belu regency in figures 2008 - irgsc.org · sejarah belu / the brief history of belu lxix ......

Katalog BPS : 1403.5306

KABUPATEN BELU

DALAM ANGKA BELU REGENCY

IN FIGURES 2008

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BELU

KABUPATEN BELU DALAM ANGKA 2008 BELU REGENCY IN FIGURES 2008 ISSN.0215.6962 No. publikasi / publication number : 53066.0801 Jumlah halaman / numbers of pages : lxxix+441 halaman / pages Naskah / manuscript : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu BPS – Statistics of Belu Regency Diterbitkan oleh / publised by : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu BPS – Statistics of Belu Regency Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya May be cited with reference to the source Atambua, Juni 2008

PETA KABUPATEN BELU Map of Belu Regency

DAFTAR ISI / CONTENTS

Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008 ix

Peta Kabupaten Belu / Map of Belu Regency iii F o t o / foto iv Kata Pengantar / Perface v Sambutan / Foreword vii Daftar isi / Contents ix Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik xxv Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik xliv Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Statistik liv Sejarah Belu / The Brief History of Belu lxix Penjelasan Umum / Explanatory Notes lxxviii TABEL / TABLE

Bab / Chapter I Geografi / Geography 1 1.1 Luas Daerah Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Area of Belu Regency by District 7 1.2 Luas Kecamatan Malaka Barat Menurut Desa / Area of District Malaka Barat by Village 8 1.3 Luas Kecamatan Rinhat Menurut Desa / Area of District Rinhat by Village 9 1.4 Luas Kecamatan Wewiku Menurut Desa / Area of District Wewikut by Village 10 1.5 Luas Kecamatan Weliman Menurut Desa / Area of District Weliman by Village 11 1.6 Luas Kecamatan Malaka Tengah Menurut Desa/Area of District Malaka Tengah by Village 12 1.7 Luas Kecamatan Sasita Mean Menurut Desa / Area of District Sasita Mean by Village 13 1.8 Luas Kecamatan Malaka Timur Menurut Desa / Area of District Malaka Timur by Village

14 1.9 Luas Kecamatan Laenmanen Menurut Desa / Area of District Laenmanen by Village 15 1.10 Luas Kecamatan Raimanuk Menurut Desa / Area of District Raimanuk by Village 16 1.11 Luas Kecamatan Kobalima Menurut Desa / Area of District Kobalima by Village 17 1.12 Luas Kecamatan Tasifeto Barat Menurut Desa / Area of District Tasifeto Barat by Village

18 1.13 Luas Kecamatan Kakuluk Mesak Menurut Desa/Area of District Kakuluk Mesak by Village 19 1.14 Luas Kecamatan Kota Atambua Menurut Desa/Area of District Kota Atambua by Village 20


x Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008

1.15 Luas Kecamatan Tasifeto Timur Menurut Desa/Area of District Tasifeto Timur by Village 21 1.16 Luas Kecamatan Raihat Menurut Desa / Area of District Raihat by Village 22 1.17 Luas Kecamatan Lasiolat Menurut Desa / Area of District Lasiolat by Village 23 1.18 Luas Kecamatan Lamaknen Menurut Desa / Area of District Lamaknen by Village 24 1.19 Nama dan Panjang Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu / Name and Length of

Rivers by District in Regency of Belu 25 1.20 Banyaknya hari Hujan di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Numbers of Day that rain in

Belu Regency by District 2006 26 1.21 Banyaknya curah hujan di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Numbers of Rainfall in

Belu Regency by District 2006 28

Bab / Chapter II Pemerintahan / Government 31 2.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan / Numbers of Villages by District 2007 35 2.2 Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat menurut Kecamatan 2007 36 2.3 Banyaknya Desa/Kelurahan dan Tingkat perkembangan Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan

/ Numbers of Villages and Supporting level by District 2007 37 2.4 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pusat dan BUMN/BUMD Menurut Jenis Kelamin

dan Kantor/Dinas/Instansi di Kabupaten Belu 2007 38 2.5 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pusat dan BUMN/BUMD Menurut Golongan dan

Kantor/Dinas/Instansi di Kabupaten Belu 2007 42 2.6 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pusat dan BUMN/BUMD Menurut Tingkat

Pendidikan dan Kantor/Dinas/Instansi di Kabupaten Belu 2007 46

Bab / Chapter III Penduduk dan Tenaga Kerja Population and Man Power 51

Penduduk / Population 63 3.1.1 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Luas Wilayah, dan kepadatan penduduk per Km2 dan

per Rumah Tangga Menurut Kecamatan / Number of Population, Household, Area, and Density per District 2007 65

3.1.2 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin / Population by District and Sex 2007 66

3.1.3 Penduduk Menurut Kecamatan dan Kewarganegaraan / Population by District and Cityzenship 2007 67

3.1.4 Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan Sensus Penduduk dirinci menurut Kecamatan 1980, 1990, 2000 68


Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008 xi

3.1.5 Penduduk Kabupaten Belu Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan / Population 10 years old and over in Belu Regency by Marital Status 2007 69 3.1.6 Penduduk Kabupaten Belu Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin / Population in

Belu Regency by Age Group and Sex 2007 70 3.1.7 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Golongan Umur / Number of Population by

Districk and Age Group 2007 71 3.1.8 Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Miskin Menurut Kecamatan / Number of Household

and Poor People by Districk 2007 74

Tingkat kelahiran / fertility rate 75

3.2.1. Perkiraan Angka Kelahiran Total / TFR menurut Kabupaten 1989-2005 77 3.2.2. Penduduk Wanita 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama

di Kabupaten Belu / Population of Women 10 Years Old and Over Who Ever Married by Age at First Marriage 2007 78

3.2.3. Penduduk Wanita 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak yang Lahir Hidup di Kabupaten Belu / Population of Women 10 Years Old and Over Who Ever Married by Numbers of Children Still live 2007 79

3.2.4. Penduduk Wanita 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak yang Masih Hidup di Kabupaten Belu / Population of Women 10 Years Old and Over Who Ever Married by Numbers of Children Still live 2007 80

Tingkat kematian / Mortality rate 81 3.3.1. Tingkat Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Menurut Kabupaten / Infant Mortality

Rate ( IMR) per 1000 birth by Regency 1999, 2002, 2004 83 3.3.2. Tingkat Harapan Hidup Penduduk Berumur Nol Tahun Menurut Kabupaten / The Life

Expectancy At Birth by Regency 1999, 2002, 2004 84 3.3.3. Penduduk Wanita 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Jumlah Anak yang Sudah

Meninggal di Kabupaten Belu / Population of Women 10 Years Old and Over Who Ever Married by Numbers of Children Still live 2007 85


xii Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008

Angkatan kerja / Labour force 87 3.4.1 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatannya Seminggu yang

Lalu / Population 15 Years Old and Over by Sex and Activity During The Previous Week 2007 89

3.4.2 Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Belu Menurut Jenis Kegiatan / Population 15 Years Old and Over by Type of Activity in Belu Regency (Kota/Urban) 2000 90

3.4.3 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin / Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Week By Main Employmen Status and Sex 2007 91

3.4.4 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin / Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Week by Main Employmen Status and Sex 2000 92

3.4.5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jam Kerja Seluruhnya / Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Week by Total Working Hours 2007 93

3.4.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jam Kerja Seluruhnya / Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Week by Total Working Hours 2000 94

3.4.7 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin / Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Week by Main Industry and Sex 2007 95

3.4.8 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin / Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Week by Main Industry and Sex 2000 96

3.4.9 Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin / Population 10 Years Old and Over Who Worked During The Previous Week by Type of Main Occupation and Sex 2006 97

3.4.10 Jumlah Pencari Kerja, Permintaan, dan Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin / Numbers of Registered Job Applicants, Vacancies, and Placement of Workers by Sex 2007 98

3.4.11 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin / Numbers of Registered Jod Applicants by Educational Attainment and Sex 2007 99

3.4.12 Perbandingan Rata-rata upah/gaji Bersih Karyawan dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan upah Minimum Regional (UMR) Selama sebulan di Kabupaten Belu 2005-2007 100

3.4.13 Banyaknya Transmigran dirinci per Kecamatan di Kabupaten Belu / Numbers of Transmigrant by district in Belu Regency 2007 101

3.4.14 Banyaknya Penduduk Pelintas Batas di Kabupaten Belu / Numbers of Transitter in Belu Regency 2007 102


Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008 xiii

Bab / Chapter IV Konsumsi dan Keadaan Rumah Tangga Consumption and Household Condition 103

Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Population Expenditure and Consumption 109 4.1.1 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan /

Numbers of Household in Belu by Percapita Monthly Expenditure Classes 2003 111 4.1.2 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Pengeluaran untuk Makanan dan Bukan

Makanan Per Kapita Sebulan / Numbers of Household in Belu by Percapita Monthly Expenditure fot Food and Non-Food 2003 112

4.1.3 Penduduk di Kabupaten Belu Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan / Population in Belu by Percapita Monthly Expenditure Classes 2007 113

4.1.4 Rata-Rata Konsumsi Bahan Makanan Per kapita Seminggu Menurut Jenis Bahan Makanan Penting di Nusa Tenggara Timur / Average of Per Capita Food Consumption by Selected Food in Nusa Tenggara Timur 2005 114

4.1.5 Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk makanan dan non makanan menurut Kabupaten/Kota 2005 115

4.1.6 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk kelompok Makanan di Kabupaten Belu / Averageof per Capita Monthly Expenditure and Food item in Belu Regency 2007 116

4.1.7 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Kelompok bukan Makanan di Kabupaten Belu / Average per capita Monthly Expenditure and Non Food item in Belu Regency 2007 118

4.1.8 Penduduk menurut golongan pengeluaran sebulan di Kabupaten Belu dan NTT 2007 120

Keadaan Rumah Tangga & Tempat Tinggal Household Condition & Home Owner 123 4.2.1 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Luas Lantai / Household in Belu regency by

Area of Floor 2007 125 4.2.2 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Jenis Atap terluas / Household in Belu

regency by Primary Roof Type 2007 126 4.2.3 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Jenis Lantai terluas / Household in Belu

regency by Primary Floor Type 2007 127 4.2.4 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Jenis Dinding Terbanyak / Household in

Belu regency by Area of Primary Roof Type 2007 128


xiv Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008

4.2.5 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Sumber Penerangan / Household in Belu regency by Source of Lighting 2007 129

4.2.6 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Sumber Air Minum / Household in Belu regency by Source of Drinking Water 2007 130

4.2.7 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Jenis Jamban / Household in Belu regency by Toilet Facilities 2007 131

4.2.8 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal Household in Belu regency by Status of House 2007 132

4.2.9 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Tempat Pembuangan Tinja / Household in Belu Regency by Faeces Place of Exile 2007 133

Bab / Chapter V Sosial / Social Affairs 135

Pendidikan / Education 143 5.1.1 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan / Numbers of Schools,

Teachers, and Pupils by Education Level 2007 145 5.1.2 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di

Kabupaten Belu Menurut kecamatan / Nimbers of school, teacher, and pupil of public and private kindgarden by district 2006 146

5.1.3 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Numbers of School, Teacher, and Pupil of Public and Private Primary School in Belu Regency by District 2007 147

5.1.4 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) Umum Negeri dan Swasta di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Numbers of School, Teacher, and Pupil of Public and Private Junior High School (General) in Belu Regency by District 2007 148

5.1.5 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menegah Tingkat Atas (SMTA) Umum Negeri dan Swasta di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Numbers of School, Teacher, and Pupil of Public and Private Senior High School (General) in Belu Regency by District 2007 149

5.1.6 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Kejuruan Negeri dan Swasta di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Numbers of School, Teacher, and Pupil of Public and Private Senior High School (Vocational) in Belu Regency by District 2007 150

5.1.7 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) Terbuka Negeri dan Swasta di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan 2007 151


Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008 xv

5.1.8 Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas di Kabupaten Belu Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin / Population 10 Years Old and Over in Belu Regency by Education Status and Sex 2007 152

5.1.9 Penduduk 7 Tahun keatas yang Masih Sekolah, Tidak/Belum Pernah Sekolah, dan Tidak Sekolah Lagi Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Belu / Population 7 Years and over who attending School, Never/Not Yet Attending School by Age Group in Belu Regency 2007 153

5.1.10 Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas di Kabupaten Belu Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis per Jenis Kelamin / Population 10 Years Old and Over in Belu Regency by Literacy per Sex 2007 154

5.1.11 Hasil Ujian Nasional SD/MI di Kabupaten Belu Tahun Pelajaran 2006/2007 155 5.1.12 Hasil Ujian Nasional SMP/MTs/SMPT di Kabupaten Belu Tahun Pelajaran

2006/2007 156 5.1.13 Hasil Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Belu Tahun Pelajaran 2006/2007

157 5.1.14 Hasil Ujian Nasional SMK di Kabupaten Belu Tahun Pelajaran 2006/2007 158

Kesehatan / Health 159 5.2.1 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Numbers of Health

Service in Belu Regency by District 2007 161 5.2.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Tenaga Kesehatan di Kabupaten Belu Menurut

Kecamatan Numbers of Health Personal by Health Personal Type in Belu regency by District 2007 162

5.2.3 Jumlah Penderita Rawat Jalan Menurut Puskesmas di Kabupaten Belu 2007 165 5.2.4 Sepuluh Penyakit Terbanyak dari Kunjungan Rawat Jalan di 19 Puskesmas di Kabupaten

Belu 2007 166 5.2.5 Sepuluh Penyakit Terbanyak Menurut Jumlah Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum

Atambua 2007 170 5.2.6 Status Gizi Balita Menurut Kecamatan Menurut Puskesmas di kabupaten Belu

Nutritional Status of Children Under Five Years Old by Communitiy Health Centre in Belu Regency 2007 171

5.2.7 Banyaknya Peserta Aktif Menurut Metode Kontrasepsi yang digunakan per Kecamatan di Kabupaten Belu / Numbers of Active Acceptor by Contraceptive method used per District in Belu Regency 2007 172

5.2.8 Banyaknya Klinik, Peserta Keluarga Berencana (KB), dan Pasangan Usia Subur Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu / Numbers of Health Personal Service by Health Personal Status and District in Belu Regency 2007 174


xvi Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008

Kriminalitas / Crime 175

5.3.1 Jumlah Perkara dan Terdakwa/Tertuduh Dalam Perkara Pidana yang Diterima, Diputuskan Menurut Bulan / Numbers of Criminal Cases and Defendants Received , Settled by Month 2007 177

5.3.2 Jumlah Terdakwa/Tertuduh Dalam Perkara Pidana yang diselesaikan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belu / Numbers of Defendants in Criminal Cases that Setlled by Age Group and Sex in Belu Regency 2007 178

5.3.3 Jumlah Terdakwa/Tertuduh yang diselesaikan Pengadilan Menurut bulan dan Sikap Terhadap Putusan di Kabupaten Belu / Numbers of Defendants and Settled by Court, by Month and Sex 2007 179

5.3.4 Banyaknya Masalah Sosial Menurut Bulan yang terjadi di Kabupaten Belu 2007 180 5.3.5 Banyaknya Masalah Sosial yang terjadi di Kabupaten Belu 2006 - 2007 182

Agama / Religion 183 5.4.1 Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu / Numbers of Religion

Follower by District in Belu Regency 2007 185 5.4.2 Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Belu Menurut Golongan Agama per Kecamatan /

Numbers of Mosque/Private Mosque, Church, Temple, and Vikoa in Belu regency by District 2007 186

5.4.3 Banyaknya Rohaniawan di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Numbers of Spiritualist in Belu Regency by District 2007 187

Sosial Lainnya / Others Social 189 5.5.1. Penyebaran Infra Struktur Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan /

Infra Structure of Social Affairs in Belu Regency by District 2007 191 5.5.2. Banyaknya Fakir Miskin dan Perumahan Tidak Layak di Kabupaten Belu Menurut

Kecamatan 2007 192 5.5.3. Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar dan Anak Yatim Piatu Di Kabupaten Belu

Menurut Kecamatan / Numbers of Over Age and No Parents in Belu regency by District 2007 193

5.5.4 . Banyaknya Penyandang Cacat, Ex Penyakit Kronis, Wanita Rawan Sosial, dan Masyarakat Terasing di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan 2007 194

5.5.5. Banyaknya Yayasan yang Mengasuh Anak dengan Sistim Non Panti dan Jumlah Anak asuh di Kabupaten Belu 2007 195

5.5.6. Bencana Alam Yang Terjadi dan Jumlah Korban Akibat Bencana Alam di Kabupaten Belu Menurut Kecamayan dan Taksiran Kerugian yang Diderita 2007 196


Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008 xvii

Bab / Chapter VI Pertanian / Agriculture 199

Tanaman Pangan / Food Crops 209 6.1.1 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Padi di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan /

Area Harvested, Yield Rate and Production of Paddy by District 2007 211 6.1.2 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Padi Sawah di Kabupaten Belu Menurut

Kecamatan / Area Harvested, Yield Rate and Production of Wetland Paddy by District 2007 212

6.1.3 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Padi Ladang di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Area Harvested, Yield Rate and Production of Dryland Paddy by District 2007 213

6.1.4 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Jagung di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Area Harvested, Yield Rate and Production of Maize by District 2007 214

6.1.5 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Ubi Kayu di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Area Harvested, Yield Rate and Production of Cassava by District 2007 215

6.1.6 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Ubi Jalar di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Area Harvested, Yield Rate and Production of Sweet Potatoes by District 2007 216

6.1.7 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Kacang Tanah di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Area Harvested, Yield Rate and Production of Peanuts by District 2007 217

6.1.8 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Kacang Hijau di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Area Harvested, Yield Rate and Production of Green Peas by District 2007 218

6.1.9 Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Belu / Area Harvested of Food Crops in Belu Regency 2002 – 2007 219

6.1.10 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Belu / Food Production in Belu Regency 2002 – 2007 220

6.1.11 Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Belu / Vegetables Production in Belu Regency 2002 - 2007 221

6.1.12 Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Belu / Fruits Production in Belu Regency 2002 - 2007 222

6.1.13 Luas Tanah Menurut Penggunaan di Kabupaten Belu / Land Area by Used Type in Belu Regency 2005 – 2007 223


xviii Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008

6.1.14 Banyaknya Rumah Tangga, Rumah Tangga Pertanian, Rumah Tangga Peetanian Pengguna Lahan dan Rumah Tangga Gurem di Kabupaten Belu Tahun 1993 dan 2003 224

6.1.15 Banyaknya Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan Menurut Jenis Usaha Pertanian di Kabupaten Belu Tahun 1993 dan 2003 225

Perkebunan / Estate 227 6.2.1 Luas Areal dan Produksi Tanaman Kapuk Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu /

Kapok Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2007 229 6.2.2 Luas Areal dan Produksi Tanaman Kemiri Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu /

Cande Nut Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2007 230 6.2.3 Luas Areal dan Produksi Tanaman Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu /

Coconut Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2007 231 6.2.4 Luas Areal dan Produksi Tanaman Kopi Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu / Coffee

Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2007 232 6.2.5 Luas Areal dan Produksi Tanaman Jambu Mente Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu

/ Chasen Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2007 233 6.2.6 Luas Areal dan Produksi Tanaman Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu /

Cocoa Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2007 234 6.2.7 Luas Areal dan Produksi Tanaman Pinang Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu /

Areca Nut Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2007 235 6.2.8 Luas Areal dan Produksi Tanaman Tembakau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu /

Tobacco Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2007 236

Peternakan / Livestock 237

6.3.1 Banyaknya Ternak Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Belu / Numbers of Livestock by Kind and District in Belu Regency 2007 239

6.3.2 Banyaknya Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Belu / Numbers of Poultry by Kind and District in Belu Regency 2007 240

6.3.3 Banyaknya Ternak Berpenyakit SE Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Belu / Numbers of Livestock that SE Virus by Kind and District in Belu Regency 2007 241

6.3.4 Banyaknya Ternak yang Divaksinasi SE, Brucellosis, dan Hog-Cholera Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Belu / Numbers of Livestock that SE, Brucellosis, and Hog-Cholera Vacination by Kind and District in Belu Regency 2007 242

6.3.5 Banyaknya Pemotongan Hewan yang terjadi di luar Rumah Potong Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu / Numbers of Slaughting that happened out of Slaughter House by District in Belu Regency 2007 243


Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008 xix

6.3.6 Banyaknya Pemotongan Hewan yang terjadi di dalam Rumah Potong Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu / Numbers of Slaughting that happened in Slaughter House by District in Belu Regency 2007 244

6.3.7 Pengeluaran Ternak dan Hasil Ikutannya Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Belu / Livestock Product and Others Product by Kind in Belu Regency 2007 245

6.3.8 Banyaknya Ternak Menurut Asal Ternak , Penggunaan, dan jenisnya 2007 246

Kehutanan / Foresty 247 6.4.1 Rencana Luas Kawasan Hutan Menurut Pola Tata Guna Hutan per Kecamatan di

Kabupaten Belu / Planning Foresty Area by it Function per District in Belu Regency 2007 249 6.4.2. Produksi Kayu Cendana di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan / Production of

Cendana Wood in Belu Regency by District 2007 251 6.4.3. Produksi Kayu dan Hasil Ikutannya / Production of Wood and Others Product 2006 252 6.4.4. Pengiriman Antar Pulau Hasil Hutan Non Kayu 2007 254 6.4.5. Pengiriman Antar Pulau / ke luar Daerah Hasil Hutan Kayu 2007 255

Perikanan / Fishery 257 6.5.1 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut di Kabupaten Belu Menurut Kategori Usaha /

Numbers of Marine Fishing Household in Belu Regency by Categories 2007 259 6.5.2 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten Belu Menurut Jenisnya / Numbers

of Marine Fishing Boat in Belu Regency by Type of Boat 2005 – 2007 260 6.5.3 Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Kabupaten belu Menurut Jenisnya / Numbers of

Marine Fishing Gear in Belu Regency by Type of Gear 2005 – 2007 261 6.5.4 Produksi Perikanan di Kabupaten Belu Menurut Sub Sektor / Production of Fishery in

Belu Regency by Fisheries Group 2005 - 2007 262 6.5.5 Luas dan Produksi Budidaya Perikanan Darat di Kabupaten Belu / In Land Fishery

Production in Belu Regency 2007 263 6.5.6 Produksi Ikan Laut di Kabupaten Belu Menurut Jenis Ikan / Sea Fisheris Production by

Type 2007 264


xx Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008

Bab / Chapter VII Industri & Energi / Industries & Energy 267

Industri / Industries 273

7.1.1 Banyaknya Perusahaan / Usaha Sektor Industri Pengolahan Menurut Golongan Industri dan Kecamatan / Numbers of Manufacturing / Etablishment by District 2007 275

7.1.2 Banyaknya Pekerja Sektor Industri Pengolahan Menurut Golongan Industri dan Kecamatan / Numbers of Person Enganged in Manufacturing Sector by Industry Categories and District 2007 276

7.1.3 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Malaka Barat Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Malaka Barat by Industry Kinds 2007 277

7.1.4 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Rinhat Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Rinhat by Industry Kinds 2007 278

7.1.5 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Wewiku Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Wewiku by Industry Kinds 2007 279

7.1.6 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Weliman Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Weliman by Industry Kinds 2007 280

7.1.7 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Malaka Tengah Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Malaka Tengah by Industry Kinds 2007 281

7.1.8 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Sasita Mean Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Sasita Mean by Industry Kinds 2007 282

7.1.9 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Malaka Timur Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Malaka Timur by Industry Kinds 2007 283

7.1.10 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Laen Manen Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Laen Manen by Industry Kinds 2007 284

7.1.11 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Raimanuk Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Raimanuk by Industry Kinds 2007 285

7.1.12 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Kobalima Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Kobalima by Industry Kinds 2007 286


Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008 xxi

7.1.13 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Tasifeto Barat Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Tasifeto Barat by Industry Kinds 2007 287

7.1.14 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Kakuluk Mesak Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Kakuluk Mesak by Industry Kinds 2007 288

7.1.15 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Tasifeto Timur Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Tasifeto Timur by Industry Kinds 2007 289

7.1.16 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Raihat Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Raihat by Industry Kinds 2007 290

7.1.17 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Lasiolat Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Lasiolat by Industry Kinds 2007 291

7.1.18 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Lamaknen Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Lamaknen by Industry Kinds 2007 292

7.1.19 Banyaknya Perusahaan / Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Kecamatan Kota Atambua Menurut Jenis Industri / Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Kota Atambua by Industry Kinds 2007 293

Listrik / Electricity 297

7.2.1 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Eiectric by Clasaification 2007 (Ranting Atambua) 299

7.2.2 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric by Clasaification 2007 (sub Ranting Atapupu) 300

7.2.3 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric by Clasaification 2007 (sub Ranting Betun) 301

7.2.4 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric by Clasaification 2007 (sub Ranting Besikama) 302

7.2.5 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric by Clasaification 2007 (sub Ranting Naitimu) 303


xxii Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008

7.2.6 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric by Clasaification 2007 (sub Ranting Silawan) 304

7.2.7 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric by Clasaification 2007 (sub Ranting Lamaknen) 305

7.2.8 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric by Clasaification 2007 (sub Ranting Manleten) 306

7.2.9 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric by Clasaification 2007 (sub Ranting Kobalima) 307

7.2.10 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric by Clasaification 2007 (sub Ranting Boas) 308

7.2.11 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric by Clasaification 2007 (sub Ranting Kaputu) 309

7.2.12 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric by Clasaification 2007 (sub Ranting Biudukfoho) 310

7.2.13 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric by Clasaification 2007 (sub Ranting Haekesak) 311

7.2.14 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN di Kabupaten Belu Menurut Klasifikasi Tarif / Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric in Belu Regency by Clasaification 2006 312

Air Minum / Water Supply 313

7.3.1 Banyaknya Pelanggan dan Nilai Air Minum yang disalurkan Menurut Jenis Pelanggan / Numbers of Costumers Water Supply by Costumer Type 2007 315

Pertambangan / Mining 317

7.4.1 Banyaknya Perusahaan Jasa Konstruksi menurut Kecamatan dan Kualifikasinya di Kabupaten Belu 2007 319

7.4.2 Banyaknya Perusahaan Jasa Konstruksi menurut Bentuk Badan Hukun dan Kecamatan Kabupaten Belu 2007 320


Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008 xxiii

7.4.3 Penggunaan bahan galian Golongan C menurut jenis dan kecamatan di Kabupaten Belu 2007 321

7.4.4 Realisasi penerimaan pajak penggalian, pemanfaatan bahan galian Golongan C menurut kecamatan di Kabupaten Belu 2007 323

7.4.5 Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah menurut kecamatan di Kabupaten Belu 2007 324

Bab / Chapter VIII Perdagangan & Hotel / Trade & Hotels 325

Perdagangan / Trade 331

8.1.1 Banyaknya Perusahaan/Usaha Sektor Perdagangan Menurut Jenis Usaha dan Kecamatan / Numbers of Etablishment by Trade Scale and District 2007 333

8.1.2 Banyaknya Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Belu 2007 334

8.1.3 Banyaknya Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha di Kabupaten Belu 2007 335

8.1.4 Volume Antar daerah ke luar Beberapa Komoditi di Kabupaten Belu 2007 336 8.1.5 Pengadaan Barang di Kabupaten Belu Menurut Jenis dan Bulan 2007 338 8.1.6 Banyaknya komoditi Beras yang disalurkan menurut kelompok penggunaan

dan bulan penyaluran di Kabupaten Belu 340

Perhotelan / Hotels 341 8.2.1 Banyaknya Akomodosi Hotel/Losmen, Jumlah Kamar, dan Tempat Tidur Menurut

Kecamatan / Numbers of Hotel/Lodgings, Rooms, and Beds by District 2006 – 2007 343 8.2.2 Banyaknya Tamu Menurut Kewarganegaraan dan Rata-Rata Tingkat Penghunian Kamar

/ Numbers of Guest by Citizen and Average Occupancy Rate of Hotel 2007 344

Bab / Chapter IX Transportasi & Komunikasi Transportation & Communications 345

Perhubungan Darat / Land Communications 353

9.1.1 Banyaknya Kendaraan Bermotor di Kabupaten Belu Menurut Jenis Kendaraan / Numbers of Motor Vehicles in Belu regency by Type of Motor Vehicles 2006 - 2007 355


xxiv Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008

9.1.2 Banyaknya Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Belu / Numbers of Delinquency and Traffic Accident in Belu regency 2006 - 2007 356

9.1.3 Banyaknya SIM, STNK, dan BPKB, yang dikeluarkan Resort Kepolisian Kabupaten Belu / Numbers of Driving and Vehicles License Issued by Type 2006 – 2007 357

9.1.4 Banyaknya Mobil, Bus Menutur Trayek di Kabupaten Belu 2006 - 2007 358 9.1.5 Banyaknya Mobil Barang di Kabupaten Belu Menurut Jenis dan Sifat 2007 359 9.1.6 Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kabupaten Belu / Length of Road by Road Status

in Belu Regency 2007 360 9.1.7 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Belu / Length of Road by

Type of Surface in Belu Regency 2007 361 9.1.8 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Belu / Length of Road by Condition in

Belu Regency 2007 362 9.1.9 Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan di Kabupaten Belu / Length of Road by Class Road in

Belu Regency 2007 363

Perhubungan Udara / Air Communication 365

9.2.1 Jumlah Pesawat dan Penumpang Datang dan Berangkat di Pelabuhan Udara Haliwen Menurut Bulan / Numbers of Aircraft and Passengers Arrival and Departures Via Haliwen Air Port by Month 2007 367

9.2.2 Banyaknya Bongkar Muat Barang, Bagasi, dan Pos Paket Lewat Pelabuhan Udara Haliwen Menurut Bulan / Volume of Cargo Loaded / Unloaded Via Haliwen Air Port by Month 2007 368

Perhubungan Laut / Sea Communication 369

9.3.1 Banyaknya Kunjungan Kapal dan Arus Penumpang di Pelabuhan Atapupu Menurut Bulan / Numbers of Ship Visit and Passenger via Atapupu Port by Month 2007 371

9.3.2 Banyaknya Bongkar Barang, BBM, dan Hewan Lewat Pelabuhan Atapupu Menurut Bulan / Volume of Cargo Loaded Via Atapupu Port by Month 2007 372

9.3.3 Banyaknya Muat Barang, BBM, dan Hewan Lewat Pelabuhan Atapupu Menurut Bulan / Volume of Cargo unLoaded Via Atapupu Port by Month 2007 373


Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008 xxv

Pos & Telekomunikasi / Post & Telecommunications 375 9.4.1 Banyaknya Surat Yang dikirim lewat Kantor PT. Pos di Kabupaten Belu Menurut

Triwulanan dan Jenis Surat / Numbers of Postal Mailed by Triple-Month and Type 2007 377

9.4.2 Banyaknya Uang Yang diweselkan lewat Kantor PT. Pos di Kabupaten Belu Menurut Triwulanan 2006 – 2007 378

9.4.3 Banyaknya Barang yang Dipaketkan lewat Kantor PT. Pos di Kabupaten Belu Menurut Triwulanan 2006 – 2007 379

9.4.4 Jumlah Sambungan Telepon Yang Disambung Menurut Jenis Pelanggan per Triwulan 2007 380

Bab / Chapter X Keuangan & Harga-Harga Financial & Prices 381

Keuangan Pemerintah Daerah Finance of The Regional Government 387 10.1.1 Realisasi Penerimaan Rutin Daerah Belu Tahun Anggaran / Actual Second Stage

Autonomus Regional Receipts of Belu Fiscal Year 2006 389 10.1.2 Realisasi Pengeluaran Rutin Belu Tahun Anggaran / Actual Second Stage Autonomous

Regional Expenditure of Belu Fiscal Year 2006 390 10.1.3 Jumlah Wajib Pajak , Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Menurut Kecamatan di

Kabupaten Belu 2007 393

Koperasi / Cooperative 395 10.2.1 Banyaknya Anggota dan Simpanan Menurut Jenis Koperasi / Numbers of Members and

Saving Deposits by Kind of Cooperative 2007 397 10.2.2 Banyaknya Anggota, Simpanan di Koperasi Unit Desa Menurut Kecamatan di

Kabupaten Belu / Numbers of Members and Saving Deposits in Village Unit Cooperative by District in Belu Regency 2007 398

Harga-Harga / Prices 399 10.3.1. Rata-Rata Indeks Harga Sembilan Bahan Pokok di Kota Atambua / Average of Indeks

Price of 9 Essential Commodities in Kota Atambua 2002 - 2007 401


xxvi Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008

10.3.2. Rata-Rata Bulanan Harga Eceran Sembilan Bahan Pokok dan barang strategis lainnya di Pasar Atambua / Average retail Price of 9 Essential Commodities and others stratigies commodities 2007 402

10.3.3. Rata-Rata Indeks Harga Sembilan Bahan Pokok di Kota Atambua / Average Indeks Price of 9 Essential Commodities in Kota Atambua 2007 404

10.3.4. Inflasi Atambua Menurut Bulan dan Kelompok Kebutuhan / Inflation Rate in Atambua by Month and Group 2007 406

10.3.5. Laju Inflasi Kota Atambua / Inflation Rate in Kota Atambua 2002 - 2007 408 10.3.6. Banyaknya Barang dan Nilai Barang yang digadai menurut jenis dan bulan di

Kabupaten Belu (Cabang Pasar Baru) 2007 409 10.3.7. Banyaknya Barang dan Nilai Barang yang digadai menurut jenis dan bulan di

Kabupaten Belu (Cabang Atambua) 2007 410 10.3.8. Banyaknya Barang dan Nilai Barang yang digadai menurut jenis dan bulan di

Kabupaten Belu (Cabang Betun) 2007 411

Bab / Chapter XI Pendapatan Regional / Regional Income 413 11.1 Produk Domestik Bruto Kabupaten Belu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan

Usaha / Gross Regional Product of Belu Regency by Industrial Origin at Current Market Prices 2005 - 2006 421

11.2. Produk Domestik Bruto Kabupaten Belu Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha / Gross Regional Product of Belu Regency by Industrial Origin at Constan 2000 Market Prices 2005 - 2006 423

11.3. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Kabupaten Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha / Percentage Distribution of Gross Domestic Product by Industrial Origin at Current Market Prices 2005 - 2006 425

11.4. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha / Percentage Distribution of Gross Domestic Product by Industrial Origin at Constant 2000 Market Prices 2005 – 2006 427

11.5. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2005 –2006 429

11.6. Indeks Berantai Produk Domestik Bruto Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha 2005 – 2006 431

11.7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha / Development Indeks of Gross Domestic Product by Industrial Origin at Current Market Prices 2005 – 2006 433

11.8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha / Development Indeks of Gross Domestic Product by Industrial Origin at Current Market Prices 2005 - 2006 435


Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008 xxvii

11.9. Indeks Implisit Produk Domestik Bruto Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha / Implisit Indeks of Gross Domestic Product by Industrial Origin at Constant 2000 Market Prices 2005 - 2006 437

11.10. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Kabupaten Belu / Regional Economic Growth by Sector and Sub Sector 2005 –2006 439

11.11. Rata-rata Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Belu atas Dasar Harga Berlaku / Population Average per Capita Income at Current Market Prices of Belu Regency 2000 – 2006 440

11.12. Rata-rata Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Belu atas Dasar Harga Konstan 2000 / Population Average per Capita Income at Constant 2000 Market Prices of Belu Regency 2000 – 2006 441

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1999

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi atas kepaduan, keakuratan, dan

kemutahiran data dalam kegiatan statistik perlu diatur mekanisme penyelenggaraan statistik baik statistik dasar, sektoral, maupun khusus menuju terwujudnya sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efesien;

b. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dalam pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaran kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, serta dalam rangka penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, dipandang perlu menetapkan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Statistik;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK.

xxvi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Sensus Penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui

pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik penduduk pada saat tertentu.

2. Sensus Pertanian adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh petani, rumah tangga pertanian, dan perusahaan pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh kateristik pertanian pada saat tertentu.

3. Sensus ekonomi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh usaha dan atau perusahaan non pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik usaha dan perusahaan pada saat tertentu.

4. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik obyek pada saat tertentu.

5. Survei antar sensus adalah survei yang dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis. 6. BPS adalah singkatan dari Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 7. Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen

Daerah, dan lembaga-lembaga lainnya di luar BPS.

BAB II STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS

Bagian Pertama Statistik Dasar

Paragraf 1

Penyelenggaraan

Pasal 2 (1) Pemerintah berkewajiban menyediakan statistik dasar.

xxvii

(2) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). (3) Dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS memperoleh data melalui sensus,

survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi.

Pasal 3 (1) Sensus terdiri dari :

a. Sensus Penduduk; b. Sensus Pertanian; c. Sensus Ekonomi;

(2) Waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan pada : a. tahun berakhiran angka 0 (nol) bagi sensus penduduk; b. tahun berakhiran angka 3 (tiga) bagi sensus pertanian; c. tahun berakhiran angka 6 (enam) bagi sensus ekonomi.

Pasal 4

(1) Pencatatan dalam sensus penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan

karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup

karakteristik tentang penduduk, perumahan dan lingkungannnya, dan karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang kependudukan.

Pasal 5

(1) Pencatatan dalam sensus pertanian dilaksanakan untuk mengumpulkan

karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh petani, perusahaan pertanian, dan pengukuran obyek pertanian.

(2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik petani, tanah, tanaman, kegiatan usaha di bidang pertanian,serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang pertanian.

xxviii

Pasal 6 (1) Pencatatan dalam sensus ekonomi dilaksanakan untuk mengumpulkan

karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh perusahaan dan kegiatan usaha di bidang ekonomi.

(2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, produksi, pemakai bahan baku, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang ekonomi.

Pasal 7

(1) Dalam penyelenggaran sensus Kepala BPS menetapkan wilayah pencacahan. (2) Wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan

bagian, seluruh, atau gabungan desa dan atau kelurahan.

Pasal 8 (1) BPS wajib mengumumkan rencana penyelenggaran sensus kepada masyarakat

sebelum sensus dilaksanakan. (2) Setiap penyelenggaran sensus didahului dengan uji coba sensus.

Pasal 9 (1) Selain sensus, BPS juga menyelenggarakn survei dan kompilasi produk

administrasi untuk penyediaan statistik dasar. (2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) Survei juga dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis. (4) Survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah survei antar sensus.

Pasal 10 (1) Wilayah pencacahan survei ststistik dasar ditetapkan oleh Kepala BPS. (2) Pelaksanaan survei statistik dasar di lapangan dilakukan oleh petugas survei yang

ditetapkan oleh BPS.

xxix

Pasal 11 Kompilasi produk administrasi statistik dasar dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.

Pasal (12) (1) BPS berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah dan

masyarakat. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap

memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal (13)

(1) Dalam penyelenggaran statistik dasar, BPS mendapatkan dukungan pelaksanaan

operasional dari Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sesuai lingkup tugas dan wewenangnya.

(2) Dukungan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi dukungan pengadaan petugas, penyediaan data, serta sarana dan kompilasi produk administrasi yang dilakukan oleh BPS.

Paragraf2

Petugas dan Responden

Pasal 14 (1) Pencacahan di lapangan dalam pelaksanaan sensus dilakukan oleh petugas sensu

yang diangkat secara sah oleh kepala BPS. (2) Petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan

pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan. (3) Pertugas sensus dapat berasal dari pegawai BPS dan atau direkrut dari pegawai

instansi pemerintah lainnya atau anggota masyarakat. (4) Ketentuan tentang pengangkatan, pemberhentian dan pelatihan petugas sensus

diatur lebih lanjut oleh kepala BPS.

xxx

Pasal 15 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditetapkan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

Pasal 16 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus wajib : a. memperlihatkan surat tugas atau tanda pengenal petugas sensus. b. Memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, tata krama, dan ketertiban umum; c. Menyampaikan hasil pelaksanaan sensus sebagaimana adanya.

Pasal 17 Setiap petugas sensus wajib memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan responden dan yang diperoleh dari obyek kegiatan sensus.

Pasal 18 (1) Petugas sensus yang merupakan tenaga lepas dan bukan pegawai negeri yang

mendapat kecelakaan dan mengakibatkan cacat atau meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya, mendapat jaminan asuransi.

(2) Biaya pembayaran premi untuk jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran penyelenggaraan sensus.

(3) Besarnya jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh kepala BPS setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 19 (1) setiap responden sensus wajib :

a. menerima petugas sensus; b. memberi izin petugas sensus memasuki halaman atau pelataran, tanah atau

tempat usaha, serta masuk ke dalam bangunan yang berada di wilayah kerja petugas sensus;

c. memberi izin petugas memasang, memeriksa, atau memperbaharui tanda nomor bangunan atau stiker sensus baik bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.

xxxi

d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan petugas sensus mengenai diri sendiri, anggota keluarga, orang lain yang berkaitan, dan atau kegiatannya secara lengkap dan benar.

e. Memperlihatkan catatan tertulis, buku-buku dan naskah-naskah yang diperlukan oleh petugas sensus.

(2) Pimpinan lembaga atau orang lain yang ditunjuk dari lembaga yang telah ditetapkan sebagai responden berkewajiban memberikan keterangan kepada petugas sensus mengenai segala kegiatan lembaga sesuai dengan daftar isian dan atau memperlihatkan catatan tertulis, buku-buku dan naskah-naskah.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap responden berhak menolak petugas sensus yang tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 16 huruf a dan b.

Pasal 20

(1) Ketentuan yang berlaku bagi petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam pasal

14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 berlaku bagi petugas statistik survei statistik dasar.

(2) Ketentuan tentang kewajiban responden sensus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 berlaku juga bagi responden survei statistik dasar.

Paragraf 3

Pengolahan Hasil

Pasal 21

(1) BPS bertanggung jawab melakukan pengolahan hasil sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk menyediakan statistik dasar yang lengkap, akurat, dan mutakhir untuk kebutuhan sampai pada lingkupsatuan pemerintahan terkecil.

(2) Sajian statistik dasar hanya disampaikan dalam bentuk data agregat dan bukan data individu.

Pasal 22

(1) Perwakilan BPS di Daerah berwenang melakukan pengolahan hasil sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk kebutuhan statistik dasar bagi lingkup daerah yang bersangkutan.

xxxii

(2) Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.

Bagian Kedua

Statistik Sektoral

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 23

(1) Instansi pemerinatah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas pokok dan

fungsinya. (2) Penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-

sama dengan BPS. (3) Statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan hanya dapat

dilakukan degan cara sensus, wajib dilakukan bersama-sama BPS.

Pasal 24

(1) Dalam penyelenggaran statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(3) Wilayah survei statistik sektoral meliputi sebagian atau seluruh wilayah republik Indonesia

Pasal 25

(1) Instansi pemerintah menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi

untuk penyediaan statistik sektoral guna mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

(2) Instansi pemerintah juga dapat menyelenggarakan survei dan kompilasi produk untuk kebutuhan intern instansi yang bersangkutan.

xxxiii

Pasal 26 (1) Hasil survei statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) juga

ditujukan untuk mendukung penyediaan informasi bagi kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan dalam rangka pembangunan Sistem Statistik Nasional.

(2) Penyelenggaraan survei statistik sektoral wajib : a. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS; b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; c. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS.

(3) Rencana penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) memuat : nama instansi, judul, tujuan survei, jenis data yang akan dikumpulkan, wilayah kegiatan statistik, metode statistik yang akan dipergunakan, obyek populasi dan jumlah responden, dan waktu pelaksanaan.

(4) Tata cara memberitahukan rencana penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur dengan Keputusan Kepala BPS.

Pasal 27

Kompilasi produk administrasi statistik sektoral dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.

Pasal 28

(1) penyelenggara statistik sektoral berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2


Pasal 29

(1) Pelaksanaan pencacahan survei statistik sektoral dilakukan oleh petugas survei yang telah ditetapkan instansi penyelenggara.

(2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 17 berlaku juga untuk petugas survei statistik sektoral.

xxxiv

Pasal 30

(1) Penyelenggara survei statistik sektoral menetapkan responden atau obyek

penelitian sebelum survei dilakukan. (2) Setiap orang yang telah bersedia menjadi responden tunduk pada ketentuan

sebagaiman dimaksud dalam pasal 19.

Paragraf 3 Pengolahan Hasil

Pasal 31

(1) Instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik sektoral berwenang

melakukan pengolahan hasil statistik sektoral yang diselenggarakannnya. (2) Pengolahan hasil statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

dilakukan oleh instansi pemerintah bersama-sama dengan pihak lain.

Pasal 32

Ketentuan tentang penyajian statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) berlaku juga bagi penyelenggara statistik sektoral.

Bagian Ketiga

Statistik Khusus

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 33

(1) Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dapat

menyelenggarakan statistik khusus. (2) Penyelenggaraan statistik khusus dilakukan secara mandiri atau bersama-sama

dengan pihak lain.

xxxv

Pasal 34

(1) Penyelenggaraan kegiatan statistik khusus memperoleh data melalui kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(3) Wilayah survei statistik khusus meliputi sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 35

(1) Survei statistik khusus meliputi : a. survei yang hasilnya untuk dipublikasikan; b. survei untuk kebutuhan intern.

(2) Hasil survei statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) turut mendukung pengembangan Sistem Statistik Nasional.

Pasal 36

(1) Penyelenggaraan survei statistik khusus wajib memberikan sinopsis hasil survei

yang diselenggarakannya kepada BPS. (2) Sinopsis hasil survei yang wajib diberitahukan, meliputi survei yang memenuhi

kriteria : a. hasilnya dipublikasikan; b. menggunakan metode statistik; c. merupakan data primer;

(3) Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi survei yang digunakan untuk keperluan intern.

(4) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat judul, wilayah kegiatan survei, obyek populasi, jumlah responden, waktu pelaksanaan, metode statistik, nama dan alamat penyelenggara, dan abstraksi.

(5) Batas waktu dan tata cara penyampaian sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.

xxxvi

Pasal 37 (1) Kewajiban memberitahukan sinopsis dibebankan kepada pihak yang mempunyai

hak untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik. (2) Pemberitahuan sinopsis dapat dikuasakan kepada penyelenggara kegiatan

statistik di dalam negeri apabila pihak yang memiliki hak berada di luar negeri. (3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan

komunikasi, dan atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.

Pasal 38

(1) kompilasi produk administrasi statistik khusus dilaksanakan dengan

memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap

memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2


Pasal 39

(1) Pelaksanaan pencacahan survei statistik khusus dilakukan oleh petugas survei yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

(2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 berlaku juga untuk petugas survei statistik khusus.

Pasal 40

Penyelenggaraan survei statistik khusus menetapkan responden atau obyek penelitian sebelum survei dilakukan.

Paragraf 3

Pengolahan Hasil

xxxvii

Pasal 41

(1) Penyelenggara statistik khusus berwenang melakukan pengolahan hasil survei dan

kompilasi produk administrasi yang diselenggarakannnya. (2) Pengolahan hasil statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak lain.

BAB III PENGUMUMAN, PENYEBARLUASAN, PEMANFAATAN, DAN PEMASYARAKATAN

HASIL STATISTIK

Pasal 42

(1) Pengumuman dan penyebarluasan hasil kegiatan statistik dilaksanakan oleh penyelenggara.

(2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dilaksanakan secara bekerja sama, maka yang berwenang mengumumkan dan menyebarluaskan hasil kegiatan adalah kesepakatan masing-masing pihak.

Pasal 43

(1) BPS berwenang mengumumkan dan menyebarluaskan hasil statistik dasar yang

diselenggarakannnya kepada masyarakat, instansi pemerintah Pusat dan atau Daerah.

(2) Hasil statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sensus, hasil survei, dan hasil kompilasi produk administrasi.

Pasal 44

(1) Pengumuman hasil statistik yang diselenggarakn olehh BPS dimuat dalam berita Resmi Statistik atau media lainnya.

(2) Berita Resmi Statistik merupakan salah satu media penyebarluasan hasil statistik. (3) Pelaksanaan teknis pengumuman dan penyebarluasan hasil statistik sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh kepala BPS.

Pasal 45

(1) Hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS, pemanfaatannya terbuka untuk umum.

xxxviii

(2) BPS mememberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil statistik yang diselenggarakannnya.

(3) Masyarakat berhak memperoleh manfaat dari hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS.

Pasal 46

(1) Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus yang hasilnya untuk

dipublikasikan, pemanfaatannya terbuka untuk umum. (2) Penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan khusus memberikan kesempatan

yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil statistik. (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan

tetap memperhatikan hak kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

(1) Pemasyrakatan statistik dilakukan dalam rangka memberikan kesadaran

responden, penyelenggara, dan pengguna statistik akan arti dan pentingnya statistik.

(2) Pemasyarakatan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan BPS bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat.

(3) Pemasyarakatan statistik dilakukan dengan menyebarluaskan hasil kegiatan statistik sesuai dengan kebutuhan pengguna statistik.

(4) Pemasyarakatan statistik dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu melalui berbagai media informasi, seminar, atau dialog.

BAB IV KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 48

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

xxxix

a. Pelaksanaan kegiatan statistik; b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Pasal 49

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Statistik

Pasal 50

(1) Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan dalam rangka membangun suatu rujukan informasi statistik nasional.

(2) Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik.

Pasal 51

(1) Dalam hal kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik sektoral antara pemerintah

dengan lembaga swasta, instansi pemerintah bertindak sebagai penyelenggara utama.

(2) Dalam hal koordinasi dan atau kerjasama dilakukan dengan pihak luar negeri maka pihak Indonesi harus bertindak sebagai penyelenggara utama.

Pasal 52

Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara instansi pemerintah dan BPS dapat dilakukan dalam hal : a. pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala

nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus. b. Pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dapat dilakukan sendiri oleh instansi

pemerintah.

xl

Pasal 53

(1) Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf a wajib dilaksanakan bersama-sama oleh BPS dan instansi pemerintah yang bersangkutan.

(2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala BPS dan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 54

(1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud dalam pasal

52 huruf b dilakukan bekerjasama dengan BPS pelaksanaannya diatur oleh kepala BPS bersama-sama dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.

(2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral tersebut dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.

Bagian Ketiga

Pembakuan Konsep, Definisi, Klasifikasi, dan Ukuran-ukuran

Pasal 55

BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat bekerjasama melakukan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran untuk mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional.

Pasal 56

(1) Dalam rangka mewujudkan kerjasama pembakuan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 55, BPS bertindak aktif memprakarsai kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, Kepala BPS memperoleh saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik.

Pasal 57

(1) Hasil kerjasama pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, selanjutnya disusun oleh BPS.

xli

(2) Konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang disusun oleh BPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan utama penyelenggaraan statistik di Indonesia.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 58 (1) BPS melakukan pembinaan statistik. (2) Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi

pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau masyarakat lainnya.

Pasal 59

(1) Pembinaan statistik ditujukan untuk lebih : a. meningkatkan kontribusi dan apresiaisi masyarakat terhadap statistik; b. membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional; c. mengembangkan Sistem Statistik Nasional; d. mendukung pembangunan nasional.

(2) Sasaran pembinaan statistik mencakup : a. penyelenggara kegiatan statistik; b. respoden; c. pengguna statistik.

Pasal 60

Upaya pembinaan statistik meliputi : a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; b. pengembangan statistik sebagai ilmu; c. peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat

mendukung penyelenggaraan statistik; d. perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan

pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya.

e. Pengembangan sistem informasi statistik; f. Peningkatan penyebarluasan informasi statistik; g. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk

mendukung pembangunan nasional;

xlii

h. Peningkatan kesadaran masyrakat akan arti dan kegunaan statistik.

Pasal 61

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui : a. pendidikan formal; b. pelatihan; c. seminar, lokakarya, dan pertemuan ilmiah statistik; d. peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan statistik antar instansi

pemerintah dan atau swasta.

Pasal 62

Pengembangan statistik sebagai ilmu dilaksanakan melalui : a. penelitian dan pengembangan; b. pengadaan dan penyebaran metode ilmiah statistik; c. peningkatan pengembangan profesi; d. peningkatan penerapan ilmu statistik melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan

atau pertemuan ilmiah lainnya; e. pengadaan bahan rujukan tentang ilmu statistik; f. peningkatan kerjasama pengembangan statistik sebagai ilmu antar instansi

pemerintah dan atau swasta.

Pasal 63

Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui : a. penerapan dan pengembangan jaringan informasi statistik; b. penerapan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; c. penerapan dan pengembangan penginderaan jarak jauh; d. peningkatan kerjasama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi

mendukung kegiatan statistik.

xliii

Pasal 64

Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya dilaksanakan melalui : a. pengkajian, evaluasi, dan penerapan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-

ukuran; b. pembakuan dan penyebarluasan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran

yang dibakukan; c. peningkatan kerjasama pengembangan dan penerapan konsep, definisi, klasifikasi,

dan ukuran-ukuran yang dibakukan antar instansi pemerintah atau swasta.

Pasal 65

Pengembangan sistem informasi statistik dilaksanakan melalui : a. peningkatan keterpaduan penyusunan jaringan sistem informasi statistik; b. peningkatan komunikasi sistem informasi statistik antar penyelenggara statistik; c. peningkatan hubungan sistem jaringan antar penyelenggara kegiatan statistik; d. peningkatan kerjasama pengembangan jaringan sistem informasi statistik.

Pasal 66

Peningkatan penyebarluasan informasi statistik dilaksanakan melalui : a. peningkatan mutu dan frekuensi penyebarluasan informasi statistik melalui

berbagai media cetak dan elektronik; b. penganekaragaman bentuk dan cara penyajian data sesuai dengan penggolongan

pengguna statistik; c. peningkatan kemudahan dalam memperoleh data hasil kegiatan statistik; d. peningkatan kerjasama penyebarluasan informasi hasil kegiatan statistik antar

instansi pemerintah dan atau swasta.

Pasal 67

Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional dilaksanakan melalui : a. peningkatan penyuluhan tentang pemanfaatan hasil statistik secara berkala; b. peningkatan penyebarluasan hasil statistik secara menyeluruh atau bertahap; c. peningkatan kerjasama penerangan dan pemasyarakatan kegiatan statistik antar

instansi pemerintah dan atau swasta.

xliv

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 68

(1) Pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah. (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik dasar untuk keperluan

Pemerintah Daerah, pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), berlaku juga untuk pembinaan statistik.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Semua ketentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah ini maka : a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus

Penduduk; b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian; c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statitik;

dinyatakan tidak berlaku.

xlv

Pasal 71

Peraturan pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI BADAN PUSAT STATISTIK Kepala Biro Peraturan Kepala Biro Perencanaan, Perundang-undangan II Plt. ttd ttd Edy Sudibyo Pietojo, MSA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 1998

TENTANG

BADAN PUSAT STATISTIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa statistik mempunyai peran yang penting bagi

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan statistik, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan untuk membentuk Badan Pemerintah yang menyelenggarakan statistik dasar serta melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Presiden tentang Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);

MEMUTUSKAN

xlv

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BPS

adalah Lembaga Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) BPS dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 2

BPS juga mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BPS menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan nasional di bidang statistik; b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang statistik; c. penyelenggaraan statistik dasar; d. koordinasi dan kerjasama statistik dengan instansi pemerintah, lembaga,

organisasi, perseorangan dan/atau unsur masyarakat lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;

e. penyusunan dan pengembangan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, serta pengembangan ilmu dan teknologi yang mendukung penyelenggaraan statistik;

f. pelayanan data dan informasi serta hasil statistik kepada pemerintah dan masyarakat secara berkala dan sewaktu-waktu baik dari hasil penyelenggaraan sendiri maupun hasil kompilasi produk administrasi dan cara lainnya.

g. Penyebarluasan statistik melalui berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung serta pelaksanaan upaya peningkatan sadar statistik masyarakat;

h. Pembinaan penyelenggaran statistik responden, dan pengguna statistik;

xlvi

i. Pembinaan sumber daya manusia di lingkungan BPS; j. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan administrasi di lingkungan BPS; k. Tugas lain yang diberikan presiden;

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi BPS terdiri dari : a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Deputi Administrasi; d. Deputi Perencanaan dan Analisis Statistik; e. Deputi Statistik Produksi dan Kependudukan; f. Deputi Statistik Produksi dan Neraca Wilayah; g. Perwakilan BPS di Daerah; h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 5

(1) Kepala BPS berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (2) Kepala BPS bertugas memimpin BPS sesuai dengan tugas dan fungsi BPS yang

telah digariskan serta membina aparatur BPS agar berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Ketiga Wakil Kepala

xlvii

Pasal 6

(1) Wakil Kepala BPS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPS.

