1

Practical Issue : Implementasi Digital Signature pada Dokumen Output Perizinan

Sebagai Bentuk Perwujudan Nyata Good Governance dan E-Goverment

Sandromedo Christa Nugroho

Lembaga Sandi Negara

sandromedo.christa@bssn.go.id || major.ruft@gmail.com

Pendahuluan

Instansi pemerintah (baik badan/lembaga maupun kementrian) memiliki peraturan dan

kebijakan yang berbeda-beda dalam melakukan pengolahan berkas dan penerbitan dokumen

output perizinan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan salah satu instansi

pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

dalam rangka memberikan pelayanan dan aplikasi untuk pembuatan dokumen output perizinan

pada bidang penanaman modal, baik modal dalam negeri (PMDN), maupun modal luar negeri

(PMA). Secara umum PTSP bertujuan untuk mengefesiensikan dan mengefektifkan

pelaksanaan dan pengurusan dokumen output perizinan dengan mengintegrasikan dokumen

output perizinan dan koordinasi antara Instansi Teknis pengolah dan penerbit dokumen output

perizinan baik secara online, maupun offline. Dokumen output perizinan merupkan dokumen

resmi (official documents) yang diterbitkan oleh suatu instansi pemerintah kepada suatu pihak

(dapat berupa perseorangan dan/atau perusahaan) untuk dapat melaksanakan kegiatan dan/atau

usaha (umumnya perdagangan baik barang maupun jasa) tertentu. Pengolahan dan penerbitan

dokumen output perizinan di PTSP saat ini masih diprint/dicetak dalam media kertas.

Penggunaan media kertas selain tidak ramah lingkungan juga tidak dapat bertahan lama (dapat

kusam atau rusak seiring dengan berjalannya waktu), memerlukan tempat

pengarsipan/penyimpanan secara fisik yang tidak efektif dan semakin membesar seiring

dengan bertambahnya dokumen, proses pencarian dan tracking dokumen yang relatif sulit,

memiliki tingkat perawatan yang mahal, mudah tercecer/terselip/hilang jika penyimpanannya

tidak dilakukan dengan baik dan benar, serta beberapa kekurangan dan permasalahan lainnya.

Selain itu dokumen output perizinan pada media kertas juga dapat

dimanipulasi/diubah/dimodifikasi dengan sangat mudah oleh orang-orang yang ingin berbuat

curang maupun pihak-pihak yang tidak berwenang tanpa dapat dideteksi dan diketahui oleh

siapapun, sehingga data dan informasi yang terdapat pada dokumen output perizinan tersebut

menjadi tidak sah dan tidak valid. Bahkan secara ekstrim dokumen output perizinan pada media

kertas dapat dipalsukan dengan hanya mengetahui format dokumen, menyediakan sebuah

printer, tiruan tandatangan pejabat berwenang dan cap instansi penerbit dokumen tanpa harus

2

datang dan mengajukan pengurusan dan penerbitan dokumen output perizinan di PTSP,

BKPM. Oleh karena itu pada tulisan ini akan dibahas mengenai hasil rancang bangun aplikasi

yang dapat menjaga keutuhan isi (integritas) dan keaslian (otentikasi) dokumen output

perizinan dengan menerapkan teknik kriptografi, yaitu tandatangan dan validasi secara digital

(digital signature).

Algoritma Fungsi Hash SHA-2 Family

Algoritma SHA-2 Family dikembangkan oleh National Security Agency (NSA) dan

merupakan salah satu algoritma fungsi hash standar Amerika Serikat berdasarkan pada

dokumen National Institute of Standards and Technology (NIST) Federal Information

Processing Standard (FIPS) 180-4. Algoritma SHA-2 merupakan rancang bangun algoritma

fungsi hash yang dibuat untuk mengantikan algoritma SHA-1 yang telah diclaim tidak aman

lagi untuk digunakan (http://arstechnica.com/security/2012/10/sha1-crypto-algorithm-could-

fall-by-2018/). Secara fungsi algoritma SHA-2 dapat menghash pesan dengan panjang

sembarang (arbitrary message) menjadi message digest dengan panjang tetap 224/256/384/512

bit (tergantung pada tingkat keamanan yang ingin dicapai). Algoritma SHA-2 dipublikasikan

pada tahun 2001 dan dipatenkan di Amerika Serikat dengan nomor paten 6829355. Pada

dasarnya disain algoritma SHA-2 masih mirip dengan disain algoritma pendahulunya

(algoritma SHA-1) dengan beberapa pengembangan dan perubahan. Pada tahun 2011 Mario

