dasar lengkap
80 82 85 88 90
Karantina dan 2. Persentase desa
yang mencapai UCI
80 85 90 95 100
Kesehatan Matra 3. Persentase faktor
risiko potensial PHEIC
yang terdeteksi di pintu
negara
70 80 100 100 100
4. Persentase
penanggulangan KLB <
24 jam
68 73 80 90 100
5. Persentase
terlaksananya
penanggulangan faktor
risiko dan pelayanan
kesehatan pada
wilayah kondisi matra
60 65 70 75 80
1. Prevalensi kasus
HIV
0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
2. Jumlah kasus TB per
100.000 penduduk
235 231 228 226 224
1 Meningkatnya pembinaan
di bidang surveilans,
imunisasi, karantina dan
kesehatan matra
Direktorat
Imunisasi dan
Karantina
2 Pengendalian Penyakit
Menular Langsung
Menurunnya angka
kesakitan dan kematian
akibat penyakit menular
langsung
Direktorat
Pengendalian
Penyakit
Menular
VI Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
Menurunnya angka
kesakitan, kematian dan
kecacatan akibat penyakit
Ditjen PP dan
PL
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
3. Persentase Kasus
baru TB Paru (BTA
positif) yang ditemukan
73 75 80 85 90
4. Persentase Kasus
baru TB Paru (BTA
positif) yang
disembuhkan
85 86 87 87 88
5. Jumlah kasus Diare
per 1.000 penduduk
350 330 315 300 285
6. Persentase ODHA
yang mendapatkan ART
30 35 40 45 50
7. Persentase
penduduk 15 tahun ke
atas menurut
pengetahuan tentang
HIV dan AIDS
65 75 85 90 95
1. Angka kesakitan
penderita DBD per
100.000 penduduk
55 54 53 52 51
2. Angka penemuan
kasus Malaria per
1.000 penduduk
2 1,75 1,5 1,25 1
3. Persentase kasus
zoonosa yang
ditemukan ditangani
sesuai standar
70 75 80 85 90
1. Persentase
penduduk yang
memiliki akses
terhadap air minum
berkualitas
62 62,5 63 63,5 67
3 Pengendalian Penyakit
Bersumber Binatang
Meningkatnya pencegahan
dan penanggulangan
penyakit bersumber
binatang
Direktorat
Pengendalian
Penyakit
Bersumber
Binatang
4 Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan
dan pengawasan kualitas
lingkungan
Direktorat
Penyehatan
Lingkungan
2 Pengendalian Penyakit
Menular Langsung
Menurunnya angka
kesakitan dan kematian
akibat penyakit menular
langsung
Direktorat
Pengendalian
Penyakit
Menular
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
2. Persentase kualitas
air minum yang
memenuhi syarat
85 90 95 100 100
3. Persentase
penduduk yang
menggunakan jamban
sehat
64 67 69 72 75
4. Jumlah desa yang
melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis
Masyarakat STBM
2,500 5,500 11,000 16,000 20,000
1. Menurunnya angka
kesakitan dan kematian
akibat penyakit tidak
menular
1. Persentase provinsi
yang memiliki Perda
tentang Kawasan
Tanpa Rokok (KTR)
40 60 80 90 100
2. Meningkatnya
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit tidak menular
2. Persentase provinsi
yang melakukan
pembinaan
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit tidak menular
(SE, deteksi dini, KIE
dan tata laksana)
50 70 80 90 100
1. Jumlah UPT Vertikal
yang ditingkatkan
sarana dan
prasarananya
59 59 59 59 59
2. Jumlah rancangan
regulasi dan standar
yang disusun
21 21 21 21 21
5 Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
Direktorat
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
6 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
Meningkatnya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada Program
Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
Sekretariat
Ditjen P2PL
4 Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan
dan pengawasan kualitas
lingkungan
Direktorat
Penyehatan
Lingkungan
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
VII Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Meningkatnya sediaan
farmasi dan alat kesehatan