(2) Wakil Kepala BPS bertugas : a. membantu Kepala BPS dalam membina dan mengembangkan administrasi BPS

agar berdaya guna dan berhasil guna; b. membantu Kepala BPS dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja

di lingkungan BPS baik di Pusat maupun Daerah; c. mewakili Kepala BPS dalam hal Kepala BPS berhalangan; d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPS.

Bagian keempat Deputi Administrasi

Pasal 7

Deputi Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPS.

Pasal 8

Deputi Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala BPS dalam melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dalam bidang ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, perlengkapan dan perbekalan, serta pengendalaian pelaksanaan program di lingkungan BPS.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Administrasi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi di lingkungan BPS; b. pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi di bidang ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana; c. penyebarluasan informasi kegiatan statistik; d. pengelolaan perlengkapan dan perbekalan; e. pengendalian, pembinaan dan pengelolaan keuangan dan manajemen BPS; f. tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPS.

xlviii

Bagian Kelima Deputi Perencanaan dan Analisis Statistik

Pasal 10

Deputi Perencanaan dan Analisis Statistik adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPS

Pasal 11

Deputi Perencanaan dan Analisis Statistik mempunyai tugas membantu Kepala BPS dalam melaksanakan perencanaan dan evaluasi statistik, pembinaan dan pengembangan metodologi, penyajian dan pelayanan data, analisis statistik, serta pemanfaatan sistem informasi statistik.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Perencanaan dan Analisis Statistik menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Analisis Statistik; b. penyusunan rencana dan evaluasi program kegiatan statistik serta penyusunan

dan pengembangan metodologi statistik serta pelaksanaan sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain;

c. pembinaan dan penyusunan sistem informasi statistik, diseminasi, penyebarluasan, penyajian, dan pelayanan statistik;

d. pembinaan analisis dan pengembangan statistik; e. tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPS.

Bagian Keenam

Deputi Statistik Produksi dan Kependudukan

Pasal 13

Deputi Statistik Produksi dan kependudukan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPS.

xlix

Pasal 14

Deputi Statistik Produksi dan Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala BPS dalam melaksanakan penyelenggaraan, koordinasi dan kerjasama, serta pembinaan statistik pertanian, industri, pertambangan, energi, konstruksi, demografi, ketenagakerjaan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Deputi Statistik Produksi dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang statistik produksi dan kependudukan; b. penyelenggaraan, koordinasi dan kerjasama, serta pembinaan statistik pertanian,

industri, pertambangan, energi, konstruksi, demografi, ketenagakerjaan dan kesejahteraan rakyat;

c. peningkatan mutu data statistik pertanian, industri, pertambangan, energi, konstruksi, demografi, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rakyat;

d. penyerasian, pemeliharaan sistem, dan peningkatan kecermatan data statistik pertanian, industri, pertambangan, energi, konstruksi, demografi, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rakyat;

e. tugas lain yang ditetapkan oleh kepala BPS.

Bagian Ketujuh Deputi Statistik Distribusi dan Neraca Nasional

Pasal 16

Deputi Statisik Distribusi dan Neraca Nasional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPS.

Pasal 17

Deputi Statisik Distribusi dan Neraca Nasional mempunyai tugas membantu Kepala BPS dalam melaksanakan penyelenggaraan, koordinasi dan kerjasama, serta pembinaan statistik harga, keuangan, perdagangan dan jasa, neraca produksi, serta neraca konsumsi dan akumulasi.

l

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Deputi Statistik Distribusi dan Neraca Nasional menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang statistik distribusi dan neraca nasional; b. penyelenggaraan, koordinasi dan kerjasama, serta pembinaan statistik statistik

harga, keuangan, perdagangan dan jasa, neraca produksi, serta neraca konsumsi dan akumulasi;

c. peningkatan mutu data statistik statistik harga, keuangan, perdagangan dan jasa, neraca produksi, serta neraca konsumsi dan akumulasi;

d. penyerasian, pemeliharaan sistem, dan peningkatan kecermatan data statistik statistik harga, keuangan, perdagangan dan jasa, neraca produksi, serta neraca konsumsi dan akumulasi;

e. tugas lain yang ditetapkan oleh kepala BPS.

Bagian Kedelapan Perwakilan BPS di Daerah

Pasal 19

(1) BPS Propinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di ibukota Propinsi. (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Propinsi, pada tingkat

kabupaten/kotamadya dapat dibentuk BPS Kabupaten/Kotamadya. (3) Pembentukan BPS Propinsi dan BPS Kabupaten/Kotamadya ditetapkan dengan

Keputusan Kepala BPS setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 20

(1) Dalam rangka pelaksanaan operasional statistik di lapangan, pada tingkat kecamatan dapat diangkat seorang atau lebih petugas statistik sebagai Mantri Statistik.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis

li

Pasal 21

(1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPS, di lingkungan BPS dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT.

(2) UPT merupakan unit teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPS.

Pasal 22

Pembentukan UPT di lingkungan BPS dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kepala BPS setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB III TATA KERJA

Pasal 23

(1) Semua unsur di lingkungan BPS dalam melaksanakan tugasnya menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPS sendiri maupun dalam hubungan antar instansi lainnya untuk kesatuan gerak sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan diwajibkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

(1) Kepala dan Wakil Kepala adalah jabatan eselon 1a. (2) Deputi adalah jabatan eselon 1b.

Pasal 25

(1) Kepala BPS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (2) Wakil Kepala BPS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BPS. (3) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BPS.

lii

(4) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPS.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 26

(1) Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPS dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi pemerintah

daerah, penyediaan dana dan fasilitasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.

(3) BPS dapat menerima dana dari pihak lain dalam rangka kerjasama yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPS, yang tata cara penerimaan dan pengeluarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

FORUM MASYARAKAT STATISTIK

Pasal 27

Dalam rangka penyelenggaraan statistik Kepala BPS membentuk Forum Masyarakat Statistik.

Pasal 28 (1) Forum Masyarakat Statistik bersifat non struktural dan independen yang

anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat. (2) Forum Masyarakat Statistik bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada

Kepala BPS dalam bidang statistik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Firum

Masyarakat Statistik diatur oleh Kepala BPS.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

liii

Pasal 29

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan BPS ditetapkan oleh Kepala BPS setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 30

Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Biro Pusat Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Biro Pusat Statistik dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

liv

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Juni 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum Dan Perundang-undangan ttd Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kepegawaian

Dan Organisasi, BPS

Pietojo, MSA NIP. 340003653

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1997

TENTANG

S T A T I S T I K

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efesien;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Statistik yang baru;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

lv

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan,

penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelengaraan statistik.

2. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus)

suatu populasi. 3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang

secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan

penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.

5. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan

yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraanya menjadi tanggung jawab Badan.

6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

lvi

7. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

8. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua

unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel

untuk memperkirakan suatu populasi pada saat tertentu. 10. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian,

dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.

11. Badan adalah Badan Pusat Statistik. 12. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik yang

berupa instansi pemerintah, lembaga organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.

13. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk

memperkirakan karakteristik suatu populasi. 14. Sinopsis adalah suatu ikhtisar penyelenggaraan statistik 15. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi,

perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. 16. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelengara kegiatan

statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik.

17. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang dan atau unsur

masyarakat lainnya ditentukan sebagai objek kegiatan statistik.

BAB II ASAS, ARAH, DAN TUJUAN

lvii

Pasal 2

Selain berlandaskan asas-asas pembangunan nasional, Undang-Undang ini juga berasaskan : a. Keterpaduan; b. Keakuratan; dan c. Kemutakhiran

Pasal 3

Kegiatan Statistik diarahkan untuk : a. mendukung pembangunan nasional; b. mengembangkan statistik nasional yang andal, efektif, dan efesien; c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan d. mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknoogi.

Pasal 4

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efesien guna mendukung pembangunan nasional.

BAB III JENIS STATISTIK DAN CARA

PENGUMPULAN DATA

Bagian Pertama Jenis Statistik

Pasal 5

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas : a. Statistik dasar; b. Statistik sektoral; c. Statistik khusus;

lviii

Pasal 6

(1) Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan

memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

Bagian Kedua Cara Pengumpulan Data

Pasal 7

Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara : a. sensus; b. survei; c. kompilasi produk administrasi; dan d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

(1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a diselenggarkan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun oleh Badan, yang meliputi : a. sensus penduduk; b. sensus pertanian; dan c. sensus ekonomi.

(2) Penetapan tahun penyelenggaraan dan perubahan jenis sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1) Survei sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 huruf b diselenggarakan secara

berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data yang rinci. (2) Survei antarsensus dilakukan pada pertengahan 2 (dua) sensus sejenis untuk

menjembatani 2 (dua) sensus tersebut.

lix

Pasal 10

(1) Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c

dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi. (2) Hasil kompilasi produk administrasi milik instansi pemerintah terbuka

pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

BAB IV

PENYELENGGARAN STATISTIK

Bagian Pertama Statistik Dasar

Pasal 11

(1) Statistik Dasar diselenggarakan oleh Badan (2) Dalam menyelenggarakan statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Badan memperoleh data dengan cara : a. sensus; b. survei; c. kompilasi produk administrasi; dan d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Statistik Sektoral

Pasal 12

lx

(1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan.

(2) Dalam menyelenggarakan ststistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara: a. Survei; b. Kompilasi produk administrasi; dan c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Statistik Sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional.

(4) Hasil Statistik Sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan.

Bagian Ketiga Statistik Khusus

Pasal 13

(1) Statistik diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan, maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan.

(2) Dalam menyelenggarakan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat memperoleh data dengan cara : a. survei; b. kompilasi produk administrasi; c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pembangunan Sistem Statistik Nasional, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) wajib memberitahukan sinopsis kegiatan statistik yang telah selesai diselenggarakan kepada Badan.

(2) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

a. Judul; b. Wilayah kegiatan statistik; c. Objek populasi;

lxi

d. Jumlah responden; e. Waktu pelaksanaan; f. Metode statistik; g. Nama dan alamat penyelenggara; h. Abstrak.

(3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi data, atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.

(4) Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak

berlaku bagi statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan intern.

BAB V PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 15

(1) Badan berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya. (2) Pengumuman hasil statistk dimuat dalam berita resmi statistik

Pasal 16

Badan menyebarluaskan hasil statistik yang diselenggarakannya.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 17

(1) Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan

instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.

lxii

(2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

(3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkenbangan ilmu pengetahuan dan teknologi

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara Badan, instansi pemerintah, dan masyarakat diatur lebih lanjut dengan keputusan presiiden.

Pasal 18

(1) Kerja sama penyelenggaraan statistik dapat juga oleh Badan, instansi pemerintah,

dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kerja sama penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi pemerintah, atau masyarakat Indonesia

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Penyelenggara Kegiatan Statistik

Pasal 19

Penyelenggara kegiatan statistik berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek.

Pasal 20

Penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

lxiii

Pasal 21

Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

Bagian Kedua

Petugas Statistik

Pasal 22

Setiap petugas statistik Badan berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

Pasal 23

Setiap petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan statistik sebagaimana adanya.

Pasal 24

Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berlaku juga bagi petugas statistik.

Pasal 25

Setiap petugas statistik harus memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal, serta wajib memperlihatkan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga

Responden

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.

(2) Setiap responden berhak menolak petugas statistik yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

lxiv

Pasal 27

Setiap responden wajib memberitahukan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 28

(1) Pemerintah membentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada presiden (2) Badan mempunyai perwakilan wilayah daerah yang merupakan instansi vertikal. (3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan,

sebagaimanan dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29

(1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan

saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan. (2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat nonstruktural dan

independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat.

Pasal 30

(1) Instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi di lingkungannya untuk

melaksanakan statistik sektoral. (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan

organisasi sebagaimanan dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh instansi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengadakan koordinasi dengan Badan untuk

lxv

menerapkan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 31

Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat, agar lebih meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan sistem statistik nasional, dan mendukung pembangunan nasional.

Pasal 32

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Badan melakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelengaraan statistik; b. mengembangkan statistik sebagai ilmu; c. meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat

mendukung penyelenggaraan statistik; d. mewujudkan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan

pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerja sama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;

e. mengembangkan sistem informasi statistik; f. meningkatkan penyebarluasan informasi statistik g. meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk

mendukung pembangunan nasional; h. meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Pasal 33

Pelaksanaan pembinaan sebagiamana dimaksud dalam pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

lxvi

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 36

(1) Penyelenggaraa kegiatan statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua pulu lima juta rupiah).

(2) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 37

Petugas statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 38

Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

lxvii

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan sah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau statistik sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lamam 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36 ayat (2), pasal 37, pasal 38, dan pasal 39 adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagimana dimaksud dalam pasal 35 dan pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tidak berlaku.

lxviii

Pasal 43

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1997 SOEHARTO MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 39

SEJARAH SINGKAT BELU / THE BRIEF HISTORY OF BELU

Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008

lxix

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BELU

A BRIEF HISTORY OF BELU REGENCY

Gambaran Umum Masyarakat Belu

Ditinjau dari segi Budaya dan Antropologis, penduduk Kabupaten Belu dalam susunan masyarakatnya terbagi atas 4 sub etnik yang besar yaitu : Ema Tetun, Ema Kemak, Ema Bunak dan Ema Dawan Manlea. Keempat sub etnik mendiami lokasi-lokasi dengan karakteristik tertentu dengan kekhasan penduduk bermayoritas penganut agama Kristen Katolik. Masing-masing etnik tersebut mempunyai bahasa dan praktek budaya yang saling berbeda satu sama lain dan kesamaan dilain segi. Kendati demikian, masyarakat Belu dapat dengan mudah hidup rukun dikarenakan aspek kesamaan-kesamaan spesifik. Mata pencaharian utama adalah bertani yang masih dikerjakan secara ekstensif tradisional.

Dari aspek ekologis, kondisi tanah Belu sangat subur karena selain memiliki lapisan tanah jenis berpasir dan hitam juga dikondisikan dengan curah hujan yang relatif merata sepanjang tahun. Daerah Belu yang subur tersebut membuatnya potensial untuk dikembangkan menjadi daerah peternakan dan pertanian. Sub sektor perikanan dengan kawasan pantai yang membentang dari Belu bagian selatan sampai utara turut mempengaruhi pemerataan pekerjaan dan pendapatan. Selain itu dari sub sektor kehutanan kontribusi yang diperoleh juga signifikan dengan beberapa jenis pohon

Common Picture Of Belu’s Society

Observed anthropologically and

culturally, Belu’s people society formatted into four sub-ethnic that is: Ema Tetun, Ema Kemak, Ema Bunak, and Ema Dawan Manlea. Those sub-ethnic inhabit the location of certain characteristic with the individuality of catholic follower as majority. Each ethnic have both difference and similarity language and culture practice. Even that way, the society earn easily live the foundation because of the specific similarity aspects. Their dominant means of livelihood is farming which is still done by traditionally extensive.

Ecologically, the condition of land, ground of Belu is fertile because owning black and sandy type of geology as well as the rainfall which is relative flat during the year. The fertile area of Belu making of its potential to be developed to become the ranch and agriculture area. Fishery sub-sector with the coast area unfolding from north to south of Belu take part in influenced the job and earning’s generalization. Besides, from forestry sub-sector, contribution obtained are also significant with some productive birch like sandalwood, eucalyptus, red



lxx

seperti cendana, eukaliptus, kayu merah dan jati. Dari sektor dan sub sektor lainnya seperti perdagangan dan jasa, industri dan lainnya juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan PDRB dan peningkatan PAD.

Sejarah Singkat Orang Belu

Sesuai berbagai penelitian dan cerita sejarah daerah di Belu, manusia Belu pertama yang mendiami wilayah Belu adalah “Suku Melus“. Orang Melus dikenal dengan sebutan “Emafatuk oan ema ai oan“, (manusia penghuni batu dan kayu). Tipe manusia Melus adalah berpostur kuat, kekar orangnya dan bertubuh pendek. Selain para pendatang yang menghuni Belu sebenarnya berasal dari “Sina Mutin Malaka”. Malaka sebagai tanah asal-usul pendatang di Belu yang berlayar menuju Timor melalui Larantuka. Khusus untuk para pendatang baru yang mendiami daerah Belu terdapat berbagai versi cerita. Kendati demikian, intinya bahwa, ada kesamaan universal yang dapat ditarik dari semua informasi dan data.

Ada cerita bahwa ada tiga orang bersaudara dari tanah Malaka yang datang dan tinggal di Belu, bercampur dengan suku asli Melus. Nama ketiga bersaudara itu menurut para tetua adat masing-masing daerah berlainan. Dari Makoan Fatuaruin menyebutnya Nekin Mataus (Likusaen), Suku Mataus (Sonbai), dan Bara Mataus (Fatuaruin). Sedangkan Makoan asal Dirma menyebutnya Loro Sankoe (Debuluk, Welakar), Loro Banleo (Dirma, Sanleo) dan Loro Sonbai (Dawan). Namun menurut beberapa makoan asal Besikama yang berasal dari Malaka

wood, and teak. The sector of trade and services, industry and others also give productivef significant contribution in forming Gross Regional Domestic Products and raising PAD.

Brief History Of Belu Resident According to various research

and old story, the first Belu resident was Melus. The tribes of Melus recognized as “Emafatuk oan Ema Ai Oan” (woods and petrity human being). They had a strong, short posture of body. In fact, all of new comer dwelled in this area came from Sina Mutin Malaka. The land of Malaka was the origin of Belu’s new comer who sailed to Timor passing through Larantuka. There are various story about Belu’s new comer. Even that way, there is a universal similarity pulled out from all data and information.

Once upon a time, there was

three brothers came from Malaka and stayed in Belu, associated with the origin Melus. They had different unique name according to each headman of region. Makoan Fatuaruin called them Nekin Mataus (Likusaen), Mataus (Sonbai), and Bara Mataus (Fatuaruin). Whereas Makoan Dirma called them Loro Sankoe (Debuluk,Welakar), Loro Banleo (Dirma,Sanleo), and Loro Sonbai (Dawan). According to Makoan Besikama, they’re called Wehali Nain, Wewiku Nain, and Haitimuk Nain.



lxxi

ialah; Wehali Nain, Wewiku Nain dan Haitimuk Nain.

Bahwa para pendatang dari Malaka itu bergelar raja atau loro dan memiliki wilayah kekuasaan yang jelas dengan persekutuan yang akrab dari masyarakatnya. Kedatangan mereka ke tanah Malaka hanya untuk menjalin hubungan dagang antar daerah di bidang kayu cendana dan hubungan etnis keagamaan.

Sedangkan dari semua pendatang di Belu itu pimpinan dipegang oleh “Maromak Oan“ Liurai Nain di Belu bagian Selatan. Bahkan menurut para peneliti asing Maromak Oan kekuasaannya juga merambah sampai sebahagian daerah Dawan (Insana dan Biboki). Dalam melaksanakan tugasnya di Belu, Maromak Oan memiliki perpanjangan tangan yaitu Wewiku-Wehali dan Haitimuk Nain. Selain juga ada di Fatuaruin, Sonbai dan Suai Kamanasa serta Loro Lakekun, Dirma, Fialaran, Maubara, Biboki dan Insane. Maromak Oan sendiri menetap di Laran sebagai pusat kekuasaan kerajaan Wewiku-Wehali.

Para pendatang di Belu tersebut, tidak membagi daerah Belu menjadi Selatan dan Utara sebagaimana yang terjadi sekarang. Menurut para sejararawan, pembagian Belu menjadi Belu bagian Selatan dan Utara hanyalah merupakan strategi pemerintah jajahan Belanda untuk mempermudah system pengontrolan terhadap masyarakatnya. Dalam keadaan pemerintahan adat tersebut muncullah siaran dari pemerintah raja-raja dengan apa yang disebutnya “Zaman Keemasan Kerajaan”. Apa yang kita catat dan dikenal dalam sejarah daerah Belu

The three brothers were

aristhocrat and own their settled dominion with a good association with the society. Their arrival to Malaka was to aim at trading the sandalwoods and built religious-ethnic connection up.

Among all Belu’s new comer, Liurai Nain “Maromak Oan” in the south of Belu became the leader. According to foreign scientist, the Maromak Oan’s dominion was expanded to some region of Dawan (Insana and Biboki). In his duty in Belu, Maromak Oan had an autocrat in Wewiku-Wehali and Haitimuk Nain. And also in Fatuaruin, Sonbai, and Suai Kamanasa, Loro Lakekun, Dirma, Fialaran, Maubara, Biboki, and Insana. Maromak Oan itself stayed in Laran as the authority centre of Wewiku-Wehali.

All of Belu’s new comers divided no region of Belu by 2 parts, South and North as it is right now. According to historian, the assignment of Belu’s regency into south and north Belu was only a colonial Dutch strategies to make the society control system easier. In the custom governmental, a broadcast appear in number from the empire governmental called “the empire golden age”. What was recorded and known in the history of Belu’s regency is that there was an empire of Wewiku-Wehali (which its dominion covered in a whole area of Belu). There was an



lxxii

adalah adanya kerajaan Wewiku-Wehali (pusat kekuasaan seluruh Belu). Di Dawan ada kerajaan Sonbay yang berkuasa di daerah Mutis. Daerah Dawan termasuk Miamafo dan Dubay sekitar 40.000 jiwa masyarakatnya. Menurut penuturan para tetua adat dari Wewiku-Wehali, untuk mempermudah pengaturan system pemerintahan, Sang Maromak Oan mengirim para pembantunya ke seluruh wilayah Belu sebagai Loro dan Liurai.

Tercatat nama-nama pemimpin besar yang dikirim dari Wewiku-Wehali seperti Loro Dirma, Loro Lakekun, Biboki Nain, Herneno dan Insana Nain serta Nenometan Anas dan Fialaran. Ada juga kerajaan Fialaran di Belu bagian Utara yang dipimpin Dasi Mau Bauk dengan kaki tangannya seperti Loro Bauho, Lakekun, Naitimu, Asumanu, Lasiolat dan Lidak. Selain itu ada juga nama seperti Dafala, Manleten, Umaklaran Sorbau. Dalam perkembangan pemerintahannya muncul lagi tiga bersaudara yang ikut memerintah di Utara yaitu Tohe Nain, Maumutin dan Aitoon.

Sesuai pemikiran sejarawan Belu,

perkawinan antara Loro Bauho dan Klusin yang dikenal dengan nama As Tanara membawahi dasi sanulu yang dikenal sampai sekarang ini yaitu Lasiolat, Asumanu, Lasaka, Dafala, Manukleten, Sorbau, Lidak, Tohe Maumutin dan Aitoon. Dalam berbagai penuturan di Utara maupun di Selatan terkenal dengan nama empat jalinan terkait. Di Belu Utara bagian Barat dikenal Umahat, Rin besi hat yaitu Dafala, Manuleten, Umaklaran Sorbauan dibagian Timur ada Asumanu

empire of Sonbai which dominate the area of Mutis. The population of Dawan was 40.000 person. According to the elders of Wewiku – wehali, in oreder to make the government system arrangement easier, Maromak Oan delegated his servants to the entire region of Belu as Loro and Liurai

It was recorded some famous great leaders delegated from wewiku-wehali, such as Loro Dirma, Loro Lakekukn, Biboki Nain, Herneno, Insana Nain, Nenometan Anas, and Fialaran. There was also an empire of Fialaran settled in the north of belu which led by Dasi Mau Bauk whose servants were Loro Bauho, Laklukun, Naitimu, Asumanu, Lasiolat, and Lidak. Besides, it was known also Dafala, Manleten, Umaklaran, Sorbau. In its governmental development there was an appearance of three others brothers administrating/ commanding in the north of belu, they are Tohe Nain, maumutin, and Aitoan.

According to Belu’s historian, there was a mixed-marriage between Loro Bauho and Klusin, called As Tanara. Supervices Dasi Sanulu known as Lasiolat, Asumanu, Lasaka, Dafala, Manukleten, Sorbau, Lidak, Tohe Maumutin, and Aitoan. It is known in the north and south that there was four interrelated connection. In the western of north belu there was Umahat, Rin besihat known as Dafala, Manuleten, Umaklaran Sorbayan, and in the eastern there was Asumanu-Tohe, Besikama-Lasaen, Umalor-Lawan. Thus, among the four brothers, one was



lxxiii

Tohe, Besikama-Lasaen, Umalor-Lawain. Dengan demikian rupanya keempat bersaudara yang satunya menjelma sebagai tak kelihatan itu yang menandai asal-usul pendatang di Belu membaur dengan penduduk asli Melus yang sudah lama punah. Susunan Strafikasi Masyarakat Belu

Membahas tentang struktur masyarakat tidak lain dari pada mengulas tentang tingkatan- tingkatan dalam masyarakat yang ada dalam suatu komunitas atau persekutuan tertentu. Yang tersusun dalam susunan atau lapisan-lapisan dalam masyarakat yang disebut stratifikasi sosial. Pembagian dan pembedaan masyarakat Belu dalam kelas-kelas hirarkis di bawah ini di dasarkan pada turunan/ras yang ada sejak penduduk para pendatang sampai dengan kejayaan zaman kerajaan.

Menurut H. J. Grijzen seperti

dikutip dalam Tulisan Rm. Florens Maxi Un Bria dalam “The Way To Happiness Of Belu People” bahwa masyarakat Belu mengenal klasifikasi masyarakatnya atas 3 (tiga) golongan, yang secara hirarkis terdiri dari : - Dasi atau golongan bangsawan

yang menempati lapisan terpusat dan dari kelompok inilah terpilih Loro / Liurai / Na’i yang akan memangku jabatan kepemerintahan secara turun temurun.

- Kelompok kedua adalah Golongan Renu yang tidak lain adalah rakyat jelata yang merdeka.

unvisible, marked the descent of Belu’s new comer/ stranger assimilated with the original Melus and extinct for a long time. Stratification Of Belu’s Society

Studying about the society structure means analyze the existing society’s level arranged in one community called social stratification. Division and distinction of the society into hierarchical classes as follows rely on the existing race/ generation since the residents came until “the gold-age of the empire”.

According to H.J Grijen cited in article of Rm. Florens Maxi Un Bria in “The Way to Happiness of Belu People” that the society recognized its classification for three groups consists of: • DASI, a group whose taking the

central possession and from this group was chosen Loro/Liurai/Na’I to profess the governance hereditarily

• The second group called Renu, the independent ordinary people

• The last group called Ata or Klasan representing a faction of sahaya’s slave. Those who were included into this group usually



lxxiv

• Kelompok terakhir disebut Ata atau Klason yang merupakan golongan hamba sahaya. Mereka yang masuk Jenilu, Atapupu) until it was abolished by “Pax dalam golongan ini biasanya merupakan tawanan perang yang dijadikan budak untuk melayani kebutuhan masyarakat golongan renu atau golongan dasi. Perdagangan budak belian ini sempat menjadi komoditi pada tahun 1892 (pada daerah Jenilu-Atapupu) sampai pada akhirnya di awal abad 20-an Pemerintah Belanda mengeluarkan “Pax Nederlandica” sehingga perdagangan budak dihapus,.

Pembagian masyarakat Belu sendiri ditinjau dari segi ekonomis terdiri dari klasifikasi “orang berpunya/the haves“ (Ema Mak Soin) dan kelompok “orang miskin/the haves not “(Ema Kmukit). Ukuran untuk menentukan dua macam kelas ini tergantung pada pendapatan yang ia peroleh dan cara atau pola hidupnya setiap hari. Dari sudut politik pemerintahan nasional, kita mengetahui bahwa penggolongan masyarakat Jawa atas tiga golongan / tiga kelompok besar yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam keterkaiatannya dengan struktur masyarakat Belu maka kita mengenal beberapa kelompok /golongan masyarakat yang teridiri dari : Pertama adalah kelompok teratas atau kelompok raja (Nain Oan) masuk kelompok priyayi. - Kelompok lain adalah kelompok

masyarakat bawah (Hutun Renu) atau marjinal dan orang kecil.

a prisoner of war taken as slave to serve the requirement of DASI and RENU. The slave’s commerce becomes the commodity in the year 1892 (at Nederlandica” in the early 20th century of the Dutch governance

The stratification itself economically evaluated as consists of “the haves” (Ema Mak Soin) and “the haves not” (Ema Kmukit). To determine the classes, it was depend on the earnings they could obtain or their habits every day. From the aspect of national governance politics, we know that the Javanese classified into three big groups which is equipping one another, consists of:

- Group of kings (Nain Oan) included aristhocrat

- Group of subordinate ordinary people called Hutun Renu

- Among the two groups there was group of mediators referred as Fukun Dato



lxxv

- Antara dua kelompok itu ada

kelompok penengah atau disebut Fukun dato.

Keterkaitan antara ketiga kelompok utama tersebut terwujud dalam realisasi program dan kerja nyata. Dalam hal ini, kelompok Raja berperan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan membuat putusan pemerintahan. Kelompok Hutun Renu sebagai pelaksana program secara nyata. Sedangkan Fukun Dato akan berperan sebagai mediator antara kedua kelompok tersebut. Perlu di catat di sini bahwa dalam proses pengambilan keputusan (fui mutu lian-fui mtun ibun) secara adat dengan korban bakaran.

Perlu ditambahkan disini bahwa dalam jajaran dan tataran kelompok panututan raja atau kerabatan horizontal yang dinamakan “klaken soman“Ada juga kelompok vertical yang disebut “Tohu Larus Hudi Oan“. Dalam catatan sejarah lokal, menuturkan bahwa di kerajaan Wewiku – Wehali ada 4 dato yang sangat berperan dalam fungsinya sebagai mediator yaitu, Dato Leki Nahak Tamiru Usi Hawai Lerek (penguasa daerah pesisir laut) atau yang disebut Meti Ketuik. Dato Klisuk Rae dan Klisuk Lor yang menguasai daerah enclave laut (hasan). Sedangkan Dato Mota menguasai daerah pesisir kali Benenai (Mota Ninin Here Ninin). Sehingga sesekali dalam kurun waktu tertentu seorang Dato wajib membawah upeti kepada rajanya.

The interrelated among three

groups formed in the tangible jobs and realization. In this case, the group of kings had a role of observe the development execution and made the governance decision. Group of Hutun Renu had a role of program executor. While Futun Dato were personating mediator among the two other groups. It is recorded that the course of decision-making (fui mutu lian-fui mtun ibun) was done traditionally by sacrificing burnt up offerings.

Enhanced, in the alignment of Panututan groups, named as horizontal consaquinity “Klaken Saman”. There was also a vertical groups called Tahu Larus Hudi Oan. Based on local history, the empire of Wewiku-Wehali had four Datos playing a significant function as mediator, called Dato Leki Nahak Tamiru Usi Hawai Lerek (Meti Ketuik). Dato Klisuk Rae and Klisuk Lor were dominating the enclave of sea. While Dato Mota dominating the seaboard of Benenai. Once in a while, nowadays, Dato is obliged to bring the tribute to their king.



lxxvi

Makna, Bentuk dan Motif dalam Lambang Daerah Kabupaten Belu

1. Bentuk Lambang Daerah adalah

Perisai bersisi lima mempunyai arti sebagai berikut :

• Perisai melambangkan alat perlindungan rakyat

• Sisi lima melambangkan Pancasila sebagai dasar negara

2. Warna dan Isi Lambang

Tata warna lambang berwarna Merah, Kuning, Coklat, Hijau, Putih dan Hitam; melambangkan kain tenunan rakyat Kabupaten Belu, yang mempunyai arti : • Merah melambangkan

keberanian; • Kuning melambangkan

keagungan; • Coklat melambangkan

ketabahan hati; • Hijau melambangkan

kemakmuran; • Putih melambangkan

kesucian; • Hitam melambangkan

ketenangan/keadilan.

Meanings, Form, and Motif In The Symbol Of Belu’s Regency

1. Form of the device area is a five side

shield mean as follow: The shield symbolize the appliance of people’s protection. The five side symbolize Pancasila as the national philosophy

2. Colour and fill of symbol The symbol colored in Red, Yellow, Brown, Green, White, and Black symbolizing Belu’s woven cloth meaning as follows: Red symbolize the bravery Yellow symbolize the supremacy Brown symbolize the firmness Green symbolize the prosperity White symbolize the chastity Black symbolize the justice



lxxvii

3. Arti Lambang • Lukisan bintang berwarna

kuning emas melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa;

• Padi dan kapas melambangkan kemakmuran sandang pangan;

• Padi 20 butir dan kapas 12 biji serta angka 1958 menunjukkan hari, tanggal, tahun terbentuknya Kabupaten Belu dalam wilayah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

• Tiber melambangkan alat asli seni tari rakyat (tarian Likurai) yang telah ada serta tumbuh dalam masyarakat Belu sejak dahulu dan berkembang terus hingga sekarang;

• Kelewang dalam keadaan tersarung terletak di antara warna merah dan kuning melambangkan perjuangan keberanian, kesungguhan hati dan semangat;

• Pohon beringin melambangkan persatuan dan tempat rakyat berlindung, terletak di atas tiber dan kelewang;

• Dibawah Bintang dan di atas Pohon Beringin tertulis dengan huruf latin berbunyi “BELU“ yang berarti “SAHABAT“.

3. Meaning of symbol • The gold star symbolize the

Almighty God • Paddy and cotton symbolize the

food and clothes prosperity • 20 items of paddy and 12 seeds

of cotton and also numeral of 1958 showing the day, date of, and year Belu Regency was formed in the province area of East Nusa Tenggara

• Tiber symbolize the original appliance of Belunese art of dance

• Kelewang located in its case among the ruddling and yellow symbolize the bravely struggle, firmness, and the spirit

• The banyan tree symbolize the association and people’s protector, placed above Tiber and Kelewang

• Under the gold star and above the banyan tree, it is written “Belu” means “friend”

PENJELASAN UMUM / EXPLANATORY NOTES

lxxviii Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008

PENJELASAN UMUM

Beberapa data yang kami sajikan dalam penerbitan ini merupakan data perbaikan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya. 1. Tanda-tanda yang dipakai:

i. ... : Data belum tersedia ii. - : Data tidak tersedia atau dapat diabaikan iii. . : Tanda Desimal

2. Satuan :

i. Batang (sabun cuci)…………………….. ……… ii. Botol ……………………………………………….. iii. Km (Kilometer) ………………………….. ……… iv. Lusin ……………………………………………….. v. Ton ………………………………………………… vi. Zak …………………………………………………. vii. Kw (kwintal) ……………………………………… viii. Liter ………………………………………………… ix. Liter (untuk beras) ………………………………. x. Buah, bungkus, butir, helai, kilogram (kg), meter

(m).

: 400 gram : 700 cc : 1000 meter : 12 buah : 1000 kg : 40 kg : 100 kg : 1000 cc : 0.80 kg

3. Sumber Data : Data yang ada dalam penerbitan ini ada yang dikumpulkan langsung oleh

Badan Pusat Statistik dan ada pula yang bersumber dari Dinas/Instansi/Jawatan di Tingkat Kabupaten.

Data yang sumbernya tidak disebutkan, dikumpulkan langsung dari responden oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.

PENJELASAN UMUM / EXPLANATORY NOTES

Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008 lxxix

EXPLANATORY NOTES

Symbol, unit and other which are used in this publication, are as follows. 1. S y m b o l s :

i. ... : Data not yet available ii. - : Data not available or data negligible iii. . : Tanda Desimal

2. U n I t :

i. Briguette for soap ………………………………. ii. Bottle……………………………………………….. iii. Kilometers (Km) ………….……………………… iv. Dozen .…………………………………………….. v. Metric ton ………………………………………… vi. Sack …………………………………………………. vii. Quintal (ql) …………..…………………………… viii. Litre ………………………………………………… ix. Litre (for rice) ………….…………………………. x. Unit, pach, number, piece, kilogram (kg), meter

(m).

: 400 gram : 700 cc : 1000 meter : 12 unit : 1000 kg : 40 kg : 100 kg : 1000 cc : 0.80 kg

3. S o u r c e s :

Statistical data presented in this publication are based on secondary statistical data compiled as a part of the normal activities of various government and private institution in Belu and some of data represent the result of survey, conducted by the BPS Belu.

BAB / CHAPTER 1

Geografi Geography

GEOGRAFI / GEOGRAPHY


3

GEOGRAFI KEADAAN ALAM Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang wilayahnya terletak di sebelah timur. Kabupaten Belu terletak pada koordinat 1240 – 1260 lintang selatan. Posisinya sangat strategis karena berada pada persimpangan Negara Timor Leste dengan bagian lain Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pada titik silang antara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten TTU. Adapun batas wilayah Kabupaten Belu adalah sebagai berikut: sebelah utara dengan Selat Ombai, sebelah selatan dengan Laut Timor, sebelah timur dengan Negara Timor Leste serta sebelah barat dengan Kabupaten Timur Tengah Utara dan Timur Tengan Selatan. Dengan wilayah seluas 2,445.57 Km2 atau 5.16% dari luas wilayah Povinsi Nusa Tenggara Timur yang keseluruhannya berupa daratan, Kabupaten Belu terbagi dalam 24 Kecamatan.

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Belu merupakan daerah datar berbukit-bukit hingga pegunungan dengan sungai-sungai yang mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lerengnya. Sungai–sungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir dari bagian selatan dan bermuara di Selat Ombai dan Laut Timor. Dari 14 sungai yang bermuara di bagian utara, yang banyak digunakan penduduk untuk pertanian adalah sungai Baukama, Malibaka, dan Talau. Wilayah datar terletak di bagian selatan memanjang sampai ke tenggara pada pesisir pantai Laut Timor dengan kemiringan kurang dari 2%, sedangkan daerah datar berombak sampai bergelombang 3-40% hampir merata di seluruh wilayah yaitu mencapai 55.86% dari luas wilayah. Wilayah pegunungan (>40%) terdapat di wilayah tengah kearah Timur dengan luas wilayah sekitar 17.40%.



4

Dari aspek kemampuan tanah, sebagian besar Kabupaten Belu bertekstur tanah sedang yang meliputi hampir seluruh wilayah dan sebagian kecil bertekstur tanah halus dan kasar. Jenis tanah yang ada seperti tanah aluvial dapat di jumpai di dataran Besikama, sepanjang pantai selatan dan sedikit di utara, dan pada umumnya jenis tanah ini sangat subur karena banyak mengandung unsur hara. Intensitas pelapukan-pelapukan di wilayah ini tidak begitu besar disebabkan beriklim sedang. Tanah campuran aluvial dan litosol di jumpai di dataran Oeroki, Halilulik kemudian tanah litosol tersebar merata di Kabupaten Belu dan terakhir campuran tanah mediteran, renzina dan litosol tersebar di wilayah Malaka Tengah

bersifat porous sehingga banyak di jumpai air tanah. I K L I M Daerah Kabupaten Belu dengan temperatur rata-rata 24-34°C beriklim tropis, umumnya berubah–ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim penghujan dengan musim kemarau yang lebih dominan. Hal tersebut bisa dilihat dari data hari hujan dan curah hujan yang rendah. Musim hujan yang sangat singkat dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Curah hujan tertinggi yaitu 1375 mm terdapat di Kecamatan Malaka Tengah. Letak geografis yang lebih dekat dengan Australia dibanding Asia, membuat Kabupaten Belu memiliki curah hujan yang rendah.


Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008 5

Gambar 1.1. Banyaknya Hari Hujan di Kabupaten Belu Tahun 2003-2007

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2003 2004 2005 2006 2007

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu Gambar 1.2. Banyaknya Curah Hujan di Kabupaten Belu Tahun 2003-2007 (mm)

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00


2003 2004 2005 2006 2007

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu


6 Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008

Gambar 1.3. Banyaknya Hari Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu Tahun 2007

Malaka Barat

Rinhat

Weliman

Malaka TengahSasita Mean

Malaka Timur

Kobalima

Kakuluk Mesak

Tasifeto Timur

Raihat Lamaknen

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu Gambar 1.4. Banyaknya Curah Hujan Menurut Kecamatan di Belu Tahun 2007 (mm)

Malaka Barat

Rinhat Weliman

Malaka Tengah

Sasita Mean

Malaka Timur

Kobalima

Kakuluk Mesak

Tasifeto Timur

Raihat

Lamaknen

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu



Tabel / Table 1.1 Luas Daerah Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

Area of Belu Regency by Districk

Kecamatan

Districk

Luas Area ( Km2)

Persentase Percentage

(1) (2) (3)

01. Malaka Barat 87.41 3.57 02. Rinhat 151.72 6.20 03. Wewiku 97.90 4.00 04. Weliman 88.25 3.61 05. Malaka Tengah 168.69 6.90 06. Sasita Mean*) 172.30 7.05 07. Malaka Timur 83.28 3.41 08. Laenmanen 94.02 3.84 09. Raimanuk 179.42 7.34 10. Kobalima*) 217.06 8.88 11. Tasifeto Barat*) 284.44 11.63 12. Kakuluk Mesak 187.54 7.67 13. Kota Atambua*) 56.18 2.30 14. Tasifeto Timur 211.37 8.64 15. Raihat 87.20 3.57 16. Lasiolat 64.48 2.64 17. Lamaknen*) 214.31 8.76

Kabupaten Belu 2,445.57 100.00

Sumber : Potensi Desa (PODES) 2005, BPS Source : PODES 2005, BPS Catatan : *) Termasuk Kecamatan Pemekaran



Tabel / Table 1.2 Luas wilayah Kecamatan Malaka Barat Menurut Desa

Area District of Malaka Barat by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. Rabasa 5.76 6.59 02. Rabasahain 5.15 5.89 03. Umatoos 12.30 14.07 04. Fafoe 9.70 11.10 05. Sikun 3.29 3.76 06. Lasaen 5.39 6.17 07. Besikama 8.04 9.20 08. Umalor 3.40 3.89 09. Loofoun 5.00 5.72 10. Maktihan 3.27 3.74 11. Motaulun 5.97 6.83 12. Rabasa Haerain 5.22 5.97 13. Motaain 5.12 5.86 14. Oanmane 3.02 3.45 15. Raimatus 3.01 3.44 16. Naas 3.77 4.31

Kec. Malaka Barat 87.41 100.00

Sumber : Potensi Desa (PODES) 2005 BPS Source : PODES 2005 BPS



Tabel / Table 1.3 Luas wilayah Kecamatan Rinhat Menurut Desa

Area District of Rinhat by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. Saenama 10.54 6.95 02. Wekmidar 8.13 5.36 03. L o t a s 6.93 4.57 04. Webetun 6.17 4.07 05. Biudukfoho 7.15 4.71 06. N i t i 7.21 4.75 07. B o e n 10.78 7.11 08. Wekeke 9.88 6.51 09. Tafuli 13.55 8.93 10. N a e t 16.84 11.10 11. Nanin 6.57 4.33 12. Oekmurak 8.74 5.76 13. Alala 4.84 3.19 14. Raisamane 6.12 4.03 15. Weain 6.21 4.09 16. Nabutaek 3.60 2.37 17. Tafuli 13.59 8.96 18. Nanobot 4.87 3.21

Kec. Rinhat 151.72 100.00

Sumber : Potensi Desa (PODES) 2005,BPS Source : PODES 2005,BPS



Tabel / Table 1.4 Luas wilayah Kecamatan Wewiku Menurut Desa

Area District of Wewiku by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. Lamea 12.50 12.77 02. Alkani 8.36 8.54 03. Seserai 7.42 7.58 04. Lorotolus 7.78 7.95 05. Weoe 20.00 20.43 06. Badarai 8.72 8.91 07. Webriamata 5.87 6.00 08. Halibasar 6.00 6.13 09. Weseben 7.64 7.80 10. Rabasa Biris 3.61 3.69 11. Weulun 5.41 5.53 12. Biris 4.59 4.69

Kec. Wewiku 97.90 100.00




Tabel / Table 1.5 Luas wilayah Kecamatan Weliman Menurut Desa

Area District of Weliman by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. Forekmodok 5.08 5.76 02. Lamudur 8.00 9.07 03. Hauklaran 2.26 2.56 04. Umalawain 2.00 2.27 05. Bone Tasea 2.26 2.56 06. Taaba 3.10 3.51 07. Leunklot 3.42 3.88 08. Lakulo 9.73 11.03 09. Laleten 12.79 14.49 10. Kleseleon 6.51 7.38 11. Wedeok 8.71 9.87 12. Angkaes 8.44 9.56 13. Haitimuk 7.33 8.31 14. Wesey 8.62 9.77

Kec. Weliman 88.25 100.00




Tabel / Table 1.6 Luas wilayah Kecamatan Malaka Tengah Menurut Desa

Area District of Malaka Tengah by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. Barene 11.28 6.69 02. Kakaniuk 17.57 10.42 03. Bakiruk 23.37 13.85 04. Kateri 20.00 11.86 05. Wehali 6.10 3.62 06. Umanenlawalu 6.04 3.58 07. Umakatahan 6.10 3.62 08. Naimana 7.40 4.39 09. Lawalu 14.30 8.48 10. Fahiluka 9.80 5.81 11. Kletek 13.68 8.11 12. Kamanasa 13.96 8.28 13. UPT Harekakae 0.50 0.30 14. Barada 9.54 5.66 15. Bereliku 1.50 0.89 16. Railor Tahak 4.50 2.67 17. Suai 3.05 1.81

Kec. Malaka Tengah 168.69 100.00

Sumber : Potensi Desa (PODES) 2005, BPS Source : PODES 2005, BPS



Tabel / Table 1.7 Luas wilayah Kecamatan Sasita Mean Menurut Desa

Area District of Sasita Mean by Village 2 0 0 5

Desa Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. Kereana 19.33 11.22 02. Babotin 4.60 2.67 03. Manulea 8.81 5.11 04. Naibone 6.89 4.00 05. Fatuaruin 6.89 4.00 06. K u f e u 11.20 6.50 07. As Manulea 7.63 4.43 08. B i a u 7.63 4.43 09. Tunabesi 4.85 2.81 10. Bani - Bani 11.20 6.50 11. Tunmat 4.85 2.81 12. Takarai 6.23 3.62 13. Babotin Selatan 4.45 2.58 14. Babotin Maemina 4.42 2.57 15. Beaneno 5.42 3.15 16. Silole 5.36 3.11 17. Builaran 4.94 2.87 18. Umutnana 5.27 3.06 19. Naisau 14.27 8.28 20. Fatuoin 13.79 8.00 21. Ikan Tuanbeis 14.27 8.28

Kec. Sasita Mean 172.30 100.00




Tabel / Table 1.8 Luas wilayah Kecamatan Malaka Timur Menurut Desa

Area District of Malaka Timur by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. Numponi 5.68 6.82

02. Sanleo 32.92 39.53

03. Dirma 11.84 14.22

04. Kusa 4.37 5.25

05. Wemeda 13.62 16.35

06. Raiulun 14.85 17.83

Kec. Malaka Timur 83.28 100.00




Tabel / Table 1.9 Luas wilayah Kecamatan Laenmanen Menurut Desa

Area District of Laenmanen by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. UPT Tniumanu 7.80 8.30

02. Tniumanu 5.38 5.72

03. Uabau 12.80 13.61

04. Bonibais 5.37 5.71

05. Besesmus 12.80 13.61

06. Oenaek 12.80 13.61

07. Naekekusa 15.00 15.95

08. Kapitanmeo 7.38 7.85

09. Tesa 7.38 7.85

10. Meotroy 7.31 7.77

Kec. Laenmanen 94.02 100.00




Tabel / Table 1.10 Luas wilayah Kecamatan Raimanuk Menurut Desa

Area District of Raimanukby Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. Tasain 18.88 10.52

02. Teun 18.89 10.53

03. Renrua 25.50 14.21

04. Mandeu Raimanus 27.40 15.27

05. Faturika 23.60 13.15

06. Rafae 5.00 2.79

07. Duakoran 11.67 6.50

08. Mandeu 13.98 7.79

09. Leuntolu 34.50 19.23

Kec. Raimanuk 179.42 100.00




Tabel / Table 1.11 Luas wilayah Kecamatan Kobalima Menurut Desa

Area District of Kobalima by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3) 01. Lakekun Barat 6.37 2.93

02. Lakekun 7.23 3.33

03. Lakekun Utara 7.00 3.22

04. Litamali 16.25 7.49

05. S i s i 17.00 7.83

06. Rainawe 17.00 7.83

07. Alas Selatan 30.60 14.10

08. Babulu Selatan 20.65 9.51

09. Babulu 29.45 13.57

10. A l a s 27.06 12.47

11. Kotabiru 20.05 9.24

12. Alas Utara

18.40 8.48

Kec. Kobalima

217.06 100.00

Sumber : Potensi Desa 2005 Source : PODES 2005, BPS



Tabel / Table 1.12 Luas wilayah Kecamatan Tasifeto Barat Menurut Desa

Area District of Tasifeto Barat by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. Fohoeka 12.21 4.29

02. Nanaeone 12.22 4.30

03. Lookeu 25.21 8.86

04. Derok Faturene 27.72 9.75

05. Nanaet 12.21 4.29

06. Lawalutolus 23.61 8.30

07. Dubesi 23.61 8.30

08. Naitimu 10.14 3.56

09. Rinbesihat 10.13 3.56

10. Bakustulama 27.72 9.75

11. Naekasa 54.60 19.20

12. Tukuneno

45.06 15.84

Kec. Tasifeto Barat

284.44 100.00




Tabel / Table 1.13 Luas wilayah Kecamatan Kakuluk Mesak Menurut Desa

Area District of Kakuluk Mesak by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3) 01. Fatukety 53.70 28.63

02. Kabuna 37.31 19.89

03. Kenebibi 20.74 11.06

04. Jenilu 20.73 11.05

05. Leosama 37.30 19.89

06. Dualaus

17.76 9.47

Kec. Kakuluk Mesak

187.54 100.00




Tabel / Table 1.14 Luas wilayah Kecamatan Kota Atambua Menurut Desa

Area District of Kota Atambua by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3) 01. Fatukbot 5.80 10.32

02. L i d a k 3.21 5.71

03. Manuaman 3.52 6.27

04. Rinbesi 3.20 5.70

05. Fatubenao 10.55 18.78

06. Atambua 1.40 2.49

07. Berdao 0.62 1.10

08. Beirafu 0.63 1.12

09. Umanen 11.92 21.22

10. Tulamalae 2.38 4.24

11. Manumutin 11.35 20.20

12. Tenukiik

1.60 2.85

Kec. Kota Atambua

56.18 100.00




Tabel / Table 1.15 Luas wilayah Kecamatan Tasifeto Timur Menurut Desa

Area District of Tasifeto Timur by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. Fatuba'a 34.00 16.09 02. Dafala 19.70 9.32 03. Takirin 9.30 4.40 04. Manleten 35.40 16.75 05. Umaklaran 13.30 6.29 06. Tulakadi 15.95 7.55 07. Silawan 30.00 14.19 08. S a d i 18.00 8.52 09. Sarabau 6.56 3.10 10. B a u h o 14.40 6.81 11. Halimodok 4.76 2.25 12. Tialai 10.00 4.73

Kec. Tasifeto Timur 211.37 100.00




Tabel / Table 1.16 Luas wilayah Kecamatan Raihat Menurut Desa

Area District of Rinhat by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. Asumanu 22.95 26.32

02. T o h e 16.55 18.98

03. Raifatus 8.40 9.63

04. Aitoun 14.40 16.51

05. Maumutin 9.56 10.96

06. Toheleten 15.34 17.59

Kec. Raihat 87.20 100.00




Tabel / Table 1.17 Luas wilayah Kecamatan Lasiolat Menurut Desa

Area District of Lasiolat by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. Lasiolat 9.20 14.27

02. Maneikun 9.10 14.11

03. Fatulotu 9.25 14.35

04. Lakanmau 9.00 13.96

05. Raiulun 9.00 13.96

06. Dualasi 9.00 13.96

07. Baudauk 9.93 15.40

Kec. Lasiolat 64.48 100.00




Tabel / Table 1.18 Luas wilayah Kecamatan Lamaknen Menurut Desa

Area District of Lamaknen by Village 2 0 0 5

Desa

Village

Luas Area (Km2)


(1) (2) (3)

01. Loonuna 30.04 14.02

02. Lakmaras 21.39 9.98

03. H e n e s 6.22 2.90

04. Nualain 11.82 5.52

05. E k i n 4.94 2.31

06. Debululik 12.00 5.60

07. Maudemu 17.00 7.93

08. D i r u n 15.40 7.19

09. Leowalu 6.28 2.93

10. Duarato 3.42 1.60

11. F u l u r 9.64 4.50

12. K e w a r 21.64 10.10

13. Mahuitas 9.10 4.25

14. M a k i r 14.09 6.57

15. Lamaksenulu 9.33 4.35

16. Lutarato 15.00 7.00

17. Sisi Fatuberal 7.00 3.27

Kec. Lamaknen 214.31 100.00




Tabel / Table 1.19 Nama dan Panjang Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu

Name and Length of Rivers by District in Regency of Belu

Kecamatan

District

Nama Sungai Name of Rivers

Panjang Sungai Length of Rivers

(Km)

(1) (2) (3) 1. Malaka Barat

Benenai Delek

100 15

2. Malaka Tengah

Baen Wedik

30 10

3. Malaka Timur

Talimetan Motahoar

8 7

4. Tasifeto Barat

Buik Luradik

40 10

5. Tasifeto Timur

Baukama Baukoek Motamuru

45 10 15

6. Lamaknen

Welulik Malibaka

18 50

7. Kota Atambua

Talau

50

Sumber : Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu



Tabel / Banyaknya Hari Hujan di Kabupaten Numbers of Day of Rain in Regency

2 0

Kecamatan

District

Januari January

Pebruari February

Maret March

April April

Mei May

Juni June

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Malaka Barat 11 7 9 - - 9 02. Rinhat 6 5 - - - - 03. Wewiku**) - - - - - - 04. Weliman 11 12 - - 5 - 05. Malaka Tengah 4 7 - - 6 15

06. Sasita Mean*) 7 8 - - - 14 07. Malaka Timur 6 8 - - - - 08. Laen Manen**) - - - - - - 09. Raimanuk**) - - - - - - 10. Kobalima*) 4 7 - - 8 25 11. Tasifeto Barat*)**) - - - - - - 12. Kakuluk Mesak 7 5 - - - -

13. Kota Atambua*)**) - - - - - - 14. Tasifeto Timur 21 17 - - - - 15. Raihat 23 11 - - 1 - 16. Lasiolat**) - - - - - - 17. Lamaknen*) 15 17 - - 4 5

Rata-Rata 6.76 6.12 0.53 0.00 1.41 4.00

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu Source : Agriculture and Estate Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran

**) Data Tidak Tersedia



Table 1.20 Belu Menurut Kecamatan Per Bulan of Belu by District per Month 0 7

(hari)

Juli July

Agustus August

September

September

Oktober October

November

November

Desember December

J u m l a h T o t a l

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

- - - 6 17 21 80 - - - - - - 11 - - - - - - - - - - 14 9 15 66 - - - - 4 11 47

- - - - 14 13 56 - - - - 7 8 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 6 11 64 - - - - - - - - - - - - - 12

- - - - - - - - - - - - - 38 - - - - 7 18 60 - - - - - - - - - - - 6 17 64

0.00 0.00 0.00 1.35 4.12 6.06 31.00



Tabel / Banyaknya Curah Hujan di Kabupaten

Rainfall in Regency 2 0

Kecamatan District

Januari Januar

y

Pebruari February

Maret March

April April

Mei May

Juni June

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Malaka Barat 123 137 192 - - 105 02. Rinhat 104 119 - - - - 03. Wewiku**) - - - - - - 04. Weliman 125 168 - - 74 - 05. Malaka Tengah 166 690 - - 519 417

06. Sasita Mean*) 103 96 - - - - 07. Malaka Timur 146 189 - - - 292 08. Laen Manen**) - - - - - - 09. Raimanuk**) - - - - - - 10. Kobalima*) 46 29 - - 68 785 11. Tasifeto Barat*)**) - - - - - - 12. Kakuluk Mesak 66 74 - - - -

13. Kota Atambua*)**) - - - - - - 14. Tasifeto Timur 343 507 - - - - 15. Raihat 215 116 - - 38 - 16. Lasiolat**) - - - - - - 17. Lamaknen*) 267 387 - - 44 43

Rata-Rata 100.24 147.76 11.29 0.00 43.71 96.59

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu Source : Agriculture and Estate Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran

**) Data Tidak Tersedia



Table 1.21 Belu Menurut Kecamatan Per Bulan of Belu by District per Month 0 7

(mm)

Juli July

Agustus August

September

September

Oktober October

November

November

Desember December


(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

- - - 146 184 475 1,362 - - - - - - 223 - - - - - - - - - - 243 186 264 1,060 - - - - 119 116 2,027

- - - - 214 190 603 - - - - 102 214 943 - - - - - - - - - - - - - - - - - 112 135 89 1264 - - - - - - - - - - - - - 140

- - - - - - - - - - - - - 850 - - - - 165 209 743 - - - - - - - - - - - 104 123 968

0.00 0.00 0.00 29.47 71.12 98.83 599.00

BAB / CHAPTER 2

Pemerintahan Government

PEMERINTAHAN / GOVERNMENT


Pemerintahan

Kabupaten Belu berdiri pada tanggal 20 Desember 1958 dengan ibukota kabupaten Atambua saat ini wilayahnya terdiri atas 24 kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Malaka Barat 2. Kecamatan Rinhat 3. Kecamatan Wewiku 4. Kecamatan Weliman 5. Kecamatan Malaka Tengah 6. Kecamatan Sasita Mean 7. Kecamatan Botin Leobele 8. Kecamatan Io Kufeu 9. Kecamatan Malaka Timur 10. Kecamatan Laenmanen 11. Kecamatan Raimanuk 12. Kecamatan Kobalima

13. Kecamatan Kobalima Timur 14. Kecamatan Tasifeto Barat 15. Kecamatan Nanaet Dubesi 16. Kecamatan Kakuluk Mesak 17. Kecamatan Kota Atambua 18. Kecamatan Atambua Barat 19. Kecamatan Atambua Selatan 20. Kecamatan Tasifeto Timur 21. Kecamatan Raihat 22. Kecamatan Lasiolat 23. Kecamatan Lamaknen 24. Kecamatan Lamaknen Selatan

Menurut data dari Bagian Pemerintahan Desa pada Kantor Bupati Belu hingga tahun 2007 terdapat 208 desa/kelurahan di Kabupaten Belu yang terdiri dari 196 desa dan 12 kelurahan, dimana sebanyak 87,02 persen adalah desa/kelurahan difinitif, sedangkan sisanya sebanyak 12.98 persen masih merupakan desa persiapan.



