pedoman akreditasi lembaga pelatihan kerja - lemsar.net · instrumen akreditasi lpk yang diperbarui...
TRANSCRIPT
1
LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul
Pedoman AkreditasiLembaga Pelatihan Kerja
Lembaga AkreditasiLembaga Pelatihan KerjaJl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina LemsarlatkerDitjen Binalattas Kemenakertrans RI, Jakarta Selatan Telepon 021-52901142, Faksimili 021-52900925,email : [email protected], Website: www.akreditasi.or. id
2
Lembaga AkreditasiLembaga Pelatihan KerjaJl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina LemsarlatkerDitjen Binalattas Kemenakertrans RI, Jakarta Selatan Telepon 021-52901142, Faksimili 021-52900925,email : [email protected], Website: www.akreditasi.or. id
KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
NOMOR : KEP.09/LA-LPK/XI/2013
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
Menimbang : a. Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Nomor
KEP.01/LA-LPK/VII/2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh lembaga
pelatihan kerja, sehingga perlu disempurnakan;
b. Pedoman akreditasi lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 225 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
b diatas, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja dengan Keputusan Ketua LA-LPK, guna memastikan
bahwa proses akreditasi LPK dapat berjalan sesuai dengan kerangka
pelatihan bermutu Indonesia.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4445;
3
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomer 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4408);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4637);
6. Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-
225/MEN/2003 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : PER.
17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran
Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor : KEP.
638 tahun 2012 tentang Pengurus Lembaga Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja 2012 - 1015;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Nomor KEP.94/LATTAS/VII/2013 tentang pencabutan atas Keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam
Negeri Nomor : KEP.157/DPPTKDN/XII/2004 tentang Pedoman
Pembentukan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
10. Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Nomor
KEP.08/LA-LPK/VII/2013 tentang Pedoman Pembentukan Komite
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan acuan dalam pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
4
KETIGA : Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana terlampir,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;
KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja ini, maka Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja Nomer KEP.01/LA-LPK/VII/2008 tentang Pedoman
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2013
Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
DIDIK P. SUMBODO, SE, S.Psi, MM
Ketua
Tembusan :
1. Dirjen Binalattas Kemenakertrans;
2. Direktur Bina Lemsarlatker Kemenakertrans;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia;
4. Ketua KA-LPK seluruh Indonesia;
5. Arsip.
5
LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul
Pedoman AkreditasiLembaga Pelatihan Kerja
Lembaga AkreditasiLembaga Pelatihan KerjaJl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina LemsarlatkerDitjen Binalattas Kemenakertrans RI, Jakarta Selatan Telepon 021-52901142, Faksimili 021-52900925,email : [email protected], Website: www.akreditasi.or. id
6
DAFTAR ISI
SURAT KEPUTUSANDAFTAR ISIKATA PENGANTAR
248
BAB I PENDAHULUAN 9
a. Latar Belakang 9b. Tujuan 10c. Ruang Lingkup 10d. Acuan Normatif 11e. Istilah dan Definisi 11
BAB II STANDAR AKREDITASI 14
a. Standar Satu : Kompetensi Kerja 14b. Standar Dua : Kurikulum 14c. Standar Tiga : Materi pelatihan 14d. Standar Empat : Manajemen/Tata KeIola LPK 15e. Standar Lima : Instruktur dan Tenaga Pelatihan 15f. Standar Enam : Sarana dan prasarana 15g. Standar Tujuh : Administrasi Keuangan 16h. Standar Delapan : Asesmen 16
BAB III PERSYARATAN, PROSES, DAN MEKANISME AKREDITASI 17
a. Persyaratan Permohonan Akreditasi 17b. Proses Akreditasi 17c. Mekanisme Akreditasi 18
BAB IV PELAKSANAAN AKREDITASI 21
a. Tujuan 21
b. Manfaat 21
c. Instrumen 21
d. Metode Asesmen Akreditasi 22
e. Asesesor Akreditasi 22
f. Kategori Akreditasi 23
g. Masa Berlaku Akreditasi 24
h. Banding 24
i. Surveilan 24
j. Penghargaan (AWARD) 25
k. Tindakan Perbaikan 25
BAB V PENUTUP 26
7
LAMPIRAN PEDOMAN AKREDITASI LPK 27
LAM. A INSTRUMEN AKREDITASI 28
1. Formulir Permohonan Akreditasi LPK 28
2. Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Akreditasi LPK 29
3. Ceklis Akreditasi LPK 2014 30
a. Standar Satu : Kompetensi Kerja 30
b. Standar Dua : Kurikulum 30
c. Standar Tiga : Materi pelatihan 32
d. Standar Empat : Manajemen/Tata KeIola LPK 33
e. Standar Lima : Instruktur dan Tenaga Pelatihan 35
f. Standar Enam : Sarana dan prasarana 36
g. Standar Tujuh : Administrasi Keuangan 37
h. Standar Delapan : Asesmen 38
4. Pernyataan Komitmen Manajemen 40
LAM. B MATERI SOSIALISASI AKREDITASI LPK 41
1. Visi, Misi, Rencana Strategi dan Eksekusi 42
2. Rekapitulasi LPK Terakreditasi Tahun 2014 Semester I 44
3. Kerangka Pelatihan Bermutu Indonesia 47
4. Instrumen Akreditasi Berbasis Mutu 52
LAM. C TRAINING PROVIDER ACCREDITATION APPLICATION FORM 71
1. Training Provider Application Form 72
2. Instructions 73
3. Accreditation Application Form Checklist 74
a. Standar 1 : Competency 74
b. Standar 2 : Training Curriculum 74
c. Standar 3 : Training Material 76
d. Standar 4 : Training Provider Management 77
e. Standar 5 : Instructure and Training Support Staff 79
f. Standar 6 : Training Facility 80
g. Standar 7 : Finance Management 81
h. Standar 8 : Assessment 82
4. Statement of Management Commitment 84
8
KATA PENGANTAR
Pedoman akreditasi ini merupakan ketentuan umum yang mengatur tata cara
penyelenggaraan akreditasi LPK. Ketentuan umum tata cara akreditasi ini meliputi delapan
standar akreditasi, persyaratan, proses, mekanisme akreditasi, serta pelaksanaan akreditasi.
LA-LPK telah menyusun dan membakukan seluruh prosedur, kriteria, instrumen dan
mekanisme akreditasi LPK kedalam buku pedoman akreditasi LPK ini. Buku ini merupakan
pembaruan dari pedoman akreditasi yang lama setelah melalui kajian, studi penyetaraan
(benchmarking) dengan standar nasional dan internasional, serta uji coba dan perbaikannya.
Maksud pedoman akreditasi antara lain semua pihak yang terlibat akreditasi memiliki
pemahaman yang sama dalam akreditasi. Selain itu sebagai bahan pembelajaran tentang
akreditasi bagi semua pihak yang terkait.
Pedoman akreditasi ini berguna bagi LA-LPK dan KA-LPK untuk administrasi akreditasi;
bagi asesor dan penyuluh/konsultan untuk panduan kerja; bagi LPK untuk panduan persiapan
dan perbaikan tata kelola LPK; serta bagi pembinaan, pengawas, dan departemen lain terkait
untuk panduan pembinaan.