yang memenuhi standar
dan terjangkau oleh
masyarakat
Persentase ketersediaan
obat dan vaksin
80 85 90 95 100 Ditjen Binfar
dan Alkes
1. Persentase
ketersediaan obat dan
vaksin
80 85 90 95 100
2. Persentase
penggunaan obat
generik di fasilitas
pelayanan kesehatan
60 65 70 75 80
3. Persentase instalasi
farmasi Kab/ Kota
sesuai standar
60 65 70 75 80
1. Persentase produk
alat kesehatan dan
PKRT yang beredar
memenuhi persyaratan
keamanan, mutu dan
manfaat
70 80 85 90 95
2. Persentase sarana
produksi alat
kesehatan dan PKRT
yang memenuhi
persyaratan cara
produksi yang baik
45 45 50 55 60
3. Persentase sarana
distribusi alat
kesehatan yang
memenuhi persyaratan
distribusi
50 55 60 65 70
1 Peningkatan Ketersediaan
Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan
Meningkatnya
ketersediaan Obat Esensial
Generik di Sarana
Pelayanan Kesehatan
Dasar
Direktorat Bina
Obat Publik
dan Perbekalan
Kesehatan
2 Peningkatan Produksi dan
Distribusi Alat Kesehatan
Meningkatnya mutu dan
keamanan alat kesehatan
dan PKRT
Direktorat Bina
Produksi dan
Distribusi Alkes
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
1. Persentase Instalasi
Farmasi Rumah Sakit
Pemerintah yang
melaksanakan
Pelayanan Kefarmasian
sesuai standar
25 30 35 40 45
2. Persentase
Puskesmas perawatan
yang melaksanakan
pelayanan kefarmasian
sesuai standar
7 7 9 12 15
3. Persentase
penggunaan obat
rasional di sarana
pelayanan kesehatan
dasar pemerintah
30 40 50 55 60
1. Meningkatnya
produksi bahan baku
dan obat lokal serta
mutu sarana produksi
dan distribusi
kefarmasian
1. Jumlah bahan baku
obat dan obat
tradisional produksi di
dalam negeri
5 15 25 35 45 k)
2. Meningkatnya
kualitas produksi dan
distribusi kefarmasian
2. Jumlah standar
produk kefarmasian
yang disusun dalam
rangka pembinaan
produksi dan distribusi
2 4 6 8 10
3. Meningkatnya
produksi bahan baku
obat dan obat
tradisional produksi di
dalam negeri
3 Peningkatan Pelayanan
Kefarmasian
Meningkatnya penggunaan
obat rasional melalui
pelayanan kefarmasian
yang berkualitas untuk
tercapainya pelayanan
kesehatan yang optimal
Direktorat Bina
Pelayanan
Kefarmasian
4 Peningkatan Produksi dan
Distribusi Kefarmasian
Direktorat Bina
Produksi dan
Distribusi
Kefarmasian
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
1. Persentase
dokumen anggaran
yang diselesaikan
80 85 90 95 100
2. Persentase
dukungan manajemen
dan pelaksanaan
Program Kefarmasian
di daerah dalam
rangka dekonsentrasi
60 70 80 90 100
3. Jumlah rancangan
regulasi yang disusun
7 10 13 16 20
1. Persentase tenaga
kesehatan yang
profesional dan
memenuhi standar
kompetensi
60 65 70 75 80k) Badan PPSDMK
2. Persentase fasilitas
kesehatan yang
mempunyai SDM
kesehatan sesuai
standar
60 65 70 75 80 k)
3. Jumlah institusi
pendidikan tenaga
kesehatan yang
memenuhi standar
14 15 20 25 33 k)
1. Jumlah Kab/Kota di
33 Provinsi yang telah
mampu melaksanakan
perencanaan
kebutuhan SDM
Kesehatan (FK)
50 100 150 200 250 k)
2. Jumlah standar
ketenagaan di fasilitas
pelayanan kesehatan
(FK)
3 8 13 18 20 k)
1 Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM
Kesehatan
Meningkatnya
perencanaan dan
pendayagunaan SDM
kesehatan
Pusat
Perencanaan
dan
Pendayagunaa
n SDM
Kesehatan
5 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Meningkatnya dukungan
manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Sekretariat
Ditjen Binfar
dan Alkes
VIII Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
Meningkatnya
ketersediaan dan mutu
sumber daya manusia
kesehatan sesuai dengan
standar pelayanan
kesehatan
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
3. Jumlah tenaga
kesehatan yang
didayagunakan di
