p u t u s a n demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang ... filesaragih untuk membeli paket narkotika...

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PT MDN

P U T U S A N

Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hengki Napitupulu

2. Tempat lahir : Pematangsiantar

3. Umur/Tanggal lahir : 33/24 November 1985

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Kertas Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar

Timur dan Jl. WR Supratman No.10 Kel.

Proklamasi Kecamatan. Siantar Barat

Pematang

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Juru parkir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Penahan/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2018

sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak

tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal

20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal

7 Oktober 2018;

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 30 Oktober 2018;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 31

Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 Desember

2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;

9. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak

tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua,

tanggal 28 Desember 2018 Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang

Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi

Medan tanggal 28 Desember 2018 Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PT MDN,

untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Januari

2019 Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang

perkara ini;

4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

tanggal 4 Desember 2018 Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pms, dan surat-

surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 September 2018

No.Reg: PDM-138/PSian//Euh.2/09/2018, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa HENGKI NAPITUPULU pada hari Sabtu tanggal 19

Mei 2018 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Kertas Kel. Siopat Hulu Kec. Siantar Timur Kota

Pematangsiantar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanpa hak atau

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I jenis sabu sabu yang mengandung metamfetamina dengan berat

bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya terdakwa HENGKI NAPITUPULU menemui marga

Saragih untuk membeli paket Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa

menyerahkan kepada marga Saragih uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu

rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa

membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kos terdakwa

di Jl. Kertas Kel. Siopat Suhu, kemudian sekira pukul 17.30 Wib, datang saksi

Hendrik F. Purba dan saksi Dedi Siregar (keduanya anggota Polres

Pematangsiantar) ke dalam kamar terdakwa dan menangkap terdakwa,

selanjutnya dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis

sabu yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa terdakwa HENGKI NAPITUPULU tidak ada ijin dari pejabat yang

berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Pegadaian No.

399/10040.00/2018 tanggal 21 Mei 2018 telah melakukan penimbangan berupa

1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,14

(nol koma satu empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang

Medan No. Lab. : 6115/NNF/2018 tanggal 28 bulan Mei 2018 yang dibuat dan

ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., dkk menyimpulkan “dari hasil

analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa

barang bukti kristal putih milik HENGKI NAPITUPULU benar mengandung

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :





dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang tanpa hak atau

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamina

dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya saksi Dedi Siregar dan saksi Hendri F. Purba (Anggota

Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang

mengatakan di Jl. Kertas Kel. Siopat Hulu Kec. Siantar Timur Kota

Pematangsiantar ada peredaran Narkotika, kemudian saksi Dedi Siregar dan

saksi Hendri F. Purba menuju ke Jl. Kertas Kel. Siopat Hulu Kec. Siantar Timur

Kota Pematangsiantar, selanjutnya saksi Dedi Siregar dan saksi Hendri F.

Purba menuju ke kamar kos terdakwa melihat terdakwa di dalam kamar kos,

kemudian saksi Dedi Siregar dan saksi Hendri F. Purba menangkap terdakwa,



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

bukan tanaman;















ATAU

KETIGA :





dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai

penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara :











Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tesebut untuk digunakan oleh

terdakwa dengan cara terdakwa membuat bong kemudian terdakwa

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca

yang sudah berisi Narkotika jenis sabu terdakwa bakar dengan menggunakan

mancis, selanjutnya terdakwa menghisap asap melalui pipet yang berada di

ujung bong;


Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. :

6116/NNF/2018 tanggal 04 bulan Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani

oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., dkk menyimpulkan “dari hasil analisis tersebut

pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine

milik milik terdakwa HENGKI NAPITUPULU benar positif mengandung


UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 November

2018 NO.REG.PERKARA: PDM-138/PSian/Euh.2/09/2018, pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENGKI NAPITUPULU terbukti bersalah melakukan

tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I

bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKI NAPITUPULU dengan

pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah), apabila

denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih

0,14 (nol koma satu empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 4

Desember 2018 Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pms, yang amarnya sebagai

berikut:

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Menyatakan terdakwa HENGKI NAPITUPULU telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I

bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama

7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;





6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu

rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 7 Desember

2018 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor Akta 59/BDG/PID/2018/PN

Pms, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10

Desember 2018;

Membaca Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal

10 Desember 2018 sebagaimana Akta Banding Nomor Akta

61/BDG/PID/2018/PN Pms dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada

tanggal 12 Desember 2018;

Membaca, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa

tangggal 27 Desember 2018 diterima di Pengadilan Negeri Pematangsiantar

tanggal 27 Desember 2018 dan diterima di Pengadilan Tinggi Medan tanggal

3 Januari 2019 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

maupun kontra memori banding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Nomor

W2.U.12/2850/Pid.01.10/XII/2018, tanggal 7 Desember 2018 yang

menerangkan telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pematangsiantar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Desember

2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 sebelum berkas di kirim ke

Pengadilan Tinggi Medan;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut

Umum, telah diajukan pada tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 10

Desember 2018, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Selasa,

tanggal 4 Desember 2018 dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum dengan

demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih

dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh

Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori

bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding merasa keberatan terhadap pertimbangan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan

mengadili perkara Nomor : 254/Pid.Sus./2018/PN-PMS, Tanggal 04

Desember 2018yang menyebutkan bahwa “Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang dimaksud

dengan orang dalam unsur Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009

tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi” karena sebelum masuk pada

pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar

memberi alasan pertimbangan sebagai berikut, “ dalam persidangan ini

Penuntut Umum telah memajukan Terdakwa/Pembanding mengingat

peranannya dalam suatu tindak pidana berdasarkan keterangan para

saksi.”;

2. Bahwa hanya sampai disitu alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara a quo dan tidak

melanjutkan dan menerangkan keterangan-keterangan saksi yang mana

yang dapat mengkaitkan Terdakwa/Pembanding sebagai orang yang dapat

dijaring dengan pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, namun demikian Pembanding akan mengungkapkan kembali

keterangan-keterangan saksi mengenai peranan Terdakwa/Pembanding,

Penangkapan yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira

Pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Kertas Kel. Siopat Hulu, Kota

Pematangsiantar, dimana saksi bernama HENDRI F. PURBA dan DEDI

SIREGAR (masing-masing adalah anggota SAT NARKOBA POLRES Kota

Pematangsiantar) telah menangkap Terdakwa/Pembanding karena

ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,14


PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


3. Bahwa, jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan

objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada

Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Kepolisian dan pada Kejaksaan

serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut

agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat

Pertama menerangkan yakni saksi HENDRI F. PURBA, saksi DEDI


Pematangsiantar), saksi SITI MAHDANIA, Serta keterangan

Terdakwa/Pembanding saling bersesuaian mengatakan dan menyatakan

bahwa Terdakwa/Pembanding adalah seorang penyalahguna Narkotika

yang akan atau hendak menggunakan Narkotika jenis Shabu, antara lain

sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI F. PURBA, dibawah janji menerangkan :

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu

tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 17:30 Wib, di Jl. Kertas Kel. Siopat

Suhu Kec. Siantar Timur Pematangsiantar, tepatnya di kamar kos-

kosan;

Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan

teman saksi yang bernama DEDI SIREGAR;

Bahwa barang bukti yang saksi temukan dari Terdakwa adalah 1

(satu) paket Narkotika jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki sabu setelah saksi

dan teman saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang

mengatakan bahwa ditempat kos-kosan tersebut ada orang yang

menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Bahwa Terdakwa mengakui menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu

tanggal 19 Mei 2018, sekira pukul 17:00 Wib, saksi dan rekan saksi

ada mendaptkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa

di kamar kos-kosan di Jl. Kertas Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur

Pematangsiantar ada orang yang memiliki Narkoba, selanjutnya saksi

dan rekan saksi berangkat menuju tempat yang diinformasikan dan

menemukan kos-kosan yang dimaksud, kemudian saksi bersama

dengan rekan saksi langsung masuk ke kamar kos-kosan yang

dicurigai tersebut dan menemukan Terdakwa di dalam kamar;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari seorang

bermarga Saragih dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000

(seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/pejabat yang

berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi datang, posisi Terdakwa

sedang di dalam kamar;

Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat

bahwa di tempat kos-kosan Terdakwa tersebut sering terjadi

transaksi Narkoba, makanya saksi dan rekan saksi meluncur ke

tempat tersebut;

Bahwa di tempat tersebut ada teman perempuan Terdakwa, dan

perempuan tersebut tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta

membenarkannya ;

2. Saksi DEDI SIREGAR, di bawah Sumpah menerangkan :

Bahwa saksi tidak dikenal dengan Terdakwa;

Bahwa benar saksi HENDRI F. PURBA dan saksi ada mendapatkan

informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jl. Kertas Kel. Siopat

Suhu Kec. Siantar Timur Pematangsiantar, ada peredaran Narkotika;

Bahwa saksi HENDRI F. PURBA dan saksi menuju ke Jl. Kertas Kel.

Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Pematangsiantar;

Bahwa benar saksi HENDRI F. PURBA dan saksi menuju ke kamar

kos Terdakwa, lalu melihat Terdakwa di dalam kamar kos;

Bahwa benar saksi HENDRI F. PURBA dan saksi menangkap

Terdakwa, selanjutnya dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu)

paket Narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah milik

Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;


membenarkannya ;

3. Saksi SITI MAHDINA yang mana keterangannya dibacakan di

persidangan menerangkan sebagai berikut :

-. Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu

tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 17:30 Wib, di Jl. Kertas Kel.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Pematangsiantar, tepatnya di

kamar kos-kosan yang saksi dan Terdakwa tempati milik marga

Hutabarat;

-. Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti 1

(satu) paket Narkotika jenis sabu;

-. Bahwa adapun yang menempati kamar kos-kosan di Jl. Kertas

Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Pematangsiantar adalah

saksi, Terdakwa, dan satu orang anak saksi;

-. Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan Terdakwa di kamar kos-

kosan di Jl. Kertas Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur

Pematangsiantar adalah tinggal bersama saksi dan anak saksi di

tempat tersebut, dan saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa

memiliki Narkotika jenis sabu;


membenarkannya;

Keterangan TERDAKWA HENGKI NAPITUPULU, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19

Mei 2018 sekira pukul 17:30 Wib, di Jl. Kertas Kel. Siopat Suhu Kec.

Siantar Timur Pematangsiantar, tepatnya di kamar kos-kosan, berselang

sepuluh menit terdakwa di kos kemudian Terdakwa ditangkap polisi;

Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa ada di kamar;

Bahwa Terdakwa di kamar kos-kosan tersebut memakai sabu lalu

kemudian polisi datang menangkap Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan

adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di tangan sebelah

kiri Terdakwa;

Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk Terdakwa pakai;

Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari seorang bermarga Saragih

sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa pemilik kos-kosan tersebut adalah marga Hutabarat;

Bahwa yang menyaksikan Terdakwa ditangkap adalah SITI MAHDINA dan

seorang anak;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang


PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut supaya enak bekerja dan kalau

Terdakwa tidak pakai badan Terdakwa lemas;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parker dari pagi sampai sore;

Bahwa penghasilan Terdakwa sedikit;

Bahwa Terdakwa belum kecanduan;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perkelahian;

Bahwa Terdakwa bisa bertaubat;

4. Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa/Pembanding terjadi pada hari

hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 17:30 Wib di Jl. Kertas Kel.

Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Pematangsiantar terkait tindak pidana

penyalahgunaan narkotika, pada saat Terdakwa/Pembanding sedang di

dalam kamar kos-kosan memakai sabu, tiba-tiba Terdakwa/Pembanding

ditangkap oleh HENDRI F. PURBA dan DEDI SIREGAR anggota SAT

NARKOBA POLRES Kota Pematangsiantar yang lansung menangkap

Terdakwa dari tangan kiri Terdakwa/Pembanding ditemukan 1 (satu) paket

Narkotika;

5. Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa/Pembanding, pada hari Sabtu tanggal

19 Mei 2018 Terdakwa/Pembanding menemui marga Saragih untuk

membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian

Terdakwa/Pembanding menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus

ribu rupiah) kepada marga Saragih, lalu marga Saragih memberikan 1 (satu)

paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa/Pembanding, selanjutnya 1

(satu) paket Narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa/Pembanding dari

marga Saragih tersebut dibawah Terdakwa/Pembanding menuju ke tempat

kosan Terdakwa/Pembanding untuk dipakai Terdakwa/Pembanding sendiri;

6. Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak sempat memakai/mengkonsumsi 1

(satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di kamar kosan

Terdakwa/Pembanding dikarenakan 2 (dua) orang anggota kepolisian

Polres Kota Pematangsiantar datang dan masuk ke kamar kosan

Terdakwa/Pembanding menangkap dan mengamankan barang bukti 1

(satu) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa/Pembading;

7. Bahwa Terdakwa/Pembanding ditangkap, ditahan, dan didakwa

berdasarkan informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Kota

Pematangsiantar dari masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan

narkotika di daerah tempat Terdakwa/Pembanding ditangkap bukan karena

Terdakwa/Pembanding adalah target operasi dari pihak Kepolisan Sat

Narkoba Polres Kota Pematangsiantar;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


8. Bahwa Terdakwa/Pembanding secara Jujur dan Terang telah mengakui

baik dikantor Polisi maupun dimuka persidangan bahwa 1 (satu) paket

Narkotika jenis sabu tersebut yang diperoleh dari tangan

Terdakwa/Pembanding hendak digunakan atau dipake oleh

Terdakwa/Pembanding seorang diri;

9. Bahwa dari keterangan para saksi yang tertera pada putusan pengadilan

negeri Pematangsiantar No.254/Pid.Sus/2018/PN-PMS tanggal 04

Desember 2018 diatas, jelas menerangkan bahwa Terdakwa/Pembanding

bukan bagian dari sindikat pengedar narkotika jenis shabu, bahwa barang

bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu tersebut dibeli oleh

Terdakwa/Pembanding dari marga Saragih dengan harga Rp. 100.000

(seratus ribu rupiah), jelas dalam hal ini Penuntut Umum dan Majelis Hakim

tingkat Pertama sepakat untuk menjerat Terdakwa/Pembanding dengan

pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang

Narkotika, padahal berdasarkan fakta hukum dan tujuan sertan niat

Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu

adalah untuk dipakai atau digunakan, sehingga Terdakwa/Pembanding

seharusnya terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

10. Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,14 (nol koma satu

empat)gram relative kecil;

11. Bahwa dalam pandangan United Nations Office On Drugs and Crime

(UNODC), bahwa masalah candu masuk dalam kategori kesehatan,

sehingga penempatan terhadap penyalah guna narkotika sebagai pelaku

kejahatan menjadi tidak efektif dalam mengatasi permasalahan;

12. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang

dikeluarkan Menteri Kehakiman tujuan Hukum acara pidana, yaitu “tujuan

dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-

lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan

hukum acarapidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari

siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran

hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan

guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah

dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”, maka

KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


materiil dangan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan

penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan i.c khususnya

263 KUHAP;

13. Bahwa pada dasarnya penindakan bagi para pelanggar hukum adalah

sangat diperlukan mengingat bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah

untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial yang

dicederai oleh pelaku tindak pidana, namun demikian hukum jga tidak

bertujuan sebagai instrument balas dendam terhadap akibat yang telah

dilanggar oleh pelanggar tersebut;

14. Bahwa tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-undang

Narkotika, mau tidak mau selalu memposisikan pecandu sama dengan

terdakwapenjual dan atau Bandar. Padahal dalam hitungan perkara,

pecandu dan pengedar sangat jauh perbedaannya. Pecandu lebih

mengkonsumsi Narkotika untuk dirinya sendiri sedangkan pengedar

tentunya ada motif ekonomis mengapa dia jadi pengedar. Hakim

seharusnya memahami perbedaan tersebut, Apakah ada motif ekonomis

dari Terdakwa pecandu Narkotika tersebut, jika tidak ada motif ekonomis

dari Terdakwa pecandu Narkotika tersebut. Jika tidak ada motif ekonomis

maka sudah seharusnya vonis yang dijatuhkan adalah vonis rehabilitasi

atau setidak-tidaknya vonis penyalahgunaan terhadap Narkotika bukan

vonis menguasai ataupun memiliki;

15. Bahwa dari dakwaan pertama atau kedua tersebut diatas jelas penuntut

umum mengetauhi dan menerangkan bahwa niat dan tujuan

Terdakwa/Pembanding membeli 1 ( satu ) Paket Shabu dari marga Saragih

seharga Rp. 100. 000,- adalah untuk dipakai saat itu juga, jelas bahwa

shabu tersebut adalah untuk dikomsumsi sendiri bukan untuk di edarkan

atau dijual kembali, karena Terdakwa/Pembanding bukanlah sindikat dari

peredaran narkotika, melainkan Terdakwa/Pembanding adalah salah

seorang korban peredaran narkoba yang tidak bisa di tumpas habis oleh

Pemerintah Repoblik Indonesia yang dalam hal ini di wakili oleh pihak

Kepolisian Repoblik Iindonesia ( POLRI) dan Badan Narkotika Nasional

(BNN);

16. Bahwa Terdakwa/Pembanding dapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu

tersebut dengan cara membelinya dari marga Saragih dengan harga Rp.

