opac.lib.idu.ac.idopac.lib.idu.ac.id/unhan-ebook/assets/uploads/files/3ecba-2.2... · dari...
TRANSCRIPT
LAPORAN HASIL PENELITIAN
D-LPPM Nomor 025
TENAGA KERJA ASING ILEGAL DI KOTA CILEGON
DALAM PERSPEKTIF PERTAHANAN NEGARA
Peneliti:
DR. SURRYANTO DJOKO WALUYO., MH. MM.
DR.BAMBANG WAHYUDI, M.M., M.SI
ACHMAD DOHAMID, S.SOS, M.AP
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PERTAHANAN
BOGOR,
NOPEMBER 2017
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 ii
HALAMAN PENGESAHAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PERTAHANAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN
1. Judul : Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Kota Cilegon Dalam Perspektif Pertahanan Negara.
2. Bidang Keilmuan : Diplomasi Pertahanan
3. Peneliti : 1. Dr. Surryanto Djoko Waluyo., MH, MM
2. Dr.Bambang Wahyudi, M.M., M.Si
3. Achmad Dohamid, S.Sos, M.A.P
4. Jumlah Peneliti : 3 (tiga) orang
5. Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Mengetahui: Bogor, Nopember 2017
Ketua LPPM Unhan
Tjuk Agus Minahasa, S.IP
Mayor Jenderal TNI
Kapuslit Strategi Pertahanan
G. Eko Sunarto, S.Pd., M.Si Kolonel Czi 1920044710870
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat
menyelesaikan penelitian dengan judul “ Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon Provinsi Banten dalam Perspektif Pertahanan Negara”.
Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjalankan program
penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
dalam bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan. Peneliti
menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak,
tidak mudah bagi tim peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
Akhir kata, peneliti berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan
membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga
penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Bogor, Nopember 2017
Tim Peneliti
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 iv
ABSTRAK
Kajian ini menyoroti masalah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai bagian
dari kerjasama perdagangan dan industri bilateral antara Indonesia
dengan negara investor. Keberadaan TKA juga tidak terlepas dari adanya
kesepakatan di tingkat regional maupun internasional yang telah
membentuk komunitas kerjasama seperti Asia Free Trade Area (AFTA), Asia Pacific Economic Countries (APEC) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk tingkat regional. Sementara itu di tingkat internasional terdapat World Trade Organization (WTO). Masuknya TKA di Indonesia telah menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan
pertahanan negara yang penting untuk dikaji. TKA di kota Cilegon, yang
menjadi pusat kajian ini menunjukkan bahwa jumlah mereka terus
meningkat. Pada tahun 2016 tercatat 1.315 orang TKA yang berasal dari berbagai negara bekerja diberbagai sektor industri. Bahkan juga terdapat TKA ilegal yang berjumlah 1.498 orang sampai dengan Agustus 2017. Sebagian besar dari mereka berasal dari China, Korea, dan Jepang. Masalah ini terkait dengan aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan yang
memudahkan mereka untuk masuk ke Indonesia, namun kurang
pengawasan oleh petugas dari instansi terkait sehingga jumlah TKA ilegal telah meresahkan lingkungan sosialnya. Kajian ini merupakan penelitian
dengan pendekatan diskriptif kualitatif melalui metode pengumpulan data
berupa pengamatan (observation) , wawancara kepada nara sumber (informant), dan kajian dokumen serta pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan TKA tidak semata memberikan
keuntungan devisa yang digunakan untuk pembangunan kota Cilegon, tetapi juga menimbulkan kesenjangan antara TKA dengan tenaga kerja
tempatan (local). Selain itu juga keberadaan TKA tidak terawasi oleh
petugas sehingga jumah TKA ilegal cenderung bertambah. Situasi tersebut memiliki potensi yang dapat mengganggu tercapainya tujuan
nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mengganggu pertahanan negara.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Kerja Sama, Pertahanan Negara
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 v
ABSTRACT
This study highlights the issue of Foreign Workers (FW) as part of the
bilateral cooperation on trade and industry between Indonesia and
investor countries. The presence of foreign workers at the local level is
also inseparable from the regional and international agreements that have
established cooperative communities, such as the Asian Free Trade Area
(AFTA), the Asia Pacific Economic Countries (APEC) and the ASEAN
Economic Community (AEC) for the regional level, and the World Trade
Organization (WTO) at the international level. The entry of foreign workers
in Indonesia has created social, economic, and defense issues for the
country which is crucial to be studied. Foreign workers in Cilegon city, as
the focus of this study shows that their number continues to increase. In
2016 there are 1.315 foreign workers from various countries working in
various industrial sectors. In fact there are also illegal foreign workers
amounting to 1.449 people until August 2017. Most of them come from
China, Korea, and Japan. This issue is related to immigration and
employment rules that make it easier for them to enter Indonesia, but less
supervision by officials from relevant agencies so that the number of illegal foreign workers has disturbed the social environment. This study is a
qualitative descriptive approach through data collection methods such as
observation, interviewing informants, and document and literature review. The results of this study indicate that the problems of foreign workers not only contribute to the economic benefits for the development of Cilegon
City, but also create a socio-economic gap between foreign workers with
local workforces. In addition, the presence of foreign workers is not supervised by officers so that illegal foreign worker tends to increase. The
situation has negative potential that could disrupt the achievement of national goals in improving the welfare of society and the country's
defense.
Keywords: Foreign Workers, Cooperation, State Defense.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 vi
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………. ii
KATA PENGANTAR …………………………………………………….. iii
ABSTRAK ………………………………………………………………… iv
ABSTRACT ……………………………………………………………….. v
DAFTAR ISI ………………………………………………………………. vi
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………… viii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………. ix
BAB 1 PENDAHULUAN ……………………………………………...... 1
1.1 Latar Belakang …………………………………………..... 1
1.2 Rumusan Masalah ……….……..………………………... 3
1.3 Tujuan Penelitian …………………………………………. 4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN..…. 5
2.1 Tenaga Kerja ……...….………………………….……….. 5
2.2 Tenaga Kerja Asing …………..…………………….…….. 6
2.3 Tenaga Kerja Asing Ilegal………………………………… 8
2.4 Pertahanan Negara ………………………………………... 10
2.4.1 Hakikat Pertahanan Negara……………………….. 13
2.4.2 Prediksi Ancaman Ke depan………………………. 14
BAB 3 METODE PENELITIAN ……………………………………...… 18
3.1 Desain Penlitian ………....………………….………..…… 18
3.2 Fokus Penelitian ………………………………………….. 19
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian ……………………………… 20
3.4 Sumber Data ………………..………..………...………… 20
3.5 Subjek Penelitian …………………………………………. 21
3.6 Objek Penelitian ……………………………………..……. 22
3.7 Teknik Pengumpulan Data ………………………………. 22
3.8 Pengujian Keabsahan Data …………………………..…. 25
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 vii
3.9 Teknik Analisis Data ………………………….…...……… 26
3.10 Waktu dan Jadwal Penelitian…………………………….. 28
BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN …..……..…………… 29
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian…………….….……. 29
4.1.1 Gambaran Kota Cilegon……………………………. 29
4.1.2 Potensi Pengembangan Perdagangan dan Jasa.. 33
4.2 Tenaga Kerja di Kota Cilegon ……………………………. 33
4.3 Tenaga Kerja Asing………………………………….…….. 37
4.3.1 Sebaran pekerjaan Tenaga Kerja Asing
berdasarkan jabatan………………………………………. 38
4.3.2 Sebaran pekerjaan Tenaga Kerja Asing
berdasarkan Sektor Pekerjaa…………………………….. 39
4.3.3 Sebaran Tenaga Kerja Asing berdasarkan negar.. 39
4.4 Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon……… 40
4.4.1 Tenaga Kerja Asing di Sektor Industri…………… 41
4.4.2 Perbandingan Tenaga Kerja Lokal dan Tenaga
Kerja Asing di Kota Cilegon………………………………. 44
4.5 Prosedur Pengajuan Ijin Tenaga Kerja Asing…..……… 53
4.6 Prinsip Penggunaan Tenaga Kerja Asing……..……….. 57
4.7 Sanksi dalam Penggunaan TKA……………….………… 58
4.8 Pengawasan Tenaga Kerja Asing……………………….. 59
4.9 Perspektif Pertahanan Negara ………………………….. 61
4.10 Analisis Tenaga Kerja Asing……………………………… 67
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN…………...…………………….....… 74
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………... 77
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 viii
DAFTAR GAMBAR
4.1 Wilayah Administratif Kota Cilegon………………………….. 30
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 ix
DAFTAR TABEL
3.1 Waktu dan Jadwal Penelitian..……………………………..… 28
4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon……….. 30
4.2 Penyerapan tenaga kerja lokal……………………………….. 35
4.3 Sebaran Jenis Jabatan/Pekerjaan TKA……………..……… 38
4.4 Sektor Pekerjaan TKA………………………………………… 39
4.5 Sebaran TKA menurut asal Negara…………………………. 40
4.6 Asal negara TKA yang berada/bekerja di Kota Cilegon…. 46
4.7 Jabatan TKA di Perusahaan di Kota Cilegon………………. 47
4.8 Prosedur Pembuatan IMTA Menurut Permenaker…………. 56
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Globalisasi dan industrialisasi telah mendorong pergerakan aliran
modal dan investasi ke berbagai sendi-sendi kehidupan di penjuru dunia,
termasuk ke dalam aspek ketenagakerjaan, yang mengakibatkan
terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara.
Investasi luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara membutuhkan
pengawasan secara langsung oleh pemilik modal/investor demi menjaga
kelangsungan usaha dan investasinya. Dalam rangka melakukan
pengawasan terhadap modal yang diinvestasikan inilah maka terjadi
pergerakan tenaga kerja dari suatu negara investor ke negara penerima
modal.
Kesepakatan internasional seperti World Trade Organization (WTO),
Asia Free Trade Area (AFTA), Asia Pacific Economic Countries (APEC),
AFAS, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perjanjian bilateral
lainnya dalam era liberalisasi pasar kerja bebas telah membuka
kesempatan tenaga kerja dari negara-negara yang yang termasuk dalam
kesepakatan internasional tersebut untuk bekerja di luar negaranya.
Indonesia sebagai negara anggota WTO berusaha terus meningkatkan
kemampuan industri dalam negeri agar dapat sejajar dengan negara
anggota lainnya. Pengaruh globalisasi dan kebutuhan meningkatkan
kemampuan industri dalam negeri menjadikan Indonesia membutuhkan
investor asing untuk mewujudkannya, hal ini membuka kesempatan bagai
masuknya tenaga kerja asing yang bekerja di berbagai sektor industri di
Indonesia.
Kebijakan bebas visa kunjungan wisata bagi 169 negara seperti
yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016 tentang
Bebas Visa Kunjungan, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 2
tanggal 18 April 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu,
Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing yang mendapatkan
Bebas Visa Kunjungan merupakan salah satu pintu masuk yang dapat
dimanfaatkan bagi Tenaga Kerja Asing. Meningkatnya kebutuhan tenaga
kerja asing dan diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan wisata
ke Indonesia bagi sejumlah negara merupakan peluang yang dapat
dimanfaatkan oleh tenaga kerja asing untuk bekerja secara ilegal.
Hambatan birokrasi dan mekanisme pengurusan ijin kerja bagi tenaga
kerja asing di Indonesia menjadikan kebijakan bebas visa kunjungan
merupakan pilihan yang harus dipilih tenaga kerja asing dan sebagian
perusahaan yang beroperasi di Indonesia, khususnya di kota Cilegon.
Kebijakan bebas visa yang utamanya diperuntukan untuk meningkatkan
kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia, namun kenyataannya
kebijakan ini mengurangi pemasukan negara dari biaya visa. Semula
setiap wisatawan di luar negara-negara ASEAN yang berkunjung ke
Indonesia harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk pengurusan visa
tetapi dengan adanya kebijakan bebas visa sejak tahun 2016 maka
pemasukan negara dari sektor ini berkurang, hal ini tentu saja berdampak
pada perkembangan ekonomi.
Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Cilegon, di satu sisi
memberikan kontribusi pada pembangunan Kota Cilegon, tetapi di sisi lain
merugikan Tenaga Kerja Lokal karena tenaganya tidak bisa terserap di
lapangan pekerjaan yang ada, ditambah lagi adanya TKA Ilegal yang
bekerja di sejumlah perusahaan tanpa dilengkapi administrasi yang
dipersyaratkan. Di sisi lain adanya TKA ini juga menimbulkan dampak
dalam kehidupan sosial masyarakat karena adanya perbedaan budaya
dan strata kehidupan yang berbeda. Adanya perbedaan ini, bila tidak
disikapi secara bijak akan berkembang pada gangguan keamanan yang
pada akhirnya berimplikasi terhadap pertahanan negara.
Dilihat dari segi pertahanan negara, tenaga kerja asing, lebih lagi
tenaga kerja asing illegal merupakan suatu ancaman yang serius yang
dapat melemahkan pertahanan negara, sehingga perlu pengawasan dan
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 3
penanganan secara terpadu antara semua unsur yang terkait, mulai dari
imigrasi, Kepolisian, TNI, Kemlu dan Kesbangpol, dan tentu saja peran
aparat territorial dan intelijen sangat dibutuhkan sebagai ujung tombak
yang memberikan informasi yang perlu dikembangkan dan ditindaklanjuti
tentang keberadaan orang asing di wilayah territorialnya.