Jakarta, 25 September 2013
Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
DIDIK P. SUMBODO, SE, S.Psi, MMKetua
9
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Pada saat era globalisasi ini ekonomi antar negara menjadi lebih terbuka. Situasi
ini memiliki dampak pada banyak segi kehidupan seperti komunikasi, perpindahan dan
transaksi sumber daya ekonomi. Begitu juga mobilitas dan kompetisi tenaga kerja antar
negara lebih terbuka dan sulit dibatasi. Menghadapi situasi ini pemerintah telah
mengambil langkah penting yaitu dengan menerbitkan Perpres No. 8 Tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
KKNI merupakan kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan
kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dengan memiliki
KKNI maka Indonesia akan semakin mudah melakukan penyetaraan dengan kerangka
kualifikasi negara lain. Secara nasional KKNI juga mendorong berbagai pihak
menyesuaikan, melaksanakan dan mencapai kualifikasi tersebut dalam bidang
pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
Mewujudkan KKNI sebagai standar nasional perlu didukung sistem pendidikan
dan pelatihan kerja yang sesuai. Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) memiliki
tiga pilar utama yaitu standar kompetensi kerja, lembaga pelatihan kerja, dan sertifikasi
kompetensi profesi. Pemerintah melakukan standarisasi kompetensi, LA-LPK
melakukan standarisasi (akreditasi) LPK, dan BNSP melakukan standarisasi profesi.
Akreditasi LPK oleh LA-LPK terdiri dari delapan standar dimana LPK harus
memenuhi agar dapat menawarkan pelatihan sesuai kualifikasi KKNI yang dijabarkan
dalam SKKNI yang disetujui secara nasional serta menghasilkan lulusan yang memenuhi
standar kualitas yang diinginkan. Saat ini LA-LPK telah mengembangkan instrumen
akreditasi yang mencakup delapan standar di atas sebagai penyempurnaan dari
instrumen akreditasi sebelumnya.
Instrumen akreditasi LPK yang diperbarui ini mempertimbangkan tuntutan
standar kualifikasi nasional, kebutuhan standar kompetensi dunia industri, serta
kesetaraan dengan standar akreditasi lembaga pelatihan dan pendidikan secara nasional
maupun internasional. Selain itu pembaruan ini juga mempertimbangkan kondisi dan
keberadaan LPK secara nasional serta kemampuannya untuk menerapkan dalam
manajemen LPK.
10
Dengan diterbitkannya pedoman akreditasi LPK, KA-LPK, asesor, dan pemerintah
daerah dan pihak lainnya yang terlibat dalam akreditasi dapat membantu menerapkan
standar tatakelola LPK, mempersiapkan dan melaksanakan akreditasi LPK secara baik,
benar, transparan dan obyektif. Pedoman akreditasi ini juga diharapkan dapat
mendorong dan memotivasi LPK untuk meningkatkan kuaitas layanan dan kredibilitas
lembaga secara konsisten dan berkesinambungan.
b. Tujuan
Pedoman akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja ini disusun dengan tujuan:
1. Lembaga Pelatihan Kerja dapat memahami delapan standar tatakelola LPK, dapat
menerapkan dalam kegiatan pelatihan kerja, dapat mempersiapkan dokumen dan
syarat akreditasi serta dapat melaksanakan kegiatan dan mendapatkan status
akreditasi.
2. Lembaga Akreditasi LPK dan Komite Akreditasi LPK dapat memberi penerangan
kepada masyarakat luas tentang kegiatan akreditasi LPK, memberi pengarahan
kepada LPK yang akan melakukan akreditasi, serta memberi pertimbangan dan
putusan akreditasi.
3. Asesor akreditasi LPK dapat mempersiapkan seluruh aspek pelaksanaan
akreditasi, melaksanakan seluruh tahapan akreditasi (asesmen dokumen, visitasi,
dan wawancara), serta melakukan asesmen dan laporan akhir hasil akreditasi LPK.
4. Dinas Naker Pembina LPK daerah, Konsultan atau Penyuluh LPK, dan para
pengandil (stakeholder) LPK dapat memahami kebijakan, tujuan dan kegiatan
akreditasi serta dapat memberi masukan, dukungan atau bantuan dalam kegiatan
akrediasi LPK.
c. Ruang lingkup
1. Pedoman pelaksanaan akreditasi LPK ini berisikan ketentuan, persyaratan serta
seluruh rangkaian kegiatan akreditasi mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga
surveilen lembaga pelatihan kerja.
2. Pedoman pelaksanan akreditasi LPK ini dapat digunakan untuk melakukan
akreditasi lembaga dan program pelatihan antara lain BLK UPTP, BLK UPTD,
LPKS, BLKLN, serta lembaga pelatihan lainnya baik yang berada di lingkungan
instansi teknis pemerintahan maupun swasta.
3. Pedoman pelaksanaan akreditasi LPK ini dapat digunakan dalam pengembangan,
pemeliharaan dan pelayanan program pelatihan kerja untuk seluruh jenis program
pelatihan.
11
d. Acuan Normatif
1. Undang-undang Nomer 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomer 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di
Luar Negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja
Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi
Profesi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
7. Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perizinan dan
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 225 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Ketua LA-LPK Nomor 8/LA-LPK/VII/2013 tentang Pedoman
Pembentukan KA-LPK.
e. Istilah dan Definisi
1. Akreditasi adalah proses pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu
lembaga pelatihan kerja telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan
pelatihan kerja berbasis kualifikasi KKNI dan/atau SKKNI dan/atau Standar
Internasional dan/atau Standar Khusus.
2. Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) adalah lembaga
independen yang dibentuk dengan Keputusan Menteri yang mempunyai otoritas
memberi status akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
3. Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) adalah komite yang
dibentuk oleh LA-LPK sebagai perpanjangan tangan LA-LPK yang berdomisili di
ibu kota provinsi dan berfungsi melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
12
4. Sertifikat Akreditasi adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh LA-LPK
tentang status akreditasi, yang menyatakan pemberian akreditasi kepada LPK
untuk suatu ruang lingkup LPK.
5. Status Akreditasi adalah bentuk pengakuan yang diberikan oleh LA-LPK
terhadap LPK yang diakreditasi berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh
asesor melalui pemeriksaan dokumen, visitasi lapangan dan wawancara. Bila telah
memenuhi persyaratan akan diberikan status terakreditasi. Akreditasi tidak
diberikan kepada LPK yang belum memenuhi persyaratan.
6. Asesmen adalah proses penilaian oleh LA-LPK untuk mengases LPK
terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam proses akreditasi untuk
mengambil keputusan pemberian status akreditasi terhadap LPK.
7. Asesor Akreditasi adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi asesor
yang relevan dan kompeten, yang ditugaskan oleh LA-LPK atau KA-LPK untuk
melaksanakan tugas asesmen terhadap LPK.
8. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah instansi pemerintah, badan hukum atau
perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
9. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, dan
membangun etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai
dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau
keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat
jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
11. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi yang
dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan
secara internasional.
12. Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi yang
dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan
organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang
memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi
lain yang memerlukan.
13
13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka
perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan,
dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta
pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai
dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
14. Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) adalah keterkaitan dan
keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan
kerja nasional.
15. Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitik beratkan
pada penguasan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterlampilan,
dan sikap sesuai dengan standar yang di tetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
16. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara
sistimatis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, unit unit
kompetensi, jangka waktu pelatihan, dan kriteria asesmen.
17. Kurikulum adalah suatu dokumen kurikulum yang tertulis secara sistematis yang
mengidentifikasikan hasil belajar, kriteria asesmen, isi pembelajaran, metode
pelatihan dan strategi asesmen.
18. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
14
BAB II
STANDAR AKREDITASI
Standar akreditasi LPK ada 8 buah yaitu standar kompetensi kerja, standar kurikulum
pelatihan, standar materi pelatihan, standar manajemen LPK, standar pelatih/ instruktur dan
tenaga pelatihan, standar sarana dan prasarana pelatihan, standar administrasi keuangan,
serta standar asesmen pelatihan.
a. Standar 1. Kompetensi Kerja
1. Standar satu adalah proses identifikasi kebutuhan pelatihan sesuai dengan
kerangka kualifikasi (KKNI) atau standar kompetensi (SKKNI) atau proses
identifikasi kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh industri atau masyarakat.
2. Identifikasi kebutuhan kualifikasi (KKNI) atau kompetensi kerja (SKKNI), atau
standar internasional atau standar kompetensi khusus diperlukan untuk
memastikan bahwa kompetensi kerja lulusan peserta pelatihan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan industri.