100.000 (seratus ribu rupiah);


Negeri Pematangsiantar No.254/Pid.Sus/2018/PN-PMS tanggal 04

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Desember 2018 di atas, jelas menerangkan bahwa Terdakwa/Pembanding


bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh




Pasal pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, padahal berdasarkan fakta hukum dan tujuan serta niat

Terdakwa/Pembanding seharusnya terbukti melakukan tindak pidana

narkotika jenis shabuadalah untuk di pakai, sehingga

Terdakwa/Pembanding seharusnya terbukti melakukan tindak pidana sesuai

pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika;

18. Bahwa atas keterangan Terdakwa/Pembanding yang tertera pada Putusan

Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.254/Pid.Sus/2018/PN-PMS tanggal

04 Desember 2018 pada halaman 7, Terdakwa/Pembanding membeli dan

menguasai Shabu tersebut adalah untuk di pakai/konsumsi seorang diri.

Terdakwa/Pembanding bukan bagian dalam sindikat peredaran Shabu, hal

ini menunjukkan baik Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat Pertama

telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dengan menjerat

Terdakwa/Pembanding dengan Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika padahal berdasarkan fakta hukum

serta berdasarkan aturan hukum SEMA dan Yurisprudensi, Pemohon

Banding seharusnya dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai pasal 127

Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

19. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis

Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 6116/NNF/2018 tanggal 28

bulan Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Puslab For Bareskrim Polri Cabang

Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan. M.Si, yaitu

barang bukti Kristal putih milik Terdakwa/Pembanding atas nama HENGKI

NAPITUPULU benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun

2009 Tentang Narkotika dan urine milik Terdakwa/Pembanding atas nama

HENGKI NAPITUPULU adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika.,berdasarkan test urine tersebut atau alat bukti

surat tersebut terbukti bahwa Terdakwa/Pembanding adalah pemakai

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


shabu, dan bukan penjual shabu atau merupakan bagian dari sindikat

peredaran narkotika jenis shabu;

20. Bahwa Pasal Pasal 4 huruf d Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Undang-undang narkotika

bertujuan menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu

atau korban penyalahgunaan narkotika yang juga merupakan korban

peredaran narkotika;

21. Bahwa Aparat Penegak Hukum tidak memberikan hak kepada

Terdakwa/Pembanding sebagai korban peredaran narkotika yang

berdasarkan uji laboratorium positif menggunakan narkotika jenis shabu

untuk melaksankan rehabilitasi walaupun di dalam Undang-undang RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika secara jelas disebutkan ada

jaminan rehabilitasi bagi korban/Pecandu narkotika;

22. Bahwa, asas legalitas yang berlaku di Negara ini mengakibatkan

Terdakwa/Pembanding merupakan pecandu atau korban peredaran

narkotika harus menghadapi resiko pidana sebagaimana di atur oleh

Undang-undang RI Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena

Terdakwa/Pembanding adalah pengguna narkotika disebut pelaku tindak

pidana narkotika jenis shabu namun yang menjadi korbannya adalah

Terdakwa/Pembanding sendiri karena Terdakwa/Pembanding yang

mengalami kerusakan fisik maupun mental akibat mengkonsumsi

shabutersebut;

23. Bahwa pada saat Terdakwa/Pembanding ditangkap para saksi barang bukti

yang ada di Lokasi Penangkapan dan diamankan para saksi adalah : 1

(satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip, dengan berat 0,14 (

nol koma satu empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan

Pengadaian No. 399/10040.00/2018 tanggal 21 Mei 2018 dapat dilihat dari

berat barang bukti yang di sita hanya dalam jumlah relative kecil yang

sebenarnya habis sekali pakai, dan bukanlah dalam jumlah besar yang

menunjukkan bahwa Terdakwa/Pembanding adalah Penjual/Pengedar

Narkotika jenis shabu atau menunjukkan Terdakwa/Pembanding adalah

bagian sindikat pengedar narkotika,sehingga berdasarkan fakta tersebut

Terdakwa/Pembanding harus dinyatakan terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman;

24. Bahwa bila dikaitkan keterangan para saksi, keterangan

Terdakwa/Pembanding Alat Bukti Surat yang diperkuat barang bukti yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


diperoleh saat Para Saksi menangkap Terdakwa/Pembanding;

dipersidangan diperoleh Petunjuk bahwa Terdakwa/Pembanding adalah

pecandu narkotika jenis sabu yang ditangkap saat akan hendak

memakai/mengkomsumsi shabu tersebut;

25. Bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding sebagai pecandu yang

menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan konsumsi untuk diapakai

sendiri,tidak akan terlepas dari jeratan pasal127 ayat (1) hurf a Undang-

undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Penuntut

Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dalam

menetapkan hukuman sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-

hal yang mendasar Terdakwa/Pembanding sehinnga Terdakwa /

pembanding di persalahkan melanggar pasal 122 ayat (1) Undang-undang

RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

26. Bahwa, Terdakwa/Pembanding sebagai pengguna narkotika jenis

shabu,sebelum menggunakan narkotika tersebut,harus terlebih dahulu

menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika, membeli

narkotika tersebut, sehingga tidak seharusnya diterapkan kepada

Terdakwa/Pembanding ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI

Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus

dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau

menguasai narkotika itu , karena dalam Perkara ini Terdakwa/Pembanding Murni sebagai Pemakai dan bukan bagian dari sindikat pengedar narkotika, namun Terdakwa/Pembanding adalah korban dari sindikat peredaran narkotika;

27. Bahwa, Yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1071K/Pid.sus./2012 menyatakan bahwa pasal 112 Undang-undang

RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pasal keranjang

sampah atau pasal karet dan dalam putusan tersebut salah satu

pertimbangannya adalah “Bahwa Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah

atau pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai

atau memiliki narkotika untuk dikomsumsi atau dipakai sendiri tidak akan

terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini

adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan

keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki

barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa “;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


28. Bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1385

K/Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Agustus 2011 (Yurisprudensi) pada pokoknya

dapat disimpulkan kaedah hukum adalah: “unsur memiliki, menyimpan dan

menguasai sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram ,dan tidak

bermotif nilai ekonomi, karena itu terhadap Terdakwa/Pembanding harus

dikenakan sebagai pengguna karena barang bukti sabu yang dikomsumsi

Terdakwa/Pembanding dan berat shabu yang dikuasai Terdakwa /

Pembanding beratnya hanya 0,14 gram saja yang sangat relative kecil;

29. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

1375 K/Pid.Sus/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor:2948 K/Pid.Sus/2015 dimana kaedah hukumnya adalah “ketentuan

pasal112 dan pasal 111 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki,menyimpan,

dan menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika sementara

Terdakwa/Pembanding adalah korban dari sindikat peredaran Narkotika

sementara Terdakwa/Pembanding bukanlah bagian sindikat peredaran

narkotika jenis shabu, akan tetapi adalah korban dari sindikat peredaran

narkotika,karena terbukti pada persidangan dan tidak terkait dengan

peredaran narkotika, maka Terdakwa/Pembanding seharusnya dipidana

pasal 127 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

30. Bahwa, surat Edaran Mahkamah Agung RI No: 4 Tahun 2010 tanggal07

april 2010 menyatakan: “ Agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna,

maka narkotika saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram sementara

shabu yang dikuasai oleh Terdakwa/Pembandinguntuk dikomsumsi

beratnya hanya0,14 (nol koma satu empat) gram yang relative kecil dan

Terdakwa/Pembanding tidak pernah terlibat sama sekali dalam sindikat


31. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam implementasinya

mengeluarkan surat edaran (SEMA) Nomor:04 Tahun 2010 tentang

penempatan korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika

kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan bagi

hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding dalam memutus perkara

narkotika;