Lamberger dan Florian Mendel menemukan serangan yang dapat diterapkan pada algoritma

SHA-2, namun serangan tersebut masih diangap serangan teoritis dan belum dapat dilakukan

secara praktis, sehingga algoritma SHA-2 diclaim masih layak dan aman untuk tetap

digunakan. Tabel dibawah menunjukkan spesifikasi algoritma fungsi hash SHA-2 family.

Spesifikasi Algoritma Fungsi Hash SHA-2 Family.

No. Keterangan Deskripsi

1. Pengembang/Pempublikasi National Security Agency (NSA)

2. Tahun Publikasi 2001 3. Ukuran Pesan Input Arbitrary 4. Ukuran Message Digest 224 Bit/256 Bit/ 384 Bit/

512 Bit 5. Round 64 (Enam Puluh Empat)

80 (Delapan Puluh) 6. Struktur Merkle-Damgard

3

7. Dokumen Standar NIST FIPS 180-4, CRYPTREC, dan NESSIE

Algoritma Public Key RSA

Algoritma RSA dibuat oleh tiga ilmuwan dari Massachussets Institute of Technology

(MIT), Ron Rivest, Adi Shamir dan Leonard Adleman pada tahun 1977. Algoritma RSA

merupakan salah satu algoritma asimetrik standar berdasarkan pada dokumen PKCS#1, ANSI

X9.31 dan IEEE 1363 yang dapat digunakan secara luas oleh khalayak umum. Algoritma RSA

memiliki ukuran kunci 1024 bit sampai dengan 4096 bit (tergantung pada tingkat keamanan

yang ingin dicapai) dan dapat digunakan untuk beberapa tujuan, seperti enkripsi dan dekripsi

pesan rahasia (umumnya distribusi kunci pada algoritma simetrik), tandatangan dan verifikasi

dokumen secara digital, serta tujuan lainnya. Secara umum kekuatan matematis algoritma RSA

terdapat pada masalah faktorisasi bilangan bulat besar (Integer Factorization Problem),

dimana dalam perkembangannya terdapat beberapa algoritma asimetrik lain yang memiliki

dasar kekuatan matematis yang mirip dengan algoritma RSA, seperti algoritma Rabin,

algoritma Williams, algoritma LUC, algoritma Goldwaser-Micali dan algoritma-algoritma

asimetrik lainnya. Terdapat beberapa serangan kriptanalisis yang dapat diterapkan pada

algoritma RSA, antara lain : general number field sieve dan algoritma shor’s, namun serangan-

serangan tersebut tidak optimal berdasarkan polinomial waktu terukur, sehingga algoritma

RSA diclaim masih layak dan aman untuk tetap digunakan.

Public Key Cryptography Standars (PKCS)#12

Public Key Cryptography Standars (PCKS) merupakan salah satu dokumen standar

yang bertujuan untuk menstandarkan sintaks pesan (message syntax) dan algoritma khusus

(specific algorithm) agar perbedaan perangkat atau sistem yang digunakan oleh pengguna tetap

dapat terkoneksi dan dimengerti satu sama lain. Sebagai contoh penerimaan konsep algoritma

asimetrik dalam implementasi dan kehidupan sehari-hari telah mendorong banyak perusahaan

untuk menyediakan dan membuat fasilitas algoritma asimetrik ataupun hal-hal yang

berhubungan dengan penerapan algoritma asimetrik pada masing-masing perangkat hasil

produksinya, dimana hal tersebut dapat menyebabkan ketidaksamaan prosedur dan standar

algoritma asimetrik pada perangkat disediakan. Oleh karena itu dibuatlah format standar agar

antara pengguna, pengembang, perusahaan dan aplikasi yang ada, memiliki format standar

yang sama, sehingga tetap dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya meskipun

merk komputer (hardware) dan perangkat pendukung (software) yang digunakan berbeda.

