paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
TRANSCRIPT
Rapat dalam rangka sinkronisasi konsep RPJMN dan Renstra Sektor Transportasi 2015-2019
DIREKTORAT TRANSPORTASI, BAPPENAS
1
O U T L I N E
1
2
3
4
PENYUSUNAN RENCANA TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019
SASARAN UTAMA RPJMN 2015-2019
2
KEGIATAN STRATEGIS
5
TEKNOKRATIK SEKTOR TRANSPORTASI
PENYUSUNAN RENCANA TEKNOKRATIK
RPJMN 2015-2019
3
1
KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN
4
5
6
7
ARAH DAN KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019
8
2
9
10
11
12
13
14
15
SASARAN UTAMA RPJMN 2015-2019
16
3
17
18
19
KEGIATAN STRATEGIS
20
4
Kegiatan/Proyek Strategis
21
Kegiatan/Proyek Strategis adalah kegiatan yang bersifat strategis (project oriented) dan ditetapkan dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional dan/atau isu-isu yang merupakan direktif Presiden dan/atau memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat yang akan dipantau kinerjanya secara khusus.
Ketentuan lain dalam Kegiatan/Output Prioritas bersifat Strategis:
Penetapan strategis atau tidaknya suatu project sebagai Kegiatan/Output Prioritas Bersifat Strategis dilakukan secara ketat dan terbatas oleh BAPPENAS.
Kerangka Pikir Penentuan Kegiatan/Proyek Strategis
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL
KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG
KEGIATAN PRIORITAS K/L
OUTPUT 1
OUTPUT 2
OUTPUT 3
OUTPUT 1
OUTPUT 2
OUTPUT 3
OUTPUT 1
OUTPUT 2
OUTPUT 3
Kriteria Penetapan Kegiatan /Proyek Strategis
Dipantau Kinerjanya secara Lebih Lanjut
Kriteria Penetapan Kegiatan/Proyek Strategis
23
Mendukung secara langsung pencapaian prioritas pembangunan nasional, atau
Merupakan Instruksi Presiden, atau
Memiliki dampak langsung yang besar kepada masyarakat, dalam rangka pencapaian prioritas nasional.
Memiliki jangka waktu penyelesaian yang pasti dan dilaksanakan dalam kurun waktu RPJMN 2015-2019 serta akan dipantau secara khusus.
Telah dilakukan persiapan pelaksanaan meliputi pra studi kelayakan termasuk identifikasi K/L pelaksana.
Pada kesempatan awal, diutamakan untuk proyek strategis infrastruktur (Untuk diluar dari bidang infrastruktur ditetapkan secara sangat selektif).
Ditetapkan dalam RPJMN dan/atau RKP. (Berada pada Buku III RKP dan RPJMN 2015-2019, dengan 2 s/d 3 Kegiatan/Output Prioritas bersifat strategis per provinsi).
1
2
3
4
5
6
7
Proses Penetapan Kegiatan Strategis
Usulan Kegiatan/ Proyek Strategis oleh
K/L
Penetapan Kegiatan/ Proyek Strategis oleh
Kementerian PPN/Bappenas
Atau
Kriteria Penetapan Kegiatan/Proyek
Strategis
Kesiapan Yang Harus Dilakukan Oleh K/L Sebelum Kegiatan/ Proyek Strategis Diusulkan
25
Mempersiapkan prastudi kelayakan untuk kegiatan/output
Menetapkan target dan kebutuhan pendanaan untuk penyelesaian kegiatan/output
Menyusun rencana waktu penyelesaian kegiatan/output
Menetapkan penanggung jawab kegiatan/output
1.
2.
3.
4.