32. Bahwa, Terdakwa/Pembandingmengaku salah dan menyesal sebagai

pemakai narkotika jenis shabu dan berjanji tidak akan mengulangi kembali

kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini dan juga terutama

kepada Tuhan Yesus di Surga, akan tetapi Terdakwa/Pembanding dengan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kerendahan hati memohon keadilan kepada majelis hakim Tingkat Banding

memeriksa perkara ini agar dijatuhi hukuman rehabilitasi,atau apabila

Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohonlah Terdakwa/Pembanding

dijatuhi hukuman seringan-ringannya, karena hukuman 1 haripun sudah

membuat Terdakwa/Pembanding insyaf dan Terdakwa/Pembanding berjanji

tidak akan mengulangi mengkomsumsi narkotika jenis shabu atau yang

lainnya;

33. Bahwa Praktek Penegakan Hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana

Narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Kota

Pematangsiantar cq Sat Narkoba Polres Kota Pematangsiantar sangat

memprihatinkan kita bersama, karena dilakukan dengan cara-cara

“Menjebak atau Memerangkap”dimana hingga saat ini Sat Narkoba Polres

Kota Pematangsiantar tidak dapat menangkap dari mana sumber asal

narkotika tersebut diperoleh oleh Terdakwa/Pembanding yang seolah-olah

ada unsur pembiaran, dimana hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan

hukum acara pidana di Indonesia;

34. Bahwa oleh karena itu untuk menjaga agar peradilan menjadi benteng

keadilan dan menempatkan semua orang sama dihadapan hukum tanpa

kecuali, seyogyanya diproses secara adil dan dihukum sesuai dengan

perbuatan dan kesalahan masing-masing, hal ini perlu dilakukan untuk

memberikan pencerahan agar tidak terulang penegakan hukum yang

melanggar hukum;

35. Bahwa, menurut “Barda Nawawi Arief,”menyatakan bahwa pokok-pokok

pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah :

a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang

bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan

dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana

untuk mencapai tujuan;

b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu

rangkaian proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja

direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan

keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem

pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan;

c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah”.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


36. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan

bermusyawarah dalam membuat suatau Putusan, harus didasarkan 2 (dua)

hal yakni surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan segala yang

terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatau

tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, Vide Pasal 183 KUHAP);

37. Bahwa mencermati perkara a quo, pertimbangan Majelis Hakim kuranglah

tepat dan Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dan tidak sepakat terkait

ancaman pidananya, yang dianggap tidak sesuai dengan perbuatan

Terdakwa/Pembanding dimana Terdakwa/Pembanding adalah orang yang

masuk dalam kategori “KORBAN didalam Peredaran NARKOTIKA”;

38. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Judex Facti tidak punya cukup

alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan

perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;

39. Bahwa perihal penjatuhan pidana dan ketentuan pasal berapakah yang

tepat diterapkan terhadap terdakwa tersebut adalah sepenuhnya menjadi

kewenangan hakim berdasarkan pembuktian dan keyakinan nuraninya,

namun terlepas dari dinamika perbedaan pendapat diatas,perlu mencermati

akan tujuan yang hendak dicapai dengan di undangkannya Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut sebagaimana termasuk

dalam ketentuan Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak

memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta

menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah

Guna dan Pecandu Narkotika;

40. Bahwa,dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, memberikan pertimbangan hukum berbunyi:“ Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut”; Mahkamah Agung menyatakan

Didalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak

ada merinci dengan lengkap darimana narkotika yang dikuasasi itu

diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya. Undang-Undang

hanya menentukan ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan

seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana. “Tidak

adil untuk menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding telah memiliki,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


menyimpan, dan menguasai serta menyediakan narkotika jenis shabu-

shabu sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bila

dibandingkan dengan jumlah Narkotika jenis shabu seberat 0,14 (nol koma

satu empat) gram yang relative kecil yang disita dari diri

Terdakwa/Pembanding, karena didalam persidangan telah terungkap

secara jelas dan terang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dikuasai oleh

Terdakwa/Pembanding untuk di konsumsi atau dipakai Terdakwa /

Pembanding seorang diri;

41. Bahwa ketentuan mengenai unsur pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI

Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidaklah dapat disamakan

dengan ketentuan “Bezit” (penguasaan) sebagaimana terdapat dalam Pasal

529 dan 1977 KUH Perdata. (Hukum Online.Com; “Istilah Bezit Dalam

Perkara Narkotika;

(www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f6d17c0b4fa4/istilah-

ibezitidalamperkaranarkotika);

Berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa Pembanding uraikan diatas,

jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah KELIRU. Maka dengan

demikian Terdakwa/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Medan atau Mejalis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah

memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

Memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding;

2. Membatalkan dan Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Majelis hakim

Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 254/Pid.Sus/2018/PN.PMS

Tanggal 04 Desember 2018 atas nama HENGKI NAPITUPULU.

MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan TERDAKWA/PEMBANDING HENGKI NAPITUPULU Tidak

Terbukti Secara Syah Dan Meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana

“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPANNARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BUKAN TANAMAN” sebagaimana dalam dakwaan

Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. MEMBEBASKAN Terdakwa HENGKI NAPITUPULU dari Dakwaan Kedua

Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa/Pembanding HENGKI NAPITUPULU telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”

sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa/Pembanding

selama 1 (satu) tahun penjara atau hukuman seringan-ringannya, atau

menetapkan agar Terdakwa/Pembanding direhabilitasi dalam Lembaga

Rehabilitasi;

5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa/Pembanding membayar biaya perkara

sejumlah Rp.2,000, - (dua ribu rupiah);

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis Hakim

Tingkat Pertama, terlebih dahulu dipertimbangkan memori banding Penasihat

Hukum Terdakwa dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan keberatan Penasihat Hukum

yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga

pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis

Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan

tersebut, sebab Terdakwa ditangkap oleh Polisi tidaklah sedang menggunakan

Narkotika jenis shabu-shabu serta di tempat Terdakwa tidak ada ditemukan

peralatan untuk menggunakan shabu Mis Pipet, Bong dll, sehingga meskipun

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Urine Terdakwa positip

mengandung metafetamina, sedangkan shabu yang disita dari Terdakwa dibeli

dari seseorang bermarga Saragih yang dalam kenyataannya masih utuh;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi – saksi dari Polisi yang

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa Polisi sebelumnya telah

mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Kos-kosan di Jalan Kertas

Kel Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Pematangsiantar ada orang yang memiliki

Narkoba, sehingga berdasarkan laporan tersebut anggota kepolisian

mendatangi lokasi, ternyata benar ada peredaran narkotika di kamar kos-

kosan yang dicurigai tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Terdakwa serta barang bukti shabu-shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas)

gram;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti dibawah

penguasaan Terdakwa yang belum sempat digunakan, maka menurut Majelis

Hakim Tingkat Banding bahwa di kamar Kos-kosan tempat tinggal Terdakwa

sudah berulang kali terjadi peredaran narkotika hal ini dapat didukung dengan

adanya informasi yang didapat oleh Polisi dari masyarakat tempat tinggal

Terdakwa, dengan demikian Terdakwa tidak dapat lagi dikategorikan sebagai

Penyalahguna dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Penasihat

Hukum yang menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai

dengan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan tidak dapat

dibenarkan, sebab Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan

putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan kepada fakta-fakta

hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti

berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 4 Desember 2018 Nomor

254/Pid.Sus/2018/PN Pms, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif

Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam

memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang

dijatuhkan kepada Terdakwa dan beratnya barang bukti, sebab di nilai terlalu

berat dan tidak sesuai dengan berat barang bukti yang dikembalikan kepada

penyidik dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

Tahun dan denda Rp.800.000.0000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara

selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

lamanya pidana tersebut terlalu berat dan dipandang tidak sesuai dengan

tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga lamanya pidana tersebut perlu diubah

dengan pertimbangan sebagai berikut;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang disita

pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap Terdakwa dengan berat

netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, maka dengan berat barang bukti

sedemikian itu adalah patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana

disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama

menyebutkan bahwa berat barang bukti yang akan dimusnahkan 0,14(nol koma

empat belas) gram, menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Narkotika No.LAP.:6115/NNF/2018 menyebutkan Pengembalian Barang Bukti

berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, maka dengan demikian terdapat

perbedaan mengenai beratnya barang bukti antara putusan dengan fakta

hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan yang benar dan

dapat dipercaya adalah yang tercantum dalam berita acara pengembalian

barang bukti yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk

pembalasan atas kesalahan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk pembinaan bagi

Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat

menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya

lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan

dijatuhkan kepada kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan

ini dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula

memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka


254/Pid.Sus/2018/PN Pms, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang

dijatuhkan dan berat barang bukti serta selebihnya dikuatkan yang amar

selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan

penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27

Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa

penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari

lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak

menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP,

cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PasaI 222 Ayat (1) KUHAP oleh

karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka

kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan

ditentukan statusnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum

tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 4

Desember 2018, Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pms, yang dimohonkan

banding, sekedar mengenai pidana dan berat barang bukti yang dijatuhkan

sehingga amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Hengki Napitupulu telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika

Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 6 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak

dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal Metafetamina

dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dirampas

untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah

Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh kami

Agustinus Silalahi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H, M.Hum

dan Pontas Efendi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

14 Februari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim

Anggota serta dibantu Herman Sebayang, S.H. sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

td onKkkkseptornya,K

Sumartono, S.H, M. Hum. Agustinus Silalahi, S.H, M.H.