3. Identifikasi kebutuhan kualifikasi (KKNI) atau kompetensi kerja (SKKNI) atau
standar internasional atau standar kompetensi khusus dipetakan dan divalidasi
bersama pemangku kepentingan (stakeholder), serta diterima hasil lulusannya
oleh industri.
b. Standar 2. Kurikulum Pelatihan
1. Standar dua adalah pembuatan program dan kurikulum secara terstruktur sesuai
kerangka kualifikasi (KKNI), standar kompetensi (SKKNI), atau Standar
Kompetensi Internasional atau standar kompetensi khusus lainnya seperti
terdapat dalam pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
2. Pembuatan kurikulum berbasis kualifikasi dan kompetensi kerja (bukan berbasis
materi) ini dilengkapi dengan metode, asesmen, materi, waktu, jumlah dan sarana
yang sesuai dan dituangkan dalam silabus.
3. Kurikulum disesuaikan secara terus menerus dan divalidasi sesuai dengan
kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholder) dan industri.
4. Kurikulum dihasilkan melalui proses peninjauan dan pengembangan secara
sistematis (dituangkan dalam standart operating prosedur/SOP) serta
didokumentasi.
c. Standar 3. Materi Pelatihan
1. Standar tiga adalah pembuatan materi pelatihan sesuai dengan kurikulum;
elemen, dan kriteria unjuk kerja unit kompetensi (SKKNI atau khusus).
15
2. Materi pelatihan disusun dengan memperhatikan prinsip; format mudah
digunakan, bahasa mudah dimengerti, serta mendorong siswa peserta pelatihan
mau belajar.
3. Materi pelatihan dihasilkan melalui proses peninjauan dan pengembangan atau
pengadaan materi secara sistematis (dituangkan dalam standart operating
prosedur/SOP) serta didokumentasi.
d. Standar 4. Manajemen LPK
1. Standar empat adalah pelaksanaan manajemen pelatihan berbasis kompetensi
atau tatakelola lainnya yang sesuai dengan pelaksanaan pelatihan.
2. Manajemen LPK meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
evaluasi, pengawasan, serta pelaporan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan
LPK. Aspek tatakelola mencakup administrasi umum dan proses pelatihan yang
dituangkan dalam standart operating prosedur/ SOP dan terdokumentasi.
3. Administrasi umum antara lain memiliki dokumen perijinan yang sah,
perencanaan usaha, organisasi kerja yang jelas, prosedur operasi, catatan invetaris
sarana, catatan evaluasi dan laporan kerja. Administrasi proses pelatihan antara
lain prosedur pelatihan bermutu tiap jurusan, proses kegiatan belajar dari
pendaftaran hingga kelulusan, serta peraturan tertulis untuk semua aspek
pelatihan.
e. Standar 5. Pelatih/ Instruktur dan Tenaga Pelatihan
1. Standar lima adalah pengadaan instruktur pelatihan dan tenaga pelatihan LPK
yang memiliki kualifikasi kompetensi SKKNI atau kualifikasi kompetensi lainnya
yang diakui.
2. Kualifikasi instruktur pelatihan dan tenaga kepelatihan ini diperlukan untuk
menciptakan kualifikasi lulusan yang kompeten, meningkatkan efisiensi
penyelenggaraan pelatihan (biaya) serta efektivitas pencapaian hasil pelatihan
(kompetensi lulusan).
3. Kebijakan mengenai instruktur pelatihan dan tenaga pelatihan antara lain
prosedur perekrutan dan pemilihan pelatih, serta prosedur pengembangan profesi
dan kompetensi. Kualifikasi instruktur pelatihan dan tenaga kepelatihan
ditunjukkan dengan bukti kesesuaian dalam daftar riwayat hidup dan sertifikasi
kompetensi.
f. Standar 6. Sarana dan Prasarana Pelatihan
1. Standar enam adalah pengadaan sarana utama dan sarana pendukung (prasarana)
sesuai kerangka kualifikasi atau standar kompetensi (SKKNI atau khusus) yang
ditawarkan untuk setiap jenis kejuruan/ profesi pelatihan.
16
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dan layak dapat dimiliki LPK sendiri
atau kerjasama penguasaan dengan pihak lain sekurangnya selama tiga tahun.
3. Ketersediaan jumlah dan jenis peralatan LPK disesuaikan dengan standar
kompetensi yang ditawarkan pada program pelatihan. Kelayakan sarana dan
prasarana dinilai dari tingkat keterawatan, keberfungsian, kesehataan, dan
keamanan.
g. Standar 7. Administrasi Keuangan
1. Standar tujuh adalah pelaksanaan administrasi dan kebijakan keuangan untuk
memastikan bahwa LPK dapat menjalankan kegiatan secara berkesinambungan.
2. Administrasi keuangan meliputi tersedianya catatan pendanaan, pemasukan,
pengeluaran, dan laporan keuangan secara periodik, serta catatan salinan tanda
terima dan tagihan.
3. Kebijakan keuangan meliputi perhitungan penerimaan dan penganggaran,
pengalokasian dana setiap program, prosedur memperoleh dana cadangan,
prosedur perbaikan administrasi keuangan, serta prosedur perlindungan
penerimaan diterima dimuka.
h. Standar 8. Asesmen Pelatihan
1. Standar delapan adalah pembuatan instrumen asesmen sesuai kompetensi (SKKNI
atau khusus) pada program pelatihan. Asesmen berbasis pada hasil yang dapat
didemonstrasikan oleh peserta, bukan pada apa yang dipelajari atau diketahui
peserta selama pelatihan.
2. Instrumen asesmen dapat berupa proyek, penugasan, demonstrasi, aktivitas di
tempat kerja, laporan penyelia di tempat kerja, kesaksian, ujian, dan pertanyaan
untuk diselesaikan peserta yang menunjukkan bahwa peserta kompeten sesuai
SKKNI atau standar khusus.
3. Kebijakan dan prosedur pengembangan asesmen harus memenuhi prinsip valid,
handal (relaiable), adil (fair), dan fleksibel. Valid yaitu fokus pada kriteria unjuk
kerja unit kompetensi. Handal yaitu asesor berbeda akan memiliki kriteria
penilaian sama terhadap bukti yang sama. Adil yaitu setiap peserta mendapatkan
informasi dan tanggung jawab yang sama. Fleksibel yaitu menyesuaikan metode
asesmen untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta.
4. Kebijakan dan prosedur pelaksanan asesmen harus memenuhi aspek kecukupan,
keaslian, dan kekinia. Kecukupan yaitu memiliki bukti untuk menyatakan peserta
memenuhi kriteria unjuk kerja. Keaslian yaitu bukti asesmen sesuai dengan
peserta yang diases. Kekinian yaitu pengumpulan bukti asesmen terkini.
17
BAB III
PERSYARATAN, PROSES DAN MEKANISME AKREDITASI
a. Persyaratan Permohonan Akreditasi
LPK yang mengajukan permohonan akreditasi baik akreditasi baru maupun akreditasi
ulang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
1. Lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) telah memiliki ijin dari Dinas Kabupaten/
Kota yang membidangi ketenagakerjaan kecuali DKI Jakarta ijin dari dinas tingkat
provinsi.
2. Lembaga pelatihan kerja pemerintah atau perusahaan swasta yang memiliki status
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi seluruh ketentuan sesuai ketentuan
yang dipersyaratkan oleh LA-LPK.
4. Mengisi dokumen formulir permohonan akreditasi (borang-borang) serta seluruh
lampirannya.
b. Proses Akreditasi
Proses akreditasi memiliki tahapan yaitu asesmen diri, pemeriksaan dokumen,
persiapan visitasi lapangan, pelaksanaan visitasi lapangan, serta persiapan laporan dan
pengambilan keputusan asesmen.
