paparan sosialisasi pp no.15 tahun 2010
TRANSCRIPT
-
Disampaikan oleh:
Direktur Jenderal Penataan Ruang
-
bhk-djpr
-
bhk-djpr
-
18 SUBSTANSI AMANAT UUPR
No. PASAL UUPR A M A N A T
1 13 ayat (4)Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang Provinsi danKabupaten/Kota
2 14 ayat (7) Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
3 16 ayat (4) Kriteria dan Tata Cara PeninjauanKembali RencanaTataRuang
���� UUPR mengamanatkan 18 substansi untuk diatur lebih lanjut dengan PP
3 16 ayat (4) Kriteria dan Tata Cara PeninjauanKembali RencanaTataRuang
4 17 ayat (7)Kriteria dan Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang KawasanPertahanan
5 20 ayat (6) Rencana Tata RuangWilayah Nasional
6 33 ayat (5) PenatagunaanTanah
7 33 ayat (5) PenatagunaanAir
8 33 ayat (5) PenatagunaanUdara
9 33 ayat (5) PenatagunaanSumberDaya Alam Lainnya
bhk-djpr
-
No. P A S A L A M A N A T
10 37 ayat (8) Tata Cara Penggantian Yang Layak Akibat Perizinan
11 38 ayat (6) Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif
12 40 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
13 41 ayat (3) Kriteria Kawasan Perkotaan
… lanjutan
14 47 ayat (2) Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
15 48 ayat (5) Penataan Ruang Kawasan Agropolitan
16 48 ayat (6) Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
17 64Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi AdministratifTerhadap Pelanggaran Penataan Ruang
18 65 ayat (3) Tata Cara dan Bentuk Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
bhk-djpr
-
PENGATURAN
PENATAAN
RUANG
Pemerintah menetapkan:
� PP ttg RTRWN
� Perpres ttg RTR Pulau/Kepulauan
� Perpres ttg KSN sesuai kebutuhan
� Permen ttg Pedoman bidang PR
Pemda Provinsi menetapkan:
� Perda Prov ttg RTRWP
� Perda ttg KSP sesuai kebutuhan
� Perda ttg Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi
� Pergub ttg jenis perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif
& disinsentif, serta sanksi administratif
� Pergub ttg Juklak Pedoman bidang PR
Pemda Kabupaten/kotamenetapkan:
� Perda Kab/Kota ttg RTRWKab/Kota
� Perda ttg KSKab/Kota sesuai kebutuhan
� Perda ttg RDTR Kab/Kota
� Perda ttg Peraturan Zonasi
� Perbup/Perwali ttg jenis perizinan, penetapan bentuk dan besaran
insentif & disinsentif, serta sanksi administratif
PEN
GA
TUR
AN
OLE
H
PEM
ERIN
TAH
PEMBINAAN
PENATAAN
RUANG
� Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
� Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
� Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
� Pendidikan dan pelatihan;
� Penelitian dan pengembangan;
� Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
� Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
� Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
PERENCANAAN
TATA RUANG
PEN
GA
TUR
AN
O
LEH
PEM
ERIN
TAH
DA
ERA
H P
RO
VIN
SI
PEN
GA
TUR
AN
O
LEH
PEM
ERIN
TAH
DA
ERA
H
KA
BU
PA
TEN
/KO
TA
KETENTUAN UMUMPengertian dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang
K E W E N A N G A N
Pemerintah
Pemda Prov
Pemda Kab/Kota
Masyarakat
Pemda Provinsi
Pemda Kab/Kota
Masyarakat
Pemda Kab/Kota Masyarakat
BENTUK PEMBINAAN PENATAAN RUANG
BAB II
BAB III
PELAKSANAAN PR
BAB I
BAB IV
PR
OS
ED
UR
PENYUSUNAN RTR
PENETAPAN RTR
Proses Penyusunan RTR
Pelibatan Peran Masyarakat Dalam
Perumusan Konsepsi RTR
Pembahasan Rancangan RTR oleh Pemangku
Kepentingan