4

Dokumen standar PKCS untuk format pengiriman data/informasi adalah PKCS#12. PKCS#12

medeskripsikan sintaks untuk informasi, seperti identitas pribadi (termasuk private keys,

sertifikat, dan informasi rahasia lainnya). Aplikasi-aplikasi yang mendukung format PKCS#12

akan mengijinkan pengguna untuk mengimport dan mengeksport informasi mengenai identitas

pengguna pada komputer/perangkat yang sedang dipakainya. PKCS#12 juga dilengkapi

dengan Protocol Data Unit (PDU) sebagai format standar data/informasinya.

Sertifikat Digital

Sertifikat digital dapat dianalogikan sebagai sebuah passport atau KTP elektronik

(bersifat unik) yang dapat mengijinkan dan mengotentikasikan sebuah entitas atau seorang

pengguna (secara pribadi atau mewakili institusi) untuk melakukan pertukaran informasi

(dokumen) secara utuh dan aman dengan pihak lainnya melalui jalur publik (internet)

menggunakan teknik Public Key Infrastructure (PKI). Terdapat beberapa penyedia sertifikat

digital komersil terpercaya yang menjual layanan dalam menerbitkan sampai dengan

menghancurkan sertifikat digtal, antara lain : VeriSign, GeoTrust, Comodo, Digicert, Thawte,

GoDaddy dan Network Solutions. Sedangkan institusi pemerintah yang memiliki tugas pokok

dan fungsi untuk menyediakan layanan dan penerbitan sertifikat digital terpercaya kepada

institusi pemerintah lainnya, yaitu Lembaga Sandi Negara. Gambar dibawah menunjukkan

contoh sertifikat digital terpercaya.

Gambar Contoh Sertifikat Digital Terpercaya.

5

Penyelengaraan Pemerintahan

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat serta transparansi anggaran,

saat ini pemerintah Indonesia sedang mencanangkan penerapan Good Governance dan E-

Goverment pada setiap lini layanan dan pemerintahannya, baik institusi pusat, maupun institusi

daerah. Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan

bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,

penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan politican

framework bagi pertumbuhan aktifitas usaha. Good Governance pada dasarnya adalah suatu

konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat

dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh

pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu

negara. Good Governance di Indonesia mulai dirintis dan diterapkan sejak era Reformasi,

dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses

demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang

mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Kunci utama pelaksanaan Good Governance

adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut

maka akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan, dimana baik-buruknya

pemerintahan bisa dinilai bila pemerintahan tersebut telah bersinggungan dengan semua unsur

prinsip-prinsip Good Governance, adapun prinsip-prinsip Good Governance, antara lain :

1. Partisipasi Masyarakat (Participation)

2. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)

3. Transparansi (Transparency)

4. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha

5. Berorientasi pada Konsensus (Consensus)

6. Kesetaraan (Equity)

7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

8. Akuntabilitas (Accountability)

9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Sedangkan E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk

memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat (warganya), urusan bisnis, serta hal-hal

lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif,

yudikatif maupun administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan

6

pelayanan publik dan memberikan proses kepemerintahan yang demokratis. Terdapat 3 (tiga)

tujuan utama diterapkannya E-Goverment, antara lain :

1. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari layanan ke masyarakat berbasis

teknologi informasi;

2. Untuk mendukung terjadinya proses pemerintahan yang bersih dan transparan, hal ini

terkait dengan disediakannya layanan yang memungkinkan masyarakat mengakses

informasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah;

3. Membantuk memperbaiki terhadap organisasi pemerintahan (birokrasi), perbaikan

manajemen waktu untuk kedisiplinan serta produktifitas pegawai, serta manajemen

keuangan pada pemerintahan yang terintegrasi.

E-Goverment dapat diimplementasikan dengan menggunakan 3 (tiga) model penyampaian,

antara lain : Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-

Business (G2B) dan Government-to-Government (G2G). Diterapkannya Good Governance

dan E-Goverment di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem

pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut juga mampu membawa dampak positif terhadap

badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya Good Corporate Governance. Dengan

landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan

yang lebih bersih, adil, transparan dan amanah.