dalam dan di luar
negeri (FK)
1,200 2,418 2,480 2,680 2,880
1. Jumlah aparatur
yang telah mengikuti
pelatihan
kepemimpinan dan
prasyarat jabatan, MOT
dan TOT pelatihan
teknis, fungsional, dan
pelatihan manajemen
kesehatan serta
pelatihan yang berskala
Nasional dan global
(FK)
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
2. Jumlah institusi
pelatihan kesehatan
yang terakreditasi (FK)
4 7 9 10 13
3. Jumlah pelatihan
bagi aparatur yang
terakreditasi (FK)
120 140 150 160 180
1. Jumlah tenaga
pendidik dan
kependidikan yang
ditingkatkan
kemampuannya (FP)
2,350 4,820 7,415 10,140 13.000k)
2. Jumlah tenaga
pendidik yang
bersertifikat dosen (FK)
500 1,500 1,700 2,500 3,500
1 Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM
Kesehatan
Meningkatnya
perencanaan dan
pendayagunaan SDM
kesehatan
Pusat
Perencanaan
dan
Pendayagunaa
n SDM
Kesehatan
2 Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur
Meningkatnya pendidikan
dan pelatihan aparatur
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
Aparatur
3 Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Kesehatan
Meningkatnya pengelolaan
pendidikan dan pelatihan
tenaga kesehatan
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
Tenaga
Kesehatan
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
3. Jumlah kurikulum
pendidikan yang
dikembangkan yang
mengacu pada standar
Nasional pendidikan
(FK)
4 8 12 16 20k)
1. Jumlah SDM
kesehatan di fasilitas
kesehatan yang telah
ditingkatkan
kemampuannya
7,530 8,000 8,500 9,000 9.500k)
2. Persentase profesi
tenaga kesehatan yang
memiliki standar
kompetensi (FK)
30 55 70 80 90k)
3. Jumlah tenaga
kesehatan selain dokter
dan dokter gigi yang
memiliki Surat Tanda
Registrasi (STR) (FK)
1,000 6,600 57,600 110,600 164.600k
)
1. Jumlah kantor
pusat dan UPT yang
ditingkatkan sarana
dan prasarananya (FP)
30 35 40 45 60k)
2. Jumlah lulusan
tenaga kesehatan dari
lembaga pendidikan
pemerintah (FP)
13,000 27,000 42,000 58,000 75.000k)
5 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM
Kesehatan
Meningkatnya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada program
pengembangan dan
pemberdayaan SDM
kesehatan
Sekretariat
Badan PPSDM
Kesehatan
3 Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Kesehatan
Meningkatnya pengelolaan
pendidikan dan pelatihan
tenaga kesehatan
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
Tenaga
Kesehatan
4 Standarisasi, sertifikasi, dan
pendidikan berkelanjutan
SDMK;
Terselenggaranya
standarisasi, sertifikasi,
dan pendidikan
berkelanjutan SDM
Kesehatan
Pusat
Standarisasi,
sertifikasi dan
pendidikan
berkelanjutan
SDM
Kesehatan
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI
3. Jumlah dokumen
Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria
PPSDM Kesehatan: UU,
PP Permenkes,
Kepmenkes, Pedoman
(FK)
30 62 95 130 166k)
5 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM
Kesehatan
Meningkatnya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada program
pengembangan dan
pemberdayaan SDM
kesehatan
Sekretariat
Badan PPSDM
Kesehatan
Lampiran 5
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 20141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Persentase ibu bersalin yang ditolong
oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan
PN)
84% 86% 88% 89% 90% Direktorat
Kesehatan Ibu
2. Cakupan kunjungan neonatal pertama
(KN1)
84% 86% 88% 89% 90% Direktorat
Kesehatan Anak
3. Persentase Balita (0-59 bulan)
ditimbang berat badannya (D/S)
65% 70% 75% 80% 85% Direktorat Gizi
Menurunnya angka kesakitan
akibat penyakit menular
4. Persentase Kasus baru TB Paru (BTA
positif) yang disembuhkan
85% 86% 87% 87% 88% Direktorat
