OPTIMALISASI PERAN INSPEKTORAT KAB BELU DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PP 60 TH 2008 TTG SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

OPTIMALISASI PERAN INSPEKTORAT KAB BELUDALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PP 60 TH 2008 TTG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH OlehIr. Tisera AntoniusInspektur Inspektorat Kab. Belu

Disampaikan pada KegiatanSosialisasi PP 60 Th 2008Atambua, 14 Desember 2013.

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 ttg Organisasi Perangkat Daerah (Psl 12 ada 5 ayat).Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ttg Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.Permendagri No. 64 Tahun 2007 ttg Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota.Perda Kab. Belu Nomor 2 Th. 2011 ttg Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2010 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu

Kondisi SDM InspektoratKab. BeluMenurut Status :PNS: 28 orangNon PNS : 2 orangMenurut Eselon :Eselon II b : 1 orangEselon III a : 5 orangEselon IV a : 6 orang Pelaksana : 17 orang

Jabfung : - JFA- JFP2UPD (Jabfung Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daearah)Menurut PendidikanSarjana (S1) : 15 orangD III : 2 orangSMU : 10 orangSMP : 1 orang Menurut Golongan :Golongan IV : 5 orgGolongan III : 15 orgGolongan II : 9 orgGolongan I : 1 org Kondisi APBD Inspektorat Kab. BeluBelanja Langsung :Thn 2009 : 1.050.772.500,-Thn 2010 : 946.350.000,-Thn 2011 : 1.080.330.000,-Thn 2012 : 1.144.200.000,-Thn 2013 : 1.265.269.0001,-Thn 2014 : 1.042.206.500,-(rancangan) Total : Rp. 9.675.876.146,-

Digunakan utk melaksanakan pengawasan terhadap 795 SKPD lingkup Kab . Belu(belum termasuk pembangunan fisik di masing2 SKPD)Belanja Tidak Langsung :Thn 2009 : 1.669.208.569,-Thn 2010 : 1.740.366.337,-Thn 2011 : 1.832.925.331,-Thn 2012 : 2.214.992.007,-Thn 2013 : 2.218.383.902,-

Total : Rp.5.486.921.500,-Catatan :Utk thn 2014 jumlah obyek pengawasan menjadi 356Setelah terbentuk DOB MalakaAspek PengawasanAspek Penyelenggaraan Urusan PemerintahanAspek Pengeloelaan Barang DaerahAspek KelembagaanAspek Pengelolaan SDMAspek Pengelolaan KeuanganpengelolaankeuanganQUALITY ASSURANCEMenjamin kesesuaian kualitas, efisiensi, evektifitas, Memberikan keyakinan bahwa tidak terjadi penyimpangan yang meteriil maupun formilMemberikan kepastian sejauh tentang kepantasan

PARADIGMA PERAN APIPWHATCHDOGMENILAIUJIUSUTTINDAKEARLY WARNING SYSTEMBerikan peringatan diniTerhitung sejak perencanaan s/d pelaporan dan pertanggungjawabanSifatnya preventif CONSULTINGMenjadi lembaga tempat konsultasi atas kendala pertanggungjawabanMemberikan solusi (alternatif) perbaikan, perubahan, penyempurnaan rencana, pelaksanaan dan tanggungjawabaMemberikan pemahaman yang memadai atas masalah pengelolaan keuangan

IMPLEMENTASI PERAN APIP PADA PKD

EARLY WARNING SISTEMREVIEW PROGRAM KEGIATAN (RENCANA)PANTAUREALISASI RENCANA KEGIATANRENCANA PENARIKAN DANARENCANA PENGADAANCONSULTING

MEMBERIKAN SOLUSI/KATALISATORSOSIALISASIBIMBINGANPENDAMPINGANMEMBERIKAN SARAN/PETUNJUKKONSULTASIPELATIHANSURVEI

Lanjutan .......QUALITY ASSURANCEMEMBERIKAN KEPASTIANKEYAKINAN YANG MEMADAIMEMBERIKAN JAMINANAUDITREWIEWPENILAIANEVALUASIVERIFIKASIPENGUJIANPEMANTAUAN & MONITORINGPeran Penting APIP Dalam Menunjang Wewenang dan Tanggung Jawab BPKAPIP

BPK

Kerja sama1. Hasil pemeriksaan APIP2. Pemeriksa APIP3. Pemantauan Tindak lanjut 4. E-auditFungsi Pengawasan 1. Audit2. Reviu3. Evaluasi 4. Pemantauan5. Pengawasan lainnya

Struktur OrganisasiRencana StrategisSumber DayaHubungan KerjaDukungan Kegiatan Audit/ReviewTentang Monitoring dan Evaluasi Yang MemadaiOPkkKEBIJAKAN INTERNAL CONTROL TERKAIT AUDIT/REVIEW LKTentangB. STRUKTUR DAN TATA KELOLA ORGANISASI APIPPedoman Kerja APIPDukungan Sumber DayaHubungan Kerja PengawasanTentang

C. KEGIATAN AUDIT/REVIEW LKRencana Audit/Review LKPelaksanaan Audit/Review LKPelaporan Audit/Review LKPelaksanaan Tindak LanjutTentangD. MONITORING DAN EVALUASI ATAS AUDIT/REVIEW LKRencana Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPelaporan Monitoring dan EvaluasiHasil Monitoring dan EvaluasiTentangLanjutan .......PermasalahanKetidaseimbangan antara jlh obyek pengawasan dgn jumlah Aparat PengawasBelum memiliki aparat pengawas fungsional pd Inspkt.Tindak lanjut laporan masyarakat tdk didukung dgn data yang akurat.Mutasi pegawai yang sdh bersertifikat auditorPelaksanaan tindak lanjut oleh Pimpinan SKPD belum efektifSPIP belum dijabarkan lebih lanjut dgn aturan pelaksanaannyaSarana pendukung belum memadai.Upaya/Langkah2 Mengoptimalkan sumber daya yang adaPeningkatkan SDM (jumlah dan kemampuan)Mendorong pimpinan unit utk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan APF.Mempercepat persiapan perangkat lunak pelaksanaan SPIP.Memberikan ruang bagi pengawasan masyarakat.

SISTEM AKUNTANSI14SKPDLRANeracaCaLKLRANeracaCaLKLAKLRANeracaCaLKLAKPPKDSistemAkuntansiSatkerSistemAkuntansiBUDBUD/SKPKDdiserahkanKepala Daerah

TERIMAKASIH