optimalisasi peran lembaga akademik dalam …...hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara...
TRANSCRIPT
OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AKADEMIK DALAM ADVOKASI
KEADILAN GENDER
Oleh: Ratna Batara Munti, M.Si
(Direktur LBH APIK Jakarta/
Kordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan)
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional"Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan PeranMaksimal Lembaga Akademik, MasyarakatSipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
Februari 2015 1
Disampaikan dalam Seminar Nasional
"Jaringan dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Keadilan Gender:
Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil, dan Institusi Negara“
Depok, 10-13 Februari 2015
Diselenggarakan oleh Program Studi Kajian Gender, Program Pascasarjana (Multidisiplin)
Universitas Indonesia
SEKILAS PROFIL LBH APIK JAKARTA
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
2
VISI LBH APIK
3. Ikut serta mewujudkan terciptanya sistem hukum yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.
2. Ikut serta mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, dimana terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.
1. Mendukung terwujudnya demokrasi, supremasi hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari.
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
3
MISI LBH APIK
1. Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan, terutamaperempuan yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi,sosial dan budaya.
2. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan.
3. Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, strukturmaupun budaya hukum di masyarakat.
4. Melakukan kajian kritis terhadap serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya.
5. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan institusi guna mendorongterwujudnya perubahan sistem hukum yang setara dan adil gender.
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
4
Program Kerja LBH APIK
1. Pelayanan Hukum
• Memberi bantuan hukum kepada perempuan yang miskin secara ekonomi, sosial, politik dan budaya
2. Perubahan Hukum
• Melakukan upaya perubahan hukum yang lebih adildan responsif gender (advokasi kebijakan,publikasi, penyebaran informari), pelatihanparalegal, dan upaya-upaya pembedayaanmasyarakat lainnya.
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
5
Alur Kerja BHGS
* Kasus KTP ditangani
* Pencatatan atas seluruh proses penanganan kasus (substansi, struktur dan kultur)
* Data proses penanganan kasus
* Analisa data proses penanganan kasus
* Kertas kebijakan, modul pelatihan (BHGS dan Paralegal)
* Advokasi sistem hukum (subtansi, struktur dan kultur)
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
6
SEKILAS PROFIL JKP3 (JARINGAN KERJA PROLEGNAS PRO PEREMPUAN)
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
7
JKP3
• Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan(JKP3), diinisiasi pada tahun 2005 oleh LBH APIK Jakarta bersama sejumlah NGO
• Tujuan: mendorong adanya berbagai kebijakanyang sensitif gender dan berpihak kepadaperempuan melalui Prolegnas di parlemen
• JKP3 terdiri dari berbagai lembaga swadayamasyarakat, organisasi dan individu yang peduli pada isu perempuan
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
8
Anggota JKP3
• Nasional:APAB, Bupera SPSI Reformasi, ICRP, Institut Perempuan, Kaki Lima, Kalyanamitra, Kapal Perempuan, KeppakPerempuan, Asosiasi LBH-APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH-Jakarta, Perempuan Mahardika, Sapa Indonesia, PKT-RSCM, PP Fatayat NU, Allimat, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Puan Amal Hayati, YayasanPulih, Rahima, Rekan Perempuan, Rumah Kita, RumpunGema Perempuan, Perempuan Mahardhika, SolidaritasPerempuan Nasional, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), PdPolitik, Solidaritas Perempuan, Koalisi PerempuanIndonesia untuk Keadilan, Migran Care, Women Research Institute (WRI).
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
9
Lanjutan….