Pembahasan antarinstansi terkait
� RTR kewenangan Pemerintah Pusat
Rencana Umum Tata Ruang
Rencana Rinci Tata Ruang
RTRWN
RTRWP
RTRW Kabupaten
RTRW Kota
RTR Kawasan Strategis
RTR Pulau/Kepulauan
RTR Kawasan Perkotaan
RTR Kawasan Perdesaan
� Tata cara koordinasi diatur dengan perpres;
� Sosialisasi melalui media tatap muka dan media elektronik;
� Mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang;
� Penyelenggaraan dan fasilitasi diklat, penyusunan program diklat, penerapan sistem
sertifikasi;
� Pengembangan iptek bidang penataan ruang;
� Penyedian basis data dan informasi penataan ruang, pengembangan jaringan sistem
elektronik;
� Publikasi berbagai aspek penataan ruang melalui media yang mudah diakses
masyarakat; dan
� Penyuluhan, debat publik. , pembentukan kelompok masyarakat, penyediaan unit
pengaduan
TATA CARA PEMBINAAN PENATAAN RUANG
Kriteria
Tata Cara
PEN
INJA
UA
N K
EM
BA
LI
(PK
)
�Penetapan pelaksanaan PK RTR
� Pelaksanaan PK RTR
� 1 x dalam 5 tahun
� lebih dari 1 x dalam 5 tahun
Rekomendasi Hasil PK RTR
Sistematika PP PPR
PEMANFAATAN
RUANG
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
� RTR kewenangan Pemerintah Pusat
Pembahasan antarinstansi dan antar pemerintah daerah
dengan DPRD �RTR kewenangan pemerintah daerah
RTR Kawasan Agropolitan
RDTR
Penyusunan & Sinkronisasi Program
Pembiayaan Program
Pelaksanaan Program
Pengaturan
Zonasi
Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional
Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi
Peraturan Zonasi Pada Wilayah Kabupaten
Peraturan Zonasi Pada Wilayah Kota
Perizinan
Jenis-Jenis Izin Pemanfaatan Ruang
Prosedur Pemberian Izin
Penggantian yang Layak Terhadap
Kerugian
Insentif &
Disinsentif
Bentuk & Tata Cara
Pemberian Insentif
Bentuk & Tata Cara
Pemberian Disinsentif
Sanksi
Administratif
Jenis-Jenis Sanksi Administratif
Kriteria dan Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
Pemanfaatan Ruang Wilayah
Pemanfaatan Ruang Kawasan
Wilayah Nasional
Wilayah Provinsi
Wilayah Kabupaten
Wilayah Kota
Kawasan Strategis
Kawasan Perdesaan
Kawasan Perkotaan
BAB V
BAB VI
BAB VIII
PENGAWASAN
PENATAAN RUANG
BAB VII
BAB IX
Izin dalam RTRW lama masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Per-UU-an
Izin yang diterbitkan dan/atau diperbaharui setelah RTRW
berakhir dan belum diganti tidak berlaku
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
PEN
INJA
UA
N K
EM
BA
LI
Tidak perlu revisi Revisi
� Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi
RTR
� Perumusan program sektoral dan kewilayahan
� Pelaksanaan pembangunan sektoral dan
pengembangan wilayah
Pengawasan
Teknis
Keseluruhan proses penyelenggaraan
penataan ruang secara menyeluruh
Pengawasan
Khusus
Permasalahan khusus penyelenggaraan
penataan ruang sesuai kebutuhan
Mengawasi masukan, prosedur,
keluaran, fungsi dan manfaat, dan
ketersediaan &pemenuhan SPM
Memeriksa data dan informasi, serta
melakukan kajian teknis
bhk-djpr
-
bhk-djpr
-
� Ruang
� Tata ruang
� Struktur ruang
� Pola ruang
� Pelaksanaan penataan ruang
� Pengawasan penataan ruang
� Perencanaan tata
� Wilayah
� Kawasan
� Kawasan lindung
� Kawasanbudi daya
� Kawasanperdesaan
Def in is i
BAB I KETENTUAN UMUMPengertian dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang
Ps. 1
� Pola ruang
� Penataan ruang
� Penyelenggaraan
penataan ruang
� Pemerintah pusat
� Pemerintah
daerah
� Pengaturan