TEKNOKRATIK RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI
26
5
Arahan RPJPN dan Daya Saing Indonesia
• Tema besar RPJMN 3 adalah daya saing (competitiveness), dengan demikian selayaknya ketersediaan layanan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar (jalan, air dan listrik) sudah terpenuhi terlebih dahulu;
• Pemenuhan kebutuhan dasar ini harus dilakukan seiring dengan upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur
Sasaran
RPJPN
• Mencapai pendapatan per kapita setara dengan negara middle income
pada tahun 2025
• Tingkat pengangguran di bawah 5%
• Jumlah rakyat miskin di bawah 5% penduduk
• Meningkatkan Human Development Index (HDI) serta Gender
Development Index (GDI) negara
The Global Competitiveness
Index 2013-2014 – World
Economic Forum
Tahun 2013 Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Philippines
Infrastruktur 82 25 61 110 98
Jalan 78 23 42 102 87
Kereta Api 44 18 72 58 89
Pelabuhan 89 24 56 98 116
Angkutan Udara 68 20 34 92 113
PDB Per Kapita – Negara
Pembanding
Malaysia USD 16,794
Thailand USD 9.503
Philippines USD 4,410
Vietnam USD 3,788
China USD 9.300
Sumber: IMF Data, 2012; in US Dollars
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
$-
$2,000.00
$4,000.00
$6,000.00
$8,000.00
$10,000.00
$12,000.00
$14,000.00
$16,000.00
10%
11%
12%
Proyeksi Pertumbuhan PDB per Kapita Sumber: BPS Data, 2012, Proyeksi Bappenas
2012: USD 3,563
Indonesia memerlukan pertumbuhan
nominal 12% untuk mencapai pendapatan
per kapita 14,000 pada tahun 2025
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
(15.00)
(10.00)
(5.00)
-
5.00
10.00
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dibandingkan investasi dalam Infrastruktur (1997 – 2013)
Growth
Total Infrastructure Investment Share of GDP, %
Investasi dalam infrastruktur mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
Peningkatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan PDB ke tingkat 12% yang diperlukan untuk
mencapai status Middle Income Country.
Krisis Infrastruktur Permasalahan Utama dalam bidang Transportasi
Kinerja yang buruk dari sektor Pelabuhan • Kendala utama dari sektor pelabuhan adalah
rendahnya waktu bongkar-muat selama 8 hari di
pelabuhan Tanjung Priok. Waktu bongkar-muat ini lebih
lama dibandingkan dengan pelabuhan di Thailand yaitu
selama 5 hari dan di Singapura selama 1.2 hari.
Kondisi jalan yang buruk mengakibatkan
berkurangnya kecepatan
• Kualitas jalan yang rendah, terutama di daerah
• Kondisi jalan menjadi berbahaya ditambah
dengan tingkat kemacetan yang tinggi
• Menyebabkan jarak tempuh di Indonesia
menjadi 2.6 jam untuk jarak 100 km.
Waktu Tempuh (jam/100km)
Jaringan Transportasi Udara yang melebihi kapasitas
• Semenjak diberlakukannya deregulasi pada tahun 2004,
perkembangan transportasi udara meningkat menjadi
double digit setiap tahunnya, sementara perkembangan
bandara yang lambat tidak dapat mengejar laju
permintaan.
Lambatnya pembaharuan dan pembangunan
pada sektor kereta api
• Pertumbuhan di sektor kereta api hanya 7.7%
dari total 4,800 km adalah jalur ganda, dimana
kereta penumpang dan barang menggunakan
jalur yang sama
• Efisiensi waktu pada jaringan sektor tersebut
sangat rendah.
Kurang berimbangnya komposisi moda
dalam bidang transportasi
• Tingginya pengguna kendaraan pribadi
menjadi sumber kemacetan di kota-kota
besar.
• Menurut survey, Jakarta didominasi dengan
kendaraan pribadi sebanyak 62.2%, yang
berarti sekitar 10 juta komuter melakukan
perjalanan setiap harinya.
