paper uas afrika - perbandingan kapabilitas sistem politik pantai gading dan nigeria (revisied)
TRANSCRIPT
Potensi Terjadinya Konflik Domestik di Pantai Gading dan Nigeria :
Analisis Perbandingan Kapabilitas Sistem Politik
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Politikdan Pemerintahan Afrika
Dosen Pengampu :
Samsu Rizal Panggabean
Oleh :
Bisma Putra Sampurna
10/296280/SP/23823
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2011
1
DAFTAR ISI
Daftar Isi.........................................................................................................................................2
Abstraksi……………………………………………………………………………….……..…3
Bab I: Pendahuluan
Latar Belakang Masalah……………………………………………………………...….4
Rumusan Masalah................................................................................................................6
Landasan Konseptual………………………………………………………………....….6
Hipotesis…………………………………………………………………………...…......6
Bab II: Pembahasan………………………………………………………………………….…..7
Bab III: Analisa…………………………………………………………………………...…….12
Bab IV: Kesimpulan..……………………………………………………………………….….14
Daftar Pustaka................................................................................................................................15
2
Abstraksi
Sebagai sebuah entitas politik negara memiliki berbagai peran yang mengharuskannya
untuk menjadi sentral dari kegiatan masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Untuk
menjalankan peran tersebut, suatu negara membutuhkan suatu sistem politik yang dapat
mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakatnya. Ketika suatu negara gagal dalam
mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ada maka dapat menyebabkan timbulnya
ketidakpuasan oleh masyarakat yang akan mendorong terjadinya konflik horizontal.
Pantai Gading dan Nigeria merupakan dua negara di wilayah Afrika Barat yang memiliki
permasalahan yang sama di level nasionalnya, yaitu konflik horizontal. Umumnya konflik
tersebut muncul karena sistem yang dimiliki kedua negara tersebut tidak dapat secara penuh
mengakomodasi kepentingan masyarakatnya. Namun, dalam penanganan konflik tersebut
terdapat perbedaan hasil dalam penanganannya. Perbedaan ini muncul karena masing-masing
negara memilikikemampuan yang berbeda dalam memenuhi prasyarat pelaksanaan sistem politik
yang ideal.
Rumusan masalah yang diangkat pada paper ini adalah Bagaimana potensi terjadinya konflik
domestik di Pantai Gading dan Nigeria jika dilihat dari perbandingan kapabilitas sistem
politiknya. Dalam pembahasannya akan digunakan Teori Kapabilitas Sistem Politik (Gabriel
Almond). Teori ini akan digunakan untuk melihat kinerja sistem politik di Pantai Gading dan
Nigeria dalam mengakomodasi kepentingan masyarakatnya.
Keyword : Sistem Politik, Kapabilitas, Konflik Domestik, Pantai Gading, Nigeria
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam melaksanakan kehidupan bernegara diperlukan sebuah perangkat atau sistem yang
dapat mengatur serta mengakomodasi berbagai kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Dalam
kaitannya dengan hal tersebut, sistem politik merupakan perangkat yang dibutuhkan guna
mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam sebuah entitas politik yang berdaulat. Jika
melihat kembali kepada pengertiannya, sistem politik ini sendiri pada dasarnya berangkat dari
pemikiran David Easton yang mengemukakan bahwa kehidupan politik sebaiknya dilihat sebagai
sebuah sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan.1 Maksud dari Easton disini
adalah bahwa didalam menjalankan kegiatan politik, terdapat struktur/komponen yang
menjalankan fungsi tertentu, dimana fungsi yang dijalankan struktur tersebut-baik secara
langsung maupun tidak langsung-akan saling mempengaruhi dan menciptakan kesalinghubungan
satu sama lain yang menyebabkan terbentuknya sebuah sistem yang dinamakan sistem politik.
Namun pada pelaksanaannya, hasil dari pola pelaksanaan suatu sistem politik di setiap negara
tidaklah selalu sama.
Ketika suatu negara-melalui sistem politiknya-gagal dalam mengatur serta mengakomodasi
berbagai kepentingan serta kebutuhan masyarakatnya, maka dampak yang dihasilkan adalah
akan timbulnya konflik horizontal dalamhubungan sosial masyarakat yang berpotensi
mengancam stabilitas nasional.2
Terkait dengan hal ini, Pantai Gading dan Nigeria memiliki permasalahan yang serupa.