1. Asesmen Diri (Self Assessmen)
Evaluasi diri adalah pengukuran atas kemampuan yang dinilai oleh diri sendiri
(LPK) dengan tujuan untuk memastikan bahwa LPK layak untuk di akreditasi.
Tata cara LPK mengajukan permohonan akreditasi adalah sebagai berikut :
a. Mengajukan permohonan untuk melakukan evaluasi diri;
b. LPK menerima dokumen akreditasi;
c. Menyerahkan laporan hasil evaluasi diri ke KA-LPK atau LA-LPK.
2. Pemeriksaan Dokumen (Desk Assessmen)
Pemeriksaan dokumen adalah penilaian yang dilakukan oleh tim asesor yang
ditunjuk oleh LA-LPK atau KA-LPK terhadap kelengkapan dokumen hasil evaluasi
diri LPK. Setelah dokumen diterima dan diperiksa kelengkapannya, kemudian
disusun laporan. Pemeriksaan dokumen dimaksudkan untuk mengidentifikasikan
aspek standar akreditasi yang belum dipenuhi serta akan ditindaklanjuti pada
kunjungan lapangan.
3. Persiapan Visitasi Lapangan
Persiapan meliputi hal berikut:
a. Mempersiapkan dan menunjuk tenaga ahli bila diperlukan,
b. Menentukan sasaran kunjungan lapangan antara lain; (1). Apa yang perlu
diperiksa, (2). Siapa yang perlu hadir, (3). Apa pertanyaan untuk interview,
18
c. Melakukan koordinasi dengan LPK, asesor, serta KA-LPK tentang rencana
dan jadwal kunjungan.
4. Melakukan Visitasi Lapangan
a. Tim asesor melakukan kunjungan untuk asesmen di lokasi LPK. Pertemuan
diawali dengan pembukaan untuk menyampaikan tujuan, kegiatan
akreditasi, dan hal-hal yang diharapkan dari LPK selama proses akreditasi.
b. Tim asesor melakukan asesmen terhadap sarana dan prasarana LPK. Pada
kesempatan ini tim asesor melakukan wawancara dengan staf kunci dan
peserta pelatihan jika diperlukan, melakukan pemeriksaan dokumen dan
rekaman serta pengamatan terhadap kegiatan pelatihan untuk
mengumpulkan dan mnengklarifikasi bukti-bukti obyektif sebagai bahan
evaluasi kesesuaian terhadap standar akreditasi.
c. Tim asesor mengindentifikasi temuan lapangan, menyampaikan temuan
lapangan kepada LPK tentang aspek yang belum memenuhi standar serta
memberi rekomendasi kepada LPK untuk tindakan perbaikan.
d. Tim asesor melengkapi draf ceklis asesmen selama kunjungan lapangan,
melakukan pengecekan kepada LPK, serta mendapatkan penegasan dari LPK
tentang aspek standar yang belum terpenuhi dan perlu perbaikan.
e. Tim asesor memeriksa kelengkatan dan pelaksanaan seluruh aspek standar
akreditasi LPK. Bila ditemukan kekurangan, asesor memberi saran kepada
LPK untuk melengkapi atau melakukan tindakan koreksi dan mengirimkan
bukti-bukti yang relevan kepada KA-LPK/ asesor dalam waktu tertentu
tetapi tidak lebih dari dua bulan.
5. Menyiapkan Laporan dan Keputusan Asesmen
Pada akhir pelaksanaan proses akreditasi, tim asesor wajib menyusun laporan
yang berisi keputusan asesmen sementara yaitu terakreditasi, atau tidak
terakreditasi. Laporan keputusan sementara ini disampaikan ke LA-LPK melalui
KA-LPK untuk mendapatkan keputusan status akreditasi akhir. Dalam hal ini KA-
LPK dapat memberi rekomendasi/ catatan berdasarkan hasil keputusan asesmen
sementara oleh asesor akreditasi kepada LA-LPK.
c. Mekanisme Akreditasi
Mekanisme akreditasi adalah urutan kegiatan dan tatacara pelaksanaan akreditasi di
LPK. Terdapat dua jenis tatacara/ mekanisme akreditasi yaitu KA-LPK telah terbentuk di
provinsi dan KA-LPK belum terbentuk di provinsi. Pada dasarnya akreditasi LPK
dilaksanakan oleh KA-LPK di tiap provinsi atas mandat dari LA-LPK. Dalam hal belum
terbentuk KA-LPK di provinsi atau KA-LPK tidak mampu melaksanakan akreditasi
karena satu dan lain hal, LA-LPK dapat melakukan akreditasi langsung ke LPK.
19
1. KA-LPK telah terbentuk di Provinsi.
a. KA-LPK mensosiaIisasikan pedoman dan borang akreditasi kepada LPK.
b. LPK mengajukan surat permohoran akreditasi secara tertulis kepada KA-
LPK.
c. KA-LPK mengirim surat jawaban disertai dengan dokumen dan borang
akreditasi kepada LPK.
d. LPK mengembalikan dokumen dan borang akreditasi yang telah diisi
disertai dengan lampiran pendukung kepada KA-LPK.
e. KA-LPK memeriksa, memverifikasi, menerima kelengkapan dokumen dan
borang LPK. KA-LPK mengembalikan dokumen dan borang kepada LPK
untuk dilengkapi bila belum lengkap.
f. KA-LPK membentuk tim asesor untuk melaksanakan akreditasi.
g. Tim asessor melakukan evaluasi dokumen akreditasi (desk asesment).
h. Tim asesor melakukan visitasi ke lokasi LPK selama 1 (satu) sampai dengan 3
(tiga) hari kerja.
i. Tim asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi (dokumen akreditasi
LPK).
j. Tim asesor melaporkan hasil visitasi dan asesmen lapangan kepada KA-LPK
paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan asesmen lapangan atau setelah
tindakan perbaikan memuaskan.
k. KA-LPK melakukan evaluasi dan verifikasi hasil laporan visitasi asesor
akreditasi.
l. KA-LPK mengirimkan hasil akreditasi ke LA-LPK, selambat-lambatnya 2
minggu setelah hasil akreditasi diterima dari tim asesor.
m. LA-LPK menetapkan hasil akreditasi LPK melalui Rapat Pleno selambat-
lambatnya 2 minggu setelah dokumen akreditasi dari KA-LPK diterima.
n. LA-LPK mengirim sertifikat akreditasi LPK bagi yang terakredtasi melalui
KA-LPK, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah hasil akreditasi
ditetapkan LA-LPK .
o. LA-LPK mengirim surat pemberitahuan tidak terakreditasi kepada LPK yang
tidak memenuhi syarat akreditasi dan memberi saran perbaikan untuk
pengajuan akreditasi berikutnya melalui KA-LPK, selambat-lambatnya 2
(dua) minggu setelah hasil akreditasi ditetapkan LA-LPK.
p. KA-LPK menerima surat dari LPK tentang keluhan/ pengaduan/ keberatan
atas hasil akreditasi; memberikan klarifikasi dan penjelasan atas surat LPK,
dan atau meneruskan surat LPK tersebut kepada LA-LPK untuk
penyelesaian.