penataan ruang
� Pembinaan
penataan ruang
� Perencanaan tataruang
� Pemanfaatanruang
� Pengendalianpemanfaatanruang
� Pengaturan Zonasi
� Peraturan zonasi
� Izin pemanfaatanruang
� Rencana tataruang
� Kawasanperdesaan
� Kawasanagropolitan
� Kawasanperkotaan
� Kawasan metropolitan
� Kawasan megapolitan
� Kawasanstrategisnasional, provinsi, kabupaten/kota
� Orang
� Masyarakat
� Menteri
bhk-djpr
-
BAB II PENGATURAN PENATAAN RUANGMemberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Pemerintah
Penyusunandan penetapan
Pengaturan oleh:
Per-
aturan lain
• PP (RTRWN &peraturan
pelaksanaan UU ttg PR)
• Perpres (RTR
Pulau/Kepulauan & RTR KSN)
• Permen (Pedoman PR)
Ps. 2
Ps. 4 ayat (1)
Pemerintah daerah provinsi
Pemerintah daerah kabupaten/kota
lain bidang Penata-an
Ruang
sesuai ke-wenangan
• Perda Provinsi (RTRWP, RTR KSP, arahan PZ Sistem Prov)
• Pergub (Ketentuan perizinan, bentuk & besaran insentif
disinsentif, sanksi adm, juklak)
• Perda Kabupaten/Kota (RTRWK, RTR KSK, RDTR+PZ Kab/Kota)
• Perbup/wali (Ketentuan
perizinan, bentuk & besaran insentif disinsentif, sanksi adm)
Ps. 4 ayat (2)
Ps. 4 ayat (3)
bhk-djpr
Ps. 5 ayat (1)
-
BAB III PEMBINAAN PENATAAN RUANGPeningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang
� koordinasi penyelenggaraan
penataan ruang;
� sosialisasi peraturan perundang-
Bentuk dan Tata Cara
Peme r i n t ah
Ruang lingkup pembinaan penataan ruang
Ps. 6
Ps. 7 Ps. 9 – Ps. 17
melalui
� sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang penataan ruang;
� pemberian bimbingan, supervisi,
dan konsultasi pelaksanaan
penataan ruang;
� pendidikan dan pelatihan;
� penelitian dan pengembangan;
� pengembangan sistem informasi
dan komunikasi penataan ruang;
� penyebarluasan informasi penataan
ruang kepada masyarakat; dan
� pengembangan kesadaran dantanggung jawab masyarakat.
Pemdaprovinsi
Pemda kabupaten/kota
Ma sya ra k a t
bhk-djpr
-
1)
2)
3)
Koordinasi penyelenggaraan PR Tata cara koordinasi diatur dengan perpres
Sosialisasi peraturan Per-UU-an Bid. PR
Melalui media tatap muka dan media elektronik
Pemberian bimbingan, supervisi, dan Mendampingi, mengawasi, dan memberikan
Be n t u k T a t a C a r a
Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan RuangBentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang
BabBab III … III … lanjutanlanjutan
Ps. 9 – Ps.17
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan PR
Mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PR
Pendidikan dan pelatihan
Pengembangan IPTEK bidang PRPenelitian dan pengembangan
Penyediaan basis data & informasi PR dan pengembangan jaringan sistem elektronik
Pengembangan sistem informasi dan komunikasi PR
Publikasi berbagai aspek PR melalui media yang mudah diakses masyarakat
Penyebarluasan informasi PR kepada masyarakat
Penyuluhan, debat publik, pembentukan kelompok masyarakat, penyediaan unit pengaduan
Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat
Penyelenggaraan dan fasilitasi diklat, penyusunan program diklat, penerapan sistem sertifikasi
bhk-djpr
-
BAB IV PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANGPelaksanaan perencanaan tata ruang meliputi prosedur penyusunan dan prosedur penetapan RTRuntuk menentukan rencana struktur ruang dan pola ruang yang berkualitas, menyediakan landasanspasial bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraanmasyarakat.