Gambar 2.1. Persentase Jumlah Desa Menurut Klasifikasi Desa di Kabupaten Belu Tahun 2007

Swadaya20.19%

Swakarya73.56%

Swasembada6.25%

Sumber : PMD

Gambar 2.2. Jumlah Wilayah Administrasi Setingkat Desa Menurut Kecamatan di

Kabupaten Belu Tahun 2007

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

010 011 012 013 020 021 022 023 030 031 032 040 041 050 051 052 060 061 062 070 071 072 080 081

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa



Tabel / Table 2.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan

Numbers Villages by District 2 0 0 7

Kecamatan Regency

Desa / Kelurahan Village

Definitif Definitive

Persiapan Pre-village

UPT Pre-

transmigration village

Jumlah Total *)

(1) (3) (4) (5) (6)

01. Malaka Barat 11 5 - 16

02. Rinhat 13 7 - 20

03. Wewiku 9 3 - 12

04. Weliman 11 3 - 14

05. Malaka Tengah 12 5 - 17

06. Sasita Mean 9 - - 9

07. Io Kufeu 7 - - 7

08. Botin Leobele 5 - - 5

09. Malaka Timur 6 - - 6

10. Laen Manen 7 2 - 9

11. Raimanuk 8 1 - 9

12. Kobalima 8 - - 8

13. Kobalima Timur 4 - - 4

14. Tasifeto Barat 8 - - 8

15. Nanaet Dubesi 4 - - 4

16. Kakuluk Mesak 6 - - 6

17. Kota Atambua 4 - - 4

18. Atambua Selatan 4 - - 4

19. Atambua Barat 4 - - 4

20. Tasifeto Timur 11 1 - 12

21. Raihat 6 - - 6

22. Lasiolat 7 - - 7

23. Lamaknen 9 - - 9

24. Lamaknen Selatan 8 - - 8

Kabupaten Belu 181 27 - 208 Sumber : Bagian Pemerintahan Desa, Kantor Bupati Belu



Tabel / Table 2.2 Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat Menurut Kecamatan

2 0 0 7

Kecamatan District

Dusun/Lingkungan Rukun Tetangga (RT)

(3) (4) (5)

01. Malaka Barat 82 214

02. Rinhat 119 215

03. Wewiku 66 211

04. Weliman 88 188

05. Malaka Tengah 98 332

06. Sasita Mean 49 93

07. Io Kufeu 45 87

08. Botin Leobele 30 57

09. Malaka Timur 46 109

10. Laen Manen 66 126

11. Raimanuk 78 140

12. Kobalima 48 119

13. Kobalima Timur 23 50

14. Tasifeto Barat 59 177

15. Nanaet Dubesi 20 40

16. Kakuluk Mesak 35 90

17. Kota Atambua 9 110

18. Atambua Selatan 9 79

19. Atambua Barat 8 90

20. Tasifeto Timur 58 175

21. Raihat 31 91

22. Lasiolat 25 70

23. Lamaknen 43 103

24. Lamaknen Selatan 39 109

Kabupaten Belu 1,174 3,075

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa, Kantor Bupati Belu



Tabel / Table 2.3 Banyaknya Desa/Kelurahan dan Tingkat perkembangan Desa/Kelurahan

Menurut Kecamatan Numbers of Villages and Supporting level by District

2 0 0 7

Kecamatan Regency

Perkotaan Pedesaan Jumlah Desa/

Kelurahan

Numbers of

Villages

Swa-daya

Swakarya Self

Deve-loping

Swa-semba

da Sup-

porting

Swa-daya

Swakarya

Self Deve-loping

Swa-semba

da Sup-

porting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

01. Malaka Barat - - - 5 10 1 16 02. Rinhat - - - 7 13 - 20

03. Wewiku - - - 3 9 - 12 04. Weliman - - 3 11 - 14

05. Malaka Tengah - - - 5 10 2 17

06. Sasita Mean*) - - - 8 13 - 21 07. Malaka Timur - - - - 6 - 6

08. Laen Manen - - - 2 7 - 9 09. Raimanuk - - - 1 7 1 9

10. Kobalima*) - - - - 11 1 12 11. Tasifeto Barat*) - - - - 12 - 12 12. Kakuluk Mesak - - - - 6 - 6

13. Kota Atambua*) - 5 7 - - - 12 14. Tasifeto Timur - - - - 11 1 12 15. Raihat - - - - 6 - 6 16. Lasiolat - - - - 7 - 7 17. Lamaknen*) - - - 8 9 - 17 Kabupaten Belu - 5 7 42 148 6 208

Sumber : PMD Source : PMD Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran



Tabel / Table 2.4 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pusat dan BUMN/BUMD

Menurut Jenis Kelamin dan Kantor/Dinas/Instansi di Kabupaten Belu 2 0 0 7

Kantor/Dinas/Instansi

Pegawai Sipil Daerah

Pegawai sipil pusat

dipekerjakan

BUMN/ BUMD

Honorer/ Kontrak/PTT

Jumlah

L P L P L P L P L P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 01. Sekretariat Daerah 185 100 - - - - - - 185 100 02. Kecamatan

a. Malaka Barat 41 8 - - - - - - 41 8 b. Rinhat 19 2 - - - - - - 19 2

c. Wewiku 8 3 - - - - - - 8 3

d. Weliman 14 7 - - - - - - 14 7 e. Malaka Tengah 44 16 - - - - - - 44 16

f. Sasita Mean 20 5 - - - - - - 20 5 g. Malaka Timur 30 7 - - - - - - 30 7

h. Laen Manen 25 6 - - - - - - 25 6 i. Raimanuk 10 3 - - - - - - 10 3 j. Kobalima 49 10 - - - - - - 49 10 k. Tasifeto Barat 39 11 - - - - - - 39 11 l. Kakuluk Mesak 54 8 - - - - - - 54 8 m. Kota Atambua 20 11 - - - - - - 20 11 n. Tasifeto Timur 19 3 - - - - - - 19 3 o. Raihat 27 3 - - - - - - 27 3 p. Lasiolat 22 6 - - - - - - 22 6 q. Lamaknen 15 5 - - - - - - 15 5

03. Kelurahan a. Kota Atambua 10 6 - - - - - - 10 6 b. Tenukiik 10 7 - - - - - - 10 7 c. Manuaman 9 4 - - - - - - 9 4 d. Manumutin 21 7 - - - - - - 21 7 e. Tulamalae 16 5 - - - - - - 16 5 f. Bardao 16 6 - - - - - - 16 6 g. Beirafu 7 4 - - - - - - 7 4 h. Lidak 12 5 - - - - - - 12 5 i. Umanen 13 6 - - - - - - 13 6

Jumlah I 755 264 - - - - - - 755 264



Lanjutan / Continued Tabel 2.4



Pegawai sipil pusat

dipekerjakan

BUMN/ BUMD


Jumlah

L P L P L P L P L P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) j. Fatubenao 11 5 - - - - - - 11 5 k. Fatukbot 14 7 - - - - - - 14 7 l. Rinbesi 11 4 - - - - - - 11 4

Sekretariat DPRD 27 13 - - - - - - 27 13 Kejaksaan Negeri - - 21 8 - - - - 21 8 Pengadilan Negeri - - 30 11 - - 6 2 36 13 Departemen Agama - - 108 85 - - 3 - 111 85 Pengadilan Agama - - 14 1 - - - - 14 1 BPN - - 34 7 - - - - 34 7 BPS - - 18 4 - - 1 1 19 5 Lembaga Pemasyarakatan - - 48 11 - - - - 48 11 KPPN - - 25 2 - - 4 1 29 3 PNS Polri - - 20 4 - - - - 20 4 PNS Kodim - - 228 8 - - - - 228 8 Bandara Udara Haliwen - - 8 - - - 3 - 11 - Pengelolaan Pajak Atambua - - 4 - - - 3 1 7 1 Imigrasi - - 31 3 - - - - 31 3 Badan Pengawas 44 11 - - - - - - 44 11 Badan Kesbanglinmas 26 10 - - - - - - 26 10

Bappeda 28 9 - - - - - - 28 9

Bapedalda 22 13 - - - - - - 22 13

Badan Kepegawaian 20 15 - - - - - - 20 15

Badan PMD 33 12 - - - - - - 33 12

Dinas Kimpraswil 114 23 - - - - - - 114 23

Dinas Infokom 41 17 - - - - - - 41 17 Dinas Perindustrian &Perdagangan 42 9 - - - - - - 42 9 Dinas Pendaftaran Penduduk 25 13 - - - - - - 25 13

Jumlah II 458 161 589 144 - - 20 5 1067 310






Pegawai sipil pusat

dipekerjakan

BUMN/ BUMD


Jumlah

L P L P L P L P L P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 36 10 - - - - - - 36 10 Dinas Pendidikan 65 16 - - - - - - 65 16 Dinas Pendidikan (Guru) 1950 1863 - - - - - - 1950 1863 Dinas Kesehatan 243 264 - - - - - - 243 264 Dinas Nakertrans 26 4 - - - - - - 26 4 Dinas Pendapatan Daerah 46 13 - - - - - - 46 13 Dinas Kehutanan 94 16 - - - - - - 94 16 Dinas Keluarga Berencana 98 30 - - - - - - 98 30 Dinas Perhubungan 74 10 - - - - - - 74 10 Dinas Pertanian & Perkebunan 189 30 - - - - - - 189 30 Dinas Perikanan & Kelautan 30 19 - - - - - - 30 19 Dinas Pertambangan & Energi 21 15 - - - - - - 21 15 Dinas Peternakan 62 21 - - - - - - 62 21 Dinas Koperasi PK&M 38 6 - - - - - - 38 6 Dinas Kesejahteraan Sosial 22 7 - - - - - - 22 7 Dinas Kebersihan & Pertamanan 35 25 - - - - - - 35 25 Kantor Satpol Pamong Praja 35 5 - - - - - - 35 5 Kantor Arsip Daerah 11 8 - - - - - - 11 8 Kantor Ketahanan Pangan 92 9 - - - - - - 92 9 Kantor Perpustakaan 13 12 - - - - - - 13 12 Kantor PDE 10 8 - - - - - - 10 8 PD. Belu Bhakti 9 3 - - - - - - 9 3 PDAM 2 5 - - - - - - 2 5

Jumlah III 3201 2399 - - - - - - 3201 2399






Pegawai sipil pusat

dipekerjakan

BUMN/ BUMD


Jumlah

L P L P L P L P L P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

RSUD Atambua 85 121 - - - - - - 85 121 Akademi Perawat 18 4 - - - - - - 18 4 Sekretariat KPU 12 5 - - - - - - 12 5 BRI - - - - 31 9 16 2 47 11 BPD Atambua - - - - 11 7 9 - 20 7 BPD Capem Atapupu - - - - 2 2 2 - 4 2 PLN - - - - 25 1 46 5 71 6

Telkom - - - - 4 - 9 6 13 6

Pos & Giro - - - - 22 - 3 - 25 -

Pegadaian Ps. Baru - - - - 7 1 2 - 8 2

Pegadaian Atambua - - - - 6 1 3 - 9 1

Pegadaian Betun - - - - 3 2 3 - 6 2

Asuransi Jiwa Sraya - - - - 10 3 - - 10 3

Asuransi Bumi Putra - - - - 2 2 22 30 24 32

Perum Dolog Atambua - - - - 18 - 8 - 26 -

Bank Mandiri - - - - 2 3 5 - 7 3

BNI - - - - 4 2 4 - 8 2

Jumlah IV 115 130 - - 147 33 132 43 393 207

Jumlah I+II+III+IV 4529 2954 589 144 147 33 152 48 541

6 3180

Sumber : BKD dan masing-masing Instansi, Badan, Kantor BUMN/BUMD



Tabel / Table 2.5 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pusat dan BUMN/BUMD Menurut Golongan dan Kantor/Dinas/Instansi di Kabupaten Belu

2 0 0 7


Golongan BUMN/ BUMD


Jumlah

I II III IV L P

L P L P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 01. Sekretariat Daerah 16 164 91 14 - - - - 185 100 02. Kecamatan

a. Malaka Barat 4 27 18 - - - - - 41 8

b. Rinhat 3 10 8 - - - - - 19 2

c. Wewiku - 5 6 - - - - - 8 3

d. Weliman 2 9 10 - - - - - 14 7

e. Malaka Tengah 8 34 18 - - - - - 44 16

f. Sasita Mean 2 13 10 - - - - - 20 5

g. Malaka Timur 1 25 11 - - - - - 30 7

h. Laen Manen - 17 14 - - - - - 25 6 i. Raimanuk - 5 8 - - - - - 10 3 j. Kobalima 2 40 17 - - - - - 49 10 k. Tasifeto Barat 5 32 13 - - - - - 39 11 l. Kakuluk Mesak 8 45 9 - - - - - 54 8 m. Kota Atambua 5 14 12 - - - - - 20 11 n. Tasifeto Timur 1 12 9 - - - - - 19 3 o. Raihat 3 22 5 - - - - - 27 3 p. Lasiolat - 15 13 - - - - - 22 6 q. Lamaknen 3 8 9 - - - - - 15 5

03. Kelurahan a. Kota Atambua 1 7 8 - - - - - 10 6 b. Tenukiik 1 8 8 - - - - - 10 7 c. Manuaman - 5 8 - - - - - 9 4 d. Manumutin 8 14 6 - - - - - 21 7 e. Tulamalae 2 10 9 - - - - - 16 5 f. Bardao 3 12 7 - - - - - 16 6 g. Beirafu - 4 7 - - - - - 7 4 h. Lidak 2 8 7 - - - - - 12 5 i. Umanen 1 12 6 - - - - - 13 6

Jumlah I 81 577 347 14 - - - - 755 264





Golongan BUMN/ BUMD


Jumlah

I II III IV L P L P L P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) j. Fatubenao 1 9 6 - - - - - 11 5 k. Fatukbot 2 11 8 - - - - - 14 7 l. Rinbesi 2 8 5 - - - - - 11 4

Sekretariat DPRD 3 22 11 4 - - - - 27 13 Kejaksaan Negeri - 18 10 1 - - - - 21 8 Pengadilan Negeri 1 15 22 3 - - 6 2 36 13 Departemen Agama - 114 77 5 - - - - 111 85 Pengadilan Agama - 3 12 - - - - - 14 1 BPN - 9 31 1 - - - - 34 7 BPS - 7 15 - - - 1 1 19 5 Lembaga Pemasyarakatan - 37 21 1 - - - - 48 11 KPPN - 17 10 - - - 4 1 29 3 PNS Polri 14 4 6 - - - - - 20 4 PNS Kodim 207 29 - - - - - - 228 8 Bandara Udara Haliwen 4 2 2 - - - 3 - 11 - Pengelolaan Pajak Atambua - 2 2 - - - 3 1 7 1 Imigrasi - 26 7 1 - - - - 31 3 Badan Pengawas 2 16 28 9 - - - - 44 11 Badan Kesbanglinmas - 19 10 7 - - - - 26 10 Bappeda - 11 21 5 - - - - 28 9

Bapedalda 2 14 15 4 - - - - 22 13 Badan Kepegawaian 1 15 17 2 - - - - 20 15

Badan PMD - 19 21 5 - - - - 33 12

Dinas Kimpraswil 12 72 46 7 - - - - 114 23 Dinas Infokom 3 30 20 5 - - - - 41 17 Dinas Perindustrian &Perdagangan - 18 26 7 - - - - 42 9 Dinas Pendaftaran Penduduk 1 14 18 5 - - - - 25 13

Jumlah II 255 561 467 72 - - 17 5 1067 310





Golongan BUMN/ BUMD


Jumlah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 19 22 4 - - - - 36 10 Dinas Pendidikan 3 42 28 8 - - - - 65 16 Dinas Pendidikan (Guru) 69 1343 2134 267 - - - - 1950 1863 Dinas Kesehatan 6 343 152 6 - - - - 243 264 Dinas Nakertrans - 11 14 5 - - - - 26 4 Dinas Pendapatan Daerah 4 19 31 5 - - - - 46 13 Dinas Kehutanan 6 70 30 4 - - - - 94 16 Dinas Keluarga Berencana - 48 74 6 - - - - 98 30 Dinas Perhubungan 7 42 32 3 - - - - 74 10 Dinas Pertanian & Perkebunan 6 126 83 4 - - - - 189 30 Dinas Perikanan & Kelautan 1 23 22 3 - - - - 30 19 Dinas Pertambangan & Energi 2 16 13 5 - - - - 21 15 Dinas Peternakan 2 44 32 5 - - - - 62 21 Dinas Koperasi PK&M - 15 23 6 - - - - 38 6 Dinas Kesejahteraan Sosial - 15 9 5 - - - - 22 7 Dinas Kebersihan & Pertamanan 7 36 14 3 - - - - 35 25 Kantor Satpol Pamong Praja 2 27 10 1 - - - - 35 5 Kantor Arsip Daerah 1 11 6 1 - - - - 11 8 Kantor Ketahanan Pangan - 62 37 2 - - - - 92 9 Kantor Perpustakaan 1 18 5 1 - - - - 13 12 Kantor PDE - 10 7 1 - - - - 10 8 PD. Belu Bhakti 2 8 2 - - - - - 9 3 PDAM - 4 3 - - - - - 2 5

Jumlah III 120 2352 2783 345 - - - - 3201 2399





Golongan BUMN/ BUMD


Jumlah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

RSUD Atambua 2 133 68 3 - - - - 85 121 Akademi Perawat - 5 14 3 - - - - 18 4 Sekretariat KPU - 9 8 - - - - - 12 5 BRI - - - - 31 9 16 2 47 11 BPD Atambua - - - - 11 7 9 - 20 7 BPD Capem Atapupu - - - - 2 2 2 - 4 2 PLN - - - - 25 1 46 5 71 6

Telkom - - - - 4 - 9 6 13 6

Pos & Giro - - - - 22 - 3 - 25 -

Pegadaian Ps. Baru - - - - 7 1 2 - 8 2

Pegadaian Atambua - - - - 6 1 3 - 9 1

Pegadaian Betun - - - - 3 2 3 - 6 2

Asuransi Jiwa Sraya - - - - 10 3 - - 10 3

Asuransi Bumi Putra - - - - 2 2 22 30 24 32

Perum Dolog Atambua - - - - 18 - 8 - 26 -

Bank Mandiri - - - - 2 3 5 - 7 3

BNI - - - - 4 2 4 - 8 2

Jumlah IV 2 147 90 6 147 33 132 43 393 207

Jumlah I+II+III+IV 458 3637368

7 437 147 33 149 48 541

6 3180




Tabel / Table 2.6 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pusat dan BUMN/BUMD

Menurut Tingkat Pendidikan dan Kantor/Dinas/Instansi di Kabupaten Belu 2 0 0 7


Tingkat Pendidikan Honorer/ Kontrak/

PTT

Jumlah

SD SLTP SLTA D1-D3 S1 S2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 01. Sekretariat Daerah 36 32 185 25 6 1 - 285 02. Kecamatan

a. Malaka Barat 6 8 28 2 5 - - 49

b. Rinhat 1 2 13 2 3 - - 21

c. Wewiku - 1 8 - 2 - - 11

d. Weliman 1 1 15 1 3 - - 21

e. Malaka Tengah 20 6 28 3 3 - - 60

f. Sasita Mean 7 4 8 1 5 - - 25

g. Malaka Timur 9 5 19 1 3 - - 37

h. Laen Manen 4 6 13 2 6 - - 31 i. Raimanuk 1 1 7 - 4 - - 13 j. Kobalima 13 12 27 3 4 - - 59 k. Tasifeto Barat 10 9 24 2 5 - - 50 l. Kakuluk Mesak 21 13 21 3 4 - - 62 m. Kota Atambua 14 3 6 3 5 - - 31 n. Tasifeto Timur 4 2 8 3 5 - - 22 o. Raihat 8 5 11 1 5 - - 30 p. Lasiolat 3 4 16 - 5 - - 28 q. Lamaknen 4 3 8 2 3 - - 20

03. Kelurahan a. Kota Atambua 2 2 9 - 3 - - 16 b. Tenukiik 3 2 10 1 1 - - 17 c. Manuaman 1 1 8 - 3 - - 13 d. Manumutin 11 3 9 1 4 - - 28 e. Tulamalae 4 3 12 - 2 - - 21 f. Bardao 7 2 11 - 2 - - 22 g. Beirafu 2 - 6 1 2 - - 11 h. Lidak 5 2 7 - 3 - - 17 i. Umanen 3 1 12 1 2 - - 19

Jumlah I 200 133 529 58 98 1 - 1019






PTT

Jumlah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) j. Fatubenao 2 2 9 - 3 - - 16

k. Fatukbot 5 1 12 1 2 - - 21

l. Rinbesi 4 1 8 - 2 - - 15

Sekretariat DPRD 10 6 18 1 5 - - 40

Kejaksaan Negeri 3 - 16 - 10 - - 29

Pengadilan Negeri - 1 18 1 20 1 8 49

Departemen Agama 1 1 54 61 75 1 3 196

Pengadilan Agama - - 2 1 9 3 - 15

BPN 1 1 30 1 8 - - 41

BPS - - 16 1 5 - 2 24 Lembaga Pemasyarakatan 1 3 40 - 15 - - 59 KPPN - - 12 10 4 1 5 32 PNS Polri 4 6 10 - 4 - - 24 PNS Kodim 200 27 9 - - - - 236 Bandara Udara Haliwen - 4 3 1 - - 3 11 Pengelolaan Pajak Atambua 1 - 2 - 1 - 4 8 Imigrasi - - 29 1 4 - - 34 Badan Pengawas 7 2 27 4 15 - - 55 Badan Kesbanglinmas 5 4 20 1 6 - - 36 Bappeda 1 3 12 3 15 3 - 37 Bapedalda 7 5 11 1 11 - - 35 Badan Kepegawaian 2 4 14 2 12 1 - 35 Badan PMD 2 4 22 4 13 - - 45 Dinas Kimpraswil 19 8 66 11 32 1 - 137 Dinas Infokom 5 6 40 1 5 1 - 58 Dinas Perindustrian &Perdagangan 5 1 32 2 10 1 - 51 Dinas Pendaftaran Penduduk 4 1 20 2 11 - - 38

Jumlah II 289 91 552 110 297 13 25 1377






PTT

Jumlah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4 1 24 7 10 - 46

Dinas Pendidikan 4 3 27 8 39 - 81

Dinas Pendidikan (Guru) - - 1211 851 1751 - 3813

Dinas Kesehatan 19 54 335 68 27 4 - 507

Dinas Nakertrans 2 1 15 4 8 - 30

Dinas Pendapatan Daerah 6 5 30 5 13 - 59

Dinas Kehutanan 1 2 77 5 25 - 110

Dinas Keluarga Berencana 1 7 76 6 38 - 128

Dinas Perhubungan 12 7 50 6 9 - 84 Dinas Pertanian & Perkebunan 13 17 116 22 50 1 - 219 Dinas Perikanan & Kelautan 5 2 25 7 9 1 - 49 Dinas Pertambangan & Energi 3 2 19 1 10 1 - 36 Dinas Peternakan 7 3 39 10 23 1 - 83 Dinas Koperasi PK&M 1 2 24 5 12 - 44 Dinas Kesejahteraan Sosial 1 4 17 2 5 - 29 Dinas Kebersihan & Pertamanan 13 8 30 2 7 - - 60 Kantor Satpol Pamong Praja 3 2 26 2 7 - - 40 Kantor Arsip Daerah 1 2 11 2 3 - - 19 Kantor Ketahanan Pangan 1 2 58 6 34 - - 101 Kantor Perpustakaan 5 3 13 1 3 - - 25 Kantor PDE 1 3 9 - 5 - - 18 PD. Belu Bhakti 3 2 3 1 3 - - 12 PDAM - - 6 - 1 - - 7

Jumlah III 106 132 2241 1021 2092 8 - 5600





Tingkat Pendidikan Honorer/ Kontrak/PTT

Jumlah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) RSUD Atambua 6 8 173 19 - - - 206 Akademi Perawat 1 1 15 4 1 - 22 Sekretariat KPU 1 1 14 1 - - - 17 BRI 1 1 31 3 21 1 - 58 BPD Atambua - - 7 2 9 - 9 27 BPD Capem Atapupu - - 2 1 2 1 - 6 PLN - - 24 1 1 - 51 77 Telkom - - 3 1 - - 15 19 Pos & Giro 1 5 13 2 1 - 3 25 Pegadaian Ps. Baru - - 7 - 1 - 2 10 Pegadaian Atambua 2 - 3 - 2 - 3 10 Pegadaian Betun 1 - 4 - 3 - - 8 Asuransi Jiwa Sraya - - 11 - 2 - - 13 Asuransi Bumi Putra - - 50 - 6 - - 56 Perum Dolog Atambua 5 3 9 1 - - 8 26 Bank Mandiri - - 1 1 3 - 5 10 BNI - - 1 - 4 1 4 10

Jumlah IV 18 19 368 36 56 3 100 600

Jumlah I+II+III+IV 613 375 3656 1225 2543 25 125 8499


BAB / CHAPTER 3

Penduduk & Tenaga Kerja Population & Man Power

PENDUDUK & TENAGA KERJA / POPULATIONS & MAN POWER


PENDUDUK & TENAGA KERJA P E N D U D U K Tema kepedudukan selalu muncul menjadi suatu permasalahan yang cukup menarik dan hangat untuk diperdebatkan karena mempunyai kaitan erat dengan kesejahteraan hidup manusia. Perkembangan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan persediaan resourses yang memadai maka jumlah penduduk yang banyak tersebut menjadi beban bagi pembangunan. Sebaliknya percepatan pertumbuhan penduduk jauh lebih lamban dari percepatan pertambahan sumber daya dan sumber dana yang ada maka penduduk yang banyak dengan kualitas yang memadai akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga. Pemerintah dalam berbagai format perencanaan selalu menempatkan masalah kependudukan sebagai kerangka acuannya, karena penduduk dengan aspek kualitas dan kuantitasnya merupakan pelaku sentral sekaligus sebagi objek yang menikmati hasil-hasil pembangunan secara lebih adil

dan berkeprikemanusiaan. Penduduk yang banyak dengan kualitas yang tinggi akan menjadi asset yang berharga bagi kelancaran proses pembangunan, sedangkan apabila sebagian besar dari mereka berkualitas rendah tentu akan menjadi sumber kemiskinan dan keterbelakangan yang tidak lain juga menjadi musuh utama dari misi pembangunan bangsa. Dari hasil Sensus Penduduk, jumlah penduduk di Kabupaten Belu tahun 1990 sebanyak 216,019 jiwa dan meningkat menjadi 277,484 jiwa pada tahun 2000, dengan pertumbuhan rata–rata 2,54%. Tingkat pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan 1980-1990 yang hanya 1,78%. Pada tabel 3.1.1. jumlah penduduk Kabupaten Belu 2007 dari 378,882 jiwa, dengan tingkat kepadatan rumah tangga rata-rata 4 orang dan kepadatan penduduk 155 orang per Km². Dibandingkan tahun sebelumnya angka pertumbuhan penduduk periode 2000-2007 tergolong cukup tinggi yakni



4.55%. Hal ini karena selain perkembangan penduduk secara alamiah, juga diakibatkan oleh adanya eksodus ex pengungsi Timor Timur ke wilayah Kabupaten Belu yang pada Sensus Penduduk 2000 belum terhitung.

Faktor migrasi masuk juga menjadi pemicu tingginya angka pertumbuhan penduduk mengingat kedudukan wilayah geografis Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste akan menjadi daerah transit bagi penduduk dari luar untuk expansi usaha ke negara baru tersebut.

Selain itu dengan adanya pergeseran paradigma Keluarga Berencana dari Norma Keluarga Kecil Bahagia menjadi menjadi Keluarga Berkualitas disalah tafsirkan sebagai peluang untuk banyak anak asal bisa/mampu menghidupinya. Pada kasus ini, hidup layak sebuah keluarga menjadi relatif dan sangat tergantung pada pandangan kepentingan yang bersifat subjektif. Analisis kependudukan tahun 2007 memperlihatkan indikator sebagai berikut:

- Angka sex ratio pada tahun 2007 sebesar 99, menunjukkan bahwa

jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih rendah dari penduduk perempuan yakni setiap 99 penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk perempuan.

- Dilihat dari struktur umur penduduk memperlihatkan bahwa sebagaian besar penduduk Belu berada pada usia muda, dimana konstruksi piramida penduduknya masih berbentuk ekspansif. Dari 378,882 pada tahun 2007 38.20%, merupakan penduduk usia muda yang berumur 0 – 14 tahun.

- Angka ketergantungan (Dependency Ratio) pada tahun 2007 adalah 79 yang menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 79 orang yang belum atau tidak produktif.

KETENAGAKERJAAN Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun keatas, sedangkan khusus dalam Sensus



Penduduk 2000 dan Sakernas 2007 menggunakan konsep penduduk berumur 15 tahun keatas. Mereka terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( T P A K). TPAK mengkikuti pola huruf *U* terbalik. Angka ini rendah pada usia muda (usia sekolah), kemudian naik sejalan dengan kenaikan umur sampai mencapai puncaknya pada umur 25–29 tahun, yang selanjutnya turun lagi perlahan pada umur-umur berikutnya (antara lain karena pensiun, kesehatan yang tidak memungkinkan dan telah mencapai usia tua). Selama kurun waktu 2000- 2007, TPAK Kabupaten Belu sedikit berfluktuasi yakni 77.64 di tahun 2000, 61.35 pada tahun 2005, 61.00 tahun 2006 dan tahun 2007 ini meningkat menjadi 68.28%. Diduga fluktuasi TPAK ini erat kaitannya dengan situasi kesulitan ekonomi yang dialami sebagian besar masyarakat. Pada kondisi ekonomi masyarakat secara umum relatif baik maka ada sebagian penduduk usia kerja terutama ibu rumah tangga tidak aktif mencari nafkah. Sebaliknya

ketika kondisi ekonomi tingkat rumah tangga memasuki fase kronis maka sebagian ibu rumah tangga terpaksa ikut mencari nafkah melalui usaha antara lain kerajinan rumah tangga, perdagangan eceran atau sebagai pekerja keluarga pada sektor pertanian. Angka kesempatan kerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Pada tahun 2007 angka kesempatan kerja Kabupaten Belu tergolong tinggi yakni 96.87%. Ini berarti angka pengangguran terbuka pada tahun 2007 hanya sebesar 3.13% atau lebih sedikit dibanding hasil sensus SP 2000 sebesar 7.44%. Kendatipun tingkat pengangguran terbuka relatif kecil, namun bila dibandingkan dengan tingkat pendapatan perkapita penduduk yang masih rendah menunjukkan bahwa sebenarnya angka setengah pengangguran dan pengangguran terselubung di Kabupaten Belu terutama pada sektor pertanian di pedesaan masih cukup tinggi. Komposisi penduduk yang bekerja pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa sebagian besar yakni 60.84 % dari penduduk yang bekerja,mempunyai lapangan pekerjaan utama di sektor



pertanian. Sementara sisanya masing masing bekerja pada sektor sekunder (industri 10.04% dan 29.12% sisanya bekerja pada sektor tersier (perdagangan 5.45%, jasa jasa 13.43% dan lainnya 10.24%) bila di bandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 1990 dan 2000 di mana penduduk yang bekerja di sektor pertanian masing masing 68.28% dan 76.15% maka selama lebih dari dua dekade terakhir ini hampir tidak terjadi transformasi tenaga kerja dari sektor primer ke sektor ekonomi moderen secara signifikan. Padahal kunci dari kemajuan pembangunan ekonomi terletak pada akselarasi kinerja dari sektor-sektor ekonomi moderen yang dimanifestasikan lewat semakin besarnya porsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor sekunder dan tersier. Lambatnya transformasi tenaga kerja ke sektor moderen sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan kerja. Data hasil Sakernas 2007 memperlihatkan bahwa sekitar 73.10.penduduk yang bekerja berpendidikan paling tinggi hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan maka kemampuan untuk mengadopsi perkembangan teknologi produksi

yang lebih baik maupun pikiran kreatif untuk menyeleksi aktivitas ekonomi yang lebih menguntungkan menjadi relatif terbatas. Penyebaran penduduk yang bekerja menurut jumlah jam kerja selama seminggu memperlihatkan bahwa sebagian besar pekerja kita masih memiliki ethos kerja yang lebih rendah. Dari 163,221 Penduduk yang bekerja pada tahun 2007 sekitar 80.71% di antaranya bekerja dibawah jam kerja normal yakni rata-rata di bawah 6 jam perhari. Penduduk yang bekerja di atas 44 jam perminggu atau lebih dari 7 jam perhari baru sekitar 19.29%. Untuk mengetahui tingkat kemandirian dan kesejahteraan pekerja dapat di amati dari status pekerjaannya. Dari jumlah pekerja pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa 28.85% (47.091 Jiwa) diantaranya adalah pekerja keluarga/pekerja tidak di bayar sementara sisanya masing-masing bekerja di bantu dengan buruh tidak di bayar/pekerja keluarga 35.78% berusaha sendiri dan di bantu buruh di bayar masing masing 16.55 % dan 1.73 % buruh karyawan 16.68 dan pekerja bebas cuma 0.40 % .



Gambar 3.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Tahun 1995 - 2007

235508243236 256815277137284074291967

331385324165

378882371530361862

245224231815

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sumber : Registrasi Penduduk 1995-2007 Gambar 3.2. Piramida Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2007

75+

-30000 -20000 -10000 0 10000 20000 30000

laki laki

perempuan

70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24

15 - 19

10 - 14

5 - 9

0 - 4

Kelompok Umur Sumber : Registrasi Penduduk 2007, BPS



Gambar 3.3. Penduduk Kabupaten Belu Menurut Kecamatan Tahun 2007

Atambua BaratAtambua SelatanTasifeto Timur

RaihatLasiolat

Lamaknen

Kota AtambuaKakuluk Mesak

Nanaet DubesiTasifeto Barat

Kobalima

Laen ManenRaimanuk

Malaka TimurIo Kufeu

Botin LeobeleSasita Mean

RinhatWewiku

Weliman

Malaka Barat

Malaka Tengah

Kobalima Timur

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000penduduk rumah tangga

Sumber : Registrasi Penduduk 2007 Gambar 3.4. Kepadatan Penduduk per Km² di Kabupaten Belu Tahun 2007

Malaka BaratRinhat

WewikuWeliman

Malaka TengahSasita Mean

Io KufeuBotin LeobeleMalaka TimurLaen Manen

RaimanukKobalimaKobalima Timur

Tasifeto BaratNanaet DubesiKakuluk Mesak

Kota AtambuaAtambua Barat

Atambua SelatanTasifeto Timur

RaihatLasiolatLamaknen

Lamaknen Selatan

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

Sumber : Registrasi Penduduk 2007



Gambar 3.5. Persentase Wanita 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Belu Tahun 2007

17 - 18 tahun18.05%

19 - 24 tahun57.75%

16 tahun3.77%

15 tahun ke bawah2.64%

25 tahun ke atas

17.78%

Sumber : Susenas 2007, BPS

Gambar 3.6. Persentase Penduduk Kabupaten Belu Usia 15 Tahun Menurut Status

Pekerjaan Utamanya Tahun 2007

Berusaha sendiri 16.55%

Pekerja tak dibayar27.85%

Berusaha dg. buruh tetap

2.35%

Buruh/karyawan15.54%

Berusaha dg. buruh tidak

tetap30.11%

lain lain0.41%

Sumber : Sakernas 2007, BPS



Gambar 3.7. Persentase Penduduk Kabupaten Belu Usia 15 Tahun Menurut Jumlah Jam Kerjanya Tahun 2007

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

0* )

1 - 14

15 - 34

35 +

Sumber : Sakernas 2007, BPS Gambar 3.8. Jumlah Permintaan dan Pencari Kerja yang Terdaftar di Dinas Tenaga

Kerja & Transmigrasi Kabupaten Belu Tahun 1998 - 2007

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

pencari kerja permintaan tenaga kerja

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Belu



Gambar 3.9. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Belu Menurut Tingkat Pendidikannya Tahun 2005 - 2007

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

SD SMTP SMTA D I, D II D III Sarjana

2005 2006 2007

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Belu

Penduduk Populations


2/1/2009


Tabel / Table 3.1.1 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Luas Wilayah, dan kepadatan penduduk per Km2

dan per Rumah Tangga Menurut Kecamatan Number of Population, Household, Area, and Density per Districk

2 0 0 7

Kecamatan Districk

Penduduk Population

Rumah Tangga

House-hold

Luas Area (Km2)

Ke-padatan Density (Km2)

Kepadatan Per RT

Density per Household

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 01. Malaka Barat 22,765 5,534 87.41 260 4 02. Rinhat 16,524 4,097 151.72 109 4 03. Wewiku 20,930 4,852 97.90 214 4 04. Weliman 21,138 4,696 88.25 240 4 05. Malaka Tengah 39,170 8,315 168.69 232 5 06. Sasita Mean 11,067 2,539 65.48 169 4 07. Botin Leobele 9,554 4,792 39.03 245 2 08. Io Kufeu 8,138 2,014 67.79 120 4

09. Malaka Timur 8,946 2,211 83.28 107 4 10. Laen Manen 11,024 2,949 94.02 117 4 11. Raimanuk 11,864 2,881 179.42 66 4 12. Kobalima 17,226 5,112 120.95 79 3 13. Kobalima Timur 6,600 1,951 96.11 68 3 14. Tasifeto Barat 21,979 4,297 224.19 98 5 15. Nanaet Dubesi 4,627 1,054 60.25 77 4 16. Kakuluk Mesak 16,021 3,751 187.54 85 4

17. Kota Atambua 26,631 6,200 24.90 1070 4 18. Atambua Barat 23,045 3,924 15.55 1482 6 19. Atambua Selatan 19,939 3,773 15.73 1268 5 20. Tasifeto Timur 20,363 4,673 211.37 96 6 21. Raihat 14,419 3,613 87.20 165 4 22. Lasiolat 6,786 1,547 64.48 105 4 23. Lamaknen 12,307 2,278 105.90 116 5 24. Lamaknen Selatan 7,819 1,497 108.41 72 5

Kabupaten Belu 378,882 88,550 2,445.57 155 4




Tabel / Table 3.1.2 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Population by Districk and Sex 2 0 0 7

Kecamatan

Districk Laki-laki

Male Perempuan

Female J u m l a h

T o t a l (1) (2) (3) (4)

01. Malaka Barat 11,238 11,527 22,765 02. Rinhat 8,208 8,316 16,524 03. Wewiku 10,532 10,398 20,930 04. Weliman 10,618 10,520 21,138 05. Malaka Tengah 19,074 20,096 39,170 06. Sasita Mean 5,036 6,031 11,067

07. Botin Leobele 4,792 4,762 9,554 08. Io Kufeu 3,720 4,418 8,138 09. Malaka Timur 4,448 4,498 8,946 10. Laen Manen 5,440 5,584 11,024 11. Raimanuk 5,784 6,080 11,864 12. Kobalima 8,512 8,714 17,226 13. Kobalima Timur 3,271 3,329 6,600 14. Tasifeto Barat 11,146 10,833 21,979 15. Nanaet Dubesi 2,290 2,337 4,627 16. Kakuluk Mesak 8,043 7,978 16,021 17. Kota Atambua 13,374 13,257 26,631 18. Atambua Barat 12,617 10,428 23,045 19. Atambua Selatan 10,347 9,592 19,939 20. Tasifeto Timur 10,120 10,243 20,363 21. Raihat 7,305 7,114 14,419 22. Lasiolat 3,347 3,439 6,786 23. Lamaknen 6,111 6,196 12,307 24. Lamaknen Selatan 3,931 3,888 7,819

Kabupaten Belu 189,304 189,578 378,882



2/1/2009


Tabel / Table 3.1.3 Penduduk Menurut Kecamatan dan Kewarganegaraan

Population by Districk and Cityzenship 2 0 0 7

Kecamatan Districk

WNI Indonesian

WNA Cina

Cinesse

WNA lainnya Others


(1) (2) (3) (4) (5)

01. Malaka Barat 22,765 - - 22,765 02. Rinhat 16,524 - - 16,524 03. Wewiku 20,930 - - 20,930 04. Weliman 21,138 - - 21,138 05. Malaka Tengah 39,170 - - 39,170 06. Sasita Mean 11,067 - - 11,067 07. Botin Leobele 9,554 - - 9,554 08. Io Kufeu 8,138 - - 8,138

09. Malaka Timur 8,946 - - 8,946 10. Laen Manen 11,024 - - 11,024 11. Raimanuk 11,864 - - 11,864 12. Kobalima 17,226 - - 17,226 13. Kobalima Timur 6,600 - - 6,600 14. Tasifeto Barat 21,979 - - 21,979 15. Nanaet Dubesi 4,627 - - 4,627 16. Kakuluk Mesak 16,021 - - 16,021 17. Kota Atambua 26,631 - - 26,631 18. Atambua Barat 23,045 - - 23,045 19. Atambua Selatan 19,939 - - 19,939 20. Tasifeto Timur 20,363 - - 20,363 21. Raihat 14,419 - - 14,419

22. Lasiolat 6,786 - - 6,786 23. Lamaknen 12,307 - - 12,307 24. Lamaknen Selatan 7,819 - - 7,819

Kabupaten Belu 378,882 - - 378,882




Tabel / Table 3.1.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Belu

Berdasarkan Sensus Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan 1980, 1990, 2000

Kecamatan

District

Penduduk (Jiwa) Pertumbuhan

1980 1990 2000 1980

- 1990

1990 -

2000 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. Malaka Barat 46,090 53,427 67,058 1.49 2.30 02. Malaka Tengah 33,755 38,665 47,459 1.37 2.07 03. Malaka Timur 30,583 35,922 28,998 1.62 -2.12 04. Kobalima * * 15,174 * * 05. Tasifeto Barat

34,437 47,027 29,242 3.16 -4.64

06. Atambua

* * 44,965 * *

07. Tasifeto Timur

21,574 24,894 26,590 1.44 0.66

08. Lamaknen

14,634 16,084 17,998 0.95 1.13

Jumlah/Total

181,073 216,019 277,484 1.78 2.53

Sumber : Sensus Penduduk 1980, 1990, 2000, BPS Source : Population Census 1980, 1990, 2000, , BPS Keterangan : * ) Masih tergabung dengan kecamatan induk


2/1/2009


Tabel / Table 3.1.5 Penduduk Kabupaten Belu Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan

Population 10 years old in Belu Regency by Marital Status 2 0 0 7

Status Perkawinan Marital Status

Laki-laki Male

Perempuan Female

Jumlah Total


(1) (2) (3) (4) (5)

Belum Kawin / single 62,491 52,247 114,738 38.37

kawin / married 79,285 81,225 160,510 53.68

cerai hidup / divorced 985 5,034 6,019 2.01

cerai mati / widowed

3,904 13,845 17,749 5.94

Jumlah / Total

146,665 152,351 299,016 100.00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2007, BPS Source : National Social Economic Survey 2007, BPS



Tabel / Table 3.1.6 Penduduk Kabupaten Belu Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin

Population in Belu Regency by Age Group and Sex 2 0 0 7

Golongan Umur

Age Group Laki-Laki

Male Perempuan

Female J u m l a h

T o t a l (1) (2) (3) (4)

0 - 4 25,794 28,058 53,852 5 - 9 28,671 26,452 55,123

10 - 14 21,162 23,912 45,074

15 - 19 23,033 15,024 38,057

20 - 24 15,846 14,424 30,270

25 - 29 18,104 13,233 31,337

30 - 34 9,316 15,571 24,887

35 - 39 10,310 12,530 22,840

40 - 44 5,017 11,383 16,400

45 - 49 8,520 8,742 17,262

50 - 54 7,450 5,718 13,168

55 – 59 4,674 4,313 8,987

60 – 64 3,304 4,055 7,359

65 – 69 3,154 2,379 5,533

70 – 74 1,864 1,992 3,856

75 +

3,085 1,792 4,877

Jumlah / Total

189,304 189,578 378,882



2/1/2009


Tabel / Table 3.1.7 Penduduk Menurut Kecamatan dan Golongan Umur

Population by Districk and Age Group 2 0 0 7

Kecamatan

Districk 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Malaka Barat 3,181 3,427 2,961 2,038 1,578 1,778 02. Rinhat 2,309 2,488 2,150 1,479 1,144 1,289 03. Wewiku 2,926 3,153 2,726 1,873 1,446 1,630 04. Weliman 2,954 3,184 2,752 1,891 1,462 1,647 05. Malaka Tengah 5,372 5,731 4,780 3,854 2,771 2,959 06. Sasita Mean 1,514 1,616 1,347 1,091 787 842 07. Botin Leobele 1,313 1,399 1,167 939 674 719 08. Io Kufeu 1,113 1,189 991 802 578 621

09. Malaka Timur 1,295 1,371 1,054 751 624 766 10. Laen Manen 1,595 1,689 1,299 925 770 946 11. Raimanuk 1,718 1,817 1,398 995 831 1,019 12. Kobalima 2,493 2,638 2,030 1,445 1,203 1,476 13. Kobalima Timur 955 1,011 778 554 461 564 14. Tasifeto Barat 3,082 3,050 2,536 2,768 2,198 2,034 15. Nanaet Dubesi 649 642 535 582 463 429 16. Kakuluk Mesak 2,247 2,223 1,850 2,017 1,603 1,483

17. Kota Atambua 3,735 3,696 3,075 3,353 2,665 2,465 18. Atambua Barat 3,226 3,191 2,652 2,903 2,298 2,127 19. Atambua Selatan 2,795 2,765 2,299 2,511 1,992 1,843 20. Tasifeto Timur 3,103 2,954 2,135 1,734 1,581 1,602 21. Raihat 2,199 2,092 1,513 1,228 1,117 1,134 22. Lasiolat 1,034 984 711 578 528 534 23. Lamaknen 1,861 1,720 1,428 1,068 915 875 24. Lamaknen Selatan 1,183 1,093 907 678 581 555

Kabupaten Belu 53,852 55,123 45,074 38,057 30,270 31,337

Sumber : Proporsi Registrasi Penduduk terhadap hasil Sensus Penduduk 1990 dan 2000



Lanjutan Tabel 3.1.7

Kecamatan Districk

30 - 34 35 -39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59

(1) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

01. Malaka Barat 1,491 1,536 1,074 1,072 796 557 02. Rinhat 1,082 1,115 779 779 578 404 03. Wewiku 1,370 1,412 987 988 732 513 04. Weliman 1,383 1,427 997 997 739 518 05. Malaka Tengah 2,423 2,360 1,711 2,057 1,519 1,016 06. Sasita Mean 687 667 482 579 427 286 07. Botin Leobele 591 575 418 503 371 248 08. Io Kufeu 504 491 355 426 315 212 09. Malaka Timur 618 593 416 407 327 198 10. Laen Manen 763 732 514 501 403 244 11. Raimanuk 821 787 552 539 432 262 12. Kobalima 1,191 1,143 803 784 629 382 13. Kobalima Timur 457 438 308 302 241 146 14. Tasifeto Barat 1,518 1,184 807 806 610 388 15. Nanaet Dubesi 320 249 172 169 128 83 16. Kakuluk Mesak 1,107 863 589 586 444 283 17. Kota Atambua 1,838 1,435 979 975 737 470 18. Atambua Barat 1,600 1,247 845 851 646 408 19. Atambua Selatan 1,378 1,076 732 733 555 353 20. Tasifeto Timur 1,256 1,151 988 1,027 856 674 21. Raihat 888 814 699 728 607 477 22. Lasiolat 418 383 329 342 285 224 23. Lamaknen 723 711 529 679 484 392 24. Lamaknen Selatan 460 451 335 432 307 249

Kabupaten Belu 24,887 22,840 16,400 17,262 13,168 8,987


2/1/2009


Lanjutan Tabel 3.1.7

Kecamatan Districk

60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 + Jumlah

(1) (14) (15) (16) (17) (18)

01. Malaka Barat 473 343 239 221 22,765 02. Rinhat 343 249 173 163 16,524 03. Wewiku 435 315 219 205 20,930 04. Weliman 440 319 222 206 21,138 05. Malaka Tengah 837 696 412 672 39,170 06. Sasita Mean 237 196 117 192 11,067 07. Botin Leobele 204 169 100 164 9,554 08. Io Kufeu 174 145 86 136 8,138

09. Malaka Timur 186 134 91 115 8,946 10. Laen Manen 229 166 112 136 11,024 11. Raimanuk 246 178 119 150 11,864 12. Kobalima 357 258 174 220 17,226 13. Kobalima Timur 137 99 66 83 6,600 14. Tasifeto Barat 324 226 185 263 21,979 15. Nanaet Dubesi 68 49 39 50 4,627 16. Kakuluk Mesak 235 165 136 190 16,021

17. Kota Atambua 392 274 224 318 26,631 18. Atambua Barat 341 238 196 276 23,045 19. Atambua Selatan 294 205 168 240 19,939 20. Tasifeto Timur 462 308 249 283 20,363 21. Raihat 328 220 176 199 14,419 22. Lasiolat 154 102 83 97 6,786 23. Lamaknen 283 293 165 181 12,307 24. Lamaknen Selatan 180 186 105 117 7,819

Kabupaten Belu 7,359 5,533 3,856 4,877 378,882



Tabel / Table 3.1.8 Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Miskin Menurut Kecamatan

Number of Household and Poor People by District 2 0 0 6

Kecamatan Districk

Jumlah SLS/RT*)

Jumlah Rumah Tangga

Rumah Tangga dan Penduduk Miskin

Rumah Tangga

Penduduk

(1) (2) (3) (4) (5)

01. Malaka Barat 201 5,204 3,349 16,018 02. Rinhat 165 3,771 2,470 11,510 03. Wewiku 181 4,260 3,015 14,009 04. Weliman 167 3,756 2,721 13,126 05. Malaka Tengah 272 6,054 5,422 25,614

06. Sasita Mean 191 6,034 3,944 19,510 07. Malaka Timur 104 2,067 1,902 8,836 08. Laen Manen 97 2,786 2,129 9,678 09. Raimanuk 118 3,498 2,813 13,113 10. Kobalima 145 4,535 3,666 8,614 11. Tasifeto Barat 206 5,779 3,091 15,854 12. Kakuluk Mesak 61 3,823 2,533 11,826

13. Kota Atambua 221 1,2913 7,440 34,856 14. Tasifeto Timur 129 3,937 3,346 15,834 15. Raihat 70 3,340 2,621 11,848 16. Lasiolat 60 1,618 898 4,838 17. Lamaknen 195 4,699 2,830 13,817

Kabupaten Belu 2,583 78,074 54,190 248,901

Catatan : *) SLS = Satuan Lingkungan Setempat RT = Rukun Tetangga Jumlah RT sudah termasuk eks pengungsi Timor Timur Sumber : Pendataan Sosial Ekonomi 2005, BPS

Tingkat Kelahiran

Fertility Rate



Tabel / Tabel 3.2.1 Perkiraan Angka Kelahiran Total / TFR menurut Kabupaten

1989-2005

Kabupaten

Regency

1989-1990*)

1995-1996**) 2004/2005

(1) (2) (3) (4) 01. Sumba Barat 5.60 4.99 4.93 02. Sumba Timur 4.15 4.08 3.78 03. Kupang 4.67 4.31 3.80 04. Timor Tengah Selatan 4.66 3.48 2.99 05. Timor Tengah Utara 3.45 3.54 3.65 06. Belu 4.46 4.48 3.63 07. Alor 3.86 3.45 2.85 08. Lembata - - 3.06 09. Flores Timur 3.92 2.97 3.39 10. Sikka 3.96 2.81 2.59 11. Ende 4.09 2.94 2.50 12. Ngada 3.93 3.57 3.39 13. Manggarai 5.03 4.34 4.25 71. Kota Kupang - - 2.54

Nusa Tenggara Timur

- 3.83 3.49

Catatan : *) Dihitung dari Sensus Penduduk 1980 dan 1990 (metode arriaga) **) Dihitung dari data gabungan (SP90 dan Susenas 96 metode Role ***) Laporan indikator database 2004/2005