1.1
2
3
3
4
4
5
8
0 2 4 6 8 10
Singapore
Hong Kong
France
Australia, NZ
UK, Los Angeles (USA)
Malaysia (Port Klang)
Thailand
Tanjung Priok
Waktu Dwelling/Dwelling Time (hari)
35
45
55
65
75
85
95
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
PA
SS
EN
GE
RS
(
Million
P
ass
enger
s P
er A
nn
um
)
Year
Top 10 Airports of Passengers in the World
1st:ATLANTAGA
2nd:BEIJING
3rd:LONDON
4th:CHICAGOIL
5th:TOKYO,JP
6th:LOSANGELESCA
7th:PARIS
8th:DALLAS/FORTWORTHTX
9th:JAKARTA
10th:DUBAIJakarta
7.7%
13.4%
18.0%
28.4%
38.8%
41.1%
Indonesia
Thailand
Malaysia
India
China
Japan
Rasio Double Tracking Jalur KA (%)
Pangsa Moda (%)
2.3
14
25
62.2
46
11
12.9
20
63
22.6
19
0
0% 50% 100%
Jakarta
Taipei
Hong Kong
Rail Private Transport
Non-Rail Public Transport Others
RPJM III dan RPJM IV sangat kritis bagi pembentukan landasan menuju Indonesia maju secara ekonomi, politik, dan sosial budaya.
RPJMN I 2005-2009
RPJMN II 2010-2014
RPJMN III 2015-2019
RPJMN IV 2020-2025
Meningkatnya kompetisi global, tuntutan global compliance dan meningkatnya kompleksitas tatanan sosial, ekonomi, dan politik domestik
Political Determination <Conjecture>
Technocratic Determination <Projection>
Transportasi di Indonesia mengalami defisit dan
kesenjangan yang luar biasa besar dan oleh karenanya perencanaan
pembangunannya tidak dapat dibuat berdasarkan pendekatan linier dan teknokratik semata. Harus berani menggunakan
pendekatan non-linier dan kalau perlu eksponensial dan harus ada
determinasi politik yang kuat.
The future of the past
The future of the future
Conjecture
Kegagalan membangun infrastruktur yang maju dan modern akan membawa implikasi yang sangat berbahaya bagi perekonomian mendatang.
2005
2010 2015
2025
Tahun 2025-2030 infrastruktur Indonesia seharusnya sudah “well established” melayani pergerakan ekonomi maju dan menopang negara Indonesia yang modern, bersatu dalam ekonomi dan politik, dan lebih sejahtera.
Perencanaan Non Linear Transportasi
Isu Strategis Infrastruktur
Ketahanan Air, Pangan, dan Energi untuk mendukung ketahanan
Nasional
Penguatan Konektivitas
Nasional untuk seimbangkan
pembangunan
Pengembangan Sistem
Transportasi Massal Perkotaan
Pemenuhan Ketersediaan
Infrastruktur Dasar
Peningkatan Kontribusi Kerjasama Pemerintah
Swasta
√ √ √
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN A
1. Penguatan Konektivitas Nasional
Tantangan:
1.Debottlenecking
infrastruktur transportasi
2.Pengembangan infrastruktur transportasi multimoda dan antarmoda secara terpadu
Arah Kebijakan:
1. Mempercepat pembangunan Sistem
Transportasi Multimoda.
2. Mempercepat pembangunan transportasi
yang mendukung Sistem Logistik Nasional.
3. Melakukan upaya keseimbangan antara
transportasi yang berorientasi nasional
dengan transportasi yang berorientasi lokal
dan kewilayahan.
4. Membangun kaitan sistem dan jaringan
transportasi dengan investasi untuk
mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan
Industri Khusus, Sistem Logistik Nasional,
Komplek Industri, dan pusat-pusat
pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor
ekonomi.
• >100%
• 70 %,
• Pengembangan dan Pembangunan Bandara Baru
dalam Coverage area (Jangkauan Pelayanan)
untuk mengatasi kepadatan arus penumpang.
• Sistem Intra dan Suprastruktur Bandara termasuk
IT dan Control System Bandara.