Pantai Gading sebagai sebuah negara republik, memiliki berbagai permasalahan domestik yang
disebabkan karena tidak adanya sistem politik yang dapat mengakomodasi kepentingan serta
1 David Easton. 1957. “Empirical Conceptualizations: An Approach to the Analysisof Political System”. Dalam Budi Winarno. 2008. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Jakarta: MedPress, hlm. 3. 2 Konflik Horizontal yang dimaksud adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti, ideology politik, ekonomi, dan faktor primordial. Sebagaimana dijelaskan dalam ProPatria Institute, disampaikan dalam FGD ProPatria Institute, Pilicing dan kamtibmas dalam rangka pemeliharaan kedamaian pasca konflik di Indonesia, Maret 2009, <http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper%20Diskusi/Policing%20&%20Kamtibmas%20Dalam%20Rangka%20Pemeliharaan%20Kedamaian%20Pasca%20Konflik%20di%20Indonesia%20[AS].pdf>, diakses pada 10 Januari 2012
4
aspirasi masyarakatnya secara komprehensif. Sebetulnya, Pantai Gading sejak awal
kemerdekannya, tidak memiliki sejarah kelam dalam permasalahan domestiknya. Kepemimpinan
Felix Houphouet-Boigny (1960-1993), dapat dikatakan merupakan masa kepemimpinan yang
memiliki kapabilitas dalam upaya menciptakan hubungan masyarakat yang harmonis . Namun,
setelah wafatnya Felix Houphouet-Boigny, dalam upaya menjalankan proses demokrasi, Pantai
Gading sempat mengalami kudeta pada tahun 1999 yang dipimpin oleh Jenderal Guei Ousted
Bedie. Kudeta ini dimaksudkan agar terjadi status quo dalam pemerintahan sehingga dapat
dilakukan pemilihan umum yang demokratis. Tetapi, pada kenyataannya terjadi kecurangan
dalam proses pemilihan yang diselenggarakan, dimana Guei secara sepihak mendeklarasikan
kemenangannya atas lawan politiknya yaitu, Gbagbo. Hal ini lalu memicu protes keras dari
pendukung Gbagbo atas ketidak demokratisan proses pemilihan tersebut. Permasalahan ini lah
yang menjadi akar dari permasalahan antar masyarakat di Pantai Gading, hingga saat ini.
Nigeria dalam hal ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, jika dibandingkan dengan
Pantai Gading. Sebagai negara dengan kepemilikan lebih dari 250 etnis, Nigeria memiliki sejarah
yang cukup panjang dalam permasalahan domestiknya. Enam tahun setelah
kemerdekaannya,pada tahun 1966 Nigeria mengalami dua kudeta sekaligus, pertama adalah
kudeta oleh Mayor Kaduna Nzeogwu yang kemudian dikudeta lagi oleh Letnan Kolonel Murtala
Mohammed. Kemudian pada tahun 1967 terjadi perang sipil yang menyebabkan jatuhnya banyak
korban jiwa, baik dari warga sipil maupun anggota militer.
Pantai Gading dan Nigeria sebagai dua negara yang memiliki sejarah konflik domestik,
tentunya memiliki upaya-upaya penanganan konflik tersebut. Namun, terlepas dari upaya
penanganan konflik, sesungguhnya dapat diyakini bahwa terdapat hal yang lebih penting dalam
rangka mencegah terjadinya konflik domestik, yaitu dengan menciptakan sistem politik domestik
yang memenuhi kriteria kapabilitas sistem politik yang ideal. Karena jika dilakukan tinjauan
ulang, maka dapat dilihat bahwa terjadinya konflik merupakan konsekuensi logis dari tidak
kapabilitasnya suatu sistem politik dalam memainkan perannya sebagai pengakomodasi tuntutan
masyarakat.
5
B. RUMUSAN MASALAH
Bagaimana potensi terjadinya konflik domestik di Pantai Gading dan Nigeria jika dilihat dari
perbandingan kapabilitas sistem politiknya?
