paparan “sosialisasi lhkpn , gratifikasi, dan whistle blowing
TRANSCRIPT
SOSIALISASI LHKPN, GRATIFIKASI DAN WHISTLEBLOWERMEMBANGUN PERINGATAN DINI DAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO PENGAWASAN INTERNAL
Dadit Herdikiagung - Inspektur IIInspektorat Jenderal Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Bali, 29 November 2016
Menristekdikti wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan dengan
berpedoman pada SPIP
SPIP memberikan keyakinan yang memadai
bagi:
1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara,
2. Keandalan laporan keuangan,
3. Pengamanan aset negara, dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan
Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik.
PENGENDALIAN INTERN(PP No 60 Tahun 2008)
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMRISTEKDIKTI
PERAN&POSISI ITJEN
“pengawalan”
Mencegah dan melindungi sesuatu
dari ketidaknyamanan dan
kehancuran
Mencegah
Mengarahkan Menghentikan
Mendorong
TUGAS ITJEN:
Menyelenggarakan pengawasan intern
di lingkungan Kemristek dan Dikti
(Perpres No13 Tahun 2015)
KEGIATAN
1. AUDIT
2. REVIU
3. EVALUASI
4. PEMANTAUAN
5. PENGAWASAN LAINNYA
PERAN DAN POSISI ITJEN
1.PEMBERI PERINGATAN DINI
2.KATALISATOR
3.KONSULTAN
PROGRAMPengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi
SASARAN PROGRAM
1. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas dukungan manajemen
pengawasan internal
2. Peningkatan kualitas dan nilai tambah pengawasan internal
3. Peningkatan kualitas dan integritas SDM Pengawasan internal
INDIKATOR KINERJA PROGRAMTARGET REALISASI TARGET
2015 2015 2016 2017 2018 2019
IKP 1Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
Laporan Keuangan KemenristekdiktiWTP WDP WTP WTP WTP WTP
IKP 2Nilai Hasil Evaluasi MenPAN RB atas SAKIP
Kemenristekdikti70 B 72 75 78 80
IKP 3
Prosentase SDM Itjen Kemenristekdikti yang
memiliki kompetensi seusai keahlian yang
diperlukan
50 50 60 65 70 80
IKP 4Prosentase kepuasan pelayanan pengawasan
Internal Itjen Kemennristekdikti60 Msh proses 65 70 75 80
IKP 5Tingkat levelling Kapabilitas Itjen
Kemenristekdikti1 Msh proses 2 3 3 3
SASARAN PROGRAM DAN IKP
Internal Audit
Assurance Activities
Audit
Audit BMNAudit
Kinerja
Audit denganTujuanTertentu
Audit Pengadaan
Barang/JasaAudit PNBP
Evaluasi ReviuPemantauan, pengawalan,
pendampingan
Consulting Activities
Bimtek/Sosialisasi/
Asistensi/ Konsultasi
Catatan :
Klasifikasi berdasarkan PP No 60 tahun 2008
tentang SPIP dan Praktik AI yang berlaku
• Pengambilan keputusan/kebijakan strategis K/L telah
melalui proses evaluasi atas berbagai aspek risiko
• Dengan harapan Pimpinan K/L terhindar dari masalah
hukum akibat dari kebijakan yang diambilnya.