Outcome KPI
Kondisi
Sekarang
Target Sesuai Middle
Income Country*
Input KPI
Indikator
Transportasi
Ferry
• Kapasitas
Bandara Kota
Besar
• Pelayanan tepat
waktu
• Penambahan armada dalam negeri untuk
mengangkut barang dalam negeri untuk ekspor dan
impor
• Peremajaan kapal –kapal tua dengan scrapping/
pembangunan kapal baru di galangan kapal
indonesia.
• Pembangunan 2 pelabuhan Hub internasional pada
sisi barat (ALKI 1) dan sisi Timur (Alki 3) : Pel Kuala
Tanjung dan Pelabuhan Bitung.
Transportasi
Udara
• Terkoneksinya
pulau-pulau di
Perairan
Nusantara
• Pelayanan
kapal
pengangkut
• 65%
• 35%
• 95%
• 85%
• Menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia untuk
memobilisasi masyarakat.
• Jumlah Kapal Pengangkut penumpang dan barang.
Transportasi
Laut
• Pangsa pasar
armada dalam
negeri untuk
ekspor impor
• Berkurangnya
kapal berumur
>25 thn
• Pelabuhan
Trans Shipment
Internasional
• 10%
• 70 %,
• -
• 95 %
• 95%,
• 20%
• 50%
• 2 Pel
*)tidak semua pembanding tersedia
Sasaran
Jalan Raya • Kondisi mantap
Jalan Nasional (%)
Jalan Propinsi (%)
Jalan Kabupaten
/Kota
• Waktu tempuh rata-
rata per 100 km
• 94%
• 54%
• 45%
• 100%
• 75%
• 60%
• Pembenahan jalan nasional (4%) serta
jalan daerah (21%)
• Pelebaran (47%) jalan nasional
• Meningkatkan jumlah jalan nasional (5.200
km) dan jalan daerah (214.000 km) • 2.6 jam
• 1,5 jam
Sasaran Outcome KPI
Kondisi
Sekarang
Target sesuai Middle
Income Country*
Input KPI
Indikator
Perkeretaa
pian
• Jumlah
pangsa pasar
barang (%)
• 2 % • 5 % Penambahan fasilitas perkeretaapian
• Jalur kereta api (1,660 km)
• Gerbong lokomotif (1,720 units)
• Gerbong kereta (12,220 units)
• Gerbong barang (9,625 units)
• Gerbong kereta kota (2,631 units)
Logistik • Menurunnya
biaya logistik
(terhadap PDB)
• Menurunnya
waktu
pelayanan
sebesar 9%
• Terkoneksinya multi moda transportasi.
• Waktu Pelayanan prima berbasis IT
(Information Technology)
• 20%
• 9%
• 27%
• Jumlah pangsa
pasar
penumpang (%)
• 7% • 12 %
Contoh : Ketertinggalan Infrastruktur Jalan terhadap Negara Berpendapatan Menengah
Jalan Nasional
km km/100km2 km/mil.pop
Japan 54.347 14,4 4,3
Korea 13.819 13,8 2,8
Malaysia 18.095 5,5 6,9
Thailand 51.405 10,0 8,1
Indonesia 34.629 1,8 1,6
China 45.289 0,5 0,3
India 65.569 2,0 0,6
Vietnnam 15.611 4,4 1,7
Nepal 3.339 2,3 1,2
UK 46.755 19,3 7,7
US 270.402 3,0 9,1
Source : 3rd International symposium on intercity transport system in Asian Countries, presentation material by DrSurya Raj Acharya : compiled from counrty reports, IRF data 36
Kondisi jalan beberapa negara (2008)
352.4
262.9
216.7
516.3
670.9
1151.5
1081.2
1382.2
3313.8
141.3
159.4
202.8
295.2
538.5
553.9
574.4
672.7
3057.3
Thailand
Indonesia
Cambodia
Viet Nam
Philippines
Taiwan
Korea
India
Japan
1990 Latest Year
Jalan Tol km km/100km2 km/mil.pop
Japan 7383 1,95 58
Korea 3776 3,77 77
Malaysia 1821 0,55 70
Thailand 450 0,09 7
Indonesia 649 0,03 3
China 60302 0,63 46
India 193 0,01 0
Vietnnam 0 0 0
Nepal 0 0 0
UK 3556 1,47 59
US 75434 0,82 252
Kerapatan Jalan di beberapa Negara
B PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN
4. Pengembangan sistem transportasi massal perkotaan
Tantangan:
1. Rendahnya pergerakan di sejumlah kota metropolitan berdampak pada kegiatan ekonomi
2. Tingginya polusi udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor di perkotaan
3. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor di perkotaan
4. Tingginya kemacetan di sejumlah kota metropolitan
5. Rendahnya pengembangan sarana dan prasarana transportasi perkotaan terutama pada kota besar
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
1. Mengembangan Transportasi
Perkotaan – Interaksi Antara Transportasi Dan Tata Guna Lahan
2. Meningkatkan Mobilitas Perkotaan - Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Dan Angkutan Barang
3. Menurunkan Tingkat Kemacetan perkotaan
4. Mengendalikan Dampak Lingkungan
5. Meningkatkan Keselamatan Jalan Perkotaan
Sasaran Outcome KPI
Kondisi Sekarang Target Sesuai Middle
Income Country*
Input KPI
Indikator
Perhubunga
n Darat
• Penumpang
jabodetabek
(ribu/hari)
• 600 • 1.200 Penambahan fasilitas perkeretaapian
• Jalur kereta perkotaan (760 km)
• Gerbong kereta kota (2,631 units)
• MRT (100,000 pax/hari)
Perkereta
apian
• Pangsa pasar
angkutan
umum
metropolitan(
%)
• Rata-rata
kecepatan
(km/h)
• Penumpang
metropolitan
(ribu/hari)
• 23%
• 8.3
• 32%
• 20
Penambahan kapasitas Mass Transit
• Bis BRT (200,000 pax/hari)
• 500 • 2,000
*)tidak semua pembanding tersedia
KEGIATAN STRATEGIS 3
40
Kegiatan Strategis Infrastruktur Jalan
K.1 Pengembangan Jalan Akses ke daerah terpencil dengan harga barang tinggi terutama di wilayah timur perbatasan dan pulau terluar dalam rangka menurunkan biaya logistik dan penyediaan akses untuk pelayanan dasar.
K.2 Pengembangan jalan lingkar pulau dalam rangka aksesibilitas dan membuka keterisolasian.
K.3 Peningkatan kualitas jalan pada jalur utama angkutan barang dan rawan bencana dalam rangka menjamin kelancaran logistik maupun penumpang
K4. Pengembangan jalan berkapasitas tinggi (bebas hambatan pada koridor utama ekonomi dan ASEAN Connectivity).
K5. Pembangunan jalan akses menuju pelabuhan dan bandara
K6. Pembangunan jalan di wilayah perkotaan (underpass/flyover) untuk mengurangi perlintasan sebidang
K7. Pembangunan jalan lingkar luar dan jalan tol di kawasan perkotaan
K8. Pembangunan jalan yang mendukung kawasan strategis/kawasan khusus (KPI, KSPN, KEK, KAPET, dan KSN)
K9. Pembangunan jembatan bentang panjang dalam rangka meningkatan akses dan memperpendek jarak
41
Kegiatan Strategis Infrastruktur Perhubungan Darat
K.1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyeberangan di koridor utama lintas penyeberangan.
K.2 Pengembangan lintas penyeberangan sesuai dengan konsep sabuk utara, tengah, dan selatan dan antar sabuk tersebut
K.3. Penyediaan pelayanan perintis penyeberangan yang terintegrasi dengan akses jalan, pelayanan perintis dan komersial moda lainnya dalam rangka menurunkan biaya logistik
K.4. Pengembangan pelayanan angkutan sungai di wilayah pedalaman maupun di wilayah perkotaan.