Berdasarkan uraian di atas, maka timbul keinginan peneliti untuk
mengkaji lebih jauh tentang Tenaga Kerja Asing yang bekerja di berbagai
sektor di wilayah Pemprov Banten, khususnya di kota Cilegon,
bagaimanakah Tenaga Kerja Asing (TKA) di kota Cilegon yang dapat
dikategorikan sebagai TKA illegal karena bekerja tidak sesuai atau
memenuhi syarat perijinan bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) menurut peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini difokuskan pada tenaga kerja asing di Provinsi Banten,
khususnya di Kota Cilegon dalam melihat keuntungan yang diperoleh
dengan masuknya TKA untuk bekerja di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam perspektif pertahanan negara. Dalam
persepektif pertahanan negara, TKA yang bekerja tidak memenuhi syarat
perijinan yang berlaku dan cenderung menjadi TKA illegal apabila tidak
ditangani secara cepat dan serius akan menjadi bom waktu yang dapat
menimbulkan ancaman bagi pertahanan negara.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka
rumusan masalah penelitian ini diuraikan ke dalam pertanyaan penelitian
sebagai berikut:
a. Bagaimana masuknya tenaga kerja asing ke wilayah Pemerintah
Kota Cilegon ?
b. Bagaimana Tenaga Kerja Asing Ilegal di kota Cilegon Provinsi
Banten dalam perspektif pertahanan negara ?
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 4
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana Tenaga Kerja Asing
masuk bekerja di wilayah Kota Cilegon, dan menganalisis dengan
menggunakan perspektif pertahanan negara terhadap Tenaga Kerja Asing
Ilegal yang merupakan bagian dari Tenaga Kerja Asing yang bekerja di
Wilayah Kota Cilegon. Dalam perspektif pertahanan negara, Tenaga Kerja
Asing Ilegal apabila tidak diselesaikan secara tepat dan cepat akan
merupakan bom waktu yang mengancam pertahanan Negara.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 5
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Tenaga Kerja
Adam Smith(1729-1790) menganggap bahwa manusia merupakan
faktor produksi yang utama yang menentukan kemakmuran bangsa—
bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber
daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi
kehidupan. Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang
efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh,
akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar
ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang
efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi (Deliarnov,
2006).
Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang
Ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau
jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Bab 1
psl 1 ayat 2).
Analisis ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk di suatu
negara terlebih dahulu dibedakan menjadi dua golongan yaitu golongan
tenaga kerja dan golongan bukan tenaga kerja, yang tergolong sebagai
tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja, sebaliknya
yang tidak tergolong tenaga kerja adalah penduduk yang belum berada
pada usia kerja. Penentuan usia kerja berbeda-beda di masing-masing
negara, seperti contohnya Indonesia yang menetapkan batasan usia kerja
minimum adalah 10 tahun tanpa ada umur maksimum, yang artinya
penduduk yang telah berusia 10 tahun otomatis masuk sebagai golongan
usia kerja. Lain halnya bank dunia yang menetapkan batas usia kerja yaitu
antara 15 hingga 64 tahun. Tenaga kerja di pilah kembali kedalam dua
kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan
kerja. Kelompok angkatan kerja adalah penduduk yang telah menginjak
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 6
usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi untuk sementara
waktu sedang tidak bekerja dan yang yang sedang mencari pekerjaan,
sedangkan kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk yang telah
menginjak usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan
tidak sedang mencari pekerjaan (Mulyadi, 2012).
Menurut Badan Pusat Statistik (2001) yang masuk dalam kelompok
angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang
lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak
bekerja karena suatu sebab, seperti pegawai sedang cuti atau petani yang
sedang menunggu musim panen. Disamping itu mereka yang tidak
mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari, berusaha atau mengharap
pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja, sedangkan
yang dimaksud bukan kelompok angkatan kerja adalah kelompok
penduduk yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan yang
tidak termasuk dalam angkatan kerja, seperti pelajar yang sedang sekolah
dan ibu rumah tangga.
Bellante and Janson (2006), menyebutkan Usaha perluasan
lapangan pekerjaan yang dapat dilakukan untuk menyerap tenaga kerja
dapat dilakukan dengan dua cara :
1) Pengembangan industri yaitu jenis industri yang bersifat padat
karya yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam
industri termasuk industri rumah tangga.
2) Melalui berbagai proyek pekerjaan umum, misalnya pembuatan
jembatan, jalan raya atau bendungan.
2.2 Tenaga Kerja Asing
Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia awalnya hanya
untuk mengisi lowongan pekerjaan sebagai tenaga ahli (expertist), namun
perkembangan ekonomi dan politik, khususnya setelah masuknya modal
asing ke dalam dunia usaha di Indonesia mengakibatkan timbulnya
berbagai kebijakan TKA yang bertentangan dengan kebijakan yang sudah
ada sebelumnya.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 7
Menurut Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (Bab 1 pasal
ayat 13). Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah warga negara asing
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Tenaga
kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu
Untuk bekerja di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, setiap
Tenaga Kerja Asing wajib memenuhi persyaratan administrasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan keterampilan
atau kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan pemberi kerja.
Menurut Permenaker No.16 Tahun 2015 pasal 4; yang termasuk
sebagai Pemberi Kerja tenaga kerja asing adalah:
(1) Instansi Pemerintah, badan2 internasional, perwakilan negara
asing, Organisasi Internasional;
(2) Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahan
asing, kantor perwakilan berita asing;
(3) Perusahaan swasta asing, badan usaha asing yang terdaftar di
instansi berwenang;
(4) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
atau di Indonesia dlm bentuk Perseroan Terbatas atau
Yayasan;
(5) Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan
Usaha jasa impresariat;
(6) Pemberi kerja TKA yg berbentuk persekutuan perdata, Firma
(Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Bersama/Associate
(UB), Usaha Dagang (UD), dan Koperasi dilarang
mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam UU.
Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib memenuhi peryaratan seperti yang diatur di
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 8
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2015 (pasal 36)
sebagai berikut:
(1) memiliki pendidikan yg sesuai dengan syarat jabatan yang akan
diduduki oleh TKA;
(2) memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja
sesuai dgn jabatan yg akan diduduki oleh TKA paling kurang 5
tahun;
(3) membuat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada
TKI pendamping yg dibuktikan dgn laporan pelaksanaan diklat.
(4) memiliki NPWP bagi TKA yg sudah bekerja lebih dari 6 (enam)
bulan;
(5) memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yg berbadan hukum
Indonesia;
(6) kepesertaan jaminan sosial nasional bagi TKA yg bekerja lebih
dari 6 (enam) bulan.
Selanjutnya bagi Pemberi kerja TKA disamping harus memenuhi
peryaratan administrasi mempekerjakan TKA juga wajib mematuhi
larangan-larangan bagi TKA sebagai berikut:
(1) Mempekerjakan TKA lebih dari satu jabatan;
(2) Mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi
kerja yang lain, kecuali jabatan Direksi/Komisaris;
(3) Mempekerjakan TKA untuk jabatan yang berkaitan dengan
personalia.
2.3 Tenaga Kerja Asing Ilegal
Tenaga Kerja Asing Ilegal merupakan bagian tenaga kerja asing
yang bekerja di Indonesia. Dikatakan ilegal karena tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Adapun timbulnya TKA Ilegal disebabkan oleh
beberapa faktor yang menonjol yaitu lemahnya peraturan perundangan
yang mengatur tentang tenaga kerja asing dan lemahnya pengawasan
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 9
bagi tenaga kerja asing (lemah dari segi kewenangan menurut per UU dan
kurangnya tenaga pengawas).
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 42 Ayat 1 dan Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 51 Ayat 2, Tenaga Kerja Asing (TKA)
haruslah memiliki izin bekerja dan sertifikasi keahlian. Dengan kata lain,
TKA yang menggunakan visa turis merupakan TKA yang ilegal.
Selain peraturan Bebas Visa Kunjungan yang menjadi pembuka
gerbang masuknya TKA ke Indonesia, perubahan Peraturan Menteri
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja
Asing ke Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015 juga membuat
gelombang masuknya TKA semakin besar. Hal ini dikarenakan
penghapusan Pasal 3 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi;
1) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA
harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
orang pada perusahaan pemberi kerja TKA;
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
untuk:
a) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota
Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas;
b) TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat darurat
dan mendesak;
c) TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat
sementara;
d) TKA yang dipekerjakan untuk usaha jasa impresariat.
Dengan kata lain, pemerintah telah melonggarkan regulasi tentang
TKA yang membuat daerah-daerah industri yang memerlukan tenaga
terampil, termasuk Banten, banyak didatangi oleh TKA. Dari sinilah
masalah TKA ilegal timbul kepermukaan dan menjadi permasalahan di
wilayah NKRI. Ditambah lagi ketidakmampuan Tenaga Kerja Lokal (TKL)
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 10
menembus pasar tenaga kerja. Ketimpangan inilah yang menjadi sumber
gesekan antara TKA dan TKL meruncing akhir-akhir ini.
2.4 Pertahanan Negara
Undang Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
mendefinisikan Pertahanan Negara merupakan segala usaha untuk
mempertahanankan kedaulatan negara, keutuhan NKRI, dan keselamatan
segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa
dan negara.
Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem
pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan
seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana
prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Sistem
pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan
nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan
pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal
yang tinggi. Dipersiapkan secara dini berarti sistem pertahanan semesta
dibangun secara berkelanjutan dan terus-menerus, untuk menghadapi
berbagai jenis ancaman baik ancaman militer, nonmliter, maupun hibrida
(Kemhan, 2015).
Mencermati lingkungan strategi global, regional dan nasional,
ancaman yang mungkin dihadapi Indonesia ke depan dapat berbentuk
ancaman pertahanan dan keamanan tradisional (berupa invasi atau agresi
militer dari negara lain), walaupun diperkirakan kecil kemungkinannya.
Sedangkan kecenderungan keamanan global memunculkan ancaman
baru, yakni ancaman keamanan yang bersifat nontradisional yang
dilakukan oleh aktor non-negara. Perkiraan ancaman dan gangguan yang
dihadapi Indonesia ke depan kemungkinan besar meliputi terorisme,
gerakan separatisme, kejahatan lintas negara (penyelundupan,
penangkapan ikan ilegal, pencemaran dan pengrusakan lingkungan,
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 11
imigrasi gelap, pembajakan), aksi radikalisme, konflik komunal dan
dampak bencana alam (Kemhan, 2015).
Pemerintah menyusun kebijakan pertahanan dan keamanan negara
dalam dimensi kebijakan umum dan kebijakan strategis penyelenggaraan
pertahanan dan keamanan negara. Kebijakan strategis penyelengaraan
pertahanan dan keamanan negara pada hakekatnya adalah politik negara
dalam mengelola pertahanan dan keamanan negara yang disusun
berdasar kondisi obyektif bangsa Indonesia.
Dalam konteks strategis, hakekat pertahanan negara merupakan
salah satu upaya mewujudkan keamanan nasional (national security)
dengan kekuatan militer. Upaya untuk mewujudkan keamanan nasional
secara damai adalah dengan instrumen politik dan ekonomi, yaitu
menggunakan kekuatan diplomasi. Oleh karena itu, pertahanan negara
tidak dapat dipisahkan dari aspek keamanan dalam arti luas, serta
disesuaikan dengan perspektif spektrum ancaman yang eskalatif.
Mencermati hakekat ancaman yang dihadapi Indonesia, serta kepentingan
nasional dan pertahanan negara, kebijakan pertahanan dan keamanan
diselenggarakan melalui tiga pilar utama, yaitu penggunaan kekuatan
pertahanan dan keamanan, pembangunan kekuatan pertahanan dan
keamanan, dan kerja sama internasional di bidang pertahananan dan
keamanan (Kemhan, 2015). Secara rinci, kebijakan tersebut adalah
sebagai berikut :
a. Penggunaan kekuatan Pertahanan dan Keamanan
Kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan dan
keamanan diarahkan untuk menghadapi ancaman terhadap
kedaulatan NKRI dan gangguan keamanan nasional, baik
ancaman keamanan konvensional maupun ancaman
inkonvensional. Penanganan dalam menghadapi ancaman
dilaksanakan melalui tugas Operasi Militer Perang (OMP) ,
Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dan Operasi Kepolisian.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 12
b. Pembangunan kekuatan pertahanan dan Keamanan.
Penentuan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan dan
Keamanan mempertimbangkan kondisi geografi, demografi,
sumber kekayaan alam dan bantuan, serta kondisi sosial,
termasuk keuangan negara. Pertimbangan lain dalam
perumusannya adalah tingkat penguasaan teknologi
pertahanan dan keamanan, terutama dalam bidang alutsista.
c. Kerja sama internasional.
Kebijakan kerja sama internasional merupakan bagian integral
kebijakan luar negeri Indonesia. Kerja sama internasional
dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan jembatan
untuk membangun rasa saling percaya dengan bangsa-bangsa
lain. Kerja sama yang sesuai akan memberi kontribusi bagi
keberhasilan penggunan maupun pembangunan kekuatan
pertahanan dan keamanan.
Tatanan segenap unsur kekuatan diselenggarakan secara
menyeluruh, terpadu dan terarah dibawah kesatuan komando dengan
memadukan strategi pertahanan, sehingga merupakan satu totalitas
pertahanan negara. Menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI
sebagai Komponen Utama didukung Komponen Cadangan dan
Komponen Pendukung melalui suatu mobilisasi sesuai ketentuan
perundang-undangan. Menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan K/L
diluar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama didukung oleh Unsur Lain
Kekuatan Bangsa termasuk Pemda. Sedangkan menghadapi ancaman
hibrida, dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan
militer dan kekuatan nirmiliter sesuai kebijakan dan keputusan politik
negara.
Upaya pertahanan yang bersifat semesta merupakan model yang
dikembangkan sebagai pilihan bagi pertahanan Indonesia yang
diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri berdasarkan
atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 13
Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi
nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk
dikembangkan, dengan menempatkan warganegara sebagai subjek
pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.
