p u t u s a n - pt-medan.go.id · memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam...
TRANSCRIPT
P U T U S A N
Nomor : 43/PID.SUS.K/2014/PT.MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :
Nama Lengkap : Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, MSi.
Tempat Lahir : Medan.
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 18 Oktober 1968.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Sei Mencirim No. 40. Kel. Babura Kec. Medan Baru
Medan.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS.
Terdakwa ditahan oleh :
- Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan
dalam Rumah Tahanan Negara 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2
Desember 2014;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;
Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Oktober
2014 nomor : 336/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.MDN, serta Putusan tindak pidana
korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 38/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, dan surat-
surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejakasaan Negeri Medan
tanggal 28 April 2014, No.Register Perkara : PDS-11/N.2.10/Ft.2/04/2014, yang
berbunyi sebagai berikut :
KESATU :
PRIMAIR:
Bahwa ia Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.SI selaku Kepala Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi
- 2 -
Sumatera Utara TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor: 821.23/3279/2010 tanggal 6 Oktober 2010, bersama dengan ERVINA SARI,
ST. MT. selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi
Sumatera Utara T.A. 2012 (penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari dan tanggal
yang tidak dapat ditentukan secara pastinamun setidak-tidaknya antara bulan Januari
2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan
pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara di Jl. H.M. Said No. 25, Medan
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang
Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari
2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai
orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (Selanjutnya disebut UPT
Laboratorium Lingkungan) pada Badan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut BLH)
Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31
tahun 2010 adalah Unsur Pelaksana Badan dibidang penyelenggaraan Laboratorium
Lingkungan dalam pelayanan Laboratorium Air/ Limbah Cair, Laboratorium Udara
dan Laboratorium B3/Padatan yang dipimpin oleh Kepala UPT Laboratorium yang
bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan penggunaan jasa
laboratorium Lingkungan dan Standar pengawasan, keselamatan dan mutu
laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaan
tugas tersebut telah diatur biaya retribusi atas jasa penggunaan laboratorium yang
dikenakan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasa laboratorium untuk kegiatan
pengujian kualitas lingkungan (selanjutnya disebut pelanggan) berdasarkan
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah yang menjadi penerimaan daerah melalui UPT
Laboratorium Laboratorium pada BLH Propinsi tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan pengutipan terhadap penerimaan dari biaya retribusi
penggunaan jasa laboratorium pada UPT Laboratorium Lingkungan tersebut,
Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.SI selaku Kepala Unit Pelaksana
Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera
- 3 -
Utara TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:
821.23/3279/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang mempunyai tugas:
- Pembinaan dan penegakan disiplin pengawai pada lingkup UPT Propsu.
- Menyelengarakan perencanaan dan program kegiatan Laboratorium Lingkungan.
- Menyelenggarakan penyusunan standart norma dan kriteria penyelenggaraan
Laboratorium Lingkungan.
- Menyelenggarakan teknis peralatan fasilitasi dan pelayanan pelanggan, penentuan
penggujian parameter kwalitas lingkungan dan pengembangan, pengendalian,
pengawasan dan keselamatan penggunaan laboratorium lingkungan sesuai
standart yang ditetapkan.
- Menyelenggarakan pelaksanaan penggunaan jasa Laboratorium Lingkungan dan
Standart pengawasan, keselamatan dan mutu Laboratorium sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
- Menyelenggarakan perencanaan kaji ulang sistem managamen mutu
Laboratorium.
- Menyelenggarakan pengembangan dan penelitian dalam peningkatan kwalitas
lingkungan.
- Menyelenggarakan peningkatan kwalitas SDM pada lingkungan Laboratorium.
- Menyelenggarakan koordinasi pembinaan evaluasi dan pengendalian
penyelenggaraan laboratoium.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pengaturan pengawasan dan
keselamatan penggunaan laboratorium dengan instansi terkait dan kabupaten
kota.
- Menyelenggarakan pengembangan tekhnis peralatan laboratorium sesuai standart.
- Menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan kapasitas laboratorium.
- Menyelenggarakan pelayanan jasa laboratorium sesuai standart yang ditetapkan.
- Menyelenggarakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan dibidang
laboratorium lingkungan.
- Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala badan sesuai tugas dan
fungsinya.
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan
fungsinya.
- Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya kepada Kepala Badan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pihak pelanggan dalam membayar biaya retribusi
yang dikutip tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara pembayaran
secara tunai yang diterima melalui ERVINA SARI ST.MT. sebagai bendahara
- 4 -
Penerimaan dan dengan cara pembayaran melalui rekening pada Bank Sumut atas
nama UPT Laboratorium Lingkungan BLH Propinsi Sumatera Utara dengan nomor
rekening 100 01.03.125005-9 dengan spesimen tandatangan atas nama ERVINA
SARI, ST.MT selaku Bendahara Penerimaan dan specimen tandatangan Terdakwa
Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si. selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan
untuk pembayaran secara tunai oleh pelanggan adalah:
a. Pihak pelanggan membawa sampel yang akan diuji untuk diserahkan kepada
penerima sampel pada UPT Laboratorium yang secara struktural berada di bawah
Kepala Bagian Tata Usaha dengan tujuan untuk didaftarkan.
b. Oleh penerima sampel lalu diserahkan kepada Petugas Analis yang berada
dibawah kendali Kepala Seksi Teknis UPT untuk dilakukan pengujian.
c. Petugas analis menyerahkan hasil pengujian kepada Petugas Penyelia untuk
dicatat dalam pembukuan lalu diserahkan kembali kepada Petugas Penerima
Sampel.
d. Penerima sampel mencatat hasil pengujian lalu menyerahkan hasilnya ke Petugas
Pengetikan Sertifikat pada Bagian Tata Usaha untuk dibuatkan sertifikat.
e. Sertifikat diserahkan kepada Kepala UPT untuk ditandatangani.
f. Pihak pelanggan melakukan pembayaran biaya pengujian sesudah dilakukan
perhitungan oleh Bendahara Penerimaan lalu sertifikat diserahkan kepada Pihak
Pelanggan.
g. Uang yang dibayarkan oleh Pihak Pelanggan tersebut disetorkan ke Kas Umum
Daerah oleh Bendahara Penerimaan.
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan
untuk pembayaran melalui rekening oleh pelanggan adalah:
a. Pihak Pelanggan mengirimkan surat permintaan pengujian kepada UPT
Laboratorium Lingkungan.
b. UPT Laboratorium Lingkungan membuat surat penawaran yang berisikan rincian
biaya pengujian.
c. Setelah penawaran disetujui, Petugas Pengambil Sampel mendatangi lokasi untuk
mengambil sampel.
d. Setelah sampel diuji selanjutnya dibuatkan sertifikat hasil pengujian.
e. UPT Laboratorium mengajukan permintaan pembayaran kepada Pihak
Pelanggan.
f. Pihak Pelanggan melakukan transfer biaya pengujian ke Rekening Bank Sumut
Nomor 01.03.125005-9 atas nama UPT Laboratorium Lingkungan.
- 5 -
g. Setelah Pihak UPT Laboratorium Lingkungan melakukan pengecekan uang yang
ditransfer tersebut, maka Bendahara Penerimaan mengeluarkan giro dengan
tanda tangan UPT Laboratorium Lingkungan dan membuat Surat Tanda Setor
untuk kemudian dilakukan melalui Bank Sumut ke Rekening Kas Umum Daerah.
h. Membuat pencatatan di Buku Penerimaan dan mengarsipkan kuitansi setoran.