20
2. KA-LPK belum terbentuk di Provinsi.
Dalam hal di provinsi belum memiliki kepengurusan KA-LPK dan atau
kepengurusan KA-LPK demisioner maka LPK mengajukan permohonan
akreditasi ke LA-LPK dengan mekanisme sebagai berikut:
a. LA-LPK mensosiaIisasikan pedoman dan borang akreditasi kepada LPK.
b. LPK mengajukan surat permohoran akreditasi secara tertulis kepada LA-
LPK.
c. LA-LPK mengirim surat jawaban disertai dengan dokumen dan borang
akreditasi kepada LPK.
d. LPK mengembalikan dokumen dan borang akreditasi yang telah diisi
disertai dengan lampiran pendukung kepada LA-LPK.
e. LA-LPK memeriksa, memverifikasi, menerima kelengkapan dokumen dan
borang LPK. LA-LPK mengembalikan dokumen dan borang kepada LPK
untuk dilengkapi bila belum lengkap.
f. LA-LPK membentuk tim asesor untuk melaksanakan akreditasi.
g. Tim asessor melakukan evaluasi dokumen akreditasi (desk asesment).
h. Tim asesor melakukan visitasi ke lokasi LPK selama 2 sampai dengan 3 (tiga)
hari kerja.
i. Tim asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi (dokumen akreditasi
LPK).
j. Tim asesor melaporkan hasil visitasi dan asesmen lapangan kepada LA-LPK
paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan asesmen lapangan atau setelah
tindakan perbaikan memuaskan.
k. LA-LPK melakukan evaluasi dan verifikasi hasil laporan visitasi asesor
akreditasi.
l. LA-LPK menetapkan hasil akreditasi LPK melalui Rapat Pleno, selambat-
lambatnya 2 (dua) minggu setelah dokumen akreditasi dari tim asesor
diterima.
m. LA-LPK mengirim langsung sertifikat akreditasi kepada LPK bagi yang
terakredtasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah hasil akreditasi
ditetapkan LA-LPK.
n. LA-LPK mengirim surat pemberitahuan tidak terakreditasi kepada LPK bagi
yang tidak memenuhi syarat akreditasi dan memberi saran perbaikan untuk
pengajuan akreditasi berikutnya, selambat-lambatnya 2 minggu setelah hasil
akreditasi ditetapkan LA-LPK.
o. LA-LPK menerima surat dari LPK tentang keluhan/ pengaduan/ keberatan
atas hasil akreditasi dan memberikan klarifikasi, penjelasan, dan
penyelesaian atas surat LPK.
BAB IV
PELAKSANAAN AKREDITASI
a. Tujuan Akreditasi
1. Memberi pengakuan formal yang menyatakan bahwa LPK telah memenuhi
persyaratan melakukan kegiatan pelatihan kerja berbasis kompetensi (KKNI,
SKKNI atau lainnya), sehingga LPK dapat memperoleh kepercayaan dari
masyarakat.
2. Memberi penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan LPK berdasarkan standar
tatakelola LPK yang ditetapkan oleh LA-LPK, sehingga LPK dapat meningkatkan
kualitas tatakelola LPK serta kualitas lulusan LPK.
3. Melakukan pemetaan terhadap capaian kinerja LPK sebagai dasar untuk perbaikan
kinerja LPK oleh LPK, serta pembinaan LPK oleh pemerintah atau pihak lain yang
berkepentingan.
b. Manfaat Akreditasi
1. LPK terakreditasi dapat memperoleh nilai lebih, kemudahan dan keuntungan
dalam memasarkan layanan program pelatihan LPK baik kepada calon siswa
(masyarakat), perusahaan pengguna, maupun pihak terkait lainnya
(dipertimbangkan sebagai TUK).
2. LPK terakreditasi dapat meningkatkan rasa percaya diri, kebanggaan serta nilai
lebih bagi peserta pelatihan untuk meyakinkan bahwa peserta pelatihan
memperoleh kompetensi dalam LPK dengan standar tata kelola yang baik.
3. LPK terakreditasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat umum dan
masyarakat industri pengguna bahwa LPK memiliki manajemen yang baik untuk
menghasilkan lulusan dengan kompetensi tertentu.
4. LPK terakreditasi dapat meningkatkan kebanggaan pemangku kepentingan
(stakeholder) akan jaminan proses pelatihan, serta akan memudahkan pemerintah
pusat maupun daerah dalam melaksanakan program pembinaan dan pemberian
bantuan teknis.
c. Instrumen Akreditasi
1. Instrumen akreditasi adalah sejumlah alat untuk memperoleh data secara
objektif tentang kegiatan LPK sesuai dengan standar komponen akreditasi,
sehingga diperoleh hasil yang dapat menggambarkan kondisi nyata LPK.
2. Instrumen akreditasi yang digunakan untuk melaksanakan akreditasi meliputi:
(1). Formulir/daftar isian, (2). Panduan bukti (evidence guide), (3). Ceklis, (4).
Asesor.
3. Panduan teknis dan instrumen akreditasi dibuat dan dijabarkan secara obyektif,
valid dan handal (reliabel) untuk digunakan sebagai alat akreditasi oleh asesor.
4. Instrumen Akreditasi LPK terdiri dari 8 standar dimana seluruhnya berjumlah 106
butir pernyataan dengan rincian sebagai berikut:
Standar Satu Kompetensi Kerja 4 butir
Standar Dua Kurikulum Pelatihan 24 butir
Standar Tiga Materi Pelatihan 10 butir
Standar Empat Manajemen LPK 27 butir
Standar Lima Pelatih/ Instruktur dan Tenaga Pelatihan 11 butir
Standar Enam Sarana dan Prasarana 5 butir
Standar Tujuh Administrasi Keuangan 16 butir
Standar Delapan Asesmen 9 butir
Jumlah 106 butir
d. Metode Asesmen Akreditasi
Metode Asesmen mencakup:
1. Evaluasi dokumen (desk assessmen/ desk review dokumen).
2. Kunjungan lapangan untuk memverifikasi dokumen bukti fasilitas dan
perlengkapan.
3. Wawancara/interviu dengan staf LPK, peserta pelatihan dan pengandil eksternal.
e. Asesor Akreditasi
Asesor adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompeten yang relevan untuk
melaksanakan asesmen LPK. Berikut ini adalah persyaratan asesor akreditasi:
1. Persyaratan Asesor Akreditasi
a. Asesor akreditasi memiliki profesionalisme, tanggung jawab (akuntabel),
serta dapat dipercaya (kredibel) untuk melaksanakan akreditasi LPK yang
berkualitas.
b. Asesor akreditasi memenuhi syarat teknis sebagai berikut.
(1). Memiliki sertifikat kompetensi asesor akreditasi yang diakui oleh LA-
LPK.
(2). Memiliki surat penugasan dari LA-LPK/ KA-LPK sepengtahuan LA-
LPK.
(3). Memiliki pemahaman tentang pelaksanaan pedoman akreditasi LPK.
(4). Memiliki pengetahuan, pengalaman di bidang pelatihan/ manajemen
mutu.
(5). Memiliki pemahaman tentang SKKNI/ KKNI, standar kompetensi
lainnya.
c. Asesor akreditasi memiliki surat tugas yang diberikan oleh KA-LPK dengan
sepengetahuan LA-LPK atau yang diberikan secara langsung oleh LA-LPK.
d. Asesor akreditasi memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan
visitasi lapangan ke LPK dalam suatu tim asesor akreditasi.
e. Asesor akreditasi memiliki kemampuan untuk menganalisis dan membuat
keputusan berdasarkan hasil evaluasi dokumen, visitasi lapangan dan
wawancara.
f. Asesor akreditasi harus memiliki komitmen untuk menyampaikan laporan
lengkap hasil akreditasi ke KA-LPK selambat-lambatnya tiga hari setelah
melaksanakan visitasi lapangan.
2. Etika Asesor Akreditasi
a. Asesor akreditasi menjunjung tinggi sikap kerja teliti, kejujuran dalam
putusan, objektivitas penilaian, fleksibilitas pelaksanaan, menjaga
kerahasiaan informasi, serta adil dalam penilaian.
b. Asesor akreditasi menjunjung tinggi prinsip dan tujuan dasar akreditasi
yaitu untuk membantu meningkatkan standar kualitas tatakelola LPK agar
dapat menghasilkan lulusan pelatihan yang memiliki kualifikasi dan
kompetensi.
c. Asesor akreditasi menjunjung tinggi perilaku patut dan baik dalam proses
akreditasi LPK antara lain menghargai dan menghormati setiap pribadi,
menjadi pendengar yang baik, terbuka terhadap ide baru, bijaksana, serta
bersikap sopan.
d. Asesor akreditasi menjunjung tinggi sikap kerja profesional, memiliki dan
menunjukkan kemampuan akreditasi yang baik, serta memiliki tanggung
jawab terhadap hasil kerja kepada LA-LPK/ KA-LPK serta kepada LPK.
f. Kategori Akreditasi
Kategori atau status akreditasi terdiri dari Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi;
1. Terakreditasi, yaitu suatu LPK memenuhi seluruh syarat untuk diakreditasi dalam
menyampaikan pelatihan berbasis kualifikasi KKNI atau SKKNI atau standar
kompetensi internasional atau standar kompetensi khusus.