Sejarah Pertahanan Negara, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penghayatan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia
dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1)
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selanjutnya disebutkan bahwa pada hakikatnya pertahanan negara
merupakan segala upaya pertahanan negara yang bersifat semesta, yang
penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban
seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk
mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang
merdeka dan berdaulat (survival of the nation and survival of the state).
Sedangkan kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat
dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta
seluruh wilayah negara sebagai suatu kesatuan pertahanan yang utuh
dan menyeluruh.
2.4.1 Hakikat Pertahanan Negara
Pertahanan negara pada hakikatnya adalah pertahanan negara
yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada
kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta
keyakinan akan kekuatan sendiri. Kesemestaan mengandung makna
pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana
prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan
pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara. mencapai tingkat kemajuan dalam
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 14
membangun kemandirian bangsa, tetapi model kesemestaan tetap
menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan
warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya
masing-masing
Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan
kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Kerakyatan artinya orientasi
pertahanan diabadikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh
rakyat. Kesemestaan artinya seluruh sumber daya dan sarana prasarana
nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan artinya
gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah
NKRI sesuai dengan kondisi geografi Indonesia sebagai negara
kepulauan sekaligus sebagai negara maritim (Kemhan, 2015).
2.4.2 Prediksi Ancaman Ke depan
Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam
penyusunan desain sistem pertahanan negara, baik yang bersifat aktual
maupun potensial. Berdasarkan analisa strategis dan identifikasi terhadap
hakikat ancaman yang sangat dinamis, sehingga memungkinkan
terjadinya penggabungan berbagai jenis ancaman. Karenanya ancaman
saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu
ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman
nonmiliter, dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari
dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun
nonnegara, yang bersifat nasional, regional dan internasional. Adapun
dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri atas
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan prediksi dan
prioritasnya maka ancaman-ancaman tersebut dikategorikan dalam
bentuk ancaman nyata dan belum nyata (Kemhan, 2015; h.23).
Konstelasi geografi, sebagai negara kepulauan dengan wilayah
yang sangat luas, terbentang pada jalur lintasan dan transportasi
internasional yang sangat strategis, berimplikasi pada munculnya peluang
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 15
sekaligus ancaman geoplolitik dan geostrategi yang besar dalam
mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Selain itu, dengan
adanya globalisasi yang merambah ke berbagai aspek kehidupan,
mengakibatkan ancaman pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan
negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa juga semakin
berkembang menjadi multi-dimensional (Kemhan, 2015). Untuk
menghadapi berbagai ancaman yang multi-dimensional tersebut, maka
penanganannya tidak hanya bertumpu pada kemampuan pertahanan
yang berdimensi militer, tetapi juga harus melibatkan kemampuan
pertahanan yang berdimensi nirmiliter sebagai perwujudan dari sistem
pertahanan negara yang bersifat semesta.
a. Ancaman Nyata
Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan
dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar
negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata
merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam
penanganannya, meliputi: terorisme dan radikalisme, separatisme
dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah
perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah
penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan
penyalahgunaan narkoba.
b. Ancaman Belum Nyata
Ancaman belum nyata merupakan bentuk ancaman berupa konflik
terbuka atau perang konvensional, dimana yang berhadapan adalah
kekuatan angkatan bersenjata kedua negara, saat ini dan ke depan
kemungkinannya masih kecil terjadi terhadap Indonesia. Hal ini
dipertegas melalui piagam PBB, bahwa semua negara di dunia
berkomitmen untuk saling menghormati kedaulatan dan kepentingan
nasional masing-masing. Meskipun demikian, sebagai bangsa yang
memiliki potensi luar biasa, kewaspadaan harus tetap dijaga
mengingat bentuk ancaman bersifat dinamis, serta dapat berubah
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 16
menjadi ancaman nyata ketika kepentingan nasional dan
kehormatan negara terusik.
Berdasarkan sifat ancaman, maka hakikat ancaman dapat
dibedakan menjadi ancaman militer dan ancaman nirmiliter.
a. Ancaman Militer.
Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan
bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan
keselamatan segenap bangsa.
b. Ancaman nirmiliter
Anaman nirmiliter, pada hakikatnya ancaman yang menggunakan
faktor-faktor nir militer yang dinilai mempunyai kemampuan
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi,
serta keselamatan umum.
1) Ancaman berdimensi Ideologi
Meskipun sistem politik Internasional telah mengalami
perubahan, terutama setelah keruntuhan Uni Soviet,
sehingga paham komunis semakin tidak populer lagi, bagi
Indonesia yang pernah menjadi basis perjuangan kekuatan
komunis, ancaman ideologi komunis masih merupakan
bahaya laten yang harus diperhitungkan.
2) Ancaman berdimensi politik
Ancaman ini dapat berasal dari luar negeri maupun dari
dalam negeri; dapat berupa provokasi, intimidasi politik untuk
meneka kemampuan dalam negeri.
3) Ancaman berdimensi ekonomi
Ancaman ini merupakan bentuk ancaman yang dapat
melemahkan kehidupan ekonomi negara, dan dapat
dilakukan melalui berbagai sektor di antaranya melalui
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 17
masuknya tenaga kerja asing ilegal yang bekerja dalam
berbagai sektor.
4) Ancaman yang berdimensi sosial budaya
Masuknya berbagai produk budaya asing yang bertentangan
dengan budaya Indonesia merupakan ancaman serius yang
dapat menghilangkan ciri budaya Indonesia, baik melalui
media sosial maupun film-film asing yang tidak tersensor
dengan baik.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 18
BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan
analisis deskriptif. Melalui pendekatan penelitian kualitatif diharapkan
peneliti mampu menggambarkan secara utuh dan komprehensif fenomena
yang diteliti di Kota Cilegon sebagaimana yang telah dijabarkan dalam
fokus penelitian, sehingga pada akhirnya dapat menjawab masalah yang
telah dirumuskan dan tujuan penelitian dapat tercapai.
Ada sejumlah alasan mengapa peneliti menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif dalam penelitian ini, yaitu:
(1) Studi tentang TKA Ilegal dalam Perspektif Pertahanan Negara di Kota
Cilegon Provinsi Banten, melibatkan stakeholders yang relatif banyak,
dan oleh karena itu studi ini tidak hanya berkenaan dengan prosedur
perijinan TKA saja, tetapi juga menyangkut aspek manajemen dan
kebijakan yang mengatur tenaga kerja asing tersebut. Dalam
penelitian ini tidak ada hipotesis yang ditentukan sejak awal, tidak ada
perlakuan (treatment), dan tidak ada pembatasan pada produk akhir.
(2) Tujuan penelitian ini diwarnai oleh adanya interaksi di antara realitas.
Untuk memaknai kegiatan interaktif ini peneliti berinteraksi langsung
dengan para informan, antara lain dengan mewawancarai dan
mengobservasi dalam latar alamiah, yaitu dalam proses
keberlangsungan kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan di
lingkungan kerja birokrasi yang menangani TKA, agar memperoleh
pemahaman emik (menurut persepsi mereka, bukan persepsi peneliti)
tentang kepercayaan, tujuan, dan latar untuk mencapai tujuan itu.
Jadi, data penelitian ini diperoleh melalui peneliti sebagai mediator,
yang selalu responsif terhadap konteks. Penelitian demikian sesuai
dengan paradigma naturalistik yang memadukan asumsi adanya
saling pengaruh antara peneliti dengan informan.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 19
Studi ini terbatas di Pemprov Banten, khususnya Pemerintah Kota
(Pemkot) Cilegon di mana terdapat banyak perusahaan yang
memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan aktor tertentu yang
terlibat di dalam meningkatnya TKA Ilegal pada pemkot Cilegon tersebut.
Di samping itu, penelitian ini merupakan penelitian terinci tentang sesuatu
selama kurun waktu tertentu (Bungin, 2003). Studi kasus yang dilakukan
peneliti mempunyai keunggulan sebagai berikut: (a) dapat memberikan
informasi penting mengenai hubungan antara faktor-faktor yang ada serta
proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih
luas; (b) memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai
konsep dasar strategi dan manajemen yang harus diterapkan, khususnya
tentang TKA Ilegal dalam Perspektif Pertahanan Negara di Kota Cilegon,
dengan fenomena berkembangnya kebutuhan TKA di Pemprov Banten.
Melalui penelitian intensif, peneliti dapat menemukan karakteristik dan
hubungan-hubungan yang mungkin tidak diduga sebelumnya; dan (c)
dapat menyajikan data dan temuan yang sangat berguna sebagai dasar
untuk membangun latar permasalahan penelitian yang dilakukan.
3.2 Fokus Penelitian
Menurut Sugiyono (2013:207), dalam pandangan penelitian kualitatif,
gejala dari suatu obyek bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-
pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan
penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan
situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku
(actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Batasan
masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok
masalah yang masih bersifat umum. Selanjutnya sesuai dengan latar
belakang, permasalahan penelitian dan tujuan penelitian di atas, maka
fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana TKA di Pemprov Banten, khususnya di Pemkot Cilegon,
masuk bekerja dan meningkatnya jumlah TKA tersebut selama
periode 2011 sampai dengan 2016;
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 20
b. Bagaimana meningkatnya TKA Ilegal dalam Perspektif Pertahanan
Negara di Kota Cilegon, meliputi:
(1) kebijakan yang berlaku; (2) pencegahan, yang meliputi: penataan
proses perizinan bagi tenaga kerja asing (IMTA), menetapkan
persyaratan bagi perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja
asing, menerapkan regulasi yang menetapkan batasan ketrampilan
bagi tenaga asing yang akan dipekerjakan; (3) penempatan pengawas
bagi tenaga kerja asing sesuai ratio yang ditetapkan.
Dalam perspektif pertahanan negara meningkatnya TKA Ilegal di
Kota Cilegon, akan menjadi bom waktu bila tidak diselesaikan secara
serius.
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pemprov Banten Jawa Barat, khususnya
Pemkot Cilegon yang dipilih sebagai tempat penelitian. Pemilihan Cilegon
sebagai lokus penelitian karena wilayah ini memiliki laut dan pantai yang
mempunyai akses langsung ke negara tetangga, memiliki pelabuhan-
pelabuhan yang dioperasionalkan langsung oleh perusahaan di wilayah ini
untuk kepentingan produksinya, sehingga mengemban fungsi strategis
dalam mendukung pertahanan negara khususnya dalam menunjang kerja
sama di bidang pertahanan.
3.4 Sumber Data
Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yang sumber datanya
terdiri dari sumber primer dan sekunder yang akan diperoleh berbentuk
data narasi, deskripsi dan bukan angka. Data primer adalah data yang
langsung dapat dilapangan, antara lain tentang data-data maupun
informasi yang diperlukan dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan
untuk dimanfaatkan (Sugiyono, 2004:40). Data primer dalam penelitian ini
adalah hasil interview dengan Pejabat terkiait Pemprov Banten dan
Lembaga Pemerintahan (Disnakertrans, Imigrasi, BPS, Kesbangpol,
Kodim, dan Polres). Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 21
tidak langsung dari sumbernya dimana hal ini diambil dari arsip yang
dapat memberikan data tambahan yang dapat membantu peneliti seperti
buku, artikel pada majalah ataupun surat kabar, dan situs internet.
Dengan berpegang pada enam sumber bukti yang dapat dijadikan
fokus bagi pengumpulan data yaitu: dokumen, rekaman arsip, wawancara,
observasi langsung, observasi pemeran serta, dan perangkat fisik, maka
sumber data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
(1) pimpinan satuan kerja di Pemprov Banten: yang terdiri dari Kepala-
kepala Dinas, SKPD di lingkungan Pemprov Banten, BPS, Imigrasi,
Polres, dan Kodim Cilegon; (2) dokumentasi kegiatan obyek penelitian,
terdiri dari berbagai peraturan yang terkait, (3) catatan lapangan; dan (4)
photo-photo terkait.
Sedangkan dokumen yang dipelajari untuk menunjang studi ini
adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Pendamping, Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas
Visa Kunjungan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja
Asing, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan
Buku Putih Pertahanan tahun 2015.
3.5. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang menjadi sumber
data primer. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua cluster, yaitu
jajaran eksekutif, Pejabat Pemprov Banten, Kepala SKPD, Kepala Kantor
Imigrasi Cilegon, serta Eksekutif Perusahaan BUMN.
Dari subjek penelitian akan digali bagaimana posisi pemerintahan
sebagai lembaga yang mendukung industri dan perekonomian lokal
nasional maupun serta sebagai lembaga utama dalam melindungi hak-hak
masyarakat lokal. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai potensi-
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 22
potensi Lembaga Pemerintahan dalam rangka mendukung diplomasi
pertahanan Indonesia melalui hubungan kerjasama tenaga kerja asing.
3.6. Objek Penelitian
Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah segala aspek yang
menjadi regulasi pemerintahan melalui diplomasi dan pertahanan negara
Indonesia dalam bidang administrasi tenaga kerja asing, yaitu:
a. Pola Kebijakan ketenagakerjaan.
b. Kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal di industri/perusahaan
wilayah Kota Cilegon.
c. Bentuk regulasi ketenagakerjaan oleh Pemerintahan Provinsi
Banten dan Pemerintahan Kota Cilegon.
d. Upaya memaksimalkan potensi lembaga pemerintahan untuk
mendukung pertahanan negara melalui strategi pencegahan
meningkatnya tenaga kerja asing dengan meningkatkan
pengawasan oleh aparat berwenang.