Prosedur
Rencana Umum Tata Ruang
R T R WN
R T RWP
RTRW Kabupaten Kr i t e r ia
Ps. 18
Ps. 20
Ps. 24
Penyusunan
Penetapan
Prosedur
RTRW Kota
RTR Pulau/Kepulauan
Peninjauan
Kembali
K r i t e r ia
Ta ta CaraPs. 22
Ps. 81 – Ps. 92RTR Kawasan Strategis
RTR Kawasan Perkotaan
RTR Kawasan Perdesaan
(RTR KawasanAgropolitan)
R D T R
Rencana Rinci Tata Ruang
Ps. 39
bhk-djpr
-
Prosedur Penyusunan RTR
• Proses penyusunan RTR
• Persiapan penyusunan RTR
• Pengumpulan data
Ps. 21 ayat (1)Ps. 20
Bab IV … lanjutan
• Pelibatan peran
masyarakat dalam perumusan konsepsi
RTR
• Pembahasan rancangan
RTR oleh pemangku kepentingan
• Pengolahan dan analisis data
• Perumusan konsepsi RTR
• Penyusunan rancangan peraturan perUUan ttg RTR
bhk-djpr
-
• Pembahasanantarinstansi����RTR kewenangan
PemerintahPusat
Prosedur RTR
RTRW Nasional
RTR Pulau/Kepulauan
RTR KSN
Na s i o n a l
Penetapan
P P
P e r p r e s
Na s i o n a l
Bab IV … lanjutan
Prosedur Penetapan Rencana Tata RuangPs. 22
PemerintahPusat
• Pembahasanantarinstansidanantarpemerintah
daerahdenganDPRD ����RTR
kewenanganpemerintahdaerah
Prosedur
Penetapan
RTR
P ro v i n s i
RTRW Provinsi
RTR KSP
Kabupaten/Kota
RTRW Kabupaten/Kota
RTR KS K/K
PeraturanZonasiPenetapan
P ro v i n s i
P e r d a P r o v i n s i
K a bu pa t en /Ko ta
PerdaKabupaten/Kota
bhk-djpr
-
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
Penetapan perubahan
peraturan perUUan ttg RTR (amandemen perda)
Materi perubahanRTR ≤ 20%
Penetapan Pelaksanaan PK RTR
Pelaksanaan PK RTR
Kriteria PK RTR Tata Cara PK RTRTata Cara Revisi
���� sesuai prosedur penyusunan RTR
R T RWN
a. perubahan kebijakan nasional yang
mempengaruhi penataan ruang
wilayah nasional; dan/atau
b. terdapat dinamika
pembangunan nasional
Kriteria Revisi
lebih dari
1 x dalam 5 thn
Bab IV … lanjutan
Ps. 81 – Ps. 92
Ps. 83 Ps. 88 Ps. 90Ps. 82
Tidak
Perlurevisi
Penyusunan RTR baru
Materi perubahanRTR > 20%
RTR
Revisi
Rekomendasi hasil PK RTR
R T RW P
R T R WK/ K
a. terjadi perubahan kebijakan nasional
yang mempengaruhi penataan ruang
wilayah provinsi; dan/atau
b. terdapat dinamika
pembangunan provinsi
a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau
b. terdapat dinamika pembangunan kabupaten/kota
lebih dari1 x dalam 5
thn
Perubahan lingkungan strategis:• bencana alam skala besar;
• perubahanbatas teritorial negara; atau
• perubahan batas wilayah daerah.
bhk-djpr
-
PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PROGRAM
PEMBIAYAAN PROGRAM
Mengacu
MerupakanM
elalui
a. Perumusan kebijakanstrategisoperasionalisasi RTR
b.Perumusan program sektoral dankewilayahan
c. Pelaksanaan
Perwujudan
struktur ruang dan pola
RENCANA TATA RUANG
BAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANGPelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang Ps. 93 – Ps. 146
Ps. 95 ayat (1)
Ps. 94 ayat (1)
Ps. 93
PEMBIAYAAN PROGRAM
PELAKSANAAN PROGRAM
MerupakanM
elalui
Dituangkan
c. Pelaksanaanpembangunansektoral danpengembanganwilayah
dan pola ruang
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Rencana Pembangunan
Tahunan
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN TERPADU
20 (dua puluh)
tahun
5 (lima) tahun
1 (satu) tahun
bhk-djpr
Ps. 101
-
Penyusunan danSinkronisasi Program
� Program jangka panjang, menengah, dan tahunan
� indikasi program utama dalam RTR
� Sinkronisasi
� Dapat disusun RencanaInduk Masing-Masng Sektor
� Dilakukan oleh pemerintahdan masyarakat melaluiKerjasama
� Memperhatikan rencanapembangunanpengembanganwilayah
� Melalui berbagai forum dan rapat
Penyusunan Sinkronisasi
Pelaksanaan ProgramPembiayaan Program
� Perkiraan biayapelaksanaan
� Sumber pembiayaan
� Jangka waktu pembiayaan
� Dapat berasal dariPemerintah, pemerintahdaerah, dan/atau
Bab V … lanjutan
� Sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan
dan rapatkoordinasi
daerah, dan/atau
masyarakat
Pemanfaatan Ruang Wilayah
Pemanfaatan Ruang Kaw. Strategis
Pemanfaatan Ruang Kaw. Perkotaan
Pemanfaatan Ruang Kaw. Perdesaan
Berlakuuntuk
Ps. 96 Ps. 100 Ps. 98 – Ps. 99
Ps. 103 – Ps. 146
bhk-djpr
-