Tabel / Tabel 3.2.2 Penduduk Wanita 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin

Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Belu Population of Women 10 Years Old and Over Who Ever Married by Age at First Marriage

2 0 0 7

Umur Perkawinan Pertama

Age at First Marriage

Jumlah Numbers


(1) (2) (3)

≤15 tahun 2,647 2.64

16 tahun 3,777 3.77

17 - 18 tahun 18,069 18.05

19 - 24 tahun 57,808 57.75

25 tahun ke atas

17,803 17.78

Jumlah / Total

100,104 100.00





Menurut Jumlah Anak yang Lahir Hidup di Kabupaten Belu Population of Women 10 Years Old and Over Who Ever Married by Numbers of Children

2 0 0 7

Jumlah Anak Yang Lahir Hidup Numbers of Children Still live

Jumlah Numbers


(1) (2) (3) 0 5,590 5.58 1 13,385 13.37 2 15,307 15.29 3 16,667 16.65 4 13,422 13.41 5 10,684 10.67 6 8,950 8.94 7 6,309 6.30 8 4,605 4.60 9 1,825 1.82

10+

3,360 3.36

Jumlah / Total

100,104 100.00





Menurut Jumlah Anak yang Masih Hidup di Kabupaten Belu Population of Women 10 Years Old and Over Who Ever Married

by Numbers of Children Still live 2 0 0 7

Jumlah Anak Yang Masih

Hidup Numbers of Children Still live

Jumlah Numbers


(1) (2) (3) 0 6,569 6.56 1 16,334 16.32 2 16,117 16.10 3 19,199 19.18 4 15,821 15.80 5 11,506 11.49 6 7,270 7.26 7 2,955 2.95 8 2,804 2.80 9 1,112 1.11

10+

417 0.42

Jumlah / Total

100,104 100.00


Tingkat Kematian

Mortality Rate



Tabel / Table 3.3.1 Tingkat Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Menurut Kabupaten

Infant Mortality Rate ( IMR) per 1000 birth by Regency 1999, 2002, 2004

Kabupaten Regency

1999 2002 2004

(1) (2) (3) (4) 01. Sumba Barat 64 60 55

02. Sumba Timur 76 73 53

03. K u p a n g *) 57 52 55

04. Timor Tengah Selatan 49 46 53

05. Timor Tengah Utara 50 49 50

06. B e l u 57 55 46

07. A l o r 59 57 54

08. Flores Timur 46 44 46

09. S i k k a 47 45 48

10. E n d e 60 56 44

11. N g a d a 51 48 42

12. Manggarai 54 52 47

13. Kodya Kupang - - 24

14. Lembata - - 47

Nusa Tenggara Timur

62.6 51 49

Keterangan : Laporan Indonesia Pembangunan Manusia 2001, 2004 Remarks : *) Termasuk Kodya Kupang / Include Kodya Kupang



Tabel / Table 3.3.2 Tingkat Harapan Hidup Penduduk Berumur Nol Tahun Menurut Kabupaten

The Life Expectancy At Birth by Regency 1999, 2002, 2004

Kabupaten Regency

1999 2002 2004

(1) (2) (3) (4) 01. Sumba Barat 61.7 62.4 63.6

02. Sumba Timur 59.0 59.4 64.0

03. K u p a n g *) 63.4 64.2 63.7

04. Timor Tengah Selatan 65.2 65.7 64.7

05. Timor Tengah Utara 65.1 65.4 64.8

06. B e l u 63.5 63.7 65.8

07. A l o r 62.9 63.1 63.9

08. Flores Timur 66.0 66.1 65.8

09. S i k k a 65.7 65.9 65.3

10. E n d e 62.8 63.1 66.3

11. N g a d a 64.7 65.1 66.8

12. Manggarai 64.1 64.2 65.6

13. Kodya Kupang - - -

14. Lembata - 64.9 65.5

Nusa Tenggara Timur

63.6 63.8 65.1

Keterangan : Laporan Indonesia Pembangunan Manusia 2001, 2004 Remarks : *) termasuk Kodya Kupang / include Kodya Kupang




Menurut Jumlah Anak yang Sudah Meninggal di Kabupaten Belu 2 0 0 7

Jumlah Anak Yang Sudah Meninggal

Jumlah

Numbers


(1) (2) (3) 0 66,365 66.30 1 19,042 19.02 2 7,288 7.28 3 3,638 3.63 4 2,375 2.37 5 840 0.84 6 278 0.28 7 139 0.14 8 139 0.14 9 - -

10 +

- -

Jumlah / Total

100,104 100.00


Angkatan Kerja

Labour Force

PENDUDUK & TENAGA KERJA / POPULATION & MAN POWER


Tabel / Table 3.4.1 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin

dan Kegiatannya Seminggu yang Lalu Population 15 Years Old and Over by Sex and Activity During The Previous Week

2 0 0 7

Kegiatan Seminggu

yang Lalu Activity During

The Previous Week

Laki-Laki Male

Perempuan

Female

Jumlah Total

Jumlah Numbers

% Jumlah Numbers

% Jumlah Numbers

%

(1) (2) (3) (4) (7) a. Angkatan kerja economically active

100,351 87.15 68,140 54.99 168,491 70.49

1. Bekerja / Worked 98,704 85.72 64,517 52.07 163,221 68.28

2. Mencari Pekerjaan / Pengangguran

looking for work

1,647 1.43 3,623 2.92 5,270 2.21

b. Bukan angkatan kerja not economically active

14,790

12.85

55,761

45.00

70,551

29.51

1. Sekolah attending school

5,921 5.14 10,186 8.22 16,107 6.74

2. Urus rumah tangga house keeping

3,717 3.23 42,882 34.61 46,599 19.49

3. Lainnya / others

5,152 4.48 2,693 2.17 7,845 3.28

Jumlah / total

115,141 100.00 123,901 100 239,042 100.00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2007, BPS Source : National Labor ForceSurvey 2007, BPS



Tabel / Table 3.4.2 Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Belu Menurut Jenis Kegiatan

Population 15 Years Old and Over by Type of Activity in Belu Regency 2 0 0 0

Jenis Kegiatan Type of Activity

Jumlah Total

Jumlah Numbers

%

(1) (2) (3) a. Angkatan kerja / economically active 133,125 77.64 1. Bekerja / Worked 130,273 75.98 2. Mencari Pekerjaan / looking for work 2,852 1.66

b. Bukan angkatan kerja / not economically active 38,347 22.36 1. Sekolah / attending school 13,390 7.81 2. Mengurus rumah tangga / house keeping - - 3. Lainnya / others *)

24,957 14.55

Jumlah / total

171,472 100.00

Sumber : Sensus Penduduk 2000, BPS Source : Population Census 2000, BPS Keterangan : termasuk mengurus rumah tangga Remarks : including house keeping



Tabel / Table 3.4.3 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja

Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Week

By Main Employment Status and Sex 2 0 0 7

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status

Laki-Laki Male

Perem-puan

Female

Jumlah T o t a l


(1) (2) (3) (4) (5) 1. Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain / self employed

15,579 11,426 27,005 16.55

2. Berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar

44,762 13,643 58,405 35.78

3. Berusaha dengan dibantu buruh

dibayar / employer 2,311 513 2,824 1.73

4. Buruh, karyawan / employee 19,163 8,070 27,233 16.68 5. Pekerja bebas pertanian 127 - 127 0.0 6. Pekerja bebas non-pertanian 536 - 536 0.40 7. Pekerja tak dibayar

16,226 30,865 47,091 28.85

Jumlah / total

98,704 64,517 163,221 100.00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2007, BPS Source : National Labor Force Survey 2007, BPS



Tabel / Table 3.4.4 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja

Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Week

by Main Employmen Status and Sex 2 0 0 0

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status

Laki-Laki Male

Perempuan Female

Jumlah T o t a l

(1) (2) (3) (4) 1. Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain Self employed

14,400 11,751 26,151

2. Berusaha sendiri dibantu dg. Buruh tidak

tetap Self employed assisted by member /

temporary worker

33,437

3,890

37,327

3. Berusaha dengan dibantu buruh tetap Employer

373 117 490

4. Buruh / Karyawan / Employee 10,607 3,162 13,769 5. Pekerja Keluarga / Family worker 13,431 39,074 52,505 6. Tak Terjawab / No Stated

21 10 31

J u m l a h / T o t a l

72,269 58,004 130,273

Sumber : Sensus Penduduk 2000, BPS Source : Population Census 2000, BPS



Tabel / Table 3.4.5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jam Kerja Seluruhnya Population 15 Years Old and Over Who Worked

During The Previous Week by Total Working Hours 2 0 0 7

Jumlah Jam

Kerja Seluruhnya

Total Working Hours

Laki-Laki Male Perempuan

Female Jumlah Total

Jumlah Numbers

% Jumlah

Numbers %

Jumlah Numbers

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0*) 3,183 3.22 4,573 7.09 7,756 4.75

1 - 14 5,821 5.90 7,647 11.85 13,468 8.25

15 - 34 34,649 35.10 31,914 49.47 66,563 40.78

35 +

55,051 55.78 20,383 31.59 75,434 46.22

Jumlah / Total

98,704 100.00 64,517 100.00 163,221 100.00

Keterangan / remarks : *) Sementara tidak bekerja / Temporary not working Sumber : Diproporsikan dari jumlah penduduk NTT, yang bekerja menurut jam

kerja hasil Sakernas 2007



Tabel / Table 3.4.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jam Kerja Seluruhnya Population 15 Years Old and Over Who Worked

During The Previous Week by Total Working Hours 2 0 0 0

Jumlah Jam

Kerja Seluruhnya

Total Working Hours

Laki-Laki Male Perempuan

Female Jumlah Total

Jumlah Numbers

% Jumlah

Numbers %

Jumlah Numbers

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0*)

465

0.80

1,111

3.11

1,576

1.68

1 - 14

2,494

4.28

4,950

13.88

7,444

7.92

15 – 24

8,572

14.69

12,324

34.54

20,896

22.22

25 – 34

12,452

21.34

8,296

23.25

20,748

22.07

35 – 44

19,239

32.97

5,981

16.76

25,220

26.82

45 – 54

10,371

17.78

2,233

6.26

12,604

13.40

55 – 64

2,934

5.03

345

0.97

3,279

3.49

65 – 74

1,047

1.79

159

0.45

1,206

1.28

75 +

772

1.32

279

0.78

1,051

1.12

Jumlah / Total

58,346

100.00

35,678

100.00

94,024

100.00

Keterangan / remarks : *) Sementara tidak bekerja / Temporary not working Sumber : Sensus Penduduk 2000, BPS Source : Population Census 2000, BPS



Tabel / Table 3.4.7 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu

Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Week

by Main Industry and Sex 2 0 0 7

Lapangan Usaha Utama

Main Industry

Laki-Laki Male

Perempuan

Female

Jumlah Total

Jumlah Numbers

%

Jumlah Numbers

% Jumlah

Numbers %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Pertanian, kehutanan,

perburuan dan perikanan 61,215 62.02 38,088 59.03 99,303 60.84 02. Industri Pengolahan 4,361 4.42 12,018 18.63 16,379 10.04 03. Perdagangan besar,

eceran, rumah makan dan hotel 3,121 3.16 5,779 8.96 8,900 5.45

04. Jasa kemasyarakatan 14,286 14.47 7,639 11.84 21,925 13.43 05. Lainnya (Pertambangan dan

penggalian; Listrik, gas dan air; Bangunan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, Usaha persewaan Bangunan, tanah dan jasa perusahaan. 15,721 15.93 993 1.54 16,714 10.24

Jumlah / Total

98,704 100.00 64,517 100.00 163,221 100.00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2007, BPS Source : National Labor ForceSurvey 2007, BPS




Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Week

by Main Industry and Sex 2 0 0 0

Lapangan Usaha Utama

Main Industry

Laki-Laki Male

Perempuan

Female

Jumlah Total

Jumlah Numbers

%

Jumlah Numbers

% Jumlah

Numbers %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Pertanian 57,019 78.90 42,188 72.73 99,207 76.15 02. Industri 537 0.74 8,587 14.80 9,124 7.00 03. Perdagangan 2,980 4.12 2,403 4.14 5,383 4.13 04. Jasa 8,464 11.71 3,029 5.22 11,493 8.82 05. Angkutan 1,645 2.28 78 0.13 1,723 1.32 06. Lainnya 1,622 2.24 1,713 2.95 3,335 2.56 07. Tidak terjawab

2 0.00 6 0.01 8 0.01

Jumlah / Total

72,269 100.00 58,004 100.00 130,273 100.00

Sumber : Sensus Penduduk 2000, BPS Source : Population Census 2000, BPS




Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Population 10 Years Old and Over Who Worked During The Previous Week

by Type of Main Occupation and Sex 2 0 0 6

Jenis Pekerjaan Utama Type of Main Occupation

Laki-Laki Male

Perempuan

Female

Jumlah Total

Jumlah Number

s %

Jumlah Number

s

% Jumlah Number

s %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Tenaga Profesional 4,158 4.05 2,726 4.89 6,884 4.34

2. Tenaga Kepemimpinan 522 0.51 134 0.24 656 0.41

3. Pejabat Pelaksana Tata Usaha 2,624 2.55 850 1.52 3,474 2.19

4. Tenaga Usaha Penjualan 8,458 8.23 6,620 11.86 15,078 9.51

5. Tenaga Usaha Jasa 1,446 1.41 984 1.76 2430 1.53

6. Tenaga Usaha Pertanian 71,176 69.28 33,730 60.45 104,906 66.18

7. Tenaga Produksi 13,536 13.18 10,290 18.44 23,826 15.03

8. Anggota TNI 670 0.65 194 0.35 864 0.55

9. Lainnya 134 0.13 268 0.48 402 0.25

Jumlah 102,724 100.00 55,796 100.00 158,520 100.00




Tabel / Table 3.4.10 Jumlah Pencari Kerja, Permintaan, dan Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar

Menurut Jenis Kelamin Numbers of Registered Job Applications, Vacancies, and Placement of Workers by Sex

2 0 0 7

Jenis Kegiatan

Activity

Laki-Laki Male

Perempuan Female

Jumlah Total

(1) (2) (3) (4) 01. Pencari kerja / job applications 931 1,656 2,587 02. Permintaan tenaga kerja / vacanciens 116 477 593 03. Penempatan tenaga kerja / placement

116 477 593

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Belu Source : Transmigration and Man Power Service of Belu Regency



Tabel / Table 3.4.11 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar

Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Numbers of Registered Job Applicants by Educational Attainment and Sex

2 0 0 7

Tingkat Pendidikan

Educational Attainment

Laki-Laki Male

Perempuan Female

Jumlah Total

(1) (2) (3) (4) 01. SD dan sederajat / primary school 43 110 153 02. SMTP / junior high school 58 272 330 03. SMTA / senior high school 322 415 737 04. D I, D II / diploma I, II 18 102 120 05. D III / academy, diploma III 86 190 276 06. Universitas / university

404 567 971

J u m l a h / t o t a l

931 1,656 2,587




Tabel / Table 3.4.12 Perbandingan Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Karyawan dengan Kebutuhan Hidup

Minimum (KHM) dan Upah Minimum Regional (UMR) Selama Sebulan Di Kabupaten Belu

2005 - 2007

Wilayah 2005 2006 2007

(1) (2) (3) (4) Belu

a. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan 350,000 425,000 575,000

b. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) 500,000 625,000 750,000

c. Upah Minimum Regional (UMR) 450,000 550,000 600,000

Nusa Tenggara Timur a. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan - - 725,000

b. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) - - -

c. Upah Minimum Regional (UMR) 450,000 550,000 600,000




Tabel / Table 3.4.13 Banyaknya Transmigran dirinci per Kecamatan di Kabupaten Belu

Number of Transmigrant by District in Belu Regency 2 0 0 7

Kecamatan Districk

Kepala Kelurga Jiwa

(1) (2) (3)

01. Malaka Barat - - 02. Rinhat - - 03. Wewiku - - 04. Weliman - - 05. Malaka Tengah - -

06. Sasita Mean - - 07. Malaka Timur - - 08. Laen Manen - - 09. Raimanuk - - 10. Kobalima - - 11. Tasifeto Barat 16 78 12. Kakuluk Mesak - -

13. Kota Atambua - 14. Tasifeto Timur 104 491 15. Raihat - - 16. Lasiolat - - 17. Lamaknen - -

Kabupaten Belu 120 569




Tabel / Table 3.4.14 Banyaknya Penduduk Pelintas Batas di Kabupaten Belu

Numbers of Transitter in Belu Regency 2 0 0 7

Bulan Masuk Keluar

(1) (2) (3) 01. Januari 973 1,371

02. Pebruari 729 1,025

03. Maret 522 159

04. April 471 603

05. Mei 688 793

06. Juni 978 1,292

07. Juli 1,206 1,590

08. Agustus 1,259 1,639

09. September 1,571 1,183

10. Oktober 1,809 1,944

11. Nopember 1,476 2,011

12. Desember 2,230 2,195

Jumlah

13,912 15,805

Sumber : Kantor Imigrasi Source : Imigration Service of Belu Regency

BAB / CHAPTER 4

Konsumsi & Keadaan RumahTangga

Consumption & Household Condition

KONSUMSI & KEADAAN RUMAH TANGGA / CONSUMPTION AND HOUSEHOLD CONDITION


105

KONSUMSI & KEADAAN RUMAH TANGGA

KONSUMSI Pengeluaran konsumsi perkapita merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan rata-rata penduduk suatu wilayah dalam membiayai kebutuhan konsumsinya. Indikator ini secara tidak langsung mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan komplementer lainnya. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut hasil susenas 2007 di kabupaten Belu mencapai Rp. 177,744 Dari jumlah pengeluaran rata rata perkapita 177,744 perbulan sebesar 71.43 % atau Rp.126.992 di antaranya adalah pengeluaran untuk kebutuhan makanan sedangkan sisanya 28.55 % adalah pengeluaran non makanan seperti perkiraan sewa rumah, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian dan lain-lain. Bila diamati data hasil susenas sejak tahun 1993-2004,

memperlihatkan bahwa belum terjadi pergeseran pola konsumsi secara berarti karena selama kurun waktu tersebut pengeluaran konsumsi makanan masih berkisar antara 69-72% dari total pengeluaran. Ini memperlihatkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Belu masih relatif rendah sehingga sebagian besar dari porsi pendapatannya dibelanjakan untuk kebutuhan makanan, bukan untuk kebutuhan yang selevel lebih maju seperti kebutuhan sekunder dan tersier. Dibandingkan dengan tahun 2005 yang lalu, rata-rata pengeluaran perkapita secara nominal mengalami peningkatan.Kenaikan yang cukup tajam ini diduga tidak saja disebabkan karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin baik namun juga karena meningkatnya harga nominal berbagai kebutuhan pokok. Pola meningkatnya pengeluaran semacam ini diprediksikan akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang karena fenomena

KONSUMSI & KEADAAN RUMAH TANGGA / CONSUMPTION AND HOUSEHOLD CONDITION


106

kenaiakan harga kebutuhan pokok tetap menjadi isu sensitive dalam krisis ekonomi negara kita yang belum berujung sapai dengan saat ini. Untuk pengeluaran makanan pada tahun 2007 sekitar 40.53% diantaranya dibelanjakan untuk bahan pangan jagung, padi-padian, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Sementara sisanya masing-masing, ikan, daging, telur dan susu 15.49%, sayur-sayuran dan buah-buahan 16.86%, tembakau dan sirih pinang 8.67%, minyak dan lemak 4.11%, bahan minuman dan makanan jadi 4.03%, bumbu-bumbuan, alcohol dan konsumsi lainnya 3.25%. Untuk pengeluaran perkapita untuk sebulan non makanan sebesar Rp 50752 dimana sekitar 44.68% diantaranya adalah perkiraan sewa rumah, 20.89% untuk aneka barang dan jasa, 9.47% untuk pakaian dan alas kaki, 5.71% untuk biaya kesehatan, 5.60% untuk pendidikan, 7.87% untuk keperluan pesta, 4.20% untuk barang tahan lama serta pembayaran pajak dan asuransi 1.59%.

KEADAAN RUMAH TANGGA Dari aspek sumber penerangan rumah tangga data Susenas memperlihatkan bahwa pada tahun 2007 dari 86,848 rumah tangga ternyata sekitar 30.55% dijangakau oleh listrik PLN dan 2.52% listrik non PLN dan sisanya 66.93% menggunakan lampu minyak tanah atau pelita. Kondisi rumah tangga dari aspek kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2007 dari 86848 rumah tangga ternyata yang mempunyai sumber air minum ledeng hanya 8.4% sementara sisanya masing-masing sumur 51.13%, mata air 28.06%, sungai, air hujan dan lainnya 10.72%. Sementara ini untuk bahan dinding perumahan masih didominasi rumah dengan dinding bebak 78.95% dan tembok hanya 11.05%. .

KONSUMSI & KEADAAN RUMAH TANGGA / CONSUMPTION & HOUSEHOLD CONDITION


107

Gambar 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Menurut Besarnya Pengeluaran Perkapita Selama Sebulan Tahun 2007

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Kurang

dari

100,0

00

100,0

00 - 1

49,00

0

150,0

00 - 1

99,99

9

200,0

00 - 2

99,99

9

300,0

00 - 4

99,99

9

> 50

0,000

Sumber : Susenas 2007 Gambar 4.2 Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Kondisi Tempat

Tinggalnya Tahun 2006 dan 2007

BerlantaiBukanTanah

Penerangan

LampuListrik

Berdinding

Tembok

AirMinumLedeng

200620070

50001000015000200002500030000350004000045000

Sumber : Susenas 2006 & 2007

Pengeluaran & Konsumsi

Penduduk

Population Expenditure

& Consumption



Tabel / Table 4.1.1 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan

Numbers of Household in Belu by Percapita Monthly Expenditure Classes 2 0 0 3

Golongan Pengeluaran Expenditure Classes

(Rupiah)

J u m l a h Numbers


(1) (2) (3)

< 15,000 0 0.00

15,000 - 19,999 0 0.00

20,000 - 29,999 0 0.00

30,000 - 39,999 0 0.00

40,000 - 59,999 2,220 3.25

60,000 - 79,999 7,436 10.87

80,000 - 99,999 11,313 16.54

100,000 - 149,999 27,519 40.24

150,000 - 199,999 9,868 14.43

>199,999

10,025 14.66

Jumlah / total

68,381 100.00




Tabel / Table 4.1.2 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Pengeluaran untuk Makanan

dan Bukan Makanan Per Kapita Sebulan Numbers of Household in Belu by Percapita Monthly Expenditure

for Food and Non-Food 2 0 0 3

Golongan Pengeluaran

Expenditure Classes (Rupiah)

Untuk Makanan for Food

Untuk bukan Makanan

For Non-Food

Banyaknya Numbers

% Banyaknya Numbers

%

(1) (2) (3) (4) (5)

< 15,000 0 0.00 4,140 6.05

15,000 - 19,999 0 0.00 8,260 12.08

20,000 - 29,999 0 0.00 18,305 26.77

30,000 - 39,999 1,776 2.60 13,774 20.14

40,000 - 59,999 9,335 13.65 12,086 17.67

60,000 - 79,999 16,876 24.68 6,751 9.87

80,000 - 99,999 15,248 22.30 1,623 2.37

100,000 - 149,999 18,453 26.99 1,880 2.75

150,000 - 199,999 4,949 7.24 480 0.70

>199,999

1,744 2.55 1,082 1.58

Jumlah / total

68,381 100.00 68,381 100.00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003 BPS Source : National Social Economic Survey 2003, BPS



Tabel / Table 4.1.3 Penduduk di Kabupaten Belu Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan

Population in Belu by Percapita Monthly Expenditure Classes 2 0 0 7

Golongan Pengeluaran Expenditure Classes

(Rupiah)

J u m l a h Numbers


(1) (2) (3)

≤ 100,000 58,958 15.56

100,000 - 149,999 107,842 28.46

150,000 - 199,999 84,165 22.21

200,000 - 299,999 95,564 25.22

300,000 - 499,999 31,306 8.26

500,000 - 749,999 1,047 0.28

750,000 - 999,999 - -

> 1,000,000

- -


378,882 100.00

Sumber : Hasil Susenas 2007 diproporsikan dengan jumlah penduduk Registrasi Penduduk 2007



Tabel / Table 4.1.4 Rata-Rata Konsumsi Bahan Makanan Per kapita Seminggu

Menurut Jenis Bahan Makanan Penting di Nusa Tenggara Timur Average of Per Capita Food Consumption by Selected Food in Nusa Tenggara Timur

2 0 0 5

Jenis Pengeluaran Expenditure Items

Satuan Rata-Rata Perkapita

(1) (2) (3) 01. Beras & Hasilnya / Cereal & their products Kg 1.980

02. Jagung Basah dg Kulit / Fresh Maize in Husk Kg 0.144

03. Jagung Pipilan / Maize Kg 0.687

04. Ketela Pohon / Cassava Kg 0.455

05. Gaplek / Moniac Kg 0.014

06. Talas / Keladi Kg 0.037

07. Tepung Gaplek / Moniac Flour Kg 0.014

08. Ketela Rambat/ Sweet Potatoes Kg 0.096

09. Ikan segar / Fresh Fish Kg 0.033

10. Ikan teri diawetkan / Preserved Fish Ons 0.172

11. Daging Sapi/ Kerbau/ Beef / Buffalo Kg 0.013

12. Telur ayam / Hens Eggs Kg 0.183

13. Telur itik manila / Duck manila eggs Btr 0.005

14. Kelapa / Coconut Btr 0.263

15. Minyak Kelapa/Coconut oil Ltr 0.073

16. Minyak goreng/Cooking oil Ltr 0.062

17. Gula Merah/Other sugar Ons 0.131

18. Gula Pasir/Refined Sugar

Ons 1.434




Tabel / Table 4.1.5 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan

Non Makanan menurut Kabupaten/Kota 2 0 0 5

Kabupaten / Kota

Makanan Non

Makanan Jumlah

(1) (2) (3) (4) 01. Sumba Barat

88661

35223

123885

02. Sumba Timur 98478 42154 140632

03. Kupang 91865 35878 127744

04. Timor Tengah Selatan 80398 24434 104831

05. Timor Tengah Utara 89216 39269 128485

06. Belu 96226 48855 145080

07. Alor 95850 37132 132982

08. Lembata 106585 36324 142909

09. Flores Timur 116758 53832 170590

10. Sikka 87540 41903 129443

11. Ende 96485 45555 142040

12. Ngada 108520 51328 159848

13. Manggarai 81441 26892 108333

14. Rote Ndao 89651 35120 124771

15. Manggarai Barat 90916 43448 134364

16. Kota Kupang 160512 135026 295538

Nusa Tenggara Timur 96730 44626 141356




Tabel / Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Average of Per Capita Monthly Expenditure

2 0


Golongan Pengeluaran / Group of Expenditure

≤ 100,000 100,000 –

149,999 150,000 –

199,999 (1) (2) (3) (4)

01. Padi-padian / Cereals 29,057 42,520 54,306 02. Ubi-ubian / Cassava 2,675 3,595 3,018 03. Ikan / Fish 1,755 3,635 5,404 04. Daging / Meats 1,003 1,705 3,825 05. Telur & Susu / Eggs & Milk 276 890 2,367 06. Sayuran / Vegetables 8,704 11,480 14,488 07. Kacang / Nuts 1,596 2,293 2,913 08. Buah / Fruits 1,626 2,201 3,191 09. Minyak & Lemak / Fats & Cooking Oil 3,025 4,165 4,987 10. Bahan Minuman/Non Prepared Drink 1,919 4,067 5,952 11. Bumbu-bumbuan / Spices 1,365 1,600 2,008 12. Konsumsi lainnya / Miscellaneous Food Itery

1,280 2,790 3,924

13. Makanan & Minuman Jadi / Prepared Food

& Drink 964 2,486 4,080

14. Minumanalkohol/Alcoholic Beverages 242 391 759 15. Tembakau&Sirih/Tobacco & Betelnuts

5,262 8,107 10,293

Jumlah / Total 60,747 91,925 121,515 Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2007, BPS Source : National Social Economic Survey 2007, BPS



Table 4.1.6 untuk Kelompok Makanan di Kabupaten Belu and Food Item in Belu Regency 0 7

Golongan Pengeluaran / Group of Expenditure rata-rata 200,000 –

299,999 300,000 –

499,999 >499,000

(5) (6) (7) (8)

56,886 61,700 59,732 48,299

2,909 3,698 5,946 3,165

12,540 27,727 42,857 8,081

12,747 28,145 43,500 7,152

7,988 18,593 24,750 4,441

19,226 23,585 24,107 14,705

5,552 6,749 6,643 3,524

4,176 6,238 8,143 3,180

6,568 9,207 12,107 5,215

8,554 11,257 17,625 5,915

2,365 3,632 4,232 2,022

5,783

9,312 11,250 4,125

8,190

14,893 20,143 5,116

1,662 3,427 0 1,020

15,372

20,612 14,144 11,032

170,518 248,773 295,179 126,992



Tabel / Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan

Average of Capita Monthly Expenditure 2 0



≤ 100,000 100,000 -149,999

150,000 – 199,999

(1) (2) (3) (4) 1. Perumahan Housing

8,483 14,515 21,448

2. Aneka Barang dan Jasa

Miscellaneous Goods and service 3,265 5,842 10,681

3. Biaya Pendidikan Cost of Education

1,315 2,671 2,825

4. Biaya Kesehatan Cost of Health

1,757 2,180 3,441

5. Pakaian dan Alas Kaki Clothing and Footwear

2,838 4,098 5,152

6. Barang Tahan Lama Durable Goods

781 1,532 2,091

7. Pajak dan Asuransi Tax and Insurance

212 455 670

8. Keperluan Pesta Parties

1,894 2,060 5,174


20,545 33,353 51,482




Table 4.1.7 untuk Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Belu and Non Food Item in Belu Regency 0 7


200,000 –

299,999 300,000 –

499,999 500,000 –

799,999 rata-rata

(5) (6) (7) (8)

31,626

49,915 129,615 22,676

14,931

24,119 108,104 10,601

3,448

4,393 5,208 2,840

3,472

4,202 6,667 2,899

5,262

8,441 9,844 4,804

2,750

4,609 12,198 2,130

1,012

2,771 4,076 807

5,462

6,811 8,729 3,995

67,963

105,261 284,441 50,752



Tabel / Tabel 4.1.8 Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Sebulan

di Kabupaten Belu dan NTT 2007

Golongan

Pengeluaran

Kabupaten Belu

Propinsi NTT

Jumlah Persentase Jumlah Persentase (1) (2) (3) (4) (5)

< 100.000

65275

15.56

595549

13.39

100.000 – 149.999

119397

28.46

1524351

34.29

150.000 – 199.999

93184

22.21

1040727

23.41

200.000 – 299.999

105804

25.23

777925

17.50

300.000 – 499.999

34660

8.26

382960

8.61

500.000 – 749.999

1160

0.28

97523

2.19

750.000 – 999.999

-

-

21110

0.48

1.000.000 dan lebih

-

-

5962

0.13

Jumlah

419480

100.00

4446107

100.00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007, BPS Source : National Social Economic Survey 2007, BPS

Keadaan Rumah Tangga

& Tempat Tinggal

Household Condition &

Home Owner



Tabel / Table 4.2.1 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Luas Lantai

Household in Belu regency by Area of Floor 2 0 0 7

Luas Lantai Area of Floor (m2)

J u m l a h Numbers


(1) (2) (3)

< 20 5,323 6.13

20 - 49 49,455 56.94

50 - 99 26,923 31.00

100 -149 3,399 3.91

> 149 1,748 2.01

J u m l a h / T o t a l 86,848 100.00




Tabel / Table 4.2.2 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Jenis Atap Terluas

Household in Belu regency by Primary Roof Type 2 0 0 7

Jenis Atap terluas Primary Roof Type

J u m l a h Numbers


(1) (2) (3)

Beton / Conerete 262 0.30

Genteng / Tile 700 0.81

Sirap 0 0.00

Seng / Zine 57,884 66.65

Asbes 0 0.00

Ijuk / rumbia 5,110 5.88

Lainnya / Others

22,892 26.36


86,848 100.00




Tabel / Table 4.2.3 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Jenis Lantai terluas

Household in Belu regency by Primary Floor Type 2 0 0 7

Jenis lantai Terluas Primary Floor Type

J u m l a h Numbers


(1) (2) (3)

Bukan Tanah / Non-dirth earth 43,438 50.02

Tanah / Dirt Earth

43,410 49.98


86,848 100.00




Tabel / Table 4.2.4 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Jenis Dinding Terbanyak

Household in Belu regency by Area of Primary Roof Type 2 0 0 7

Jenis Dinding Terbanyak Primary Roof Type

J u m l a h Numbers


(1) (2) (3)

Tembok / Brick 15,100 17.39

Kayu / Wood 1,153 1.33

Bambu / bamboo 2,029 2.34

Lainnya / Others

68,566 78.95


86,848 100.00




Tabel / Table 4.2.5 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Sumber Penerangan

Household in Belu regency by Source of Lighting 2 0 0 7

Sumber Penerangan Source of Lighting

J u m l a h Numbers


(1) (2) (3)

Listrik PLN / Elictricity (PLN) 26,528 30.55

Listrik Non PLN / Elictricity (Non-PLN) 2,190 2.52

Petromak / Pumped Lamp - -

Pelita, Sentir, Obor / Kerosene 57,692 66.43

Lainnya / Others

438 0.50


86,848 100.00




Tabel / Table 4.2.6 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Sumber Air Minum

Household in Belu regency by Source of Drinking Water 2 0 0 7

Sumber Air Minum Source of Drinking Water

J u m l a h Numbers


(1) (2) (3)

Air Dalam Kemasan 539 0.62

Ledeng / Pipe 7,295 8.40

Pompa / Water Pump 932 1.07

Sumur Terlindung / Well 30,649 35.41

Sumur Tak Terlindung 13,649 15.72

Mata Air Terlindung / Spring 13,417 15.45

Mata Air Tak Terlindung 10,950 12.61

Sungai / River 7,738 8.91

Lainnya / Others *)

1,572 1.81


86,848 100.00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2007, BPS Source : National Social Economic Survey 2007, BPS Keterangan : *) Termasuk air hujan / Rain water



Tabel / Table 4.2.7 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Jenis Jamban

Household in Belu regency by Toilet Facilities 2 0 0 7

Jenis Jamban Toilet Facility

J u m l a h Numbers


(1) (2) (3)

Leher Angsa / Closet 19,457 32.04

Plengsengan 24,857 40.93

Cemplung 11,837 19.49

Tidak pakai

4,582 7.54


60,733 100.00




Tabel / Table 4.2.8 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal

Household in Belu regency by Status of House 2 0 0 7

Status Rumah Status of House

J u m l a h Numbers


(1) (2) (3)

Milik Sendiri / Self Owned 70,456 81.13

Kontrak / Rent Longtem Basis 524 0.60

Sewa / rent Montly Basis 3,058 3.52

Bebas Sewa / Free of Charge 1,048 1.21

Dinas / Provided by Employer 1,722 1.98

Rumah Milik Orang Tua/Sanak/Saudara 8,434 9.71

Lainnya / Others

1,606 1.85


86,848 100.00




Tabel / Table 4.2.9 Rumah Tangga di Kabupaten Belu Menurut Tempat Pembuangan Tinja

Household in Belu regency by Faeces Place of Exile 2 0 0 7

Tempat Pembuangan Tinja Faeces Place of Exile

J u m l a h Numbers


(1) (2) (3)

Tangki 30,272 34.86

Kolam / Sawah - -

Sungai / Danau / Laut 861 0.99

Lubang Tanah 30,285 34.87

Pantai / Kebun 17,606 20.27

Lainnya

7,824 9.01


86,848 100.00


BAB / CHAPTER 5

S o s i a l Social Affairs

SOSIAL / SOCIAL


137

S O S I A L

PENDIDIKAN Berhasil atau gagalnya kelangsungan pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan sebagaian besar penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan membawa dampak positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan, baik sosial maupun ekonomi. Demikian pentingnya peranan pendidikan , maka tidaklah mengherankan apabila pendidikan senantiasa mendapat perhatian pemerintah maupun dari kalangan swasta. Peningkatan partisipasi sekolah dari berbagai lapisan masyarakat tentunya harus diimbangi penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Pada tahun 2006 jumlah Taman Kanak-Kanak 23 unit dengan jumlah murid 1 325 siswa. Di tahun 2007 jumlah sekolah SD 332 unit, SLTP 42 unit ,SLTA umum 20 unit dan kejuruan 7 unit. . Dibandingkan dengan tahun lalu , guru SD meningkat 14.52%, guru SLTP 7.48% dan

SLTA 73.67%. Sementara untuk julah murid masing-masing jenjang pendidikan yaitu SD naik 0.51% SLTP turun, naik 0.24% Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan sesuai hasil Susenas 2007 memperlihatkan bahwa sebanyak 218,577 (73.10%) penduduk umur 10 tahun ke atas berpendidikan paling tinggi cuma tamat SD. Sedangkan sisanya tamat SLTP 11,47%, tamat SLTA 11,61%, serta tamat akdemi dan perguruan tinggi cuma 3,82 %. Sebagai perbandingan Sensus Penduduk 2000 menunjukkan bahwa dari penduduk umur 5 tahun keatas pada tahun 2000, yang paling tinggi sampai tingkat SD 82,62%, tamat SLTP 8,68%, tamat SLTA 7,54 % dan tamat akademi dan sarjana 1,15%. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan formal dari sebagian besar penduduk Belu akan sangat mempengaruhi akselerasi pembangunan, dan kecepatan transformasi tenaga kerja dari sektor ekonomi

SOSIAL / SOCIAL AFFAIRS


138

tradisional ke sektor-sektor ekonomi modern. Untuk melihat kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis di suatu aderah dapat dilihat dari angka melek hurufnya. Persentase penduduk umur 10 tahun keatas yang buta huruf pada tahun 2007 hanya 0,56%, dimana lebih dari separuhnya 54,17%, yang buta huruf adalah kaum perempuan. Ini memperlihatkan bahwa pendidikan bagi kaum perempuan masih dianggap kurang perlu oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Belu. KESEHATAN Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Dengan tujuan yang demikian diharapkan seluruh program dan kegiatan di bidang kesehatan diarahkan untuk tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang baik dan pada gilirannya tercipta kehidupan yang sehat dan produktif. Pada tahun 2007 ketersediaan sarana kesehatan

secara umum mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya antara lain puskesmas naik, 18,75%, rumah sakit 66,67% . Sejalan dengan menigkatnya sarana, jumlah tenaga pelayanan kesehatan (medis dan paramedis) juga mengalami sedikit peningkatan seperti S1 Kesehatan 66,67%, D3 kesehatan 40,23% perawat dan Bidan naik 13,18 % dan 40 %. Jumlah penderita rawat jalan pada puskesmas , selama tahun 2007 sebanyak 477 763 kali kunjungan (pasien) atau naik 29,34% dibanding dengan keadaan tahun lalu. Dari jumlah kunjungan tersebut, komposisi jenis penyakit yang dominan masing-masing Infeksi Saluran Pernafasan (ispa), 30.82%, rematik 14.38%. Sementara khusus pada penderita rawat inap selama tahun 2007 pada RSU Atambua sebanyak 1 700 kunjungan (pasien) atau turun 10,67% dari keadaan tahun sebelumnya. Komposisi penyakit dominan untuk kunjungan rawat inap masing-masing malaria 23.89%, gastroetris 16.98%, TBC 14.93%, Dispepsia 9,25%, pneumonia 8,90 % dan penyakit-penyakit lainnya 31.91%.

SOSIAL / SOCIAL


139

Jumlah pasangan usia subur (PUS) pada tahun 2007 sebanyak 49,966 pasang, dimana 31,862 (63.77%) diantarannya adalah peserta pasangan peserta KB aktif. Dari metode kontrasepsi yang digunakan oleh pasangan KB aktif sebanyak 82.52% memilih KB suntik, sedangkan sisanya adalah pil 6.34%, IUD 3.06 Implant 4.87%, MOW dan MOP 1.90 dan cara kondom 0.07%. A G A M A Sesuai dengan falsafah negara, kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan penghayatannya sehingga dapat tercipta kondisi kehidupan yang rukun dan damai. Dewasa ini sebagian besar masyarakat kita mempunyai sensitifitas yang tinggi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Karena itu apabila terjadi pemaksaan kehendak pemeluk agama tertentu terhadap pemeluk agama lainnya maka akan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Dalam hal ini pemerintahan dituntut untuk memfasilitasi kehidupan

beragama bagi masyarakatnya, sehingga setiap pemeluknya memiliki hak yang sama untuk menunaikan kewajiban-kewajiban keagamaannya. KRIMINALITAS Banyaknya perkara yang masuk dan terselesaikan di Pengadilan Negeri Atambua pada tahun 2006 dengan karakteristik terdakwa/tertuduh serta sikapnya terhadap putusan tersaji dalam sub bab ini, yang kesemuanya merupakan data sekunder dari Pengadilan Negeri Atambua, disamping data dari Kepolisian Resort Belu tentang masalah-masalah sosial yang terjadi di Kabupaten ini. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Belu masih cukup memprihatinkan karena dibandingkan dengan tahun 2006 ternyata masalah sosial meningkat dari 628 kasus menjadi 680 kasus dengan tetap masalah penganiayaan yang terbanyak.

SOSIAL LAINNYA Data dalam sub bab ini berisikan data-data tentang kondisi sosial masyarakat di



140

Kabupaten Belu, seperti jumlah fakir miskin, penyandang cacat, manusia lanjut usia (jompo), dan lain-lain. Data infrastruktur kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari tabel-tabel dalam sub bab ini. Selain data kejadian bencana alam yang pernah terjadi di tahun 2007. Semua data pada sub bab ini bersumber dari Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belu.

Masalah sosial yang masih meminta perhatian di Kabupaten Belu adalah lanjut usia terlantar dan anak yatim piatu terlantar karena pada tahun 2006 tercatat 7,044 dan 5,529 orang meningkat masing-masing pada tahun 2007 menjadi 6,358 dan 6,332 orang.



Gambar 5.1. Rata-Rata Jumlah Murid per Sekolah Menurut Status Sekolah 1998-2007

0

100

200

300

400

500

600

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

SLTA Umum SLTA Kejuruan SLTP SD

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Belu Gambar 5.2. Persentase Penduduk Belu Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijasah

Tertinggi yang Dimilikinya Tahun 2007

Tidak/Belum punya ijasah

43.94%

SLTP11.47%

SMU11.62%

SD29.16%

Sarjana1.96%

DI/DII0.71%

DIII1.14%

Sumber : Susenas 2007, BPS



Gambar 5.3. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Belu Tahun 1998 – 2007

0

10

20

30

40

50

60

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Rumah Sakit Balai Pengobatan Puskesmas Pus. Pembantu

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Gambar 5.4. Frekuensi masalah sosial yang dilaporkan di Polres Belu Tahun 2002 - 2007

0

10

20

30

40

50

60

70

80


2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sumber : Polres Belu

Pendidikan

Education



Tabel / Table 5.1.1 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan

Numbers of Schools, Teachers, and Pupils by Education Level 2 0 0 7

Tingkat Pendidikan Education Level

Sekolah School

Guru Teacher

Murid Pupil

Rata-Rata

Guru Per Sekolah

Rata-Rata

Murid Per

Sekolah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 01. Taman Kanak-Kanak*) kindgarden

23 79 1,325 3.43 57.61

02. Sekolah Dasar primary school

332 4,078 63,200 12.28 190.36

03. SMTP umum junior high school (general)

42 767 14,766 18.26 351.57

04. SMTP Kejuruan junior high school (vacational)

- - - - -

05. SMP Terbuka Umum 6 147 3,488 24.50 581.33

06. SMP Terbuka Kejuruan - - - - -

07. SMTA umum senior high school (general)

20 512 7,752 25.60 387.60

08. SMTA kejuruan senior high school (vacational)

a. STM senior technical school

1 32 267 32.00 267.00

b. SMKK senior home economics high

school

4 95 757 23.75 189.25

c. SMEA senior economics high school

2 74 1,063 37.00 531.50

d. lainnya / others - - - - -

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Belu Source : National Education Service of Belu Regency Keterangan : *) Data tahun 2006



Tabel / Table 5.1.2 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak Kanak (TK) Negeri dan Swasta

di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan Numbers of School, Teacher, and Pupil of Public and Private Kindgarden in Belu Regency

by District 2 0 0 6

Kecamatan District

TK Negeri Public Kindgarden

TK Swasta

Private Kindgarden Sekolah School

Guru Teacher

Murid Pupil

Sekolah School

Guru Teacher

Murid Pupil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Malaka Barat 0 0 0 1 2 40 02. Rinhat 0 0 0 1 1 10 03. Wewiku 0 0 0 1 1 20 04. Weliman 0 0 0 0 0 0 05. Malaka Tengah 0 0 0 1 4 25

06. Sasita Mean 0 0 0 1 5 32 07. Malaka Timur 0 0 0 2 5 155 08. Laen Manen 0 0 0 1 2 20 09. Raimanuk 0 0 0 0 0 0 10. Kobalima 0 0 0 1 2 27 11. Tasifeto Barat 0 0 0 2 7 108 12. Kakuluk Mesak 0 0 0 2 4 83

13. Kota Atambua 1 3 55 7 41 686 14. Tasifeto Timur 0 0 0 0 0 0 15. Raihat 0 0 0 0 0 0 16. Lasiolat 0 0 0 0 0 0 17. Lamaknen 0 0 0 2 2 64

Kabupaten Belu 1 3 55 22 76 1,270

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Belu Source : National Education Service of Belu Regency



Tabel / Table 5.1.3 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta

di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan Numbers of School, Teacher, and Pupil of Public and Private Primary School

in Belu Regency by District 2 0 0 7

Kecamatan District

SD Negeri Public Elementry School

SD Swasta

Private Elementry School Sekolah School

Guru Teacher

Murid Pupil

Sekolah School

Guru Teacher

Murid Pupil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Malaka Barat 5 65 836 15 164 2,924 02. Rinhat 11 98 1,529 8 72 1,220 03. Wewiku 9 111 1,339 10 141 1,939 04. Weliman 9 121 1,882 7 101 1,645 05. Malaka Tengah 20 264 3,244 14 215 2,861 ,

06. Sasita Mean 20 176 2,314 10 108 1,608 07. Malaka Timur 9 78 1,230 3 43 582 08. Laen Manen 9 75 1,122 7 73 993 09. Raimanuk 7 84 1,475 5 63 1,280 10. Kobalima 15 163 2,029 13 151 2,597 11. Tasifeto Barat 14 143 2,689 10 95 2,237 12. Kakuluk Mesak 8 98 2,255 4 58 1,316

13. Kota Atambua 14 351 5,914 10 230 4,005 14. Tasifeto Timur 12 146 1,967 7 86 1,289 15. Raihat 9 97 1,594 4 52 616 16. Lasiolat 5 48 646 3 46 541 17. Lamaknen 14 137 1,658 12 125 1,824

Kabupaten Belu 190 2,255 33,723 142 1,823 29,477




Tabel / Table 5.1.4 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid

Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) Umum Negeri dan Swasta di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

Numbers of School, Teacher, and Pupil of Public and Private Junior High School (General) in Belu Regency by District

2 0 0 7

Kecamatan District

SMPNegeri Public Juniorr High School

SMP Swasta

Private Juniorr High School Sekolah School

Guru Teacher

Murid Pupil

Sekolah School

Guru Teacher

Murid Pupil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Malaka Barat 1 32 665 1 10 510 02. Rinhat 0 0 0 1 9 217 03. Wewiku 1 19 196 2 33 585 04. Weliman 0 0 0 1 15 176 05. Malaka Tengah 1 47 1,017 3 38 881


13. Kota Atambua 3 122 2,779 9 136 1,797 14. Tasifeto Timur 1 25 336 0 0 0 15. Raihat 1 14 291 0 0 0 16. Lasiolat 0 0 0 1 14 203 17. Lamaknen 1 20 578 1 11 210

Kabupaten Belu 14 368 8,030 28 399 6,736





Sekolah Menegah Tingkat Atas (SMTA) Umum Negeri dan Swasta di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

Numbers of School, Teacher, and Pupil of Public and Private Senior High School (General) in Belu Regency by District

2 0 0 7

Kecamatan District

SMU Negeri Public Senior High School

SMU Swasta

Private Senior High School Sekolah School

Guru Teacher

Murid Pupil

Sekolah School

Guru Teacher

Murid Pupil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



13. Kota Atambua 1 63 785 8 213 2,824 14. Tasifeto Timur 0 0 0 0 0 0 15. Raihat 0 0 0 0 0 0 16. Lasiolat 0 0 0 0 0 0 17. Lamaknen 1 18 396 1 11 94

Kabupaten Belu 5 162 3,053 15 350 4,699





Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

Numbers of School, Teacher, and Pupil of Public and Private Senior High School (Vocational) in Belu Regency by District

2 0 0 7

Kecamatan District

SMK Negeri Public Senior High School

SMK Swasta

Private Senior High School Sekolah School

Guru Teacher

Murid Pupil

Sekolah School

Guru Teacher

Murid Pupil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



13. Kota Atambua 1 58 855 1 24 237 14. Tasifeto Timur 0 0 0 0 0 0 15. Raihat 0 0 0 0 0 0 16. Lasiolat 0 0 0 0 0 0 17. Lamaknen 0 0 0 0 0 0

Kabupaten Belu 3 106 1,259 4 95 828





Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Terbuka Negeri dan Swasta di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

2 0 0 7

Kecamatan District

Negeri Public School

Swasta

Private School Sekolah School

Guru Teacher

Murid Pupil

Sekolah School

Guru Teacher

Murid Pupil

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Malaka Barat 1 28 224 0 0 0 02. Rinhat 0 0 0 0 0 0 03. Wewiku 0 0 0 0 0 0 04. Weliman 0 0 0 0 0 0 05. Malaka Tengah 1 9 1,017 0 0 0


13. Kota Atambua 2 76 1,367 0 0 0 14. Tasifeto Timur 0 0 0 0 0 0 15. Raihat 0 0 0 0 0 0 16. Lasiolat 0 0 0 0 0 0 17. Lamaknen 0 0 0 0 0 0

Kabupaten Belu 6 147 3,488 0 0 0




Tabel / Table 5.1.8 Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas di Kabupaten Belu Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin

Population 10 Years Old and Over in Belu Regency by Education Attainment and Sex 2 0 0 7

Pendidikan Yang Ditamatkan

Education Attainment

Laki-Laki Male

Perempuan

Female

Laki + Perempuan Male

+ Female Jumlah

Numbers %

Jumlah Numbers

% Jumlah

Numbers %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Tidak / Belum Mempunyai Ijasah Did not completed/Not yet Completedl

66,337 45.23 65,050 42.70 131,387 43.94

SD / Primary School

38,646 26.35 48,544 31.86 87,190 29.16

SLTP / Junior High school

16,158 11.02 18,140 11.91 34,298 11.47

SMU Umum Senior High School (General)

13,336 9.09 10,206 6.70 23,542 7.87

SMU Kejuruan Senior High School (Vocational)

5,934 4.05 5,263 3.45 11,197 3.74

D I, II / Diploma I, II

973 0.66 1,136 0.75 2,109 0.71

DIII/DiplomaIII, academy

1,849 1.26 1,571 1.03 3,420 1.14

DIV / S1

3,287 2.24 2,296 1.51 5,583 1.87

S2/S3

145 0.10 145 0.10 290 0.10

J u m l a h / T o t a l 146,665 100.00 152,351 100.00 299,016 100.00




Tabel / Table 5.1.9 Penduduk 7 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah, Tidak/Belum Pernah Sekolah, dan

Tidak Sekolah Lagi Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Belu Population 7 Years and over who Attending School, Never/Not Yet Attending

School in Belu Regency by Age Group 2 0 0 7

Golongan

Umur Age Group

Jumlah Penduduk Population

Masih Sekolah

Attending School

Tidak/Belum

Pernah Sekolah Never/Not yet

attending school

Tidak Sekolah Lagi

(1) (2) (3) (4) (5)

7 – 12 68,705 64,233 2,792 1,680

13 – 15 26,946 20,099 1,251 5,596

16 – 18 20,147 10,913 1,680 7,554

19 – 24

36,801 3,976 2,230 30,595




Tabel / Table 5.1.10 Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas di Kabupaten Belu

Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis per Jenis Kelamin Population 10 Years Old and Over in Belu Regency by Literacy per Sex

2 0 0 7

Kemampuan Membaca

Dan Menulis Literacy

Laki-Laki

Male

Perempuan

Female

Laki + Perempuan

Male + Female

Jumlah Number

s %

Jumlah Number

s %

Jumlah Number

s %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Huruf Latin 123,682 84.33 125,047 82.08 248,729 83.19 Huruf lainnya 840 0.57 991 0.65 1,831 0.61 Huruf Latin + Lainnya 707 0.48 979 0.64 1,686 0.56 Tidak Dapat

21,436 14.62 25,334 16.63 46,770 15.64

Jumlah / Total

146,665 100.00 152,351 100.00 299,016 100.00




Tabel / Table 5.1.11 Hasil Ujian Nasional SD/MI

Di Kabupaten Belu Tahun Pelajaran 2006/2007

Kecamatan Peserta Lulus Tidak Lulus

Jumlah Persentase Jumlah Persentase (1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. Malaka Barat 418 417 99.76 1 0.24

02. Rinhat 258 254 98.45 4 1.55

03. Wewiku 294 294 100.00 - -

04. Weliman 384 381 99.22 3 0.78

05. Malaka Tengah 717 710 99.02 7 0.98

06. Sasita Mean 444 432 97.29 12 2.70

07. Malaka Timur 211 211 100.00 - -

08. Laen Manen 279 279 100.00 - -

09. Raimanuk 291 291 100.00 - -

10. Kobalima 490 477 97.34 13 2.65

11. Tasifeto Barat 551 545 98.91 6 1.09

12. Kakuluk Mesak 363 360 99.17 3 0.83

13. Kota Atambua 1,361 1,361 100.00 - -

14. Tasifeto Timur 331 312 94.26 19 5.74

15. Raihat 196 193 98.47 3 1.53

16. Lasiolat 115 99 86.08 16 13.91

17. Lamaknen 425 391 92.00 34 8.00

Kabupaten Belu

7,128 7,007 98.30 121 1.70




Tabel / Table 5.1.12 Hasil Ujian Nasional SMP/MTs/SMPT




01. Malaka Barat 316 231 73.10 85 26.90

02. Rinhat 64 35 54.69 29 45.31

03. Wewiku 238 178 74.79 60 25.21

04. Weliman 50 50 100.00 0 0

05. Malaka Tengah 664 202 30.42 462 69.58

06. Sasita Mean 221 91 41.18 130 58.82

07. Malaka Timur 261 159 60.92 102 39.08

08. Laen Manen 36 16 44.44 20 55.56

09. Raimanuk - - - - -

10. Kobalima 247 142 57.49 105 42.51

11. Tasifeto Barat 264 192 72.73 72 27.27

12. Kakuluk Mesak 178 57 32.02 121 67.98

13. Kota Atambua 1,446 627 43.36 819 56.64

14. Tasifeto Timur 92 56 60.87 36 39.13

15. Raihat 81 57 70.37 24 29.63

16. Lasiolat 43 30 69.77 13 30.23

17. Lamaknen 188 72 38.30 116 61.70

Kabupaten Belu

4,389 2,195 50.01 2,194 49.99




Tabel / Table 5.1.13 Hasil Ujian Nasional SMA/MA




01. Malaka Barat 421 314 74.58 107 25.42

02. Rinhat - - - - -

03. Wewiku 125 100 80.00 25 20.00

04. Weliman - - - - -

05. Malaka Tengah 219 211 96.35 8 3.65

06. Sasita Mean - - - - -

07. Malaka Timur - - - - -

08. Laen Manen - - - - -

09. Raimanuk - - - - -

10. Kobalima - - - - -

11. Tasifeto Barat 274 266 97.08 8 2.92

12. Kakuluk Mesak - - - - -

13. Kota Atambua 1,992 1,385 69.53 607 30.47

14. Tasifeto Timur - - - - -

15. Raihat - - - - -

16. Lasiolat - - - - -

17. Lamaknen 110 104 94.55 6 5.45

Kabupaten Belu

3,141 2,380 75.77 761 24.23




Tabel / Table 5.1.14 Hasil Ujian Nasional SMK




01. Malaka Barat - - - - -

02. Rinhat - - - - -

03. Wewiku - - - - -

04. Weliman - - - - -

05. Malaka Tengah 66 66 100 0 0


07. Malaka Timur - - - - -

08. Laen Manen - - - - -

09. Raimanuk - - - - -

10. Kobalima 35 33 94.29 2 5.71

11. Tasifeto Barat 51 51 100 0 0

12. Kakuluk Mesak 28 22 78.57 6 21.43

13. Kota Atambua 355 299 84.23 56 15.77

14. Tasifeto Timur 61 61 100 0 0

15. Raihat - - - - -

16. Lasiolat - - - - -

17. Lamaknen - - - - -

Kabupaten Belu

596 532 89.26 64 10.74


Kesehatan

Health



Tabel / Table 5.2.1 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

Numbers of Health Service in Belu Regency by District 2 0 0 7

Kecamatan District

Sarana Kesehatan Health Service

Rumah Sakit Hospital

Puskesmas Community

Health Centre

Puskesmas Pembantu

Community Health Sub

Centre

Balai Pengobatan

Health Service House

(1) (2) (3) (4) (5)