C. LANDASAN TEORI
Landasan konseptual yang akan digunakan dalam paper ini adalah teori kapabilitas sistem
politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Teori ini terdiri dari lima komponen, yaitu
kapabilitas ekstraktif yang menyandarkan tolak ukur kinerja sistem politik dari data serta sumber
riil yang terdapat dalam masyarakat; kapabilitas regulatif yang merujuk pada efektivitas regulasi
yang ditetapkan kepada komponen didalam sistem politik guna mengatur hubungan antara
komponen-komponen tersebut; kapabilitas distributif yang menilai suatu sistem politik dari
kemampuannya sebagai penyalur kebutuhan bagi masyarakatnya; kapabilitas simbolik yang
dilihat dari kemampuan peran pemimpin sebagai sosok yang berpengaruh terhadap masyarakat,
dimana hal ini dapat dilihat dari proses komunikasi politik yang dijalankan; dan kapabilitas
responsif yang berdasar pada kemampuan sistem politik dalam merespon berbagai tuntutan dari
lingkungannya untuk dikonversi menjadi kebijakan.3 Teori ini akan digunakan untuk melihat
kapabilitas sistem politik masing-masing negara dalam melaksanaan perannya sebagai
pengakomodasi kepentingan masyarakatnya.
D. HIPOTESIS
DIlihat dari perbandingan kapabilitas sistem politiknya, Pantai Gading memiliki potensi
terjadinya konflik domestik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nigeria. Hal ini
dikarenakan adanya perbedaan kemampuan dalam memenuhi kriteria ideal kapabilitas sistem
politik. Nigeria dalam melaksanakan sistem politiknya memiliki keunggulan dalam pelaksanaan
kapabilitas ekstraktif, distributif serta simbolik. Dimana hal ini berpengaruh terhadap
kemampuannya dalam meredam potensi konflik domestik yang terjadi.
3Gabriel Almond. 1965. A developmental Approach to Political System. Dalam Budi Winarno. 2008. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Jakarta: MedPress, hlm. 114.
6
BAB II
PEMBAHASAN
A. Kapabilitas Sistem Politik Pantai Gading
Pantai Gading merupakan negara yang terletak di Afrika Barat dengan jumlah penduduk
sebanyak 21.504.162 jiwa dan tingkat pertumbuhan sebesar 3,8%.4 Dari segi sejarah konflik
yang pernah dialami oleh Pantai Gading, pada dasarnya Pantai Gading bukanlah seperti
kebanyakan negara di benua Afrika yang harus menghadapi percobaan penggulingan kekuasaan
pada masa awal kemerdekaannya. Konflik di Pantai Gading sendiri baru muncul ke permukaan
pada tahun 1999, ketika terjadi kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Guei Ousted Bedie. Kudeta
yang dilakukan ini merupakan titik awal terjadinya serangkaian konflik berikutnya. Pasca kudeta
tersebut, pada tahun 2000 diadakan pemilihan presiden untuk yang pertama kalinya, namun
pemilihan ini kemudian justru menjadi akar dari permasalahan berikutnya, karena pada proses
pemilihan ini, Guei secara sepihak mendeklarasikan dirinya sebagai presiden. Hal ini menyulut
terjadinya konflik antara kubu oposisi (Gbagbo) dengan kubu Guei. Konflik lainnya terjadi pada
tahun 2002 ketika jabatan presiden berada ditangan Gbagbo. Pada masa ini terdapat gerakan
oposisi yang mengklaim telah menguasai wilayah bagian utara Pantai Gading dan menuntut
diberhentikannya pemerintah yang berkuasa. Gerakan ini mengajukan tuntutannya atas dasar
ketidakpuasan dan ketidakadilan dari proses sistem politik yang dijalankan oleh Pemerintahan
Gbagbo. Selain konflik ini, pada 2010 lalu, terjadi kembali konflik seperti pada tahun 2000.
Namun yang menjadi perbedaan adalah, disini Gbagbo merupakan pemerintah yang berkuasa
dan tidak mengakui hasil pemilu yang dimenangkan oleh pihak oposisi yang dipimpin oleh
Outtara.
Selanjutnya, utnuk melihat kapabilitas sistem politik yang dilaksanakan di Pantai Gading,
sebaiknya dilepaskan terlebih dahulu pandangan mengenai konflik-konflik yang terjadi
sebelumnya, guna mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kemampuan sistem
tersebut. Dari segi kapabilitas ekstraktifnya, Pemerintah Pantai Gading pada dasarnya berhasil
mempertahankan pendapatan per kapita penduduknya pada angka US$ 1.800 per kepala keluarga
4 U.S. Department of State. Background Note : Cote d’Ivoire. Oktober 2011. <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2846.htm>, diakses pada 10 Januari 2012.