Pengendalian
Penyakit
Menular
Langsung
5. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan
(RS dan Puskesmas) yang memenuhi
standar sarana, prasarana, dan peralatan
kesehatan
231 463 795 1390 1852 Direktorat
Penunjang
Medik
6. Jumlah kota yang memiliki RS
memenuhi standar kelas dunia (world
class)
1 2 3 4 5 Direktorat BUK
Rujukan
7. Persentase fasilitas kesehatan yang
mempunyai SDM kesehatan sesuai standar
60% 65% 70% 75% 80% Pusat
Perencanaan
Dan
Pendayagunaan
SDM Kesehatan
8. Jumlah Pos Kesehatan Desa
(Poskesdes) beroperasi
- 72,000 55,500 57,000 58,500 Pusat Promosi
Kesehatan
Unit Organisasi
Pelaksana
TARGET CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMASASARAN STRATEGIS Keterangan
Meningkatnya status kesehatan
dan gizi masyarakat
Menurunnya disparitas status
kesehatan dan status gizi antar
wilayah dan antar tingkat sosial
serta gender
Meningkatnya penyediaan
anggaran publik untuk
kesehatan dalam rangka
mengurangi risiko finansial
gangguan kesehatan bagi
seluruh penduduk, terutama
penduduk miskin
9. Persentase penduduk mempunyai
jaminan kesehatan
59% 70.3% 84.4% 94.5% 100.0% Pusat
Pembiayaan dan
Jaminan
Kesehatan
Meningkatnya Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) pada
tingkat rumah tangga
10. Persentase rumah tangga yang
melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)
50% 55% 60% 65% 70% Pusat Promosi
Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan tenaga
kesehatan strategis di Daerah
Tertinggal, Terpencil, Perbatasan
dan Kepulauan (DTPK)
11. Jumlah tenaga kesehatan yang
didayagunakan dan diberi insentif di
Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan
dan Kepulauan (DTPK)
1,200 2,445 3,820 5,320 7,020 Pusat
Perencanaan
Dan
Pendayagunaan
SDM Kesehatan
Selutuh provinsi melaksanakan
program pengendalian penyakit
tidak menular
12. Persentase provinsi yang memiliki
peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok
(KTR)
40% 60% 80% 90% 100% Direktorat
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
Selutuh kabupaten/kota
melaksanakan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
13. Persentase kabupaten/kota yang
telah menganggarkan APBD bidang
kesehatan minimum 10 (sepuluh) persen
dari APBD dalam rangka pencapaian
Standar Pelayanan Minimum (SPM)
40% 60% 80% 90% 100% Biro
Perencanaan dan
Anggaran
Lampiran 5 (lanjutan)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 20141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terpenuhinya ketersediaan obat
dan vaksin
14. Persentase ketersediaan obat dan
vaksin
80% 85% 90% 95% 100% Setditjen Binfar
dan Alkes
Meningkatnya kualitas penelitian,
pengembangan dan pemanfaatan
di bidang kesehatan
15. Jumlah produk/model/intervensi/
prototipe/formula hasil penelitian dan
pengembangan di bidang kesehatan
45 42 41 42 41 Badan Litbang
Kesehatan
16. Persentase provinsi dan
kabupaten/kota yang memiliki bank data
kesehatan
40% 45% 50% 55% 60% Pusat Data dan
Informasi
17. Persentase produk administrasi
kepegawaian yang dikelola melalui sistem
layanan kepegawaian
30% 40% 50% 60% 70% Biro
Kepegawaian
18. Persentase pengadaan menggunakan
e-procurement
65% 80% 85% 90% 95% Biro Keuangan
dan BMN
Meningkatnya pengawasan dan
akuntabilitas aparatur
Kementerian Kesehatan
19. Persentase unit kerja yang
menerapkan administrasi yang akuntable
60% 65% 65% 75% 100% Inspektorat
Jenderal
KeteranganUnit Organisasi
Pelaksana
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN
Meningkatnya koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian dukungan manajemen
Kementerian Kesehatan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMATARGET CAPAIAN