2. Tidak terakreditasi, yaitu suatu LPK tidak memenuhi sebagian atau seluruh syarat
untuk diakreditasi dalam menyampaikan program, baik yang terkait dengan
kualifikasi KKNI atau SKKNI, atau kompetensi khusus lain yang diakui.
g. Masa Berlaku Akreditasi
Masa berlaku status akreditasi LPK ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Masa berlaku status akreditasi adalah 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat
mengajukan permohonan kembali untuk diakreditasi ulang, sekurang-kurangnya
3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya/ status akreditasi.
2. Apabila masa status akreditasinya sudah berakhir namun LPK yang bersangkutan
belum mengajukan permohonan untuk diakreditasi maka status akreditasinya
dinyatakan berakhir.
3. LPK yang masa berlaku status akreditasinya sudah berakhir dan telah mengajukan
permohonan untuk diakreditasi tetapi belum dilakukan proses akreditasi oleh LA-
LPK maka status akreditasinya dinyatakan masih tetap berlaku.
4. LPK yang tertunda akreditasinya karena telah melebihi batas waktu proses
akreditasi yang disediakan (maksimal 1 tahun) belum juga melengkapi
persayaratan yang ditentukan oleh LA-LPK maka harus mengajukan permohonan
ulang proses akreditasinya.
h. Banding
Ketentuan dan tatacara banding LPK terhadap LA-LPK adalah sebagai berikut:
1. LA-LPK melayani permohonan banding yang diajukan oleh LPK terhadap
keputusan LA-LPK setelah melalui proses verifikasi oleh KA-LPK.
2. Hasil keputusan banding yang ditetapkan oleh LA-LPK bersifat final dan
mengikat.
3. Dalam menangani banding, LA-LPK melakukan hal-hal berikut:
a. Melakukan penyelidikan terhadap permohonan banding yang diajukan LPK;
b. Mempertimbangkan masukan hasil verifikasi dan saran KA-LPK;
c. Menetapkan keputusan banding melalui rapat pleno LA-LPK;
d. Memberitahu keputusan akhir yang diambil LA-LPK kepada LPK;
e. Melakukan upaya tindak lanjut bilamana diperlukan;
f. Mendokumentasi permohonan banding, keputusan akhir, dan tindak lanjut.
i. Surveilan
Surveilan dilakukan terhadap LPK yang telah terakreditasi sekurang-kurangnya sekali
dalam 1 (satu) masa berlaku akreditasi. Tujuan surveilan adalah untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa status terakreditasi tetap dipelihara dan dipertahankan secara
konsisten sesuai dengan standar akreditasi.
Surveilan dilakukan dengan visitasi lapangan selama satu atau dua hari mengacu pada
Bab II b (Proses Akreditasi) butir 3 dan 4. Tim Asesor melaporkan hasil visitasi lapangan
kepada KA-LPK atau kepada LA-LPK. Status akreditasi dapat dicabut bila LPK tidak
konsisten menerapkan standar akreditasi dan tidak melakukan tindak perbaikan dalam
waktu 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan surveilan.
j. Penghargaan (AWARD)
Penghargaan (AWARD) diberikan oleh LA-LPK sebagai bentuk penghargaan LA-LPK
kepada LPK yang telah dengan sungguh-sungguh menjaga dan melakukan perbaikan
standar kualitas tatakelola LPK secara terus menerus.
Kriteria untuk menentukan LPK masuk dalam kategori tingkatan perbaikan standar
kualitas manajemen, ditetapkan kemudian oleh LA-LPK sesuai dengan standar
perbaikan mutu dalam kerangka Malcomb Baldrige Performance Exellen pada kategori
pendidikan atau kriteria lainnya.
k. Tindakan Perbaikan
LPK seharusnya melakukan tindakan perbaikan atas hasil dan rekomendasi akreditasi
oleh LA-LPK dan KA-LPK. Tindakan perbaikan LPK mencakupi aspek-aspek berikut:
1. LPK menetapkan prosedur untuk identifikasi dan menangani ketidaksesuaian
antara standar yang dipersyaratkan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. LPK harus mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab dan mencegah
terulangnya ketidaksesuaian tersebut dan melaksanakan tindakan perbaikan.
3. Tindakan perbaikan dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi ketidaksesuaian;
b. Menentukan penyebab ketidaksesuaian;
c. Memperbaiki ketidaksesuaian;
d. Memastikan ketidaksesuaian tidak terulang;
4. Pelaksanaan tindakan perbaikan yang dilakukan sebagai berikut;
a. Merekam hasil tindakan yang diambil;
b. Meninjau efektivitas tindakan korektif.
BAB V
PENUTUP
Demikian Pedoman Pelaksanaan Akreditasi LPK ini. LA-LPK menggariskan bahwa
pedoman pelaksanaan akreditasi ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan sumber informasi
yang jelas dan lengkap dalam proses akreditasi bagi pihak-pihak terkait seperti KA-LPK,
Asesor, Pembina LPK, Dinas tenaga kerja daerah dan terutama bagi LPK.
Bilamana dalam pelaksanaan proses akreditasi terdapat hal-hal yang belum diatur
ataupun belum jelas tertuang pada pedoman akreditasi ini, KA-LPK, Asesor LPK, pihak terkait
lainnya yang terlibat dalam proses akreditasi, dapat mengajukan permohonan penjelasan
kepada LA-LPK. Permohonan penjelasan dapat dialamatkan kepada KA-LPK maupun
langsung ke sekretariat LA-LPK di Jakarta.
LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul
Instrumen AkreditasiLembaga Pelatihan Kerja
Lembaga AkreditasiLembaga Pelatihan KerjaJl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina LemsarlatkerDitjen Binalattas Kemenakertrans RI, Jakarta Selatan Telepon 021-52901142, Faksimili 021-52900925,email : [email protected], Website: www.akreditasi.or. id
Formulir Permohonan Akreditasi LPK
A. Data Organisasi
Nama Organisasi
Jenis Organisasi
Alamat Lengkap LPK (Kode Pos)
Badan Pengarah (Dewan Direktur)
Website
B. Kontak Person
No Telepon No Fax Email
Nama Direktur
Nama Kontak Person
Jabatan kontak Person
C. Kualifikasi Nasional / Kluster D. Profil Rencana Peserta
Daftar kualifikasi nasional / Kluster yang diusulkan untuk diakreditasi 15-24 25-39 40-54 55*
Kode Kualifikasi Nama Kualifikasi / Kluster L P L P L P L P
E. Profil Staf
Jenis dan KualifikasiJumlah
Keterang Kualifikasi dan lainnyaL P
Staf Administrasi
Staf Pendukung Pembelajaran
Manajemen
Guru / Instruktur Penuh waktu
Guru Kontrak/ Instruktur Paruh waktu
Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Akreditasi LPK
1. Kolom sebelah kiri berisi kriteria yang terkait dengan masing-masing kedelapan standar.
Kolom Bukti/ Panduan Evaluasi mengidentifikasikan bukti yang harus disediakan oleh
lembaga pelatihan kerja.
2. Pernyataan yang diberi garis bawah (warna biru) menunjukkan hal yang harus anda
kumpulkan. Akan tetapi, hal tersebut dapat dalam berbagai format penggunaan. Tidak
ada ketentuan penggunaan format tertentu untuk dokumen yang diminta
3. Pada kolom bukti berilah penjelasan ringkas dari dokumen yanga Anda sediakan, seperti
nomer petunjuk dokumen pendukung, atau keterangan lainnya yang dianggap perlu.