Pontas Efendi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herman Sebayang, S.H

Untuk salinan, sesuai dengan aslinya,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


P U T U S A N

Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hengki Napitupulu

2. Tempat lahir : Pematangsiantar

3. Umur/Tanggal lahir : 33/24 November 1985

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Kertas Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar

Timur dan Jl. WR Supratman No.10 Kel.

Proklamasi Kecamatan. Siantar Barat

Pematang

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Juru parkir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Penahan/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2018

sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak

tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal

20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal

7 Oktober 2018;

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 30 Oktober 2018;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 31

Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 Desember

2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;

9. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak

tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca :

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua,

tanggal 28 Desember 2018 Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang

Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi

Medan tanggal 28 Desember 2018 Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PT MDN,

untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Januari

2019 Nomor 1225/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang

perkara ini;

4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

tanggal 4 Desember 2018 Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pms, dan surat-

surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 September 2018

No.Reg: PDM-138/PSian//Euh.2/09/2018, sebagai berikut:

PERTAMA:





dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanpa hak atau

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I jenis sabu sabu yang mengandung metamfetamina dengan berat

bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya terdakwa HENGKI NAPITUPULU menemui marga

Saragih untuk membeli paket Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa

menyerahkan kepada marga Saragih uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu

rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa

membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kos terdakwa

di Jl. Kertas Kel. Siopat Suhu, kemudian sekira pukul 17.30 Wib, datang saksi

Hendrik F. Purba dan saksi Dedi Siregar (keduanya anggota Polres

Pematangsiantar) ke dalam kamar terdakwa dan menangkap terdakwa,



PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa terdakwa HENGKI NAPITUPULU tidak ada ijin dari pejabat yang

berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;















ATAU

KEDUA :





dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang tanpa hak atau

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamina

dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, dilakukan dengan cara:











PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

bukan tanaman;















ATAU

KETIGA :





dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai

penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara :











Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tesebut untuk digunakan oleh

terdakwa dengan cara terdakwa membuat bong kemudian terdakwa

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca

yang sudah berisi Narkotika jenis sabu terdakwa bakar dengan menggunakan

mancis, selanjutnya terdakwa menghisap asap melalui pipet yang berada di

ujung bong;


Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. :

6116/NNF/2018 tanggal 04 bulan Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani

oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., dkk menyimpulkan “dari hasil analisis tersebut

pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine

milik milik terdakwa HENGKI NAPITUPULU benar positif mengandung


UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 November

2018 NO.REG.PERKARA: PDM-138/PSian/Euh.2/09/2018, pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENGKI NAPITUPULU terbukti bersalah melakukan

tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I

bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKI NAPITUPULU dengan

pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah), apabila

denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;





4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 4

Desember 2018 Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pms, yang amarnya sebagai

berikut:

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Menyatakan terdakwa HENGKI NAPITUPULU telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I

bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama

7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;





6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu

rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 7 Desember

2018 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor Akta 59/BDG/PID/2018/PN

Pms, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10

Desember 2018;

Membaca Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal

10 Desember 2018 sebagaimana Akta Banding Nomor Akta

61/BDG/PID/2018/PN Pms dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada

tanggal 12 Desember 2018;

Membaca, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa

tangggal 27 Desember 2018 diterima di Pengadilan Negeri Pematangsiantar

tanggal 27 Desember 2018 dan diterima di Pengadilan Tinggi Medan tanggal

3 Januari 2019 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

maupun kontra memori banding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Nomor

W2.U.12/2850/Pid.01.10/XII/2018, tanggal 7 Desember 2018 yang

menerangkan telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pematangsiantar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Desember

2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 sebelum berkas di kirim ke

Pengadilan Tinggi Medan;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut

Umum, telah diajukan pada tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 10

Desember 2018, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Selasa,

tanggal 4 Desember 2018 dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum dengan

demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih

dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh

Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori

bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding merasa keberatan terhadap pertimbangan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan

mengadili perkara Nomor : 254/Pid.Sus./2018/PN-PMS, Tanggal 04

Desember 2018yang menyebutkan bahwa “Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang dimaksud

dengan orang dalam unsur Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009

tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi” karena sebelum masuk pada

pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar

memberi alasan pertimbangan sebagai berikut, “ dalam persidangan ini

Penuntut Umum telah memajukan Terdakwa/Pembanding mengingat

peranannya dalam suatu tindak pidana berdasarkan keterangan para

saksi.”;

2. Bahwa hanya sampai disitu alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara a quo dan tidak

melanjutkan dan menerangkan keterangan-keterangan saksi yang mana

yang dapat mengkaitkan Terdakwa/Pembanding sebagai orang yang dapat

dijaring dengan pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, namun demikian Pembanding akan mengungkapkan kembali

keterangan-keterangan saksi mengenai peranan Terdakwa/Pembanding,

Penangkapan yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira

Pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Kertas Kel. Siopat Hulu, Kota

Pematangsiantar, dimana saksi bernama HENDRI F. PURBA dan DEDI


Pematangsiantar) telah menangkap Terdakwa/Pembanding karena

ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,14


PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


3. Bahwa, jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan

objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada

Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Kepolisian dan pada Kejaksaan

serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut

agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat

Pertama menerangkan yakni saksi HENDRI F. PURBA, saksi DEDI


Pematangsiantar), saksi SITI MAHDANIA, Serta keterangan

Terdakwa/Pembanding saling bersesuaian mengatakan dan menyatakan

bahwa Terdakwa/Pembanding adalah seorang penyalahguna Narkotika

yang akan atau hendak menggunakan Narkotika jenis Shabu, antara lain

sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI F. PURBA, dibawah janji menerangkan :

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu

tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 17:30 Wib, di Jl. Kertas Kel. Siopat

Suhu Kec. Siantar Timur Pematangsiantar, tepatnya di kamar kos-

kosan;

Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan

teman saksi yang bernama DEDI SIREGAR;

Bahwa barang bukti yang saksi temukan dari Terdakwa adalah 1

(satu) paket Narkotika jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki sabu setelah saksi

dan teman saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang

mengatakan bahwa ditempat kos-kosan tersebut ada orang yang

menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Bahwa Terdakwa mengakui menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu

tanggal 19 Mei 2018, sekira pukul 17:00 Wib, saksi dan rekan saksi

ada mendaptkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa

di kamar kos-kosan di Jl. Kertas Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur

Pematangsiantar ada orang yang memiliki Narkoba, selanjutnya saksi

dan rekan saksi berangkat menuju tempat yang diinformasikan dan

menemukan kos-kosan yang dimaksud, kemudian saksi bersama

dengan rekan saksi langsung masuk ke kamar kos-kosan yang

dicurigai tersebut dan menemukan Terdakwa di dalam kamar;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari seorang

bermarga Saragih dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000

(seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/pejabat yang

berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi datang, posisi Terdakwa

sedang di dalam kamar;

Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat

bahwa di tempat kos-kosan Terdakwa tersebut sering terjadi

transaksi Narkoba, makanya saksi dan rekan saksi meluncur ke

tempat tersebut;

Bahwa di tempat tersebut ada teman perempuan Terdakwa, dan

perempuan tersebut tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;


membenarkannya ;

2. Saksi DEDI SIREGAR, di bawah Sumpah menerangkan :

Bahwa saksi tidak dikenal dengan Terdakwa;

Bahwa benar saksi HENDRI F. PURBA dan saksi ada mendapatkan

informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jl. Kertas Kel. Siopat

Suhu Kec. Siantar Timur Pematangsiantar, ada peredaran Narkotika;

Bahwa saksi HENDRI F. PURBA dan saksi menuju ke Jl. Kertas Kel.

Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Pematangsiantar;

Bahwa benar saksi HENDRI F. PURBA dan saksi menuju ke kamar

kos Terdakwa, lalu melihat Terdakwa di dalam kamar kos;

Bahwa benar saksi HENDRI F. PURBA dan saksi menangkap

Terdakwa, selanjutnya dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu)

paket Narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah milik

Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



membenarkannya ;

3. Saksi SITI MAHDINA yang mana keterangannya dibacakan di

persidangan menerangkan sebagai berikut :

-. Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu

tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 17:30 Wib, di Jl. Kertas Kel.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Pematangsiantar, tepatnya di

kamar kos-kosan yang saksi dan Terdakwa tempati milik marga

Hutabarat;

-. Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti 1

(satu) paket Narkotika jenis sabu;

-. Bahwa adapun yang menempati kamar kos-kosan di Jl. Kertas

Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Pematangsiantar adalah

saksi, Terdakwa, dan satu orang anak saksi;

-. Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan Terdakwa di kamar kos-

kosan di Jl. Kertas Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur

Pematangsiantar adalah tinggal bersama saksi dan anak saksi di

tempat tersebut, dan saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa

memiliki Narkotika jenis sabu;


membenarkannya;

Keterangan TERDAKWA HENGKI NAPITUPULU, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19

Mei 2018 sekira pukul 17:30 Wib, di Jl. Kertas Kel. Siopat Suhu Kec.

Siantar Timur Pematangsiantar, tepatnya di kamar kos-kosan, berselang

sepuluh menit terdakwa di kos kemudian Terdakwa ditangkap polisi;

Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa ada di kamar;

Bahwa Terdakwa di kamar kos-kosan tersebut memakai sabu lalu

kemudian polisi datang menangkap Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan

adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di tangan sebelah

kiri Terdakwa;

Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk Terdakwa pakai;

Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari seorang bermarga Saragih

sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa pemilik kos-kosan tersebut adalah marga Hutabarat;

Bahwa yang menyaksikan Terdakwa ditangkap adalah SITI MAHDINA dan

seorang anak;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang


PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut supaya enak bekerja dan kalau

Terdakwa tidak pakai badan Terdakwa lemas;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parker dari pagi sampai sore;

Bahwa penghasilan Terdakwa sedikit;

Bahwa Terdakwa belum kecanduan;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perkelahian;

Bahwa Terdakwa bisa bertaubat;

4. Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa/Pembanding terjadi pada hari

hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 17:30 Wib di Jl. Kertas Kel.

Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Pematangsiantar terkait tindak pidana

penyalahgunaan narkotika, pada saat Terdakwa/Pembanding sedang di

dalam kamar kos-kosan memakai sabu, tiba-tiba Terdakwa/Pembanding

ditangkap oleh HENDRI F. PURBA dan DEDI SIREGAR anggota SAT

NARKOBA POLRES Kota Pematangsiantar yang lansung menangkap

Terdakwa dari tangan kiri Terdakwa/Pembanding ditemukan 1 (satu) paket

Narkotika;

5. Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa/Pembanding, pada hari Sabtu tanggal

19 Mei 2018 Terdakwa/Pembanding menemui marga Saragih untuk

membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian

Terdakwa/Pembanding menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus

ribu rupiah) kepada marga Saragih, lalu marga Saragih memberikan 1 (satu)

paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa/Pembanding, selanjutnya 1

(satu) paket Narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa/Pembanding dari

marga Saragih tersebut dibawah Terdakwa/Pembanding menuju ke tempat

kosan Terdakwa/Pembanding untuk dipakai Terdakwa/Pembanding sendiri;

6. Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak sempat memakai/mengkonsumsi 1

(satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di kamar kosan

Terdakwa/Pembanding dikarenakan 2 (dua) orang anggota kepolisian

Polres Kota Pematangsiantar datang dan masuk ke kamar kosan

Terdakwa/Pembanding menangkap dan mengamankan barang bukti 1

(satu) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa/Pembading;

7. Bahwa Terdakwa/Pembanding ditangkap, ditahan, dan didakwa

berdasarkan informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Kota

Pematangsiantar dari masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan

narkotika di daerah tempat Terdakwa/Pembanding ditangkap bukan karena

Terdakwa/Pembanding adalah target operasi dari pihak Kepolisan Sat

Narkoba Polres Kota Pematangsiantar;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


8. Bahwa Terdakwa/Pembanding secara Jujur dan Terang telah mengakui

baik dikantor Polisi maupun dimuka persidangan bahwa 1 (satu) paket

Narkotika jenis sabu tersebut yang diperoleh dari tangan

Terdakwa/Pembanding hendak digunakan atau dipake oleh

Terdakwa/Pembanding seorang diri;


negeri Pematangsiantar No.254/Pid.Sus/2018/PN-PMS tanggal 04

Desember 2018 diatas, jelas menerangkan bahwa Terdakwa/Pembanding


bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu tersebut dibeli oleh




pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang

Narkotika, padahal berdasarkan fakta hukum dan tujuan sertan niat

Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu

adalah untuk dipakai atau digunakan, sehingga Terdakwa/Pembanding

seharusnya terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

10. Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,14 (nol koma satu

empat)gram relative kecil;

11. Bahwa dalam pandangan United Nations Office On Drugs and Crime

(UNODC), bahwa masalah candu masuk dalam kategori kesehatan,

sehingga penempatan terhadap penyalah guna narkotika sebagai pelaku

kejahatan menjadi tidak efektif dalam mengatasi permasalahan;

12. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang

dikeluarkan Menteri Kehakiman tujuan Hukum acara pidana, yaitu “tujuan

dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-

lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan

hukum acarapidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari

siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran

hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan

guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah

dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”, maka

KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


materiil dangan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan

penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan i.c khususnya

263 KUHAP;

13. Bahwa pada dasarnya penindakan bagi para pelanggar hukum adalah

sangat diperlukan mengingat bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah

untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial yang

dicederai oleh pelaku tindak pidana, namun demikian hukum jga tidak

bertujuan sebagai instrument balas dendam terhadap akibat yang telah

dilanggar oleh pelanggar tersebut;

14. Bahwa tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-undang

Narkotika, mau tidak mau selalu memposisikan pecandu sama dengan

terdakwapenjual dan atau Bandar. Padahal dalam hitungan perkara,

pecandu dan pengedar sangat jauh perbedaannya. Pecandu lebih

mengkonsumsi Narkotika untuk dirinya sendiri sedangkan pengedar

tentunya ada motif ekonomis mengapa dia jadi pengedar. Hakim

seharusnya memahami perbedaan tersebut, Apakah ada motif ekonomis

dari Terdakwa pecandu Narkotika tersebut, jika tidak ada motif ekonomis

dari Terdakwa pecandu Narkotika tersebut. Jika tidak ada motif ekonomis

maka sudah seharusnya vonis yang dijatuhkan adalah vonis rehabilitasi

atau setidak-tidaknya vonis penyalahgunaan terhadap Narkotika bukan

vonis menguasai ataupun memiliki;

15. Bahwa dari dakwaan pertama atau kedua tersebut diatas jelas penuntut

umum mengetauhi dan menerangkan bahwa niat dan tujuan

Terdakwa/Pembanding membeli 1 ( satu ) Paket Shabu dari marga Saragih

seharga Rp. 100. 000,- adalah untuk dipakai saat itu juga, jelas bahwa

shabu tersebut adalah untuk dikomsumsi sendiri bukan untuk di edarkan

atau dijual kembali, karena Terdakwa/Pembanding bukanlah sindikat dari

peredaran narkotika, melainkan Terdakwa/Pembanding adalah salah

seorang korban peredaran narkoba yang tidak bisa di tumpas habis oleh

Pemerintah Repoblik Indonesia yang dalam hal ini di wakili oleh pihak

Kepolisian Repoblik Iindonesia ( POLRI) dan Badan Narkotika Nasional

(BNN);

16. Bahwa Terdakwa/Pembanding dapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu

tersebut dengan cara membelinya dari marga Saragih dengan harga Rp.

100.000 (seratus ribu rupiah);


Negeri Pematangsiantar No.254/Pid.Sus/2018/PN-PMS tanggal 04

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Desember 2018 di atas, jelas menerangkan bahwa Terdakwa/Pembanding


bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh




Pasal pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, padahal berdasarkan fakta hukum dan tujuan serta niat

Terdakwa/Pembanding seharusnya terbukti melakukan tindak pidana

narkotika jenis shabuadalah untuk di pakai, sehingga

Terdakwa/Pembanding seharusnya terbukti melakukan tindak pidana sesuai

pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika;

18. Bahwa atas keterangan Terdakwa/Pembanding yang tertera pada Putusan

Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.254/Pid.Sus/2018/PN-PMS tanggal

04 Desember 2018 pada halaman 7, Terdakwa/Pembanding membeli dan

menguasai Shabu tersebut adalah untuk di pakai/konsumsi seorang diri.