3.7 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
pengamatan atau observasi, wawancara dan penelusuran dokumen
(teknik dokumentasi). Pada proses pengumpulan data, pendekatan
manusiawi antara peneliti dan sumber data (informan) menjadi instrumen
utama dalam penelitian ini. Dengan menggunakan informan sebagai
subyek penelitian maka dalam pengumpulan data mengacu pada
anggapan bahwa sumber data dapat memberikan respon berupa tanda,
penyesuaian, dan respon terhadap lingkungan.
a. Pengamatan (Observasi)
Dalam penelitian ini peneliti melakukan partisipasi pasif, yaitu peneliti
datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat
dalam kegiatan tersebut. Observasi ini menjadi lebih mudah karena
peneliti memahami tentang ketenagakerjaan, bahkan dalam tahapan
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 23
penyusunan proposal penelitian ini, (1) peneliti lebih mampu memahami
konteks data dalam keseluruhan situasi organisasi, sehingga dapat
diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh; (2) peneliti memiliki
pengalaman dalam hal tenaga kerja, sehingga peneliti dapat
menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep
atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka
kemungkinan melakukan penemuan atau discovery khususnya yang
berkaitan dengan strategi pencegahan; (3) peneliti dapat melihat hal-hal
yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada
dalam lingkungan itu, karena telah dianggap biasa dan karena itu tidak
akan terungkap dalam wawancara; (4) peneliti dapat menemukan hal-hal
yang sedianya tidak terungkap oleh informan dalam wawancara, karena
bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga
atau individu, dan sebagainya, misalnya tentang hubungan antara atasan
dan bawahan; (5) peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi
informan, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih
komperhensif; (6) melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya
mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan
pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti, khususnya
interaksi antara atasan-bawahan dan antara para pegawai di lingkungan
organisasi yang diteliti. Obyek observasi dalam penelitian ini adalah: (a)
tempat (place), dimana interaksi dalam situasi sosial sedang
berlangsung, yaitu kantor imigrasi Cilegon, Kodim Cilegon, Polres Cilegon,
Disnaker Cilegon; (b) Actor (pelaku), atau orang-orang yang sedang
memainkan peranan tertentu sebagai pegawai, kepala bagian dan seksi;
(c) activity atau kegiatan yang dilakukan aktor dalam situasi sosial yang
sedang berlangsung, antara lain kegiatan bekerja, kegiatan lainnya yang
mendukung.
b. Wawancara
Penelitian ini akan didalami melalui teknik wawancara mendalam
dengan melakukan wawancara (in depth interview) terhadap informan
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 24
kunci (key informan). Menurut Sutopo (2006), wawancara mendalam
merupakan suatu teknik dari penelitian kualitatif yang diartikan sebagai
sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneitian dengan
cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan
responden atau orang yang diwawancarai. Teknik ini dilakukan oleh
seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap
muka (face to face). Hal ini berbeda dengan teknik wawancara biasa yang
dapat dilakukan untuk informan bukan informan kunci. Dalam konteks ini,
wawancara mendalam diarahkan untuk menggali data dan informasi
kepada beberapa informan dari lembaga pemerintahan dan perusahaan
yang mempekerjakan tenga kerja asing di Pemerintah Kota Cilegon.
Wawancara akan dilakukan secara terstruktur dengan penggunaan
daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai pedoman
(interview guide). Daftar pertanyaan ini akan disusun berdasarkan
pertanyaan-pertanyaan kunci yang disampaikan kepada informan kunci,
sehingga data yang dikumpulkan merupakan data yang dapat menjawab
perumusan masalah yang telah ditetapkan.
Penentuan informan pada penelitian ini sudah dilakukan sejak
melakukan observasi, sehingga tidak terjadi salah-pilih. Sementara
wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan terhadap informan
untuk memberikan keleluasaan untuk menjelaskan dan menguraikan
pendapatnya secara bebas, tidak dibatasi oleh pilihan jawaban
sebagaimana pada wawancara terstruktur. Pada penelitian ini wawancara
dilakukan secara mendalam yaitu wawancara tidak terstruktur dan
mencakup keseluruhan fokus penelitian secara rinci. Wawancara dimulai
dari key informan, yaitu: (1) Kepala Kantor Imigrasi Cilegon; (2) Kepala
Dinas Ketenagakerjaan Cilegon; (3) Kepala Kesbangpol Cilegon; (4)
Kapolres Cilegon; (5) Dandim Cilegon; (6) Manager perusahaan terkait.
c. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi ini merupakan suatu cara pengumpulan data
yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berbuhubungan dengan
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 25
masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap sah dan
bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang
sudah ada sepeti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah,
jumlah penduduk, dan sebagainya.
Dokumentasi dilakukan dengan cara mengkopi, menscanner, atau
memfoto dari dokumen asli, dengan seiizin petugas yang berwenang.
Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data
sekunder yang digali dari dokumen-dokumen, yang terdiri dari: Peraturan
Presiden nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17
tahun 2016 tanggal 18 April 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing yang
mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.
3.8 Pengujian Keabsahan Data
Pengujian keabsahan data metode penelitian kualitatif meliputi uji:
credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal),
dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Sugiono
(2013), mengungkapkan bahwa uji kredibilitas data terdiri dari (1)
perpanjangan pengamatan, (2) peningkatan ketekunan, (3) triangulasi, (4)
diskusi dengan teman sejawat, (5) analisis kasus negatif, dan (6)
membercheck yaitu proses pengecekan data yang diperoleh oleh peneliti
kepada pemberi data.
Pengujian keabsahan dan kerandalan data pada penelitian ini
menggunakan Triangulasi data, yang dilakukan dengan pendekatan
perbandingan baik melalui sumber data maupun teknik pengumpulan data
yang dipilih. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan
berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi
teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji
kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik pengumpulan data
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 26
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan membandingkan data hasil
wawancara dengan data dokumentasi atau data hasil observasi.
Triangulasi waktu: waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara pagi hari pada saat nara sumber
masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih
valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu wawancara dilakukan pada waktu
yang berbeda. Ada wawancara yang dilakukan di tempat kerja, di kantin,
dan ada yang dilakukan pagi hari dan juga sore hari.
Untuk memenuhi kriteria uji dependability maka peneliti berusaha
untuk menyajikan hasil penelitian ini dengan memperkaya wacana ilmiah
serta membandingkan dengan penelitian yang sejenis atau yang relevan
dengan fokus penelitian ini. Langkah yang terakhir menggunakan kriteria
kepastian (confirmability), dan untuk mewujudkan kepastian atas hasil
penelitian ini maka peneliti mendiskusikan dengan teman sejawat yang
memahami tema penlitian ini. Setiap tahap dalam penulisan hasil
penelitian ini atau pun konsep yang dihasilkan dari lapangan
dikonsultasikan dengan proteman sejawat dan tenaga ahli yang
memahami tentang Tenaga Kerja Asing. Dengan demikian diperoleh
masukan untuk menambah kepastian dari hasil penelitian.
3.9 Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama
di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution
(1988, dalam Sugiyono, 2013:245) menyatakan ―Analisis telah mulai sejak
merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan
berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.
Analisis data penelitian ini menggunakan Model Analisis Data dari
Miles and Huberman, and Johny Saldana, (2014), yang disebut Analisis
Data Model Interaktif, yang meliputi: kondensasi data (data condensation),
penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 27
(conclusion: drawing/verifying). Penjelasan terhadap ketiga komponen
tersebut disajikan di bawah ini.
(a) Kondensasi data, dilakukan melalui pemilihan data yang relevan
dengan fokus penelitian, menyederhanakan data, membuat abstrak
dan atau mengubah data yang tercatat dalam catatan lapangan (field
notes) peneliti, dan juga data yang diperoleh dari dokumen serta
hasil-hasil observasi yang telah dilakukan. Data yang telah
dikondensasi kemudian diringkas dan diberi koding sesuai dengan
fokus penelitian sehingga dapat menghasilkan kategori dan tema
yang digunakan sebabagi bahan analisis dan penarikan kesimpulan.
(b) Penyajian Data. Data yang telah dikondensasi dipilah dan disisihkan
diatur menurut kelompok data serta disusun sesuai dengan kategori
yang sejenis untuk ditampilkan selaras dengan kerangka yang
digunakan, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada
saat data dikondensasi.
(c) Menarik Kesimpulan. Proses untuk menyusun suatu deskripsi
mendalam dari kategori-kategori data yang telah disajikan untuk
menuju pada kesimpulan akhir yang mampu menjawab
permasalahan penelitian. Proses ini berlangsung selama penelitian,
melalui interaksi dengan proses kondensasi, dan interaksi dengan
proses data display.
Keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk membangun teori
berdasarkan data (Grounded Theory), yaitu suatu teori yang diperoleh
melalui suatu studi terhadap fenomena yang mewakilinya. Berdasarkan
hal ini, maka dalam penelitian ini langkah-langkah penelitian dimulai
dengan mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum
mengembangkan suatu teori atau membandingkan pola-pola yang
ditemukan dengan teori-teori yang ada sebelumnya. Hasil penelitian ini
kemudian disempurnakan dengan penyusunan proposisi sebagai bagian
hasil akhir dari kegiatan penelitian ini. Proposisi dibangun berdasarkan
data dan hasil analisis data serta pembahasan.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 28
3.10 Waktu dan Jadwal Penelitian
Tabel 3.8. Waktu dan Rencana Penelitian
No Kegiatan Utama 2017
Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov
1. Pengajuan Draft Proposal
Penelitian
2. Perbaikan proposal
Penelitian
3. Perbaikan Final Proposal
4. Penelitian Juli-Agu
5. Pengumpulan dan
Pengolahan Data
(Interview dan Studi
Literatur)
6. Penyusunan Laporan
Penelitian
7. Perbaikan dan finalisasi
Laporan Penelitian
8. Presentasi Hasil Laporan
Penelitian
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 29
BAB 4
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian
4.1.1 Gambaran Kota Cilegon
Kota Cilegon merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi
Banten dengan luas wilayah administrasi 175,51 Km2. Kota Cilegon
terbentuk pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat
II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. Sebagai kota yang
secara geografis berada pada ujung barat Pulau Jawa serta merupakan
pintu gerbang utama yang menghubungkan sistem pulau jawa dan pulau
sumatera, kedudukan kota cilegon memiliki nilai geostrategis yang sangat
penting baik dalam konstelasi lokal, regional maupun nasional.
Kota Cilegon merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk
berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya
Daerah Tingkat II Depok. Sebagai kota yang berada di ujung Barat Pulau
Jawa, Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang
menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Secara administrative
dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Cilegon, Kota Cilegon
memiliki luas wilayah 175,51 km2 yang terbagi kedalam 8 (delapan)
Kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) Kelurahan. Kota Cilegon memiliki
iklim tropis dengan temperatur berkisar antara 21,9ºC – 33,5ºC dan curah
hujan rata-rata 100 mm per bulan. Pembagian wilayah serta jumlah
kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 30
Cilegon Dalam Angka Tahun 2014 (RKPD, 2016)
Tabel 4.1
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon
Gambar 4.1 Wilayah Administratif Kota Cilegon
No. Kecamatan Pusat
Kecamatan
Luas Jumlah
Kelurahan Km2 %
1 Ciwandan Tegal Ratu 51,81 29,52 6
2 Citangkil Kebonsari 22,98 13,09 7
3 Pulomerak Tamansari 19,86 11,32 4
4 Purwakarta Purwakarta 15,29 8,71 6
5 Grogol Grogol 23,38 13,32 4
6 Cilegon Ciwaduk 9,15 5,21 5
7 Jombang Jombang Wetan 11,55 6,58 5
8 Cibeber Kalitimbang 21,49 12,24 6
Kota Cilegon 175,51 100,00 43
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 31
Ditinjau dari aspek geostrategis, Kota Cilegon memiliki peran dan
posisi yang sangat menentukan dalam mendukung arah dan pola
pembangunan dan pengembangan perkotaan baik dalam konstelasi
regional, nasional, dan bahkan internasional yaitu:
a. Kota Cilegon sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah
Provinsi Banten.
Dalam arahan RTRW Provinsi Banten, Kota Cilegon terletak di
Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II, yang mempunyai arti strategis
bagi seluruh wilayah provinsi Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten
Serang berfungsi sebagai pemacu dan pusat pertumbuhan utama bagi
wilayah belakangnya dengan kegiatan perekonomian terdiri dari industri,
pelabuhan, pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, pendidikan,
kehutanan, pertambangan, dan jasa. Fungsi Kota Cilegon sebagai
pusat pertumbuhan tidak dapat dilepaskan dari peran PT. Krakatau Steel
yang alokasinya dalam RTRW Provinsi Banten sudah fix dan menjadi
penggerak utama kegiatan industri di Provinsi Banten. Kawasan PT.
Krakatau Steel dan sekitarnya ini pun kemudian direncanakan untuk
ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus oleh Provinsi Banten dan
PLTU Suralaya serta Waduk Krenceng sebagai Kawasan Strategis
Provinsi.
Kota Cilegon sebagai salah satu PKN dan pusat pertumbuhan
wilayah Provinsi Banten, sebagaimana dalam RTRW Provinsi Banten
Tahun 2009–2029, Kota Cilegon lebih diarahkan pada pengembangan
kelompok industri besar dan sedang, industri kecil, dan industri kerajinan.
Dalam realisasinya, kawasan industri yang ada telah bertumbuhkembang
dan sekaligus berperan sebagai pembentuk utama perekonomian Kota
Cilegon. Peran sektor industri di Kota Cilegon juga memiliki peranan
penting terhadap perekonomian Provinsi Banten. Sebagai pusat
permukiman dengan segenap fasilitas dan jasa perkotaan yang tersedia,
Kota Cilegon merupakan orientasi pergerakan bagi wilayah di sekitarnya,
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 32
seperti Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan
Kabupaten Lebak.