K.5. Pembangunan jalur lintas penyeberangan untuk mendukung ASEAN connectivity
K.6. Pembangunan lintas penyeberangan short sea shipping di Pulau Jawa dan Sumatera
k.7. Pengembangan AMC di kawasan perkotaan terutama 6 kota metropolitan dan 17 kota besar.
K.7. Pengembangan angkutan bus penghubung intermoda di simpul simpul transportasi
K.8. Pengembangan fasilitas integrasi moda dan pembangunan TOD dalam rangka meningkatkan perpindahan penumpang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum
K.10. Penerapan teknologi ITS di wilayah perkotaan
42
Kegiatan Strategis Infrastruktur Perkeretaapian
K.1. Pengembangan angkutan massal berbasis rel di wilayah perkotaan.
K.2. Pengembangan akses angkutan kereta api ke simpul-simpul intermodal (Pelabuhan dan Bandara)
K.3. Peningkatan kapasitas jalur kereta api pada koridor utama pembangunan ekonomi serta antarkota khususnya di Pulau Jawa melalui jalur ganda dan jalur layang.
K.4. Reaktivasi dan pengembangan jalur baru KA di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.
43
Kegiatan Strategis Infrastruktur Perhubungan Udara
K.1. Pengembangan dan peningkatan bandara pada ibukota propinsi untuk mendukung ekonomi wilayah
K.2. Pembangunan dan pengembangan bandara untuk menghubungkan wilayah pedalaman, perbatasan dan pulau terluar.
K.3. Pengembangan bandara di wilayah rawan bencana
penyediaan pesawat untuk menunjang angkutan udara perintis
K.4. Penyediaan fasilitas sistem navigasi untuk mendukung keselamatan penerbangan
K.5. Penyediaan fasilitas keamanan penerbangan di bandara
K.6. Peningkatan kapasitas bandara Soekarno Hatta dan pembangunan bandara baru disekitar Jabodetabek (multiple airport)
K.7. Pengembangan dan pembangunan bandara untuk mendukung kawasan khusus (KPI, KEK, KSPN, KSN)
44
Kegiatan Strategis Infrastruktur Perhubungan Laut
1. Pengembangan pelabuhan hub internasional (Kuala Tanjung dan Bitung) dan pelabuhan utama lainnya untuk kelancaran logistik nasional terutama untuk meningkatkan kapasitas pelayanan petikemas.
2. Pengembangan pelayaran perintis untuk menghubungkan wilayah perbatasan dan pulau terpencil
3. Peningkatan penggunaan armada niaga nasional untuk angkutan ekspor dan impor
4. Peremajaan kapal armada nasional dan pelayaran rakyat
5. Penyediaan kapal ternak untuk mendukung ketahanan pangan nasional
6. Penyediaan fasilitas sistem navigasi untuk mendukung keselamatan pelayaran
7. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan untuk mendukung kawasan khusus (KPI, KEK, KSPN, KSN)
45
TERIMA KASIH
46
LAMPIRAN : INDIKASI PROYEK STRATEGIS
47
No KEGIATAN PROYEK 1 Pengembangan Jalan Akses ke daerah terpencil dengan
harga barang tinggi terutama di wilayah timur
1. Pembangunan Jalan di Kawasan Pegunungan Tengah Papua 2. Pembangunan Jalan Perbatasan di Pulau Kalimantan
2 Pengembangan jalan lingkar pulau dalam rangka
aksesibilitas dan membuka keterisolasian.
1. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Halmahera 2. Pembangunan Lingkar Pulau Ambon
3 Peningkatan kualitas jalan pada jalur utama angkutan
barang dan rawan bencana dalam rangka menjamin
kelancaran logistik maupun penumpang
1. Rekonstruksi dan peningkatan kualitas Jalan Pantura 2. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa 3. Pembangunan Jalan
4 Pengembangan jalan berkapasitas tinggi (bebas
hambatan pada koridor utama ekonomi dan ASEAN
Connectivity).