KEGIATAN PENGAWASAN ITJEN
7
UU No. 28 Tahun 1999
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN
UU No. 30 Tahun 2002
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kep KPK No. 07/KPK/2/2005
Tatacara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN
Permenristekdikti No. 43 Tahun 2015
Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
DASAR HUKUM
Kewajiban Pejabat Negara terkait LHKPN
Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum,
selama, dan sesudah menjabat - Pasal 5, Ayat (2) UU No 28
Tahun 1999
Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya
sebelum dan sesudah menjabat - Pasal 5, Ayat (3) UU No 28
Tahun 1999
KEWAJIBAN LHKPN
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR;
MA; Badan Peradilan; DPA; BPK)
Menteri
Gubernur
Hakim
Pejabat Negara lain sesuai PUUa. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MK
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KY
c. Hakim Pengadilan Pajak
d. Hakim Ad Hoc Peradilan Tipikor, Pengadilan Niaga, Peradilan HAM
Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategisa. Direksi, Komisaris & Pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD
b. Pimpinan Bank Indonesia
c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
d. Pejabat Es. I dan Pejabat lain yang disamakan
e. Jaksa
f. Penyidik
g. Panitera Pengadilan
h. Pemimpin & bendaharawan proyek
PN WAJIB LHKPN
PENGISIAN LHKPN MODEL KPK-B
perubahan Adanya perubahan data yang dilaporkan sebelumnya (nilai atau
keterangan lain)
penambahan Ada penambahan data dari laporan sebelumnya (data baru)
penghapusan Ada penghapusan data dari laporan sebelumnya (dijual, hilang, masalah
hukum, dll)
FORMULIR PENGISIAN LHKPN
Model KPK-A Diisi oleh pejabat wajib LHKPN untuk pertama
Model KPK-B Diisi oleh pejabat wajib LHKPN yang pernah mengisi Model KPK-A dan
apabila:
a. mutasi/promosi/pensiun;
b. Dua tahun pada jabatan yang sama;
c. Sewaktu-waktu atas permintaan KPK
Data pribadi dan keluargaa. Data pribadi
b. Riwayat jabatan
c. Data isteri/suami
d. Data anak tanggungan
e. Data anak tidak tanggungan
Harta kekayaan (hasil sendiri, warisan, hibah)a. Harta tidak bergerak
b. Harta bergerak
c. Surat berharga
d. Kas (tabungan, deposito, dll)
e. Piutang/hutang.
Penghasilana. Penghasilan dari jabatan
b. Penghasilan dari kekayaan
c. Penghasilan dari profesi
Pengeluaran per tahun
Surat pernyataan kuasaa. Surat pernyataan
b. Surat kuasa dan lampiran
c. Surat pernyataan hibah/warisan
MATERI LHKPN
Kumpulkan semua dokumen pendukung atau bukti
kepemilikan harta
Isi form LHKPN secara jujur, benar, dan lengkap
Susun dokumen pendukung sesuai dengan susunan form
LHKPN
LHKPN dan data pendukungnya jangan dijilid atau di-
stampler, gunakan binder clips
Copy form dan dokumen pendukungnya untuk arsip, dan
sebagai dasar/data pengisian form LHKPN selanjutnya.
TIPS PENGISIAN LHKPN
- pemberian uang/setara uang- barang- rabat/diskon- pinjaman tanpa bunga- komisi
- pengobatan cuma-cuma- tiket perjalanan- perjalanan wisata- fasilitas penginapan- fasilitas lainnya
0%
Permenristekdikti No. 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian GratifikasiPasal 2 : Pegawai di Kemenristekdikti wajib melaporkan segala bentuk penerimaansehubungan dengan gratifikasi
GRATIFIKASI
Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari
penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil remi
suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan
atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
UPG Pusat :
Sekretariat Inspektorat Jenderal; Biro Hukor; Biro SDM; Sekretariat Dirjen
UPG PTN :
Wakil Rektor/Wakil Direktur yg membidangi adm umum/keuangan; SPI.
UPG Kopertis :
SekPel; SPI
Setiap penerimaan sehubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan
kepada UPG Pusat atau UPG dengan mengisi formulir pelaporan
melalui surat atau surel. Pelaporan surel dilakukan melalui
http://itjen.ristekdikti.go.id
Penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG Pusat atau UPG
dalam waktu paling lama 25 hari setelah menerima gratifikasi.
POKOK PENGATURAN
Permenristekdikti No. 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat
Whistleblower adalah pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kemenristekdikti dan bukan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
Pengaduan oleh pegawai:
1.Penyalahgunaan wewenang
2.Pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau
3.Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai di kementerian
Pengaduan masyarakat:
1.Penyalahgunaan wewenang
2.Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
3.Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai di kementerian
WHISTLEBLOWER
Terima kasihContact:[email protected]