7
sejak tahun 2009. Sedangakan GDP Growth Rate-nya berada pada kisaran 3,6% pada tahun
2010.5 ini merupakan penurunan yang cukup signifikan, karena pertumbuhan GDP pada tahun
2009, mencapai angka 4,2%. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Pantai Gading
memiliki kecenderungan adanya pertumbuhan yang cukup bagus. Namun, hal tersebut tidak
dapat dijadikan tolak ukur yang ideal, karena pada dasarnya, pendapatan per kapita Pantai
Gading, berada pada peringkat 195 dan pertumbuhan GDP-nya berada pada peringkat 93 dunia.6
Mengenai efektivitas regulasi yang diterapkan dalam rangka mengatur hubungan komponen
didalamnya, Pantai Gading dapat dinilai tidak cukup memiliki kapabilitas dalam hal ini. Jika
dibandingkan dengan negara didalam benua Afrika, mungkin dapat dilihat bahwa itnensitas
konflik yang terjadi di Pantai Gading, tergolong tidak setinggi negara lain. Namun, jika dilihat
dari jumlah korban yang dihasilkan akibat konflik tersebut, maka dapat dilihat bahwa
sesungguhnya, Pantai Gading memiliki kapabilitas regulatif yang sangat buruk. Pada konflik
antara pendukung Gbagbo dan pihak oposisi pada tahun 2011, tercatat, terdapat tiga ribu warga
sipil tewas dan tidak dapat diperkirakan jumlah wanita yang menjadi korban pemerkosaan oleh
pihak Gbagbo, sebagai bentuk terorisme terhadap rakyatnya.7 Jumlah korban tersebut dapat
dijadikan indikasi bahwa dalam kapabilitas regulatifnya Pantai Gading dapat dikategorikan tidak
cukup memiliki kapabilitas dalam menjalankan sistem politiknya.
Sedangkan jika dilihat dari segi kapabilitas distributif, keadaan initidak jauh berbeda dengan
kapabilats regulatif yang dimiliki oleh Pantai Gading. Keadaan ini dapat dilihat dari beberapa
indikator, yaitu, tingkat kemiskinan dan jumlah kemampuan baca dan tulis. Pada tingkat
kemiskinan, data dari National Statistic Institute (2008) menyebutkan bahwa 42.7% masyarakat
Pantai Gading, hidup dibawah garis kemiskinan (1.25 US$ per hari).8 Sedangkan pada jumlah
kemampuan baca, 55% masyarakat Pantai Gading yang berusia diatas 15 tahun, mampu untuk
membaca dan menulis. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan, jika mengukur kinerja
suatu sistem politik.5 Central Intellegence Agency. The World Factbook. 2011. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html>, diakses pada 10 January 2012.6Countries of the World. Cote D’Ivoire Economy 2011. Januari 2011. <http://www.theodora.com/wfbcurrent/cote_divoire/cote_divoire_economy.html> , diakses pada 10 Januari 2012.7 New York Times. Oktober 2011. <http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/ivorycoast/index.html>, diakses pada 10 Januari 2012.8 IRIN : Humanitarian News and Analysis. Cote d’Ivoire : Poverty Getting Worse. Desember 2008. <http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=81804>, diakses pada 10 Januari 2012.
8
Dalam hal kapabilitas simbolik, dapat dikatakan bahwa ini merupakan indikator kapabilitas,
dimana Pantai Gading sangat lemah tingkat kapabilitasnya. Kapabilitas simbolik merupakan
ukuran kapabilitas yang merujuk pada tuntutan perilaku simbolik dari elit politik, sebagai upaya
mempertontonkan keagunangan dan kekuasaan negara dalam waktu-waktu ancaman, atau
komunikasi kebijakan yang intens dari elit politik.9 Jika dikaitkan dengan fenomena yang
terdapat di Pantai Gading, maka akan terdapat ironi, dimana sebuah tingkat ukuran kapabilitas
yang sangat penting ini, tidak dapat terpenuhi karena didalam sistem politik yang dijalankan
terdapat krisis kepercayaan terhadap pemimpin yang menjabat. Dalam hal ini dapat dilihat dari
kasus Gbagbo.
Kapabilitas responsif yang dimiliki Pemerintah Pantai Gading, juga tergolong rendah.
Walaupun pemerintah berhasil meredam berbagai konflik yang terjadi sebelumnya dengan cara
power sharing diantara pihak oposisi dan pemerintah, namun sesungguhnya, ini tidak
menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespon tuntutan serta aspirasi masyarakatnya.