01. Malaka Barat 0 1 2 1 02. Rinhat 0 1 4 0 03. Wewiku 0 1 2 0 04. Weliman 0 1 2 0 05. Malaka Tengah 1 1 5 2

06. Sasita Mean*) 0 2 4 0 07. Malaka Timur 0 1 1 0 08. Laen Manen 0 1 3 1 09. Raimanuk 0 1 1 0 10. Kobalima*) 0 1 5 1 11. Tasifeto Barat*) 1 1 3 1 12. Kakuluk Mesak 0 2 1 1

13. Kota Atambua*) 3 1 3 4 14. Tasifeto Timur 0 1 4 0 15. Raihat 0 1 1 0 16. Lasiolat 0 0 2 1 17. Lamaknen*) 0 2 5 1

Kabupaten Belu 5 19 48 13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Source : Health Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran



Tabel / Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Status Tenaga

Numbers of Health Personal by Health Personal 2 0

Kecamatan District

Dokter Ahli

Dokter Umum S1 Kese-hatan

D3 Kese-hatan

Perawat PNS PTT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


06. Sasita Mean*) 0 0 2 0 4 5 07. Malaka Timur 0 0 1 0 3 3 08. Laen Manen 0 0 1 0 4 7 09. Raimanuk 0 0 1 0 2 4 10. Kobalima*) 0 0 1 0 2 14 11. Tasifeto Barat*) 0 0 3 0 3 6 12. Kakuluk Mesak 0 1 1 5 14 8

13. Kota Atambua*) 3 11 3 15 55 39 14. Tasifeto Timur 0 0 1 0 3 2 15. Raihat 0 0 1 0 3 5 16. Lasiolat 0 0 0 0 1 1 17. Lamaknen*) 0 0 2 0 5 9

Kabupaten Belu 3 14 25 20 122 146




/ Table 5.2.2 Kesehatan per Kecamatan di Kabupaten Belu Personal Status per District in Belu Regency 0 7

Bidan (PNS)

Bidan Desa (PTT)

SPRG SMAK SPAG SPPH SMF PKE PKU

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

5 8 0 0 1 0 1 0 0 3 8 1 0 0 0 0 0 0 3 5 2 0 1 0 0 0 0 2 9 1 0 0 0 0 0 0 15 7 4 1 1 1 1 0 1

9 8 1 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 1 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 10 5 1 1 1 1 0 0 2 3 8 1 1 1 0 1 0 2 14 2 1 1 0 0 1 0 0

46 8 9 3 1 2 8 0 7 6 7 1 0 0 0 1 0 0 3 2 1 1 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 10 1 1 1 0 1 0 0

133 101 26 10 7 5 15 0 12



Lanjutan / Continued Table 5.2.2

Kecamatan

District

PKABPemb. Pera-wat

Jurkes/

Jurkim Pekes PKF

Lain-nya

Jumlah

(1) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

01. Malaka Barat 0 0 0 2 0 1 28 02. Rinhat 0 0 0 0 0 0 23 03. Wewiku 0 0 0 4 0 2 33 04. Weliman 0 0 0 0 0 2 22 05. Malaka Tengah 0 0 0 5 0 9 76

06. Sasita Mean*) 0 0 0 1 0 1 31 07. Malaka Timur 0 0 0 4 0 1 21 08. Laen Manen 0 0 0 1 0 2 22 09. Raimanuk 0 0 0 0 0 0 15 10. Kobalima*) 0 0 0 0 0 8 46 11. Tasifeto Barat*) 0 0 0 3 0 3 35 12. Kakuluk Mesak 0 0 0 1 0 32 81

13. Kota Atambua*) 1 0 0 16 0 66 293 14. Tasifeto Timur 0 0 0 0 0 6 27 15. Raihat 0 0 0 0 0 0 17 16. Lasiolat 0 0 0 0 0 1 8 17. Lamaknen*) 0 0 0 0 0 4 37

Kabupaten Belu 1 0 0 37 0 138 815




Tabel / Table 5.2.3 Jumlah Penderita Rawat Jalan Menurut Puskesmas di Kabupaten Belu

2 0 0 7

Puskesmas

Community Health Centre

Jumlah Total

(1) (2)

01. Puskesmas Halilulik 35,537

02. Puskesmas Atapupu 21,555

03. Puskesmas Wedomu 25,798

04. Puskesmas Haekesak 39,206

05. Puskesmas Weoe 39,112

06. Puskesmas Besikama 39,045

07. Puskesmas Biudukfoho 12,957

08. Puskesmas Seon 28,383

09. Puskesmas Betun 41,379

10. Puskesmas Kaputu 28,172

11. Puskesmas Namfalus 46,443

12. Puskesmas Weluli 27,706

13. Puskesmas Kota 81,499

14. Puskesmas Nurobo 31,123

15. Puskesmas Nualaian 29,469

16. Puskesmas Haliwen 29,030

17. Puskesmas Tunabesi 13,371

18. Puskesmas Webora 19,488

19. Puskesmas Weliman 28,688

Jumlah / total 617,961

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Source : Health Service of Belu Regency



Tabel / 10 Penyakit Terbanyak dari

Di 19 Puskesmas 2 0

Jenis Penyakit Type of disease

Pus Halilulik

Pus. Atapupu

Pus. Wedomu

Pus Haekesak

(1) (2) (3) (4) (5) 01. ISPA 14516 7180 9699 13098 02. Penyakit pada sistem otot

(Termasuk Reumatik) 4800 3194 2708 6080 03. Diare 1602 1691 1125 1856 04. Gastritis 1314 1382 1006 1796 05. Penyakit Kulit Alergi 1296 1114 852 1739 06. Malaria Klinis 1144 956 658 1619 07. Asma 1118 799 651 968 08. Penyakit kulit infeksi 1063 732 619 799 09. Kecelakaan dan Rudapaksa 672 712 548 629 10. Penyakit Kulit Karena Jamur 555 548 464 551 11. Penyakit lain-lain

7457 3247 7468 10071

Jumlah

35537 21555 25798 39206




Table 5.2.4 Kunjungan Rawat Jalan di Kabupaten Belu 0 7

Pus Weoe

Pus Besikama

Pus Biudukfoho

Pus Seon

Pus Betun

Pus Kaputu

Pus Namfulus

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 9830 11599 2931 7895 11764 8560 13459

5915 5526 2412 4445 4217 4791 6677

3462 2391 1056 1666 2927 1810 3623

1969 1381 925 1607 2245 919 1996

1922 1308 784 1082 2002 879 1737

1857 1280 594 905 1884 847 1722

1764 1246 590 687 1734 706 1689

1735 690 494 675 1087 580 1290

1024 683 484 530 1028 487 995

620 448 458 525 933 468 876

9014

12493 2229 8366 11558 8125 12379

39112

39045 12957 28383 41379 28172 46443



Lanjutan Tabel / Table 5.2.4


Pus Weluli

Pus Kota Atambua

Pus Nurobo

Pus Nualain

(1) (13) (14) (15) (16) 01. ISPA 8836 27692 8290 8739 02. Penyakit pada sistem otot

(Termasuk Reumatik) 3516 7002 4583 4042 03. Diare 2077 6245 2355 1900 04. Gastritis 1409 6080 1468 1255 05. Penyakit Kulit Alergi 1239 6008 1450 1037 06. Malaria Klinis 1216 2846 1390 1015 07. Asma 1188 2703 1199 893 08. Penyakit kulit infeksi 957 2225 931 875 09. Kecelakaan dan Rudapaksa 813 2027 618 794 10. Penyakit Kulit Karena Jamur 724 1448 550 645 11. Penyakit lain-lain

5731 17223 8289 8274

Jumlah

27706 81499 31123 29469




Pus

Haliwen

Pus Tunabesi

Pus Webora

Pus Weliman

Jumlah

(17) (18) (19) (20) (21)

8285 4045 6108 7985 190511

4533 1849 3019 4039 83348

3519 1067 1063 1904 43339

1684 964 841 1567 31808

1457 441 796 1229 28372

978 381 764 1061 23117

955 319 761 953 20923

867 315 752 628 17314

864 206 512 568 14194

722 193 447 534 11709

5166

3591 4425 8220 153326

29030

13371 19488 28688 617961



Tabel / Table 5.2.5 10 Penyakit Terbanyak Menurut Jumlah Pasien Rawat Inap Pada Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Atambua

2 0 0 7


Jumlah Kunjungan

(1) (2) 01. Malaria 408 02. Gastroenteritis 290 03. Tuberkulosis Paru 255 04. Dispepsia 158 05. Pneumonia 152 06. Appendiks 123 07. ISPA 110 08. Hipertensi 85 09. Penyakit Sistem Kemih 85 10. Hiperplasia Prostat

42

J u m l a h

1708

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Atambua



Tabel / Table 5.2.6 Status Gizi Balita Menurut Kecamatan Menurut Puskesmas di kabupaten Belu

Nutritional Status of Children Under Five Years Old by Communitiy Health Centre in Belu Regency

2 0 0 7

Puskesmas Community Health

Centre

Jumlah Anak Ditimbang

Status Gizi / Nutritional Status

Baik Normal

% Kurang Moderat

e %

Buruk Severe

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

01. Pus. Halilulik 2,241 1,165 52.0 857 39.0 202 9.0

02. Pus. Atapupu 1,637 847 51.8 631 38.5 158 9.7

03. Pus. Wedomu 1,661 954 57.4 562 33.8 146 8.8

04. Pus. Haekesak 2,468 1,287 52.2 981 39.7 200 8.1

05. Pus. Weoe 2,465 1,568 63.6 802 32.5 96 3.9

06. Pus. Besikama 2,558 1,426 55.8 967 37.8 165 6.4

07. Pus.Biudukfoho 1,523 970 63.7 487 31.9 67 4.4

08. Pus. Seon 1,288 757 58.8 466 36.2 64 5.0

09. Pus. Betun 3,164 2,063 65.2 909 28.7 193 6.1

10. Pus. Kaputu 1,607 950 59.1 558 34.7 99 6.2

11. Pus. Namfalus 2,077 1,220 58.7 723 34.8 134 6.4

12. Pus. Weluli 1,673 1,090 65.2 569 34.0 14 0.8

13. Pus. Kota 3,201 1,998 62.4 1,028 32.1 174 5.4

14. Pus. Nurobo 1,541 1,017 66.0 460 29.8 64 4.1

15. Pus. Nualaian 1,026 466 45.5 451 44.0 108 10.5

16. Pus. Tunabesi 1,080 593 54.9 399 37.0 88 8.1

17. Pus. Weliman 2,253 1,046 46.4 960 42.6 247 11.0

18. Pus. Webora 1,788 1,001 56.0 657 36.7 130 7.3

19. Pus. Haliwen 1,350 1,046 46.4 960 42.6 247 11.0

Jumlah / total 36,601 21,242 58.0 12,944 35.4 2,116 6.6




Tabel / Banyaknya Peserta Aktif Menurut Metode Kontrasepsi

Numbers of Active Acceptor by Contraceptive 2 0

Kecamatan District

IUD

Spiral

Pil Pill

Kondom Condom

(1) (2) (3) (4)

01. Malaka Barat 11 50 16 02. Rinhat 13 234 - 03. Wewiku 8 2 - 04. Weliman 6 25 - 05. Malaka Tengah 134 108 47

06. Sasita Mean*) 93 124 14 07. Malaka Timur 7 49 12 08. Laen Manen 3 130 7 09. Raimanuk 18 95 2 10. Kobalima*) 37 163 11 11. Tasifeto Barat*) 50 177 14 12. Kakuluk Mesak 49 54 1

13. Kota Atambua*) 499 672 114 14. Tasifeto Timur 9 31 - 15. Raihat 8 43 12 16. Lasiolat 2 43 - 17. Lamaknen*) 28 19 -

Kabupaten Belu 975 2,019 250

Sumber : Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Belu Source : Family Planning Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran



Table 5.2.7 yang Digunakan per Kecamatan di Kabupaten Belu Method Used per District in Belu Regency 0 7

MOP

MOW OV

Suntikan Injection

Implant Implant


(5) (6) (7) (8) (9) (10)

9 9 - 1,903 138 2,136 1 - - 1,468 18 1,734 15 1 - 919 192 1,137 13 3 - 1,158 127 1,332 21 63 - 2,622 43 3,038

,

24 - - 1,731 263 2,249 14 - - 673 15 770 12 3 - 851 75 1,081 25 15 - 1,102 31 1,288 13 3 - 1,685 61 1,973 36 8 - 1,979 - 2,264 36 - - 1,251 44 1,435

305 6 - 4,106 35 5,737 21 13 - 2,082 10 2,166 10 15 - 842 39 969 8 2 - 531 82 668 24 20 - 1,226 368 1,685

587 161 - 26,129 1,541 31,662



Tabel / Table 5.2.8 Banyaknya Klinik, Peserta Keluarga Berencana (KB), dan Pasangan Usia Subur

Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu Numbers of Health Personal Service

by Health Personal Status and District in Belu Regency 2 0 0 7

Kecamatan District

Klinik KB Family Planing Clinics

Peserta KB Aceptor Family Planing

(CU)

Pasangan Usia Subur Fertile Age

Couple (PUS)

Persentase CU terhadap

PUS Percentage CU to PUS

(1) (2) (3) (4) (5)

01. Malaka Barat 1 2,136 2,259 94.56 02. Rinhat 1 1734 2,676 64.79 03. Wewiku 1 1137 2,577 44.12 04. Weliman 1 1332 2,306 57.76 05. Malaka Tengah 1 3038 4,617 65.80 06. Sasita Mean*) 2 2249 3,066 73.35 07. Malaka Timur 1 770 1,158 66.49 08. Laen Manen 1 1081 1,579 66.46 09. Raimanuk 1 1288 2,110 61.04 10. Kobalima*) 1 1973 3,518 56.08 11. Tasifeto Barat*) 1 2264 3,115 72.68 12. Kakuluk Mesak 1 1435 2,215 64.78

13. Kota Atambua*) 1 5737 9,293 61.73 14. Tasifeto Timur 1 2166 3,595 60.25 15. Raihat 1 969 1,947 49.76 16. Lasiolat - 668 997 67.00 17. Lamaknen*) 2 1685 2,938 57.35

Kabupaten Belu 18 31662 49,966 63.37

Sumber : Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Belu Source : Family Planning Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran

Kriminalitas

C r i m e



Tabel / Table 5.3.1 Jumlah Perkara dan Terdakwa/Tertuduh Dalam Perkara Pidana

yang Diterima, Diputuskan Menurut Bulan Numbers of Criminal Cases and Defendants Received , Settled by Month

2 0 0 7

Bulan Month

Yang Diterima Received

Yang Diputuskan

Setlled Perkara Criminal

Cases

Terdakwa Defendants

Perkara Criminal

Cases

Terdakwa Defendants

(1) (2) (3) (4) (5) Januari / January 45 46 10 13 Pebruari / February 43 46 9 14 Maret / March 57 59 42 17 April / April 62 77 10 10 Mei / May 70 77 25 31 Juni / June 71 74 23 19 Juli / July 83 89 27 31 Agustus / August 88 95 19 23 September / September 89 109 55 43 Oktober / October 70 84 28 30 Nopember / November 62 78 21 44 Desember / December

59 62 33 41

Tahun 2007 799 896 302 316 Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Atambua



Tabel / Table 5.3.2 Jumlah Terdakwa/Tertuduh Dalam Perkara Pidana yang diselesaikan

Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belu Numbers of Defendants in Criminal Cases that Setlled

by Age Group and Sex in Belu Regency 2 0 0 7

Bulan Month

< 16 tahun < 16 years old

16 – 30 tahun 16 – 30 years old

> 30 tahun > 30 years old

Laki-laki

Male

Wanita Female

Laki-laki

Male

Wanita Female

Laki-laki

Male

Wanita Female

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Januari / January 1 - 7 1 4 - Pebruari / February - - 6 - 6 2 Maret / March - - 6 - 9 2 April / April - - 7 - 3 - Mei / May - - 16 - 15 - Juni / June - - 5 1 11 2 Juli / July 1 - 11 - 15 4 Agustus / August - - 14 - 8 1 September / September - - 23 - 18 2 Oktober / October - - 15 2 11 1 Nopember / November - - 16 - 10 - Desember / December

- - 25 1 16 2

Tahun 2007 2 - 151 5 126 16 Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Atambua Keterangan : Diluar Rol/Pelanggaran



Tabel / Table 5.3.3 Jumlah Terdakwa/Tertuduh yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua

Menurut bulan dan Sikap Terhadap Putusan di Kabupaten Belu Numbers of Defendants and Settled by Court, by Month and

2 0 0 7

Bulan

Menerima

Banding Grasi Kasasi Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Januari / January 13 - - - 13 Pebruari / February 14 - - - 14 Maret / March 17 - - - 17 April / April 10 - - - 10 Mei / May 30 1 - - 31 Juni / June 18 1 - - 19 Juli / July 31 - - - 31 Agustus / August 23 - - - 23 September / September 43 - - - 43 Oktober / October 28 2 - - 30 Nopember / November 42 2 - - 44 Desember / December

39 2 - - 41

Tahun 2007 308 8 - - 316 Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Atambua



Tabel Banyaknya Masalah Sosial

2 0

Masalah Sosial Frekuensi Terjadi

Jan Peb Mar Apr Mei Jun (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Pembunuhan - - - - - - 02. Penganiayaan biasa 13 7 11 14 11 10 03. Penganiayaan ringan 6 1 7 4 3 6 04. Pencurian biasa 1 2 3 3 3 4 05. Pencurian pemberatan 3 4 5 10 3 6 06. Pencurian kekerasan 1 - - - 1 - 07. Pengroyokan 9 9 6 15 8 8 08. Perkosaan 1 2 - - 2 3 09. Perzinahan 1 1 1 1 1 - 10. Pengrusakan - - 4 2 2 1 11. Perjudian - - - - 3 1 12. Penggelapan 7 2 5 4 1 3 13. Penipuan 7 4 2 2 2 4 14. Pengancaman 2 1 11 3 2 4 15. Pemfitnahan/Penghinaan - 2 3 7 - 3 16. Pemerasan/Perampokan - - - 1 - - 17. Penculikan anak - 1 - 1 - - 18. Penadahan - - - - - - 19. Membawa senjata tajam - 1 - - - - 20. Melarikan anak bawah umur - 1 - - - - 21. Melarikan perempuan 1 - - - - - 22. Percabulan 1 - - 2 - - 23. Penyelundupan - - - - - - 24. Lain-lain 10 1 4 2 6 6

Jumlah / total 63 39 62 71 48 59

Keterangan : terbatas pada masalah yang dilaporkan ke pihak kepolisian Sumber : Kepolisian Resort Belu



/ Tabel 5.3.4 yang terjadi di Kabupaten Belu 0 7

Frekuensi Terjadi Jumlah

Total Jul Ags Sep Okt Nop Des (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

- - - - 1 - 1 7 13 13 15 15 21 150 5 1 5 5 4 3 50 1 4 4 3 1 1 30 2 7 2 6 3 3 54 1 - 1 - - - 4 2 4 13 16 9 16 115 2 1 - - 1 1 13 - 1 - 1 - 3 10 - 2 - 1 4 8 24 3 1 - - - - 8

2 1 1 5 2 1 34 3 4 1 1 1 3 34 3 4 2 5 2 3 42 2 - 5 4 2 1 29 1 1 1 - - - 4 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - 1 1 - 3

- - 2 2 2 1 10 1 - 1 - - - 2 - 10 4 6 5 5 59

35 54 55 71 53 70 680



Tabel / Table 5.3.5 Masalah Sosial di Kabupaten Belu

Masalah Sosial

2006 2007 Perubahan (%)

(1) (2) (3) (4) 01. Pembunuhan 5 1 -80.00 02. Penganiayaan biasa 97 150 54.64 03. Penganiayaan ringan 6 50 733.33 04. Pencurian biasa 39 30 -23.08 05. Pencurian pemberatan 49 54 10.20 06. Pencurian kekerasan 3 4 33.33 07. Pengroyokan 66 115 74.24 08. Perkosaan 6 13 116.67 09. Perzinahan 3 10 233.33 10. Pengrusakan 21 24 14.29 11. Perjudian 1 8 700.00 12. Penggelapan 20 34 70.00 13. Penipuan 20 34 70.00 14. Pengancaman 29 42 44.83 15. Pemfitnahan 1 29 2800.00 16. Pemerasan 2 4 100.00 17. Penculikan - 2 - 18. Penadahan - - - 19. Membawa senjata tajam 1 1 0.00 20. Melarikan anak bawah umur 9 1 -88.89 21. Melarikan perempuan 1 3 200.00 22. Percabulan 11 10 -9.09 23. Penyelundupan 15 2 -86.67 24. Lain-lain 23 59 156.52

Jumlah / total 428 681 59.11

Keterangan : terbatas pada masalah yang dilaporkan ke pihak kepolisian Sumber : Kepolisian Resort Belu

Agama

Religion



Tabel / Table 5.4.1 Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu

Numbers of Religion Follower by District in Belu Regency 2 0 0 7

Kecamatan District

Katholik Catholic

Kristen Protesta

n Christian

Islam Moslem

Hindu Hinduis

m

Budha Budhism

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. Malaka Barat 18,319 4,751 86 3 - 02. Rinhat 15,356 2,103 4 - - 03. Wewiku 8,256 1,505 - - - 04. Weliman 19,360 1,368 - 1 - 05. Malaka Tengah 37,891 1,810 1,170 11 -

06. Sasita Mean*) 27,695 601 14 - - 07. Malaka Timur 17,063 570 8 3 - 08. Laen Manen 12,782 718 8 - - 09. Raimanuk 12,921 401 - - - 10. Kobalima*) 22,031 245 70 38 - 11. Tasifeto Barat*) 23,808 1,655 538 5 - ,

12. Kakuluk Mesak 15,310 450 421 5 - 13. Kota Atambua*) 51,988 7,213 3,671 228 93 14. Tasifeto Timur 20,445 231 425 85 - 15. Raihat 11,097 12 9 - - 16. Lasiolat 6,862 - - - - 17. Lamaknen*) 24,344 10 5 1 -

Kabupaten Belu 345,528 23,643 6,429 380 93

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Belu Source : Office of The Departments of Religions of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran


186 Kabupaten Belu Dalam Angka / BeluRegency in Figures 2008

Tabel / Table 5.4.2 Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Belu Menurut Golongan Agama per

Kecamatan Numbers of Mosque/Private Mosque, Church, Temple, and Vikoa in Belu

regency by District

2 0 0 7

Kecamatan District

Gereja Katholik/ Kapela

Catholic Church

Gereja Protestan Christian Church

Masjid, Langgar Mosque, Private

Mosque

Pura Temple

Wihara Vihara

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 01. Malaka Barat 3 3 - - - 02. Rinhat 14 12 - - - 03. Wewiku 11 6 - - - 04. Weliman 4 12 - - - 05. Malaka Tengah 15 8 3 - -

06. Sasita Mean*) 32 1 - - - 07. Malaka Timur 19 1 - - - 08. Laen Manen 15 6 - - - 09. Raimanuk 6 - - - - 10. Kobalima*) 23 1 - - - 11. Tasifeto Barat*) 26 5 1 - -

12. Kakuluk Mesak 4 5 1 - - 13. Kota Atambua*) 7 8 7 1 - 14. Tasifeto Timur 6 3 1 1 - 15. Raihat 11 - - - - 16. Lasiolat 7 - - - - 17. Lamaknen*) 28 - - - -

Kabupaten Belu 231 71 13 2 -




Tabel / Table 5.4.3 Banyaknya Rohaniawan di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

Numbers of Spiritualist in Belu Regency by District 2 0 0 7

Kecamatan District

Pendeta

Guru Injil Pastor Bruder Suster Pinandit

a Imam Chatib

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01. Malaka Barat 4 - 1 - 2 - - - 02. Rinhat 1 - 1 - - - - - 03. Wewiku 1 2 2 - - - - - 04. Weliman - 2 2 - - - - - 05. Malaka Tengah 5 4 1 - - - 6 6

06. Sasita Mean*) - - 4 - - - - - 07. Malaka Timur 1 - 3 - - - - - 08. Laen Manen 1 - 1 - - - - - 09. Raimanuk - - 3 - - - - - 10. Kobalima*) - - 1 - 4 - - - 11. Tasifeto Barat*) 3 1 33 17 - - 2 2 12. Kakuluk Mesak 1 - 2 - 2 - 2 2

13. Kota Atambua*) 17 14 7 1 108 2 14 14 14. Tasifeto Timur - 1 2 - - - 2 2 15. Raihat - - - - 3 - - - 16. Lasiolat - - 2 - 4 - - - 17. Lamaknen*) - - 4 - 8 - - -

Kabupaten Belu 34 24 69 18 131 2 26 26


Sosial Lainnya

Others Social



Tabel / Table 5.5.1 Penyebaran Infra Struktur Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

Infra Structure of Social Affair Distribution in Belu Regency by District 2 0 0 7

Kecamatan

District

Pekerja Sosial

Masyarakat Social

Worker

Tenaga Kesejah-teraan Sosial

Sukarela

Pembinaan Kesejah-teraan Sosial

Tokoh Wanita

Promoment Women

Karang Taruna Youth

Organization

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. Malaka Barat 77 0 0 0 13

02. Rinhat 20 0 0 0 13

03. Wewiku 7 0 0 0 9

04. Weliman 5 0 0 0 11

05. Malaka Tengah 35 0 0 0 14

06. Sasita Mean*) 33 0 0 0 21

07. Malaka Timur 50 0 0 0 6

08. Laen Manen 6 0 0 0 10

09. Raimanuk 11 0 0 0 6

10. Kobalima*) 12 0 0 0 12

11. Tasifeto Barat*) 30 0 0 0 12

12. Kakuluk Mesak 6 0 0 0 6

13. Kota Atambua*) 20 0 0 0 12

14. Tasifeto Timur 38 0 0 0 13

15. Raihat 25 0 0 0 8

16. Lasiolat 8 0 0 0 9

17. Lamaknen*) 69 0 0 0 20

Kabupaten Belu 452 0 0 0 195

Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Belu Source : Social Affair Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran



Tabel / Table 5.5.2 Banyaknya Fakir Miskin dan Perumahan Tidak Layak di Kabupaten Belu

Menurut Kecamatan 2 0 0 7

Kecamatan District

Fakir Miskin Rumah Tidak Layak

(1) (2) (3)

01. Malaka Barat 3,349 341 02. Rinhat 2,470 510 03. Wewiku 3,015 92 04. Weliman 2,721 63 05. Malaka Tengah 5,422 1,412

06. Sasita Mean*) 3,951 465 07. Malaka Timur 1,902 939 08. Laen Manen 2,147 78 09. Raimanuk 2,813 205 10. Kobalima*) 3,666 655 11. Tasifeto Barat*) 3,091 271 12. Kakuluk Mesak 2,533 115

13. Kota Atambua*) 7,449 563 14. Tasifeto Timur 3,346 486 15. Raihat 2,621 100 16. Lasiolat 898 147 17. Lamaknen*) 2,828 417

Kabupaten Belu 54,222 6,859




Tabel / Table 5.5.3 Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar dan Anak Yatim Piatu

Di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan Numbers of Over Age and No Parents in Belu regency by District

2 0 0 7

Kecamatan

District

Lanjut Usia Terlantar

Anak Terlantar

Balita Terlantar

(1) (2) (3) (4)

01. Malaka Barat 237 254 - 02. Rinhat 101 375 21 03. Wewiku 409 49 - 04. Weliman 328 196 - 05. Malaka Tengah 462 271 -

06. Sasita Mean*) 427 187 - 07. Malaka Timur 483 430 - 08. Laen Manen 353 320 - 09. Raimanuk 351 209 - 10. Kobalima*) 722 582 - 11. Tasifeto Barat*) 171 232 - 12. Kakuluk Mesak 149 121 -

13. Kota Atambua*) 384 789 65 14. Tasifeto Timur 603 777 - 15. Raihat 390 104 50 16. Lasiolat 419 104 - 17. Lamaknen*) 369 332 57

Kabupaten Belu 6,358 5,332 193




Tabel / Table 5.5.4 Banyaknya Penyandang Cacat, Ex Penyakit Kronis, Wanita Rawan Sosial,

dan Masyarakat Terasing di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan 2 0 0 7

Kecamatan District

Penyandang Cacat

Ex Penyakit Kronis

Wanita Rawan Sosial

Masyarakat Terasing

(1) (2) (3) (4) (5)

01. Malaka Barat 100 38 149 - 02. Rinhat 42 - 102 - 03. Wewiku 52 63 110 - 04. Weliman 92 42 126 - 05. Malaka Tengah 266 254 328 -

06. Sasita Mean*) 140 98 213 250 07. Malaka Timur 190 120 288 - 08. Laen Manen 47 40 120 - 09. Raimanuk 52 62 149 - 10. Kobalima*) 214 187 503 - 11. Tasifeto Barat*) 75 164 115 - 12. Kakuluk Mesak 38 34 60 -

13. Kota Atambua*) 80 - 226 - 14. Tasifeto Timur 298 98 350 - 15. Raihat 72 74 81 - 16. Lasiolat 40 37 90 - 17. Lamaknen*) 130 147 285 250

Kabupaten Belu 1,928 1,458 3,295 500




Tabel / Table 5.5.5 Banyaknya Yayasan yang Mengasuh Anak dengan Sistim Non Panti

dan Jumlah Anak asuh di Kabupaten Belu 2 0 0 7

Nama Yayasan

Jumlah Anak

Numbers of

Children

Lokasi Location

Kecamatan District

Desa Village

(1) (2) (3) (4)

01. Yayasan Regina Angelorum 40 Malaka Tengah Umakatahan02. Yayasan Bina Bunga Bangsa 24 Kota Atambua Manuaman 03. Yayasan Kongregasi Biarawan SVD Timor - Tasifeto Barat Naikasa 04. Yayasan Remaja Suluh Obor 140 Malaka Timur Rafae 05. Yayasan SMKK Kusumah St. Theresia 120 Kota Atambua Atambua 06. Yayasan St. Petrus Lahurus 82 Tasifeto Timur Fatulotu 07. Yayasan Hadinan Haklaran 50 Kota Atambua Atambua 08. Yayasan Membagi Kasih - Kota Atambua Atambua 09. Yayasan ALMA 24 Kota Atambua Tulamalae 10. Yayasan Bina Karya Seon 75 Malaka Timur Wemeda 11. Yayasan SDLB Tenubot 20 Kota Atambua Ribesi 12. Yayasan Sola Gracia 50 Kota Atambua Tenukiik 13. Yayasan 52 Kakuluk Mesak Dualaus

J u m l a h / T o t a l 677

Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Belu Source : Social Affair Service of Belu Regency



Tabel / Table 5.5.6 Bencana Alam Yang Terjadi dan Jumlah Korban Akibat Bencana Alam

di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan dan Taksiran Kerugian yang Diderita 2 0 0 7

Kecamatan District

Jenis Bencana

Frekuensi Jumlah Korban

KK / Jiwa Bangunan

(1) (2) (3) (4) (6) 01. Malaka Barat Banjir 13 15262 Jw - Rawan Pangan 528 KK - Rumah terbakar - 3 02. Rinhat Hama belalang - Rawan Pangan 1,213 KK Rumah terbakar 1

03. Wewiku Angin Putting beliung

4

Rawan Pangan 3,764 KK - Rumah terbakar 1 04. Weliman Banjir 13 5952 Jw - Rawan Pangan 1,289 KK - Rumah terbakar 5 05. Malaka Tengah Banjir 13 7477 Jw - Hama belalang - Rawan Pangan 1,288 KK Rumah terbakar 4 06. Sasita Mean*) Rawan Pangan 258 KK - Rumah terbakar 11 07. Malaka Timur Rawan Pangan 188 KK - Hama belalang - Rumah terbakar 8 08. Laen Manen Rawan Pangan 1,468 KK - Rumah terbakar 3 09. Raimanuk Rawan pangan 1,807 KK -



Lanjutan / continued Tabel / Table 5.5.6

Kecamatan District

Jenis Bencana

Frekuensi Jumlah Korban

KK / Jiwa Bangunan

(1) (2) (3) (4) (6) Angin p. beliung 49 Rumah terbakar 8 10. Kobalima*) Banjir 13 1870 Jw - Rawan Pangan 2295 KK - Rumah terbakar 6 11. Tasifeto Barat*) Angin p. beliung 1 Hama belalang Rumah terbakar 918 KK Rawan Pangan 13 12. Kakuluk Mesak Rawan Pangan 3684 KK - Rumah terbakar 4 13. Kota Atambua*) Angin p. beliung 3 Hama belalang - Rumah terbakar 3 14. Tasifeto Timur Angin p. beliung 3 Hama belalang - Rumah terbakar 6 Rawan pangan 979 KK 15. Raihat Angin p. beliung 17 Rawan Pangan 1547 KK 16. Lasiolat Rawan pangan 460 KK - Rumah terbakar 2 17. Lamaknen Hama belalang - Rumah terbakar 6 Rawan Pangan 655 KK

Kabupaten Belu -


BAB / CHAPTER 6

P e r t a n i a n A g r i c u l t u r e

PERTANIAN / AGRICULTURE


PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Masalah pangan selalu

dirasa vital karena menyangkut kehidupan manusia yang paling asasi. Untuk mempertahankan eksistensinya, manusia berupaya untuk mencukupi kebutuhan pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila kebutuhan primer tersebut tidak dapt dipenuhi, maka kerawanan pangan akan berdampak luas ke dalam sendi sendi kehidupan masyarakat yang kompleks. Bagi daerah yang struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan seperti di Kabupaten Belu di mana menjadi tempat bagi sebagian besar masyarakatnya mencari sumber penghasilan, maka keberadaan dan keberlangsungan sub sektor ini menjadi sangat strategis. Untuk itu Pemda Belu telah memfokuskan sektor pertanian khusus tanaman pangan menjadi salah satu Program utama dalam mengkatalisasi pertumbuhan ekonomi daerah. Misinya adalah dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian

tepat guna, merevisi pola bertani yang bersifat sub system pedesaan tradisional ke pola pertanian yang berorientasi pasar, penguatan kelembagaan dan melakukan restrukturisasi aspek sosial budaya yang menghambat produktivitas petani. Produksi tanaman pangan selama tahun 2007 secara umum mengalami sedikit fluktuasi di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi curah hujan yang fluktuatif sepanjang tahun 2007. Bagi tanaman makanan yang waktu penanamannya relative tepat dan adaptif terhadap fluktuasi curah hujan memperhatikan hasil yang cendrung membaik seperti padi lading, jagung, kacang tanah dan ubi jalar sedangkan tanaman seperti padi sawah ,kacang hijau, ubi kayu mengalami sedikit penurunan karena rata-rata curah hujan baru normal setelah fase pembuahan pada tanaman tersebut sudah lewat. Ketersediaan produksi pangan dari komoditas padi selama tahun 2007 sebanyak 20.633.34 ton



gabah kering giling (Konversi ke beras13.411.67 ton) atau mengalami sedikit penurunan sebesar 10.14% dari keadaan sebelumnya. Secara parsial produksi padi sawah turun 14.11% sementara padi ladang justru mengalami kenaikan produksi 84.76% penurunan produksi padi lebih banyak disebabkan curah hujan. Ketersediaan produksi pangan dari komoditi jagung yang menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat Belu selama tahun 2007 sebanyak 61127 ton Jagung atau mengalami kenaikan 58.64% dari tahun lalu. Untuk produksi tanaman kacang-kacangan masing masing kacang tanah naik 5.20%, kacang hijau turun 18.04 dan kacang kedelei naik 75%. Ketersediaan produksi untuk makanan berpati selama tahun 2007 yakni ubi kayu menurun tajam 66.39% sementara ubi jalar naik 4.11% Produksi komoditas sayur-sayuran selama musim panen tahun 2007 memperlihatkan hasil yang cukup fluktuatif yakni untuk beberapa jenis sayur, sayuran mengalami peningkatan, sementara pada jenis lainnya mengalami sedikit penurunan

produksi dibanding dengan tahun sebelumnya. Diduga hal ini lebih disebabkan karena kemampuan adaptif secara alamiah ataupun ketepatan waktu tanam bagi beberapa komoditas dengan kondisi curah hujan yang bersifat flutuatif tersebut. Adapun jenis sayuran-sayuran yang mengalami peningkatan produksi masing-masing bawang putih naik 207,5%, kubis 1,87%, petsai/kubis 73,24%, kacang panjang 157,14% dan cabe 301,87%. Tomat 569,35%, terung 623,58%, kangkung 829,65%, semangka 59,36%. Sedangkan yang mengalami penurunan produksi antara lain bawang merah turun 58,78% dan wortel 3,33%. Untuk komoditi buah-buahan dalam musim panen tahun 2007 hampir seluruhnya mengalami penurunan produksi secara drastis. Dibandingkan dengan tahun 2006 yang lalu, produksi advokat turun 64,02%, 76,86% , jambu biji 41,00%, jambu air 66,30%, pisang 5,27%, nenas 4,65% dan salak 90,10%, nangka 9,46%, jeruk naik 151,02%, papaya 36,00% dan sirsak 14,08%



PERKEBUNAN RAKYAT Pada umumnya baik produksi maupun luas panen komoditas perkebunan di Kabupaten Belu pada tahun 2007 belum memperlihatkan kapasitas yang cukup memadai. Hal ini disebabkan penanganan budi daya perkebunan rakyat oleh sebagian besar petani masih diletakkan sebagai usaha komplementer dari usaha pokok yaitu usaha tanaman pangan. Produksi tanaman kelapa pada tahun 2007 sebesar 9.379,50 ton atau mengalami sedikit penurunan sebesar 6,12%. Produksi tersebut dihasilkan dari luas panen 8.528 ha atau sekitar 87,81% dari potensi areal tanam yang ada. Tanaman kopi sebagai salah satu tanaman potensi yang harus dikembangkan di daerah, pada tahun 2007 menghasilkan 42,85 ton atau mengalami peningkatan 8,26% dari keadaan tahun 2006. produksi tersebut dihasilkan dari luas panen panen 237,29 ha. Kakao sebagai komoditi daerah yang sedang digalakan pada tahun 2007 baru menghasilkan 26,43 ton atau mengalami peningkatan 28,24 % dari keadaan tahun 2006. produksi

tersebut dihasilkan dari luas areal panen 515,68 ha. Untuk komoditas perkebunan yang lain, kapasitas produksi selama tahun 2007 masing-masing kapuk 37,66 ton, kemiri 2 656,05 ton, jambu mente 127,70 ton, pinang 38,02 ton, dan tembakau 10,06 ton. KEHUTANAN Hutan memiliki peranan penting bagi kelestraian alam dan menopang kehidupan komonitas ekosistim alam di sekitarnya. Luas hutan di Kabupaten Belu 69.401,57 ha atau sekitar 28,38 % dari luas daratan Belu. Bila diamati menurut fungsi hutan maka komposisi luasnya sebagai berikut : hutan lindung 74,70 %, hutan produksi 4,60 %, dan hutan Cagar Alam 12,29 %, hutan suaka marga satwa 6,77 %, dan hutan dapat di konversi 1,64 %. Primadona hasil hutan berupa kayu cendana baik produksi maupun populasinya belakangan semakin menurun. Data tahun 2007 produksi kayu cendana sebesar 11.000 kg atau menurun 735,23 % dibandingkan dengan tahun yang lalu, yang jumlahnya 91.875 kg. Diperkirakan pada tahun-tahun yang akan datang produksinya akan terus



anjlok mengingat populasinya semakin terbatas dan cenderung punah. Hasil hutan lain yang cukup menonjol adalah kemiri isi 387,29 ton (naik 17,55 %). Asam biji 284,18 ton (naik 11,37 %) asam isi 1.160,47 ton. PETERNAKAN Peternakan merupakan salah satu sector vital yang mampu menyanggah kehidupan ekonomi sebagaian besar keluarga tani di pedesaan. Paling tidak dengan memelihara ternak rumahtangga tani dapat membiayai kebutuhan di luar pangan seperti menyekolahkan anak, kesehatan dan perumahan. Bahkan pada saat kondisi kritis seperti gagal panen, komoditi ternak justru diandalkan untuk menopang pengadaan ketersediaan pangan keluarga. Populasi sapi tahun 2007 sebanyak 94.499 ekor atau meningkat 1,36 % dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan populasi ternak andalan ini menghadapi kendala yang semaikn serius karena belakangan ini lalulintas mutasi ternak keluar, terutama bibit pejantan menjadi

semakin sulit dikendalikan; ditambah ancaman penyakit brucellosis yang sampai dengan saat ini terus menjadi momok yang menghantui para peternak.

Kendala lainnya adalah sebagian besar petani ternak masih bertahan pada pola budaya yang bersifat tradisional sebagai akibat dari kurang variatifnya pola pembinaan dan penyuluhan yang selama ini terkesan konvensional. Pola budidaya ternak yang bersifat sub system ini mengakibatkan pertambahan populasi ternak berjalan lambat dan terkesan alamiah tanpa rekayasa teknologi peternakan secara signifikan.

Mutasi ternak yang sempat tercatat selama tahun 2007 adalah sebagai berikut: di potong RPH dan di luar RPH yang sempat dilaporkan sebanyak 2412 ekor sedangkan yang diantar pulaukan melalui pelabuhan Atapupu ataupun transportai darat sebanyak 10 294 ekor. Jumlah mutasi penggunaan yang cukup tinggi ini jika tidak diimbangi dengan mutasi pengadaan terutama lahir baru maka dipastikan populasi sapi pada masa datang akan semakin berkurang.

Populasi ternak kecil dan unggas pada tahun 2007 masing-



masing babi 55 309 ekor (naik 0,84 %), kambing 9 173 ekor (turun 6,01 %) dan ayam buras 236 380 ekor (naik 1,71 %). PERIKANAN Komoditas perikanan memiliki nilai ekonomis tinggi karena selain menjadi bahan pangan yang memiliki kandungan protein tinggi, juga mampu memberikan tingkat kehidupan yang layak bagi keluarga tani nelayan. Dengan semakin terbatasnya lahan pertanian yang subur belakangan ini, sector perikanan diharapkan menjadi alternative lapangan kerja yang menjanjikan bagi pertambahan angka kerja baru. Produksi ikan di kabupaten Belu sebagian besar berasal perikanan laut. Dari total produksi 1161,27 ton pada tahun 2007 sebanyak 92,64 % atau 1 075,82 ton diantaranya adalah produksi perikanan laut, sedangkan sisanya 7,36 % adalah produksi perikanan darat, yang mencakup perairan umum, tambak, kolam dan sawah. Produksi perikanan laut hanya terdapat pada enam kecamatan yang secara geografis memiliki pontensi kelautan yakni

Malaka Barat, Wewiku, Malaka Tengah, Kobalima, Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur. Sedangkan kecamatan lainnya hanya memiliki potensi perikanan darat, khususnya dari kolam. Produksi perikanan laut pada tahun 2007, masih didominasi jenis ikan tembang, kembung, kakap dan ekor kuning. Sementara jenis ikan perairan lainnya seperti kerapu, tuna, cumi-cumi belum diproduksi secara maksimal karena keterbatasan sarana penangkapan. Dari 1,088 rumah tangga nelayan pada tahun 2007 sekitar 25,46 % diantaranya adalah nelayan sambilan tambahan, 40,99 % adalah nelayan sambilan utama dan 33,55 % adalah nelayan penuh, dengan alat penangkapan yang digunakan adalah perahu tanpa motor 560 (66,35 %), perahu motor temple 258 (30,59 %) dan kapal motor 26 (3,08 %). Dengan sebagian besar rumah tangga nelayan yang memiliki sarana penangkapan ikan yang masih bersifat tradisional maka dipastikan kemampuan wilayah operasi penangkapannya masih sebatas wilayah perairan pesisir dengan hasil tangkapan yang kurang maksimal.



Gambar 6.1. Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu Tahun 2007

perkebunan16.67%

ladang6.22%

lahan tanaman

kayu-kayuan8.22%

sawah4.82% pekarangan

3.57%lainnya60.50%

Sumber : Dinas Pertanian & Perkebunan Kabupaten Belu

Gambar 6.2. Produksi Padi, Jagung dan Ubi Kayu di Kabupaten Belu Tahun 2002-2007 (ton)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

padi jagung ubi kayu



Kabupaen Belu Dalam Angka / Belu Regency in Figures 2008 207

Gambar 6.3. Produksi Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kacang Hijau di Kabupaten Belu Tahun 2002-2007 (ton)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ubi Jalar Kacang Tanah Kacang Hijau

Sumber : Dinas Pertanian & Perkebunan Kabupaten Belu Gambar 6.4. Produksi Hasil Perkebunan di Kabupaten Belu Tahun 2002 – 2007 (ton)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0

2000

4000

6000

8000

10000

Tanaman Lainnya Kemiri Kelapa




Gambar 6.5. Jumlah Ternak di Kabupaten Belu Tahun 2001 – 2007

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Sapi Kambing Kerbau2001

2003

2005

2007

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Belu Gambar 6.6. Produksi Perikanan di Kabupaten Belu Tahun 2002 – 2007 (ton)

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Perikanan Darat Perikanan Laut

Sumber : Dinas Perikanan & Kelautan Kabupaten Belu

Tanaman Pangan

Food Crops



Tabel / Table 6.1.1 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Padi di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

Area Harvested, Yield Rate and Production of Paddy by District 2 0 0 7

Kecamatan

District

Luas Panen Area

Harvested (Ha)

Rata-Rata Produksi Yield Rate (Ton/Ha)

Produksi / Production (ton)

Gabah Kering Giling

Pre Cereals

Beras Cereals

(1) (2) (3) (4) (5)

01. Malaka Barat 380 3.7 1411.6 918 02. Rinhat - - - - 03. Wewiku 14 3.3 46.06 29.94 04. Weliman 136 4.2 575.28 373.93 05. Malaka Tengah 1,107 3.9 4353.48 2829.76

06. Sasita Mean*) 86 3.3 282.94 183.91 07. Malaka Timur 29 2.1 60.03 39.02 08. Laen Manen 172 3.8 646.72 420.37 09. Raimanuk 360 4.1 1483.1 964.02 10. Kobalima*) 224 3.6 810.07 526.55 11. Tasifeto Barat*) 300 3.1 929.00 603.85 12. Kakuluk Mesak 25 2.8 70.5 45.82

13. Kota Atambua*) 16 3.3 52.64 34.22 14. Tasifeto Timur 1,176 3.8 4521 2938.65 15. Raihat 727 4.2 3047.46 1980.85 16. Lasiolat 72 2.9 207.78 135.57 17. Lamaknen*) 583 3.7 2135.68 1388.19

Kabupaten Belu 5,407 3.8 20633.34 13411.67

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu Source : Agriculture & Estate Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran



Tabel / Table 6.1.2 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Padi Sawah

di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan Area Harvested, Yield Rate and Production of Wetland Paddy by District

2 0 0 7

Kecamatan

District

Luas Panen Area

Harvested (Ha)



Gabah Kering Giling

Pre Cereals

Beras Cereals

(1) (2) (3) (4) (5) 01. Malaka Barat 270 4.2 1,142.10 742.36 02. Rinhat - - - - 03. Wewiku 14 3.3 46.06 29.94 04. Weliman 136 4.2 575.28 373.93 05. Malaka Tengah 900 4.2 3807.0 2,474.55

06. Sasita Mean*) 86 3.3 282.94 183.91 07. Malaka Timur - - - - 08. Laen Manen 172 3.8 646.72 420.37 09. Raimanuk 314 4.4 1,387.88 902.12 10. Kobalima*) 177 4.0 699.15 454.45 11. Tasifeto Barat*) 140 4.0 553 359.45 12. Kakuluk Mesak 25 2.8 70.5 45.82

13. Kota Atambua*) 16 3.3 52.64 34.22 14. Tasifeto Timur 1,116 4.0 4408.2 2,865.33 15. Raihat 712 4.2 3,011.76 1,957.64 16. Lasiolat 52 3.3 171.08 112.02 17. Lamaknen*) 553 3.8 2,079.28 1,351.53

Kabupaten Belu 4,683 4.0 18,933.59 1,2306.83




Tabel / Table 6.1.3 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Padi Ladang di Kabupaten Belu

Menurut Kecamatan Area Harvested, Yield Rate and Production of Dryland Paddy by District

2 0 0 7

Kecamatan District

Luas Panen Area Harvested

(Ha)



Gabah Kering Giling

Pre Cereals

Beras Cereals

(1) (2) (3) (4) (5)

01. Malaka Barat 110 2.4 269.5 175.18 02. Rinhat - - - - 03. Wewiku - - - - 04. Weliman - - - - 05. Malaka Tengah 207 2.6 546.48 355.21

06. Sasita Mean*) - - - - 07. Malaka Timur 29 2.1 60.03 39.02 08. Laen Manen - - - - 09. Raimanuk 46 2.1 95.22 61.89 10. Kobalima*) 47 2.4 110.92 72.10 11. Tasifeto Barat*) 160 2.4 376 244.40 12. Kakuluk Mesak - - - -

13. Kota Atambua*) - - - - 14. Tasifeto Timur 60 1.9 112.80 73.32 15. Raihat 15 2.4 35.70 23.20 16. Lasiolat 20 1.9 36.7 23.86 17. Lamaknen*) 30 1.9 56.40 36.66

Kabupaten Belu 724 2.3 1,699.75 1,104.84




Tabel / Table 6.1.4 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Jagung di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

Area Harvested, Yield Rate and Production of Maize by District 2 0 0 7

Kecamatan District


(Ha)


Produksi Production

(ton)

(1) (2) (3) (4)

01. Malaka Barat 4,542 1.5 6,813 02. Rinhat 240 0.9 216 03. Wewiku 2,856 1.6 4,570 04. Weliman 2,357 1.5 3,536 05. Malaka Tengah 3,158 1.5 4,737

06. Sasita Mean*) 3,747 1.5 5,621 07. Malaka Timur 755 1.9 1,435 08. Laen Manen 1,881 2.0 3,762 09. Raimanuk 1,490 2.1 3,129 10. Kobalima*) 2,353 2.0 4,706 11. Tasifeto Barat*) 1,666 2.3 3,832 12. Kakuluk Mesak 127 0.8 102

13. Kota Atambua*) 486 1.8 875 14. Tasifeto Timur 1,625 2.0 3,250 15. Raihat 1,953 2.2 4,297 16. Lasiolat 1,649 2.0 3,298 17. Lamaknen*) 3,474 2.0 6,948

Kabupaten Belu 34,359 1.8 61,127




Tabel / Table 6.1.5 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Ubi Kayu di Kabupaten Belu

Menurut Kecamatan Area Harvested, Yield Rate and Production of Cassava by District

2 0 0 7

Kecamatan

District


(Ha)


Produksi Production

(ton)

(1) (2) (3) (4)

01. Malaka Barat 183 3.4 622 02. Rinhat 1,200 3.2 3,840 03. Wewiku 419 3.2 1,341 04. Weliman 95 3.2 304 05. Malaka Tengah 467 3.5 1,635

06. Sasita Mean*) 1,570 3.0 4,710 07. Malaka Timur 486 3.2 1,555 08. Laen Manen 502 3.2 1,606 09. Raimanuk 1,095 3.5 3,833 10. Kobalima*) 479 3.5 1,677 11. Tasifeto Barat*) 1,247 3.4 4,240 12. Kakuluk Mesak 106 2.5 265

13. Kota Atambua*) 125 2.8 350 14. Tasifeto Timur 421 3.5 1,474 15. Raihat 372 3.2 1,190 16. Lasiolat 160 2.6 416 17. Lamaknen*) 2,085 3.0 6,255





Tabel / Table 6.1.6 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Ubi Jalar di Kabupaten Belu

Menurut Kecamatan Area Harvested, Yield Rate and Production of Sweet Potatoes by District

2 0 0 7

Kecamatan

District


(Ha)


Produksi Production

(ton)

(1) (2) (3) (4)

01. Malaka Barat - - - 02. Rinhat 100 3.0 300 03. Wewiku - - - 04. Weliman - - - 05. Malaka Tengah 21 3.0 63

06. Sasita Mean*) 48 3.0 144 07. Malaka Timur 5 2.0 10 08. Laen Manen 10 2.5 25 09. Raimanuk 13 3.0 39 10. Kobalima*) 45 3.0 135 11. Tasifeto Barat*) 892 3.2 2,854 12. Kakuluk Mesak 5 2.0 10

13. Kota Atambua*) 15 3.0 45 14. Tasifeto Timur 177 3.0 531 15. Raihat 29 3.0 87 16. Lasiolat 32 3.0 96 17. Lamaknen*) 22 3.0 66





Tabel / Table 6.1.7 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Kacang Tanah di Kabupaten Belu

Menurut Kecamatan Area Harvested, Yield Rate and Production of Peanuts by District

2 0 0 7

Kecamatan

District


(Ha)


Produksi Production

(ton)

(1) (2) (3) (4)

01. Malaka Barat - - - 02. Rinhat - - - 03. Wewiku - - - 04. Weliman 10 1.0 10 05. Malaka Tengah 134 1.2 161

06. Sasita Mean*) 45 1.1 50 07. Malaka Timur 29 1.1 32 08. Laen Manen 5 1.0 5 09. Raimanuk 132 1.1 145 10. Kobalima*) 181 1.2 217 11. Tasifeto Barat*) 185 1.1 204 12. Kakuluk Mesak 16 0.9 14






Tabel / Table 6.1.8 Luas Panen, Rata-Rata Hasil dan Produksi Kacang Hijau di Kabupaten Belu

Menurut Kecamatan Area Harvested, Yield Rate and Production of Green Peas by District

2 0 0 7

Kecamatan

District


(Ha)