• Lokal:
LBH APIK Lhoksemawe, LBH APIK Medan, LBH APIK Palembang, LBH APIK Jakarta, LBH APIK Banten, LBH APIK Yogyakarta, LBH APIK Semarang, LBH APIK Mataram, LBH APIK Bali, LBH APIK Pontianak, LBH APIK Kalimantan Timur, LBH APIK Sulaweisi Selatan, LBH APIK Manado,LBH APIK NTT, LBH APIK Palu, LBH APIK Papua, Institut Perempuan, Jaringan Daerah KeppakPerempuan, KPI Jabotabek, SP Jakarta
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
10
Keberhasilan Advokasi JKP3
• RUU Anti KDRT sejak 1997 (disahkan 14 Sept 2004)
• RUU Kewarganegaraan (disahkan 11 July 2006)• RUU Perlindungan Saksi dan Korban (11 August
2006)• RUU Trafiking (disahkan 20 Maret 2007)• Kritisi atas RUU Anti Pornografi (disahkan 30
Oktober 2008)• RUU Revisi UU Kesehatan (disahkan 14
September 2009)
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
11
KOLABORASI UNTUK OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AKADEMIK UNTUK
MENCAPAI KEADILAN GENDER
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
12
Tantangan Mewujudkan KeadilanGender: Agenda Advokasi
• MASALAH AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN : Masih tinggi kasus KTP yang dilaporkanMasih banyak kendala dan hambatan dalampenanganan (APH yang tidak sensitif, dukungankelembagaan yg minim dan belum efektif, contohperan P2TP2A )
• Belum ada upaya sistematis untuk pencegahandan penanggulangan KTP (tidak ada Rencana AksiNasional)
• Implementasi UU yang masih jauh dari harapan(UU PKDRT, UU Trafiking)
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
13/02/2015 13
Lanjutan….
• KEBIJAKAN2 YG MASIH DISKRIMINATIF (UUP, KUHP/KUHAP, UU KESEHATAN, PERDA-PERDA DAN KEBIJAKAN LOKAL LAINNYA)
• MASIH MINIM KOMITMEN NEGARA UNTUK PELAKSANAAN CEDAW
• PERLU REFORMASI HUKUM/KEBIJAKAN YG EFEKTIF
• PERLU MENDORONG AGENDA PROLEGNAS PRO PEREMPUAN
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
13/02/2015 14
Agenda Prolegnas Pro Perempuan
• RUU KUHP/RUU KUHAP
• RUU Perkosaan – RUU Kekerasan Seksual
• Amandemen UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
• Standarisasi Implementasi UU PKDRT (SOP PKDRT)
• RUU Sistem Peradilan Keluarga
• RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender
• RUU Perlindungan PRT
• RUU Revisi UU PPTKILN
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
15
LEGITIMASI
• Sebagai pelaksanaan Konstitusi dan CEDAW, incRekomendasi Umum dan Catatan Akhir, UU HAM dan peraturan-perundangan lainnya
• Sebagai pelaksanaan dari komitmen Internasional: Nairobi, Social Development, ICPD Kairo, Beijing dan MDGs/MDGs+20
• Sebagai cara mengatasi berbagai kondisiketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki
• Sebagai bentuk tanggungjawab negara
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
16
ASAS KETERDESAKAN/URGENCY
• Kondisi tidak setara antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan yg disebabkankuatnya sistim patriarki
• Lihat statistik, HDI, GEM, MDGs, GDI (World Economic Forum) dan
• Kebijakan dan peraturan-perundangan ygdiskriminatif (termasuk perda2) serta berpotensidan atau melestarikan kekerasan terhadapperempuan
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
17
Lanjutan…
• AKI : 359/100.000 KELAHIRAN• PEREMPUAN YG TERINFEKSI HIV• ANGKA KDRT, TRAFFIKING, PERKAWINAN ANAK,
TINGGI• BURUH MIGRAN PEREMPUAN/TKW DAN PRT
MENGALAMI KEKARSAN DAN DISKRIMINASI DI SETIAP LINI
• PARTISIPASI POLITIK DAN JABATAN PUBLIK RENDAH• KEMISKINAN BERWAJAH PEREMPUAN
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
18
Kasus KtP Nasional
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
119,107
216,156
279,688
Data Komnas Perempuan
KtP
13/02/2015 19
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
• Meski ada UU PKDRT, kasus-kasus KDRT tidakberkurang, dan hampir selalu tertinggidibanding kasus-kasus kekerasan terhadapperempuan lainnya
• Data KDRT nasional: Tahun 2012 dari total 216. 156 kasus , 66 % adalah KDRT (8.315), meningkat 2013 menjadi 11.719 kasus KDRT (71 %) dari total 279.688 kasus KTP (sumber: Catatan Komnas Perempuan)
PENTING REFORMASI HUKUM KELUARGA DAN SISTEM PERADILAN KELUARGA YANG TERPADU
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
20
Lanjutan….