Terdakwa/Pembanding bukan bagian dalam sindikat peredaran Shabu, hal

ini menunjukkan baik Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat Pertama

telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dengan menjerat

Terdakwa/Pembanding dengan Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika padahal berdasarkan fakta hukum

serta berdasarkan aturan hukum SEMA dan Yurisprudensi, Pemohon

Banding seharusnya dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai pasal 127

Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

19. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis

Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 6116/NNF/2018 tanggal 28

bulan Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Puslab For Bareskrim Polri Cabang

Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan. M.Si, yaitu

barang bukti Kristal putih milik Terdakwa/Pembanding atas nama HENGKI

NAPITUPULU benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun

2009 Tentang Narkotika dan urine milik Terdakwa/Pembanding atas nama

HENGKI NAPITUPULU adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika.,berdasarkan test urine tersebut atau alat bukti

surat tersebut terbukti bahwa Terdakwa/Pembanding adalah pemakai

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


shabu, dan bukan penjual shabu atau merupakan bagian dari sindikat


20. Bahwa Pasal Pasal 4 huruf d Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Undang-undang narkotika

bertujuan menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu

atau korban penyalahgunaan narkotika yang juga merupakan korban

peredaran narkotika;

21. Bahwa Aparat Penegak Hukum tidak memberikan hak kepada

Terdakwa/Pembanding sebagai korban peredaran narkotika yang

berdasarkan uji laboratorium positif menggunakan narkotika jenis shabu

untuk melaksankan rehabilitasi walaupun di dalam Undang-undang RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika secara jelas disebutkan ada

jaminan rehabilitasi bagi korban/Pecandu narkotika;

22. Bahwa, asas legalitas yang berlaku di Negara ini mengakibatkan

Terdakwa/Pembanding merupakan pecandu atau korban peredaran

narkotika harus menghadapi resiko pidana sebagaimana di atur oleh

Undang-undang RI Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena

Terdakwa/Pembanding adalah pengguna narkotika disebut pelaku tindak

pidana narkotika jenis shabu namun yang menjadi korbannya adalah

Terdakwa/Pembanding sendiri karena Terdakwa/Pembanding yang

mengalami kerusakan fisik maupun mental akibat mengkonsumsi

shabutersebut;

23. Bahwa pada saat Terdakwa/Pembanding ditangkap para saksi barang bukti

yang ada di Lokasi Penangkapan dan diamankan para saksi adalah : 1

(satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip, dengan berat 0,14 (

nol koma satu empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan

Pengadaian No. 399/10040.00/2018 tanggal 21 Mei 2018 dapat dilihat dari

berat barang bukti yang di sita hanya dalam jumlah relative kecil yang

sebenarnya habis sekali pakai, dan bukanlah dalam jumlah besar yang

menunjukkan bahwa Terdakwa/Pembanding adalah Penjual/Pengedar

Narkotika jenis shabu atau menunjukkan Terdakwa/Pembanding adalah

bagian sindikat pengedar narkotika,sehingga berdasarkan fakta tersebut

Terdakwa/Pembanding harus dinyatakan terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman;

24. Bahwa bila dikaitkan keterangan para saksi, keterangan

Terdakwa/Pembanding Alat Bukti Surat yang diperkuat barang bukti yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


diperoleh saat Para Saksi menangkap Terdakwa/Pembanding;

dipersidangan diperoleh Petunjuk bahwa Terdakwa/Pembanding adalah

pecandu narkotika jenis sabu yang ditangkap saat akan hendak

memakai/mengkomsumsi shabu tersebut;

25. Bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding sebagai pecandu yang

menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan konsumsi untuk diapakai

sendiri,tidak akan terlepas dari jeratan pasal127 ayat (1) hurf a Undang-

undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Penuntut

Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dalam

menetapkan hukuman sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-

hal yang mendasar Terdakwa/Pembanding sehinnga Terdakwa /

pembanding di persalahkan melanggar pasal 122 ayat (1) Undang-undang

RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

26. Bahwa, Terdakwa/Pembanding sebagai pengguna narkotika jenis

shabu,sebelum menggunakan narkotika tersebut,harus terlebih dahulu

menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika, membeli

narkotika tersebut, sehingga tidak seharusnya diterapkan kepada

Terdakwa/Pembanding ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI

Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus

dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau

menguasai narkotika itu , karena dalam Perkara iniTerdakwa/Pembanding Murni sebagai Pemakai dan bukan bagian darisindikat pengedar narkotika, namun Terdakwa/Pembanding adalahkorban dari sindikat peredaran narkotika;

27. Bahwa, Yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1071K/Pid.sus./2012 menyatakan bahwa pasal 112 Undang-undang

RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pasal keranjang

sampah atau pasal karet dan dalam putusan tersebut salah satu

pertimbangannya adalah “Bahwa Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah

atau pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai

atau memiliki narkotika untuk dikomsumsi atau dipakai sendiri tidak akan

terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini

adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan

keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki

barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa “;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


28. Bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1385

K/Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Agustus 2011 (Yurisprudensi) pada pokoknya

dapat disimpulkan kaedah hukum adalah: “unsur memiliki, menyimpan dan

menguasai sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram ,dan tidak

bermotif nilai ekonomi, karena itu terhadap Terdakwa/Pembanding harus

dikenakan sebagai pengguna karena barang bukti sabu yang dikomsumsi

Terdakwa/Pembanding dan berat shabu yang dikuasai Terdakwa /

Pembanding beratnya hanya 0,14 gram saja yang sangat relative kecil;

29. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

1375 K/Pid.Sus/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor:2948 K/Pid.Sus/2015 dimana kaedah hukumnya adalah “ketentuan

pasal112 dan pasal 111 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki,menyimpan,

dan menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika sementara

Terdakwa/Pembanding adalah korban dari sindikat peredaran Narkotika

sementara Terdakwa/Pembanding bukanlah bagian sindikat peredaran

narkotika jenis shabu, akan tetapi adalah korban dari sindikat peredaran

narkotika,karena terbukti pada persidangan dan tidak terkait dengan

peredaran narkotika, maka Terdakwa/Pembanding seharusnya dipidana

pasal 127 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

30. Bahwa, surat Edaran Mahkamah Agung RI No: 4 Tahun 2010 tanggal07

april 2010 menyatakan: “ Agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna,

maka narkotika saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram sementara

shabu yang dikuasai oleh Terdakwa/Pembandinguntuk dikomsumsi

beratnya hanya0,14 (nol koma satu empat) gram yang relative kecil dan

Terdakwa/Pembanding tidak pernah terlibat sama sekali dalam sindikat


31. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam implementasinya

mengeluarkan surat edaran (SEMA) Nomor:04 Tahun 2010 tentang

penempatan korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika

kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan bagi

hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding dalam memutus perkara

narkotika;

32. Bahwa, Terdakwa/Pembandingmengaku salah dan menyesal sebagai

pemakai narkotika jenis shabu dan berjanji tidak akan mengulangi kembali

kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini dan juga terutama

kepada Tuhan Yesus di Surga, akan tetapi Terdakwa/Pembanding dengan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kerendahan hati memohon keadilan kepada majelis hakim Tingkat Banding

memeriksa perkara ini agar dijatuhi hukuman rehabilitasi,atau apabila

Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohonlah Terdakwa/Pembanding

dijatuhi hukuman seringan-ringannya, karena hukuman 1 haripun sudah

membuat Terdakwa/Pembanding insyaf dan Terdakwa/Pembanding berjanji

tidak akan mengulangi mengkomsumsi narkotika jenis shabu atau yang

lainnya;

33. Bahwa Praktek Penegakan Hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana

Narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Kota

Pematangsiantar cq Sat Narkoba Polres Kota Pematangsiantar sangat

memprihatinkan kita bersama, karena dilakukan dengan cara-cara

“Menjebak atau Memerangkap”dimana hingga saat ini Sat Narkoba Polres

Kota Pematangsiantar tidak dapat menangkap dari mana sumber asal

narkotika tersebut diperoleh oleh Terdakwa/Pembanding yang seolah-olah

ada unsur pembiaran, dimana hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan

hukum acara pidana di Indonesia;