Kota Cilegon merupakan salah satu daerah andalan bagi
Provinsi Banten dalam sektor industri yang berskala nasional
maupun yang sudah berorientasi ekspor. Kondisi ini merupakan suatu
potensi yang perlu untuk dipertahankan bahkan dapat terus ditingkatkan
di masa yang akan datang. Selain potensi industri yang berskala
nasional, Kota Cilegon juga memiliki potensi yang berbasis pada
masyarakat menengah yang dapat dikembangkan untuk mendukung
pengembangan ekonomi daerah.
b. Kota Cilegon sebagai simpul sistem jaringan utilitas dan
pergerakan Jawa-Sumatera.
Melalui posisi seperti ini Kota Cilegon turut menentukan
pertumbuhan dan perkembangan wilayah di kedua pulau besar tersebut.
Dalam sektor transportasi, keberadaan Pelabuhan Merak menjadi
penentu roda perekonomian dan pergerakan dari Pulau Jawa ke Pulau
Sumatera dan sebaliknya, khususnya dalam menjamin kelancaran
distribusi arus barang dan manusia. Di samping itu, keberadaan Jalan
Tol Jakarta – Merak semakin meningkatkan aksesibilitas eksternal Kota
Cilegon, baik dengan ibukota negara (Jakarta) maupun wilayah-wilayah
di Pulau Jawa lainnya. Selain itu dalam hal sistem jaringan transportasi
kereta api, Kota Cilegon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
konstelasi simpul sistem pengelolaan jaringan rel KA Jawa – Bali; serta
dalam kaitannya dengan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga
listrik yang diprioritaskan penanganannya terutama sebagai pemasok
kebutuhan listrik bagi Jawa-Bali.
c. Kota Cilegon sebagai potensi inlet-outlet terhadap lokasi pasar
dunia.
Secara geografis Kota Cilegon memiliki akses langsung terhadap
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang didukung oleh keberadaan
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 33
21 pelabuhan umum dan khusus. ALKI yang merupakan salah satu
jalur pelayaran internasional menjadi salah satu acuan pengembangan
inlet-outlet wilayah nasional, yaitu dalam meningkatkan aksesibilitas
terhadap lokasi pasar dunia. Dari gambaran aksesibilitas outlet
terhadap pasar dunia dapat disimpulkan bahwa tendensi akses ALKI I
adalah ke negara ASEAN, Uni Eropa, dan Asia Pasifik.
4.1.2 Potensi Pengembangan Perdagangan dan Jasa
Potensi pengembangan perdagangan dan jasa akan
semakin meningkat seiring dengan perubahan atas tiga hal yaitu
meningkatnya status pelayanan perkotaan Kota Cilegon sebagai service-
city bagi daerah sekitarnya (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan
Kabupaten Pandeglang), pembangunan infrastrutkur jalan sebagai
penunjang aksesibilitas kawasan, dan peningkatan pembangunan
perumahan. Selama ini pengembangan perdagangan dan jasa lebih
terkonsentrasi pada dua kawasan yaitu di sekitar jalan protokol dan
sekitar kawasan Pelabuhan Merak. Mengacu pada rencana
pengembangan aksesibilitas kota serta pengembangan kawasan
perumahan, maka potensi pengembangan perdagangan dan jasa akan
semakin besar, meliputi:
a. Keberadaan Jalan Lingkar Selatan sebagai pusat
pertumbuhan baru yang diproyeksikan memiliki peran strategis
dalam menunjang pelayanan perkotaan;
b. Perkembangan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan jasa
ke lahan yang potensial dan strategis sehingga mampu
memperkuat pembentukan struktur pelayanan dan citra Kota
Cilegon sebagai service-city.
4.2. Tenaga Kerja di Kota Cilegon
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Cilegon, usia
seseorang yang dianggap produktif untuk bekerja adalah 15 tahun ke
atas. Sampai dengan tahun 2015, jumlah total angkatan kerja di Kota
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 34
Cilegon adalah 164.261 orang dan angka pengangguran terbuka
(unemployment) adalah 22.403 orang. Sedangkan jumlah yang bukan
angkatan kerja adalah 109.881 orang, jumlah total keseluruhan angkatan
kerja 296.475 orang.
Karena usia produktif paling rendah adalah 15 tahun, maka kita
merujuk pada latar belakang pendidikan. Didapatkan data bahwa ternyata
angkatan kerja di Kota Cilegon tidak dilengkapi dengan latar belakang
pendidikan yang baik karena masih ada angkatan kerja yang memiliki
tingkat pendidikan SD ke bawah (SD dan tidak bersekolah), dengan
persentase 53.82 %. Sedangkan, bagi mereka yang bersekolah di tingkat
pendidikan yang dominan, yaitu lulusan SLTA ke atas (SLTA/D3/S1) dan
sudah bekerja, ternyata hanya mencapai angka 62.31 %. Dari sini dapat
disimpulkan bahwa ternyata tingkat pendidikan tidak terlalu
mempengaruhi penyerapan angkatan kerja.
Walaupun tidak mempunyai pendidikan tinggi, namun angkatan kerja
dapat bekerja di bidang-bidang dominan seperti perdagangan, hotel, dan
restaurant sebesar 27.7 %. Selanjutnya industri pengolahan (suatu
kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang
dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi
barang jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang
lebih tinggi nilainya dan sifatnya menjadi dekat dengan pemakai akhir
contoh: jasa industri) sebesar 22.82 % dan jasa-jasa, 17.72 %. Dengan
melihat kenyataan Cilegon adalah kota Industri, data ini memperlihatkan
bahwa minat angkatan kerja tidak terfokus kepada bidang industri.
Menurut Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, data pencari kerja
(pencaker) yang terdaftar dan ditempatkan dapat digunakan untuk melihat
penyerapan tenaga kerja lokal (TK WNI) di kota Cilegon, seperti
dituangkan dalam tabel berikut perihal data pencari kerja dari tahun 2014
sampai dengan Desember 2016 di Pemkot Cilegon.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 35
Penyerapan tenaga kerja lokal
* Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja
masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pencaker, di mana jumlah
pencaker adalah 10.011 orang sedangkan penyerapannya di tahun 2016
hanya sebesar 711 orang. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
mengungkapkan bahwa para pencaker belum tentu seorang
pengangguran (dalam keadaan bekerja dan sedang mencari pekerjaan
lain), sedangkan penggangguran sendiri belum tentu mendaftarkan diri
sebagai pencaker ke Dinas Tenaga Kerja. Hal ini menjadi salah satu
kendala bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk mengurangi tingkat
pengagguran di Kota Cilegon yang tinggi. Di samping itu, jumlah
permintaan pekerjaan dengan jumlah lowongan pekerjaan di lapangan
tidak berbanding lurus. Jumlah lowongan pekerjaan yang terdaftar jauh
lebih kecil yaitu sebesar 2.462 dibandingkan jumlah pencaker yang
sebesar 10.011 orang.
Mekanisme pendataan pencaker dan penempatan ini masih
mengalami kendala dimana masih banyak para pencaker yang terdaftar
(memiliki kartu kuning) tidak melaporkan dirinya kembali setelah mereka
memperoleh pekerjaan (tidak mengembalikan kartu kuning ke Dinas
Tenaga Kerja Kota Cilegon). Demikian pula dengan perusahaan atau
badan usaha yang telah mendaftarkan lowongan kerja yang ada di
tempatnya. Beberapa dari mereka tidak melaporkan kembali berapa
Data Masukan Laki-
Laki
Perempuan
Jumlah
Akumulasi Pencaker Sampai Desember 2016
6.216 3.795 10.011
Lowongan Kerja Terdaftar (Januari s.d
Desember 2016) 1736 726 2.462
Penempatan Pencaker (Januari s.d
Desember 2016) 644 67 711
Akumulasi Pencaker Yang Belum
ditempatkan s.d Desember 2016
5.572 3.728 9.300
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 36
jumlah tenaga kerja yang sudah direkrut dalam waktu tertentu. Hal ini
berdampak pada perbedaan data dengan situasi di lapangan.
Untuk mengatasi kendala pelaporan perusahaan/badan usaha di
kota Cilegon, Dinas Tenaga Kerja memberikan himbauan
perusahaan/badan usaha untuk melakukan pelaporan berkala. Upaya ini
hanya dapat dilakukan sebatas himbauan saja karen Dinas Tenaga Kerja
tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan lain yang lebih jauh
sebab tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya,
Dinas Tenaga Kerja juga melakukan pendataan kembali apabila dalam
kurun waktu tertentu para pencaker tidak melaporkan status bekerjanya.
Pengangguran Di Kota Cilegon
Tingginya tingkat pengangguran di Kota Cilegon merupakan
tantangan dari rencana pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021.
Secara umum hal ini disebabkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) yang masih rendah dikarenakan mutu pendidikan yang juga masih
rendah dan belum optimalnya fungsi Balai Latihan Kerja (BLK). Hal ini
seperti disampaikan oleh Walikota Cilegon pada kesempatan Kuliah Kerja
Dalam Negeri Mahasiswa pada 28 Februari 2016 di Kota Cilegon.
Sementara itu Kepala Seksi Penempatan Dalam Negeri Dinas
Tenaga Kerja Kota Cilegon pada kesempatan lain juga mengungkapkan
bahwa tingginya tingkat pengangguran di Kota Cilegon disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu:
1) Jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan
yang tersedia;
2) Mayoritas perusahaan-perusahaan di Kota Cilegon merupakan
industri berat yaitu industri baja dan kimia yang tidak menyerap
banyak tenaga kerja;
3) SDM yang berpendidikan dan terampil di Kota Cilegon masih
rendah dan tidak sesuai dengan jenis lapangan pekerjaan yang
tersedia;
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 37
4) Rendahnya kualifikasi para pencari kerja terhadap persyaratan
kompentensi jabatan yang tersedia di dunia kerja;
5) Jurusan atau jenis program Balai Latihan Kerja (BLK) belum
mencakup semua bidang permintaan kerja.
Kondisi ketenagakerjaan di Banten masih mencerminkan minimnya
kualitas tenaga kerja dan kesenjangan kualitas tenaga kerja. Penyerapan
tenaga kerja hingga Agustus 2015 masih didominasi penduduk
berpendidikan rendah yaitu Sekolah Dasar yakni 1,78 juta (36,79 persen)
dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 897 ribu orang (18,58 persen). Hal ini
menyebabkan kawasan industri akhirnya terpaksa menerima aliran masuk
tenaga kerja dari luar Banten padahal angka pencari kerja yang berstatus
pengangguran masih tinggi di Banten (Kusumawardhani, 2016).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2016,
lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) justru mendominasi angka
TPT sebanyak 9,29%, lalu diikuti dengan SMP 9,23%, SMA 8,73%, SD ke
bawah 7,41%, diploma 4,41%, dan universitas 3,99%. Kesenjangan angka
pengangguran dan banyaknya tenaga kerja yang berasal dari luar Banten
semakin tinggi apalagi ditambah lagi dengan masuknya Tenaga Kerja
Asing (BPS, 2016).
4.3 Tenaga Kerja Asing
Adanya kerja sama ekonomi global, regional, dan bilateral akan
meningkatkan investasi di Indonesia.Dampak dibukanya keran investasi
asing di Indonesia memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi Tenaga
Kerja Indonesia untuk bekerja diberbagai sektor, sebab investasi tersebut
akan membawa pada permintaan/demand tenaga kerja, khususnya di
bidang industri dan jasa. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menyebutkan bhawa antara tahun 2011-2016 jumlah keseluruhan TKA
dari semua negara di Indonesia setiap tahun berkisar antara 68.000
sampai dengan 77.000 orang. TKA yang dipekerjakan di negara
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diatur berdasarkan ketentuan Mutual
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 38
Sebaran Jenis Jabatan/Pekerjaan TKA
Disnaker Pemkot Cilegon
Recognition Arrangement (MRA). Adapun 8 profesi profesional yang saat
ini telah dibentuk berdasarkan MRA adalah insinyur, perawat, arsitek,
tenaga survei, akuntan, praktisi medis, dokter gigi, tenaga pariwisata
(Disnaker Cilegon, 2017).
Keberadaan TKA ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peralihan
ilmu, teknologi atau keterampilan kepada para tenaga kerja lokal di
Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, masuknya TKA dalam jumlah besar
justru menimbulkan berbagai persoalan, antara lain terjadinya
kesenjangan dengan tenaga kerja lokal dan masalah keimigrasian,
seperti: TKA Ilegal, TKA yang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan Ketenagakerjaan atau bekerja dengan
menggunakan dokumen palsu, dan juga turis yang menjadi overstayers.
4.3.1 Sebaran pekerjaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan jabatan
Pada kenyataannya pekerjaan atau jabatan yang menjadi sasaran
bagi Tenaga Kerja Asing tidak hanya terbatas pada jabatan tingkat
pimpinan saja, tetapi juga jabatan-jabatan lainnya yang seharusnya dapat
diisi oleh tenaga kerja local. Di beberapa perusahaan di wilayah
Pemerintah Kota Cilegon para TKA juga dipekerjakan pada beberapa
jabatan lain seperti Teknisi, Supervisor, Manager dan lain sebagainya
seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.
No. Jabatan 2011 2012 2013 2014
1. Profesional 34.811 32.285 23.650 21.751
2. Advisor/Consultant 12.746 13.131 14.125 15.172
3. Manager 12.485 11.707 13.924 13.991
4. Direksi 6.508 6.448 9.066 9.879
5. Supervisor 4.753 4.311 3.798 6.867
6. Teknisi 5.271 3.750 3.557 -
7. Komisaris 733 795 837 1.102
Total 77.307 72.427 68.957 68.762
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 39
Sektor Pekerjaan TKA
Disnaker Pemkot Cilegon.
