Paper Insider Trading

Download Paper Insider Trading

Post on 19-Jun-2015

342 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>TINDAK PIDANA DALAM PASAR MODAL: PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING)</p> <p>1. Tinjauan Umum Pasar Modal di Indonesia Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi maka diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi1. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Pasar Modal yang pada saat ini masih didasarkan pada UU No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa sebagai Undang-undang2. Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat3. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah4.</p> <p>Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., Pokok-pokok Hukum Pasar Modal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002, hal. 38.2</p> <p>1</p> <p>Ibid., hal. 38. Ibid. Ibid., hal. 39.</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>Dasar pertimbangan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disingkat UUPM) pada tanggal 10 November 1995 sebagai penganti UU No. 15 Tahun 1952 adalah sebagai berikut5:</p> <p>a. Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;</p> <p>b. Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat;</p> <p>c. Agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan;</p> <p>d. Sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, UU No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa sebagai Undang-undang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;</p> <p>5</p> <p>Ibid., hal. 41-42.</p> <p>2</p> <p>e. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Pasar Modal.</p> <p>UUPM ditetapkan berlandaskan dasar-dasar hukum6 berikut ini:</p> <p>a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945, dan</p> <p>b. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>Pengertian Pasar Modal berdasarkan UUPM dapat dilihat pada pasal 1 butir 13 yaitu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.</p> <p>Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya7.</p> <p>Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurangkurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-</p> <p>6</p> <p>Ibid,, hal. 42-43. UUPM, pasal 1 butir 15.</p> <p>7</p> <p>3</p> <p>kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah8.</p> <p>Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek9.</p> <p>Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pasar Modal di Indonesia:</p> <p>1. UU No. 8 Tahun 1995 (UUPM) tentang Pasar Modal.</p> <p>2. PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal10.</p> <p>3. PP No. 46 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pasar Modal11.</p> <p>4. PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal12.</p> <p>8 9</p> <p>Ibid., pasal 1 butir 22.</p> <p>10</p> <p>Ibid., pasal 1 butir 5. http://www.bapepam.go.id/hukum/pp/index.htm Ibid. Ibid.</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>4</p> <p>5. Kepmenkeu. No. 645/KMK.01/1995 tentang Pencabutan Kepmenkeu. No. 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepmenkeu. No. 248/KMK.01/199513.</p> <p>6. Kepmenkeu No. 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing14.</p> <p>7. Kepmenkeu No. 647/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Efek oleh Pemodal Asing (maksimal 85% dari modal disetor)15.</p> <p>8. Kepmenkeu No. 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal16.</p> <p>9. Kepmenkeu</p> <p>No.</p> <p>179/KMK.010/2003</p> <p>tentang</p> <p>Kepemilikan</p> <p>Saham</p> <p>dan</p> <p>Permodalan Perusahaan Efek17.</p> <p>13</p> <p>http://www.bapepam.go.id/hukum/kepmenkeu/index.htm Ibid.</p> <p>14</p> <p>M. Irsan Nasarudin, SH dan Indra Surya, SH., LL.M, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kontributor: Ivan Yustiavandana, SH., LL.M., Arman Nefi, SH., dan Adiwarman, SH. S.Sos., Prenada Media, Jakarta 2004, hal. 43.16</p> <p>15</p> <p>Op.cit. Ibid.</p> <p>17</p> <p>5</p> <p>10. Seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan Ketua Bapepam sejak tanggal 17 Januari 199618. 2. BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) Bapepam merupakan badan yang multifungsi, yaitu sebagai regulator, pengelola bursa efek, pengawas pihak-pihak yang terlibat dan pelaksana kegiatan di bidang pasar modal, melakukan pemeriksaan, penyidikan dan menjatuhkan sanksi19.</p> <p>Perkembangan selanjutnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menetapkan Bapepam sebagai regulator dan penegak hukum pasar modal demi peningkatan kualitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang sesuai dengan standar internasional20.</p> <p>Pasal 3, 4 dan 5 UUPM mengatur mengenai Bapepam yang berturut-turut adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;</p> <p>M. Irsan Nasarudin, SH dan Indra Surya, SH., LL.M, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kontributor: Ivan Yustiavandana, SH., LL.M., Arman Nefi, SH., dan Adiwarman, SH. S.Sos., Prenada Media, Jakarta 2004, hal. 43. 19 Ibid., hal. 2.20</p> <p>18</p> <p>Ibid., hal. 2-3.</p> <p>6</p> <p>2. Pelaksanaan tersebut di atas bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat;</p> <p>3. Bapepam berwenang untuk:</p> <p>a. -</p> <p>memberikan izin: usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,</p> <p>Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek; orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil</p> <p>Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan persetujuan bagi Bank Kustodian.</p> <p>b.</p> <p>mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali</p> <p>Amanat;</p> <p>c.</p> <p>menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan</p> <p>untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnay komisaris dan atau direktur yang baru;</p> <p>7</p> <p>d.</p> <p>menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta</p> <p>menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;</p> <p>e.</p> <p>mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal</p> <p>terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;</p> <p>f.</p> <p>mewajibkan setiap Pihak untuk:</p> <p>-</p> <p>menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau</p> <p>-</p> <p>mengambil</p> <p>langkah-langkah</p> <p>yang</p> <p>diperlukan</p> <p>untuk</p> <p>mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;</p> <p>g.