UNPACKING THE SPK MATTERS SMA

Jakarta Convention Hall Friday, 2 October 2015

“Kalau tak kenal,

maka tak sayang…”

UNPACKING THE SPK MATTERS SMA

Dr. Capri Anjaya Kepala Sekolah SMP SMA ACS Jakarta (Sekolah International -> SPK) Committee of Management Member ANPS

Agenda:

1) Latar belakang

2) Izin Prosedur

3) Unpacking the SPK Matters a) Kurikulum

b) Ujian Nasional

c) Akreditasi

d) Pendidik WNI dan TKA

e) Tenaga Kependidikan

f) Dapodik (Data Pokok Pendidik)

1. Latar Belakang

• UU No. 20/2003, Sistem Pendidikan Nasional

• Permen 18/2009, Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing

• Permen 17/2010, Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan

• Permen 31/2014, Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh LPA

dengan LPIA

• Juknis 105/2014, Petunjuk teknis kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan

pendidikan Dasar oleh LPA dengan LPI

• Juknis 1941/2014, Petunjuk teknis kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan

pendidikan Menegah oleh LPA dengan LPI

• PP 13/2015, Standard Pendidikan Nasional

Sekolah Nasional

International School

Sekolah di Indonesia

Sekolah Nasional

International School

Sekolah di Indonesia

S B I

Sekolah Nasional

International School

Sekolah di Indonesia

S B I

Sekolah Nasional

International School

Sekolah di Indonesia

S B I

SPK Satuan Pendidikan Kerjasama

Sekolah Nasional

Perjalanan ‘Sejarah’ SPK

SPK Satuan Pendidikan Kerjasama

SPK Penyelenggara

SPK Pengelola

Prosedur

JUK

NIS

PEN

DA

S D

AN

MEN

EGA

H T

AH

UN

20

14

Persyaratan (1) SI SPK

Profil Sekolah

1. informasi tentang kurikulum yang digunakan 2. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga

kependidikan. melampirkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

3. jumlah dan jenis sarana prasarana (menurut jenis, kondisi dan penggunaan/fungsi)

4. jumlah siswa per jenjang berdasarkan kewarganegaraan

5. proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan dan pembiayaan.

RIPS (Rencana Induk Pengembangan Sekolah)

1) Latar Belakang √

2) Visi Misi dan Tujuan √

3) Kurikulum

4) Peserta didik

5) Pendidik dan tenaga kependidikan

6) Sarana Prasarana

7) Manajemen Sekolah

8) Pembiayaan dan Peran serta Masyarakat

1. Kurikulum Negara Lain 2. Kurikulum Nasional 3. Kompetensi Lulusan 4. Proses Pembelajaran 5. Penilaian Hasil Belajar 6. Kegiatan Ekstra Kurikuler

JUK

NIS

PEN

DA

S D

AN

MEN

EGA

H T

AH

UN

20

14

Persyaratan (2) SN SPK

Tidak!

Apakah Sekolah Nasional harus menjadi SPK?

Namun, jika memakai; 1. Kurikulum Internasional 2. Pendidik/Tenaga Kependidikan WNA

SD, SMP, SMA

Kabag Hukum dan Kepegawaian DikJen Dikdasmen Pak Haryono Gedung D, Lantai 13, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Kasi Hukum dan Kepegawaian DikJen DikDasMen: bu Norma Team: Pak Jazzy, Pak Cepi Sementara di Cipete Gedung C lantai 3 *Gedung E

Unpacking the SPK Matters 3.1. Kurikulum

3.2. Ujian Nasional 3.3. Akreditasi

3.4. Pendidik WNI/WNA 3.5. Tenaga Kependidikan

3.6. Dapodik

Sekolah Nasional

Perjalanan ‘Sejarah’ SPK

SPK Satuan Pendidikan Kerjasama

Sekolah Internasional

(Periode 1975)

Sekolah Dari Sekolah Nasional Plus

Sekolah Internasional (Periode 2009)

3.1. Kurikulum

3.1. Kurikulum

Realita Kurikulum SPK Kelompok tahun 1975 - Sekolah Internasional

Murni - ‘sulit’ mapel Agama, PKn,

Bahasa Indonesia - ‘Belum pernah UN

Kelompok tahun 2009 - Berasal dari sekolah

nasional plus - Telah menerapkan Agama,

PKn, bahasa Indonesia - Sudah pernah UN

Realita Kurikulum SPK

Kurikulum International

Kurikulum Nasional yang diperkaya?