- Bahwa UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provsu terhitung mulai bulan Januari
2012 sampai dengan bulan Desember 2012telah menerima pembayaran dari pihak
pelanggan atas retribusi pemakaian jasa laboratorium sebagai berikut :
Tunai: Rp. 1.379.807.246,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta
delapan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
Rekening:Rp. 2.149.733.708,00 (dua milyar seratus empat puluh sembilan juta
tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah);
Total:Rp. 3.529.540.945,- (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima
ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan secara langsung, diterima melalui ERVINA
SARI, ST.MT, selaku Bendahara penerima, dan atas perintah Terdakwa Ir. HENNY
JM NAINGGOLAN selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan hanya sebagian
yang disetorkan ke Kas Daerah oleh ERVINA SARI, ST.MT. sebagaimana
seharusnya, sedangkan sebagian lainnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. HENNY
JM NAINGGOLAN dan dipergunakan langsung untuk keperluan operasional dan
keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Demikian pula untuk pembayaran yang dilakukan melalui rekening UPT Laboratorium
Lingkungan BLH Provsu, atas perintah Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN,
M.Si, uang pembayaran retribusi yang telah masuk ke rekening tersebut ditarik
secara bertahap oleh ERVINA SARI, ST.MT. dan hanya sebagiannya yang
disetorkan ERVINA SARI, ST.MT. ke Kas daerah, sedangkan sebagian lainnya
diserahkan kepada Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si, dan dipergunakan
langsung oleh Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si untuk keperluan yang
tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan dengan dalih untuk keperluan
biaya tenaga ahli, survey, dan pengambilan sample, biaya pembuatan laporan, honor
petugas pengambil sample, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang dilakukan
dengan cara Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN bersama-sama dengan
ERVINA SARI, ST.MT. membuat Daftar Biaya honor tenaga ahli dan honor petugas
pengambil sample secara manipulatif, karena sesungguhnya para petugas pengambil
sampel sebagaimana tertera dalam daftar tersebut seperti saksi TAVIANDIQ, saksi
LUKAS ALEXANDES TARIGAN, saksi MIKRAYUDDIN, saksi KICHI HANAFI, dan
- 6 -
saksi M. NUR HASIBUAN tidak pernah menerima sejumlah honor sebagaimana
tertera dalam daftar biaya honor tersebut.
- Bahwa terhadap penerimaan retribusi antara Bulan Januari 2012 sampai dengan
bulan Desember 2012 tersebut,atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa Ir.
HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si., kepada ERVINA SARI, ST.MT., selaku Bendahara
Penerimaan hanya menyetorkan secara bertahap sebesar totalRp. 2.216.196.067,00
(dua milyar dua ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu enam
puluh tujuh rupiah) ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 100
01.01.000623-0 pada Bank Sumut,beserta Pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp.
159.552.855,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua
delapan ratus lima puluh lima rupiah), sedangkan jumlah total penerimaan retribusi
pada UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu sepanjang tahun 2012
tersebut adalah sejumlah Rp. 3.529.540.945,- (tiga milyar lima ratus dua puluh
sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima
rupiah), Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar
Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh
Dua Rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Terdakwa Ir.
HENNY JM NAINGGOLAN dan ERVINA SARI, ST.MT.
Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN bersama-sama dengan
ERVINA SARI, ST.MT. secara melawan hukum telah mempergunakan secara langsung
sebagian uang hasil retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa jasa
laboratorium di UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu dan tidak
menyetorkannya ke kas umum daerah sejumlah Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar
Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh
Dua Rupiah) sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyebutkan pada pasal 8 Ayat (3)
sebagai berikut :
“Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetorkan seluruhnya ke kas
daerah 1 x 24 jam.”
2. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pada pasal 68 Ayat (3) sebagai
berikut, bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk
membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan. Selanjutnya pada Ayat (4) menyebutkan :
- 7 -
“Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekekning Kas Umum
Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.”
3. Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 68
Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara
langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
Perundang-undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :
- Pasal 122 Ayat (1) : “Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD”.
- Pasal 122 Ayat (2) : “Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.”
- Pasal 122 Ayat (3) : “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh petaruran perundang-
undangan”.
- Pasal 122 Ayat (4) : “Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan
ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”.
- Pasal 184 Ayat (1) : “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan orang atau Badan yang menerima atau
menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh
Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si., bersama-sama dengan ERVINA SARI,
ST.MT., dilakukan dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa sendiri atau
setidak-tidaknya hendak memperkaya orang lainyaitu ERVINA SARI, ST.MT., atau
suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang atau barang,
baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas
lainnya.
- 8 -
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh pihak BPKP
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2014 menyebutkan bahwa jumlah
kerugian Negara yang berhasil dihitung dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
No Uraian Sub Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
1. Penerimaan UPT Laboratorium Lingkungan
BLH:
3.529.540.954,00
(a) Yang disetor oleh pelanggan ke rekening
UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran II)
2.149.733.708,00
(b) Yang dibayar oleh pelanggan secara tunai
ke UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran III)
1.379.807.246,00
2. Penyetoran oleh Bendahara UPT Lab.
Lingkungan BLH ke Kas Umum Daerah
(Lampiran IV)
2.216.196.067,00
3. Pajak disetor oleh Bendahara UPT Lab.
Lingkungan BLH (Lampiran IX):
(159.552.855,00)
(a) PPN 159.075.855,00
(b) PPh 21 477.000,00
4. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
SUBSIDAIR :
Bahwa ia Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.SI selaku Kepala Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi
Sumatera Utara TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor: 821.23/3279/2010 tanggal 6 Oktober 2010, bersama dengan ERVINA SARI,
ST. MT. selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi
Sumatera Utara T.A. 2012 (penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari dan tanggal
yang tidak dapat ditentukan secara pastinamun setidak-tidaknya antara bulan Januari
2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan
- 9 -
pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara di Jl. H.M. Said No. 25, Medan
atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang
dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (Selanjutnya disebut UPT
Laboratorium Lingkungan) pada Badan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut BLH)
Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31
tahun 2010 adalah Unsur Pelaksana Badan dibidang penyelenggaraan Laboratorium
Lingkungan dalam pelayanan Laboratorium Air/ Limbah Cair, Laboratorium Udara
dan Laboratorium B3/Padatan yang dipimpin oleh Kepala UPT Laboratorium yang
bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan penggunaan jasa
laboratorium Lingkungan dan Standar pengawasan, keselamatan dan mutu
laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaan
tugas tersebut telah diatur biaya retribusi atas jasa penggunaan laboratorium yang
dikenakan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasa laboratorium untuk kegiatan
pengujian kualitas lingkungan (selanjutnya disebut pelanggan) berdasarkan
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah yang menjadi penerimaan daerah melalui UPT
Laboratorium Laboratorium pada BLH Propinsi tersebut.
- Bahwa untuk melaksanakan pengutipan terhadap penerimaan dari biaya retribusi
penggunaan jasa laboratorium pada UPT Laboratorium Lingkungan tersebut,
Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.SI selaku Kepala Unit Pelaksana
Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera
Utara TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:
821.23/3279/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang mempunyai tugas:
- Pembinaan dan penegakan disiplin pengawai pada lingkup UPT Propsu.
- Menyelengarakan perencanaan dan program kegiatan Laboratorium Lingkungan.
- Menyelenggarakan penyusunan standart norma dan kriteria penyelenggaraan
Laboratorium Lingkungan.
- 10 -
- Menyelenggarakan teknis peralatan fasilitasi dan pelayanan pelanggan, penentuan
penggujian parameter kwalitas lingkungan dan pengembangan, pengendalian,
pengawasan dan keselamatan penggunaan laboratorium lingkungan sesuai
standart yang ditetapkan.
- Menyelenggarakan pelaksanaan penggunaan jasa Laboratorium Lingkungan dan
Standart pengawasan, keselamatan dan mutu Laboratorium sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
- Menyelenggarakan perencanaan kaji ulang sistem managamen mutu
Laboratorium.
- Menyelenggarakan pengembangan dan penelitian dalam peningkatan kwalitas
lingkungan.
- Menyelenggarakan peningkatan kwalitas SDM pada lingkungan Laboratorium.
- Menyelenggarakan koordinasi pembinaan evaluasi dan pengendalian
penyelenggaraan laboratoium.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pengaturan pengawasan dan
keselamatan penggunaan laboratorium dengan instansi terkait dan kabupaten
kota.
- Menyelenggarakan pengembangan tekhnis peralatan laboratorium sesuai standart.
- menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan kapasitas laboratorium.
- Menyelenggarakan pelayanan jasa laboratorium sesuai standart yang
ditetapkan.
- Menyelenggarakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan dibidang
laboratorium lingkungan.
- Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala badan sesuai tugas dan
fungsinya.
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan
fungsinya.
- Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya kepada Kepala Badan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pihak pelanggan dalam membayar biaya retribusi
yang dikutip tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara pembayaran
secara tunai yang diterima melalui ERVINA SARI ST.MT. sebagai bendahara
Penerimaan dan dengan cara pembayaran melalui rekening pada Bank Sumut atas
nama UPT Laboratorium Lingkungan BLH Propinsi Sumatera Utara dengan nomor
rekening 100 01.03.125005-9 dengan spesimen tandatangan atas nama ERVINA
SARI, ST.MT selaku Bendahara Penerimaan dan specimen tandatangan Terdakwa
Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si. selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
- 11 -
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan
untuk pembayaran secara tunai oleh pelanggan adalah:
a. Pihak pelanggan membawa sampel yang akan diuji untuk diserahkan kepada
penerima sampel pada UPT Laboratorium yang secara struktural berada di bawah
Kepala Bagian Tata Usaha dengan tujuan untuk didaftarkan.
b. Oleh penerima sampel lalu diserahkan kepada Petugas Analis yang berada
dibawah kendali Kepala Seksi Teknis UPT untuk dilakukan pengujian.
c. Petugas analis menyerahkan hasil pengujian kepada Petugas Penyelia untuk
dicatat dalam pembukuan lalu diserahkan kembali kepada Petugas Penerima
Sampel.
d. Penerima sampel mencatat hasil pengujian lalu menyerahkan hasilnya ke Petugas
Pengetikan Sertifikat pada Bagian Tata Usaha untuk dibuatkan sertifikat.
e. Sertifikat diserahkan kepada Kepala UPT untuk ditandatangani.
f. Pihak pelanggan melakukan pembayaran biaya pengujian sesudah dilakukan
perhitungan oleh Bendahara Penerimaan lalu sertifikat diserahkan kepada Pihak
Pelanggan.
g. Uang yang dibayarkan oleh Pihak Pelanggan tersebut disetorkan ke Kas Umum
Daerah oleh Bendahara Penerimaan.
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan
untuk pembayaran melalui rekening oleh pelanggan adalah:
a. Pihak Pelanggan mengirimkan surat permintaan pengujian kepada UPT
Laboratorium Lingkungan.
b. UPT Laboratorium Lingkungan membuat surat penawaran yang berisikan rincian
biaya pengujian.
c. Setelah penawaran disetujui, Petugas Pengambil Sampel mendatangi lokasi untuk
mengambil sampel.
d. Setelah sampel diuji selanjutnya dibuatkan sertifikat hasil pengujian.
e. UPT Laboratorium mengajukan permintaan pembayaran kepada Pihak Pelanggan.
f. Pihak Pelanggan melakukan transfer biaya pengujian ke Rekening Bank Sumut
Nomor 01.03.125005-9 atas nama UPT Laboratorium Lingkungan.
g. Setelah Pihak UPT Laboratorium Lingkungan melakukan pengecekan uang yang
ditransfer tersebut, maka Bendahara Penerimaan mengeluarkan giro dengan tanda
tangan UPT Laboratorium Lingkungan dan membuat Surat Tanda Setor untuk
kemudian dilakukan melalui Bank Sumut ke Rekening Kas Umum Daerah.
h. Membuat pencatatan di Buku Penerimaan dan mengarsipkan kuitansi setoran.
- 12 -
- Bahwa UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provsu terhitung mulai bulan Januari
2012 sampai dengan bulan Desember 2012telah menerima pembayaran dari pihak
pelanggan atas retribusi pemakaian jasa laboratorium sebagai berikut :
Tunai:Rp. 1.379.807.246,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta
delapan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
Rekening:Rp. 2.149.733.708,00 (dua milyar seratus empat puluh sembilan juta
tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah);
Total:Rp. 3.529.540.945,- (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima
ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan secara langsung, diterima melalui ERVINA
SARI, ST.MT, selaku Bendahara penerima, dan atas perintah Terdakwa Ir. HENNY
JM NAINGGOLAN selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan hanya sebagian
yang disetorkan ke Kas Daerah oleh ERVINA SARI, ST.MT. sebagaimana
seharusnya, sedangkan sebagian lainnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. HENNY
JM NAINGGOLAN dan dipergunakan langsung untuk keperluan operasional dan
keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Demikian pula untuk pembayaran yang dilakukan melalui rekening UPT Laboratorium
Lingkungan BLH Provsu, atas perintah Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN,
M.Si, uang pembayaran retribusi yang telah masuk ke rekening tersebut ditarik
secara bertahap oleh ERVINA SARI, ST.MT. dan hanya sebagiannya yang
disetorkan ERVINA SARI, ST.MT. ke Kas daerah, sedangkan sebagian lainnya
diserahkan kepada Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si, dan dipergunakan
langsung oleh Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si untuk keperluan yang
tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan dengan dalih untuk keperluan
biaya tenaga ahli, survey, dan pengambilan sample, biaya pembuatan laporan, honor
petugas pengambil sample, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang dilakukan
dengan cara Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN bersama-sama dengan
ERVINA SARI, ST.MT. membuat Daftar Biaya honor tenaga ahli dan honor petugas
pengambil sample secara manipulatif, karena sesungguhnya para petugas pengambil
sampel sebagaimana tertera dalam daftar tersebut seperti saksi TAVIANDIQ, saksi
LUKAS ALEXANDES TARIGAN, saksi MIKRAYUDDIN, saksi KICHI HANAFI, dan
saksi M. NUR HASIBUAN tidak pernah menerima sejumlah honor sebagaimana
tertera dalam daftar biaya honor tersebut.
- Bahwa terhadap penerimaan retribusi antara Bulan Januari 2012 sampai dengan
bulan Desember 2012 tersebut,atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa Ir.
HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si., kepada ERVINA SARI, ST.MT., selaku Bendahara
Penerimaan hanya menyetorkan secara bertahap sebesar totalRp. 2.216.196.067,00
- 13 -
(dua milyar dua ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu enam
puluh tujuh rupiah) ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 100
01.01.000623-0 pada Bank Sumut,beserta Pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp.
159.552.855,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua
delapan ratus lima puluh lima rupiah), sedangkan jumlah total penerimaan retribusi
pada UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu sepanjang tahun 2012
tersebut adalah sejumlah Rp. 3.529.540.945,- (tiga milyar lima ratus dua puluh
sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima
rupiah), Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar
Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh
Dua Rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Terdakwa Ir.
HENNY JM NAINGGOLAN dan ERVINA SARI, ST.MT.
Bahwa Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.SI telah menyalahgunakan
kewenangannya selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada
Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara TA 2012 yang telah
memerintahkanERVINA SARI, ST.MT. selaku Bendahara Penerimaan pada Badan
Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara T.A. 2012yang berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29
Desember 2011 mengharuskan ERVINA SARI ST.MT. untuk menerima dan selanjutnya
menyetorkan seluruh penerimaan atas retribusi penggunaan jasa laboratorium
lingkungan tersebut ke Kas Umum Daerah, selain itu Terdakwa Ir. HENNY JM
NAINGGOLAN, M.Si telah menyalahi kewenangannya sebagai Kepala UPT
Laboratorium Lingkungan bersama-sama dengan ERVINA SARI, ST.MT selaku
bendahara Penerimaan karena mempergunakan secara langsung sebagian uang hasil
retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa jasa laboratorium di UPT
Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu yang seharusnya disetorkan ke kas umum
daerah yaitu sejumlah Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Tiga
Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah) sehingga
bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyebutkan pada pasal 8 Ayat (3)
sebagai berikut :
“Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetorkan seluruhnya ke kas
daerah 1 x 24 jam.”