Skema Penerapan Sertifikat Digital

Skema penerbitan dokumen output perizinan yang ditandatangani dengan

menggunakan sertifikat digital diawali dari investor yang datang ke BKPM untuk mengajukan

penerbitan izin dengan membawa kelengkapan berkas dan persyaratan. Berkas dan persyaratan

tersebut kemudian diperiksa oleh Front End PTSP di BKPM, jika tidak lengkap maka berkas

dan persyaratan pengajuan izin dikembalikan ke investror untuk dilengkapi, sedangkan jika

sudah lengkap maka berkas dan persyataran akan diinputkan kedalam sistem informasi

(spipise) yang dimaintain oleh Back End PTSP. Berkas dan persyaratan pengajuan izin yang

telah diinputkan kedalam sistem informasi kemudian akan diperiksa oleh Kepala Seksi sampai

dengan Kepala Direktorat pada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, jika sudah sesuai

maka akan dibuatkan draf dokumen output perizinan sesuai dengan pengajuan yang dilakukan

oleh investor, untuk kemudian diperiksa kembali oleh Deputi Pelayanan Penanaman Modal,

jika dokumen output perizinan ditolak, maka akan dikembalikan ke proses sebelumnya untuk

diperbaiki dan diperiksa kembali, namun jika diterima, maka akan disahkan dengan

menandatangani dokumen tersebut secara digital. Proses selanjutnya adalah dokumen output

7

perizinan yang telah ditandatangani disimpan kedalam folder perusahaan agar dapat di

download oleh investor pengaju izin dan dikirimkan secara broadcast ke institusi pemerintah

yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan dokumen output perizinan melalui email, hal

tersebut dilakukan agar dapat mengatasi masalah tidak sampainya atau terselipnya dokumen

output perizinan pada saat proses pengiriman.

Skema Verifikasi Dokumen

Skema verifiaksi dokumen output perizinan milik investor yang telah ditandatangani

dengan menggunakan sertifikat digital dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan

dimanapun, khususnya oleh pihak-pihak yang memiliki keperluan dan wewenang terhadap

dokumen tersebut, yaitu dengan cara mengunjungi halaman verifikasi lalu melakukan input

nomor dokumen output perizinan dan file *.pdf nya kemudian mengklik tombol verifikasi,

selain itu proses verifikasi juga dapat dilakukan dengan cara drag and drop dokumen output

perizinan yang telah ditandatangani kedalam website layanan verifikasi.

Implementasi Aplikasi

Implementasi penerapan sertifikat digital pada dokumen output perizinan dilakukan

dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, dengan framework Spring dan Thymeleaf.

Aplikasi digital signing memiliki beberapa form dan fitur. Fitur yang pertama adalah form login

merupakan form untuk memberikan batasan hak akses (baik penggunaan fitur, maupun

penentuan role) kepada pengguna, dimana hanya pengguna yang memiliki wewenang saja

yang dapat mengakses aplikasi digital signing ini. Password pengguna pada aplikasi digital

signature telah diamankan dengan menggunakan teknik kriptografi. Gambar dibawah

menunjukkan form login.

8

Gambar Form Login.

Form daftar dokumen merupakan form untuk merekap dokumen output perizinan final dari

sistem informasi BKPM yang talah siap untuk ditandatangani oleh pejabat berwenang, namun

apabila masih terdapat kesalahan baik redaksional maupun substansial pada dokumen, maka

pejabat yang berwenang berhak untuk menolak dokumen tersebut. Gambar dibawah

menunjukkan form daftar dokumen.

Gambar Form Daftar Dokumen.

Form monitoring dokumen merupakan form untuk melakukan tracking, pemantauaan dan

pengiriman dokumen ke instansi atau pejabat pemerintah yang memiliki kaitan terhadap

9

dokumen output perizinan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Gambar

dibawah menunjukkan monitoring dokumen.

Gambar Form Monitoring Dokumen.