1. Pembangunan Jalan HGH Pulau Sumatera
5 Pembangunan jalan akses menuju pelabuhan dan
bandara
1. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung 2. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Belang-Belang
6 Pembangunan jalan di wilayah perkotaan
(underpass/flyover) untuk mengurangi perlintasan
sebidang
1. Pembangunan FO/Underpass Pass Kuningan 2. Pembangunan FO/Underpass Bekasi
7 Pembangunan jalan lingkar luar dan jalan tol di kawasan
perkotaan
1. Pembangunan Jalan Lingkar Pontianak 2. Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota DKI Jakarta
8 Pembangunan jalan yang mendukung kawasan
strategis/kawasan khusus (KPI, KSPN, KEK, KAPET, dan
KSN)
1. Pembangunan Jalan Akses Samota 2. Pembangunan Jalan Kawasan Seimangke 3. Pembangunan Jalan Kawasan Maloy
9 Pembangunan jembatan bentang panjang dalam rangka
meningkatan akses dan memperpendek jarak
1. Pembangunan Jembatan Teluk Kendari 2. Pembangunan Jembatan Pulau Balang 3. FS Jembatan Selat Sunda 48
Indikasi Proyek Strategis Infrastruktur Jalan
No KEGIATAN PROYEK 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyeberangan di
koridor utama lintas penyeberangan. 1. Pengembangan Dermaga baru Pelabuhan Merak-
Bakauheni 2. Pengembangan Dermaga baru Pelabuhan Ketapang-
Gilimanuk 2. Pengembangan lintas penyeberangan sesuai dengan konsep
sabuk utara, tengah, dan selatan dan antar sabuk tersebut 1. Pengembangan Jalur lintas penyeberangan Sumatera –
Kalimantan 2. Pengembangan Jalur lintas penyeberangan Kalimantan –
Sulawesi
3. Penyediaan pelayanan perintis penyeberangan yang terintegrasi dengan akses jalan, pelayanan perintis dan komersial moda lainnya dalam rangka menurunkan biaya logistik
1. Pengembangan penyeberangan Pelabuhan Lembar- Padang Bai
4. Pengembangan pelayanan angkutan sungai di wilayah pedalaman maupun di wilayah perkotaan.
1. Pengembangan Angkutan Sungai Kota Samarinda 2. Pengembangan Angkutan Sungai Kota Palembang
5. Pembangunan jalur lintas penyeberangan untuk mendukung
ASEAN connectivity 1. Pembangunan Jalur Ro-Ro Dumai – Malaka 2. Pembangunan Jalur Ro-Ro Belawan – Penang
6. Pembangunan lintas penyeberangan short sea shipping di Pulau Jawa dan Sumatera
1. Pembangunan jalur Short Sea Shipping Utara Jawa
7. Pengembangan AMC di kawasan perkotaan terutama 6 kota metropolitan dan 17 kota besar.
1. Pembangunan Monorel dan Tram Kota Surabaya 2. Pembangunan BRT di 6 Kota Metropolitan 3. Pembangunan Semi- BRT di 17 kota besar
8. Pengembangan angkutan bus penghubung intermoda di simpul simpul transportasi
1. Pembangunan Jalur Bus Akses Bandara Ibukota Propinsi
49
Indikasi Proyek Strategis Perhubungan Darat
No KEGIATAN PROYEK 1. Pengembangan angkutan massal
berbasis rel di wilayah perkotaan.
1. Pembangunan Monorel dan Tram Kota Surabaya 2. Pembangunan Monorel Kota Bandung
2. Pengembangan akses angkutan kereta api ke simpul-simpul intermodal (Pelabuhan dan Bandara)
1. Pembangunan Jalur Kereta Akses Bandara Soekarno Hatta 2. Pembangunan Jalur Kereta Akses Bandara Juanda Surabaya 3. Pembangunan Jalur Kereta Akses Bandara Adi Sucipto,
Yogyakarta
3. Peningkatan kapasitas jalur kereta api pada koridor utama pembangunan ekonomi serta antarkota khususnya di Pulau Jawa melalui jalur ganda dan jalur layang.