- 14 -
2. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pada pasal 68 Ayat (3) sebagai
berikut, bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk
membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan. Selanjutnya pada Ayat (4) menyebutkan :
“Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening Kas Umum
Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.”
3. Undang-undang Nomor :1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 68
Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara
langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
Perundang-undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :
- Pasal 122 Ayat (1) : “Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD”.
- Pasal 122 Ayat (2) : “Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.”
- Pasal 122 Ayat (3) : “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh petaruran perundang-
undangan”.
- Pasal 122 Ayat (4) : “Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan
ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”.
- Pasal 184 Ayat (1) : “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan orang atau Badan yang menerima atau
menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana diuraikan diatas
dilakukan oleh Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si., selaku Kepala UPT
- 15 -
Laboratorium Lingkungan pada BLH Propinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan
ERVINA SARI, ST.MT., selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Lingkungan Hidup
Propinsi Sumatera Utara dilakukan dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa
sendiri atau setidak-tidaknya hendak memperkaya orang lainyaitu ERVINA SARI,
ST.MT., atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang
atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis
atau fasilitas lainnya.
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh pihak BPKP
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2014 menyebutkan bahwa jumlah
kerugian Negara yang berhasil dihitung dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
No Uraian Sub Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
1. Penerimaan UPT Laboratorium Lingkungan
BLH:
3.529.540.954,00
(a) Yang disetor oleh pelanggan ke rekening
UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran II)
2.149.733.708,00
(b) Yang dibayar oleh pelanggan secara
tunai ke UPT Lab. Lingkungan BLH
(Lampiran III)
1.379.807.246,00
2. Penyetoran oleh Bendahara UPT Lab.
Lingkungan BLH ke Kas Umum Daerah
(Lampiran IV)
(2.216.196.067,0
0)
3. Pajak disetor oleh Bendahara UPT Lab.
Lingkungan BLH (Lampiran IX):
(159.552.855,00)
(a) PPN 159.075.855,00
(b) PPh 21 477.000,00
4. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
-------------------------------------------ATAU--------------------------------------------------
KEDUA:
- 16 -
Bahwa ia Terdakwa ERVINA SARI, ST. MT. selaku Bendahara Penerimaan pada
Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara T.A. 2012 berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29
Desember 2011, bersama dengan Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.SI selaku Kepala
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup
Propinsi Sumatera Utara TA 2012 (penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari dan
tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pastinamun setidak-tidaknya antara bulan
Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara di Jl. H.M. Said
No. 25, Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5
Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo
pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011
tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan
mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut
serta melakukan, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang
disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut
diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan
perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (Selanjutnya disebut UPT
Laboratorium Lingkungan) pada Badan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut BLH)
Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31
tahun 2010 adalah Unsur Pelaksana Badan dibidang penyelenggaraan Laboratorium
Lingkungan dalam pelayanan Laboratorium Air/ Limbah Cair, Laboratorium Udara
dan Laboratorium B3/Padatan yang dipimpin oleh Kepala UPT Laboratorium yang
bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan penggunaan jasa
laboratorium Lingkungan dan Standar pengawasan, keselamatan dan mutu
laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaan
tugas tersebut telah diatur biaya retribusi atas jasa penggunaan laboratorium yang
dikenakan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasa laboratorium untuk kegiatan
pengujian kualitas lingkungan (selanjutnya disebut pelanggan) berdasarkan
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah yang menjadi penerimaan daerah melalui UPT
Laboratorium Laboratorium pada BLH Propinsi tersebut.
- 17 -
- Bahwa untuk melaksanakan pengutipan terhadap penerimaan dari biaya retribusi
penggunaan jasa laboratorium pada UPT Laboratorium Lingkungan tersebut,
Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.SI selaku Kepala Unit Pelaksana
Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera
Utara TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:
821.23/3279/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang mempunyai tugas:
- Pembinaan dan penegakan disiplin pengawai pada lingkup UPT Propsu.
- Menyelengarakan perencanaan dan program kegiatan Laboratorium Lingkungan.
- Menyelenggarakan penyusunan standart norma dan kriteria penyelenggaraan
Laboratorium Lingkungan.
- Menyelenggarakan teknis peralatan fasilitasi dan pelayanan pelanggan, penentuan
penggujian parameter kwalitas lingkungan dan pengembangan, pengendalian,
pengawasan dan keselamatan penggunaan laboratorium lingkungan sesuai
standart yang ditetapkan.
- Menyelenggarakan pelaksanaan penggunaan jasa Laboratorium Lingkungan dan
Standart pengawasan, keselamatan dan mutu Laboratorium sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
- Menyelenggarakan perencanaan kaji ulang sistem managamen mutu
Laboratorium.
- Menyelenggarakan pengembangan dan penelitian dalam peningkatan kwalitas
lingkungan.
- Menyelenggarakan peningkatan kwalitas SDM pada lingkungan Laboratorium.
- Menyelenggarakan koordinasi pembinaan evaluasi dan pengendalian
penyelenggaraan laboratoium.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pengaturan pengawasan dan
keselamatan penggunaan laboratorium dengan instansi terkait dan kabupaten
kota.
- Menyelenggarakan pengembangan tekhnis peralatan laboratorium sesuai standart.
- Menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan kapasitas laboratorium.
- Menyelenggarakan pelayanan jasa laboratorium sesuai standart yang ditetapkan.
- Menyelenggarakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan dibidang
laboratorium lingkungan.
- Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala badan sesuai tugas dan
fungsinya.
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan
fungsinya.
- 18 -
- Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya kepada Kepala Badan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pihak pelanggan dalam membayar biaya retribusi
yang dikutip tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara pembayaran
secara tunai yang diterima melalui ERVINA SARI ST.MT. sebagai bendahara
Penerimaan dan dengan cara pembayaran melalui rekening pada Bank Sumut atas
nama UPT Laboratorium Lingkungan BLH Propinsi Sumatera Utara dengan nomor
rekening 100 01.03.125005-9 dengan spesimen tandatangan atas nama ERVINA
SARI, ST.MT selaku Bendahara Penerimaan dan specimen tandatangan Terdakwa
Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si. selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan
untuk pembayaran secara tunai oleh pelanggan adalah:
a. Pihak pelanggan membawa sampel yang akan diuji untuk diserahkan kepada
penerima sampel pada UPT Laboratorium yang secara struktural berada di bawah
Kepala Bagian Tata Usaha dengan tujuan untuk didaftarkan.
b. Oleh penerima sampel lalu diserahkan kepada Petugas Analis yang berada
dibawah kendali Kepala Seksi Teknis UPT untuk dilakukan pengujian.
c. Petugas analis menyerahkan hasil pengujian kepada Petugas Penyelia untuk
dicatat dalam pembukuan lalu diserahkan kembali kepada Petugas Penerima
Sampel.
d. Penerima sampel mencatat hasil pengujian lalu menyerahkan hasilnya ke Petugas
Pengetikan Sertifikat pada Bagian Tata Usaha untuk dibuatkan sertifikat.
e. Sertifikat diserahkan kepada Kepala UPT untuk ditandatangani.
f. Pihak pelanggan melakukan pembayaran biaya pengujian sesudah dilakukan
perhitungan oleh Bendahara Penerimaan lalu sertifikat diserahkan kepada Pihak
Pelanggan.
g. Uang yang dibayarkan oleh Pihak Pelanggan tersebut disetorkan ke Kas Umum
Daerah oleh Bendahara Penerimaan.
- Bahwa mekanisme yang diberlakukan oleh Pihak UPT Laboratorium Lingkungan
untuk pembayaran melalui rekening oleh pelanggan adalah:
a. Pihak Pelanggan mengirimkan surat permintaan pengujian kepada UPT
Laboratorium Lingkungan.
b. UPT Laboratorium Lingkungan membuat surat penawaran yang berisikan rincian
biaya pengujian.
c. Setelah penawaran disetujui, Petugas Pengambil Sampel mendatangi lokasi untuk
mengambil sampel.
d. Setelah sampel diuji selanjutnya dibuatkan sertifikat hasil pengujian.