Power sharing yang dijalankan ini cenderung dilakukan hanya karena pemerintah sudah berada
dalam posisi tersudut. Kapabilitas responsif yang diharapkan disini adalah, bagaimana ketika
masyarakat mulai mengajukan aspirasinya, pemerintah dengan sigap menampung dan mengolah
hal tersebut menjadi kebijakan.
B. Kapabilitas Sistem Politik Nigeria
Nigeria sebagai salah satu negara dengan pengaruh paling besar di kawasan Afrika Barat,
sesungguhnya memiliki sejarah konflik yang lebih banyak, jika dibandingkan dengan Pantai
Gading. Hingga saat ini Nigeria telah beberapa kali mengalami pergantian pemerintahan.
Pergantian ini, mayoritas terjadi karena adanya kudeta yang dilakukan oleh militer Nigeria.
Kudeta yang terjadi berkali-kali ini juga dapat dijadikan indikasi bahwa sistem politik yang
dijalankan di Nigeria , sebetulnya tidak memiliki kapabilitas yang cukup dalam melaksanakan
fungsinya sebagai pengatur proses politik.
9 Budi Winarno. Op., Cit. hlm. 114.
9
Dilihat dari kapabilitas ekstraktifnya, pendapatan per kapita rata-rata masyarakat Nigeria
pada tahun 2010 adalah sebesar US$ 2.500.10 Sedangkan, tingkat pertumbuhan ekonominya
berada pada kisaran 8.4% (2010).11 Jumlah ini menempatkan Nigeria pada peringkat 183 dalam
tingkat GDP per kapita dan peringkat ke-15 dalam tingkat pertumbuhan ekonominya. Data
hingga tahun 2010 ini menunjukkan adanya peningkatan GDP sebanyak US$100 setiap
tahunnya, sejak tahun 2008 dan peningkatan 2,4% dalam tingkat pertumbuhan ekonominya,
sejak tahun 2008. Fakta mengenai meningkatnya tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan
ekonomi menunjukkan bahwa sistem politik di Nigeria memiliki kinerja yang baik, jika ditinjau
dari kapabilitas ekstraktifnya.
Berbeda dengan kapabilitas ekstraktifnya, kabilitas regulatif dari sistem politik Nigeria dapat
dikategorikan tidak cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya aktivitas Kriminal yang
dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kegiatan yang dilakukan Boko Haram merupakan
salah tindakan yang dapat dijadikan contoh nyata mengenai rendahnya kapabilitas regulatif
Nigeria. Sejak tahun 2010, tercatat tidak kurang dari sepuluh tindakan kriminal, berupa
pemboman, penyerangan serta pembunuhan, telah dilakukan oleh Boko Haram terhadap lawan-
lawan politiknya. Keberadaan kelompok ini menggambarkan bahwa Pemerintah Nigeria-melalui
sistem politiknya-tidak mampu untuk mengatur pola hubungan masyarakatnya.
Terlepas dari kemampuannya dalam mengatur pola hubungan masyarakatnya. Dalam
perannya sebagai penyalur kebutuhan bagi masyarakatnya, Pemerintah Nigeria juga tidak
memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan hal tersebut. Dilihat dari tingkat
kemiskinannya, menurut data terbaru daru Trading Economics, Nigeria memiliki tingkat
kemiskinan sebesar 21.1% dari jumlah penduduknya. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang
signifikan jika dibandingkan data pada tahun 2008 yang menyebutkan tingkat kemiskinan berada
pada jumlah 11.8%.12 Mengenai tingkat kemampuan baca dan tulis masyarakatnya, 68%
masyarakat Nigeria diatas usia15 tahun memiliki kemampuan baca tulis.13Jumlah ini daptat
dikatakan sangat rendah dan merugikan kepentingan nasional.
10 Central Intellegence Agency. The World Factbook. 2011. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html>, diakses pada 10 January 2012.11 Ibid.12 Trading Economics. Unemployement Rates, List by Country. <http://www.tradingeconomics.com/unemployment-rates-list-by-country?c=africa>, diakses pada 10 Januari 2012.13 Index Mundi. Nigeria Literacy, < http://www.indexmundi.com/nigeria/literacy.html >, diakses pada 10 Januari 2012.