PEMBERIAN
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
BAB VI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGPelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata
ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
Ps. 148
Ps. 147
PEMBERIAN
INSENTIFDAN
DISINSENTIF
PERIZINANPENGATURAN
ZONASI
Upaya untuk mewujudkan
tertib tata ruang
PENGENAAN
SANKSI
bhk-djpr
-
Arahan Peraturan Zonasi
Sistem Nasional
Arahan Peraturan Zonasi
Ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional
INDIKASI ARAHAN
INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM NASIONAL
(Dalam RTRWN)
Ditetapkan oleh masing-masing menteri sesuai kewenangan
Bab VI … lanjutan
PENGATURAN ZONASI
Ps. 151 ayat (1)
Arahan Peraturan Zonasi
Sistem Provinsi
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Ditetapkan dengan perda kab/kota
Ketentuan zonasi sektoral pada sistem provinsi
INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI
(Dalam RTRWP)
RTR KSK / RDTR
KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
KAB/KOTA
(Dalam RTRWK/K)
Ditetapkan dengan perda prov
Dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, izin, dan pengenaan sanksi
bhk-djpr
Ps. 152 ayat (1)
Ps. 153 ayat (1)
-
RTRW
Kab/Kota
Peraturan Zonasi
(Text & Map)
Skala 1 : 50.000/
1 : 25.000
Bila RTRW sdh skala
detail ���� RDTR tidak
dibutuhkan, PZ tetap
harus ada. Perda
terpisah.
RTRW Kab/Kota
Skala 1 : 5.000
RDTR & PZ dalam
satu dokumen Perda.
(Efisiensi waktu dan
dana). Apabila RDTR
1
2
PENERAPAN PERATURAN ZONASI (PZ) UNTUK WILAYAH KAB/KOTA
Skala 1 : 50.000/
1 : 25.000
Bab VI … lanjutanPs. 158
RDTR
Peraturan Zonasi (Text & Map)
Skala 1 : 5.000
RDTR ada, PZ
melengkapi. Perda
PZ terpisah,
ditetapkan paling
lama 2 tahun sejak
Perda RDTR
dana). Apabila RDTR
direvisi maka PZ
tetap berlaku dan
diadopsi dalam RDTR
baru
3
1 : 25.000
RTRW Kab/Kota
RDTR
(Map)Peraturan
Zonasi (Text)
Skala 1 : 5.000
Skala 1 : 50.000/
1 : 25.000
bhk-djpr
-
� Diberikan berdasarkan RTRW Kab/Kota� Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untukpelaksanaan kegiatan
� Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang > 1 Ha
utk non-pertanian dan > 25 Ha utk pertanianIZIN LOKASI
IZINPRINSIP
RTRW Kab/Kota
DasarPemberian Izin
Prosedur Perolehan Izin
Bab VI … lanjutan
PERIZINANPs. 160 – Ps.167
� Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan
� Dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang
� Diberikan berdasarkan peraturan zonasi� Sebagai surat bukti dari Pemda untuk mendirikan
bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan
IZINPENGGUNAANPEMANFAATAN
TANAH
IZINMENDIRIKANBANGUNAN
� Bentuk izin lain yang dikeluarkan oleh masing-masing sektor dan/atau instansi yang berwenang
IZIN LAINBERDASARKAN
PERATURANPER-UU-AN
RDTR Kab/Kota
PZ
bhk-djpr
-
Uanga
b
Bentuk Penggantian
Setiap orang dapat
mengajukan Ruang pengganti
Tata Cara Penggantian yang Layak (diatur lebih lanjut dgn Perpres)
Bab VI … lanjutan
Ps. 168
c
d
e
PerubahanRencanaTata
Ruang
mengajukan penggantian yang layak terhadap kerugian akibat
perubahan RTR
Permukiman
kembali
Kompensasi,
dan/atau
Urun sahamberupa
bhk-djpr
-
INSENTIF DISINSENTIF
� Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya
� Menghormati hak orang
� Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya
� Menghormati hak orang
KRITERIA
Fiskal Non Fiskal Fiskal Non Fiskal
� Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya
� Menghormati hak orang
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif
Bab VI … lanjutan
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Ps. 170
Ps. 171 Ps. 177
Ps. 176
BENTUK
TATA
CARA
Fiskal Non Fiskal
Pemerintah Pemda
Pemda 1 Pemda 2
Pemerintah & Pemda Masyarakat
• Kewajiban
memberi
kompensasi
• Persyaratan
khusus dalam
perizinan
• Kewajiban meberi
imbalan, dan/atau
• Pembatasan
penyediaan
prasarana dan
sarana
Fiskal
•Pemberian keringan-an pajak•Pengurang
an distribusi
• Pemberian kompensasi
• Subsidi silang• Kemudahan
perizinan• Imbalan• Sewa ruang
• Urun saham• Penyedian prasarana
& sarana• Penghargaan, dan/atau