34. Bahwa oleh karena itu untuk menjaga agar peradilan menjadi benteng

keadilan dan menempatkan semua orang sama dihadapan hukum tanpa

kecuali, seyogyanya diproses secara adil dan dihukum sesuai dengan

perbuatan dan kesalahan masing-masing, hal ini perlu dilakukan untuk

memberikan pencerahan agar tidak terulang penegakan hukum yang

melanggar hukum;

35. Bahwa, menurut “Barda Nawawi Arief,”menyatakan bahwa pokok-pokok

pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah :

a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang

bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan

dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana

untuk mencapai tujuan;

b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu

rangkaian proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja

direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan

keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem

pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan;

c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsipengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasanfilosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelasdan terarah”.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


36. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan

bermusyawarah dalam membuat suatau Putusan, harus didasarkan 2 (dua)

hal yakni surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan segala yang

terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatau

tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, Vide Pasal 183 KUHAP);

37. Bahwa mencermati perkara a quo, pertimbangan Majelis Hakim kuranglah

tepat dan Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dan tidak sepakat terkait

ancaman pidananya, yang dianggap tidak sesuai dengan perbuatan

Terdakwa/Pembanding dimana Terdakwa/Pembanding adalah orang yang

masuk dalam kategori “KORBAN didalam Peredaran NARKOTIKA”;

38. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Judex Facti tidak punya cukup

alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan

perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan;

39. Bahwa perihal penjatuhan pidana dan ketentuan pasal berapakah yang

tepat diterapkan terhadap terdakwa tersebut adalah sepenuhnya menjadi

kewenangan hakim berdasarkan pembuktian dan keyakinan nuraninya,

namun terlepas dari dinamika perbedaan pendapat diatas,perlu mencermati

akan tujuan yang hendak dicapai dengan di undangkannya Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut sebagaimana termasuk

dalam ketentuan Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak

memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta

menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah

Guna dan Pecandu Narkotika;

40. Bahwa,dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011, memberikan pertimbangan hukum berbunyi:“Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pulamempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatunarkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya ataukontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkankalimat dalam undang-undang tersebut”; Mahkamah Agung menyatakan

Didalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak

ada merinci dengan lengkap darimana narkotika yang dikuasasi itu

diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya. Undang-Undang

hanya menentukan ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan

seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana. “Tidak

adil untuk menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding telah memiliki,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


menyimpan, dan menguasai serta menyediakan narkotika jenis shabu-

shabu sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bila

dibandingkan dengan jumlah Narkotika jenis shabu seberat 0,14 (nol koma

satu empat) gram yang relative kecil yang disita dari diri

Terdakwa/Pembanding, karena didalam persidangan telah terungkap

secara jelas dan terang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dikuasai oleh

Terdakwa/Pembanding untuk di konsumsi atau dipakai Terdakwa /

Pembanding seorang diri;

41. Bahwa ketentuan mengenai unsur pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI

Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidaklah dapat disamakan

dengan ketentuan “Bezit” (penguasaan) sebagaimana terdapat dalam Pasal

529 dan 1977 KUH Perdata. (Hukum Online.Com; “Istilah Bezit Dalam

Perkara Narkotika;

(www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f6d17c0b4fa4/istilah-

ibezitidalamperkaranarkotika);

Berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa Pembanding uraikan diatas,

jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah KELIRU. Maka dengan

demikian Terdakwa/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Medan atau Mejalis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah

memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

Memutuskan1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding;

2. Membatalkan dan Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Majelis hakim

Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 254/Pid.Sus/2018/PN.PMS

Tanggal 04 Desember 2018 atas nama HENGKI NAPITUPULU.

MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan TERDAKWA/PEMBANDING HENGKI NAPITUPULU Tidak

Terbukti Secara Syah Dan Meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana

“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPANNARKOTIKAGOLONGAN I DALAM BUKAN TANAMAN” sebagaimana dalam dakwaan

Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. MEMBEBASKAN Terdakwa HENGKI NAPITUPULU dari Dakwaan Kedua

Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa/Pembanding HENGKI NAPITUPULU telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”

sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa/Pembanding

selama 1 (satu) tahun penjara atau hukuman seringan-ringannya, atau

menetapkan agar Terdakwa/Pembanding direhabilitasi dalam Lembaga

Rehabilitasi;

5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa/Pembanding membayar biaya perkara

sejumlah Rp.2,000, - (dua ribu rupiah);

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis Hakim

Tingkat Pertama, terlebih dahulu dipertimbangkan memori banding Penasihat

Hukum Terdakwa dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan keberatan Penasihat Hukum

yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga

pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis

Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan

tersebut, sebab Terdakwa ditangkap oleh Polisi tidaklah sedang menggunakan

Narkotika jenis shabu-shabu serta di tempat Terdakwa tidak ada ditemukan

peralatan untuk menggunakan shabu Mis Pipet, Bong dll, sehingga meskipun

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Urine Terdakwa positip

mengandung metafetamina, sedangkan shabu yang disita dari Terdakwa dibeli

dari seseorang bermarga Saragih yang dalam kenyataannya masih utuh;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi – saksi dari Polisi yang

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa Polisi sebelumnya telah

mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Kos-kosan di Jalan Kertas

Kel Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Pematangsiantar ada orang yang memiliki

Narkoba, sehingga berdasarkan laporan tersebut anggota kepolisian

mendatangi lokasi, ternyata benar ada peredaran narkotika di kamar kos-

kosan yang dicurigai tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Terdakwa serta barang bukti shabu-shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas)

gram;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti dibawah

penguasaan Terdakwa yang belum sempat digunakan, maka menurut Majelis

Hakim Tingkat Banding bahwa di kamar Kos-kosan tempat tinggal Terdakwa

sudah berulang kali terjadi peredaran narkotika hal ini dapat didukung dengan

adanya informasi yang didapat oleh Polisi dari masyarakat tempat tinggal

Terdakwa, dengan demikian Terdakwa tidak dapat lagi dikategorikan sebagai

Penyalahguna dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Penasihat

Hukum yang menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai

dengan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan tidak dapat

dibenarkan, sebab Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan

putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan kepada fakta-fakta

hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti

berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun salinan resmi


254/Pid.Sus/2018/PN Pms, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif

Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam

memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang

dijatuhkan kepada Terdakwa dan beratnya barang bukti, sebab di nilai terlalu

berat dan tidak sesuai dengan berat barang bukti yang dikembalikan kepada

penyidik dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

Tahun dan denda Rp.800.000.0000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara

selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

lamanya pidana tersebut terlalu berat dan dipandang tidak sesuai dengan

tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga lamanya pidana tersebut perlu diubah

dengan pertimbangan sebagai berikut;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang disita

pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap Terdakwa dengan berat

netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, maka dengan berat barang bukti

sedemikian itu adalah patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana

disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama

menyebutkan bahwa berat barang bukti yang akan dimusnahkan 0,14(nol koma

empat belas) gram, menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Narkotika No.LAP.:6115/NNF/2018 menyebutkan Pengembalian Barang Bukti

berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, maka dengan demikian terdapat

perbedaan mengenai beratnya barang bukti antara putusan dengan fakta

hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan yang benar dan

dapat dipercaya adalah yang tercantum dalam berita acara pengembalian

barang bukti yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk

pembalasan atas kesalahan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk pembinaan bagi

Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat

menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya

lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan

dijatuhkan kepada kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan

ini dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula

memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka


254/Pid.Sus/2018/PN Pms, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang

dijatuhkan dan berat barang bukti serta selebihnya dikuatkan yang amar

selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan

penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27

Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa

penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari

lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak

menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP,

cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PasaI 222 Ayat (1) KUHAP oleh

karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka

kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan

ditentukan statusnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum

tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 4

Desember 2018, Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Pms, yang dimohonkan

banding, sekedar mengenai pidana dan berat barang bukti yang dijatuhkan

sehingga amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Hengki Napitupulu telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika

Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak

dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal Metafetamina

dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dirampas

untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah

Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh kami

Agustinus Silalahi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H, M.Hum

dan Pontas Efendi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

14 Februari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim

Anggota serta dibantu Herman Sebayang, S.H. sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

td onKkkkseptornya,K

Sumartono, S.H, M. Hum. Agustinus Silalahi, S.H, M.H.

Pontas Efendi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herman Sebayang, S.H

Untuk salinan, sesuai dengan aslinya,

p u t u s a n demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang ... filesaragih untuk membeli paket narkotika...

Documents