Form grafik bulanan dan tahunan merupakan form untuk menampilkan data dan hasil

rekapitualsi kepada pimpinan, terkait dengan dokumen yang dikirimkan dari sistem informasi

BKPM ke aplikasi digital signing, dokumen disetujui (ditandatangan oleh pejabat berwenang),

dokumen ditolak dan dokumen belum diperiksa (belum ditandatangani atau belum ditolak,

dalam hal ini statusnya masih kosong). Form grafik juga dapat berfungsi sebagai bahan akurat

dalam melakukan summary pemrosesan dokumen output perizinan untuk evaluasi kinerja dan

pengambilan keputusan pimpinan. Gambar dibawah menunjukkan form grafik bulanan dan

tahunan.

10

Gambar Form Grafik Bulanan.

Gambar Form Grafik Tahunan.

Form peta merupakan form untuk menampilkan data kepada pimpinan dalam bentuk peta,

terkait dengan penyebaran daerah-daerah (PTSP daerah) yang belum (berwarna merah) dan

telah (berwarna hijau) menggunakan aplikasi digital signing. Gambar dibawah menunjukkan

form peta.

11

Gambar Form Peta.

Selain form-form diatas terdapat juga form daftar akses merupakan form untuk menyimpan

role (peran) atau hak akses pengguna terhadap aplikasi digital signing, dalam hal ini role akan

disesuaikan dengan wewenang dan jabatan pengguna, Form daftar email merupakan form

untuk menyimpan email instansi atau pejabat terkait yang akan dikirimkan dokumen output

perizinan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan form jenis izin

merupakan form untuk menyimpan jenis izin yang dapat dikirimkan untuk diolah pada aplikasi

digital signing, dimana data tersebut dapat diupdate berdasarkan pada situasi dan kondisi

sebenarnya.

Implementasi Tandatangan Digital

Dokumen output perizinan yang telah disetujui untuk diterbitkan oleh Deputi Bidang

Pelayanan Penanaman Modal disahkan akan ditandatangani secara digital dengan

menggunakan aplikasi digital signing. Gambar dibawah menunjukkan dokumen output

perizinan sebelum dan setelah dilakukan tandatangan secara digital.

12

(a)

(b)

Gambar (a) Dokumen Output Perizinan Sebelum Ditandatangani Secara Digital

(b) Dokumen Output Perizinan Setelah Ditandatangani Secara Digital.

Secara fisik / hasil print (hardcopy) tidak akan terlihat perbedaan yang signifikan antara

dokumen output perizinan yang belum ditandatangani, dengan dokumen output perizinan yang

telah ditandatangani, dimana perbedaan hanya terdapat pada watermark dikolom tandatangan

dokumen output perizinan yang telah ditandatangani. Namun secara sistem, terdapat beberapa

pebedaan yang cukup signifikan, antara lain dari segi ukuran file, dimana dokumen output

perizinan yang telah ditandatangani berukuran lebih besar (karena dokumen tersebut

merupakan gabungan antara dokumen output perizinan dengan 1 (satu) atau lebih lembar

pengesahan dan gambar (watermark)). Selain itu perbedaan juga terdapat pada properties

dokumen output perizinan yang telah ditandatangani, dimana akan terdeteksi adanya

tandatangan digital pada dokumen output perizinan tersebut. Gambar dibawah menunjukkan

informasi mengenai properties sertifikat digital pada dokumen yang telah ditandatangani.

13

Gambar Informasi Sertifikat Digital pada Dokumen

Output Perizinan yang Telah Ditandatangani.

Pengujian

Pengujian dokumen output perizinan yang telah ditandatangani secara digital dilakukan

secara sederhana, yaitu dengan melakukan perubahan/modifikasi secara langsung,

perubahan/modifikasi secara tidak langsung dan usaha untuk menghilangkan (remove)

tandatangan digital pada dokumen output perizinan. Perubahan/modifikasi pertama dilakukan

dengan menggunakan tools pdf editor terhadap dokumen output perizinan. Namun ternyata

dokumen tersebut tidak dapat dirubah, baik menambahkan teks, gambar, stabilo (highlight),

menghilangkan 1 (satu) atau lebih halaman, maupun perubahan kebijakan keamanan (security

properties). Gambar dibawah menunjukkan notifikasi bahwa dokumen output perizinan tidak

dapat dirubah secara langsung.