Produksi Production

(ton)

(1) (2) (3) (4)

01. Malaka Barat 1,205 0.9 1,085 02. Rinhat 232 0.6 139 03. Wewiku 2,695 0.8 2,156 04. Weliman 1,505 0.8 1,204 05. Malaka Tengah 611 0.9 550

06. Sasita Mean*) 77 0.7 54 07. Malaka Timur 75 0.7 53 08. Laen Manen 242 0.7 169 09. Raimanuk 176 0.7 123 10. Kobalima*) 741 0.8 593 11. Tasifeto Barat*) - - - 12. Kakuluk Mesak 5 0.6 3






Tabel / Table 6.1.9 Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Belu

Area Harvested of Food Crops in Belu Regency 2 0 0 2 - 2 0 0 7

(hektar)

Jenis Tanaman Type of Crops

2002 2003 2004 2005 2006 2007

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Padi Paddy

5,799 4,631 4,779 2,590 6,166 5,407

2. Jagung Maize

32,182 27,750 37,704 24,832 32,653 34,359

3. Ubi Kayu Cassava

10,297 8,456 8,336 5,377 12,096 11,012

4. Ubi Jalar Sweet Potatoes

511 742 726 505 911 1,414

5. Kacang Tanah Peanuts

1,137 1,039 947 1,164 2,404 1,789

6. Kacang Kedele Soyabens

300 - 10 7 12 21

7. Kacang Hijau Green Peas

5,708

6,740

7,081

4,983

6,977

8,885

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu Source : Agriculture & Estate Service of Belu Regency



Tabel / Table 6.1.10 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Belu

Food Production in Belu Regency 2 0 0 2 - 2 0 0 7

(ton)

Jenis Tanaman Type of Crops

2002 2003 2004 2005 2006 2007

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Padi Paddy

20,864 15,141 7,846 9,429 22,962 20,633

2. Jagung Maize

49,882 52,727 48,238 32,283 38,531 61,127

3. Ubi Kayu Cassava

39,334 38,055 4,168 46,993 105,066 35,313

4. Ubi Jalar Sweet Potatoes

1,635 2,301 363 4,216 4,231 4,405

5. Kacang Tanah Peanuts

682 624 319 697 1,979 2,082

6. Kacang Kedele Soyabens

156 - 4 - 7.2 12.6

7. Kacang Hijau Green Peas

3,702

4,179 3,540 6,477 6,110 7,212

8. Lain-Lain / Others

- - 164 - - -




Tabel / Table 6.1.11 Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Belu

Vegetables Production in Belu Regency 2 0 0 2 - 2 0 0 7

(ton)

Jenis Sayuran Type of Vegetable

2002 2003 2004 2005 2006 2007

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Bawang merah 80.0 120.0 436.5 440.50 361.50 149.00 02. Bawang putih 135.0 195.0 187.5 87.50 80.00 246.00 03. Bawang daun 0.0 2.0 4.0 15.00 0.00 2.00 04. Kentang 24.0 29.0 10.5 12.50 7.50 0.00 05. K u b i s 64.0 101.0 54.5 171.20 1.22 24.00 06. Petsai / sawi 57.0 120.0 157.5 119.40 177.50 307.50 07. Wortel 0.0 0.0 19.5 46.00 60.00 58.00 08. Lombok 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 09. Kacang merah 0.0 0.0 5.0 0.00 0.00 3.50 10. Kacang panjang 80.0 124.0 12.7 10.70 1.40 3.60 11. C a b e 40.0 68.0 139.8 148.50 53.00 213.00 12. T o m a t 50.0 85.0 126.2 153.50 1.24 8.30 13. Terung 50.0 82.0 109.6 39.50 1.23 8.90 14. Buncis 12.0 8.0 2.0 15.00 0.00 4.00 15. Ketimun 91.0 72.0 114.0 83.50 0.00 13.80 16. Labu siam 56.0 86.0 113.0 42.90 0.00 7.70 17. Kangkung 64.0 75.0 132.2 108.40 1.99 18.50 18. Bayam 37.0 33.0 66.0 40.00 0.00 11.00 19. Semangka 215.0 130.0 75.0 108.00 100.40 160.00 Jumlah / total

1,055.0 1,330.0 1,765.5 1,642.10 1,551.40 1,238.80




Tabel / Table 6.1.12 Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Belu

Fruits Production in Belu Regency 2 0 0 2 - 2 0 0 7

(ton) Jenis Buah

Type of Fruit 2002 2003 2004 2005 2006 2007

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Advokat 6.8

11.0

6.7

3.3

27.1

9.8

02. Mangga 80.0 106.5 145.4 525.8 1927.4 446.9

03. Rambutan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04. Duku / langsa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

05. Jeruk 276.3 151.5 8.5 28.9 24.5 61.6

06. Durian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

07. Jambu biji 76.2 39.2 12.3 24.1 61.7 36.4

08. Jambu air 0.0 1.1 1.7 0.9 7.4 2.5

09. Jambu bol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10. S a w o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11. Pepaya 60.0 83.6 937.8 41.4 733.8 998.0

12. Pisang 140.0 594.6 944.3 318.5 1300.5 1231.9

13. Nanas 76.5 126.1 25.6 18.7 186.9 178.2

14. Salak 0.1 0.8 9.2 0.1 10.2 10.1

15. Nangka 643.1 327.8 44.3 28.2 19.7 17.8

16. Sirsak 270.3 299.9 15.1 14.0 25.1 28.6

17. Lainnya - 0.0 0.1 0.1 0.0 - Jumlah / total

1629.3 1742.1 2151.0 1004.0 4324.3 3021.8




Tabel 6.1.13/ Table 6.1.13 Luas Tanah Menurut Penggunaan di Kabupaten Belu

Land Area by Used Type in Belu Regency 2 0 0 5 - 2 0 0 7

(hektar) Jenis PenggunaanTanah

Land Used Type 2005 2006 2007

(1) (3) (4) (4)

01. Luas lahan sawah / weatland area

10,078 10,078 11,790

a. Irigasi teknis 595 595 388 b. Irigasi setengah teknis 5,589 5,589 2,905.5 c. Irigasi sederhana 1,381 1,381 1,385 d. Irigasi desa / non PU 1,296 1,296 1,399 e. Irigasi tadah hujan 1,217 1,217 5,712.5

02. Luas lahan kering / dryland area

234,479 234,479 232,767

a. pekarangan untuk bangunan dan halaman house compound and soroundings

11,955 11,955 8,728.58

b. tegal, kebun / dryland, garden 37,396 37,396 40,773.05c. penggembalaan, padang rumput / meadows 16,314 16,314 22,814.20d. ladang, huma / dryland, garden 15,432 15,432 15,207.85e. rawa (tidak ditanam) / swams 0 0 702.59f. tambak / coasted water pond 267 267 423.10g. kolam, tebak, empang / fresh water pond 321 321 11.85h. tanah kering sementara tidak digunakan temporary fallow land

60,606 60,606 60,336.33

i. lahan yang ditanami tanaman kayu-kayuan, hutan rakyat private wood land 21,559 21,559 20,107.30

j. hutan negara / state estate 17,474 17,474 6,347.00k. lahan perkebunan / crop land 5,014 5,014 7,349.46l. lain-lain / others 48,141 48,141 49,965.69

Jumlah / total

244,557 244,557 244,557




Tabel / Table 6.1.14 Banyaknya Rumah Tangga, Rumah Tangga Pertanian, Rumah Tangga Pertanian

Pengguna Lahan dan Rumah Tangga Petani Gurem di Belu 1993 dan 2003

Uraian

1993 2003

Kota Desa Kota+ Desa

Kota Desa Kota+ Desa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Rumah Tanga (RT) * * * 9,560 53,604 63,164 2. RT Pertanian (RTP) 616 39,947 40,563 5,026 51,374 56,400 3. RTP Penggguna Lahan 622 39,941 40,563 5,026 51,134 56,160 4. RT Gurem

356 6,580 6,936 3,156 11,115 14,271

Sumber : Sensus Pertanian 1993 dan 2003 Keterangan : *) Data tidak dicantumkan



Tabel / Table 6.1.15 Banyaknya Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan

Menurut Jenis Usaha Pertaniannya di Belu 1993 dan 2003

Sub Sektor

Rumah Tangga Pertanian Pertumbuhan per tahun (%) 1993 2003

(1) (2) (3) (4) 1. Padi / Palawija 35,583 54,634 4.16 - Padi * 10,806 - - Palawija * 53,023 - 2. Hortikultura 17,563 31,225 7.78 3. Perkebunan 16,346 13,947 -1.47 4. Budidaya Tanaman 40,563 26,789 -3.40 5. Peternakan

25,318 26,754 0.57

Rumah Tangga Pertanian

40,563 56,400 3.90

Sumber : Sensus Pertanian 1993 dan 2003 Keterangan : *) Data tidak tersedia

Perkebunan

Estate


Kabupaten Belu Dalam Angka / Belu regency in Figures 2008 229

Tabel / Table 6.2.1 Luas Areal dan Produksi Tanaman Kapuk Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu

Kapok Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2 0 0 7

Kecamatan

District

Luas / Area (ha) Jumlah luas Areal

Total of area (ha)

Jumlah Produksi

Total Pro-

duction (ton)

Produk-tivitas

Produk-tivity

(ton/ha)

Belum Menghas

ilkan Not Yet Yielding

Sudah Mengha

silkan Yielding

Rusak destroyed

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Malaka Barat 2.00 11.00 - 13.00 2.15 0.20 02. Rinhat 4.41 14.52 - 18.93 2.58 0.18 03. Wewiku 2.00 10.00 - 12.00 1.82 0.18 04. Weliman 2.00 9.29 - 11.29 1.67 0.18 05. Malaka Tengah 2.19 21.00 - 23.19 3.81 0.18

06. Sasita Mean*) 2.00 9.30 - 11.30 1.67 0.18 07. Malaka Timur 5.00 21.00 - 26.00 4.12 0.20 08. Laen Manen 3.00 11.20 - 14.20 2.10 0.19 09. Raimanuk 2.46 5.10 - 7.56 0.94 0.18 10. Kobalima*) 5.92 36.88 - 42.80 7.14 0.19 11. Tasifeto Barat*) 1.12 5.26 - 6.38 1.04 0.20 12. Kakuluk Mesak 1.52 7.97 - 9.49 1.48 0.19

13. Kota Atambua*) 1.21 6.62 - 7.83 1.26 0.19 14. Tasifeto Timur 1.30 10.35 - 11.65 2.14 0.21 15. Raihat 1.97 6.45 - 8.42 1.16 0.18 16. Lasiolat 1.27 5.00 - 6.27 1.02 0.20 17. Lamaknen*) 2.83 8.57 - 11.40 1.56 0.18

Kabupaten Belu 42.20 199.51 - 241.71 37.66 0.19




Tabel / Table 6.2.2 Luas Areal dan Produksi Tanaman Kemiri Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu

Cande Nut Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2 0 0 7

Kecamatan

District


Total of area (ha)

Jumlah Produksi Total Pro-

duction (ton)

Produk-tivitas

Produk-tivity

(ton/ha)

Belum Mengha

silkan Not Yet Yielding

Sudah Mengha

silkan Yielding

Rusak destroyed

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Malaka Barat - - - - - - 02. Rinhat 398.62 321.46 - 720.08 356.62 1.11 03. Wewiku - - - - - - 04. Weliman 167.27 17.33 - 184.80 17.27 1.00 05. Malaka Tengah 15.41 30.20 - 45.61 31.48 1.04



Kabupaten Belu 1,339.92 1,514.45 - 2,854.57 1,583.32 1.05




Tabel / Table 6.2.3 Luas Areal dan Produksi Tanaman Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu

Coconut Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2 0 0 7

Kecamatan

District


Total of area (ha)

Jumlah Produksi

Total Pro-

duction (ton)

Produk-tivitas

Produk-tivity

(ton/ha)

Belum Mengha


Sudah Mengha

silkan Yielding

Rusak destroyed

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Malaka Barat 210.00 1636.00 16.00 1,862.00 1,795.96 1.10

02. Rinhat 7.50 58.50 5.00 71.00 75.35 1.29

03. Wewiku 153.00 1021.00 12.00 1,186.00 1,045.50 1.02

04. Weliman 110.00 586.00 14.00 710.00 596.70 1.02

05. Malaka Tengah 511.00 4026.00 21.00 4,558.00 4,550.22 1.13

06. Sasita Mean*) 7.00 52.00 1.00 60.00 62.46 1.20

07. Malaka Timur 30.00 379.00 5.00 414.00 430.51 1.14

08. Laen Manen 10.00 40.00 2.00 32.00 34.08 0.85

09. Raimanuk 9.00 25.00 1.00 35.00 21.91 0.88

10. Kobalima*) 36.00 450.50 - 486.50 490.25 1.09

11. Tasifeto Barat*) 4.00 23.00 - 27.00 24.62 1.07

12. Kakuluk Mesak 12.00 57.00 - 69.00 56.35 0.99

13. Kota Atambua*) 3.00 22.00 - 25.00 24.37 1.11

14. Tasifeto Timur 11.00 79.00 - 90.00 90.43 1.14

15. Raihat 2.00 14.00 - 16.00 15.33 1.10

16. Lasiolat 6.00 24.00 - 30.00 26.70 1.11

17. Lamaknen*) 5.00 35.00 - 40.00 38.76 1.11

Kabupaten Belu 1,126.5 8528 77 9,711.5 9,379.5 1.10




Tabel / Table 6.2.4 Luas Areal dan Produksi Tanaman Kopi Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu

Coffee Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2 0 0 7

Kecamatan

District


Total of area (ha)


duction (ton)

Produk-tivitas

Produk-tivity

(ton/ha)

Belum Mengha


Sudah Mengha

silkan Yielding

Rusak destroyed

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Malaka Barat - - - - - - 02. Rinhat 1.46 15.27 - 16.73 3.08 0.20 03. Wewiku - - - - - - 04. Weliman - 0.24 - 0.24 0.06 0.25 05. Malaka Tengah - 0.56 - 0.56 0.13 0.23

06. Sasita Mean*) 1.53 5.30 - 6.83 1.77 0.33 07. Malaka Timur 2.00 9.63 - 11.63 2.24 0.23 08. Laen Manen - - - - - - 09. Raimanuk 2.56 10.15 - 12.71 3.06 0.30 10. Kobalima*) 1.28 5.13 - 6.41 1.21 0.24 11. Tasifeto Barat*) 2.50 16.30 - 18.80 3.71 0.23 12. Kakuluk Mesak - - - - - -


Kabupaten Belu 51.38 185.91 - 237.29 42.85 0.23




Tabel / Table 6.2.5 Luas Areal dan Produksi Tanaman Jambu Mente Menurut Kecamatan di Kabupaten

Belu Chasen Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency

2 0 0 7

Kecamatan

District


Total of area (ha)

Jumlah Produksi

Total Pro-

duction (ton)

Produk-tivitas Produk-tivity

(ton/ha)

Belum Mengha


Sudah Mengha

silkan Yielding

Rusak destroyed

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Malaka Barat - - - - - - 02. Rinhat 0.50 2.72 - 3.22 1.21 0.44 03. Wewiku - - - - - - 04. Weliman - - - - - - 05. Malaka Tengah - - - - - -


13. Kota Atambua*) 50.00 4.60 - 54.60 1.50 0.33 14. Tasifeto Timur 154.10 64.00 - 218.10 33.11 0.52 15. Raihat 2.43 8.57 - 11.00 4.41 0.51 16. Lasiolat 54.26 20.08 - 74.34 9.62 0.48 17. Lamaknen*) - 1.54 - 1.54 0.79 0.51

Kabupaten Belu 1,270.37 278.12 - 1,548.49 127.70 0.46




Tabel / Table 6.2.6 Luas Areal dan Produksi Tanaman Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu

Cocoa Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2 0 0 7

Kecamatan

District


Total of area (ha)


duction (ton)

Produk-tivitas

Produk-tivity

(ton/ha)

Belum Mengha


Sudah Mengha

silkan Yielding

Rusak destroyed

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Malaka Barat 10.00 31.19 16.86 58.05 6.22 0.20 02. Rinhat 25.00 - - 25.00 - - 03. Wewiku 180.00 12.00 18.00 210.00 2.28 0.19 04. Weliman 44.30 85.00 14.00 143.30 16.22 0.19 05. Malaka Tengah 2.50 12.20 8.91 23.61 1.07 0.09

06. Sasita Mean*) - - - - - - 07. Malaka Timur - 0.47 - 0.47 0.08 0.17 08. Laen Manen - - - - - - 09. Raimanuk - - - - - - 10. Kobalima*) 50.00 4.81 - 54.81 0.39 0.08 11. Tasifeto Barat*) - 0.21 - 0.21 0.02 0.10 12. Kakuluk Mesak - - - - - -

13. Kota Atambua*) - 0.12 - 0.12 0.02 0.17 14. Tasifeto Timur - 0.11 - 0.11 0.13 1.18 15. Raihat - - - - - - 16. Lasiolat - - - - - - 17. Lamaknen*) - - - - - -

Kabupaten Belu 311.80 146.11 57.77 515.68 26.43 0.18




Tabel / Table 6.2.7 Luas Areal dan Produksi Tanaman Pinang Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu

Areca Nut Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2 0 0 7

Kecamatan

District


Total of area (ha)


duction (ton)

Produk-tivitas

Produk-tivity

(ton/ha)

Belum Mengha


Sudah Mengha

silkan Yielding

Rusak destroyed

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Malaka Barat 1.25 2.75 - 4.00 0.12 0.04 02. Rinhat 8.23 12.56 - 20.79 2.53 0.20 03. Wewiku 1.00 2.00 - 3.00 0.70 0.35 04. Weliman 1.19 2.00 - 3.19 0.78 0.39 05. Malaka Tengah 3.00 8.80 - 11.80 2.24 0.25



Kabupaten Belu 48.41 101.68 - 150.09 38.02 0.37




Tabel / Table 6.2.8 Luas Areal dan Produksi Tanaman Tembakau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu

tobacco Plantinarea and Production of Estate by District in Belu Regency 2 0 0 7

Kecamatan

District


Total of area (ha)

Jumlah Produks

i Total Pro-

duction (ton)

Produk-tivitas

Produk-tivity

(ton/ha)

Belum Mengha


Sudah Mengha

silkan Yielding

Rusak destroyed

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Malaka Barat - - - - - - 02. Rinhat - - - - - - 03. Wewiku - 7.00 - 7.00 4.20 0.60 04. Weliman - - - - - - 05. Malaka Tengah - - - - - -

06. Sasita Mean*) - 10.00 - 10.00 5.86 0.59 07. Malaka Timur - - - - - - 08. Laen Manen - - - - - - 09. Raimanuk - - - - - - 10. Kobalima*) - - - - - - 11. Tasifeto Barat*) - - - - - - 12. Kakuluk Mesak - - - - - -

13. Kota Atambua*) - - - - - - 14. Tasifeto Timur - - - - - - 15. Raihat - - - - - - 16. Lasiolat - - - - - - 17. Lamaknen*) - - - - - -

Kabupaten Belu - 17.00 - 17.00 10.06 0.59


Peternakan

Livestock



Tabel / Table 6.3.1 Banyaknya Ternak Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Belu

Numbers of Livestock by Kind and District in Belu Regency 2 0 0 7

(ekor)

Kecamatan District

Kuda Horse

Sapi Cow

Kerbau Buffalo

Kambing Goat

Domba Sheep

Babi Pig

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Malaka Barat 105 8,579 11 671 - 11,956 02. Rinhat 94 6,406 8 320 - 3,442 03. Wewiku**) - - - - - - 04. Weliman**) - - - - - - 05. Malaka Tengah 192 7,404 73 533 - 5,314

06. Sasita Mean*) 345 7,337 11 894 - 5,645 07. Malaka Timur 246 17,894 445 2,234 - 8,611 08. Laen Manen**) - - - - - - 09. Raimanuk**) - - - - - - 10. Kobalima*) 268 9,370 - 1,002 - 4,213 11. Tasifeto Barat*) 170 13,005 387 989 18 4,320 12. Kakuluk Mesak 3 5,056 114 882 1 1,629

13. Kota Atambua*) 3 2,592 8 494 - 2,879 14. Tasifeto Timur 50 7,424 84 - - 2,204 15. Raihat 59 2,826 173 320 - 1,055 16. Lasiolat**) - - - - - - 17. Lamaknen*) 747 6,606 81 834 - 4,041

Kabupaten Belu 2,282 94,499 1,395 9,173 19 55,309

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Belu Source : Livestock Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran **) Data masih tergabung di Kecamatan induk



Tabel / Table 6.3.2 Banyaknya Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Belu

Numbers of Poultry by Kind and District in Belu Regency 2 0 0 7

(ekor)

Kecamatan District

Ayam Ras Layer

Ayam Kampung Domestic Hens

Itik Duck

(1) (2) (3) (4)

01. Malaka Barat - 75,216 - 02. Rinhat - 21,954 - 03. Wewiku**) - - - 04. Weliman**) - - - 05. Malaka Tengah - 18,001 20,622

06. Sasita Mean*) - 28,426 4,941 07. Malaka Timur - 27,423 272 08. Laen Manen**) - - - 09. Raimanuk**) - - - 10. Kobalima*) - 8,666 5,949 11. Tasifeto Barat*) - 11,649 279 12. Kakuluk Mesak - 7,339 244

13. Kota Atambua*) - 4,908 8,684 14. Tasifeto Timur - 14,305 7,138 15. Raihat - 4,967 9,665 16. Lasiolat**) - - - 17. Lamaknen*) - 13,526 66

Kabupaten Belu - 236,380 57,860

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Belu Source : Livestock Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran **) Data masih tergabung di Kecamatan induk



Tabel / Table 6.3.3 Banyaknya Ternak Berpenyakit SE Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan

di Kabupaten Belu Numbers of Livestock that SE Virus by Kind and District in Belu Regency

2 0 0 7 (ekor)

Kecamatan

District

Kuda Horse

Sapi Cow

Kerbau Buffalo

Kam-bing Goat

Domba Sheep

Babi Pig

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Malaka Barat - - - - - - 02. Rinhat - - - - - - 03. Wewiku - - - - - - 04. Weliman - - - - - - 05. Malaka Tengah - - - - - -

06. Sasita Mean*) - - - - - 1 07. Malaka Timur - 3 - - - - 08. Laen Manen - - - - - - 09. Raimanuk - 4 - - - - 10. Kobalima*) - 2 - - - 7 11. Tasifeto Barat*) - - - - - - 12. Kakuluk Mesak - 21 - - - 31

13. Kota Atambua*) - - - - - 12 14. Tasifeto Timur - 1 - - - - 15. Raihat - - - - - - 16. Lasiolat - 3 - - - - 17. Lamaknen*) - 3 - - - 5

Kabupaten Belu - 37 - - - 56

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Belu Source : Livestock Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran



Tabel / Table 6.3.4 Banyaknya Ternak yang Divaksinasi SE,Brucellosis, dan Hog-Cholera

Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Belu Numbers of Livestock that SE, Brucellosis, and Hog-Cholera Vacination

by Kind and District in Belu Regency 2 0 0 7

(ekor)

Kecamatan District

SE Brucello

-sis

Hoq Cholera

Sapi Kerbau Babi Sapi Babi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. Malaka Barat 2,245 - 4,255 1,000 750 02. Rinhat 3,729 - 2,271 770 2,000 03. Wewiku 3,133 - 1,867 500 1,200 04. Weliman 2,756 - 2,244 380 2,500 05. Malaka Tengah 7,868 - 1,132 750 1,000

06. Sasita Mean*) 8,045 - 450 1,200 1,500 07. Malaka Timur 5,562 - 1,821 - 1,151 08. Laen Manen 10,000 - - 2,500 2,750 09. Raimanuk 7,617 - - 2,000 349 10. Kobalima*) 9,094 - 1,633 1,350 700 11. Tasifeto Barat*) 8,143 - 1,600 1,700 1,600 12. Kakuluk Mesak 5,226 - 2,774 850 2,000

13. Kota Atambua*) 2,033 - 5,906 500 4,000 14. Tasifeto Timur 5,000 - - 500 500 15. Raihat 3,149 - 2,839 200 2,000 16. Lasiolat 3,500 - 500 500 500 17. Lamaknen*) 7,051 - 907 300 500

Kabupaten Belu 94,151 - 30,199 15,000 25,000




Tabel / Table 6.3.5 Banyaknya Pemotongan Hewan yang terjadi di luar Rumah Potong

Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu Numbers of Slaughting that happened out of Slaughter House by District in Belu

Regency 2 0 0 7

(ekor)

Kecamatan District

Kuda Horse

Sapi Cow

Kerbau Buffalo

Kam-bing Goat

Domba Sheep

Babi Pig

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01. Malaka Barat - - - - - - 02. Rinhat - - - - - - 03. Wewiku - 6 - - - - 04. Weliman - 3 - - - - 05. Malaka Tengah - - - - - -

06. Sasita Mean*) - - - - - - 07. Malaka Timur - - - - - - 08. Laen Manen - - - - - - 09. Raimanuk - 9 - - - - 10. Kobalima*) - - - - - - 11. Tasifeto Barat*) - - - - - - 12. Kakuluk Mesak - - - - - -

13. Kota Atambua*) - - - - - - 14. Tasifeto Timur - - - - - - 15. Raihat - - - - - - 16. Lasiolat - - - - - - 17. Lamaknen*) - 9 - - - -

Kabupaten Belu - 27 - - - -




Tabel / Table 6.3.6 Banyaknya Pemotongan Hewan yang terjadi di dalam Rumah Potong

Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu Numbers of Slaughting that happened in Slaughter House by District in Belu Regency

2 0 0 7 (ekor)

Kecamatan

District

Kuda Horse

Sapi Cow

Kerbau Buffalo

Kam-bing Goat

Domba Sheep

Babi Pig

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


06. Sasita Mean*) 0 0 0 0 0 0 07. Malaka Timur 0 0 0 0 0 0 08. Laen Manen 0 0 0 0 0 0 09. Raimanuk 0 0 0 0 0 0 10. Kobalima*) 0 0 0 0 0 0 11. Tasifeto Barat*) 0 194 1 0 0 42 12. Kakuluk Mesak 0 0 0 0 0 0

13. Kota Atambua*) 0 1,589 41 0 0 983 14. Tasifeto Timur 0 0 0 0 0 0 15. Raihat 0 0 0 0 0 0 16. Lasiolat 0 0 0 0 0 0 17. Lamaknen*) 0 0 0 0 0 0 Kabupaten Belu

0 2,385 42 0 0 1,034




Tabel / Table 6.3.7 Pengeluaran Ternak dan Hasil Ikutannya Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Belu

Livestock Product and Others Product by Kind in Belu Regency 2 0 0 7

Jenis Ternak Kind of Livestock

Hasil Ternak dan Ikutannya Livestock Product and others product

Bibit (ekor) Potong (ekor) Kulit (Kg)

(1) (2) (3) (4) 01. Kuda / horse 0 84 0 02. Sapi / cow 0 9,643 14,232 03. Kerbau / buffalo 0 456 0 04. Kambing / goat 0 106 0 05. Babi / pig 0 5 0 06. Ayam / hens 0 0 0 07. Lainnya / others

0 0 0

Jumlah / total

0 10,294 14,232

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Belu Source : Livestock Service of Belu Regency



Tabel / Banyaknya Ternak Menurut Asal Ternak ,

2 0

Jenis Ternak

Kind of Livestock

Ternak Bibit

Asal Belu Luar Belu Jumlah

(1) (2) (3) (4) 01. Kuda / horse 0 0 0 02. Sapi / cow 0 0 0 03. Kerbau / buffalo 0 0 0 04. Kambing / goat 0 0 0 05. Babi / pig 0 0 0 06. Ayam / hens

0 0 0

Jumlah / total

0 0 0

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Belu Source : Livestock Service of Belu Regency



Table 6.3.8 Pengunaanya, dan Jenisnya di Kabupaten Belu 0 7

Ternak Potong (ekor)

Kulit (lembar)

Asal Belu Luar Belu Jumlah Asal Belu Luar Belu Jumlah (5) (6) (7) (8) (9) (10)

84 0

84 0 0 0

9,643 0

9,643 0 0 0

456 0

456 0 0 0

106 0

106 0 0 0

5 0

5 0 0 0

0 0

0 0 0 0

10,294 0 10,294 0 0 0

Kehutanan

Foresty

PERTANIAN /AGRICULTURE


Tabel / Table 6.4.1. Rencana Luas Kawasan Hutan Menurut Pola Tata Guna Hutan

per Kecamatan di Kabupaten Belu Planning Foresty Area by it Function per District in Belu Regency

2 0 0 7 (Hektar)

Kecamatan

District

Fungsi Hutan / Foresty Function

Hutan Lindung

Protective Forest

Hutan Tetap

Difinitive Forest

Hutan Produksi

Productive Forest

Cagar Alam

Original Forest

Suaka Marga Satwa

Natural Park

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 01. Malaka Barat - - - 3,775.00 - 02. Rinhat - - 2,241.97 - - 03. Wewiku - - - - - 04. Weliman - - - - - 05. Malaka Tengah - - - 3,356.00 2,950.32

06. Sasita Mean*) 2,150.00 - - - 1,375.00 07. Malaka Timur 9,950.00 - - - - 08. Laen Manen - - - - - 09. Raimanuk - - - - - 10. Kobalima*) 3,127.47 - - 1,400.72 374.00 11. Tasifeto Barat*) 20,166.16 - 591.92 - - 12. Kakuluk Mesak 4,632.40 - - - -

13. Kota Atambua*) 296.27 - 355.39 - - 14. Tasifeto Timur 5,768.95 - - - - 15. Raihat - - - - - 16. Lasiolat - - - - - 17. Lamaknen*) 5,750.00 - - - -

Kabupaten Belu 51,841.25 - 3,189.28 8,531.72 4,699.32

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Belu Source : Foresty Forest of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran




Kecamatan District

Fungsi Hutan / Foresty Function

Jumlah Total

Taman Burung

Bird Park

Taman Wisata Reserve Forest

Hutan yang Dapat

Dikonversi Convered Foresty

(1) (7) (8) (9) (10)

01. Malaka Barat - - - 3,775.00 02. Rinhat - - - 2,241.97 03. Wewiku - - - - 04. Weliman - - - - 05. Malaka Tengah - - - 6,306.32

06. Sasita Mean*) - - - 3,525.00 07. Malaka Timur - - 1,140.00 11,090.00 08. Laen Manen - - - - 09. Raimanuk - - - - 10. Kobalima*) - - - 4,902.19 11. Tasifeto Barat*) - - - 20,758.08 12. Kakuluk Mesak - - - 4,632.40

13. Kota Atambua*) - - - 651.66 14. Tasifeto Timur - - - 5,768.95 15. Raihat - - - - 16. Lasiolat - - - - 17. Lamaknen*) - - - 5,750.00

Kabupaten Belu - - 1,140.00 69,401.57

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Belu Source : Foresty Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran



Tabel / Table 6.4.2 Produksi Kayu Cendana di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

Production of Cendana Wood in Belu Regency by District 2 0 0 7

(kg)

Kecamatan District

Kelas Campuran Kelas Gubal Jumlah Total

(1) (2) (3) (4)

01. Malaka Barat - - - 02. Rinhat - - - 03. Wewiku - - - 04. Weliman - - - 05. Malaka Tengah - - -

06. Sasita Mean*) - - - 07. Malaka Timur - - - 08. Laen Manen - - - 09. Raimanuk - - - 10. Kobalima*) 1,126 992 2,118 11. Tasifeto Barat*) - - - 12. Kakuluk Mesak - - -

13. Kota Atambua*) - - - 14. Tasifeto Timur 1,342 1,182 2,524 15. Raihat 2,607 1,417 4,024 16. Lasiolat - - - 17. Lamaknen*) 1,200 1,134 2,334

Kabupaten Belu 6,275 4,725 11,000

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Belu Source : Foresty Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran



Tabel / Table 6.4.3 Produksi Kayu dan Hasil Ikutannya

Production of Wood and Others Product 2 0 0 7

Jenis Hasil Perincian Production Type

satuanProduksi

Numbers of Production

Harga/Unit ( Rupiah )

Nilai Produksi

(Rp 000,- )

(1) (2) (3) (4) (5) A. Kayu pertukangan/penjualan

1. Kayu jati bulat M3 379.48 600,000 227,691.06 2. Kayu jati olahan M3 4,508.13 1,000,000 4,508,126.10 3. Kayu rimba bulat M3 - - - 4. Kayu rimba campuran M3 9.79 500,000 4,894.80 5. Mahoni Olahan M3 - - - 6. Kayu Indah M3 7.08 900,000 6,371.28 7. Kayu Lamtoro Gung Kg - - - 8. Balok Kelapa M3 - - - B. Hasil hutan ikutan

01. Kemiri biji Kg 108,310 2,500 270,775.00 02. Kemiri isi Kg 387,290 4,000 1,549,160.00 03. Asam biji Kg 2,841,810 1,000 2,841.81 04. Asam isi Kg 1,160,470 1,250 1,450,588.00 05. Lilin Kg 3,720 1,000 3,720.00 06. Madu Ltr 800 10,000 8,000.00 07. Nuri Ekor - - - 08. Siri Hutan Kg - - - 09. Kayu jati bulat besar M3 - - - 10. Sirih hutan ton - - -



Lanjutan Tabel / Continued Table 6.4.3

Jenis Hasil/Perincian

Production Type

SatuanProduksi

Numbers of Production

Harga /Unit ( Rupiah )

Nilai Produksi

( Rp 000,- )

(1) (2) (3) (4) (5)

11. Utas / ules - - - -

12. Kayu rimba bulat besar kelas III - - - - 13. Kayu kuning kg 660 2,500 1,650.00 14. Biji lamtoro gung - - - - 15. Kunyit - - - - 16. Bebak Lmbr - - - 17. Bambu Btg - - - 18. Sarang burung kg - - - 19. Balok kelapa M3 - - - 20. Sheed lack kg - - - 21.a. perlel dada kuning - - - - b. kakatua putih kecil - - - - c. ayam hutan - - - - d. b e o - - - - e. nuri duski - - - - f. cecak rawo - - - - g. perkutut - - - - h. sarang burung walet - - - - 22. Kayu cendana a. kelas gubal Kg 4,725 5,000 23,625.00 b. kelas campuran kg 5,275 75,000 395,625.00

23. Kayu bakar - - - - Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Belu Source : Foresty Service of Belu Regency



Tabel / Table 6.4.4 Pengiriman Antar Pulau Hasil Hutan Non Kayu

2 0 0 7

Bulan

Jenis Hasil Hutan

Asam Biji (Kg)

Kemiri Kulit (Kg)

Kemiri Kupas (Kg)

Kayu Kuning

(Kg)

Madu (liter)

Lilin (kg)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Januari 6,910 6,200 20,200 - - -

Pebruari 27,000 24,640 105,510 - - -

Maret 182,000 5,050 120,800 - - -

April 159,000 11,800 35,000 - - -

Mei 317,000 1,500 64,010 - - 3,600

Juni - 4,400 5,000 660 - 120

Juli - - 12,500 - 800 -

Agustus 205,500 - - - - -

September 521,000 14,080 2,800 - - -

Oktober 346,000 10,400 5,000 - - -

Nopember 494,600 14,240 7,200 - - -

Desember

234,000 16,000 9,270 - - -

Jumlah

2,493,010 108,310 387,290 660 800 3,720

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Belu Source : Foresty Service of Belu Regency



Tabel / Table 6.4.5 Pengiriman Antar Pulau / ke luar Daerah Hasil Hutan Kayu

2 0 0 7

Bulan Jenis Hasil Hutan

kayu jati olahan (M3)

Kayu Rimba Olahan (M3)

Kayu Jati Bulat (M3)

Kayu Rimba Bulat (M3)

Kayu Indah Olahan (M3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Januari 151.35 - - - -

Pebruari 482.20 4.99 6.44 - -

Maret 481.48 - - - -

April 295.45 - - - -

Mei 756.28 4.80 24.26 - -

Juni 200.79 - 85.04 - -

Juli 529.17 - 41.95 - -

Agustus 591.05 - 78.79 - -

September 168.29 - 12.24 - 7.08

Oktober 206.65 - 53.41 - -

Nopember 253.36 - 32.41 - -

Desember

392.04 - 44.43 - -

Jumlah

4,508.11 9.79 378.97 - 7.08

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Belu Source : Foresty Service of Belu Regency

Perikanan

Fishery



Tabel / Table 6.5.1 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut di Kabupaten Belu Menurut Kategori Usaha

Numbers of Marine Fishing Household in Belu Regency by Categories 2 0 0 7

Kategori Usaha Category

Jumlah Nelayan/Jiwa Numbers

Jumlah

rumah tangga perikanan Marine fishing household

(1) (2) (3)

1. Nelayan Penuh 971 365 2. Nelayan sambilan utama 1,150 446 3. Nelayan sambilan tambahan

737 277

Jumlah

2,858 1,088

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Belu Source : Fishery Service of Belu Regency



Tabel / Table 6.5.2 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten Belu Menurut Jenisnya

Numbers of Marine Fishing Boat in Belu Regency by Type of Boat 2 0 0 5 - 2 0 0 7

Kategori Category

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

(1) (2) (3) (4) 1. Perahu Tanpa Motor / Non Powered

Boat

- Jukung / Dogout Boat 355 385 516 - Perahu Kecil / Small Boat 99 25 20 - Perahu Sedang / Medium Boat 29 18 17 - Perahu Besar / Big Boat/Ship - 9 7 2. Perahu Motor Tempel / Out Board

Motor

180 250 258

3. Kapal Motor

- 0 - 5 GT 35 18 22 - 6 - 10 GT - 3 4 - 10 GT ke atas / 10 GT and Over

- - -

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belu Source : Fishery Service of Belu Regency



Tabel / Table 6.5.3 Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Kabupaten belu Menurut Jenisnya

Numbers of Marine Fishing Gear in Belu Regency by Type of Gear 2 0 0 5 - 2 0 0 7

(unit) Kategori Usaha

Category 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

(1) (2) (3) (4) 1. Pukat Kantong / Basket Scine

- Payang Lampara / Payang 0 2 6 - Pukat Pantai / Beach scine 0 0 100 2. Pukat Cincin / Ring Scine 9 6 8 3. Jaring Insang / Gill Net 573 746 919 4. Trammel Net 86 112 181 5. Jaring Angkat

- Bagan Tancap 1 0 1 - Bagan Rakit/ Perahu 2 0 - - Lainnya / Others 0 0 - 6. Pancing / Pole and line

- Long Line Dasar 4 6 10 - Pole and Line 0 0 2 - Pancing Tonda 99 106 117 - Pancing Lainnya / others 129 168 170 7. Alat Lainnya - Jala lempar 75 139 136 - Bubu 52 132 115 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belu Source : Fishery Service of Belu Regency



Tabel / Table 6.5.4 Produksi Perikanan di Kabupaten Belu Menurut Sub Sektor

Production of Fishery in Belu Regency by Fisheries Group 2 0 0 5 - 2 0 0 7

(ton)

Sub Sektor Group

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

(1) (2) (3) (4) 1. Perikanan Laut / Sea Fishery

744.14 907.24 1,381.92

2. Perikanan Darat / In Land Fishery

124.18 120.37 85.45

- Perikanan Umum / Open Water 0.00 0.00 0.00 - Tambak / Breakish Water pond 119.98 117.07 81.90 - Kolam / Fresh Water Pond 4.20 4.00 3.55 - Sawah / Wet land

- - -




Tabel / Table 6.5.5 Luas dan Produksi Budidaya Perikanan Darat di Kabupaten Belu

In Land Fishery Production in Belu Regency 2 0 0 7

Kategori Usaha Category

Luas Area

(Hektar)

Produksi Production

(ton)

(1) (2) (3) 1. Kolam / Fresh Water Pond 22.71 3.55 2. Tambak / Breakish Water Pond 396.15 81.90 3. Perairan Umum / Open Water

- -


418.86 85.45




Tabel / Table 6.5.6 Produksi Ikan Laut di Kabupaten Belu Menurut Jenis Ikan

Sea Fisheris Production by Type 2 0 0 7

Jenis Ikan / kinds of fish Produksi / Production (ton)

(1) (2)

01. Tuna 210.12 02. Cakalang 35.20 03. Tongkol 78.84 04. Tenggiri 25.93 05. Alu-Alu 2.28 06. Kakap Merah 38.26 07. Kakap Putih 15.84 08. Kerapu Lumpur 1.66 09. Kerapu Karang 2.12 10. Kerapu Balong - 11. Karapu Sunu 1.66 12. Tetengkek 5.99 13. Kembung 27.11 14. Terbang 35.79 15. Belanak 61.04 16. Tembang 47.06 17. Tembang Kobi 0.68 18. Tembang Kaleng 21.98 19. Julung Julung (Nipi) 47.72 20. Terubuk 7.28 21. Lencam 3.01 22. Biji Nangka 6.99 23. Kurisi -



Lanjutan / continued table 6.5.6

Jenis Ikan / kinds of fish Produksi / Production (ton)

(1) (2)

24. Layang 27.27 25. Kwee 26.36 26. Talang-Talang - 27. Pinjalo 7.98 28. Bentong 33.50 29. Gerot Gerot 9.15 30. Selanget 18.13 31. Baronang - 32. Selar 3.30 33. Teri 30.76 34. Pari - 35. Kepiting Bakau 12.64 36. Kerang Hijau 2.23 37. Kerang Darah 3.79 38. Tiram 1.63 39. Simping 0.82 40. Remis - 41. Cumi Cumi 9.87 42. Gurita 6.71 43. Udang Putih 48.08 44. Udang Windu 11.11 45. Udang Lobster 8.00 46. Ikan Lainnya 444.04

Jumlah 1,381.92


BAB / CHAPTER 7

Industri & Energi Industries & Energy

INDUSTRI & ENERGI / INDUSTRIES & ENERGY


269

INDUSTRI & E N E R G I

INDUSTRI PENGOLAHAN Pembangunan industri adalah bagian dari pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat mengacu laju pertumbuhan ekonomi secara simultan dengan memanfaatkan output sektor primer sebagai bahan dasarnya. Dengan industri yang berkembang maju maka akan menjadi lokomotif yang menarik gerbong pertumbuhan sektor-sektor supply sebagai penyedia bahan-bahan baku dan pada gilirannya akan mendorong maju sektor demand seperti perdagangan, transportasi, lembaga keuangan dan sektor jasa-jasa. Perkembangan industri di Kabupaten Belu relative lamban, bahkan cenderung berjalan ditempat. Hal ini disebabkan karena usaha industri kita didominasi sub sector industri kerajinan rumah tangga yang kapasitas produksinya sangat terbatas, bersifat padat karya dan rentan terhadap krisis karena memiliki akses pasar lokal yang nota bene memiliki keterbatasan daya beli. Apa lagi bagi sebagian besar rumah tangga pengrajin, usaha ini diposisikan semata-mata

sebagai usaha sampingan dan bersifat musiman dengan kemampuan modal yang sangat terbatas. Pada tahun 2007 jumlah usaha industri di Kabupaten Belu sebanyak 3,144 unit atau naik sebesar 248.34% dari keadaan tahun lalu. Dari jumlah tersebut sebanyak 44.50 % diantaranya diklasifikasikan sebagai industri aneka. Dilihat dari komposisi jenis industri, sebanyak 1399 unit (44.50%) diantaranya industri aneka, dan industri hasil pertanian dan kehutanan 1001 unit (31.84%) dan industri logam, mesin dan kimia 744 unit (23.66%). Penyerapan tenaga kerja untuk sektor industri pada tahun 2007 sebanyak 6,573 orang terdiri dari tenaga kerja formal 284 orang (4.32%) dan non formal 6,289 orang (95.68%). Penyerapan tenaga kerja di sektor industri ini sebenarnya baru sekitar 4.03% dari total pekerja di Kabupaten Belu (163,221 orang). Sama halnya dengan komposisi penyebaran jenis perusahaan industri sub sektor industri aneka menyedot tenaga kerja 2,832 orang (43.09%) dan sub sektor industri hasil



270

pertanian dan kehutanan menyedot tenaga kerja 2,152 orang (32.74%) serta sub sektor industri logam mesin dan kimia menyedot tenaga kerja 1,589 orang (24.17%).

KONSTRUKSI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Konstruksi merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan, pemasangan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya seperti gedung, jalan, jembatan, waduk jaringan listrik, instalasi air, pengeboran sumur pompa dan pemasangan atap serta rehab gedung. Pada umumnya kegiatan konstruksi termasuk kegiatan yang melibatkan barang-barang modal, karena itu membutuhkan spesifikasi keahlian dan kekuatan modal yang memadai. Sesuai dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Belu perusahaan konstruksi yang ada merupakan perusahaan borongan yakni mengerjakan borongan konstruksi berdasarkan pesanan pemilik proyek semata-mata dalam hal ini adalah proyek-

proyek pemerintah. Sedangkan pengerjaan konstruksi yang bersifat “direct investment” praktis sulit dilakukan karena kendala keterbatasan modal para pengusaha dan kapasitas daya beli masyarakat. Pada tahun 2007 jumlah perusahaan konstruksi sebanyak 425 unit dengan perincian klasifikasi perusahaan sebagai berikut: klasifikasi M sebesar 20 unit (4,71%) dan K sebesar 405 unit (95,29%). Dilihat dari penyebaran tempat kedudukan perusahaan secara kewilayaan sebanyak 88,94% dari perusahaan yang ada bermukim di Kota Atambua sedangkan sisanya masing-masing Malaka Tengah 3,53%, Tasifeto Barat 2,35%, Malaka Barat 1,88%, Malaka Timur 1,65%, Laen Manen 0,71%, Kakuluk Mesak 0,71% dan Kobalima 0,23%. Realisasi pemakaian bahan bangunan galian golongan C selama tahun 2007 di dominasi batu gelondongan 147,817.49 m³, sertu 130,105.30 m³, pasir 103,105.30 m³ dan batu pecah 39,930 m³. LISTRIK DAN AIR MINUM Kebijaksanaan pemerintah dibidang kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong



271

kegiatan ekonomi, teruntama aktifitas sector industri dan jasa-jasa. Untuk mencapai sasaran tersebut diupayakan peningkatan daya pasang pembangkit tenaga listrik dan perluasan jaringan distribusi agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang memadai dengan mutuh pelayanan yang prima. Pada tahun 2007, daya terpasang pembangkit tenaga listrik PLN di Kabupaten Belu sebesar 12,512,700 VA dengan pemakaian 1,745,266 Kwh Secara umum jumlah pelanggang listrik di Kabupaten Belu sampai pada tahun 2007 sebanyak 11,134 unit atau meningkat 89,97 % dari tahun yang lalu. Dari jumlah pelanggan tersebut sebesar 8,618 unit (77,40 %) diantaranya pelanggan rumah tangga; sedangkan sisanya masing-masing pelanggan bisnis dan perhotelan 18,51 %, Badan social 2,19 %, Kantor Pemerintahan dan penerangan jalan 1,86 % serta pelanggan usaha industri hanya 0,04 %. Keberadaan air bersih merupakan tuntutan yang sangat vital karena menyangkut kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang dibarengi dengan kerumitan

aktifitas social – ekonominya membawa dampak pada peningkatan jumlah dan ragam permintaan akan air bersih. Jumlah pelanggan air bersih di Kabupaten Belu tahun 2007 sebanyak 2,915 pelanggan yang terdiri dari 4 kelompok pelanggan. Kelompok I. sebanyak 19 pelanggan yaitu 1. Hidran umum/ kran umum:

9 pelanggan 2. Kamar mandi/WC umum: - 3. Terminal air: 1 pelanggan 4. Tempat ibadah: 9 pelanggan Kelompok II Sebanyak 34 pelanggan yaitu: 1. RSS : - 2. Panti Asuhan : - 3. Yayasan Sosial: 4 pelanggan 4. Sekolah Negeri : 25 pelanggan 5. Rumah Sakit Pemerintah : 5

pelanggan Kelompok III. sebanyak 2,792 pelanggan yaitu: 1. Rumah (selain RSS dan Mewah

2,622 pelanggan 2. Niaga kecil 126 pelanggan 3. Industri rumah tangga : - 4. Instansi pemerintah/ABRI Tk.