4.3.2 Sebaran pekerjaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Sektor
Pekerjaan
Sementara itu dilihat dari sektor pekerjaan yang ditekuni oleh para
bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia ternyata tidak terbatas hanya
terbatas pada sektor industri saja, tetapi juga beberapa sektor pekerjaan
lainnya. Sektor pertanian, perdagangan dan jasa juga menjadi sektor yang
dipilih oleh Tenaga Kerja Asing maupun perusahaan yang
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tersebut. Beberapa sektor pekerjaan
yang menjadi pilihan bagi Tenaga Kerja Asing dan perusahaan yang
mempekerjakan dapat terlihat dalam tabel seperti sebagaimana tercantum
di bawah ini.
4.3.3 Sebaran Tenaga Kerja Asing berdasarkan negara
Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia berasal dari
berbagai Negara dan sangat variatif. Tenaga Kerja Asing ini pada
kenyataannya tidak hanya berasal dari RRC tetapi juga berasal dari
berbagai Negara seperti Jepang, Korea Selatan, India, Malaysia, Amerika
Serikat, Thailand, Australia, Philipina, Inggris dan Negara-negara lainnya.
Jumlah dan banyaknya TKA dari Negara-negara tersebut di atas seperti
tercantum dalam data di bawah ini.
No.
Sektor Pekerjaan
2011
2012
2013
2014
1. Pertanian 10.537 2.200 8.015 8.019
2. Industri 23.354 34.051 24.029 24.041
3. Perdagangan dan
Jasa
43.416 36.176 36.913 36.702
Total 77.307 72.427 68.957 68.762
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 40
Sebaran TKA menurut asal Negara
Disnaker Pemkot Cilegon
4.4 Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon
Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, kawasan Banten utara
yang terdiri dari Kota Serang, Kota Cilegon, kota dan Kabupaten
Tangerang, Kota Tangerang Selatan akan difokuskan untuk
pengembangan sektor jasa perdagangan, industri jasa properti, dan
industri manufaktur. Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten masih
didominasi industri sebanyak 1,2 juta orang atau sekitar 24,84 persen dan
sektor perdagangan, hotel, dan restoran 1,19 juta orang atau sekitar 24,66
persen (BPS, Provinsi Banten).
Syarat kualifikasi bagi tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di
Kota Cilegon berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) Nomor 35/2015 tentang Perubahan Permenaker No
No.
Negara
2011
2012
2013
2014
1. RR China 16.153 16.731 14.371 16.328
2. Jepang 10.935 12.803 11.081 10.838
3. Korea Selatan 6.505 8.190 9.075 8.172
4. India 4.974 5.923 6.047 4.981
5. Malaysia 4.938 5.330 4.962 4.022
6. Amerika Serikat 4.483 4.644 2.197 2.658
7. Thailand 3.863 4.146 1.841 1.002
8. Australia 3.834 3.644 3.376 2.664
9. Philipina 3.816 3.588 2.601 2.670
10. Inggris 3.144 3.292 2.631 2.227
11. Negara Lainnya 14.662 4.136 10.775 13.200
Total 77.307 72.427 68.957 68.762
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 41
16/2015. Kendati telah ada penerapan peraturan yang jelas, tetapi dalam
prakteknya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon lebih memilih
untuk memberikan kebebasan kepada setiap perusahaan dalam hal
penempatan tenaga kerja asing. Terkait keberadaan tenaga kerja asing
yang berada di Kota Cilegon, Dinas Tenaga Kerja tidak memiliki andil
dalam membatasi atau ikut campur dalam kepentingan perusahaan.
Wewenang dalam kebutuhan akan kualifikasi tenaga kerja asing dan
jumlah tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan di perusahaan
merupakan wewenang perusahaan. Namun, pada kenyataannya apabila
terdapat perselisihan atau pengaduan mengenai perihal tenaga kerja
asing, maka proses penyelesaiannya tetap menjadi wewenang Dinas
Tenaga Kerja Pemerintah Kota Cilegon.
4.4.1 Tenaga Kerja Asing di Sektor Industri
Provinsi Banten memiliki posisi strategis yang menempatkan
Banten sebagai lokasi pemukiman dan perekonomian yang dekat dengan
Ibukota DKI Jakarta. Provinsi Banten merupakan salah satu kawasan
andalan nasional di Indonesia dengan sektor andalan industri dan
pariwisata yang tersebar di Kota Serang, Kabupaten Pandegelang,
Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kabupaten dan Kota Tangerang dan
Tangerang Selatan. Dengan kata lain, Provinsi Banten merupakan salah
satu daerah yang menjadi target investasi karena memiliki banyak
kawasan industri.
Menurut Sutanto, Kepala Seksi Promosi, Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon (Wawancara,
Mei 2017), nilai investasi perusahaan asing di Cilegon pada tahun 2016
adalah sebesar 160 Trilyun Rupiah. Dari seluruh investasi yang masuk ke
Provinsi Banten, Kota Cilegon menyumbang sebesar 40%. Cilegon
menempati peringkat pertama terkait dengan investasi di bidang industri
padat modal. Dalam bidang industri padat karya, terutama di bidang
perdagangan dan jasa, peringkat pertama ditempati oleh Kota Tangerang
dan Tangerang Selatan.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 42
Tingginya nilai investasi di Cilegon tidak berbanding lurus dengan
penerimaan pajak yang diterima oleh Pemerintah Kota Cilegon. Hal ini
disebabkan oleh keberadaan kantor pusat dari berbagai perusahaan yang
berinvestasi di Cilegon tidak bertempat di Cilegon melainkan di Jakarta.
Sehingga, pendapatan daerah yang bersumber dari pajak penghasilan
justru masuk ke Jakarta. Hanya beberapa perusahaan yang memberikan
sumbangan pajak di Cilegon. Lima perusahaan penyumbang pajak
terbesar di Cilegon adalah; PT. Krakatau Steel (industri baja), PT.
Krakatau-POSCO (industri baja, bekerjasama dengan Korea), PT.
Chandra Asih (industri kimia), PT. Sahih Emas (industri pertambangan
emas), dan PT. Bunga Sari Flour Mill (produksi tepung terigu).
Banyaknya investasi asing yang masuk ke Cilegon disebabkan oleh
posisi strategis yang mendukung berbagai kegiatan industri. Lokasi kota
Cilegon yang dekat dengan Selat Sunda membuka akses mobilitas
barang melalui jalur laut. Selain itu, di jalur darat juga posisi Cilegon
terbilang strategis. Akses toll membantu proses produksi barang menjadi
lebih cepat karena mobilitas bahan baku yang lebih mudah. Tidak hanya
melalui jalur laut dan darat, akses Cilegon yang mudah menuju Bandara
Soekarno-Hatta juga menambah nilai yang membuat investor tertarik
untuk menanamkan modal di Cilegon.
Tingginya investasi di Cilegon tidak diimbangi dengan tingginya
penyerapan tenaga kerja lokal. Berdasarkan data Bidang Pelatihan Kerja
dan Penempatan Kerja Disnaker Kota Cilegon, pencari kerja lulusan SLTA
sepanjang tahun 2015 mencapai 4.934 jiwa. Sementara itu, lulusan
pendidikan sarjana sebanyak 526 jiwa, lulusan SLTP sebanyak 236 jiwa,
dan lulusan Diploma 1 hingga 3 mencapai 229 jiwa. Jumlah total pencari
kerja mencapai angka 5.947 jiwa. Peningkatan angka pengangguran Kota
Cilegon di atas rata-rata angka pengangguran Provinsi Banten. Kemajuan
Kota Cilegon sebagai Kota Industri mengundang banyak pencari kerja
yang datang ke Cilegon. Masih rendahnya kualitas SDM lokal yang
berasal dari lulusan SLTA menyebabkan SDM lokal tersingkir dari seleksi
penerimaan tenaga kerja.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 43
Sejauh ini izin investasi asing di Indonesia masih diatur oleh
pemerintah pusat. Kerjasama investasi yang masuk ke Indonesia masih
bersifat Government to Government (G2G), atau dilakukan antara
pemerintah pusat negara yang terlibat dalam kerjasama. Berkaitan
dengan arus TKA di Indonesia, terutama di Kota Cilegon, sebagian
investasi asing yang masuk diajukan dalam bentuk paket yang melibatkan
modal beserta tenaga kerjanya. Investasi yang masuk ke Indonesia
tersebut diatur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia (BPKM RI), di bawah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perizinan investasi yang diatur langsung
oleh Pemerintah Kota Cilegon hanya berkaitan dengan investasi yang
bernilai di bawah 10 milyar. Selain itu, hal-hal lain yang diatur oleh
pemerintah daerah hanya berkaitan dengan ijin pabrik, ijin lahan dan lain-
lain ijin yang bersifat lokal. Jadi, investasi yang masuk ke kota Cilegon
bersifat limpahan dari pemerintah pusat bukan murni investasi kota
Cilegon.
Terkait dengan paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden
Joko Widodo, terdapat berbagai kemudahan bagi investor untuk
menanamkan modalnya di Indonesia, seperti pengurangan pajak dan bea
masuk. Dengan kemudahan tersebut, Cilegon mendapatkan berbagai
rencana investasi lokal sebesar 25 trilyun pada tahun 2016, dan 52 trilyun
investasi asing (termasuk izin perluasan dan investasi baru).
Menurut data yang diperoleh dari Dinas tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten pada semester satu (1) tahun 2016, jumlah
perusahaan yang terdapat di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi
Banten adalah sebagai berikut:
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 44
* tabel diolah peneliti
sebagai berikut:
* tabel diolah peneliti
Sedangkan jumlah perusahaan pada semester dua (2) tahun 2016 adalah
4.4.2 Perbandingan Tenaga Kerja Lokal dan Tenaga Kerja Asing
di Kota Cilegon
Berdasarkan telaah data Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten hingga semester 2 tahun 2016 jumlah perusahaan dan
tenaga kerja di wilayah Provinsi Banten, termasuk di dalamnya wilayah
Pemerintah Kota Cilegon dapat digambarkan sebagai berikut:
Nama Daerah
Status Perusahaan
Jumlah Swasta PMDM PMA
Join
Ventura
Kab. Serang 357 154 172 31 714
Kab. Lebak 159 15 2 2 178
Kab. Pandegelang 183 9 0 0 192
Kab. Tangerang 3.929 532 730 0 5.191
Kota Serang 552 86 20 9 667
Kota Cilegon 853 114 180 33 1.180
Kota Tangerang 2.386 410 496 21 3.313
Nama Daerah
Status Perusahaan
Jumlah Swasta PMDM PMA
Join
Ventura
Kab. Serang 396 158 180 5 739
Kab. Lebak 159 15 2 2 178
Kab. Pandegelang 183 9 0 0 192
Kab. Tangerang 3.657 508 693 0 5.058
Kota Serang 537 84 20 9 650
Kota Cilegon 620 196 250 69 1.135
Kota Tangerang 2.386 410 496 21 3.313
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 45
tabel diolah peneliti
*tabel diolah peneliti
Dari data yang disajikan ini dapat diketahui bahwa presentase
jumlah Tenaga Kerja Lokal dibanding dengan Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon adalah 98,7 persen Tenaga Kerja Lokal dan 1,3 persen Tenaga
Kerja Asing. Hal ini menunjukkan bahwa Tenaga Kerja Lokal masih jauh
lebih banyak dibandingkan dengan Tenaga Kerja Asing. yang bekerja di
Kota Cilegon.
Asal negara Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada/bekerja di
Kota Cilegon dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Klasifikasi Perusahaan
Jumlah
Perusahaan
Jumlah
TK WNI Jumlah
TKA
Total Seluruh
TK
Kecil 623 6.753 149 6.902
Sedang 356 17.905 287 18.192
Besar 201 66.707 691 67.398
Total 1.1180 91.361 1.127
Klasifikasi Perusahaan
Jumlah
Perusahaan
Jumlah
TK WNI Jumlah
TKA
Total Seluruh
TK
Kecil 589 83.834 1.265 85.099
Sedang 357 7.664 154 7.818
Besar 189 37.143 494 3.737
Total 1.135 128.641 1.913
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 46
Asal negara TKA yang berada/bekerja di Kota Cilegon
*tabel diolah peneliti.