14

Gambar Notifikasi Dokumen Output Perizinan

Tidak Dapat Dirubah Secara Langsung

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui, bahwa pengguna yang tidak berwenang tidak akan

dapat melakukan perubahan pada dokumen output perizinan yang telah ditandatangani,

sehingga keabsahan (validity) dan keutuhan data (data integrity) dari dokumen dapat terjaga

dengan baik. Teknik perubahan/modifikasi kedua adalah dengan melakukan perubahan secara

tidak langsung menggunakan tools teks editor terhadap dokumen output perizinan. Gambar

dibawah menunjukkan dokumen output perizinan yang telah ditandatangani jika dilihat dengan

menggunakan teks editor.

Gambar Dokumen Output Perizinan yang Telah

Ditandatangani pada Teks Editor (Sebelum Dirubah).

Perubahan dokumen output perizinan secara tidak langsung dilakukan dengan cara

menghilangkan 1 (satu) atau lebih baris string yang dipilih secara acak, dalam penulisan ini

string yang akan dihilangkan adalah pada baris ke-71. Gambar dibawah menunjukkan string

baris ke-71 pada dokumen output perizinan dan hasil perubahannya.

15

Gambar String Baris ke-71 pada Dokumen Output Perizinan yang Telah Ditandatangani.

Gambar Dokumen Output Perizinan yang Telah

Ditandatangani pada Teks Editor (Setelah Dirubah).

Hasil dari perubahan secara tidak langsung pada dokumen output perizinan dengan

menggunakan teks editor tetap dapat dibuka dan dibaca menggunakan tools pdf reader namun

akan menghilangkan atau merusak visible watermark yang teradapat pada kolom tandatangan

dokumen output perizinan, selain itu perubahan tidak langsung juga akan memberikan

notifikasi tambahan, bahwa terdapat error pada format tandatangan digital dan dokumen output

perizinan. Gambar dibawah menunjukkan dokumen output perizinan dan propertiesnya,

setelah dilakukan perubahan secara tidak langsung dengan menggunakan teks editor.

16

Gambar Dokumen Output Perizinan dan Properties

(Setelah Diubah Secara Tidak Langsung).

17

Pengujian selanjutnya adalah dengan melakukan usaha untuk menghilangkan (remove)

tandatangan digital pada dokumen output perizinan. Terdapat beberapa teknik/metode

untuk melakukan penghilangan tandatangan digital, salah satunya adalah dengan

melakukan save as ulang dokumen dari *.pdf menjadi *.ps untuk kemudian dikembalikan

menjadi *.pdf. Tabel dibawah menunjukkan usaha untuk menghilangkan tandatangan

digital pada dokumen output perizinan.

Tabel Menghilangkan Tandatangan Digital pada Dokumen Output Perizinan.

No. Aplikasi/Website Notifikasi Hasil Keterangan 1. Adobe Destiller

XII

Gagal

2. https://online2pdf.com/convert-ps-to-pdf

Gagal

3. https://ps2pdf.com/convert.htm

Berhasil, namun akan menghilangkan tandatangan digital dan propertiesnya

4. http://www.zamzar.com/convert/ps-

to-pdf/

Berhasil, namun akan menghilangkan tandatangan digital dan propertiesnya

5. http://www.pdfconvertonline.com/ps-to-pdf-online.html

Gagal

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui, bahwa usaha untuk menghilangkan

tandatangan digital pada dokumen output perizinan dengan menggunakan teknik

konversi (*.ps) gagal untuk beberapa situs dan berhasil untuk beberapa situs. Namun

konversi pemulihan kembali file *.ps menjadi *.pdf akan menghilangkan tandatangan

digital dan propertiesnya (dalam hal ini kembali menjadi file *.pdf biasa), sehingga

secara sistem tidak dapat diverifikasi integritas dan keaslian datanya. Secara keseluruhan

perubahan/modifikasi pada dokumen output perizinan yang telah ditandatangani baik