- 19 -
e. UPT Laboratorium mengajukan permintaan pembayaran kepada Pihak
Pelanggan.
f. Pihak Pelanggan melakukan transfer biaya pengujian ke Rekening Bank Sumut
Nomor 01.03.125005-9 atas nama UPT Laboratorium Lingkungan.
g. Setelah Pihak UPT Laboratorium Lingkungan melakukan pengecekan uang yang
ditransfer tersebut, maka Bendahara Penerimaan mengeluarkan giro dengan
tanda tangan UPT Laboratorium Lingkungan dan membuat Surat Tanda Setor
untuk kemudian dilakukan melalui Bank Sumut ke Rekening Kas Umum Daerah.
h. Membuat pencatatan di Buku Penerimaan dan mengarsipkan kuitansi setoran.
- Bahwa UPT Laboratorium Lingkungan BLH Provsu terhitung mulai bulan Januari
2012 sampai dengan bulan Desember 2012telah menerima pembayaran dari pihak
pelanggan atas retribusi pemakaian jasa laboratorium sebagai berikut :
Tunai:Rp. 1.379.807.246,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta
delapan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
Rekening:Rp. 2.149.733.708,00 (dua milyar seratus empat puluh sembilan juta
tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah);
Total:Rp. 3.529.540.945,- (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima
ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan secara langsung, diterima melalui ERVINA
SARI, ST.MT, selaku Bendahara penerima, dan atas perintah Terdakwa Ir. HENNY
JM NAINGGOLAN selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan hanya sebagian
yang disetorkan ke Kas Daerah oleh ERVINA SARI, ST.MT. sebagaimana
seharusnya, sedangkan sebagian lainnya diserahkan kepada Terdakwa Ir. HENNY
JM NAINGGOLAN dan dipergunakan langsung untuk keperluan operasional dan
keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Demikian pula untuk pembayaran yang dilakukan melalui rekening UPT Laboratorium
Lingkungan BLH Provsu, atas perintah Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN,
M.Si, uang pembayaran retribusi yang telah masuk ke rekening tersebut ditarik
secara bertahap oleh ERVINA SARI, ST.MT. dan hanya sebagiannya yang
disetorkan ERVINA SARI, ST.MT. ke Kas daerah, sedangkan sebagian lainnya
diserahkan kepada Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si, dan dipergunakan
langsung oleh Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si untuk keperluan yang
tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan dengan dalih untuk keperluan
biaya tenaga ahli, survey, dan pengambilan sample, biaya pembuatan laporan, honor
petugas pengambil sample, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang dilakukan
dengan cara Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN bersama-sama dengan
ERVINA SARI, ST.MT. membuat Daftar Biaya honor tenaga ahli dan honor petugas
- 20 -
pengambil sample secara manipulatif, karena sesungguhnya para petugas pengambil
sampel sebagaimana tertera dalam daftar tersebut seperti saksi TAVIANDIQ, saksi
LUKAS ALEXANDES TARIGAN, saksi MIKRAYUDDIN, saksi KICHI HANAFI, dan
saksi M. NUR HASIBUAN tidak pernah menerima sejumlah honor sebagaimana
tertera dalam daftar biaya honor tersebut.
- Bahwa terhadap penerimaan retribusi antara Bulan Januari 2012 sampai dengan
bulan Desember 2012 tersebut,atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa Ir.
HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si., kepada ERVINA SARI, ST.MT., selaku Bendahara
Penerimaan hanya menyetorkan secara bertahap sebesar totalRp. 2.216.196.067,00
(dua milyar dua ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu enam
puluh tujuh rupiah) ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 100
01.01.000623-0 pada Bank Sumut,beserta Pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp.
159.552.855,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua
delapan ratus lima puluh lima rupiah), sedangkan jumlah total penerimaan retribusi
pada UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu sepanjang tahun 2012
tersebut adalah sejumlah Rp. 3.529.540.945,- (tiga milyar lima ratus dua puluh
sembilan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima
rupiah), Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar
Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh
Dua Rupiah) yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Terdakwa Ir.
HENNY JM NAINGGOLAN dan ERVINA SARI, ST.MT.
Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN. M.Si bersama-sama dengan
ERVINA SARI, ST.MT., secara dengan sengaja telah mempergunakan secara
langsung dan tanpa hak sebagian uang hasil retribusi atas pemakaian kekayaan daerah
berupa jasa laboratorium di UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu yang
seharusnya disetorkan ke kas umum daerah namun pada kenyataannya dengan
sengaja tidak menyetorkannya ke kas umum daerah sejumlah Rp. 1.153.792.032,00
(Satu Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu
Tiga Puluh Dua Rupiah) sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyebutkan pada pasal 8 Ayat (3)
sebagai berikut :
“Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetorkan seluruhnya ke kas
daerah 1 x 24 jam.”
- 21 -
2. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pada pasal 68 Ayat (3) sebagai
berikut, bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk
membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan. Selanjutnya pada Ayat (4) menyebutkan :
“Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekekning Kas Umum
Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.”
3. Undang-undang Nomor :1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 68
Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara
langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
Perundang-undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :
- Pasal 122 Ayat (1) : “Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD”.
- Pasal 122 Ayat (2) : “Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.”
- Pasal 122 Ayat (3) : “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh petaruran perundang-
undangan”.
- Pasal 122 Ayat (4) : “Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan
ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”.
- Pasal 184 Ayat (1) : “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan orang atau Badan yang menerima atau
menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup
- 22 -
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh pihak BPKP
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2014 menyebutkan bahwa jumlah
kerugian Negara yang berhasil dihitung dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
No Uraian Sub Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
1. Penerimaan UPT Laboratorium Lingkungan BLH: 3.529.540.954,00
(c) Yang disetor oleh pelanggan ke rekening
UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran II)
2.149.733.708,00
(d) Yang dibayar oleh pelanggan secara tunai ke
UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran III)
1.379.807.246,00
2. Penyetoran oleh Bendahara UPT Lab.
Lingkungan BLH ke Kas Umum Daerah
(Lampiran IV)
2.216.196.067,00
3. Pajak disetor oleh Bendahara UPT Lab. Lingkungan BLH (Lampiran IX):
(159.552.855,00)
(a) PPN 159.075.855,00
(b) PPh 21 477.000,00
4. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal
29 Agustus 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :
1. Terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si bersalah melakukan Tindak Pidana
Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu
subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang
No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si berupa
Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong masa penahanan dengan
perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rutan.
3. Membebankan terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si membayar pidana
denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
penjara.
4. Membebankan terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si untuk membayar Uang
Pengganti sebesar Rp. 576.896.016,- (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan
- 23 -
ratus sembilan puluh enam ribu enam belas rupiah), jika terdakwa tidak membayar
uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal
terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang
pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
Nomor 1 s/d nomor 118 dan nomor 122 s/d nomor 3188 dikembalikan kepada yang
berhak.
Menetapkan barang bukti berupa :
1. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 10
(sepuluh) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak seribu lembar.
2. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5
(lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar.
3. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5
(lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar.
Dirampas untuk dijadikan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti yang
harus dibayarkan oleh terdakwa.
6. Menghukum terdakwa Ir. HENNY JM NAINGGOLAN, M.Si, untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan tanggal 9 September 2014, nomor : 38/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ir. HENNY J.M NAINGGOLAN, MSi, tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair :
3. Menyatakan Terdakwa Ir. HENNY J.M NAINGGOLAN, MSi, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Korupsi “, secara bersama-
sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : 1 (satu) tahundan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan
hukuman kurungan selama 1 (satu)bulan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
- 24 -
1. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 10
(sepuluh) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak seribu lembar.
2. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5
(lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar.
3. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5
(lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar. ;
Dikembalikan kepada terdakwa dan atau keluarganya.