Kabupaten 44 pelanggan Kelompok IV. sebanyak 70 pelanggan yaitu: 1. Rumah mewah: - 2. Niaga besar : 70 pelanggan



272

Gambar 7.1. Jumlah Perusahaan/Industri Pengolahan Menurut Golongan Industri di Kabupaten Belu Tahun 1997 - 2000

Sumber : Dinas Perindag Kabupaten Belu

Gambar 7.2. Persentase Industri Pengolahan Menurut Bidang Usahanya di Kabupaten

Belu Tahun 2007

Industri Hasil Pertanian & Kehutanan

33%

Industri Aneka38%

Industri Logam, mesin dan

kimia29%

Sumber : Dinas Perindag Kabupaten Belu

1997 1998 1999 2000

Industri besar/sedang

Industri KecilIndustri Kerajinan

0

500

1000

1500

2000

2500

Industri

Industries



Tabel / Table 7.1.1 Banyaknya Perusahaan / Usaha Sektor Industri Pengolahan

Menurut Golongan Industri dan Kecamatan Numbers of Manufacturing / Etablishment by District

2 0 0 7

Kecamatan

District

Industri Hasil

Pertanian & Kehutanan

Industri Aneka

Industri Logam, Mesin &

Kimia

Jumlah Total

(1) (2) (3) (4) (5)

01. Malaka Barat 128 158 251 537 02. Rinhat 20 70 1 91 03. Wewiku 30 20 38 88 04. Weliman - 60 20 80 05. Malaka Tengah 196 45 40 281

06. Sasita Mean*) 2 24 - 26 07. Malaka Timur 46 70 21 137 08. Laen Manen 20 80 - 100 09. Raimanuk 40 - - 40 10. Kobalima*) 86 100 - 186 11. Tasifeto Barat*) 60 100 47 207 12. Kakuluk Mesak 40 93 89 222

13. Kota Atambua*) 189 129 134 452 14. Tasifeto Timur 84 170 93 347 15. Raihat 20 60 10 90 16. Lasiolat - 60 - 60 17. Lamaknen*) 40 160 - 200

Kabupaten Belu 1,001 1,399 744 3,144

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu Source : Industry and Trade Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran



Tabel / Table 7.1.2 Banyaknya Pekerja Sektor Industri Pengolahan

Menurut Golongan Industri dan Kecamatan Numbers of Person Enganged in Manufacturing Sector by Industry Categories and

District 2 0 0 7

Kecamatan District

Industri Hasil

Pertanian & Kehutanan

Industri Aneka

Industri Logam, Mesin &

Kimia

Jumlah Total

(1) (2) (3) (4) (5)

01. Malaka Barat 265 283 513 1,061 02. Rinhat 40 140 10 190 03. Wewiku 60 40 76 176 04. Weliman - 180 40 220 05. Malaka Tengah 373 90 84 547

06. Sasita Mean*) 5 48 - 53 07. Malaka Timur 92 140 45 277 08. Laen Manen 40 140 - 180 09. Raimanuk 80 - - 80 10. Kobalima*) 132 200 - 332 11. Tasifeto Barat*) 120 200 94 414 12. Kakuluk Mesak 80 186 178 444

13. Kota Atambua*) 597 285 339 1,221 14. Tasifeto Timur 168 340 190 698 15. Raihat 20 120 20 160 16. Lasiolat - 120 - 120 17. Lamaknen*) 80 320 - 400

Kabupaten Belu 2,152 2,832 1,589 6,573

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu Source : Industry and Trade Service of Belu Regency Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran



Tabel / Table 7.1.3 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Malaka Barat

Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Malaka Barat

by Industry Kinds 2 0 0 7

Kelompok Industri unit usaha tenaga kerja

formal non

formal formal

non formal

(1) (2) (3) (4) (5) I. INDUSTRI HASIL PERTANIAN & KEHUTANAN

01. Ind. Minyak goreng dari kelapa 0 120 0 240 02. Ind. Roti manis, kue kering & sejenisnya 0 8 0 25

JUMLAH I

0 128 0 265

II. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 115 0 190 02. Ind. Pakaian jadi dari tekstil (penjahit) 0 16 0 32 03. Ind. Tambur likurai 0 20 0 40 04. Ind. Sapu ijuk 0 7 0 7 05. Ind. Perabotan RT (meubel) 2 0 14 0

JUMLAH II

2 158 14 269

III. INDUSTRI LOGAM, MESIN & KIMIA

01. Ind. Alat pertanian dari logam 0 41 0 89 02. Ind. Bengkel mobil 1 0 4 0 03. Ind. Garam yodium/garam rakyat 0 134 0 268 04. Ind. Gerabah 0 76 0 152

JUMLAH III

1 251 4 509

JUMLAH I + II + III

3 537 18 1,043

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu Source : Industry and Trade Service of Belu Regency



Tabel / Table 7.1.4 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Rinhat Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri

Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Rinhat by Industry Kinds

2 0 0 7


formal non

formal formal

non formal


01. Ind. Minyak goreng dari kelapa 0 0 0 0 02. Ind. Roti manis, kue kering & sejenisnya 0 20 0 40

JUMLAH I

0 20 0 40

II. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 60 0 120 02. Ind. Pakaian jadi dari tekstil (penjahit) 0 10 0 20 03. Ind. Tambur likurai 0 0 0 0

JUMLAH II

0 70 0 140


01. Ind. Alat pertanian dari logam 0 0 0 0 02. Ind. Bengkel mobil 0 0 0 0 03. Ind. Garam yodium/garam rakyat 0 0 0 0 04. Ind. Batu merah 0 1 0 10

JUMLAH III

0 1 0 10

JUMLAH I + II + III

0 91 0 190




Tabel / Table 7.1.5 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Wewiku Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri

Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Wewiku by Industry Kinds

2 0 0 7


formal non

formal formal

non formal


01. Ind. Minyak goreng dari kelapa 0 20 0 40 02. Ind. Roti manis, kue kering & sejenisnya 0 0 0 0 03. Tahu Tempe 0 10 0 20

JUMLAH I

0 30 0 60

II. INDUSTRI ANEKA


JUMLAH II

0 20 0 40


01. Ind. Alat pertanian dari logam 0 0 0 0 02. Ind. Bengkel mobil 0 0 0 0 03. Ind. Garam yodium/garam rakyat 0 0 0 0 04. Ind. Gerabah 0 38 0 76

JUMLAH III

0 38 0 76

JUMLAH I + II + III

0 88 0 176




Tabel / Table 7.1.6 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Weliman

Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Weliman



formal non

formal formal

non formal


01. Ind. Minyak goreng dari kelapa 0 0 0 0 02. Ind. Roti manis, kue kering &

sejenisnya 0 0 0 0

JUMLAH I

0 0 0 0

II. INDUSTRI ANEKA


JUMLAH II

0 60 0 180


01. Ind. Alat pertanian dari logam 0 0 0 0 02. Ind. Bengkel mobil 0 0 0 0 03. Ind. Garam yodium/garam rakyat 0 0 0 0 04. Ind. Ind. Pande Besi 0 20 0 40

JUMLAH III

0 20 0 40

JUMLAH I + II + III

0 80 0 220




Tabel / Table 7.1.7 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Malaka Tengah

Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Malaka Tengah



formal non

formal formal

non formal


01. Ind. Minyak goreng dari kelapa 0 107 0 205 02. Ind. Roti manis kering, dan sejenisnya 0 40 0 48 03. Ind. Gula merah 0 5 0 10 04. Ind. Macam-macam es 1 0 6 0 05. Ind. Keripik pisang/ubi 0 24 0 48 06. Ind. Perabot kelengkapan rum tangga dari

kayu 3 0 13 0 07. Ind. Foto copy 1 0 1 0 08. Ind. Penggilingan Padi 1 0 2 0 09. Ind. Kerupuk udang 0 20 0 40

JUMLAH I 6 196 22 351

II. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 40 0 80 02. Ind. Pakaian jadi dari tekstil (penjahit) 0 5 0 10

JUMLAH II 0 45 0 90

III. INDUSTRI LOGAM, MESIN, & KIMIA

01. Ind. Bengkel motor 1 0 4 0 02. Ind. Bengkel Motor 0 40 0 80 03. Ind. Garam yodium/rakyat 0 0 0 0 04. Ind. Barang dari semen 0 0 0 0

JUMLAH III 1 40 4 80

JUMLAH I + II + III

7 281 26 521




Tabel / Table 7.1.8 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Sasita Mean

Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Sasita Mean



formal non

formal formal

non formal

(1) (2) (3) (4) (5)

I. INDUSTRI HASIL PERTANIAN & KEHUTANAN

01. Ind. Minyak goreng dari kelapa 0 0 0 0 02. Ind. Roti manis kering, dan sejenisnya 0 0 0 0 03. Ind. Gula merah 0 0 0 0 04. Ind. Macam-macam es 0 0 0 0 05. Ind. Keripik pisang/ubi 0 0 0 0 06. Ind. Perabot kelengkapan rum tangga dari

kayu 0 2 0 5 07. Ind. Foto copy 0 0 0 0 08. Ind. Penggilingan Padi 0 0 0 0

JUMLAH I 0 2 0 5

II. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 24 0 48 02. Ind. Pakaian jadi dari tekstil (penjahit) 0 0 0 0

JUMLAH II 0 24 0 48


01. Ind. Bengkel motor 0 0 0 0 02. Ind. Bengkel Motor 0 0 0 0 03. Ind. Garam yodium/rakyat 0 0 0 0

JUMLAH III 0 0 0 0

JUMLAH I + II + III 0 26 0 53




Tabel / Table 7.1.9 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Malaka Timur

Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Malaka Timur



formal Non

formal formal

non formal

(1) (2) (3) (4) (5)

I. INDUSTRI HASIL PERTANIAN & KEHUTANAN

01. Ind.Pengupas&pembersih biji selain kopi (mete)

0 5 0 10

02. Ind. Gula merah 0 10 0 20

03. Ind. Anyam-anyaman dari lontar dan pandan

0 31 0 62

JUMLAH I

0 46 0 92

II. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 70 0 140

JUMLAH II 0 70 0 140


01. Industri gerabah 0 20 0 40 02. Industri Marmer 0 1 0 5

JUMLAH III

0 21 0 45

JUMLAH I + II + III

0 137 0 277




Tabel / Table 7.1.10 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Laen Manen

Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Laen Manen



formal non

formal formal

non formal


01. Ind. Minyak goreng dari kelapa 0 0 0 0 02. Ind. Roti manis, kue kering & sejenisnya 0 0 0 0 03. Gula lempeng 0 20 0 40

JUMLAH I 0 20 0 40

II. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 60 0 100 02. Ind. Pakaian jadi dari tekstil (penjahit) 0 0 0 0 03. Ind. Anyaman Lontar 0 20 0 40

JUMLAH II 0 80 0 140


01. Ind. Alat pertanian dari logam 0 0 0 0 02. Ind. Bengkel mobil 0 0 0 0 03. Ind. Bengkel motor 0 0 0 0 04. Ind. Gerabah 0 0 0 0

JUMLAH III 0 0 0 0

JUMLAH I + II + III

0 100 0 180




Tabel / Table 7.1.11 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Raimanuk

Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Raimanuk



formal non

formal formal

non formal


01. Ind. Minyak goreng dari kelapa 0 0 0 0 02. Ind. Roti manis, kue kering &

sejenisnya 0 40 0 80

JUMLAH I 0 40 0 80

II. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 0 0 0 02. Ind. Pakaian jadi dari tekstil (penjahit) 0 0 0 0 03. Ind. Tambur likurai 0 0 0 0 04. Ind. Sapu ijuk 0 0 0 0

JUMLAH II 0 0 0 0


01. Ind. Alat pertanian dari logam 0 0 0 0 02. Ind. Bengkel mobil 0 0 0 0 03. Ind. Garam yodium/garam rakyat 0 0 0 0

JUMLAH III 0 0 0 0

JUMLAH I + II + III

0 40 0 80




Tabel / Table 7.1.12 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Kobalima

Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Kobalima


Kelompok Industri Unit usaha tenaga kerja

Formal non

formal formal

non formal

(1) (2) (3) (4) (5) I. INDUSTRI HASIL PERTANIAN & KEHUTANAN 01. Ind. Keripik pisang/ubi 0 26 0 52 02. Ind. Biskuit dari ubi kayu/pisang 0 40 0 40 03. Ind. Minyak Kelapa Rakyat 0 20 0 40 JUMLAH I

0 86 0 132

II. INDUSTRI ANEKA 01. Ind. Pertenunan 0 100 0 200

JUMLAH II 0 100 0 200

JUMLAH I + II

0 186 0 332




Tabel / Table 7.1.13 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Tasifeto Barat

Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District TasifetoBarat



formal Non

formal formal

Non formal


01. Ind.Pengupas&pembersihbiji selain kopi (mete)

0 10 0 20

02. Ind. Madu 0 10 0 20 03. Ind. Biskuit Pisang 0 20 0 40 04. Ind. Dendeng/Abon Sapi 0 20 0 40

JUMLAH I

0 60 0 120

II. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 60 0 120 02. Ind. Tas tali gewang 0 20 0 40 03. Ind. Penjahit 0 20 0 40 JUMLAH II

0 100 0 200


01. Industri gerabah 0 24 0 48 02. Ind. Batu bata dari tanah liat 0 23 0 46 JUMLAH III

0 47 0 94

JUMLAH I + II + III

0 207 0 414




Tabel / Table 7.1.14 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Kakuluk Mesak

Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Kakuluk Mesak



formal non

formal formal

non formal

(1) (2) (3) (4) (5) I. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 50 0 100 02. Ind. Penjahitan 0 3 0 6 03. Ind. Tas Tali Gewang 0 40 0 80

JUMLAH I

0 93 0 186

II. INDUSTRI LOGAM, MESIN, & KIMIA

01. Ind. Garam yodium/garam rakyat 0 79 0 158 02. Ind. Pande Besi

0 10 0 20

JUMLAH II

0 89 0 178

III. INDUSTRI HASIL PERTANIAN & KEHUTANAN

01. Ind. Emping Jagung 0 20 0 40 02. Ind. Dendeng/Abon Sapi 0 20 0 40 JUMLAH III

0 40 0 80

JUMLAH I + II + III

0 222 0 444




Tabel / Table 7.1.15 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Tasifeto Timur

Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Tasifeto Timur



formal non

formal formal

non formal


01. Ind.Pengupas&pembersih biji selain kopi (mete) 0 10 0 20 02. Ind. Madu 0 10 0 20 03. Ind. Anyam-anyaman dari lontar dan pandan 0 44 0 88 04. Ind. Dendeng/Abon Ikan 0 20 0 40 JUMLAH I

0 84 0 168

II. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 120 0 240 02. Ind. Sapu ijuk 0 10 0 20 03. Ind. Tas Tali Gewang 0 20 0 40 04. Ind. Tas Tali Sisil 0 20 0 40 JUMLAH II

0 170 0 340


01. Ind. Alat pertanian dari logam 0 5 0 14 02. Ind. Garam yodium/garam rakyat 0 69 0 138 03. Ind. Kapur 0 19 0 38 JUMLAH III 0 93 0 190

JUMLAH I + II + III

0 347 0 698




Tabel / Table 7.1.16 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Raihat Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri

Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Raihat by Industry Kinds

2 0 0 7


formal non

formal formal

non formal


01. Ind.Pengupas&pembersih biji selain kopi (mete) 0 0 0 0 02. Ind. Madu 0 0 0 0 03. Ind. Anyam-anyaman dari lontar dan pandan 0 0 0 0 04. Ind. Biskuit dari ubi kayu/pisang 0 20 0 20 JUMLAH I

0 20 0 20

II. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 60 0 120 02. Ind. Sapu ijuk 0 0 0 0 JUMLAH II

0 60 0 120


01. Ind. Alat pertanian dari logam 0 0 0 0 02. Ind. Garam yodium/garam rakyat 0 0 0 0 03. Ind. Gerabah 0 10 0 20 JUMLAH III

0 10 0 20

JUMLAH I + II + III

0 90 0 160




Tabel / Table 7.1.17 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Lasiolat Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri

Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Lasiolat by Industry Kinds

2 0 0 7


formal non

formal formal

non formal


01. Ind.Minyak goring dari kelapa 0 0 0 0 02. Ind. Roti manis, kue & sejenisnya 0 0 0 0 03. Ind. Saos Tomat 0 0 0 0 JUMLAH I

0 0 0 0

II. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 60 0 120 02. Ind. Pakaian jadi dari tekstil (penjahit) 0 0 0 0 JUMLAH II

0 60 0 120


01. Ind. Alat pertanian dari logam 0 0 0 0 02. Ind. Garam yodium/garam rakyat 0 0 0 0 03. Ind. Kapur 0 0 0 0 JUMLAH III 0 0 0 0

JUMLAH I + II + III

0 60 0 120




Tabel / Table 7.1.18 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Lamaknen

Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Lamaknen



formal non

formal formal

non formal


01. Ind.Pengupas&pembersih biji selain kopi (mete) 0 0 0 0 02. Ind. Madu 0 0 0 0 03. Ind. Anyam-anyaman dari lontar dan

pandan 0 20 0 40 04. Ind. Tahu/Tempe 0 0 0 0 05. Ind. Meubel dari kayu 0 0 0 0 06. Ind. Meubel bambu 0 20 0 40 JUMLAH I

0 40 0 80

II. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 100 0 200 02. Ind. Pakaian jadi dari tekstil (penjahit) 0 0 0 0 03. Ind. Tas Tali Gewang 0 60 0 120 JUMLAH II

0 160 0 320

JUMLAH I + II

0 200 0 400




Tabel / Table 7.1.19 Banyaknya Usaha Industri di Kecamatan Kota Atambua

Menurut Jenis Industri, dan Sub Jenis Industri Numbers of Manufacturing / Etablistment and Man Power in District Kota Atambua



formal non

formal formal

non formal


01. Ind. pengolahan & pengawetan daging 5 7 13 15

02. Ind.Pengupas&pembersih biji selain kopi (mete) 0 1 0 2

03. Ind. Mie basah 1 0 2 0

04. Ind. Roti manis, kue kering & sejenisnya 8 30 37 108

05. Ind. Macam-macam es 0 2 0 4

06. Ind. Kelapa parut 0 6 0 7

07. Ind. Pengolahan kopi 1 0 2 0

08. Ind. Tempe 0 9 0 21

09. Ind. Tahu 1 5 4 14

10. Ind. Keripik pisang/ubi 1 0 2 0

11. Ind. Kerupuk kulit 1 0 4 0

12. Ind. Minuman ringan/sari buah 1 0 5 0

13. Ind. Jamu 1 0 5 0

14. Ind. Peti mati 0 7 0 16

15. Ind.Perabot&keleng.rum.tangga dari kayu (meubel)

24 33 137 99

16. Ind.Kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali meubel 2 5 8 9

17. Industri kasur bantal 0 16 0 32

18. Ind. Percetakan dan penjilidan 3 1 11 2

19. Ind. Photo copy 8 0 18 0

20. Ind. Tahu Tempe 0 10 0 20

JUMLAH I 57 132 248 349





formal non

formal formal

non formal

(1) (2) (3) (4) (5) II. INDUSTRI ANEKA

01. Ind. Pertenunan 0 30 0 60 02. Ind. Perajutan (obras) 0 11 0 11 03. Ind. Pakaian jadi dan tekstil (penjahit) 3 27 12 92 04. Ind. Aneka sovenir dari tenunan 0 8 0 16 05. Ind. Pengawetan kulit 1 2 8 4 06. Ind. Reperasi sepatu 0 2 0 4 07. Ind. Reparasi radio, tape, TV dll 1 5 1 10 08. Ind. Stempel karet 0 2 0 2 09. Ind. Pemangkas rambut 0 4 0 4 10. Ind. Tambal ban 1 9 2 17 11. Ind. Salon kecantikan 0 12 0 18 12. Ind. Foto studio 3 0 3 0 13. Ind. Cuci cetak foto bewarna 2 0 8 0 14. Ind. Sablon 0 6 0 13 JUMLAH II

11 118 34 251





formal Non

formal formal

Non formal

(1) (2) (3) (4) (5) III. INDUSTRI LOGAM, MESIN & KIMIA A. INDUSTRI LOGAM 01. Ind. Permata (batu aji) 1 5 4 10 02. Ind. Pandai emas/perak 1 3 1 6 B.INDUSTRI MESIN 01. Ind. Bengkel mobil 13 8 50 24 02. Ind. Bengkel motor 7 7 24 14 03. Ind. Karoseri kendaraan roda empat atau lebih 4 1 10 3 04. Ind. Ind. Reparasi jam 0 4 0 8 05. Ind. Bengkel las 2 8 6 16 C.INDUSTRI KIMIA 01. Ind. Vulkanisir Ban 2 0 5 0 02. Ind. Pemotongan kaca 0 2 0 2 03. Ind. Barang dari semen 4 1 28 3 04. Ind. Batu bata dari tanah liat 0 60 0 120 05. Ind. Genteng dari tanah liat 0 1 0 5 JUMLAH III

34 100 128 211

JUMLAH I + II + III

102 350 410 811


Listrik

Electricity



Tabel / Table 7.2.1 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Klasifikasi

Tarif Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electric by Clasification

2 0 0 7 Ranting : Atambua

Klaisifikasi Tarif Classification

Jumlah Pelanggan Numbers of Costumer

Daya Pasang Value of Power

(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 90 562,000 92,614

R 4,685 4,494,650 533,109

B 1,309 2,568,450 492,990 I 3 27,500 2,808

P

130 521,750 115,412

Jumlah / Total

6,217 8,174,350 1,236,933

Sumber : Perusahaan Listrik Negara Ranting Atambua Source : State Electrical Company Branch of Atambua





2 0 0 7 Ranting : Atapupu




(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 13 16,600 1,972

R 392 286,850 32,855

B 54 138,350 20,173 I 1 23,000 1,369

P

16 22,350 3,001

Jumlah

476 487,150 59,370






2 0 0 7 Ranting : Betun




(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 35 54,000 5,193

R 1,333 1,158,450 110,820

B 261 335,850 48,808 I - - -

P

13 13,650 1,402

Jumlah

1,642 1,561,950 166,223






2 0 0 7 Ranting : Besikama




(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 10 13,650 1,608

R 385 241,700 25,311

B 94 111,600 17,194 I - - -

P

4 3,550 383

Jumlah

493 370,500 44,496






2 0 0 7 Ranting : Naitimu




(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 43 94,500 6,610

R 735 484,750 43,599

B 177 167,000 20,936 I - - -

P

11 17,650 2,521

Jumlah

966 763,900 73,666






2 0 0 7 Ranting : Silawan




(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 2 2,200 59

R 126 69,150 3,903

B 3 19,800 1,987 I - - -

P

10 21,900 5,025

Jumlah

141 113,050 10,974






2 0 0 7 Ranting : Lamaknen




(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 8 11,800 1,302

R 149 81,450 5,388

B 54 60,650 7,823 I - - -

P

4 2,650 700

Jumlah

215 156,550 15,213






2 0 0 7 Ranting : Manleten




(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 9 11,000 1,644

R 173 263,950 90,544

B 45 49,650 7,342 I - - -

P

5 3,550 227

Jumlah

232 328,150 99,757






2 0 0 7 Ranting : Kobalima

Klaisifikasi Tarif Classificaton



(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 6 9,650 465

R 186 144,500 5,160

B 3 19,100 844 I - - -

P

5 4,850 411

Jumlah

200 178,100 6,880






2 0 0 7 Ranting : Boas




(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 17 16,250 1,248

R 221 134,900 11,044

B 23 22,300 3,446 I - - -

P

3 1,350 310

Jumlah

264 174,800 16,048






2 0 0 7 Ranting : Kaputu




(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 5 7,000 951

R 84 62,700 4,082

B 17 15,800 1,867 I - - -

P

2 1,750 246

Jumlah

108 87,250 7,146






2 0 0 7 Ranting : Biudukfoho




(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 3 4,800 396

R 79 47,750 2,348

B 10 6,700 696 I - - -

P

3 3,050 103

Jumlah

95 62,300 3,543






2 0 0 7 Ranting : Haekesak




(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 3 3,900 258

R 70 41,000 3,465

B 11 8,450 973 I - - -

P

1 1,300 321

Jumlah

85 54,650 5,017




Tabel / Table 7.2.14 Banyaknya Pelanggan, Daya Pasang dan Pemakaian Listrik PLN di Kabupaten Belu

Menurut Klasifikasi Tarif Numbers of Costumers, Value of Power and Cunsumption PLN Electricin Belu Regency

by Clasification 2 0 0 7




(VA)

Pemakaian Value of

Consumption (KWH)

(1) (2) (3) (4) S 244 807,350 114,320

R 8,618 7,511,800 871,628

B 2,061 3,523,700 625,079 I 4 50,500 4,177

P

207 619,350 130,062

Jumlah

11,134 12,512,700 1,745,266


Air Minum

Water Supply



Tabel / Table 7.3.1 Volume dan Nilai Air Minum Air Bersih / Minum yang disalurkan

Menurut Jenis Pelanggan Numbers of Costumers Water Supply by Costumer Type

2 0 0 7

Kategori Pelanggan

Jumlah Pelanggan

Volume (m3)

Nilai (Rp)

(1) (2) (3) (4) I. KELOMPOK PELANGGAN I

19 7,467 15,630,100

1. Hidran Umum/Kran Umum 9 4,955 11,717,1002. Kamar Mandi/WC Umum - - -3. Terminal Air 1 321 839,3004. Tempat Ibadah 9 2,191 3,073,700

II. KELOMPOK PELANGGAN II

34 9,156 20,515,700

1. RSS - - -2. Panti Asuhan - - -3. Yayasan Sosial 4 1,034 2,475,9004. Sekolah Negeri 25 7,198 15,729,5005. RS Pemerintah 5 924 2,310,3006. Ins. Pem/ABRI Tngkt Kec & Kel - - -

III. KELOMPOK PELANGGAN III

2,792 613,582 1,406,131,900

1. Rumah (selain RSS & Mewah) 2,622 571,695 1,245,830,1002. Niaga Kecil 126 28,845 124,682,0003. Industri RT - - -4. Ins. Pem/ABRI Tngkt Kabupaten 44 13,042 35,619,800




Kategori Pelanggan

Jumlah Pelanggan

Volume (m3)

Nilai (Rp)

(1) (2) (3) (4) IV. KELOMPOK PELANGGAN IV

70 18,077 110,070,000

1. Rumah Mewah - - - 2. Niaga Besar 70 18,077 110,070,0003. Ins. Pem/ABRI Tngkt Propinsi - - - 4. Kedubes/Konsulat Asing - - -

V. KELOMPOK PELANGGAN KHUSUS

- - -

VI. SUSUT (HILANG DLM PENGELUARAN)

- - -

T O T A L

2,915 648,282 1,552,347,700

Sumber : Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Belu Source : State Water Board of Belu Regency

Pertambangan

Mining



Tabel / Table 7.4.1 Banyaknya Perusahaan Jasa Konstruksi menurut Kecamatan dan

Kualifikasinya di Kabupaten Belu 2 0 0 7

Kecamatan Kualifikasi Perusahaan

Jumlah Menengah (M) Kecil (K)

(1) (2) (3) (7) 01. Malaka Barat - 8 8

02. Rinhat - - -

03. Wewiku - - -

04. Weliman - - -

05. Malaka Tengah - 15 15

06. Sasita Mean - - -

07. Malaka Timur - 7 7

08. Laen Manen - 3 3

09. Raimanuk - - -

10. Kobalima - 1 1

11. Tasifeto Barat - 10 10

12. Kakuluk Mesak - 3 3

13. Kota Atambua 20 358 378

14. Tasifeto Timur - - -

15. Raihat - - -

16. Lasiolat - - -

17. Lamaknen - - -

Kabupaten Belu

20 405 425

Sumber : Bagian Pembangunan Pemda Belu Source :



Tabel / Table 7.4.2 Banyaknya Perusahaan Jasa Konstruksi menurut Bentuk Badan Hukum dan Kecamatan

Di Kabupaten Belu 2 0 0 7

Kecamatan PT

(Persero) PT CV

Perusahaan Daerah

Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 01. Malaka Barat - - 8 - 8

02. Rinhat - - - - -

03. Wewiku - - - - -

04. Weliman - - - - -

05. Malaka Tengah - - 15 - 15


07. Malaka Timur - - 7 - 7

08. Laen Manen - - 3 - 3

09. Raimanuk - - - - -

10. Kobalima - - 1 - 1

11. Tasifeto Barat - - 10 - 10

12. Kakuluk Mesak - - 3 - 3

13. Kota Atambua - 20 357 1 378

14. Tasifeto Timur - - - - -

15. Raihat - - - - -

16. Lasiolat - - - - -

17. Lamaknen - - - - -

Kabupaten Belu

- 20 404 1 425

Sumber : Bagian Pembangunan Pemda Belu Source :



Tabel / Table 7.4.3 Penggunaan Bahan Galian Golongan C menurut Jenis dan Kecamatan

Di Kabupaten Belu 2 0 0 7

Kecamatan

Jenis Bahan Galian (M³)

Pasir Sirtu Batu

Karang

Batu pecah (2/3-3/5-5/7)

Batu Gelondon

g

Batu Kapur

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Malaka Barat 2,194.44 3,718.63 - 243.79 2,673.77 -

02. Rinhat 766.31 1,288.05 - 680.85 1,332.16 -

03. Wewiku 1,035.08 1,230.94 - 3,094.86 652.03 -

04. Weliman 20,804.73 4,700.66 - 4,046.27 29,316.37 -

05. Malaka Tengah 27,677.90 66,934.25 - 10,897.60 45,471.59 -

06. Sasita Mean 12,205.01 1,101.00 - 1,490.87 18,494.73 -

07. Malaka Timur 973.57 4,921.88 - 3,391.30 1,783.29 -

08. Laen Manen 990.89 362.86 - 343.44 1,021.26 -

09. Raimanuk 1,611.89 121.62 - 72.02 2,593.43 -

10. Kobalima 693.35 338.51 - 143.68 1,176.23 -

11. Tasifeto Barat 3,210.66 7,901.06 - 1,909.72 5,428.53 -

12. Kakuluk Mesak 1,427.01 272.11 - 380.80 586.48 -

13. Kota Atambua 12,870.68 17,106.78 - 6,965.72 14,286.81 -

14. Tasifeto Timur 9,054.21 16,464.97 - 3,089.86 12,667.40 -

15. Raihat 5,442.84 191.21 - 2,765.06 6,349.76 -

16. Lasiolat 352.31 - - 13.12 703.61 -

17. Lamaknen 1,938.45 3,450.90 - 401.22 3,280.03 -

Kabupaten Belu

10,3249.33 130,105.43 - 39,930.18 147,817.49 -

Sumber : Dinas Pertambangan



Lanjutan Tabel / Table 7.4.3

Kecamatan

Jenis Bahan Galian (M³)

Marmer Batu

Warna/ Batu Aji

Tanah Tanah Liat

Tanah Putih Batu

Kapur (1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. Malaka Barat - - 1,526.00 114.40 -

02. Rinhat - - 1,045.33 86.35 -

03. Wewiku - - - 173.01 -

04. Weliman - - 7,057.77 71.22 -

05. Malaka Tengah - - 109,649.28 263.20 -

06. Sasita Mean - - - 206.29 -

07. Malaka Timur - - 3,683.79 48.78 -

08. Laen Manen - - 2,205.97 65.04 -

09. Raimanuk - - 3,657.20 26.40 -

10. Kobalima - - 2,511.00 172.19 -

11. Tasifeto Barat - - 3,288.09 61.26 -

12. Kakuluk Mesak - - 622.93 88.64 -

13. Kota Atambua - - 53,549.11 1,199.31 -

14. Tasifeto Timur - - 6,288.97 52.00 -

15. Raihat - - 10,120.80 55.85 -

16. Lasiolat - - 261.72 20.05 -

17. Lamaknen - - 1,204.78 164.93 -

Kabupaten Belu

- - 206,672.74 2,868.92 -

Sumber : Dinas Pertambangan Source



Tabel / Table 7.4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Pengambilan Pemanfaatan

Bahan Galian Golongan C menurut Kecamatan di Kabupaten Belu 2 0 0 7

Kecamatan Target (Rupiah) Realisasi (Rupiah) Persentase

(%) (1) (2) (3) (4)

01. Malaka Barat - 38,378,369.68 100.00

02. Rinhat - 20,357,045.00 100.00

03. Wewiku - 31,261,513.00 100.00

04. Weliman - 292,607,601.50 100.00

05. Malaka Tengah - 838,856,123.00 100.00

06. Sasita Mean - 161,500,507.00 100.00

07. Malaka Timur - 56,194,800.00 100.00

08. Laen Manen - 17,242,530.00 100.00

09. Raimanuk - 27,773,661.00 100.00

10. Kobalima - 16,156,405.00 100.00

11. Tasifeto Barat - 83,798,725.46 100.00

12. Kakuluk Mesak - 14,041,270.50 100.00

13. Kota Atambua - 332,893,459.00 100.00

14. Tasifeto Timur - 186,126,519.26 100.00

15. Raihat - 96,642,664.50 100.00

16. Lasiolat - 568,8210.00 100.00

17. Lamaknen - 40,112,481.10 100.00

Kabupaten Belu

- 2,259,631,885.00 100.00

Sumber : Dinas Pertambangan Source



Tabel / Table 7.4.5 Realisasi Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah menurut Kecamatan

Di Kabupaten Belu Actual Receipts Retribution Under Soil Water by District in Belu Regency

2 0 0 7

Kecamatan District

Sasaran Target (Rupiah)

Realisasi Realitation (Rupiah)


(%) (1) (2) (3) (4)

01. Malaka Barat - - -

02. Rinhat - - -

03. Wewiku - - -

04. Weliman - - -

05. Malaka Tengah - - -

06. Sasita Mean - - -

07. Malaka Timur - - -

08. Laen Manen - - -

09. Raimanuk - - -

10. Kobalima - - -

11. Tasifeto Barat - - -

12. Kakuluk Mesak - - -

13. Kota Atambua 30,112,500 21,211,900 70.44

14. Tasifeto Timur - - -

15. Raihat - - -

16. Lasiolat - - -

17. Lamaknen - - -

Kabupaten Belu

30,112,500 21,211,900 70.44

Sumber : Dinas Pertambangan

BAB / CHAPTER 8

Perdagangan & Perhotelan

Trade & Hotels

PERDAGANGAN & HOTEL / TRADE & HOTELS


327

PERDAGANGAN & PERHOTELAN PERDAGANGAN Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat strategis dalam mata rantai aktivitas ekonomi karena berperan sebagai mediator antara rumah-tangga konsumen dan rumahtangga produsen. Sebagai jaringan distribusi yang melayani kebutuhan masyarakat baik untuk barang konsumtif maupun produktif maka segala kebijakan di sektor perdagangan selalu diarahkan untuk menjamin penyebaran serta ketersediaan berbagai barang kebutuhan tersebut secara lebih merata dengan harga yang dapat dijangkau daya beli masyarakat. Pada tahun 2007 jumlah perusahaan di sektor perdagangan yang telah mengantongi surat izin usaha perdagangan sebanyak 1814 unit dengan klasifikasi jenis usaha perdagangan besar 26 unit (1.43%), perdagangan menengah 551 unit (30.37%), perdagangan kecil/eceran 1152 unit (63.51%) serta rumah makan sebanyak 69 unit (3.80%). Dari penyebaran secara geografis memperlihatkan bahwa 66.26% dari jumlah usaha

perdagangan yang ada tersebar di wilayah kecamatan Kota Atambua sedangkan sisanya kecamatan Malaka Tengah 10.53%, Tasifeto Barat 5.13%, Malaka Barat 3.58%, Kakuluk Mesak 3.03%, Malaka Timur 2.32%, Raihat 1.93%, Tasifeto Timur 1.82% dan kecamatan lainnya sebesar 5.40%. Pada tabel 8.14 dapat dilihat volume pengadaan beberapa komoditi strategis terutama yang berasal dari luar wilayah Belu dimana pada umumnya mencakup barang-barang hasil pertanian dan industri pengolahan seperti beras, jagung, gula pasir, minyak goreng, dan minyak tanah. Pengadaan bahan makanan biasanya memuncak pada bulan-bulan yang berkaitan dengan hari raya seperti hari raya Lebaran, Natal maupun Tahun Baru. Sedangkan untuk pengadaan barang-barang non makanan jumlahnya relatif sama setiap bulan kecuali bahan bangunan yang biasanya membengkak pada bulan-bulan akhir tahun karena berkaitan dengan pengerjaan proyek konstruksi/ pemerintah

PERDAGANGAN & HOTEL / TRADE & HOTELS


328

yang segera diselesaikan pada akhir tahun anggaran. PERHOTELAN Banyaknya akomodasi perhotelan sampai akhir tahun 2007 sebanyak 16 buah dengan total kapasitas tempat tidur yang tersedia 485 buah yang tersebar dalam 258 buah kamar tidur. Kapasitas tempat tidur yang ada hanya meliputi 15 buah hotel karena satu buah hotel yakni hotel Kalpataru sepanjang tahun 2007 tidak ada aktivitas penginapan. Jumlah tamu yang menginap selama tahun 2007 sebanyak 13,369 orang dengan perincian 12,740 orang (95.30%) adalah tamu domestik dan sisanya 629 orang (4.70%) merupakan tamu asing. Dibandingkan dengan keadaan tahun yang lalu jumlah tamu mengalami peningkatan sebesar 33.17%. Kendatipun meningkat, namun dengan jumlah tamu yang relatif kecil diduga ada kaitannya dengan perubahan pola lama dimana pada tahun-tahun sebelumnya sebagian besar tamu adalah aparat pemerintah tingkat propinsi maupun pusat yang melakukan tugas-tugas kedinasan di wilayah Kabupaten Belu. Namun semenjak diberlakukannya

pelaksanaan otonomi daerah, frekuensi kunjungan dalam rangka konsultasi dan pengawasan di daerah telah banyak berkurang. Justru yang terjadi sebaliknya adalah meningkatnya frekuensi kunjungan dari Kabupaten ke tingkat propinsi dan pusat untuk kepentingan konsultasi. Untuk tamu dari kalangan swasta masih bertumpu pada kalangan dunia usaha dan tamu-tamu asing. Sedangkan tamu non niaga atau tamu keluarga yang menggunakan jasa akomodasi masih relatif kecil karena berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat. Rata-rata tarif per hari-orang yakni tarif minimum Rp 35,000,- dan tarif maksimum Rp 600,000,-. Sedangkan secara parsial antar hotel tarif terendah di hotel Merdeka, Wisata, dan Minang yakni Rp 35,000. sedangkan yang tertinggi untuk kelas VIP di hotel Nusantara II, Permata, Timor dan King Star masing-masing Rp 232,000,-, Rp 375,000,-, Rp 385,000,-, dan Rp 600,000,-.

PERDAGANGAN & PERHOTELAN / TRADE & HOTELS


329

Gambar 8.1. Banyaknya Tamu yang Menginap pada Hotel di Kabupaten Belu Menurut Kewarganegaraannya Tahun 1998 – 2007

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

WNI WNA

Sumber : BPS Kabupaten Belu Gambar 8.2. Tingkat Hunian Kamar Hotel di Kabupaten Belu Tahun 1998 – 2007

11.95

13.70

10.61

8.22

6.66

7.23

11.27

9.39

7.93

9.32

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Sumber : BPS Kabupaten Belu

Perdagangan

Trade



Tabel / Table 8.1.1 Banyaknya Perusahaan/Usaha Sektor Perdagangan Menurut Jenis Usaha dan

Kecamatan Numbers of Etablishment by Trade Scale and District

2 0 0 7

Kecamatan

District

Perda-ganga

n Besar Large Scale

PerdagangMenengah Medium

Scale

Swalayan Super

Market

Perda-gangan Kecil Small Scale

Rumah Makan Resto-rant

Hotel Losmen

Hotel

Jumlah Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

01. Malaka Barat - 27 - 38 - - 65

02. Rinhat - 2 - 4 - - 6

03. Wewiku - 1 - 6 - - 7

04. Weliman - 0 - 4 - - 4

05. Malaka Tengah - 45 - 132 11 3 191

06. Sasita Mean - 1 - 14 - - 15

07. Malaka Timur - 14 - 28 - - 42

08. Laen Manen - 0 - 7 - - 7

09. Raimanuk - 0 - 3 - - 3

10. Kobalima - 3 - 22 - - 25

11. Tasifeto Barat - 18 - 72 3 - 93

12. Kakuluk Mesak - 14 - 40 1 - 55

13. Kota Atambua 26 412 - 699 52 13 1202

14. Tasifeto Timur - 9 - 22 2 - 33

15. Raihat - 0 - 35 - - 35

16. Lasiolat - 0 - 1 - - 1

17. Lamaknen - 5 - 25 - - 30 Kabupaten Belu

26 551 - 1152 69 16 1814




Tabel / Table 8.1.2 Banyaknya Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja

Menurut Kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Belu 2 0 0 6

Kategori Lapangan Usaha

Perusahaan/Usaha

Tenaga Kerja

(1) (2) (3)

01. Pertambangan dan Penggalian 438 837

02. Industri Pengolahan 6,881 12,651

03. Listrik, Gas dan Air 35 95

04. Konstruksi 713 2,467

05. Perdagangan Besar dan Eceran 14,630 24,334

06. Akomodasi dan Makan Minum 318 714 07. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 3,342 4,219

08. Perantara Keuangan 144 900

09. Real Estate, Usaha Persewaan 2,025 3,884

10. Jasa Pendidikan 410 6,188

11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 252 778

12. Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan 792 1,621

Dan Perorangan lainnya

13. Jasa Yang Melayani RT 22 23

J u m l a h

30,002 58,711

Sumber : Sensus Ekonomi 2006, BPS Source : Economic Census 2006, BPS



Tabel / Table 8.1.3 Banyaknya Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja

Menurut Skala Usaha di Kabupaten Belu 2 0 0 6

Skala Usaha

Perusahaan/Usaha

Tenaga Kerja

(1) (2) (3)

01. Mikro 28,461 51,174

02. Kecil 1,452 6,583

03. Menengah 67 686

04. Besar 16 244

05. Tidak dapat diklasifikasikan 6 24

J u m l a h

30,002 58,711

Sumber : Sensus Ekonomi 2006, BPS Source : Economic Census 2006, BPS



Tabel / Volume Antar Pulau ke Luar Untuk

2 0

Jenis Komoditas

Satuan Volume

Januari Pebruari Maret April Mei

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Kacang hijau ton - - - 21.475 25.7 02. Bawang putih ton - - - - - 03. K o p r a ton 88.81 90.11 167.5 78.52 114.98 04. Ketumbar ton - - - - - 05. Kemiri kupas ton 37.00 91.46 365.775 69.40 - 06. Sapi potong Ekor 162 445 445 659 2523 07. Sapi bibit Ekor - - - - - 08. Kerbau potong Ekor 3 12 12 19 51 09. Kulit sapi kering ton 13.08 10.75 20.95 2.25 5.700 10. Asam biji ton - 40.15 40.00 - 91.95 11. Kacang tanah ton - - 92.50 - 3.50 12. Biji mente ton 119.46 15.84 112.32 34.48 25.32 13. Kopi biji ton 128.44 84.33 171.18 206.46 - 14. Asam Biji ton 491.10 344.57 295.00 303.00 35.00 15. Kemiri Kulit ton 23.00 - 60.00 92.32 - 16. Jagung Biji ton - - - - - 17. K a y u ton - - 619..098 152.271 264.999 18. Kunyit ton - - - - 0.2 19. Biji Kapok ton 13.44 - 5.04 13.38 4.00 20. Kedele ton - - - - - 21. Drum Kosong ton - - 200 - - 22. Kayu jati olahan ton/m³ - - - - - 23. Siri hutan ton - - - - - 24. Maek ton - - - - - 25. Mengkudu ton - - - - - 26. Kulit jeruk ton - - - - - 27. Besi Tua ton - - - - - 28. Kulit sapi basah ton - - - - - 29. Lainnya ton 36.19 2.16 23.01 35.96 56.00 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu Source : Industry and Trade Service of Belu Regency



Table 8.1.4 Beberapa Komoditas di Kabupaten Belu 0 7

Volume Jumlah

Juni Juli Agst Sep Okt Nop Des

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 25.00 25.475 - 43.76 4.00 - 15.00 160.41

- - - - - - - - 60.88 78.52 124.98 145.95 91.00 123.40 42.00 1206.65

- - - 2.50 5.00 10.10 - 17.60 11.56 69.40 - 2.80 150.00 30.00 16.84 844.24 2119 743 2523 3217 3948 1418 1146 19348.00

- - - - - - - - 57 19 51 57 165 44 20 510.00

3.55 2.25 5.700 10.00 8.50 36.30 3.50 122.53 - - 91.95 - 500.00 562.30 300.00 1626.35

86.90 - 3.50 16.00 3.00 22.50 4.50 232.40 21.32 74.48 - 6.00 7.50 126.30 20.00 563.02

- 106.46 - - - - - 696.87 - 303.00 35.00 885.35 665.00 550.00 334.60 4241.62

14.88 92.32 - 48.24 59.60 15.52 - 405.88 - - - - - - - -

0.66 152.271 164.999 148.573 914.30 79.30 123.00 2000.37 3.0 - 0.2 0.3 - 0.36 0.40 4.46

11.50 13.38 4.00 6.60 2.50 6.00 3.60 83.44 - - - - - - - - - - - - - - - 200.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.27 30.66 33.00 266.73 148.04 97.52 31.10 778.64



Tabel / Pengadaan Barang Strategis di Kabupaten Belu

2 0

Jenis Komoditas

Satuan

Volume

Jan Peb Mar Apr Mei

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Beras ton 570.00 3322.00 1995.00 915.00 1630.00 02. Gula pasir ton - - - 200.00 - 03. S e m e n ton 4600.00 3450.00 4000.00 2000.00 3200.00 04. Besi beton ton 21.30 17.067 47.273 41.442 64.97 05. M o b i l Unit 6 11 1 4 9 06. Sepeda motor Unit 7 35 1 - 50 07. Tekstil M2 0.90 6.270 - 0.851 1.00 08. Sabun cuci ton - - - - 25.23 09. Sarung tenunan M2 - - - - - 10. Minyak goreng ton - - - 27.727 5.381 11. Benang tenunan ton - 18.296 - 2.933 11.904 12. A s p a l ton - - 16.018 13.95 221.651 13. Seng atap Lembar 4900 37030 - 2212 24900 14. Barang campuran - 1780.14 990.32 3989.14 1338.78 1742.16 15. Tepung terigu ton 70.00 - - 100.00 345.00 16. Mesin jahit Unit - - - - - 17. Televisi Unit - - - 54 52 18. Radio tape Unit - - - - - 19. Tape recorder Unit - - - - - 20. Jagung ton - - 35.00 79.15 - Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu Source : Industry and Trade Service of Belu Regency



Table 8.1.5 Menurut Jenis Barang dan Bulan 0 7

Volume

Jumlah Juni Juli Ags Sep Okt Nop Des

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1879.00 942.00 1630.00 2794.00 2445.00 4239.00 781.00 23142.00

- 250.00 - 200.00 - - - 650.00 4400.00 3000.00 5200.00 2200.00 2800.00 4990.00 4358.00 44198.00

7.458 41.652 64.97 83.641 175.40 - - 565.17 9 4 9 - 10 13 5 81.00

65 - 50 - 128 21 13 370.00 0.656 0.851 1 0.48 2 3 - 17.01

- - 27.23 - - - - 52.46 - - - - - - - 0.00 - 27.70 5.381 3.30 - - - 69.49

10.646 2.875 11.904 13.13 21.10 - - 92.79 155.00 13.34 221.651 279.00 298.28 - - 1218.89

- 2412 24900 62300 1300 - - 159954.00 974.946 1365.78 1742.16 1768.15 1342.00 1142.00 1135.21 19310.79 49.308 100.00 345.00 290.00 50.00 645.00 70.00 2064.31

- - - - - - - 0.00 - 23 52 76 - - - 257.00 - - - - - - - 0.00 - - - - - - - 0.00

82.15 - - - - - - 196.30



Tabel / Table 8.1.6 Banyaknya Komoditi Beras yang Disalurkan menurut Kelompok Penggunaan

dan Bulan Penyaluran di Kabupaten Belu 2 0 0 7

(Ton)

Bulan

PNS/POLRI/ TNI

RASKIN Pedagang/

Usaha LainnyaJumlah

(1) (2) (3) (4) (5)

01. Januari 370 - - 370 02. Pebruari 399 - 915 1,314 03. Maret 358 819 - 1,177 04. April 364 589 - 953 05. Mei 331 596 - 927 06. Juni 335 622 - 957 07. Juli 343 434 - 777 08. Agustus 358 534 - 892 09. September 359 392 - 751 10. Oktober 359 250 - 609 11. Nopember 347 755 - 1,102 12. Desember 347 - - 347

Tahun 2007

4,270 4,991 915 10,176

Sumber : Perum Dolog Source :

Perhotelan Hotels



Tabel / Table 8.2.1 Banyaknya Akomodosi Hotel/Losmen, Jumlah Kamar, dan Tempat Tidur

Menurut Kecamatan Numbers of Hotel/Lodgings, Rooms, and Beds by District

2 0 0 6 - 2 0 0 7

Kecamatan District

2 0 0 6 2 0 0 7 Hotel,

Losmen Hotel, Lodgin

gs

Kamar Rooms

Tempat Tidur Beds

Hotel, Losmen Hotel, Lodgin

gs

Kamar Rooms

Tempat Tidur Beds

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



13. Kota Atambua 13 216 417 13 223 426 14. Tasifeto Timur 0 0 0 0 0 0 15. Raihat 0 0 0 0 0 0 16. Lasiolat 0 0 0 0 0 0 17. Lamaknen 0 0 0 0 0 0 Kabupaten Belu

16 251 476 16 258 485

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu Source : BPS – Statistics of Belu Regency



Tabel / Table 8.2.2 Banyaknya Tamu Menurut Kewarganegaraan dan Rata-Rata Tingkat

Penghunian Kamar Numbers of Guest by Citizen and Average Occupancy Rate of Hotel

2 0 0 7

Kecamatan District

Banyaknya Tamu Nuimbers of Guest

Jumlah Total

Rata-Rata

Tingkat Penghunian

Kamar Average

Occupancy Rate

WNA Foreigner

WNI Indonesian

(1) (2) (3) (4) (5)

01. Malaka Barat 0 0 0 0 02. Rinhat 0 0 0 0 03. Wewiku 0 0 0 0 04. Weliman 0 0 0 0 05. Malaka Tengah 0 1,407 1,407 5.80

06. Sasita Mean 0 0 0 0 07. Malaka Timur 0 0 0 0 08. Laen Manen 0 0 0 0 09. Raimanuk 0 0 0 0 10. Kobalima 0 0 0 0 11. Tasifeto Barat 0 0 0 0 12. Kakuluk Mesak 0 0 0 0

13. Kota Atambua 629 11,333 11,962 9.89 14. Tasifeto Timur 0 0 0 0 15. Raihat 0 0 0 0 16. Lasiolat 0 0 0 0 17. Lamaknen 0 0 0 0 Kabupaten Belu

629 12,740 13,369 9.32


BAB / CHAPTER 9

Transportasi & Komunikasi Transportation

& Communications

TRANSPORTASI & KOMUNIKASI / TRANSPORTATION & COMMUNICATION


347

TRANSPORTASI & KOMUNIKASI PERHUBUNGAN DARAT Sebagai bagian dari sistem transportasi regional yang terpadu, transportasi darat diharapkan tampil sebagai urat nadi kehidupan sosial, politik, kebudayaan, dan hankam di Kabupaten Belu. Sistem transportasi harus ditata sedemiakian rupa agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pedesaan dalam rangka mobilisasi barang material maupun manusia sebagai faktor produksi sehingga pada gilirannya dapat memperpendek jarak kesenjangan tingkat pembangunan dengan daerah perkotaan. Prasaran jalan merupakan media vital bagi kelancaran arus transportasi darat. Guna menopang kelancaran perhubungan darat di Kabupaten Belu sampai dengan akhir tahun 2007 telah dibangun jalan sepanjang 932.55 Km dengan perincian manurut status jalan sebagai berikut: jalan Kabupaten 689.95 Km (73.98%), jalan Propinsi 169.90 km (18.19%) dan jalan Negara 73.00 km (7.83%)

Dilihat dari aspek kualitas permukaan jalan dari panjang jalan keseluruhan tersebut di atas yang berkategori diaspal 510.88 Km (38.88%) kerikil/ diperkeras 264.90 Km (38.40%) dan jalan tanah sepanjang 156.77 Km (22.72%). Kendatipun panjang jalan tanah relatif masih cukup banyak namun cukup menggembirakan bahwa hampir semua desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Belu dapat dijangkau dengan kendaran umum. Bila prasaran jalan sebagai urat nadi, maka sarana angkutan ibarat darah yang mengalir melewati jalur urat nadi tersebut. Dalam kurun waktu 2005-2007 jumlah beberapa jenis kendaraan bermotor tiap tahunnya selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 jumlah kendaraan bermotor roda dua 15,095 unit dan meningkat tajam menjadi 19,928 unit pada tahun 2007 atau naik 32.02%. Kendaraaan roda empat atau lebih untuk angkutan penumpang (mikrolet dan bus) pada tahun 2005 sebanyak 1,225 unit dan meningkat menjadi 1,282 unit pada tahun 2007 atau naik 4.65%. Sedangkan untuk



348

kendaraan angkutan barang (truk, light truk, dan pick up pada periode waktu yang sama mengalami peningkatan 14.72%. Dari jumlah kendaraan roda empat atau lebih tersebut di atas, yang berfungsi sebagai kendaraan umum sebanyak 588 unit dengan perincian untuk angkutan penumpang 289 unit (naik 0.70%) dan angkutan barang 299 unit (naik 6.03%) dari tahun yang lalu. PERHUBUNGAN LAUT Wilayah Kabupaten Belu adalah daerah bukan kepulauan (daerah daratan) tapi perhubungan laut merupakan sarana yang cukup penting untuk menunjang aktivitas perekonomian daerah. Dari satu-satunya pelabuhan laut di Kabupaten Belu yakni pelabuhan laut Atapupu sesuai data akhir tahun 2007 terdapat 532 kali kunjungan kapal yang semuanya berklasifikasi sebagai pelayaran nusantara. Pelabuhan laut Atapupu terletak di Kecamatan Kakuluk Mesak dan kegiatan pelabuhan ini relatif ramai karena mempunyai jaringan angkutan laut yang sifatnya regular. Volume bongkar barang lewat pelabuhan Atapupu pada

tiga tahun terakhir perkembangannya cukup baik. Volume bongkar terus bertambah. Jumlah bongkar barang pada tahun 2005 sebanyak 88,330 ton, menurun menjadi 84,830 ton (3.99%) pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 106,646 ton (naik 20.74%). Sedangkan banyaknya muat barang lewat pelabuhan Atapupu pada tahun 2005 sebanyak 25,995 ton menurun menjadi 19,786.6 ton (turun 23.88%) pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 turun lagi menjadi 15,370 ton (turun 23.32%). Dengan volume bongkar jauh lebih tinggi dari volume barang yang dimuat menunjukkan bahwa hasil produksi Kabupaten Belu yang diantar pulaukan ke daerah lain masih sangat terbatas, dan sebaliknya lebih menjadi wilayah pasar hasil produksi dari Jawa dan daerah lainnya.

Kegiatan lalu lintas laut Kabupaten Belu yang tercatat adalah banyaknya kapal, volume bongkar muat barang dan jumlah penumpang, baik yang datang berangkat. Jumlah penumpang yang datang pada tahun 2006 sebanyak 2293 dan pada tahun 2007 tercatat sebanyak 3,007 orang (naik 31.04%). Sedangkan yang berangkat pada tahun 2006



349

sebanyak 1,470 orang dan pada tahun 2007 tercatat 2,431 orang atau naik 6.5%. PERHUBUNGAN UDARA Di Kabupaten Belu mempunyai satu pelabuhan udara yakni pelabuhan udara Haliwen. Jumlah pesawat yang datang dan berangkat pada tahun 2007 sebanyak 98 kunjungan pesawat. Bila dibandingkan dengan tahun 2006, pesawat yang datang dan berangkat tercatat 100 kunjungan sehingga mengalami penurunan sebesar 2.00%. Jumlah penumpang yang datang dan berangkat pada tahun 2007 sebanyak 2,154 orang yang terdiri dari 1,034 orang yang datang dan 1,120 yang berangkat dibandingkan dengan tahun 2006 jumlah penumpang yang datang dan berangkat tercatat sebanyak 3,304 orang atau turun sebesar 34.81%. POS DAN TELEKOMUNIKASI Pembangunan pos dan telekomunikasi merupakan sarana yang amat penting mencakup jangkauan pelayanan regional, nasional dan internasional sehingga arus informasi dan data dapat menjangkau seluruh dimensi ruang dengan baik dan lancar sebagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kompeten. Meningkatnya permintaan akan jasa pos dan telekomunikasi sebagai

konsekuensi logis dari adanya kemajuan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. PT Pos dan Giro serta PT Telkom diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanannya sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat tersebut. Pada tahun 2007 di Kabupaten Belu tercatat satu buah kantor pos dan 5 kantor pos pembantu. Dari jumlah sarana kantor pos tersebut sepanjang tahun 2007 melayani pengiriman surat sebanyak 22,800 buah paket surat dengan rincian surat biasa 3,505 buah atau 15.37%, kilat 17,718 atau 77.71% dan surat tercatat 1,577 buah atau 6.92%. Sedangkan jumlah barang yang dipaketkan dan jumlah uang yang diweselkan melalui kantor pos ini masing-masing sebanyak 17,409 kg dan Rp 2,896,060,000,- Untuk sarana telekomunikasi pada tahun 2007 terdapat satu buah kantor BUMN. Jumlah pelanggan sampai akhir tahun 2007 sebanyak 3,119 sambungan pelanggan dengan perincian sebagai berikut pemerintah 395 sambungan atau 12.66% dan 2,724 sambungan atau 87.34% adalah pelanggan swasta dan perorangan. Dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah pelanggan telepon mengalami peningkatan sebesar 41.52%.