10
Dari kapabilitas simboliknya, pemimpin Nigeria, yaitu Presiden Goodluck Ebele Jonathan,
memainkan peran yang cukup baik sebagai kepala negara dalam menjalankan tugasnya. Adanya
penghormatan serta tanggapan positif masyarakat Nigeria terhadap kepemimpinannya, secara
tidak langsung memperlihatkan bahwa Nigeria memiliki kapabilitas simbolik yang cukup baik.
Jika dalam kapabilitas simboliknya, Pemerintah Nigeria dapat dilihat cukup baik, maka hal
ini bertolak belakang dengan kapabilitas responsifnya. Dalam melihat hal tersebut, dapat
dilakukan dengan mengamati ulang tindakan Boko Haram yang terus dilakukan. Pada dasarnya
sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu, dapat diartikan sebagai
manifestasi nyata dari sebuah tuntutan kelompok tersebut yang tidak mendapat tanggapan. Kasus
Boko Haram sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan pola dasar terjadinya tindakan kekerasan
oleh suatu kelompok. Oleh karena itu, maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Boko
Haram, sesungguhnya merupakan perwujudan dari gagalnya pemerintah dalam merespon
tuntutan yang diajukan oleh masyarakatnya.
BAB III
ANALISA
Dari pemaparan mengenai kapabilitas sistem politik di kedua negara, sesungguhnya dapat
dilakukan sebuah analisa dari pola-pola kapabilitas yang ada. Dimana, pada akhirnya analisa
11
tersebut akan memberikan sebuah gambaran yang lebih utuh tentang kaitan antara kapabilitas
sistem politik dengan potensi konflik yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, pertama
akan dilakukan pembandingan kapabilitas sistem politik yang kemudian akan dilanjutkan dengan
melihat potensi konflik yang akan timbul dari pola sistem politik yang ada di masing-masing
negara.
Mencermati indikator pertama, akan didapatkan sebuah hasil dimana dalam hal
kapabilitas ekstraktif, Pantai Gading berada dibawah Nigeria. Hal ini secara jelas terlihat pada
tingkat pertumbuhan ekonomi Nigeria yang mengalami peningkatansecara signifikan dalam tiga
tahun terakhir, dimana hal serupa tidak terjadi di Pantai Gading. Jumlah GDP per kapita yang
lebih tinggi di Nigeria juga menunjukkan bahwa kinerja sistem politik di Nigeria dalam
menggerakkan fungsi ekonominya, berjalan dengan baik. Lalu, mengenai indikator kedua. Pada
kemampuan regulasinya, kedua negara, pada dasarnya sama-sama tidak memiliki kapabilitas
dalam mengatur pola hubungan masyarakatnya. Dimana, hal ini tercermin dari banyaknya
korban jiwa dalam konflik yang berlangsung serta masih aktifnya pergerakan kelompok-
kelompok oposisi garis keras yang melakukan tindak kriminal.
Pengamatan terhadap indikator ketiga, yaitu kapabilitas regulatif-sebagai bentuk
kemampuan pemerintah sebagai penyalur kebutuhan masyarakatnya-menunjukkan bahwa
Nigeria kembali lebih unggul jika dibandinkan dengan Pantai Gading. Lebih rendahnya jumlah
penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan serta jumlah penduduk yang bisa membaca dan
menulis, merupakan gambaran yang cukup jelas. Pada indikator keempat, yaitu kapabilitas
simbolik. Nigeria dapat dinilai kembali, bahwa mereka lebih memiliki kapabilitas daripada
Pantai Gading. Disini Nigeria dengan presidennya, Goodluck Ebele Jonathan, menunjukkan
adanya proses komunikasi politik yang intens dan adanya penghormatan terhadap pemimpin
negara. hal yang sama tidak terjadi di Pantai Gading, dimana justru dalam hal ini Pantai Gading
sedang mengalami masa krisis kepercayaan terhadap pemimpinnya. Keunggulan Nigeria dalam
tiga indikator sebelumnya, sepertinya tidak terlihat pada indikator kapabilitas terakhir. Dalam hal
kapabilitas responsif, baik Nigeria maupun Pantai Gading, sama-sama memiliki kinerja yang
buruk dalam rangka melakukan respon atau tanggapan dari tuntutan yang diajukan oleh
masyarakat. Atau dalam kata lain dapat dikatakan bahwa pemerintah di kedua negara tidak
mampu untuk menangkap feedback dari sebuah sistem politik yang berjalan.