</p> <p>melakukan pemeriksaan terhadap:</p> <p>-</p> <p>setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan</p> <p>menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang</p> <p>perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undangundang ini;</p> <p>8</p> <p>h.</p> <p>menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka</p> <p>pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;</p> <p>i.</p> <p>mengumumkan hasil pemeriksaan ;</p> <p>j.</p> <p>membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek</p> <p>atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guan melindungi kepentingan pemodal;</p> <p>k.</p> <p>menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu</p> <p>tertentu dalam hal keadaan darurat;</p> <p>l.</p> <p>memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi</p> <p>oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;</p> <p>m.</p> <p>menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan</p> <p>penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;</p> <p>n.</p> <p>melakukan</p> <p>tindakan</p> <p>yang</p> <p>diperlukan</p> <p>untuk</p> <p>mencegah</p> <p>kerugian</p> <p>masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>9</p> <p>o.</p> <p>memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-</p> <p>undang ini atau peraturan pelaksanaannya;</p> <p>p.</p> <p>menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan</p> <p>dalam Pasal 1 angka 5 (Catatan: pengertian Efek, lihat hal. 2, paragraph 5); dan q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini.</p> <p>Himpunan Peraturan Bapepam21</p> <p>Pasar modal Indonesia tidak mungkin menutup diri dari pasar internasional, standar dan praktik yang berlaku secara internasional mengharuskan Bapepam untuk membuat setiap aturan main yang ada mengacu kepada standar internasional.</p> <p>Sebagai implementasi maka dalam kebijakan pembuatan peraturan, Bapepam menetapkan mekanisme pembuatan peraturan yang melibatkan semua pihak terkait. Sebagai hasilnya telah berhasil dibuat lebih dari 140 buah peraturan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.</p> <p>Cakupan dari peraturan Bapepam cukup luas yang meliputi materi peraturan sebagai berikut:</p> <p>1. Definisi</p> <p>21</p> <p>Ibid., hal. 50-52.</p> <p>10</p> <p>2. Peraturan Operasional Bapepam 3. Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Kustodian Sentral 4. Reksa Dana 5. Perusahaan Efek, Perwakilan dan Penasihat Investasi 6. Lembaga Penunjang Pasar Modal 7. Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif 8. Profesi Penunjang Pasar Modal 9. Emiten dan Perusahaan Publik 10. Pelaporan 11. Penipuan, Manipulasi Pasar dan Insider Trading 12. Pemeriksaan dan Penyidikan 13. Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana</p> <p>Struktur Organisasi Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Bapepam22</p> <p>1. Bapepam berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan (Pasal 3 ayat 2 UUPM).</p> <p>2. Untuk melaksanakan tugasnya ketua Bapepam dilengkapi dengan organ-organ seperti:</p> <p>a.22</p> <p>Kepala biro</p> <p>I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, Yayasan SAD SATRIA BHAKTI, Jakarta 2000, hal. 181-183.</p> <p>11</p> <p>Untuk menjalankan fungsi layanan masyarakat dan pengawasan, Bapepam memiliki tujuh biro, yakni sebagai berikut: Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Biro Pengelolaan Investasi dan Riset Biro Transaksi dan Lembaga Efek Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II Biro Standar Akuntansi;</p> <p>b.</p> <p>Sekretariat</p> <p>Untuk mendukung kelancaran tugas Bapepam sehari-hari, fungsi ke dalam dilaksanakan langsung oleh sekretariat yang dilengkapi dengan bagian keuangan, bagian bina sumber daya manusia, bagian informasi pasar modal, bagian teknologi informasi dan bagian umum;</p> <p>c.</p> <p>Kepala bagian, dan</p> <p>d.</p> <p>Kepala sub-bagian.</p> <p>3. Tindak Pidana Dalam Pasar Modal</p> <p>12</p> <p>Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, yang secara internasional mempunyai modus yang tidak jauh berbeda23.</p> <p>Pemerintah Indonesia melalui Bapepam, berupaya untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan di pasar modal Indonesia antara adalah sebagai berikut, yaitu menertibkan dan membina pelaku pasar modal sebagai tindakan preventif, dan menuntaskan kejahatan di bidang pasar modal sebagai tindakan represif24. Bapepam diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan sampai meneruskan penuntutan kepada kejaksaan atas dugaan terjadinya tindak kejahatan sedangkan untuk kasus pelanggaran, Bapepam mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan, penyidikan sampai pemberian sanksi administratif25.</p> <p>Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan26, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme dan kelemahan peraturan.</p> <p>Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal (Berdasarkan UUPM)</p> <p>23</p> <p>Op. Cit., hal. 257. Ibid. Ibid. Ibid., hal. 258.</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>13</p> <p>1. Penipuan27</p> <p>a.</p> <p>Dalam Pasal 90 huruf c yang dimaksud dengan penipuan adalah membuat</p> <p>pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual efek.</p> <p>Larangan ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek tidak terkecuali kepada pihak yang turut serta melakukan penipuan.</p> <p>b.</p> <p>Menurut penjelasan Pasal 90, yang dimaksud dengan kegiatan</p> <p>perdagangan efek dalam pasal ini adalah kegiatan meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Unum, atau terjadi Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek Emiten.</p> <p>c.</p> <p>Sanksi pidana (bagi setiap pelaku yang terbukti): dikenakan pidana</p> <p>penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp. 15 miliar.</p> <p>2. Manipulasi Pasar2827</p> <p>Ibid., hal. 260-26. Ibid., hal. 262-265.</p> <p>28</p> <p>14</p> <p>a.</p> <p>Menurut Pasal 91 adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung,</p> <p>dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek, antara lain29:</p> <p>1). Melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan; atau</p> <p>2). Melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, dimana Pihak tersebut juga telah bersekongkol sehingga menciptakan harga Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan...</p>