Upload File

pasal 2kjljlk

2
PASAL 2 HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN 2.1 Harga sewa dihitung berdasarkan Perhitungan jam/HM (Hours Meter) yang dimaksud pada perjanjian ini adalah jam operasional Hours Meter (HM). 2.2 PIHAK PERTAMA memberlakukan minimum charge sebesar 300 HM per 30 hari atau dengan kesepakatan bersama perhitungan sistem voucher per 300 HM artinya jika alat tersebut beroperasi tidak mencapai 30 hari kerja dan jumlah HM telah menunjukkan 300 HM kecuali alat mengalami kerusakan. 2.3 Pembayaran uang sewa akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan rincian tagihan realisasi HM aktual didasarkan pada operation hour sesuai data pencatatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan/ atau orang yang ditunjukkan oleh para pihak, yang selanjutnya dibuatkan berita acara besama. 2.4 Pembayaran dimuka oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan kontrak sewa ini adalah : 2.4.1 Deposit sewa alat berat sebesar 300 jam sesuai dengan tarif yang disepakati yaitu : 1 unit Excavator Komatsu : 300 jam x Rp. 175.000 = Rp. 52.500.000,- PPN 10 % = Rp 5.250.000,- Total = Rp 57.750.000,- Terbilang: Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah 2.4.2 Jaminan biaya Demobilisasi sebesar Rp. 22.000.000,- Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Rupiah Jumlah semua pembayaran dimuka adalah sebesar : Rp 79.750.000,- Terbilang : Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah 2.4.3 Pembayaran dapat dilakukan dengan cara ditransfer ke : Atas Nama : PT. Trans Prima Sentosa Bank : Bank Central Asia (BCA) No Rekening : 3880456180

Upload: darazamchairyah

Post on 19-Nov-2015

9 views

Category:

Documents


4 download

Report

DESCRIPTION

jljl

TRANSCRIPT

PASAL 2HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

2.1Harga sewa dihitung berdasarkan Perhitungan jam/HM (Hours Meter) yang dimaksud pada perjanjian ini adalah jam operasional Hours Meter (HM).2.2PIHAK PERTAMA memberlakukan minimum charge sebesar 300 HM per 30 hari atau dengan kesepakatan bersama perhitungan sistem voucher per 300 HM artinya jika alat tersebut beroperasi tidak mencapai 30 hari kerja dan jumlah HM telah menunjukkan 300 HM kecuali alat mengalami kerusakan.2.3Pembayaran uang sewa akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan rincian tagihan realisasi HM aktual didasarkan pada operation hour sesuai data pencatatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan/ atau orang yang ditunjukkan oleh para pihak, yang selanjutnya dibuatkan berita acara besama.2.4Pembayaran dimuka oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan kontrak sewa ini adalah :2.4.1Deposit sewa alat berat sebesar 300 jam sesuai dengan tarif yang disepakati yaitu :1 unit Excavator Komatsu: 300 jam x Rp. 175.000= Rp. 52.500.000,-PPN 10 %= Rp 5.250.000,-Total = Rp 57.750.000,-Terbilang: Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

2.4.2Jaminan biaya Demobilisasi sebesar Rp. 22.000.000,-Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Rupiah

Jumlah semua pembayaran dimuka adalah sebesar : Rp 79.750.000,-Terbilang : Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

2.4.3Pembayaran dapat dilakukan dengan cara ditransfer ke :Atas Nama: PT. Trans Prima SentosaBank: Bank Central Asia (BCA)No Rekening : 3880456180

2.5PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan pembayaran sewa 300 jam yang dibayar dimuka bersamaan dengan biaya mobilisasi dan demobilisasi. Pembayaran berikutnya yang dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah setiap 300 jam dimuka sesuai ketentuan perhitungan yang telah disepakati kedua belah pihak.

2.6PIHAK KEDUA sepakat dan bersedia melakukan pembayaran di muka yang mana lebih cepat antara HM (Hours Meter) atau waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.Pihak 1Pihak 2


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 … · Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal

DRIVING INNOVATION and GROWTH - adira.co.id · huruf a, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Padal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 5, Pasal 27 ayat 6, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 7,

Ancaman Militer-Pasal Demi Pasal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … · Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK … · 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...jdih.malangkab.go.id/sites/default/files/prduk-hukum/uu...ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2),

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 … ·  · 2017-12-05bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) ... c. bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, ... Pasal 78, Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

I SALINAN I - JDI Hukum€¦ ·  · 2017-07-25... Pasal 68 ayat_ (7), Pasal 7 4, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, ... (3) Penyusunan ... Pasal 11 Ketentuan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang

PASAL-PASAL AJARAN DORDRECHT (1619) - RECI Sydney · dinyatakan bidat, dan sebuah panitia dari Sinode merancang pasal-pasal melawan ajaran itu. Pasal- pasal itu dibahas oleh Sinode

ikma10fkmua.files.wordpress.com · Web view7.1 Pasal 36 7.2 Pasal 37 7.3 Pasal 38 8 VII. Melindungi Negara 8.1 Pasal 39 8.2 Pasal 40 8.3 Pasal 41 9 VIII. Pimpinan Negara 9.1 Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

pbb.sitescdn.com · Mengingat . 1. Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang, Bab I Pasal 1, Bab Il Pasal 3, Pasal 4, Bab Ill Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Bab VI Pasal 11 ayat(l) huruf b,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Mengingat :1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

KETENTUAN UMUM - uu-ciptakerja.go.id...Pasal 24C ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal

UU 33 2004 PERIMBANGAN KEUA - legalakses.com No. 33 Tahun 2004 Tenta… · ... Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, ... c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal

JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA … · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3 ), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal

PEDOMAN UMUM · 2018. 3. 15. · BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1,Pasal 2,Pasal 3) BAB II JENIS KEGIATAN DAN URUTAN PRIORITAS PELAKSANAAN P3-TGAI (Pasal 4,Pasal 5,Pasal 6,Pasal 7) BAB

UNDANG-UNDANG REPUBLIK · PDF fileTENTANG PEMBENTUKAN ... Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan ... Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · b. mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula. 3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal

storage.partaibulanbintang.org · l. Anggaran Dasar ParÇai Bulan Bintang- Bab I Pasal l. Bab Il Pasal 3. Pasal 4- Bab Ill Pasal 5. Pasal 6. Bab IV Pasal 7. Bab VI Pasal I I ayat

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2),

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · menindaklanjuti amanat Pasal 48, Pasal 49 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 68, dan ... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

PERATURAN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN … · dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal

PASAL-PASAL AJARAN DORDRECHT (1619) - …mississauga.irect.org/dynamicdata/PASAL-PASALAJ.DORDT.pdf · dinyatakan bidat, dan sebuah panitia dari Sinode merancang pasal-pasal melawan

pasal pasal unclos 3 niyhhh

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN …€¦ · 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Udang Dasar Negara

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

PPH pasal 21, pasal 23, pasal 4(2), dan PPN