12
Jika dikaitkan dengan potensi konflik domestik. Pola yang didapatkan dari perbandingan
sistem politik di Pantai Gading dan Nigeria, pada dasarnya sudah memberi gambaran yang jelas
tentang potensi tersebut. Nigeria dalam hal ini, merupakan negara yang berpotensi lebih rendah
dalam terjadinya konflik domestik. Terpenuhinya tiga dari lima indikator kapabilitas sistem
politik, secara tidak langsung telah membuat sistem politik yang dijalankan dapat mencegah
potensi konflik domestik. Pencegahan yang dimaksud merupakan pencegahan yang berangkat
dari asumsi bahwa ketika suatu sistem politik mampu untuk memenuhi atau mengakomodasi
kepentingan serta tuntutan masyarakatnya, maka potensi untuk terjadinya penolakan atau konflik
dari proses politik yang dijalankan akan lebih rendah. Sedangkan bagi Pantai Gading-berangkat
dari asumsi sebelumnya-maka dalam hal kapabilitas sistem politiknya, Pantai Gading memiliki
potensi yang sangat besar untuk terjadinya konflik domestik dalam negaranya karena tidak
mampu untuk memenuhi kriteria ideal kapabilitas dari suatu sistem politik.
BAB IV
KESIMPULAN
Pantai Gading dan Nigeria sebagai dua negara yang berada di Afrika Barat pada dasarnya
memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda. Pelaksanaan sistem politiknya pun sama-sama
mengalami beberapa gangguan dalam prosesnya. Gangguan berupa kudeta serta tindakan keras
13
oposisi membuat kedua negara sulit untuk melakukan proses politik secara kondusif. Namun,
dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kemampuan dalam menjalankan sistem politiknya.
Kemampuan dalam menjalankan sistem politik ini sendiri, berpengaruh terhadap
kemampuan suatu negara dalam meredam potensi konflik domestik yang terjadi. Hal ini
berangkat dari asumsi bahwa dengan terpennuhinya prasyarat kapabilitas sistem politik, maka
hal tersebut menandakan terpenuhinya tuntutan serta aspirasi masyarakat. Sehingga, hal tersebut
akan mendatangkan kepuasan terhadap pemerintah dan meinimalisasi terjadinya potensi konflik.
Maka, jika ditinjau dari analisa perbandingan sistem politik yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa Nigeria memiliki potensi konflik domestik yang lebih rendah dibanding
Pantai Gading.
Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan dalam memenuhi kriteria ideal
kapabilitas sistem politik. Nigeria dalam melaksanakan sistem politiknya memiliki keunggulan
dalam pelaksanaan kapabilitas ekstraktif, distributif serta simbolik. Sedangkan Pantai Gading
cenderung memiliki kemampuan yang rendah dalam memenuhi prasyarat kapabilitas sistem
politik yang dikemukakan Almondl.
DAFTAR PUSTAKA
Masoed, Mochtar dan Colon MacAndrews(eds). 2006. Perbandingan Sistem Politik.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Thomson, Alex. 2004. An Introduction to African Politics. New York: Routledge.
14
Winarno, Budi. 2008. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Jakarta: MedPress.
Online References
Central Intellegence Agency. The World Factbook. 2011. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html>
Central Intellegence Agency. The World Factbook. 2011. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html>
Countries of the World. Cote D’Ivoire Economy 2011. Januari 2011. <http://www.theodora.com/wfbcurrent/cote_divoire/cote_divoire_economy.html>
FGD ProPatria Institute, Pilicing dan kamtibmas dalam rangka pemeliharaan kedamaian pasca konflik di Indonesia, Maret 2009, <http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper%20Diskusi/Policing%20&%20Kamtibmas%20Dalam%20Rangka%20Pemeliharaan%20Kedamaian%20Pasca%20Konflik%20di%20Indonesia%20[AS].pdf>
Index Mundi. Nigeria Literacy, < http://www.indexmundi.com/nigeria/literacy.html >
IRIN : Humanitarian News and Analysis. Cote d’Ivoire : Poverty Getting Worse. Desember 2008. <http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=81804>
New York Times. Oktober 2011. <http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/ivorycoast/index.html>
Trading Economics. Unemployement Rates, List by Country. <http://www.tradingeconomics.com/unemployment-rates-list-by-country?c=africa>
U.S. Department of State. Background Note : Cote d’Ivoire. Oktober 2011. <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2846.htm>
15