4. Tidak menjadi masalah jika anda tidak memiliki dokumen untuk semua area. Area-area
ini akan didiskusikan dengan anda oleh tim asesmen akreditasi selama kunjungan
lapangan.
5. Anda dapat menggunakan dokumen yang sama untuk lebih dari 1 kriteria. Buatlah
catatan untuk nomor dokumen sehingga tim asesmen akreditasi akan mengetahui
dimana mencarinya.
6. Akreditasi akan berdasarkan pada lebih dari hanya dokumen-dokumen saja. Tim
Asesmen akan melakukan kunjungan lapangan untuk memerikasa fasilitas dan
perlengkapan dan melakukan interview dengan staf kunci, peserta, dan pemangku
kepentingan. Selama kunjungan lapangan Tim Asesmen akan mencari dan memverifikasi
bukti dokumen yang sesungguhnya diterapkan pada LPK anda
7. Sangatlah penting untuk melengkapi formulir permohonan ini karena hal ini akan
dijadikan rujukan pada ceklis yang dimiliki asesor akreditasi. Ceklis tersebut memberikan
informasi yang lebih mengenai standar pendokumentasian yang disyaratkan.
Ceklis Akreditasi LPK
LPK harus mengisi dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebelum proses akreditasi. Periksalahapakah seluruh detail telah diisi dan dilengkapi, buatlah rujukan langsung pada kolom bukti dokumen/informasi untuk mendukung bukti (biasanya tertulis) dan lampirkan dokumen-dokumen utamanya.
1. Standar Satu: Kompetensi Kerja
1 1.1 KRITERIA: Program pelatihan disusun berdasarkan standar kompetensi industri dan/ atau StandarKompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diterbitkan oleh KEMENAKERTRANS; atau standarkompetensi lainnya (khusus atau internasional) yang sesuai dengan kebijakan LA-LPK.
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
1 Memiliki kurikulum dan lesson plan pelatihan
2 Kurikulum memetakan unit kompetensi danadanya kesesuaian antara hasil akhir pelatihandengan unit kompetensi
3 Memiliki surat pernyataan dari pemangkukepentingan yang menyatakan bahwakurikulum telah sesuai dengan kebutuhan
4 Memiliki surat pernyataan dari perusahaanbahwa akan menggunakan para lulusan
2. Standar Dua: Struktur Kurikulum
2 2.1 KRITERIA: Kurikulum disusun berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan dan memuat hasilakhir pelatihan (outcome/ kompetensi/KUK)
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
5 Kurikulum disusun berdasarkan unitkompetensi
6 Kurikulum memuat hasil akhir pelatihan(outcome/ kompetensi/KUK)
7 Menggunakan metode pelatihan yang sesuai
8 Menggunakan asesmen pelatihan yang sesuai
9 Materi dan sumber pelatihan mengacu padaunit kompetensi
10 Memiliki salinan sertifikat peserta pelatihanyang telah lulus
11 Asesmen yang digunakan mengacu pada unitkompetensi
12 Memiliki bukti tempat bekerjanya paralulusan
2 2.2 KRITERIA: Waktu pelatihan dan jumlah siswa sesuai dengan hasil akhir (outcome/ KUK) pelatihan yangberdasarkan standar kompetensi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
13 Menuliskan waktu pelatihan
14 Menuliskan jumlah maksimum siswa untuksetiap program / kelas
15 Dapat menunjukkan sarana dan prasaranasesuai dengan jumlah maksimum siswa untuksetiap program / kelas
2 2.3 KRITERIA: Kurikulum ditinjau ulang dan dimonitor secara teratur untuk memastikan kesesuaiannyadengan unit kompetensi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
16 Dapat menunjukkan instrumen yangdigunakan untuk meninjau ulang suatukurikulum.
17 Dapat menunjukkan laporan tentang tinjauulang kurikulum.
18 Memiliki bukti bahwa perubahan kurikulumberdasarkan kegiatan tinjau ulang kurikulum(misalnya catatan, buku log)
19 Memiliki jadwal mengenai tinjau ulangkurikulum
20 Dapat menunjukkan notulen rapat tentangtinjau ulang kurikulum
21 Memiliki prosedur tentang tinjau ulangkurikulum
22 Dapat menunjukkan catatan perbaikankurikulum yang berkesinambungan
2 2.4 KRITERIA: LPK memiliki kerja sama dengan pemangku kepentingan
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
23 Memiliki surat keterangan kerja sama antaraLPK dengan pemerintahan, tempat kerja ataupemangku kepentingan lainnya.
24 Memiliki prosedur tertulis dengan mitra LPK
2 2.5 KRITERIA: LPK memiliki prosedur tertulis untuk mengembangkan kurikulum
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
25 Memiliki prosedur tertulis untukmengembangkan kurikulum
26 Dapat menunjukkan notulen rapat tentangpengembangan kurikulum
27 Memiliki catatan tentang pengembangankurikulum
28 Memiliki prosedur tertulis untuk industritentang pengembangan kurikulum
3. Standar Tiga: Materi Pelatihan
3 3.1 KRITERIA: Materi pelatihan sesuai dengan hasil akhir (outcome) pelatihan yang sesuai dengan unitkompetensi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
29 Memiliki prosedur tertulis tentangpengembangan materi pelatihan
30 Memiliki materi pelatihan
31 Memiliki materi pelatihan sesuai dengan unitkompetensi
32 Materi pelatihan tertulis di dalam kurikulum
33 Dapat menunjukkan notulen rapat tentangpembuatan materi pelatihan
3 3.2 KRITERIA: Pengembangan materi pelatihan dimonitor dan dievaluasi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
34 Memiliki instrumen untuk mengevaluasikesesuaian materi pelatihan dengan unitkompetensi.
35 Memiliki prosedur tertulis tentang evaluasimateri pelatihan
36 Dapat menunjukkan notulen rapat tentangevaluasi materi pelatihan
37 Memiliki laporan evaluasi materi pelatihan
38 Memiliki bukti dari tindakan yang diambilsebagai hasil dari evaluasi materi pelatihan
4. Standar Empat: Manajemen LPK
4 4.1 KRITERIA: LPK memiliki tata kelola yang mendukung operasional
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
39 Dapat menunjukkan surat ijinpenyelenggaraan LPK dengan instansi terkait
40 Memiliki organisasi dan mekanisme kerjaLPK
41 Memiliki prosedur operasional tatakelolaLPK, kegiatan pelatihan, dan penilaian.
4 4.2 KRITERIA: LPK menerapkan perencanaan yang konsisten dengan operasional yang terkini
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
42 Memiliki pernyataan visi dan misi
43 Memiliki prosedur tertulis untuk merancangperencanaan jangka pendek, menengah danpanjang.
44 Memiliki rencana jangka pendek
45 Memiliki target untuk jumlah siswa yangmendaftar dan yang lulus sesuai dengankualifikasi yang telah ditentukan.
46 Memiliki rencana jangka menengah
47 Memiliki rencana jangka panjang
4 4.3 KRITERIA: LPK memiliki struktur organisasi dan diskripsi jabatan
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
48 Memiliki struktur organisasi
49 Memiliki diskripsi jabatan untuk setiap posisi
4 4.4 KRITERIA: LPK melakukan pelatihan berbasis kompetensi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
50 Memiliki prosedur tertulis tentang pelatihanyang bermutu untuk setiap jurusan
51 Memiliki prosedur tertulis tentang kegiatanpelatihan mulai dari pendaftaran hinggamenyelesaikan pelatihan dan memperolehsertifikat
52 Memiliki peraturan tertulis untuk semuaaspek dari pelatihan dan asesmen
53 Memiliki bukti proses monitoring danevaluasi pelatihan
54 Memiliki fasilitas untuk siswa/ staf laki-lakidan perempuan, seperti ruang sholat, peranserta tanggung jawab mereka, dan memilikicatatan tertulis mengenai pengaturankemitraan berdasarkan jenis kelamin