Kurikulum Nasional: Agama, PKn, Bahasa Indonesia

3.2. Ujian Nasional

3.2. Ujian Nasional

3.2. Ujian Nasional

Sertifikat Ujian Nasional

Realita UN di SPK Indonesia

Kelompok tahun 1975 - Belum pernah UN

Kelompok tahun 2009 - Sudah pernah UN - UN sebagai pilihan

Bidang Studi Kurikulum Nasional VS IB

Ujian Nasional Jurusan IPA

• Bahasa Indonesia

• Bahasa Inggris

• Matematika

• Biologi

• Fisika

• Kimia

IB Diploma

• Bahasa Indonsia (HL/SL)

• Bahasa Inggris (HL/SL)

• Matematika (HL/SL)

• Biologi*

• Fisika*

• Kimia* *Hanya diambil 2 dari 3 subjek IPA diatas

Paket A After grade 6

Paket B After grade 9

Paket C After grade 12

UASBN Gr. 6

Alternatif

Penyetaraan Penyetaraan

Where to go after Grade 12?

Indonesian University (excluding Medicine)

Paket C

IB Diploma/Certificate

Indonesian Universities for

International Program or

Overseas University

Penyetaraan

3.3. Akreditasi

• BAN (Badan Akreditasi Nasional)

• PAUD SPK Sosialisasi Akreditasi 30 – 2 October

• Dokumen akreditasi harus dalam Bahasa Indonesia

• Memenuhi 8 standard nasional Pendidikan

Akreditasi (sesuai Permen 31)

• Paling lambat setahun setelah SPK meluluskan • Kelanjutan Akreditasi Nasional?

Realita Akreditasi SPK Kelompok tahun 1975 - Akreditasi Internasional

Kelompok tahun 2009 - Akreditasi Nasional A - Akreditasi program

Internasional

Proses Akreditasi PAUD

Pengajuan Permohonan Akreditasi

-Keberadaan, kelengkapan, kesesuaian -FR-AK-04

Visitation (2 Assesors) FR-AK-04 (Visitation)

• Sesuai petunjuk • Penuhi prasyarat dulu • Sistematika mengikuti BAN PNF • Bahasa Indonesia

Desk Assessment 1 Assesor FR-AK-04a

• The Assesor called the Assessee • Opening (aim, schedule, needs) • Documents checking, observation, interview, • Finding new evidence • Closing FR-Ak-04a (signed by Assessee)

Validation-FR –AK-04 (BAN PNF Member) - All requirements

- Evidence & Completeness - Kesesuian

3.4. Pendidik WNI/TKA

PERMENDIKBUD No. 31 / 2014

Realita WNI/TKA di SPK

Kelompok tahun 1975 - ‘sulit’ WNI 30%

Kelompok tahun 2009 - Memenuhi bahkan

melebihi WNI 30%

3.4. Pendidik WNI/TKA

Temuan Lapangan: Ibu Ita (PAUD DIKNAS), “24 TKA menggumpulkan rekomendasi palso dengan penggunaan jasa agen. Dampaknya izin ditangguhkan dan tidak diproses. Dimohon untuk melalui prosedur standar tanpa agen” TKA - mengajar minimal 31 jam pelajaran - Usia max 60 tahun - Pengalaman 5 tahun WNI mengajar minimal 24 jam pelajaran

3.5. Tenaga Kependidikan

PERMENDIKBUD No. 31 / 2014

3.5. Tenaga Kependidikan

• Kepala Sekolah Indonesia merangkap?