1. Pembangunan Jalur Kereta Lintas Selatan Jawa 2. Pembangunan Jalur Lingkar Layang Jakarta 3. Pembangunan Jalur Kereta Akses Bandara Adi Sucipto,
yogyakarta
4. Reaktivasi dan pengembangan jalur baru KA di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.
1. Pembangunan jalur KA Banda Aceh - Lhoksemawe 2. Pembangunan jalur KA Padang- Solok 3. Pembangunan jalur KA Makassar- Parepare 4. Pembangunan Jalur KA Tanjung – Banjarmasin
50
Indikasi Proyek Strategis Perkeretaapian
No KEGIATAN PROYEK 1
Pengembangan dan peningkatan
bandara pada ibukota propinsi untuk
mendukung ekonomi wilayah
Pembangunan dan Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang
Pembangunan bandara internasional baru di Propinsi DI Yogyakarta ( Kulon Progo)
Pembangunan Bandara Kertajati
Pembangunan dan Pengembangan Bandara Internasional Lombok
Pembangunan dan Pengembangan Bandara Kualanamu
Pembangunan dan Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin -Pembangunan Terminal II di Kawasan Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar
2 Pembangunan dan pengembangan
bandara untuk menghubungkan wilayah
pedalaman, perbatasan dan pulau
terluar
Pembangunan Bandara di Daerah Terpencil, Perbatasan
Pembangunan Bandara Sentani
Pembangunan Bandara Domine Eduard Osok
Pembangunan dan Perpanjangan Bandara Mopah Merauke
Pembangunan dan Pengembangan Bandara Tampa Padang
3 Pengembangan bandara di wilayah
rawan bencana
Pembangunan dan Pengembangan terminal dan runway bandara di Daerah Rawan Bencana di Indonesia. (Tersebar)
4 penyediaan pesawat untuk menunjang
angkutan udara perintis
Pengadaan Pesawat Perintis
5 Peningkatan kapasitas bandara
Soekarno Hatta dan pembangunan
bandara baru disekitar Jabodetabek
(multiple airport)
Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta
Pembangunan Bandara Karawang
51
Indikasi Proyek Strategis Infrastruktur Udara
No KEGIATAN PROYEK 1 Pengembangan pelabuhan hub internasional (Kuala
Tanjung dan Bitung) dan pelabuhan utama lainnya
untuk kelancaran logistik nasional terutama untuk
meningkatkan kapasitas pelayanan petikemas.
Pengembangan Pelabuhan Bitung (Pelabuhan hub Bitung) Pembangunan infrastruktur penunjang eksport hasil perikanan Bitung Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Prupuk (Pelabuhan Hub Kuala Tanjung) Pengembangan Terminal Curah Cair Kuala Tanjung Pengembangan Terminal Peti Kemas Kuala Tanjung
2 Pengembangan pelayaran perintis untuk
menghubungkan wilayah perbatasan dan pulau
terpencil
Pengembangan Pelabuhan Ternate Pengembangan Pelabuhan Fak Fak Pengembangan Pelabuhan Sofifi/Kaiyasa
3 Peningkatan penggunaan armada niaga nasional untuk
angkutan ekspor dan impor
Penyediaan Armada Niaga Nasional
4 Peremajaan kapal armada nasional dan pelayaran rakyat Subsidi Perintis Laut Penyedian Kapal Penumpang Perintis Penyedian Kapal Patroli
5 Penyediaan kapal ternak untuk mendukung ketahanan
pangan nasional
Penyedian Kapal Ternak
6 Penyediaan fasilitas sistem navigasi untuk mendukung
keselamatan pelayaran
Pengembangan Pelabuhan di Sorong
7 Pengembangan dan pembangunan pelabuhan untuk
mendukung kawasan khusus (KPI, KEK, KSPN, KSN)
Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy Perluasan Pelabuhan Makassar (Makassar New Port) Pengembangan Pelabuhan di Sorong
52
Indikasi Proyek Strategis Infrastruktur Laut