18

langsung maupun tidak langsung ataupun dihilangkan tandatangannya akan gagal

divalidasi oleh sistem, sehingga pegawai atau atasan dapat mengetahui adanya perubahan

pada dokumen output perizinan yang telah ditandatangani. Sedangkan berdasarkan pada

ukuran file, perubahan ukuran tidak akan terlihat pada dokumen output perizinan yang

dirubah secara langsung, karena perubahan secara langsung tidak dapat dilakukan,

sedangkan ukuran file pada dokumen output perizinan yang dirubah secara tidak

langsung tidak terlalu terlihat perubahan ukuran yang signifikan (walaupun dokumen

yang dihasilkan merupakan dokumen yang tidak valid). Perubahan ukuran file baru

terlihat pada usaha menghilangkan tandatangan digital dengan teknik konversi, dimana

saat dikonversikan ke *.ps ukuran file dokumen akan naik menjadi 3.512 KB (naik 0.975

%) dan saat dikonversi kembali ke *.pdf ukuran file dokumen akan turun menjadi 263

KB (turun 12,17 %). Gambar 4.17. dibawah menunjukkan perbandingan ukuran file

dokumen output perizinan.

Gambar Perbandingan Ukuran File Dokumen Output Perizinan.

Secara keseluruhan perubahan/modifikasi pada dokumen output perizinan yang telah

ditandatangani baik langsung maupun tidak langsung akan gagal divalidasi oleh sistem,

sehingga pegawai atau atasan dapat mengetahui adanya perubahan pada dokumen output

perizinan yang telah ditandatangani.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil rancang bangun dan pengujian aplikasi yang telah dilakukan,

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dokumen output perizinan yang diterbitkan oleh BKPM berbentuk media kertas,

penggunaan media kertas tidak ramah lingkungan, tidak dapat bertahan lama

(menguning dan rusak), memerlukan tempat pengarsipan/penyimpanan secara fisik

yang tidak efektif, proses pencarian dan tracking dokumen yang relatif sulit, memiliki

tingkat perawatan yang mahal dan mudah tercecer/terselip/hilang jika penyimpanannya

tidak dilakukan dengan baik dan benar.

19

2. Dokumen output perizinan pada media kertas juga dapat

dimanipulasi/diubah/dimodifikasi dengan sangat mudah oleh orang-orang yang tidak

berwenang tanpa dapat dideteksi dan diketahui oleh siapapun, sehingga data dan

informasi yang terdapat pada dokumen output perizinan tersebut menjadi tidak sah dan

tidak valid.

3. Implementasi tandatangan digital pada dokumen output perizinan yang diterbitkan oleh

BKPM dapat mengatasi kekurangan dan kelemahan penggunaan media kertas, menjaga

integritas (data integrity), serta keaslian (authentication) dokumen output perizinan,

sehingga proses pengolahan dokumen output perizinan yang diterbitkan oleh BKPM

dapat lebih terkontrol, efektif dan efisien.

Referensi

[1] Mcleod, R., Schell, G., Stonehill, A. I. & Moffet, M. H. 2001. Management Information

System eight edition. Terjemahan oleh Teguh, Hendra. 2004. Jakarta : PT. INDEKS.

[2] Menezes, Alfred J., Ooschot, Paul C. Van. & Vanstone, Scott A. 1997. Handbook of

Applied Cryptography. Boca Raton : CRC press LLC.

[3] Munir, Rinaldi. 2006. Kriptografi. Informatika. Bandung.

[4] National Institute of Standards and Technology (NIST). Federal Information Processing

Standart Publication (FIPS) 197. 2001. Advanced Encryption Standart (AES).

[5] National Institute of Standards and Technology (NIST). Federal Information Processing

Standart Publication (FIPS) 180-2. 2002. Secure Hash Standard.

[6] Moriarty. Nystrom. Parkinson. Rusch. Scott. PKCS #12: Personal Information Exchange

Syntax v1.1. Internet Engineering Task Force. RFC 7292.

[7] Rivest Ronald. Shamir Adi. Adleman Leonard. 1977. RSA Patent as filed with the U.S.

Patent Office. U.S. Patent 4,405,829.