• Publikasi dan promosi
•Pengenaan pajak yang tinggi
Non Fiskal
bhk-djpr
-
BENTUK TATA CARA KRITERIA
a. Peringatan tertulis
Penerbitan surat peringatan tertulis
• Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan
b. Penghentian sementara kegiatan
Penerbitan surat keputusan penghentiankegiatan, setelah peringatan tertulisdiabaikan
c. Penghentian sementara pelayanan umum
Penerbitan surat keputusan penghentiansementara pelayanan umum kpd pelanggar,setelah peringatan tertulis diabaikan
d. Penutupan lokasiPenerbitan surat keputusan penutupan
Bentuk dan Tata Cara Pengenaan Sanksi AdministratifBab VI … lanjutan
Ps. 187Ps. 188 – Ps. 197Ps. 182 ayat (3)
ditimbulkan
• Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan
• Kerugian publik yang ditimbulkan
d. Penutupan lokasiPenerbitan surat keputusan penutupanlokasi, setelah peringatan tertulis diabaikan
e. Pencabutan izinPenerbitan surat keputusan pencabutan izin,setelah peringatan tertulis diabaikan
f. Pembatalan izinPenerbitan surat keputusan pembatalan izin,setelah peringatan tertulis diabaikan
g. Pembongkaran bangunan
Penerbitan surat keputusan pembongkaranbangunan, setelah peringatan tertulisdiabaikan
h. Pemulihan fungsi ruang
Penerbitan surat perintah pemulihan fungsiruang, setelah surat peringatan diabaikan
i. Denda administratif
Dapat dikenakan bersama dengan sanksilain atau tersendiri
bhk-djpr
-
Bab VII PENGAWASAN PENATAAN RUANGMenjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dan
terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang
Pemantauan
Ps. 198
EvaluasiPelaporan
bhk-djpr
Ps. 201
-
SISTEM PENGAWASAN
Pengawasan
Pengawasan Teknis(keseluruhan proses PPR secara berkala)
Pengawasan Khusus(permasalahan khusus PPR sesuai kebutuhan)
Bab VII … lanjutan
Ps. 202 – Ps.206
Ps. 202
bhk-djpr
Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan PerUUan
Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak sesuai dengan Peraturan PerUUan
• Penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan;• Penyampaian hasil pengawasan yang berindikasi tindak pidana kepada PPNS;• Pelaksanaan hasil pengawasan.
bhk-djpr
Ps. 204 ayat (1)
Ps. 205
-
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum
diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah iniPs. 207
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.(28 Januari 2010)
Ps. 209
bhk-djpr
-
bhk-djpr
-
Pelaksanaan
pemanfaatan ruang
harus mengacu pada
RTR (Ps.94 ayat (1))
R T R W
Diperlukan
kesepakatan dan
persetujuan
peruntukan
ruang (Ps.29)Bagian kawasan hutan dlm wil provinsi yg belum
memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya
diintegrasikan ke dlm RTRWP yang akan ditetapkan
Ketentuan zonasi
sektoral ditetapkan
oleh menteri
terkait sesuai
kewenangannya
(Ps.151 ayat (6))
Ketentuan perubahan
peruntukan&fungsi
kaws hutan serta
Perubahan
peruntukan kawasan
hutan dilakukan
berdasarkan usulan
dari gubernur kepada
Menteri
(Ps.30 ayat (1))
Usulan perubahan
peruntukan kawasan
hutan diintegrasikan oleh
Bagian kawasan hutan yang belum
memperoleh persetujuan
peruntukan ruang dikembalikan ke
RTRWP sebelumnya(Ps.30 ayat (1))
PP 10/2010
PP 15/2010 Keterkaitan PP Kehutanan dan PP PPR
bhk-djpr
diintegrasikan ke dlm RTRWP yang akan ditetapkan
dgn mengacu pada ketentuan peruntukan&fungsi kaws
hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan
RTRWP sebelumnya
(Ps.30 ayat (2))
Penggunaan kawasan
hutan dilakukan
berdasarkan izin
pinjam pakai kawasan
hutan
(Ps. 6 ayat (1))
Penggunaan kawasan hutan
untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya
dapat dilakukan untuk
kegiatan yang mempunyai
tujuan strategis termasuk
kegiatan pertambangan)(Ps. 4 ayat (1))
Kegiatan yg mempunyai tujuan
strategis � kegiatan yg
diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh yg sangat
penting secara nasional thd
kedaulatan, hankam,
pertumbuhan ekonomi, sosbud,
dan/atau lingkungan
(Penj. Ps. 4)
Izin pinjam pakai kawasan
hutan dapat dilakukan
dengan kompensasi lahan,
kompensasi membayar
PNBP Pengggunaan Kaw.