Gambar 9.1. Persentase Panjang Jalan di Belu Menurut Kondisi Jalan Tahun 2007

Baik37.75%

Sedang16.04%

Rusak17.73%

Rusak Berat28.47%

Sumber : Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Gambar 9.2. Banyaknya Kendaraan Bermotor di Kabupaten Belu Menurut Jenisnya

Tahun 1998 - 2007

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Sedan

TruckSepeda Motor0

2000400060008000

10000120001400016000

1800020000

Sumber : Polres Belu



Gambar 9.3. Banyaknya Pemasangan Jaringan Telepon oleh PT Telkom di Kabupaten Belu Tahun 1998 - 2007

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sumber : PT Telkom Atambua

Perhubungan Darat

Land Transportations



Tabel / Table 9.1.1 Banyaknya Kendaraan Bermotor di Kabupaten Belu Menurut Jenis Kendaraan

Numbers of Motor Vehicles in Belu regency by Type of Motor Vehicles 2 0 0 6 - 2 0 0 7

Jenis Kendaraan Type of Vehicles

2 0 0 6 2 0 0 7 Perubaha

n (%)

(1) (2) (3) (4) 01. Sepeda motor / motor cycle 15,384 19,928 29.54 02. Jeep / salon station 338 370 9.46 03. Sedan / car 40 45 12.5 04. Bis, bis mini, combi, dan sejenisnya/ bus, microbus 1,228 1,282 4.40 05. Truck, pick-up, light truck, tangki, traktor 1,440 1,605 11.49 06. Ambulance 35 38 8.57 07. Station Wagon 376 465 23.67 08. Lain - lain / others

- - -

Jumlah / total

18,806 23,733 26.20

Sumber : Resort Kepolosian Belu Source : Resort Police Office of Belu



Tabel / Table 9.1.2 Banyaknya Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Belu

Numbers of Delinquency and Traffic Accident in Belu regency 2 0 0 6 - 2 0 0 7

Jenis Kendaraan Type of Vehicles

2 0 0 6 2 0 0 7 Perubahan

(%)

(1) (2) (3) (4)

01. Pelanggaran / delinquency

3,401 1,802 -47.02

- tilang 1,290 477 -63.02 - non tilang 1,711 1,180 -31.03 - kecelakaan / accident 208 145 -30.29 02. Korban

317 179 -43.53

- mati / death 38 29 -23.68 - luka berat / seriously 96 79 -17.71 - luka ringan / light 183 71 -61.20 03. Kerugian (rupiah)

286,450,000 246,800,000 -13.83




Tabel / Table 9.1.3 Banyaknya SIM, STNK, dan BPKB, yang dikeluarkan Resort Kepolisian Kabupaten Belu

Numbers of Driving and Vehicles License Issued by Type 2 0 0 6 - 2 0 0 7

Rincian

2 0 0 6 2 0 0 7 Perubahan

(%)

(1) (2) (3) (4) 01. Surat ijin mengemudi / driving lisence

3,708 3,003 -19.01

- A 352 245 -30.40 - A umum 37 3 -91.89 - B I 141 140 -0.71 - B I umum 79 13 -83.54 - B II - - - - C 3,091 2,602 -15.82 02. STNK 5,355 3,943 -26.36 03. BPKP

3,102 7,841 152.77




Tabel / Table 9.1.4 Banyaknya Mobil, Bus Menutur Trayek di Kabupaten Belu

2 0 0 6 - 2 0 0 7

Trayek

2 0 0 6 2 0 0 7

Perubahan (%)

(1) (2) (3) (4) 01. Angkutan kota 72 71 -1.39 02. Angkutan pedesaan 138 133 -3.62 03. Angkutan antar kota dalam propinsi 77 85 10.39 04. Angkutan antar kota antar propinsi

- - -

Jumlah / total

287 289 0.70

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Belu



Tabel / Table 9.1.5 Banyaknya Mobil Barang di Kabupaten Belu Menurut Jenis dan Sifat

2 0 0 7

Jenis S i f a t

Jumlah Umum Tidak Umum

(1) (2) (3) (4) 01. Truck 29 43 72 02. Truck mini 255 328 583 03. Pick-up 11 244 255 04. Tangki

4 52 56

Jumlah / total

299 667 966

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Belu



Tabel / Table 9.1.6 Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kabupaten Belu

Length of Road by Road Status in Belu Regency 2 0 0 7

(kilometer)

Status Jalan Road Status

Panjang Length

Persentase

(1) (2) (3)

Negara / state 73.00 7.83

Propinsi / provicial 169.60 18.19

Kabupaten / regency 689.95 73.98

Lokal / local

- -

Jumlah / total

932.55 100.00




Tabel / Table 9.1.7 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Belu

Length of Road by Type of Surface in Belu Regency 2 0 0 7

(kilometer)

Jenis

Permukaan Jalan

Type of Surface

Panjang Length

Jalan negara

State road %

Jalan Propinsi Province

road

%

Jalan Kabu-paten

Regency road

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aspal / asphalt 73.00 100.00 169.60 100.00 268.28 38.88

Kerikil / grave - - - - 264.91 38.40

Tanah / earth - - - - 153.02 22.18 Lainnya / others - - - - 3.75 0.54

Jumlah / total 73.00 100.00 169.60 100.00 689.95 100.00




Tabel / Table 9.1.8 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Belu

Length of Road by Condition in Belu Regency 2 0 0 7

(kilometer)

Jenis Permukaan

Jalan Type of Surface

Panjang Length

Jalan negara State road

%


road

%

Jalan Kabu-paten

Regency road

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Baik / good 65.52 89.75 110.700 65.27 175.85 25.49 Sedang / moderate 7.48 10.25 18.78 11.07 123.31 17.87 Rusak / damaged - - 9.72 5.73 155.65 22.56 Rusak berat badly damaged

- - 30.40 17.93 235.14 34.08

Jumlah / total 73.00 100.00 169.60 100.00 689.95 100.00




Tabel / Table 9.1.9 Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan di Kabupaten Belu

Length of Road by Class Road in Belu Regency 2 0 0 7

(kilometer)

Jenis Permukaan

Jalan Type of Surface

Panjang Length

Jalan negara State road

%


road

%

Jalan Kabu-paten

Regency road

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kelas I 73.00 100.00 - - - -

Kelas II - - 169.60 100.00 - -

Kelas III - - - - 689.95 100.00

Kelas IIIA - - - - - -

Kelas IIIB - - - - - -

Kelas IIIC - - - - - -

Tidak terperinci no stated

- - - - - -

J u m l a h / t o t a l 73.00 100.00 169.60 100.00 689.95 100.00


Perhubungan Udara

Air Transportations



Tabel / Table 9.2.1 Jumlah Pesawat dan Penumpang Datang dan Berangkat

di Pelabuhan Udara Haliwen Menurut Bulan Numbers of Aircraft and Passengers Arrival and Departures

Via Haliwen Air Port by Month 2 0 0 7

Bulan

Pesawat Aircraft

Penumpang Passengers

Datang Arrivals

Berangkat Departures

Datang Arrivals


(1) (2) (3) (4) (5) Januari / January 9 9 193 119 Pebruari / February 7 7 81 119 Maret / March 8 8 44 96 April / April 9 9 68 78 Mei / May 9 9 123 159 Juni / June 7 7 58 63 Juli / July 9 9 95 102 Agustus / August 9 9 109 140 September / September 4 4 22 29 Oktober / October 13 13 106 86 Nopember / November 7 7 63 47 Desember / December

7 7 72 82

Jumlah

98 98 1,034 1,120

Sumber : Kantor Pelabuhan Udara Haliwen, Atambua Source : Haliwen Air Port Office, Atambua



Tabel / Table 9.2.2 Banyaknya Bongkar Muat Barang, Bagasi, dan Pos Paket

Lewat Pelabuhan Udara Haliwen Menurut Bulan Volume of Cargo Loaded/ Unloaded Via Haliwen Air Port by Month

2 0 0 7

Bulan / Month Barang (kg) Bagasi (kg) Pos Paket

Muat Load

Bongkar Unload

Muat Load

BongkarUnload

Muat Load

Bongkar Unload

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Januari / January 0 0 738 649 0 0 Pebruari / February 0 0 838 575 0 0 Maret / March 0 0 890 292 56 0 April / April 0 0 470 629 32 0 Mei / May 0 0 10,271 1,039 30 0 Juni / June 0 0 387 499 0 0 Juli / July 0 0 490 573 0 0 Agustus / August 45 0 932 927 10 0 September / September 0 0 159 193 0 0 Oktober / October 0 0 484 118 10 0 Nopember /November 0 0 173 658 0 0 Desember / December

0 0 524 431 0 0

Jumlah

45 0 16,356 6,583 138 0

Sumber : Kantor Pelabuhan Udara Haliwen, Atambua Source ; Haliwen Air Port Office, Atambua

Perhubungan Laut

Sea Transportations

TRANPORTASI & KOMUNIKASI / TRANSPORTATION & COMMUNICATION


Tabel / Table 9.3.1 Banyaknya Kunjungan Kapal dan Arus Penumpang di Pelabuhan Atapupu

Menurut Bulan Numbers of Ship Visit and Passenger via Atapupu Port by Month

2 0 0 7

Bulan Kunjungan

Kapal Ship Visit

Penumpang Passengers

Datang Arrivals


(1) (2) (3) (4) Januari / January 26 94 94 Pebruari / February 47 120 53 Maret / March 46 193 174 April / April 39 30 70 Mei / May 43 76 145 Juni / June 37 155 175 Juli / July 41 542 401 Agustus / August 44 520 282 September / September 52 179 216 Oktober / October 56 578 319 Nopember / November 64 275 318 Desember / December

37 245 184

Jumlah

532 3,007 2,431

Sumber : Kantor Pelabuhan Atapupu Source : Atapupu Port Office



Tabel / Table 9.3.2 Banyaknya Bongkar BBM, Barang, dan Hewan

Lewat Pelabuhan Atapupu Menurut Bulan Volume of Cargo Loaded Via Atapupu Port by Month

2 0 0 7

Bulan

BBM

(kiloliter)

Barang (ton)

Hewan (ekor)

(1) (2) (3) (4) Januari / January 3,548 4,289 0 Pebruari / February 2,495 8,850 0 Maret / March 3,597 10,170 0 April / April 2,501 4,012 0 Mei / May 3,361 9,834 0 Juni / June 3,810 8,986 0 Juli / July 3,617 8,114 0 Agustus / August 2,458 9,608 0 September / September 3,602 10,173 0 Oktober / October 3,182 13,620 0 Nopember / November 3,865 12,261 0 Desember / December

4,168 6,729 0

Jumlah

40,204 106,646 0


TRANPORTASI & KOMUNIKASI / TRANSPORTATION & COMMUNICATION


Tabel / Table 9.3.3 Banyaknya Muat BBM, Barang, dan Hewan Lewat Pelabuhan Atapupu Menurut Bulan

Volume of Cargo UnLoaded Via Atapupu Port by Month 2 0 0 7

Bulan BBM (kiloliter)

Barang (ton)

Hewan (ekor)

Rumput (M3)

(1) (2) (3) (4) (5) Januari / January 0 710 267 0 Pebruari / February 0 477 281 0 Maret / March 0 1,979 1,223 0 April / April 0 2,236

996 0

Mei / May 0 1,567 3,268 0 Juni / June 0 439 2,216 0 Juli / July 0 1,048 2,223 0 Agustus / August 0 647 2,773 0 September /

September 0 1,526 3,272 0 Oktober / October 0 1,304 1,975 0 Nopember /

November 0 2,102 1,485 0 Desember / December

0 1,335 1,303 0

Jumlah

0 15,370 21,282 0


Pos & Telekomunikasi

Post & Telecommunications



Tabel / Table 9.4.1 Banyaknya Surat Yang dikirim lewat Kantor Pos

di Kabupaten Belu Menurut Triwulanan dan Jenis Surat Numbers of Postal Mailed by Triple-Month and Type

2 0 0 7

Triwulan

Surat Yang Dikirim Postal Mailed Jumlah

Total Biasa General Mail

Kilat Express Mail

Tercatat Registered

Mail (1) (2) (3) (4) (5)

I 261 4,433 292 4,986

II 276 4,359 366 5,001

III 1,410 4,197 480 6,087

IV 1,558 4,729 439 6,726

Jumlah / total

3,505 17,718 1,577 22,800

Sumber : PT. Pos Indonesia, Atambua



Tabel / Table 9.4.2 Banyaknya Uang Yang diweselkan lewat Kantor Pos di Kabupaten Belu

Menurut Triwulanan 2 0 0 6 - 2 0 0 7

(rupiah)

Triwulan 2 0 0 6 2 0 0 7

(1) (2) (3)

I 239,616,000 752,309,000

II 288,300,000 673,809,000

III 218,750,000 663,604,800

IV 276,475,000 806,337,200

Jumlah / total

1,023,141,000 2,896,060,000




Tabel / Table 9.4.3 Banyaknya Barang yang Dipaketkan lewat Kantor Pos di Kabupaten Belu

Menurut Triwulanan 2 0 0 6 - 2 0 0 7

(Kilogram)

Triwulan 2 0 0 6 2 0 0 7

(1) (2) (3)

I 3,667.00 409

II 2,841.00 5,357

III 3,042.00 1,188

IV 5,379.00 10,455

Jumlah / total

14,929.00 17,409




Tabel / Table 9.4.4 Jumlah Sambungan Telepon Yang Disambung

Menurut Jenis Pelanggan per Triwulan 2 0 0 7

(Sambungan)

Triwulan

Pemerintah Swasta / Perorangan Jumlah

(1) (2) (3) (4) I 395 2,724 3,119 II 395 2,724 3,119

III 395 2,724 3,119

IV

395 2,724 3,119

Sumber : Kantor Cabang Telekomunikasi Atambua

BAB / CHAPTER 10

Keuangan & Harga - Harga

Financial & Prices

KEUANGAN & HARGA-HARGA / FINANCIAL & PRICES


383

KEUANGAN & HARGA-HARGA KEUANGAN DAERAH Dalam perencanaan anggaran dan belanja daerah, pemerintah pada umumnya cenderung menggunakan prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran sedangkan dinamis berarti makin meningkatnya jumlah anggaran dan sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kemampuan untuk membiayai daerah sendiri semakin nyata sekaligus ketergantungan pada bantuan pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) semakin dikurangi. Seiring dengan tuntutan kebutuhan dan pembangunan pemerintah daerah untuk semakin menggairahkan aktivitas ekonomi dan sosial melalui pola pemberdayaan masyarakat, maka keinginan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah semakin mendesak. Akibatnya dalam perencanaan anggaran publik pada waktu mendatang akan bergeser dari pola anggaran berimbang ke anggaran defisit.

Apalagi ada kesan bahwa masing-masing sektor institusi pelayananan publik berlomba-lomba mencari legitimasi politis pihak legislatif untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar. Pada tahun anggaran 2006 realisasi penerimaan APBD Kabupaten Belu 374,943 milyar rupiah atau meningkat 51.22% dari tahun anggaran sebelumnya. Dari total penerimaan tersebut, PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 3.95%, sedangkan selebihnya masing-masing subsidi daerah otonom dan bantuan pembangunan pemerintah pusat atau dana perimbangan 94.59%, lain-lain pendapatan yang sah 1.46%. Dengan PAD yang terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan penerimaan lain-lain yang hanya sebesar 3.95% dari total penerimaan memperlihatkan bahwa otonomi daerah masih dalam jargon politis. Sedangkan secara finansial perlu upaya yang lebih keras dari pemda dan seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkannya. Dari sisi pengeluaran dalam tahun anggaran 2006



384

sebanyak 330,097 milyar rupiah atau meningkat 38.91% dari tahun anggaran 2005 dari jumlah pengeluaran belanja aparatur seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, biaya pemeliharaan, dan lain-lain sebesar 100,152 milyard rupiah (30.34%). Sementara 69,66% (229,945 milyar) adalah pengeluaran untuk belanja pelayanan publik. Khusus untuk pengeluaran belanja publik sendiri yang berjumlah 229,945 milyard rupiah tercatat pos pengeluaran yang menyedot dana paling tinggi adalah belanja Administrasi Umum 52,91 %, belanja Modal 23,51 %, belanja Operasi dan Pemeliharaan 20,91 %, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 2,48 % dan belanja tidak terduga 0,19 %. Dengan posisi pengeluaran pemerintah daerah yang di dominasi pengeluaran untuk belanja publik sampai 69,66% memperlihatkan bahwa komitmen pemerintah terhadap kepentingan masyarakat dalam bidang alokasi anggaran perlu ditingkatkan lagi pada waktu-waktu mendatang. KOPERASI

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional dan sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memperoleh legitimasi formal dalam konstitusi. Karena itu secara konseptual koperasi harus mampu tampil sebagai penyelamat ekonomi rakyat dari ancaman badai ekonomi kapitalis yang mengandalkan kekuatan modal individual. Namun dalam operasionalisasinya, lembaga koperasi terutama Koperasi Unit Desa (KUD) masih kalah bersaing bahkan mati suri karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berwatak sosial. Hal ini diperparah dengan ulah segilintir pengusaha swasta yang sering memperalat koperasi untuk melegitimasi aktivitas terselubung dalam mengeruk keuntungan pribadi. Pada tahun 2007 jumlah KUD di Kabupaten Belu sebanyak 14 unit dan 67 unit koperasi non KUD, dimana semua telah berbadan hukum. Jumlah anggota KUD sebanyak 15,889 orang dengan total simpanan sebesar 1,113,760 juta rupiah atau rata-rata tiap anggota mempunyai simpanan sebesar 70,118 rupiah. Dibandingkan dengan tahun lalu,



385

jumlah simpanan anggota KUD menurun 8,02 %. Untuk koperasi non KUD jumlah anggota 5,754 orang (naik 32,52%) dengan jumlah simpanan 2,807,110 juta rupiah (naik 29,82%). HARGA – HARGA Harga merupakan tingkat nilai dari suatu barang atau jasa yang ditawarkan atau nilai perolehan atas barang dan jasa yang harus dibayar konsumen. Gejala meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dikenal dengan istilah inflasi. Ada banyak faktor yang menyebabkan inflasi antara lain karena kapasitas permintaan terhadap suatu barang dan jasa melebihi volume persediaannya, naiknya harga struktur input barang import yang sangat rentan terhadap kurs mata uang asing, struktur ekonomi yang kurang seimbang dan tingginya jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat. Karena itu upaya pencegahan inflasi harus berawal dari pengamatan yang cermat terhadap faktor penyebab utama inflasi di suatu wilayah. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan dasar perhitungan laju inflasi dengan menjadikan Kota Atambua sebagai barometer fluktuasi harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Belu. Adapun laju inflasi umum yang terjadi berdasarkan akumulasi

perubahan IHK per bulan di kota Atambua terhadap tujuh kelompok komoditas barang dan jasa 5,59% pada tahun 2004 naik menjadi 16,05% pada tahun 2005 serta tahun 2006, dan 2007 masing-masing dengan laju inflasi 7,06 % dan 10,74%. Secara parsial pada tahun 2007 tingkat inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perumahan 30.03% menyusul bahan makanan 7.50%, sandang dan kesehatan 4.11%, makanan jadi, rokok, dan tembakau 3.76%, transportasi dan komunikasi 0.19%. Sedangkan tingkat inflasi untuk pendidikan, rekreasi, dan olahraga adalah sebesar -0.27%.

Tingkat inflasi tertinggi di Belu pernah terjadi pada tahun 1998 sebesar 58,14% yang disebabkan oleh dampak krisis moneter dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 dan mencapai momentum pada tahun tersebut. Pada tahun-tahun setelah itu tingkat laju inflasi berjalan fluktuatif karena manajemen perekonomian nasional masih ditandai dengan kebijakan kenaikan harga barang dan jasa strategis seperti listrik, minyak tanah, bensin, solar, dan tarif telepon yang terus mengalami penyesuaian harga sehingga pada gilirannya akan menaikan berbagai kebutuhan pokok karena barang-barang strategis tersebut mempunyai kaitan langsung dengan produksi dan distribusi.

KEUANGAN & HARGA – HARGA / FINANCIAL & PRICES


386

Gambar 10.1. Laju Inflasi Kota Atambua Tahun 1998 - 2007

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

-10

0

10

20

30

40

50

60

Sumber : BPS Kabupaten Belu Gambar 10.2. Laju Inflasi Kota Atambua Menurut Bulan Tahun 2001 - 2007

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Keuangan Pemerintah

Daerah

Finance of The Regional

Government



Tabel / Table 10.1.1 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Belu

Tahun Anggaran 2006 ( rupiah)

Jenis Penerimaan

J u m l a h

(1) (2)

1. BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU -

2. BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 14,811,791,435

2.1. Pajak Daerah 2,295,704,594 2.2. Retribusi Daerah 5,659,530,348 2.3. Bagian Laba Usaha Milik Daerah 597,489,701 2.4. Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya 6,259,066,792

3. BAGIAN DANA PERIMBANGAN 354,643,605,060

3.1. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak 20,637,167,560 3.2. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari

Propinsi 2,169,437,500

3.3. Dana Alokasi Umum (DAU) 303,447,000,000 3.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 28,390,000,000

4. PENERIMAAN LAINNYA 5,487,589,590

5. TRANFER DARI DANA CADANGAN -

6. PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH -

PENERIMAAN DAERAH 374,942,986,085

Sumber : Survei Keuangan Pemerintah Daerah Belu



Tabel / Table 10.1.2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Tahun Anggaran 2006 (rupiah)

Jenis Pengeluaran

J u m l a h

(1) (2)

A. BELANJA APARATUR DAERAH 100,152,530,879

1. BELANJA ADMINISTRASI UMUM 77,612,746,107

1.1. Belanja Pegawai / Personalia 52,986,329,766 1.2. Belanja Barang dan Jasa 8,539,591,299 1.3. Belanja Perjalanan Dinas 10,501,113,925 1.4. Belanja Pemeliharaan 5,585,711,117

2. BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 15,166,503,622

2.1. Belanja Pegawai / Personalia 4,920,432,739 2.2. Belanja Barang dan Jasa 5,503,456,497 2.3. Belanja Perjalanan Dinas 4,521,505,000 2.4. Belanja Pemeliharaan 221,109,386

3. BELANJA MODAL 7,373,281,150

3.1. Belanja Modal Tanah - 3.2. Belanja Modal Instalasi - 3.3. Belanja Modal Jaringan - 3.4. Belanja Modal Bangunan Gedung - 3.5. Belanja Modal Alat-Alat Angkutan - 3.6. Belanja Modal Alat-Alat Kantor - 3.7. Belanja Modal Alat-Alat Studio - 3.8. Belanja Modal Buku Perpustakaan - 3.9. Belanja Modal Pos Jaga -




(rupiah)

Jenis Pengeluaran

J u m l a h

(1) (2)

B. BELANJA PELAYANAN PUBLIK 229,944,671,375

1. BELANJA ADMINSTRASI UMUM 121,673,931,226


2. BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 48,086,198,108


3. BELANJA MODAL 54,049,762,391

3.1. Belanja Modal Tanah - 3.2. Belanja Modal Alat-Alat Kantor - 3.3. Belanja Bangunan Air - 3.4. Belanja Modal Instalasi - 3.5. Belanja Modal Jaringan - 3.6. Belanja Modal Bangunan Gedung - 3.7. Belanja Modal Alat-Alat Besar - 3.8. Belanja Modal Alat-Alat Angkutan - 3.9. Belanja Modal Alat-Alat Bengkel -




(rupiah)

Jenis Pengeluaran

J u m l a h

(1) (2)

3.10. Belanja Modal Alat-Alat Studio - 3.11. Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran - 3.12. Belanja Modal Alat-Alat Laboratorium - 3.13. Belanja Modal Buku Perpustakaan - 3.14. Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan - 3.15. Belanja Modal Hewan - 3.16. Belanja Modal Usaha - 3.17. Belanja Modal Sarana Penunjang -

4. BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN 5,708,413,157

4.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kab./Kota

4.2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa

4.3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan

4.4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi

5. BELANJA TIDAK TERSANGKA 426,366,500

5.1. Belanja Tidak Tersangka -

JUMLAH BELANJA DAERAH 330,097,202,254

Sumber : Survei Keuangan Pemerintah Daerah Belu



Tabel / Table 10.1.3 Jumlah Wajib Pajak , Target, dan Realisasi Penerimaan Pajak

Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu 2 0 0 7

Kecamatan

District

Jumlah Wajib Pajak

Target Penerimaan

Pajak (Rupiah)

Realisasi Penerimaan

Pajak (Rupiah)

Persentaserealisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) A. Pajak Bumi dan Bangunan 91,490 1,553,178,004 1,553,178,004 100

01. Malaka Barat 4,811 68,523,660 68,523,660 100 02. Rinhat 6,011 52,823,217 52,823,217 100 03. Wewiku 4,363 42,141,773 42,141,773 100 04. Weliman 4,450 48,941,319 48,941,319 100 05. Malaka Tengah 9,051 182,827,543 182,827,543 100

06. Sasita Mean*) 5,978 42,647,498 42,647,498 100 07. Malaka Timur 2,061 21,416,090 21,416,090 100 08. Laen Manen 3,358 37,227,944 37,227,944 100 09. Raimanuk 4,442 46,154,160 46,154,160 100 10. Kobalima*) 7,976 161,661,143 161,661,143 100

11. Tasifeto Barat*) 7,000 102,741,742 102,741,742 100 12. Kakuluk Mesak 2,111 62,825,761 62,825,761 100 13. Kota Atambua*) 8,133 464,273,417 464,273,417 100 14. Tasifeto Timur 5,822 64,070,165 64,070,165 100 15. Raihat 3,227 43,177,723 43,177,723 100 16. Lasiolat 3,289 31,469,593 31,469,593 100 17. Lamaknen*) 7,163 79,204,756 79,204,756 100

B. Pajak Pertambangan - 13,692,000,000 13,692,000,000 100

Jumlah A + B 89,246 15,244,178,004 15,244,178,004 100

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tk.II Belu Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran

Koperasi

Cooperative



Tabel / Table 10.2.1 Banyaknya Koperasi, Anggota dan Simpanan Menurut Jenis Koperasi Numbers of Cooperative, Members and Saving Deposits by Kind of

Cooperative 2 0 0 7

Jenis Koperasi

Banyaknya

Simpanan

Saving Deposits ( ribuan rupiah)

Koperasi Cooperativ

e

Anggota Members

(1) (2) (3) (4)

01. KPN 28 2,167 923,416,000

02. KOPERASI ABRI 4 1,311 261,505,000

03. KOPERASI PENSIUNAN 2 476 605,651,000 04. KOPERASI SIMPAN

PINJAM 9 526 516,354,000

05. KOPERASI PEMUDA - - -

06. KOPERASI SEKOLAH 2 376 2,608,000

07. KOPERASI LAIN-LAIN 22 898 497,576,000

Jumlah 67 5,754 2,807,110,000

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu



Tabel / Table 10.2.2 Banyaknya Koperasi Unit Desa, Anggota, Simpanan di Koperasi Unit Desa

Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu Numbers of Member and Saving deposits in Village Unit Cooperation by District

2 0 0 7

Kecamatan

District

Banyaknya Simpanan Saving Deposits

( Ribuan Rupiah)

Koperasi Unit Desa (KUD)

Anggota Members

(1) (2) (3) (4)

01. Malaka Barat 1 1,657 149,382,000 02. Rinhat 1 449 40,060,000 03. Wewiku - - - 04. Weliman - - - 05. Malaka Tengah 2 1,427 225,206,000

06. Sasita Mean*) 1 545 40,741,000 07. Malaka Timur 1 396 9,699,000 08. Laen Manen - - - 09. Raimanuk - - - 10. Kobalima*) 1 608 41,568,000 11. Tasifeto Barat*) 1 1,455 102,927,000 12. Kakuluk Mesak 2 1,404 46,411,000

13. Kota Atambua*) 1 4,558 243,810,000 14. Tasifeto Timur 1 1,547 56,750,000 15. Raihat 1 585 48,531,000 16. Lasiolat - - - 17. Lamaknen*) 1 1,253 108,675,000

Kabupaten Belu 14 15,884 1,113,760,000

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu Catatan : *) Termasuk kecamatan pemekaran

Harga -Harga Prices



Tabel / Table 10.3.1 Rata-Rata Indeks Harga Sembilan Bahan Pokok di Kota Atambua

Average of Indeks Price of 9 Essential Commodities in Kota Atambua 2002 - 2007

Komoditi

Commodities 2002 2003 2004 2005 2006 2007

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01. Beras / rice 256.31 264.09 261.74 279.72 313.58 133.42 02. Ikan asin / salted fish 260.14 239.01 321.49 256.15 280.92 187.16 03. Minyak goreng / cooking oil 269.49 243.24 267.02 344.97 441.23 178.42 04. Gula pasir / refined sugar 236.11 265.16 345.86 333.40 345.86 126.78 05. Garam hancur / salt 333.33 312.50 249.99 543.19 592.57 75.00 06. Minyak tanah / karosene 434.23 520.05 585.90 428.62 432.72 142.36 07. Sabun cuci / soap 308.63 310.75 312.45 409.82 461.05 113.99 08. Tekstil kasar / textile 335.57 336.00 284.00 369.22 373.92 98.99 09. Batik kasar / batik

557.09 587.94 652.16 662.38 678.94 102.78

rata-rata / average

332.32 311.68 331.42 330.10 435.64 128.77




Tabel / Rata-Rata Bulanan Harga Eceran Sembilan Bahan Pokok

Average retail Price of 9 Essential Commodities and 2 0

Bulan Beras / Kg

Ikan Asin / Kg

Minyak Goreng / Botol

Gula Pasir / Kg

Garam Hancur

/ Kg (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Januari / January 4,500.00 19,500.00 7,750.00 6,500.00 2,000.00

Pebruari / February 4,500.00 21,000.00 7,750.00 6,500.00 2,000.00

Maret / March 4,588.67 21,000.00 7,750.00 6,500.00 2,000.00

April / April 4,766.67 21,000.00 7,750.00 6,500.00 2,000.00

Mei / May 4,850.00 21,000.00 7,750.00 6,500.00 2,000.00

Juni / June 4,988.89 23,000.00 7,896.67 6,750.00 2,000.00

Juli / July 4,988.89 24,500.00 7,896.67 6,750.00 2,000.00

Agustus / August 5,033.33 24,500.00 7,896.67 6,750.00 2,000.00

September / September 5,033.33 24,500.00 7,896.67 6,750.00 2,000.00

Oktober / October 5,133.33 24,500.00 7,896.67 6,750.00 2,000.00

Nopember / November 5,188.89 25,750.00 7,896.67 6,750.00 2,000.00

Desember / December

5,188.89 25,750.00 7,896.67 6,750.00 2,000.00

rata-rata / average

4,896.75 23,000.00 7,835.56 6,645.83 2,000.00




Table 10.3.2 dan Barang Srategis lainnya di Pasar Atambua Others Stratigies Commodities in Atambua Market 0 7

Minyak Tanah / Botol

Sabun Cuci

/ Batang

Textil Kasar

/ Meter

Batik Kasar

/lembar

Tepung Terigu / Kg

Semen / Sak

Emas / Gram

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1,400.00 5,850.00 9,300.00 9,000.00 4,450.00 32,000.00 127,500.00

1,400.00 5,850.00 9,300.00 9,000.00 4,450.00 32,000.00 127,500.00

1,400.00 5,850.00 9,300.00 9,000.00 4,450.00 32,500.00 127,500.00

1,400.00 6,135.00 9,300.00 9,000.00 4,450.00 32,500.00 137,500.00

1,666.67 6,135.00 9,300.00 9,000.00 5,133.33 32,500.00 137,500.00

1,666.67 6,818.89 9,300.00 9,000.00 5,133.33 32,500.00 148,750.00

1,750.00 6,950.00 9,300.00 9,500.00 5,250.00 33,000.00 148,750.00

1,750.00 6,950.00 10,825.00 9,500.00 5,350.00 33,500.00 168,500.00

1,866.67 6,950.00 10,825.00 9,500.00 5,350.00 33,500.00 168,500.00

1,866.67 6,955.30 10,825.00 9,500.00 5,350.00 33,500.00 186,000.00

2,166.67 6,955.30 10,825.00 9,500.00 5,500.00 33,500.00 186,000.00

2,166.67

7,253.33 11,275.00 9,500.00 5,500.00 33,500.00 216,666.67

1,708.34

6,554.40 9,972.92 9,250.00 5,030.56 32,875.00 156,722.22



Tabel / Rata-Rata Indeks Harga Sembilan Average Indeks Price of 9 Essential

2 0

Bulan Beras / Kg

Ikan Asin / Kg

Minyak Goreng / Botol

Gula Pasir / Kg

(1) (2) (3) (4) (5)

Januari / January 122.61 158.68 176.47 124.00

Pebruari / February 122.61 170.88 176.47 124.00

Maret / March 125.03 170.88 176.47 124.00

April / April 129.88 170.88 176.47 124.00

Mei / May 132.15 170.88 176.47 124.00

Juni / June 135.93 187.16 179.81 128.77

Juli / July 135.93 199.36 179.81 128.77

Agustus / August 137.14 199.36 179.81 128.77

September / September 137.14 199.36 179.81 128.77

Oktober / October 139.87 199.36 179.81 128.77

Nopember / November 141.38 209.53 179.81 128.77

Desember / December

141.38 209.53 179.81 128.77

rata-rata / average

133.42 187.16 178.42 126.78




Table 10.3.3 Bahan Pokok di Kota Atambua Commodities in Kota atambua 0 7

Garam Hancur

/ Kg

Minyak Tanah / Botol

Sabun Cuci

/ Batang

Textil Kasar

/ Meter

Batik Kasar

/lembar (6) (7) (8) (9) (10)

75.00 116.67 101.74 92.31 100.00

75.00 116.67 101.74 92.31 100.00

75.00 116.67 101.74 92.31 100.00

75.00 116.67 106.70 92.31 100.00

75.00 138.89 106.70 92.31 100.00

75.00 138.89 118.59 92.31 100.00

75.00 145.83 120.87 92.31 105.56

75.00 145.83 120.87 107.44 105.56

75.00 155.56 120.87 107.44 105.56

75.00 155.56 120.96 107.44 105.56

75.00 180.56 120.96 107.44 105.56

75.00

180.56 126.14 111.91 105.56

75.00

142.36 113.99 98.99 102.78



Tabel / Inflasi Atambua Menurut Bulan

Inflation Rate in Atambua 2 0

Bulan Month

Bahan Makanan

Makanan Jadi, Rokok,

dan Tembakau

Perumahan Sandang

(1) (2) (3) (4) (5) Januari / January 1.21 1.45 10.44 0.31

Pebruari / February 0.07 1.34 0.00 3.27

Maret / March 1.00 0.00 0.02 0.06

April / April 1.30 0.00 0.00 0.04

Mei / May 0.63 0.00 1.17 0.00

Juni / June 1.35 0.03 3.13 0.16

Juli / July 0.04 0.00 0.37 0.00

Agustus / August -0.91 0.36 6.14 0.00

September / September 0.00 0.50 0.46 0.00

Oktober / October 0.85 0.04 1.05 0.56

Nopember / November 0.54 0.00 2.77 0.00

Desember / December

1.20 0.00 1.53 -0.32

Inflasi 2007

7.50 3.76 30.03 4.11




Table 10.3.4 dan Kelompok Kebutuhan by Month and Group 0 7

( persen )

Kesehatan Pendidikan,

Rekreasi, dan Olahraga

Transportasi dan Komunikasi

U m u m

(1) (2) (3) (4) 0.31 0.00 0.00 3.39

3.27 0.35 0.24 3.61

0.06 0.00 0.00 4.00

0.04 0.00 0.00 4.51

0.00 0.00 0.00 5.06

0.16 -0.38 0.00 6.43

0.00 0.00 0.00 6.55

0.00 -0.24 -0.06 7.92

0.00 0.00 0.00 8.06

0.56 0.00 0.00 8.76

0.00 0.00 0.00 9.81

-0.32

0.00 0.00 10.06

4.11

-0.27 0.19 10.74



Tabel / Table 10.3.5 Laju Inflasi Kota Atambua

Inflation Rate in Kota Atambua 2 0 0 2 - 2 0 0 7

Komoditi Commodities

2002 2003 2004 2005 2006 2007

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Bahan Makanan 9.97 -1.99 11.95 8.35 20.13 7.50 2. Makanan Jadi, Minuman,

Rokok & Tembakau 3.75 4.53 2.79 3.94 0.96 3.76

3. Perumahan -2.48 -0.12 3.76 6.81 0.03 30.03 4. Sandang 1.34 0.38 -2.98 76.11 0.00 4.11 5. Kesehatan 0.71 6.03 -2.98 76.11 0.00 4.11 6. Pendidikan, rekreasi, &

Olahraga 30.34 -46.61 -0.03 6.06 0.00 -0.27

7. Transportasi & Komunikasi

4.32 0.75 -0.13 57.03 0.27 0.19

U m u m

4.43 -2.99 5.59 16.05 7.06 10.74




Tabel / Table 10.3.6 Banyaknya Barang dan Nilai Barang yang Digadai Menurut Jenis

dan Bulan di Kabupaten Belu 2 0 0 7

Cabang : Pasar Baru

Bulan Emas/Perhiasan (Gram)

Mobil/Motor (Buah)

TV/Tape (Buah)

Tanah (Bidang)

Bangunan

(Buah) Lainnya

Nilai Gadaian (000 Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 01. Januari

5,085 14 23 - - - 1,802,339 02. Pebruari 5,277 11 37 - - - 1,809,447

03. Maret 4,907 10 31 - - - 1,770,819

04. April 4,531 16 17 - - - 1,668,781

05. Mei 5,063 10 25 - - - 2,007,032

06. Juni 4,883 11 25 - - - 1,809,293

07. Juli 4,641 3 24 - - - 1,721,694

08. Agustus 4,765 10 28 - - - 1,822,389

09. September 4,384 4 20 - - - 1,711,263

10. Oktober 5,070 20 27 - - - 2,121,942

11. Nopember 4,695 6 22 - - - 1,809,987

12. Desember 4,270 9 21 - - - 1,698,744

Tahun 2007

57,571 124 300 - - - 21,753,730

Sumber : Pegadaian Pasar Baru Source : Pasar baru’s Pawnshop





Cabang : Atambua

Bulan Emas/Perhiasan (Gram)

Mobil/Motor (Buah)

TV/Tape (Buah)

Tanah (Bidang)

Bangunan

(Buah) Lainnya


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 01. Januari

7,311 12 20 - - - 2,205,000 02. Pebruari 7,400 17 23 - - - 2,279,000

03. Maret 7,749 16 13 - - - 2,615,000

04. April 7,048 16 17 - - - 2,219,000

05. Mei 7,657 10 25 - - - 2,621,000

06. Juni 7,406 12 17 - - - 2,386,000

07. Juli 7,401 14 15 - - - 2,582,000

08. Agustus 7,268 11 20 - - - 2,517,000

09. September 6,604 9 30 - - - 2,375,000

10. Oktober 7,834 10 25 - - - 2,781,000

11. Nopember 7,463 13 15 - - - 2,727,000

12. Desember 6,030 6 9 - - - 2,185,000

Tahun 2007

87,171 146 229 - - - 29,492,000

Sumber : Pegadaian Atambua Source : Atambua’s Pawnshop





Cabang : Betun

Bulan Emas/

Perhiasan (Potong)

Mobil/Motor (Buah)

TV/Tape (Buah)

Tanah (Bidang)

Bangunan

(Buah) Lainnya


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 01. Januari

4,672 1 1 - - - 1,124,437 02. Pebruari 4,344 - 2 - - - 1,061,052

03. Maret 5,324 2 9 - - - 1,312,201

04. April 3,970 1 4 - - - 985,996

05. Mei 4,703 1 1 - - - 1,254,367

06. Juni 4,281 - 2 - - - 1,055,914

07. Juli 4,737 2 6 - - - 1,231,847

08. Agustus 4,197 - 2 - - - 1,116,993

09. September 4,010 2 3 - - - 1,147,193

10. Oktober 4,580 3 4 - - - 1,205,561

11. Nopember 4,264 1 6 - - - 1,185,222

12. Desember 3,874 1 4 - - - 1,065,240

Tahun 2007

52,956 14 44 - - - 13,746,023

Sumber : Pegadaian Betun Source : Betun’s Pawnshop

BAB / CHAPTER 11

Pendapatan Regional Regional Income

PENDAPATAN REGIONAL / REGIONAL INCOME


415

PENDAPATAN REGIONAL PDRB ATAS DASAR BERLAKU DAN HARGA KONSTAN

Pendapatan regional menggambarkan tingkat produksi dari suatu wilayah yang dicapai dalam suatu tahun tertentu termasuk perubahannya dari tahun ke tahun, sehingga mempunyai peranan penting dalam mengetahui tingkat kegiatan ekonomi dan kepesatan pertumbuhannya. Salah satu indikator penting dalam mengetahui pendapatan regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan total nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu, dalam hal ini Kabupaten Belu, dalam satu tahun tertentu. Apabila PDRB dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada masing-masing tahun penghitungan disebut sebagai PDRB harga berlaku. Sedangkan, apabila PDRB dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun dasar, (tahun 2000) disebut sebagai PDRB harga konstan.

Tabel 11.1 memperlihatkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang terus meningkat dalam kurun waktu 2005-2006. Pada tahun 2005 nilainya mencapai 898,024 milyar rupiah dan meningkat 10.8% pada tahun 2006 atau menjadi 995,146 milyar rupiah. Sekalipun PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang cukup siginifikan yaitu 10.8%, namun nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tabel 11.2 hanya bertumbuh sebesar 4.66% (bandingkan dengan tabel 11.10). Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun secara absolut rata-rata pendapatan masyarakat meningkat namun daya beli dari pendapatan tersebut masih tergolong rendah. STRUKTUR EKONOMI

Bila diamati menurut sektor, kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Belu berasal dari sektor pertanian (lihat tabel 11.3) sebesar 36%. Dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusi sektor pertanian tahun 2006 mengalami sedikit peningkatan. Sementara itu, sektor



416

jasa-jasa memberikan kontribusi terbesar kedua dalam struktur perekonomian Kabupaten Belu sebesar 24.92%. Secara parsial, pada sektor jasa-jasa didominasi oleh sub sektor pemerintahan umum yang memberikan share 17.88% sedangkan jasa swasta hanya 7.05% terhadap total PDRB. Kecilnya kontribusi jasa swasta mengindikasikan masih sangat terbatasnya aktivitas sektor jasa oleh kalangan swasta, sehingga apabila alokasi anggaran jasa pemerintah melalui DAU dan DAK mengalami goncangan maka dapat dipastikan akan sangat mempengaruhi aktivitas sektor jasa-jasa bahkan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sektor berikutnya yang tidak kalah penting dalam perekonomian Kabupaten Belu adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang memberikan share 14.97% pada tahun 2006, sementara pada tahun sebelumnya mencapai 16.04%. Sektor perdagangan yang didominasi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran secara sederhana menggambarkan perputaran uang serta fluktuasi barang yang diperdagangkan yang berasal dari sektor pertanian, industri, serta penggalian di

Kabupaten Belu, baik yang berasal dari produksi local maupun dari daerah lain. Sektor-sektor ekonomi lainnya yang memberikan kontribusi terhadap PDRB masing-masing sektor pengangkutan dan komunikasi 7.19%, sektor konstruksi 6.62%, setor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 4.91%, sektor penggalian 3.17%, sector industri 1.98%, dan yang terendah adalah sektor listrik dan air minum sebesar 0.24%. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada tahun 2005, secara agregat perekonomian Kabupaten Belu bertumbuh sebesar 4.99% lalu turun menjadi 4.66% pada tahun 2006 (lihat tabel 11.10). Hal ini tidak lepas dari kontribusi nilai tambah sektor-sektor vital Kabupaten Belu. Bila dicermati secara parsial, sektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5.67% pada tahun 2005, namun pada tahun 2006 mencapai pertumbuhan positif sebesar 4.62%. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2006 dicapai oleh sektor jasa-jasa yaitu sebesar 5.97%. namun demikian. Secara umum



417

seluruh sektor PDRB menunjukkan laju pertumbuhan yang menurun (kecuali sektor pertanian) dibandingkan tahun sebelumnya. PENDAPATAN PERKAPITA

Angka pendapatan perkapita merupakan indickator yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah. Dengan demikian meningkatnya akumulasi nilai tambah dari aktivitas berbagai sektor ekonomi di satu sisi, sementara di sisi lain bila terjadi penekanan laju pertumbuhan penduduk maka akan mendorong lebih cepat perkembangan tingkat pendapatan perkapita. Apabila peningkatan produksi fisik barang dan jasa sekaligus diikuti dengan peningkatan indikator harga, maka secara nominal pendapatan perkapita akan bertambah dengan pesatnya.

Pada tahun 2006 rata-rata pendapatan perkapita penduduk Belu mencapai 2,683 juta rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,484 juta rupiah (tabel 11.11). Walaupun mengalami peningkatan, secara riil (pendapatan perkapita menurut

harga konstan) pergerakannya perkapita penduduk Kabupaten Belu tergolong relatif kecil, yaitu meningkat hanya sebesar 2.03%. Angka ini memperlihatkan bahwa produktivitas penduduk Kabupaten Belu meningkat sebesar 2.03%. sekalipun angka pendapatan perkapita dijadikan sebagai indikator kesejahteraan namun belum mutlak menggambarkan penyebaran pendapatan pada setiap strata masyarakat, karena nilai pendapatan perkapita yang ada merupakan hasil bagi antara akumulasi nilai tambah dari seluruh strata ekonomi masyarakat (baik kaya maupun miskin) dengan total penduduknya. Selain itu apabila peningkatan nilai nominal pendapatan perkapita masyarakat ternyata lebih banyak dikontribusi oleh meningkatnya harga balas jasa faktor-faktor produksi maka dapat dikatakan bahwa peningkatan pendapatan perkapita tersebut belum mendongkrak daya beli masyarakat secara riil.



418

Gambar 11.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2000 - 2006

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%

10.00%

Sumber : BPS Kabupaten Belu Gambar 11.2. Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2000 - 2006

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006




419

Gambar 11.3. Persentase Peranan Sektor – Sektor Terhadap Pembentukan PDRB di

Kabupaten Belu Tahun 2000 - 2006

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

primer sekunder tersier


Keterangan : Primer : Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian Sekunder : Industri Pengolahan, Listrik & Air Bersih, Bangunan Tertier : Perdagangan, Pengangkutan, Keuangan dan Jasa-Jasa



Tabel / Table 11.1 Produk Domestik Bruto Kabupaten Belu Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha Gross Regional Product of Belu Regency by Industrial Origin at Current Market Prices

2 0 0 5 - 2 0 0 6 (juta rupiah)

Lapangan Usaha Industrial Origin

2 0 0 5 2 0 0 6

(1) (2) (3) 1. PERTANIAN / AGRICULTURE

320,705.76 358,244.88

a. tanaman bahan makanan / farm food crops 152,051.09 179,569.40 b. tanaman perkebunan / farm non food crops 23,061.44 25,817.28 c. peternakan & hasil-hasilnya / livestock & products 127,934.31 134,178.99 d. kehutanan / foresty 894.42 961.15 e. perikanan / fishery 16,764.50 17,718.06 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN MINNING & QUARRYING

29,384.35 31,547.05

3. INDUSTRI PENGOLAHAN MANUFACTURING INDUSTRIES

18,211.78 19,682.80

4. LISTRIK, GAS,&AIR BERSIH ELECTRICITY, GAS & WATER SUPPLY

2,244.22 2,406.87

a. listrik / electricity 1,955.07 2,017.78 b. gas / gas 0 0 c. air bersih / water supply 289.15 389.09 5. BANGUNAN / CONSTRUCTIONS 52,034.06 65,857.46 6. PERDAGANGAN, RESTORAN, & HOTEL

144,011.37 149,016.49

a. perdagangan besar & eceran / wholesail & retail trade 140,623.28 145,388.90 b. perhotelan / hotels 644.78 674.74 c. restoran, rumah makan / restaurant 2,743.31 2,952.86



Lanjutan / Continued table 11.1 (juta rupiah)


2 0 0 5 2 0 0 6

(1) (2) (3) 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI TRANSPORTATIONS & COMMUNICATIONS

64,889.49 71,517.80

a. angkutan / transportation 56,221.90 61,492.75

1. angkutan rel 0 0

2. pengangkutan jalan raya / road transport 45,305.53 49,621.33

3. pengangkutan laut / sea transport 2,370.47 2,700.31

4. pengangkutan sungai, danau / inland water transport 0 0

5. pengangkutan udara / air transport 237.62 250.54

6. Jasa penunjang angkutan / service allied to transport 8,308.28 8,920.57 b. komunikasi / communications 8,667.59 10,025.05 8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN FINANCIAL, OWNERSHIP & BUSSINES

45,156.63 48,866.72

a. bank / bank 20,722.58 22,722.10 b. lembaga keuanagn non bank 11,144.94 11,864.47 c. jasa penunjang keuangan 0 0 d. sewa bangunan /building retail 12,959.18 13,929.04 e. jasa perusahaan / bussines service 329.93 351.11

9. JASA - JASA / SERVICE

221,386.53 248,006.57

a. pemerintahan umum / government 158,121.36 177,884.94 b. swasta / private 63,265.17 70,121.63

1. sosial kemasyarakatan / social & community services 29,957.53 33,228.89 2. hiburan & rekreasi / amusement & recreation services 320.00 425.90 3. perorangan & RT / personal & household services 32,915.64 36,466.84

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT

898,024.184 995,146.635




Tabel / Table 11.2 Produk Domestik Bruto Kabupaten Belu Atas Dasar Harga Konstan 2000

Menurut Lapangan Usaha Gross Regional Product of Belu Regency by Industrial Origin

at Constant 2000 Market Prices 2 0 0 5 - 2 0 0 6

(Juta Rupiah)


2 0 0 5 2 0 0 6


236,289.14 247,205.76

a. tanaman bahan makanan / farm food crops 97,634.87 104,754.23 b. tanaman perkebunan / farm non food crops 13,755.44 14,727.85 c. peternakan & hasil-hasilnya / livestock & products 109,625.32 111,998.93 d. kehutanan / foresty 525.37 537.42 e. perikanan / fishery 14,748.14 15,187.33 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN MINNING & QUARRYING

6,079.66 6,210.12


6,370.12 6,558.39


1,493.88 1,533.19

a. listrik / electricity 1,287.83 1,318.73 b. gas / gas 0 0 c. air bersih / water supply 206.05 214.46 5. BANGUNAN / CONSTRUCTIONS 28,773.10 29,628.57 6. PERDAGANGAN, RESTORAN, & HOTEL

87,685.35 90,368.10

a. perdagangan besar & eceran / wholesail & retail trade 85,416.00 88,065.90

b. perhotelan / hotels 307.26 310.84 c. restoran, rumah makan / restaurant 1,962.09 1,991.37



Lanjutan / Continued table 11.2 (Juta Rupiah)


2 0 0 5 2 0 0 6


45,481.56 47,711.76

a. angkutan / transportation 41,059.17 43,016.43

1. angkutan rel 0 0

2. pengangkutan jalan raya / road transport 34,691.38 36,375.20

3. pengangkutan laut / sea transport 3,160.82 3,286.88

4. pengangkutan sungai, danau / inland water transport 0 0


6. Jasa penunjang angkutan / service allied to transport 2,997.31 3,137.99 b. komunikasi / communications 4,422.39 4,695.42 8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN FINANCIAL, OWNERSHIP & BUSSINES

27,438.12 28,913.32

a. bank / bank 16,838.74 18,024.58 b. lembaga keuanagn non bank 5,055.50 5,241.47 c. jasa penunjang keuangan 0 0 d. sewa bangunan /building retail 5,247.57 5,338.44 e. jasa perusahaan / bussines service 296.31 308.83


148,926.90 157,820.47

a. pemerintahan umum / government 98,782.78 105,040.70 b. swasta / private 50,144.12 52,779.78

1. sosial kemasyarakatan / social & community services 28,967.07 30,847.85 2. hiburan & rekreasi / amusement & recreation services 382.52 407.81 3. perorangan & RT / personal & household services 20,794.53 21,524.12


588,537.823 615,949.675




Tabel / Table 11.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Kabupaten Belu Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha Percentage Distribution of Gross Domestic Product by Industrial Origin

at Current Market Prices 2 0 0 5 - 2 0 0 6

(persen)


2 0 0 5 2 0 0 6


35.71 36.00

a. tanaman bahan makanan / farm food crops 16.93 18.04 b. tanaman perkebunan / farm non food crops 2.57 2.59 c. peternakan & hasil-hasilnya / livestock & products 14.25 13.48 d. kehutanan / foresty 0.10 0.10 e. perikanan / fishery 1.87 1.78 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN MINNING & QUARRYING

3.27 3.17


2.03 1.98


0.25 0.24

a. listrik / electricity 0.22 0.20 b. gas / gas 0.00 0.00 c. air bersih / water supply 0.03 0.04 5. BANGUNAN / CONSTRUCTIONS 5.79 6.62 6. PERDAGANGAN, RESTORAN, & HOTEL

16.04 14.97

a. perdagangan besar & eceran / wholesail & retail trade 15.66 14.61

b. perhotelan / hotels 0.07 0.07 c. restoran, rumah makan / restaurant 0.31 0.30



Lanjutan / Continued table 11.3 (persen)


2 0 0 5 2 0 0 6


7.23 7.29

a. angkutan / transportation 6.26 6.18

1. angkutan rel 0.00 0.00

2. pengangkutan jalan raya / road transport 5.05 4.99

3. pengangkutan laut / sea transport 0.26 0.27

4. pengangkutan sungai, danau / inland water transport 0.00 0.00


6. Jasa penunjang angkutan / service allied to transport 0.93 0.90 b. komunikasi / communications 0.97 1.01 8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN FINANCIAL, OWNERSHIP & BUSSINES

5.03 4.91

a. bank / bank 2.31 2.28 b. lembaga keuanagn non bank 1.24 1.19 c. jasa penunjang keuangan 0.00 0.00 d. sewa bangunan /building retail 1.44 1.40 e. jasa perusahaan / bussines service 0.04 0.04

9. JASA – JASA / SERVICE

24.65 24.92

a. pemerintahan umum / government 17.61 17.88 b. swasta / private 7.04 7.05

1. �ocial kemasyarakatan / social & community services 3.34 3.34 2. hiburan & rekreasi / amusement & recreation services 0.04 0.04 3. perorangan & RT / personal & household services 3.67 3.66


100.00 100.00




Tabel / Table 11.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Kabupaten Belu

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Percentage Distribution of Gross Domestic Product by Industrial Origin

at Constant 2000 Market Prices 2 0 0 5 - 2 0 0 6

(persen)


2 0 0 5 2 0 0 6


40.15 40.13


1.03 1.01


1.08 1.06


0.25 0.25


14.90 14.67

a. perdagangan besar & eceran / wholesail & retail trade 14.51 14.30 b. perhotelan / hotels 0.05 0.05 c. restoran, rumah makan / restaurant 0.33 0.32



Lanjutan / Continued table 11.4 (persen)


2 0 0 5 2 0 0 6


7.73 7.75








4.66 4.69



25.30 25.62


1. sosial kemasyarakatan / social & community services 4.92 5.01 2. hiburan & rekreasi / amusement & recreation services 0.06 0.07 3. perorangan & RT / personal & household services 3.53 3.49


100.00 100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu Source : BPS – Statistics of Belu Regency Keterangan : )* Angka sementara



Tabel 11.5 / Table 11.5 Index Berantai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belu

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Chained Index of Gross Domestic Product by Industrial Origin



2 0 0 5 2 0 0 6


96.87 111.71


144.90 107.36


134.14 108.08


121.17 107.25


119.71 103.48




Lanjutan / Continued table 11.5


2 0 0 5 2 0 0 6


128.74 110.21








136.04 108.22



132.50 112.02




115.19 110.82




Tabel / Table 11.6 Index Berantai Produk Domestik Bruto Kabupaten Belu Atas Dasar Harga Konstan 2000

Menurut Lapangan Usaha Chained Index of Gross Domestic Product by Industrial Origin

at Constant Market 2000 2 0 0 5 - 2 0 0 6


2 0 0 5 2 0 0 6


94.33 104.62


104.02 102.15


108.02 102.96


105.24 102.63


105.12 103.06






2 0 0 5 2 0 0 6


114.42 104.90








118.05 105.38



120.87 105.97




104.99 104.66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu Source : BPS - Statistics of Belu Regency



Tabel / Table 11.7 Index Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belu

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Development Index of Gross Domestic Product by Industrial Origin



2 0 0 5 2 0 0 6


143.36 160.14


497.90 534.55


362.06 391.31


179.58 192.59


191.10 197.74






2 0 0 5 2 0 0 6


208.20 229.47








298.64 323.17

a. bank / bank 290.37 318.38

b. lembaga keuanagn non bank 368.55 392.35 c. jasa penunjang keuangan 0.00 0.00 d. sewa bangunan /building retail 272.91 293.33 e. jasa perusahaan / bussines service 155.94 165.95


311.51 348.97




196.27 217.49




Tabel / Table 11.8 Index Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000

Menurut Lapangan Usaha Development Index of Gross Domestic Product by Industrial Origin

at Constant Market 2000 2 0 0 5 - 2 0 0 6


2 0 0 5 2 0 0 6


105.62 110.50


103.02 105.23


126.64 130.39


119.54 122.68


116.36 119.92






2 0 0 5 2 0 0 6


145.93 153.09








181.46 191.21



209.55 222.07




128.63 134.62




Tabel / Table 11.9 Index Implisit Produk Domestik Bruto Kabupaten BeluAtas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha Implisit Index of Gross Domestic Product by Industrial Origin



2 0 0 5 2 0 0 6


135.73 144.92


483.32 507.99


285.89 300.12


150.23 156.99


164.24 164.90






2 0 0 5 2 0 0 6


142.67 149.90








164.58 169.01



148.65 157.14




152.29 161.56

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu Source : BPS - Statistics of Belu Regency Keterangan : )* Angka sementara



Tabel / Table 11.10 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Kabupaten Belu

Regional Economic Growth by Sector 2 0 0 5 - 2 0 0 6

(persen / Percent) Sektor Sector

2 0 0 5 2 0 0 6

(1) (4) (5) 1. Pertanian Agriculture

-5.67 4.62

2. Pertambangan & Penggalian Minning & Quarrying

4.02 2.15

3. Industri Pengolahan Manufacturing Industries

8.02 2.96

4. Listrik,Gas & Air Bersih Electricity, Gas & Water Supply

5.24 2.63

5. Bangunan Construction

5.28 2.97

6. Perdagangan,Restoran&Hotel Trade,Restaurant & Hotels

5.12 3.06

7. Pengangkutan&Komunikasi Transport&Communication

14.42 4.90

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Financial, Ownnership & Bussines

18.05 5.38

9. Jasa-Jasa Service

20.87 5.97

Pertumbuhan Ekonomi / Economic Growth

4.99 4.66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu Source : BPS - Statistics of Belu Regency Keterangan : )* Angka sementara



Tabel / Table 11.11 Rata-Rata Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Belu

atas Dasar Harga Berlaku Population Average Per Capita Income at Current Market prices of Belu Regency

2 0 0 0 - 2 0 0 6 ( ribuan rupiah)

Tahun Year

Pendapatan Per Kapita Income Per Capita

(1) (2)

2 0 0 0 1,642.756

2 0 0 1 1,901.483

2 0 0 2 1,975.826

2 0 0 3 2,253.444

2 0 0 4 2,499.641

2 0 0 5 2,484.170

2 0 0 6 2,683.877




Tabel / Table 11.12 Rata-Rata Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Belu

atas Dasar Harga Konstan 2000 Population Average Per Capita Income at Constant 2000 Market Price Belu Regency

2 0 0 0 - 2 0 0 6 ( ribuan rupiah)

Tahun Year

Pendapatan Per Kapita Income Per Capita

(1) (2)

2 0 0 0 1,642.756

2 0 0 1 1,696.488

2 0 0 2 1,747.571

2 0 0 3 1,818.346

2 0 0 4 1,896.545

2 0 0 5 1,628.048

2 0 0 6 1,661.195 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu Source : BPS - Statistics of Belu Regency

belu regency in figures 2008 - irgsc.org · sejarah belu / the brief history of belu lxix ......

Documents