6. Memerintahkan barang bukti, berupa :
Nomor 1 s/d nomor 118 dan nomor 122 s/d nomor 3188 dikembalikan kepada
yang berhak.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;
Telah Membaca :
1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 12 September 2014,
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 9
September 2014, nomor : 38/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn;
2. Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Darwin, SH.,
Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan, tanggal 15 September 2014, permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 15 September 2014,
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
tanggal 9 September 2014, nomor : 38/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn;
4. Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Darwin, SH.,
Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan, tanggal 17 September 2014, permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
- 25 -
5. Memori Banding tanggal 24 September 2014, yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 29 September 2014, serta telah
diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2
Oktober 2014;
6. Memori Banding tanggal 21 Oktober 2014, yang diajukan oleh Penasehat
Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Oktober 2014, serta untuk
diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan sebagaimana surat Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2014 nomor : W2-
U/6855/HN.01.10/X/2014;
7. Kontra Memori Banding tanggal 21 Oktober 2014, yang diajukan oleh
Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Oktober 2014, serta
untuk diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum
melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan sebagaimana surat Wakil
Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2014 nomor : W2-
U/6856/HN.01.10/X/2014;
8. Relaas Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
tanggal 2 Oktober 2014, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat
Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari
sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat
banding;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara,
serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Medan berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;
- 26 -
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama
Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 September 2014 yang pada
pokoknya berisi hal sebagai berikut :
Jaksa penuntut Umum keberatan penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa IR. Henny J.M. Nainggolan , M.Si
terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat,
dengan alasan seperti diuraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum
hal. 3 s/d 14.
Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima
permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:
1. Terdakwa IR Henny J.M. Nainggolan M.Si , bersalah melakukan Tindak
Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana dalam
Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar pasal 3 UU No. 3 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
pasal 55 (1) ke 1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IR Henny J.M. Nainggolan M.Si,
berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, membebankan terdakwa IR
Henny J.M. Nainggolan M.Si, membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Membebankan terdakwa IR Henny J.M. Nainggolan M.Si untuk membayar
Uang Pengganti sebesar Rp. 576.896.016,- ( lima ratus tujuh puluh enam
juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam belas rupiah), jika
terdakwa tidak membayar uang pengganti 1 (satu) bulan setelah Putusan
Pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita
oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal
terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar
uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
- Nomor 1 s/d nomor 118 dan nomor 122 s/d nomor 3188 dikembalikan
kepada yang berhak.
Menetapkan barang bukti berupa :
1. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri
dari 10 (sepuluh) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak seribu
lembar.
- 27 -
2. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri
dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus
lembar.
3. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri
dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus
lembar.
Dirampas untuk dijadikan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti
yang harus dibayarkan oleh terdakwa.
5. Menghukum terdakwa Ir. HENNY J. M. NAINGGOLAN, M.Si, untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Menimbang, bahwa terhadap Memori Jaksa Menuntut Umum Majelis Hakim
Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut.
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama
Memori Banding tanggal 21 Oktober 2014 yang diajukan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut:
Putusan Judex Facti Terkait Eksepsi Terdakwa Terhadap Surat Dakwaan
Secara Alternatif dan Subsidairitas Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Cermat ,
Tidak Lengkap. Tidak Jelas, Pertimbangan Judex Factie Tidak Lengkap dan
Tidak Sempurna (Olvondoendee Gimotiveerd), seperti diuraikan dalam Memori
Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada hal 4 s/d 7.
Sanggahan Terhadap Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama Dalam Menguji
Terpenuhinya Unsur Unsur Dalam Pasal 3. seperti diuraikan dalam Memori
Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada hal 7 s/d 25.
Dalam Putusan Majelis Hakim Pertimbangan Judex Facti Tidak Ada
Mempertimbangkan alasan Penghapus Sifat Pertanggungjawaban Pidana Pada
Diri Terdakwa Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 51 Ayat 1 KUHP. Terlalu
Dangkal dan Tidak Lengkap (Olvondoendee Gimotiveerd), seperti diuraiankan
Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa pada hal. 25 s/d 26..
Permohonan Penasehat Hukum terdakwa supaya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk:
1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Terdakwa IR Henny J.M.
Naingolan, M.Si.
- 28 -
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan No. 38/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn tertanggal 9 September 2014.
3. Menyatakan Pemohon Banding Terdakwa IR Henny J.M. Nainggolan, M.Si, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Menyatakan Pemohon Banding Terdakwa IR Henny J.M Nainggolan, M.Si,
dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari semua
dakwaan maupun tuntutan hukum ( ontslag van alle rechtsvervolging) Jaksa
Penuntut Umum.
5. Menetapkan barang bukti:
1. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari
10 (sepuluh) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak seribu lembar.
2. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari
5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar.
3. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari
5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar.
Dikembalikan kepada Terdakwa dan atau keluarganya dengan seketika tanpa
syarat apapun.
6. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat pemohon Banding/ Terdakwa Ir.
Henny J. M. Nainggolan M.Si pada keadaan semula.
7. Membebankan biaya perkara kepada negara.
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama
Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2014, yang
pada pokoknya berisi sebagai berikut :
Adanya kesengajaan Jaksa Penuntut Umum mengaburkan substansi Amar
Putusan Hakim point 5 (lima) dengan cara tidak menyebutkan secara lengkap
yakni kalimat “ dikembalikan kepada terdakwa dan atau keluarga “ seperti
diuraiankan dalam Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada
hal. 5.
Tentang keberatan penjatuhan hukum yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa IR Henny J.M.
Nanggolan M.Si, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyakakat dengan
- 29 -
mendasarkan pada alasan alasan seperti uraian dalam Kontra Memori Banding
Penasehat Hukum Terdakwa pada hal. 5 s/d 19.
Terbanding (Terdakwa) Keberatan tentang Tuntutan Jaksa Umum agar terdakwa
untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 576.896.016,- ( lima ratus tujuh
puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam belas rupiah),
dengan alasan alasan seperti diuraiankan dalam Kontra Memori Banding
Penasehat Hukum Terdakwa pada hal.19 s/d 21.
Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (Terdakwa) Mohon kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan berkenan memberikan putusan
sebagai berikut:
Menolak seluruhnya Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
Menolak seluruh dalil dalil atau alasan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam
Memori Bandingnya.
Menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kelas I A Medan Nomor : 38/Pid.Sus.K/2014. PN Mdn tanggal 9
september 2014,sepanjang mengenai “ Tidak Terbuktinya Dakwaan Kesatu
Primair”
MENGADILI SENDIRI :
1. Menyatakan Terdakwa IR Henny J.M. Nainggolan, M.Si, dibebaskan dari
dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan
maupun tuntutan hukum ( ontslag van alle rechtsvervolging) Jaksa Penuntut
Umum.
2. Menetapkan barang bukti:
1. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari
10 (sepuluh) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak seribu
lembar.
2. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri
dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus
lembar.
3. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri
dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus
lembar
- 30 -
Dikembalikan Kepada Terdakwa dan Atau Keluarganya dengan seketika tanpa
syarat apapun.
4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat pemohon banding/ terdakwa Ir.
Henny J. M. Nainggolan, M.Si pada keadaan semula.
5. Membebankan biaya perkara Negara.
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang
diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan
Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak terdapat alasan atau keberatan
hukum yang dapat melumpuhkan atau mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan
Negeri Medan tanggal 9 september 2014 Nomor: 38/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, oleh
karena itu alasan atau keberatan hukum dalam Memori Banding Penasehat Hukum
Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penasehat Terdakwa tersebut haruslah
dikesampingkan.
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan
mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 September 2014, Nomor :
38/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24
September 2014, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober
2014 dan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober
2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan
dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya
dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut
hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat,
benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya
sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat
banding dengan tambahan beberapa pertimbangan.
- 31 -
Menimbang, bahwa hukuman penjara dijatuhkan terhadap terdakwa masih
dirasakan kurang adil dan terlalu ringan,sehingga Majelis Tingkat Banding perlu untuk
mengubahnya dengan beberapa pertimbangan dan alasan.
Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan
Terdakwa, IR Henny JM Nainggolan,M.Si telah menerima sejumlah uang sesuai
dengan keterangan Saksi Ervina ST MT, selaku Bendahara Penerimaan UPT Lab
Lingkungan TA 2012, “ bahwa jika ada penerimaan, maka tidak semua saksi setor ke
kas daerah akan tetapi ada yang saksi serahkan kepada Kepala UPT Lab. Daerah
yang dijabat oleh terdakwa IR Henny JM Nainggolan,M.Si dan Saksi tidak tahu
penggunaan uang tersebut, karena saksi tidak diberi tahu. Disamping saksi tidak
menerima bagian dari sejumlah uang yang saksi berikan kepada terdakwa IR Henny
JM Nainggolan,M.Si. Setahu Saksi semua pengeluran tidak saksi catat dalam
pembukuan. Terdakwa Ir Henny J.M. Nainggolan, M.Si. tidak membuat catatan
pengeluran uang. Bahwa benar saksi tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban
penggunaan biaya operasional petugas sampling.
Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Mikyaruddin, Saksi Khichi
Hanafi S.H., Saksi Taviandiq, Saksi Lukas Alexander Tarigan, S.H., Saksi M. Nur
Hasibuan S.P., dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti,
berupa bukti surat daftar tanda penerimaan pembayaran honor petugas sampling dan,
saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti tersebut, tidak ada menandatangani surat
tersebut dan tidak ada menerima honor seperti tertera didalam surat tersebut.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dorkas Yetti Mulyati
Simatupang, S.T., M.T., Saksi Tengku Dianingrum, S.T., dan Saksi Rebayat Jelita
Nainggolan, S.Pd. .,dipersidangan tentang Bukti Surat yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum, berupa Laporan Pemantauan dan Laporan Pengelolaan Lingkungan
dan atas bukti surat tersebut saksi menyatakan bahwa benar saksi ada
menandatangani, akan tetapi saksi tidak ada menerima uang sejumlah yang tersebut
didalam bukti surat tersebut.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lasma Adelina Sidabutar,
S.Si, Saksi Syukur S.H., Saksi Tengku Dianingrum S.T., dan Saksi Siti Bayu
Nasution, SIP, MSI ,dipersidangan tentang Bukti Surat yang oleh Jaksa Penuntut
Umum, berupa Laporan Pemantauan dan Laporan Pengelolaan Lingkungan dan atas
bukti surat tersebut saksi menyatakan bahwa saksi tidak ada menandatangani dan
bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak ada menerima uang sejumlah yang tersebut
- 32 -
didalam bukti surat tersebut. Disamping itu Saski Lasma Adelina Sidabutar, S.Si., juga
menyatakan dalam persidangan bahwa memang Saksi yang menerbitkan SPT dan
mencantumkan biaya yang harus diberikan kepada petugas lapangan dalam bentuk
SPPJ untuk trasportasi sebesar Rp 250.000,- dan untuk golongan III SPPJ sebesar Rp
710.000,- diluar ongkos transport , dimana biaya tersebut diambil dari APBD. Hal ini
bersesuaian dengan keterangan Saksi DR, IR. Hj Hidayati, M.Si selaku Kepala BLH
Propinsi Sumatera Utara, dipersidangan yang menyatakan bahwa biaya operasional
pengujian diambil dari APBD, biaya yang dipungut dari pengguna jasa tidak boleh
dipergunakan langsung oleh UPT Lab. BLH untuk membiayai kegiatan operasional.
Disamping itu pula diperkuat oleh keterangan Saksi Rosmawati Sinaga yang
menyatakan bahwa setahu saksi UPT Lab. BLH ada mengeluarkan biaya SPPD untuk
petugas sampling.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Akmal Syaputra selaku
Bendahara Pengeluaran pada BLH Propinsi Sumatera Utara, di persidangan
menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas bisa digunakan untuk petugas sampling.
Biaya SPPJ dibagi pergolongan yaitu sebasar Rp 310.000,- perhari untuk di daerah
Sumut dan dibayar dengan system ganti uang. Bahwa untuk SPPJ golongan III A
sebesar Rp 1.115.000,-
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilyas Sitorus SE, Mpd
selaku Kepala Kabag. Kas Daerah Biro Keuangan Setda Propinsi Sumatera Utara
dalam persidangan yang menyatakan bahwa dana yang diterima harus disetor ke
rekening daerah. Setahu saksi anggaran UPT Lab. BLH tahun anggaran 2012 adalah
sebesar Rp 3.560.402.900,- dan ada perubahan anggaran yang pada UPT BLH yaitu
sebesar Rp. 3.960.402.900,-. Bahwa penerimaan SKPD tidak boleh dipergunakan
langsung. Biaya yang dipungut dari pihak ketiga harus disetor ke kas daerah. Biaya
tambahan yang dipungut dari pengambilan sampling diatur dalam Peraturan Gubernur
yang mengatur tentang standar biaya umum dan didalamnya diatur biaya tenaga ahli.
Bahwa biaya sampling merupakan restribusi kekayaan daerah bukan merupakan
pendapatan lain lain. Disamping itu sesuai keterangan Ahli Riswan S.E., dipersidangan
bahwa penerimaan biaya tambahan yang telah dipungut dari pengambilan sampel wajib
disetorkan ke kas daerah. Hal tesebut juga diperkuat oleh keterangan Ahli Aprilla H
Siregar, S.H., M.H., dalam persidangan bahwa terhadap biaya restribusi dan biaya
pengambilan sampel harus disetorkan ke kas daerah.
- 33 -
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ridin Turnip., dipersidangan
menyatakan bahwa apabila ada pungutan di luar Perda Nomor: 12 Tahun 2007, maka
harus dilaporkan kepada Gubernur dan seluruh penerimaan tersebut harus
ditatausahakan oleh bendahara sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan
daerah dan penerimaan tersebut harus disetorkan ke rekening kas daerah serta tidak
boleh dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundangan undangan.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR Mirza Nasution, S.H.,
M.Hum., dipersidangan menyatakan bahwa jika pejabat melakukan perbuatan di luar
norma hukum, kewenangan dan subtansi maka perbuatannya merupakan perbuatan
menyalahgunakan wewenang dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Bahwa
penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan pejabat Negara tidak sesuai dengan
kewenangannya.
Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian kesaksian tersebut diatas
Terdakwa Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.SI telah menyalahgunakan
kewenangannya selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada
Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara TA 2012 yang telah
memerintahkanERVINA SARI, ST.MT. selaku Bendahara Penerimaan pada Badan
Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara T.A. 2012, yang berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1081/KPTS/2011 tanggal 29
Desember 2011 mengharuskan ERVINA SARI ST.MT. untuk menerima dan selanjutnya
menyetorkan seluruh penerimaan atas retribusi penggunaan jasa laboratorium
lingkungan tersebut ke Kas Umum Daerah, selain itu Terdakwa Ir. HENNY JM
NAINGGOLAN, M.Si telah menyalahi kewenangannya sebagai Kepala UPT
Laboratorium Lingkungan bersama-sama dengan ERVINA SARI, ST.MT selaku
bendahara Penerimaan karena mempergunakan secara langsung sebagian uang hasil
retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa jasa laboratorium di UPT
Laboratorium Lingkungan pada BLH Propsu yang seharusnya disetorkan ke kas umum
daerah yaitu sejumlah Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Tiga
Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah) sehingga
bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyebutkan pada pasal 8 Ayat
- 34 -
(3) sebagai berikut : “Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetorkan
seluruhnya ke kas daerah 1 x 24 jam.”
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pada pasal 68 Ayat
(3) sebagai berikut, bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan secara
langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
Perundang-undangan. Selanjutnya pada Ayat (4) menyebutkan :
“ Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening Kas
Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.”
Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan
Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Propinsi
Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 68 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Penerimaan
SKPD dilarang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali
ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2010 menyebutkan sebagai berikut :
- Pasal 122 Ayat (1) : “Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam
APBD”.
- Pasal 122 Ayat (2) : “Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut
dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan
dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.”