55 Memiliki aturan tertulis tentang kode etikpelatih dan asesor
56 Memiliki format monitoring dan evaluasi.
57 Memiliki salinan laporan evaluasi
58 Memiliki bukti adanya tindak lajut dari hasilevaluasi
4 4.53 KRITERIA: LPK memiliki sistem untuk memonitor dan mengevaluasi seluruh aspek operasionalnya danmenindak lanjuti hasil evaluasi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
60 Memiliki prosedur tertulis untukmengevaluasi seluruh aspek operasional LPK
61 Memiliki laporan internal audit/ evaluasi
62 Dapat menunjukkan laporan umpan balikdari evaluasi
63 Memiliki prosedur tertulis untukmelaksanakan audit internal yang sesuaidengan standard
64 Memiliki prosedur perubahan laporan auditatau evaluasi
65 Dapat menunjukkan notulen rapat timevaluasi
5. Standar Lima: Pelatih/ Instrukktur dan Tenaga Pelatihan
5 5.1 KRITERIA: Staf pelatih/ instruktur dan tenaga pelatihan pelatihan dan asesor memiliki kualifikasi yangtepat untuk setiap pelatihan yang diajarkan
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
66 Dapat menunjukkan daftar riwayat hiduppelatih/ asesor
67 Dapat menunjukkan bukti kesesuaiankualifikasi dan pengalaman pelatih
68 Memiliki deskripsi posisi untuk pelatih/asesor
69 Memiliki prosedur tertulis untuk merekrutdan memilih pelatih
70 Dapat menunjukkan iklan untuk karyawan
71 Dapat menunjukkan rencana dan prosedurpengembangan profesi
5 5.2 KRITERIA: Staf administrasi dan pendukung memiliki kualifikasi yang tepat dengan cakupan kerjanya
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
72 Dapat menunjukkan bukti kesesuaiankualifikasi dan pengalaman staf administrasidan staf pendukung
73 Dapat menunjukkan daftar riwayat hidup stafadministrasi dan staf pendukung.
74 Memiliki deskripsi posisi untuk stafadministrasi dan staf pendukung.
75 Memiliki prosedur tertulis untuk merekrutdan memilih staf administrasi dan stafpendukung.
76 Dapat menunjukkan rencana dan prosedurpengembangan profesi staf administrasi danstaf pendukung
6. Standar Enam: Sarana dan Prasarana
6 6.1 KRITERIA: LPK memiliki sarana dan prasarana untuk mencapai unit kompetensi
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
77 Dapat menunjukkan ruang kelas,tempatworkshop praktek/ bengkel dan ruangadministrasi
78 Dapat menunjukkan perjanjian tertulis daripemilik bangunan untuk menggunakan ruangkelas, workshop praktek/ bengkel dan ruangadministrasi.
79 Memiliki catatan tertulis yang menghubunganinventaris peralatan dengan unit kompetensi
80 Memiliki bukti peralatan, perlengkapan danarea workshop/ bengkel telah sesuai denganprosedur keselamatan bagi staff, siswa danpengunjung serta adanya pemeriksaankeselamatan secara teratur.
81 Memiliki bukti peralatan dan perlengkapandipelihara secara teratur dan dirawat agartetap berfungsi dengan baik.
7. Standar Tujuh: Administrasi Keuangan
7 7.1 KRITERIA: LPK memiliki dana untuk mendukung operasionalnya
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
82 Dapat menunjukkan catatan tentang sumberpendanaan
83 Dapat menunjukkan catatan pengeluaranoperasional
7 7.2 KRITERIA: LPK memiliki catatan pendanaan
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
84 Dapat menunjukkan catatan pendanaan
85 Dapat menunjukkan perhitungan prosentasidana yang diterima dari berbagai sumber
86 Dapat menunjukkan prosedur yang akanditempuh untuk memperoleh cadangan dalambidang keuangan
87 Memiliki tata kelola untuk menutupi resikoyang berhubungan dengan dana potensial
7 7.3 KRITERIA: LPK memiliki anggaran tahunannya
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
88 Memiliki catatan tertulis tentang pemasukandan pengeluaran untuk setiap tahunnya(misalnya dalam arus kas)
89 Dapat menunjukkan prosedur apabila adaperbedaan yang substansial antara kenyataandengan anggaran.
90 Memiliki anggaran untuk setiap program
91 Memiliki laporan keuangan (misalnya neracadan lap laba-rugi)
92 Dapat menunjukkan adanya kegiatan auditkeuangan tahunan
93 Memiliki salinan tagihan dan tanda terima.
7 7.4 KRITERIA: LPK melindungi biaya yang telah diterima dimuka
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
94 Memiliki sistem perlindungan penerimaanyang telah diterima dimuka
95 Memiliki catatan penerimaan yang telahditerima dimuka
96 Memiliki sistem pengembalian penerimaanyang telah diterima dimuka
97 Memiliki salinan tagihan dan tanda terima.
8. Standar Delapan: Asesmen
8 8.1 KRITERIA: LPK memiliki peralatan asesmen yang valid, dapat diandalkan, adil dan fleksibel
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
98 Memilki sistem pengembangan asesmen
99 Memiliki materi asesmen untuk setiapprogram
100 Dapat menunjukkan notulen rapat tentangvalidasi asesmen
101 Dapat menunjukkan contoh hasil asesmenpeserta
8 8.2 KRITERIA: LPK memiliki asesmen yang sesuai dengan unit kompetensi SKKNI
St No BUKTI/ PANDUAN EVALUASI v x BUKTI DOKUMEN / INFORMASI
102 Dapat menunjukkan hasil asesmen sesuaidengan unit kompetensi SKKNI
103 Memiliki prosedur untuk menangani keluhandan perselisihan yang berhubungan dengankeputusan asesmen
104 Memiliki bukti berupa surat tertulis bahwaperlengkapan dan fasilitas yang digunakanuntuk asesmen dalam kondisi aman, berfungsidengan baik
105 Memilki panduan proses asesmen untuk siswadan asesor
106 Dapat menunjukkan proses pelaksanaanasesmen sesuai dengan unit kompetensiSKKNI
Pernyataan Komitmen Manajemen
Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan komitmen bahwa:
1. Permohonan akreditasi untuk memberi pelatihan berbasis kualifikasi/ unit kompetensi/
klaster kompetensi ini adalah benar, akurat dan terkini sesuai dengan kegiatan yang kami
jalankan di lembaga pelatihan kerja.
2. Kami sebagai penyelenggara lembaga pelatihan kerja mendukung dan mematuhi seluruh
kebijakan dan prosedur pada pelaksanaan akreditasi ini.
3. Kami sebagai penyelenggara lembaga pelatihan kerja telah menerima seluruh informasi
berkaitan dengan persyaratan dan tata cara akrediasi dari LA-LPK atau KA-LPK.
4. Dengan penuh kesadaran, seluruh informasi dalam isian dan dokumen yang
melengkapinya adalah benar dan sesuai persyaratan.
Demikian pernyataan komitmen ini.
Kami yang memberi pernyataan komitmen,
__________________, ____, _______________, _______Kota Tgl, Bulan Tahun
1. Perwakilan dari penyelenggara lembaga pelatihan kerja
Nama Jabatan Tanda tangan Tanggal
1. Perwakilan dari Ketua, Direktur, Manajer, dll.
Nama Jabatan Tanda tangan Tanggal
Kontak LA-LPK dan KA-LPK;
Silahkan kirim formulir permohonan yang telah dilengkapi, beserta dokumen yang relevan ke:
1. LA-LPK, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Lt 6A Direktorat Bina Lemsarlatker , Telp. 021-
52901142, Fax. 021-52900925, Email; [email protected].
2. KA-LPK, __________________________________________________________________