Sedangkan jumlah TKA tersebut berdasarkan jabatan mereka di
perusahaan mereka ditempatkan adalah sebagai berikut:
Asal Negara
Tahun
Jumlah TKA
2016 2017
Amerika Serikat 7 0 7
Argentina 3 0 3
Australia 5 0 5
Belanda 1 0 1
China 262 13 275
Filifina 13 1 14
India 54 7 61
Inggris 1 0 1
Iran 1 0 1
Italia 3 0 3
Jepang 364 91 455
Jerman 7 3 10
Korea Selatan 507 91 598
Malaysia 16 1 17
Maroko 1 0 1
Myanmar 1 0 1
Perancis 8 0 8
Singapura 5 1 5
Spanyol 1 0 1
Taiwan 40 1 41
Thailand 13 3 16
JUMLAH 1315 212 1527
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 47
Jabatan TKA di Perusahaan di Kota Cilegon
Jabatan
Tahun
Jumlah
2016 2017
Accounting Manager 1 1
Accounting Supervisor 2 2
Advanced Technical Support Engineer 1 1
After Sales Service 3 1 4
Asian Pacific South Technical & Continues
Improvement Manager 1 1
Asset Management Specialist 1 1
Automation Manager 1 1
Boiler Instalation Specialist 4 4
Building Engineer Assistant Manager Team 1 1
Building Scientist 1 1
Chemical Engineer 5 5
Chemical Formulation Engineer 5 5
Chemical Process Engineer 6 6
Chemical Process Instrumentation Engineer 6 1 7
Chief Representative 2 2
Civil Construction Manager 4 4
Civil Control Manager 1 1
Civil Engineer 46 1 47
Civil Engineer Superintendet 4 4
Civil Engineer’s Assistant Rep. 1 1
Commercial Director 4 4
Commercial Manager 2 2
Commissioner 1 1
Commissioner I 1 1
Commissioner II 1 1
Commissioning Engineer 12 5 17
Commissioning Manager 2 2
Compliance Director 1 1
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 48
Construction Division 1 1
Construction Engineer 43 3 46
Construction Engineer Supervisor 3 1 4
Construction Management Advisor 1 1 2
Construction Manager 6 3 9
Construction Manager Assistant Team 1 1
Construction Planning Advisor 5 5
Construction Project Manager 1 1
Construction Supervisor 6 1 7
Coporate Planning Advisor 1 1
Deputy Division Manager 1 1
Design Engineer 12 1 13
Design Manager 3 3
Director 2 2
Distribution Manager 1 1
Distribution Superintendent 1 1
Drawing Engineer 1 1
Drying Engineer 4 1
Electrical Engineer 112 16 128
Electrical Maintenance Superintendent 2 2
Electrical Manager 8 1 9
Engineer 2 2
Engineering Manager 1 1
Engineering Supervisor 3 3
Environment and Energy Supervisor 9 5 14
Environment Engineer 2 2
Environment Manager 1 1
Equipment Supervisor 1 1
Expert of Department 1 1
Expert of Division 1 1
Facility and Service Procurement Manager 2 1 3
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 49
Facility Manufacturing Manager 1 1
Facility Technology Manager 1 1
Facility Technology Supervisor 10 3 13
Factory Manager 8 8
Financial Advisor 1 1
Financial Control Manager 1 1
Financial Director 4 1 5
Financial Manager 17 17
Furnance Supervisor 1 1
General Manager 36 8 44
General manager of Finance 2 2
General manager of Plate Mill 1 1
General Superintendent 1 1
Grid Operation Superintendet 1 1
Instrument Engineer 4 1 5
Interpreteteur and Technical Assistant 1 1
Iron Making manager 1 1
Iron Making Supervisor 28 11 39
IT Assitant Manager 3 1 1
IT Counsaltant 1 1
IT Manager 2 1 3
Logistic and Store Manager 1 1 2
Maintanance Advisor 3 3 6
Maintanance Engineer 28 1 29
Maintanance Manager 12 1 13
Maintanance Specialist 3 1 4
Maintenance Supervisor 5 5
Manager of Level 2 Engineering Team 1 1
Manager Production Planning 1 1
Manager Technology 1 1
Managing Director 2 2
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 50
Marketing Director 12 1 13
Marketing Manager 21 6 27
Marketing Supervisor 1 1
Material Engineer 6 6
Material Manager 2 1 3
Mechanical and Electrical Engineer 61 25 86
Mechanical Engineer 115 19 134
Mechanical Engineer Assitant Rep. 1 1
Mechanical Maintanace Superintedent 1 1
Mechanical Manager 13 13
Mechanical Supervisor 15 15
Operation Management System 1 1
Operational Director 3 3
Operational Manager 5 5
Operations Regional Director 1 1 2
Golf Coach 1 1
Pipe Construction Expert 1 1
Piping Engineer 2 2
Piping Supervisor 7 7
Planning Estimating 1 1
Planning Manager 2 2
Plant General Manager 1 1
Plant Manager 1 1
Plate Mill Supervisor 1 1
Plate Rolling Advisor 1 1
Plate Rolling Supervisor 4 4
Plate Team 11 11
Power Plant Operation Superintendent 1 1
President Director 55 6 61
Process Engineer 2 1 3
Procurement Manager 2 1 3
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 51
Production Advisor 146 1 147
Production and Quality Supervisor 5 5
Production Director 3 1 4
Production Engineer 20 20
Production Leader 1 1
Production Manager 24 4 28
Production Manufacturing Advisor 1 1
Production Planning Advisor 1 1
Production Planning Integrated & Control Manager 1 1
Production Planning System Advisor 1 1
Project Coordinator Manager 3 1 4
Project Engineer 26 8 34
Project Manager 16 3 19
Project Planning Engineer 7 7
Project Planning Manager 1 1
Purchasing Manager 1 1
Purchasing Manager 2 2
Quality Assurance Engineer 5 5
Quality Assurance Manager 7 7
Quality Control Advisor 2 2
Quality Control Assistant Manager 1 1
Quality Control Engineer 9 3 12
Quality Control Manager 24 3 27
Quality Control Supervisor 10 10
Quality Control System Engineer 1 1
Quality Inspection Assitant Manager 1 1
Quality Regional Manager 1 1
Regional Manager 1 1
Research and Development Advisor 1 1
Research and Development Manager 4 1 5
Rolling Engineer 2 2
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 52
Disnaker Pemkot Cilegon
Merujuk pada data TKA yang digolongkan bersadarkan jabatan,
dapat diketahui bahwa jumlah TKA yang menduduki jabatan strategis
adalah sebagai direktur atau wakil direktur, manager, advisor, supervisor,
dan sisanya adalah teknisi atau pegawai lainnya. Hal ini juga
menunjukkan bahwa jabatan-jabatan teknisi yang seharusnya menurut
peraturan perundang-undangan diisi oleh tenaga kerja lokal pada
kenyataanya masih ditempati oleh tenaga kerja asing. Ini menunjukkan
kelemahan dari segi pengawasan tenaga kerja asing.
4.5 Prosedur Pengajuan Ijin Tenaga Kerja Asing
Tenaga kerja asing adalah warga negara asing dengan maksud
bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Tenaga Kerja No.
16 Tahun 2015 Lembaga-lembaga yang terdaftar sebagai Pemberi Kerja
Tenaga Kerja Asing memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebelum
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Kewajiban tersebut diantaranya:
1) Memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk;
Ini merupakan kewajiban mutlak sebelum akhirnya lembaga
tersebut secara legal beroperasi di wilayah Indonesia. Izin
tersebut juga akan dilampirkan dalam proses mengurus
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
Utility Automation Engineer 1 1
Utility Supervisor 4 2 6
Vice President Director 3 3
Vice Project Manager 1 1
Vice President Director 1 1
Warehousing Manager 1 1
JUMLAH 1315 212 1527
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 53
2) Menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja
pendamping TKA untuk alih teknologi (Transfer of Technology)
dan ahli keahlian (Transfer of Knowledge). Hal ini merupakan
upaya yang dilakukan dalam proses pengembangan
kemampuan tenaga kerja Indonesia sehingga nantinya
diharapkan tidak lagi memerlukan banyak tenaga kerja asing
dalam proses produksi industri, khususnya di wilayah Cilegon.
3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI
pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki
oleh tenaga kerja asing. Upaya ini juga termasuk ke dalam
pemberdayaan dan pengembangan skill bagi tenaga kerja
Indonesia karena melalui pelatihan dan pendidikan lah tenaga
kerja lokal yang lebih skillfull dan kompeten bisa diciptakan.
4) Membayar kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakan.
Kewajiban ini didasarkan pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan No.16 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa
setiap pemberi kerja harus membayar sebesar $100/ Tenaga
Kerja Asing kepada Pemerintah Indonesia.
5) Memulangkan TKA ke negara asal setelah hubungan kerja
berakhir. Hal ini merupakan kewajiban penting bagi pemberi
kerja karena dengan adanya TKA yang bekerja melebihi
kontrak hubungan kerja akan memberikan kerugian besar bagi
wilayah pemberi kerja baik dari sisi ekonomi, keamanan
maupun sosial.
Merujuk pada Undang-Undang No.16 Tahun 2015, Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat menjadi
RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang
dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Dengan adanya RPTKA tersebut, diharapkan adanya penyeleksian
terhadap penggunaan tenaga kerja asing yang diajukan oleh sponsor
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 54
pemberi kerja kepada pemerintah agar efektivitas penggunaan tenaga
kerja di Indonesia menjadi maksimal. Namun sejauh ini proses pengajuan
RPTKA kepada pemerintah pusat dianggap kurang maksimal.
Proses pembuatan RPTKA yang masih merupakan wewenang
pemerintahan pusat dan hal ini memberikan dampak kepada daerah.
Pemerintah pusat nampak meminimalkan peran daerah dalam
penerimaan tenaga kerja asing. Walaupun pada kenyataannnya
pemerintah pusat belum tentu memahami kondisi daerah tempat TKA
akan ditempatkan. Pemerintah daerah hanya akan menjadi penerima
masuknya TKA di daerahnya tanpa mampu mengendalikan lajunya.
Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) merupakan salah
satu syarat lain yang harus dimiliki calon tenaga kerja asing setelah
RPTKA dipenuhi dan disetujui oleh pemerintah pusat agar dapat bekerja
di wilayah Indonesia. Bedanya, pembuatan IMTA diajukan kepada
Direktorat Imigrasi berdasarkan tempat tinggal dan tempat bekerja dari
tenaga kerja asing.
Prosedur pembuatan IMTA telah berubah seiring dikeluarkannya
Peraturan Presiden (Perpres) No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa
Kunjungan yang membebaskan sebanyak 169 warganegara dari negara
tertentu untuk dapat masuk ke Wilayah Indonesia tanpa terlebih dahulu
mengajukan permohonan visa. Perubahan prosedur pembuatan IMTA
tercantum pada perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan
Transportasi (Permenakertrans) No. 12 Tahun 2013 ke Peraturan Menteri
ketenagakerjaan No.16 Tahun 2015.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 55
Prosedur Pembuatan IMTA Menurut Permenaker
*data diolah peneliti
Berdasarkan data yang terdapat pada tabel prosedur RPTKA
hingga penerbitan IMTA tersebut di atas, terlihat bahwa pada
Permenakertrans No.12 Tahun 2013 jelas terdapat syarat rekomendasi
Visa Bekerja (TA-01) sebelum membuat IMTA. Namun setelah adanya
Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang kebijakan Bebas Visa bagi 169
negara, persyaratan memiliki rekomendasi Visa Bekerja secara otomatis
dihapuskan.
Selanjutnya Permenaker No.16 Tahun 2015, menjadikan alur
pembuatan IMTA menjadi lebih mudah tetapi memberikan dampak lainnya
bagi pemerintah daerah. Setelah memiliki dan disahkannya RPTKA, calon
TKA tidak lagi memerlukan mengurus rekomendasi Visa Bekerja (TA-01).
Untuk mengurus IMTA, calon TKA bisa langsung mengurus IMTA dan
setelah selesai proses pengurusan IMTA yang memakan waktu 3 hari,
TKA bisa langsung bekerja di sponsor pemberi kerja.
PERMENAKERTRANS
No. 12 Tahun 2013
PERMENAKER No.16
Tahun 2015
KETERANGAN
Prosedur Pembuatan
IMTA
Memerlukan
rekomendasi Visa
Bekerja (TA-01) dari
Kemenakertrans
sebelum membuat
IMTA
RPTKA > TA-01 >
IMTA
Prosedur pembuatan
IMTA
Rekomendasi Visa
Bekerja (TA-01) tidak
diperlukan lagi
RPTKA >>>> IMTA
Direktorat Jenderal
Imigrasi akan
menerbitkan ijin tinggal
berdasarkan IMTA
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 56
Tidak adanya persyaratan Visa Bekerja (TA-01) yang harus dimiliki
oleh TKA juga membuat perijininan sangat lah longgar di Indonesia.
Kepala Kantor Imigrasi Kota Cilegon menjelaskan bahwa dengan tidak
adanya permohonan Visa Bekerja, peran Kantor Imigrasi semakin kecil,
hanya sebatas mendata dan mengawasi bersama TIMPORA (Tim
Pengawas Orang Asing), bukan lagi memberikan ijin dan Visa Bekerja
kepada tenaga kerja asing. Hal ini bertentangan dengan konsep neo
merkantilisme, dimana negara harus dapat melindungi kesejahteraan
ekonomi dari warganya. Karena dengan adanya TKA yang berkerja akan
memberikan dampak pada warga negara itu sendiri, baik secara ekonomi
maupun sosial, juga dampak kepada keamanan. Kurangnya pengawasan
baik karena disebabkan peraturan yang tidak sesuai atau tidak sinkron
dengan kondisi di lapangan menyulitkan pengawasan atau tidak memberi
filter pengawasan yang baik yang akan berdampak pada keamanan yang
pada akhirnya berdampak pada pertahanan negara.
4.6 Prinsip Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Dalam tata kelolanya, terdapat prinsip-prinsip penggunaan TKA
yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan
prinsip adalah nilai-nilai dasar yang harus terpenuhi agar TKA terkendali
dan tidak memberikan dampak buruk baik bagi Tenaga Kerja Lokal (TKL),
masyarakat setempat maupun Pemerintah Daerah. Menurut data yang
dihimpun dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, penggunaan TKA di
Provinsi Banten berpedoman pada prinsip-prinsip penggunaan tenaga
kerja sebagai bderikut:
Asas manfaat. Maksudnya adalah adanya keinginan untuk
memberikan manfaat dengan perluasan kesempatan kerja bagi siapapun.
Kesetaraan hak untuk mendapat manfaat dari perusahaan industri yang
jumlahnya besar dengan kebutuhan tenaga kerja skillfull yang juga
berbanding lurus. Oleh karena itu, dengan adanya penggunaan TKA yang
akan diserap manfaatnya karena melakukan Transfer of Knowledge dan
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 57
Transfer of Technology (ToT) diharapkan akan mampu menambah jumlah
tenaga kerja lokal skillfull.