Dari data LBH APIK Jakarta tercatat, dalam 3(tiga) tahun terakhir angka KDRT cendrungmeningkat:
Tahun 2011, dari 706 kasus yg ditangani,417 adalah kasus KDRT
Pada tahun 2012, dari 654 kasus ygditangani, 347 adalah kasus KDRT
Sedangkan pada tahun 2013, menangani428 Korban KDRT dari 504 jumlah korbanyang datang langsung.
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
21
Perbandingan Kasus KtP danKdRT Nasional
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
119,107
216,156
279,688
10,468 8,315 11,719
Data Komnas Perempuan
KtP KdRT
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
22
Perbandingan Kasus KtP dan KdRTdaerah Jabodetabek
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
23
• Kasus2 perceraian yg umumnya berdimensiKDRT (faktor penyebab) juga hampirmendominasi seluruh perkara yang masuk kePengadilan Agama, yakni 88.65 %nya(284.379) dari total perkara sebanyak 320.788 kasus. Gugat cerai sebanyak 59.32% (190.280), dan cerai talak 29.33% (94.099).
Lanjutan…
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
24
• Kasus-kasus KDRT baik yang dilaporkan secarapidana maupun perdata akan terus terjadi, bila norma yg dibangun melalui UU Perkawinan masih tetap dikskriminatifterhadap perempuan
• Akses keadilan bagi korban KDRT belumsepenuhnya terjamin bila sistem peradilanyang ada masih tersekat-sekat dengan rezimmasing2 (pidana-perdata), tidak terintegrasi
KESIMPULAN
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
25
OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AKADEMIK
• TERLIBAT AKTIF DALAM UPAYA / AGENDA ADVOKASI PRO KEADILAN GENDER
• PENELITIAN DAN PENGKAJIAN UNTUK MEMPERKUAT BASIS ADVOKASI
• PUBLIKASI DAN SOSIALISASI HASIL AKADEMIS YANG RELEVAN
• PEMBUATAN NASKAH AKADEMIS DAN DRAFTING
• JUBIR DALAM LOBBY DAN KAMPANYE
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
26
Lanjutan…..
• PENGUATAN APH DALAM PENEGAKAN HUKUM
• PENYEDIAAN SAKSI AHLI DI PENGADILAN (KASUS KTP, JUDICIAL REVIEW DI MA DAN MK)
• KADERISASI AKTIFIS / RELAWAN
• MEMPERBANYAK KEGIATAN AKADEMIS YANG MELIBATKAN KERJASAMA DENGAN LSM DAN JARINGAN ADVOKASI (MAGANG, DOSEN TAMU, TUGAS LAPANGAN, KERJASAMA PENELITIAN DLL)
13/02/2015
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13
27
SEKIAN…..DAN…TERIMA KASIH
Ratna Batara Munti , M.SiDirektur LBH-APIK Jakarta/ Kordinator Jaringan Kerja ProlegnasPro Perempuan (JKP3)/ Pengurus Asosiasi LBH APIK se-Indonesia
Email: [email protected]
HP: 0818 75 8089
Kantor LBH-APIK Jakarta
Jl. Raya Tengah, 31, Rt.01/Rw.09, Kp. Tengah, Kramatjati
Jakarta Timur 13540
Telp (021) 87797289, Fax (021) 87793300
Email: [email protected]
web: //www.lbh-apik.or.id
13/02/2015 28
Presentasi RBM dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mencapai
Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil dan Negara", Kampus UI Depok, 13