Hutan, dan/atau tanpa
keduanya (Ps.6 ayat (2) a)
Lokasi lahan
kompensasi ditetapkan
sesuai dengan atau
diintegrasikan dalam
proses perubahan
rencana tata ruang
(Penj. Ps.6 ayat (2) a)
penggunaan kawasan
hutan berlaku
ketentuan PerUUan di
bidang kehutanan
(Ps.31 ayat (1))
Perubahan peruntukan
dan fungsi kawasan
hutan serta penggunaan
kawasan hutan
diintegrasikan dalam
perubahan RTRW
(Ps.31 ayat (2))
Perubahan peruntukan
dan fungsi kawasan
hutan serta penggunaan
kawasan hutan
dapat dilaksanakan
sebelum ditetapkan
perubahan RTRW
(Ps.31 ayat (3))
hutan diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi
rencana tata ruang
wilayah provinsi
(Ps.30 ayat (2))
Keputusan Menteri
tentang perubahan
peruntukan kawasan hutan diintegrasikan oleh
gubernur dalam revisi
rencana tata
ruang wilayah provinsi
(Ps.32)
Setiap perubahan
peruntukan kawasan
hutan secara parsial yang memperoleh keputusan
pelepasan kawasan hutan
dari Menteri dapat
melakukan kegiatan
(Ps.27)
Peninjauan
kembali RTR
dilakukan 1
(satu) kali
dlm 5 (lima)
thn(Ps.82 ayat (1))
PP 24/2010
Peninjauan
kembali RTR
dapat dilakukan
lebih dari 1
(satu) kali
dalam 5 (lima)
tahun
(Ps.82 ayat (2))
bhk-djpr
-
NO. A M A N A T P P P P R
P E R A T U R A N P R E S I D E N
1.Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pasal 10 ayat 4)� telah ditetapkan dengan Keppres4/2009 ttg Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
2.Tata Cara Penggantian yang Layak Terhadap Kerugian yang Diderita Akibat Perubahan Rencana Tata Ruang(Pasal 168 ayat (3))
P E R A T U R A N M E N T E R I
1.Tata Cara Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (Pasal 21 ayat (3))
���� Telah ditetapkan Permen PU 15, 16, 17 ttg Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi/Kab/Kota
2.Kriteria Nilai Strategis untuk Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis
Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan PP PPR
2.Kriteria Nilai Strategis untuk Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis
Kabupaten/Kota (Pasal 52 ayat (4))
3. Kriteria zona yang Penanganannya Diprioritaskan pada Rencana Detail Tata Ruang (Pasal 59 ayat (6))
4. Kriteria Teknis Kawasan Perkotaan (Pasal 66)
5. Tata Cara Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang (Pasal 92)
6. Klasifikasi Zona, Sub Zona, dan Blok Peruntukan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Pasal 155 ayat (2))
7. Teknis dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Pasal 159)
8. Pedoman Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang (Pasal 167 ayat (4))
9. Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang (Pasal 206)
10.Pedoman Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang, Pembiayaan Program Pemanfaatan Ruang, dan Pelaksanaan
Program Pemanfaatan Ruang (Pasal 102)
bhk-djpr
-
bersama menata ruang untuk semuabersama menata ruang untuk semuabersama menata ruang untuk semuabersama menata ruang untuk semua
bhk-djpr