panduan permohonan akreditasi badan usahaalpha.djk.esdm.go.id/pdf/brosur/brosur akreditasi...
TRANSCRIPT
PanduanPermohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
Telp. (021) 522 5180 ext. 3057 (021) 527 9349 Fax. (021) 527 9349email : [email protected] [email protected]
VII. Waktu
30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah persyaratan lengkap dan sesuai.
VIII. Biaya
Tidak dikenakan biaya.
Tata cara permohonan akreditasi LSBU sesuai Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2016 dan klasifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat diunduh di : www.djk.esdm.go.id
VI. Mekanisme Akreditasi LSBU
Berikut adalah mekanisme akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha :
Direktorat Jenderal KetenagalistrikanKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 7-8Kuningan, Jakarta Selatan 12950
www.djk.esdm.go.id
Badan Usaha mengajukan permohonan akreditasi LSBU
kepada MESDM c.q DJK disertai dokumen persyaratan
administratif dan teknis
Badan Usaha(Pemohon)
DJK melakukan evaluasi persyaratan administratif
dan teknis
Lengkap dan
Sesuai ?
DJK menerbitkansertifikat akreditasi
Sertifikat Akreditasi LSBU
DirektoratJenderal Ketenagalistrikan
I. Pendahuluan
Setiap Badan Usaha yang melakukan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).
Penerbitan SBU dilakukan oleh: 1. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang
te lah d iak red i tas i o leh Mente r i se te lah mendapatkan nomor register dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
2. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) apabila belum terdapat LSBU terakreditasi.
II. Dasar Hukum
1. U U N o m o r 3 0 Ta h u n 2 0 0 9 t e n t a n g Ketenagalistrikan;
2. PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
3. Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2016;
4. Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Ta ta Ca ra Ak red i t as i dan Se r t i f i kas i Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2016;
5. Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2339 K/20/MEM/2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 168 K /73 /DJL .4 /2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistr ikan Nomor 365 K/20/DJL.1/2014 Tentang Panitia Akreditasi Ketenagalistrikan.
II. Tata Cara Permohonan Akreditasi LSBU
Surat Permohonan diajukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) melalui. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (DJK), ditandatangani oleh penanggung jawab badan usaha, dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
A. Persyaratan Administratif
1. Akta pendirian badan usaha/lembaga (dan perubahannya);
2. Penetapan badan usaha/lembaga sebagai badan hukum oleh Kemenkumham (dan perubahannya);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
B. Persyaratan Teknis
1. Struktur organisasi badan usaha/lembaga;
2. Surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam pengoperasian LSBU;
3. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk LSBU yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi, pemeriksaan dan pengujian, pengoperas ian , pemel iharaan a tau sert i f ikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
4. Memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, tengah dan timur untuk LSBU yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan;
5. Penanggung jawab Auditor yang memiliki kompetensi;
6. Tenaga Auditor yang memiliki kompetensi;
7. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 9001 series
8. Memiliki sistem informasi sertifikasi badan usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi DJK; dan
9. Pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha.
IV. Klasifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Klasifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 1. Klasifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
.
Gambar 2.Klasifikasi Usaha Jasa
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Pembangkit Transmisi Distribusi InstalasiPemanfaatan
JENISUSAHA
BIDANG
SUBBIDANG
Konsultansi, Pembangunan & Pemasangan, Pemeriksaan & Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan,
Litbang, Diklat, Lab, Penguji, Asesor Ketenagalistrikan, Usaha lain yang terkait langsung dengan BIDANG Usaha Penunjang
Pemeliharaan
Pengoperasian
KonsultansiPembangunan & Pemanfaatan
Pemeriksaan & Pengujian
Pendidikan &
Pelatihan
P T D InstalasiPemanfaatan
AsesorIndustri
Penunjang
TTTETGI
TMTR
TTTMTR
TTTMTR
InstalasiPemanfaatan
PeralatanPemanfaat
PLTUPLTG
PLTGUPLTPPLTA
PLTMHPLTDPLTN
PLT EBT
JENISUSAHA
BIDANG
SUBBIDANG
P = Pembangkit TT = Tegangan Tinggi PLTU = Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTD = Pembangkit Listrik Tenaga Diesel T = Transmisi TET = Tegangan Ekstra Tinggi PLTG = Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTA = Pembangkit Listrik Tenaga AirD = Distribusi TM = Tegangan Menengah PLTGU = Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap PLTMH = Pembangkit Listrik Mikro HidroGI = Gardu Induk TR = Tegangan Rendah PLTP = Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLT EBT = Pembangkit Listrik Energi Baru PLTN = Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Terbarukan
Ket :