• Kepala Sekolah dari Tenaga Kerja Asing tidak boleh merangkap jabatatan

– Kepala PAUD (Kelompok Bermain dan TK)

– Kepala SD

– Kepala SMP

– Kepala SMA

FILOSOFI PENGGUNAAN TKA

ASAS MANFAAT

ASPEK KEAMANAN

ASPEK LEGALITAS

FILOSOFI PENGGUNAAN

TKA

PERLUASAN KESEMPATAN

KERJA

MEKANISME

PEGENDALIAN

TKA (Termasuk

Clearence House)

MASUKNYA TKA

HARUS MENDAPAT

IJIN KERJA DARI

MENTERI (WORKING

PERMIT)

Mempekerjakan TKA

1. Tersedianya Akses Online sistem Pelayanan Penggunaan TKA melalui : HTTP://tka-online.depnakertrans.go.id

2. Integrasi pelayanan perijinan TKA antara Pusat dengan : – Perusahaan Pengguna TKA – Unit Pelayanan Terpadu KEK (Batam) – Unit Pelayanan di BKPM Pusat – Dinas Ketenagakerjaan Propinsi/Kabupaten/Kota

3. Permohonan secara online dan paperless 4. Berfungsinya validasi pembayaran DPKK on- line sistem dengan BNI-46 5. Online system dengan Ditjen Imigrasi

Kepmen Ketenagakerjaan

1. No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan

Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja

Asing

2. No. 462 Tahun 2012 tentang Jabatan Yang

Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada

Kategori Jasa Pendidikan

3. No. 12/2013

4. No. 16/2015

1. PENDIDIKAN SESUAI JABATAN

YANG AKAN DIDUDUKI TKA

2. COPY IJAZAH SARJANA ATAU

KETERANGAN PENGALAMAN

KERJA ATAU SERTIFIKAT

KOMPETENSI SESUAI DENGAN

JABATAN YANG AKAN

DIDUDUKI PALING KURANG 5

TAHUN

3. WAJIB MENGALIHKAN

KEAHLIAN KEPADA TKI

PENDAMPING

4. DAPAT BERKOMUNIKASI

DALAM BAHASA INDONESIA

1. PENDIDIKAN SESUAI

JABATAN YANG AKAN

DIDUDUKI TKA ATAU

MEMILIKI SERTIFIKAT

KOMPETENSI

2. MEMILIKI PENGALAMAN

KERJA 5 TAHUN

3. WAJIB MENGALIHKAN

KEAHLIAN KEPADA TKI

PENDAMPING

4. DAPAT BERKOMUNIKASI

DALAM BAHASA INDONESIA

(AKAN DIATUR DALAM

PERATURAN TERSENDIRI)

Pidana Kejahatan (psl 185):

Kurungan = 1 s/d 5 tahun

dan denda = Rp 100 jt – Rp

400 jt

Kewajiban IMTA

(psl. 42 ayat 1)

• Jabatan dan

kompetensi standard

(psl. 44 ayat 1)

• Penunjukkan TKI

pendamping (psl. 45

ayat 1)

Pidana Pelanggaran

(psl. 187):

Kurungan = 1 s/d– 12 bulan

dan denda = Rp 10 jt – Rp

100 jt

Pelanggaran Administrasi (psl. 190) i.e pencabutan

IMTA

• Pembayaran DPKK

(psl. 47 ayat 1)

• Pemulangan TKA

(psl. 48)

Bab VIII UU No. 13/2003

3.6. Dapodik

Aplikasi Dapodik SMA versi 8.2.0 Gedung E lantai 13 (*Harus punya NPSN)

– Data Sekolah

– Sarana Prasarana

– PTK (Pendidik)

– Peserta Didik

– Rombongan Belajar

– PD Keluar

– PTK Non Aktif

– Pengaturan

Dr. Capri Anjaya Kepala Sekolah SMP SMA ACS Jakarta

Committee of Management Member of ANPS

capri@acsjakarta.sch.id Blog: www.caprianjaya.com

Thank you Question and Answer