- Pasal 122 Ayat (3) : “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh petaruran perundang-
undangan”.
- Pasal 122 Ayat (4) : “Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”.
- 35 -
- Pasal 184 Ayat (1) : “Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan orang atau Badan yang
menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”.
Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana
diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa Ir. Henny J.M. Nainggolan, M.Si., selaku
Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada BLH Propinsi Sumatera Utara bersama-
sama dengan ERVINA SARI, ST.MT., selaku Bendahara Penerimaan pada Badan
Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara dilakukan dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat
berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang
mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya.
Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan penerimaan
Retribusi Jasa Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibuat
oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2014
menyebutkan bahwa jumlah kerugian Negara yang berhasil dihitung dalam perkara ini
adalah sebesar Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta
Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah). Majelis Hakim
Tingkat Banding, sependapat dengan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh
BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang tersebut diatas dan tidak sependapat
dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tidak
ada kerugian Negara dalam perkara a qua, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama
mendasarkan pertimbangannya dari nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa
pada halaman 54 huruf f, yang menyatakan: “bahwa BPK RI Perwakilan Propinsi
Sumatera Utara dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya atas kepatuhan terhadap
Peraturan Perundangundangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2012, Nomor : 87.C/LHP/XVIII.MDN/05/2013, tanggal 13 Mei 2013, BPK tidak
berpendapat adanya indikasi kerugian Negara/Daerah, yang pada intinya menyebutkan
“Diitemukan penggunaan langsung atas penerimaan Restribusi Jasa Usaha pada Badan
Lingkungan Hidup sebesar Rp 817.994.886,- dan penerimaan sebesar Rp 86.106.340,-
belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2012…” Karena Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Sumetera Utara tersebut dibuat dalam rangka
kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan Pemerintah Propinsi Sumatera
- 36 -
Utara Tahun Anggaran 2012, bukan dalam rangka perhitungan kerugian negara dan
oleh karenanya pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah
dikesampingkan.
Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi saksi dalam persidangan seperti
yang telah diuraikan diatas:
1. Saksi Mikyaruddin, Saksi Khichi Hanafi S.H., Saksi Taviandiq, Saksi Lukas
Alexander Tarigan, S.H., dan Saksi M. Nur Hasibuan S.P., : “Saksi tidak pernah
melihat bukti tersebut, tidak ada menandatangani surat tersebut dan tidak ada
menerima honor “
2. Saksi Dorkas Yetti Mulyati Simatupang, S.T., M.T., dan Saksi Tengku
Dianingrum, S.T., Saksi Rebayat Jelita Nainggolan, S.Pd.), : “Saksi ada
menandatangani, akan tetapi saksi tidak ada menerima uang sejumlah yang
tersebut didalam bukti surat tersebut ”
3. Saksi Lasma Adelina Sidabutar, S.Si, Saksi Syukur S.H., Saksi Tengku
Dianingrum S.T., dan Saksi Siti Bayu Nasution, SIP, M.Si, : “ Saksi tidak ada
menandatangani dan bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak ada menerima
uang sejumlah yang tersebut”
Dari kesaksian tersebut menyatakan bahwa , semua saksi menyatakan tidak ada
menerima uang/ honor seperti yang tertera dalam bukti surat daftar tanda
penerimaan pembayaran honor petugas sampling dan Laporan Pemantauan dan
Laporan Pengelolaan Lingkungan yang ditunjukan Jaksa Penuntut Umum
dipersidangan, dan dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa surat dan laporan
tersebut bersifat fiktif, karena tidak mengandung nilai kebenaran didalamnya.
Menimbang, bahwa ternyata terdakwa juga dalam persidangan tidak dapat
menunjukan bukti kwitansi tanda terima uang dari saksi Ervina Sari S.T., M.T., dan
terdakwa tidak dapat juga menunjukan bukti rincian penggunaan dan pengeluaran
uang yang telah terdakwa pergunakan sebagaimana tersebut diatas, maka jumlah
kerugian negara sebesar Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Tiga
Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), sesuai
Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, atas
Kasus Penyimpangan penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2012 yang dibuat oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera
Utara tanggal 21 Maret 2014, haruslah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Ir.
Henny J.M. Nainggolan, M.Si.,;
- 37 -
Menimbang, bahwa Unit Pelaksana Tehnis Laboratorium Lingkungan Hidup
Propinsi Sumatera Utara adalah instansi Milik Pemerintah Daerah (Milik Negara)
sehingga Terdakwa Ir. Henny J.M. Nainggolan, M.Si. tidak punya kewenangan untuk
memaafkan dan menikmati secara pribadi unag setoran / penerimaan Retribusi Jasa
Usaha pada Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Laboratorium lingkungan Badan Lingkungan
Hidup Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ir. Henny J.M. Nainggolan, M.Si.,
selaku Kepala Unit Pelaksana Tehnis Laboratorium Lingkungan Hidup Propinsi
Sumatera Utara TA 2012, maka terdakwalah menjadi pihak yang harus paling
bertanggung jawab atas kerugian Negara tersebut, maka sepatutnya terdakwa diberikan
hukuman lebih berat dan setimpal dengan perbuatannya, untuk memenuhi rasa
keadilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 September
2014 Nomor: 38/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn harus dirubah sekedar mengenai hukuman
penjara yang dijatuhkan dan uang pengganti kepada terdakwa, sedangkan putusan
selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena kepada terdakwa di jatuhkan hukuman
tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar Seratus
Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua
Rupiah), namun jumlah uang tersebut diatas, harus dikurangi terlebih dahulu dengan
barang bukti uang yang disita Jaksa Penuntut Umum yang dirampas untuk dijadikan
sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa
jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1 Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 10
(sepuluh) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak seribu lembar
2 Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5
(lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar.
3 Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5
(lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus lembar.
Oleh karena itu jumlah Uang Pengganti Rp. 1.153.792.032,00 (Satu Milyar Seratus
Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua
Rupiah), dikurangi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga sisa Uang
- 38 -
Pengganti yang masih harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp 953.792.032,00
(Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tiga
puluh dua rupiah), yang selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan.
Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari
tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;
Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999
yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana
dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan
ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan tanggal 9 September 2014, Nomor : 38/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang
dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan uang
pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa IR. Henny JM Nainggolan, M. Si, tersebut tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan terdakwa IR Henny JM Nainggolan M.Si, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang
dilakukan secara bersama-sama ”;
3. Menjatuhkan pidana terhadap IR. Henny JM Nainggolan, M.Si, dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar uang denda sebesar Rp.
50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda
tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti
berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Membebankan terdakwa IR Henny JM Nainggolan M.Si, untuk membayar
sisa Uang Pengganti sebesar Rp 953.792.032,00 (Sembilan ratus lima puluh
- 39 -
tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah), jika
terdakwa tidak memebayar uang pengganti dalam 1 (satu) bulan setelah
Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam
hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar
uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
Nomor 1 s/d nomor 118 dan nomor 122 s/d nomor 3188 dikembalikan kepada
yang berhak.
Menetapkan barang bukti berupa :
1 Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari
10 (sepuluh) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak seribu lembar
2 Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri
dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus
lembar.
3 Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri
dari 5 (lima) blok pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak lima ratus
lembar.
Dirampas untuk dijadikan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti
yang harus dibayarkan oleh terdakwa.
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal
24 Nopember 2014 oleh Kami : A. TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum. Ketua
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua
Majelis, SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan sebagai Anggota, Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.
ROSMALINA SITORUS SH.MH. dan SAZILI SH.M.Si. Hakim Ad Hoc Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa
- 40 -
dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 336/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT-MDN, putusan tersebut
telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3
Desember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim
Anggota tersebut diatas serta ZAINAL POHAN. SH.MH. sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
1. SAUT H. PASARIBU, SH. A. TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum.
ttd
2 DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.
ttd
3. ROSMALINA SITORUS, SH.MH.
ttd
4. SAZILI, SH.MSi.
Panitera Pengganti,
ttd
ZAINAL POHAN, SH.MH.