Aspek keamanan. Prinsip dasar tentang keamanan juga menjadi
perhatian khusus. Masuknya TKA juga akan mampu memicu masalah
keamanan baru bagi masyarakat setempat. Baik melalui kebiasaan,
bahasa, maupun persaingan kerja. Oleh karena itu Clearence House
dilakukan dalam rangka pengendalian TKA.
Aspek legalitas. Aspek ketiga ini merupakan pendukung dari kedua
aspek sebelumnya. Di dalam aspek legalitas ini, terdapat prinsip
penggunaan TKA yang wajib dipatuhi, yaitu setiap pemberi kerja yang
mempekerjakan TKA harus memiliki izin dari Menteri atau Pejabat yang
ditunjuk yang diatur oleh Undang-Undang. Tidak hanya itu, TKA juga
harus mendapat izin kerja dari Kementerian Ketenaga Kerjaan (Working
Permit) sesuai dengan persyaratan dan melalui prosedur yang berlaku.
4.7 Sanksi dalam Penggunaan TKA
Sanksi dapat dikenakan kepada setiap pemberi kerja dan Tenaga
Kerja Asing bila terjadi pelanggaran atau praktek yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
Ketenagakerjaan. Sanksi-sanksi menurut Undang Undang nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diuraikan sebagai berikut:
a. barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah) dan paling banyak rp.400.000.000,-
(empat ratus juta rupiah);
b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan tindak pidana kejahatan;
c. barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pasal 37 ayat (2), pasal 44 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1)
dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu)
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 58
bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda
paling sedikit rp.10.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling
banyak rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
d. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan tindak pidana pelanggaran;
e. menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi
administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam pasal 15, pasal 25, pasal 38 ayat
(2), pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), dan pasal 48 undang-
undang ini dan peraturan pelaksanaannya;
f. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berupa
1) teguran;
2) peringatan tertulis;
3) pembatasan kegiatan usaha;
4) pembekuan kegiatan usaha;
5) pembatalan persetujuan;
6) pembatalan pendaftaran;
7) penghentian sementara alat produksi;
8) pencabutan izin.
g. ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh
Menteri Tenaga Kerja.
4.8 Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam
manajemen untuk memperoleh kualitas pekerjaan yang sesuai dengan
standar yang diinginkan. Pengertian pengawasan ketenagakerjaan yaitu
adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 59
Adapun fungsi pengawasan ketenagakerjaan bermaksud untuk
mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan.
Kewenangan pengawasan ketenagakerjaan menurut Peraturan
Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
dapat diuraikan sebagai berikut:
1) memasuki & memeriksa tempat-tempat kerja atau yang dapat
diduga sebagai tempat kerja;
2) meminta & memeriksa dokumen ketenagakerjaan yang terkait
dengan substansi pemeriksaan yang sedang ditangani;
3) melakukan wawancara dengan pengusaha, pengurus perusahaan,
pekerja/buruh (tanpa didampingi pengusaha) dan pihak-pihak lain
yang dianggap perlu;
4) mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna diterapkan
& ditegakkannya ketentuan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.
Selanjutnya pengawasan atas penggunaan TKA oleh pengawas
ketenagakerjaan provinsi/pemerintah kota dilakukan dengan tujuan untuk
melihat secara langsung keberadaan tenaga kerja beserta bukti
administrasi yang diperlukan:
1) keabsahan :
a) RPTKA;
b) IMTA ;
c) bukti pembayaran DPKK.
2) laporan keberadaan TKA;
3) pencantuman jabatan tka dalam bagan struksur organisasi
perusahaan dan uraian jabatan TKA;
4) kompetensi TKA;
5) pekerjaan yang dilakukan tka dan lokasi kerja;
6) latar belakang bidang pendidikan dan jabatan TKI pendamping
TKA;
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 60
7) besaran gaji tka yang diperjanjikan dalam PK;
8) laporan penggunaan tka dan pendamping tka diperusahaan
secara periodik 6 bulan sekali kepada direktur atau gubernur
atau bupati/walikota dengan tembusan kepada dirjen;
9) laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping
TKA;
10) perubahan imta karena perubahan nama pemberi kerja;
11) perubahan lokasi kerja.
Dalam hal penggunaan tenaga kerja khususnya Tenaga Kerja Asing
pengawasan selain dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, juga dilakukan
oleh TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) sesuai dengan ketentuan
pasal 69 ayat (1) Undang Undang nomor 6 tahun 2011 tentang
Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 sebagai
peraturan pelaksanaannya. TIMPORA terdiri dari unsur-unsur Imigrasi,
Kodim, Polres, Kejaksaan, Kesbangpol, dan Disnaker yang melaksanakan
fungsi pengawasan secara rutin dan terpadu.
4.9 Perspektif Pertahanan Negara
Pertahanan Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan
semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan yang bersifat
semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan
seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap
warga negara didasari atas kecintaan kepada tanah airnya yang
diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan
nasional.
Kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran
pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Kepentingan
nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yaitu
Pertama, tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedua, pembangunan
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 61
nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan
nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. Ketiga, mendayagunakan
sarana, potensi dan kekuatan nasional secara menyeluruh dan terpadu.
Tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945
merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat permanen dan
berlaku sepanjang masa. Makna bersifat permanen tersebut adalah
mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah
NKRI dengan tidak membiarkan setiap jengkal tanah air pun dikuasai
atau dicerai-beraikan oleh pihak manapun.
Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam
perumusan serta penentuan strategi besar (grand strategy) ataupun
strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan
prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan
nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu,
keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat
dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan
lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, di antaranya
pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika
politik, serta interaksi antarmasyarakat.
Pertahanan negara pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang
bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran
terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan
kekuatan sendiri. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh
rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional,
serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang
utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Upaya pertahanan yang bersifat semesta merupakan model yang
dikembangkan sebagai pilihan bagi pertahanan Indonesia yang
diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri berdasarkan
atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara.
Meskipun Indonesia mencapai tingkat kemajuan dalam membangun
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 62
kemandirian bangsa, tetapi model kesemestaan tetap menjadi pilihan
strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara
sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-
masing.
Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem
pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan
seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana
prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Sistem
pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan
nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan
pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal
yang tinggi. Dipersiapkan secara dini berarti sistem pertahanan semesta
dibangun secara berkelanjutan dan terus-menerus, untuk menghadapi
berbagai jenis ancaman baik ancaman militer, nonmliter, maupun hibrida.
Berbagai jenis ancaman ini secara akumulatif dapat dikelompokkan dalam
bentuk ancaman nyata dan belum nyata.
Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia
menjunjung tinggi asas demokrasi yang mengutamakan kesetaraan dan
kebersamaan. Hal ini dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah
melalui kesepakatan bersama, sebagai bagian dari diplomasi pertahanan,
dengan berpedoman pada upaya untuk memperbesar persamaan dan
memperkecil perbedaan dalam rangka meredam konflik.
Indonesia berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai
dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia
berpandangan bahwa negara tetangga adalah sahabat yang memiliki
komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan.
Membangun kesamaan pandangan sangat diperlukan dalam hubungan
internasional, baik bilateral maupun multilateral.
Indonesia mengedepankan prinsip cinta damai tetapi lebih cinta
kemerdekaan. Perang merupakan jalan terakhir apabila usaha-usaha
diplomasi mengalami jalan buntu serta dilaksanakan dalam rangka
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 63
melawan kekuatan negara lain yang secara nyata mengancam kedaulatan
negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa Indonesia.
Kecenderungan ekonomi global yang diwarnai ketidakpastian
mensyaratkan kebijakan yang cepat, tepat dan terukur guna merespon
peluang dan tantangan termasuk dengan diberlakukannya Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA). Kesiapan Indonesia dalam menghadapi lima
bidang meliputi arus bebas barang, jasa, tenaga terampil, modal, dan
investasi merupakan hal yang perlu diantisipasi secara menyeluruh.
Pemerintah telah menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi guna
meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut akan
memengaruhi iklim usaha terutama di sektor Usaha Kecil Menengah
(UKM) yang banyak menyerap tenaga kerja (Kemhan, 2015).
Dalam kaitan dengan pertahanan Negara investasi asing mempunyai
dampak signifikan dalam fungsi dan implementasinya. Pertahanan negara
berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI
sebagai satu kesatuan pertahanan, yang mampu melindungi kedaulatan
negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap
ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.
Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai
satu kesatuan pertahanan diselenggarakan dalam fungsi penangkalan,
penindakan, dan pemulihan.
Fungsi penangkalan merupakan perwujudan usaha pertahanan
negara dari seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk
mencegah dan meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun yang
timbul di dalam negeri. Penangkalan dilaksanakan secara fisik dan
nonfisik, dengan melakukan upaya membangun dan membina
kemampuan secara terintegrasi sesuai fungsi pertahanan negara.
Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman militer
dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan militer sesuai
dengan mekanisme sistem pertahanan semesta. Dalam menghadapi
ancaman militer yang berasal dari luar, penyelenggaraan fungsi
penindakan disesuaikan dengan bentuk ancaman untuk menentukan jenis
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 64
tindakan yang diambil serta kekuatan pertahanan negara yang digunakan.
Ancaman militer berupa agresi dihadapi dengan perang, dan bagi
Indonesia penyelenggaraan perang dilaksanakan secara total dalam
wujud perang semesta.
Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman nonmiliter,
dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai
dengan mekanisme sistem pertahanan semesta. Penindakan terhadap
ancaman nonmiliter dilakukan dengan pendekatan fungsional oleh K/L di
luar bidang pertahanan berdasarkan jenis dan sifat ancaman. Fungsi
penindakan diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah penyelamatan
dengan mengerahkan segala sumber daya dan sarana prasarana
nasional. Bentuk-bentuk penindakan terhadap ancaman nonmiliter yang
berasal dari dalam negeri disesuaikan dengan jenis ancaman dan tingkat
risiko yang ditimbulkan, serta dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai
hukum yang berlaku dalam negara demokrasi.
Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman hibrida,
menempatkan kekuatan militer dan nirmiliter secara terpadu sesuai
hakikat ancaman yang dihadapi dengan memperhatikan kemampuan
secara profesional dan proporsional. Penindakan terhadap ancaman
hibrida dilakukan dengan pola pertahanan militer yang menepatkan TNI
sebagai Komput diperkuat oleh Komcad dan Komduk, serta bekerja sama
dengan K/L diluar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dan didukung
oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa.
Fungsi pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan
negara yang dilaksanakan secara terpadu oleh kekuatan pertahanan
militer dan nirmiliter untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang
telah terganggu akibat perang, pemberontakan atau serangan separatis,
konflik vertikal atau konflik horizontal, huru-hara, serangan teroris,
bencana alam atau akibat ancaman nonmiliter lainnya.
Derasnya arus masuk tenaga kerja asing dihadapkan pada kebijakan
pemerintah untuk meningklatkan perekonomian dalam negeri dengan
menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, dan tuntutan
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 65
investor asing untuk menyertakan tenaga kerja dari negaranya sebagai
pengawas investasi mereka memerlukan beberapa langkah pengamanan,
agar konflik sosial dan kesenjangan yang terjadi antara masyarakat lokal
dan masyarakat pendatang yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing.
Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam
bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, pemerintah telah
merumuskan sembilan agenda prioritas sebagai pedoman agenda
prioritas pembangunan pertahanan Negara (Kemhan, 2015), meliputi:
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
negara Indonesia;
2) Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya;
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI);
4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya;
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional;
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan
sektor- sektor strategis ekonomi domestic;
8) Melakukan revolusi karakter bangsa;
9) Memperkuat kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
TNI sebagai komponen utama pertahanan negara ikut berperan
serta dalam mengawal fungsi-fungsi pertahanan negara melalui kerja
sama dengan pemda, imigrasi, kepolisian dan kejaksaan dalam
pengawasan dan penindakan terhadap masuknya TKA Ilegal. Kerja sama
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 66
yang dilakukan tidak hanya melakukan pengawasan yang berguna bagi
kepentingan pertahanan Negara, tetapi juga kepentingan masyarakat
banyak dalam meraih kejahteraan yang dapat terwujud bila pertahanan
Negara tidak terganggu.
Adanya tenaga kerja asing yang juga sebagian didominasi oleh TKA
Ilegal yang bekerja di berbagai sektor industri, memunculkan kesenjangan
dan menciptakan potensi konflik di dalam masyarakat. Kesenjangan yang
disebabkan adanya serapan tenaga kerja asing lebih banyak dari serapan
tenaga kerja lokal, perbedaan upah yang diterima, tingkat keterampilan
yang berbeda, perbedaan budaya dan kebiasaan hidup menimbulkan
konflik yang akan melemahkan pertahanan Negara.
4.10 Analisis Tenaga Kerja Asing
Permasalahan yang terjadi pada tenaga kerja asing di Kota
Cilegon saat ini, pemerintah kota Cilegon sempat menemukan banyak
TKA yang tidak memiliki sertifikasi keterampilan khusus, yang membuat
pekerja lokal asal Kota Cilegon merasa dirugikan.
Selain tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang industri,
masalah lain yang muncul adalah TKA ilegal atau TKA yang tidak memiliki
dokumen resmi. TKA ilegal tersebut banyak berasal dari Tiongkok dan
Korea dan semakin meningkat jumlahnya pasca kebijakan bebas visa dari
Presiden Jokowi. Tidak hanya itu masalah pendapatan TKA dan TKL
memiliki perbedaan yang sangat tinggi. TKA rata-rata digaji oleh
perusahaan yang mempekerjakan mereka sebagai buruh kasar di Banten
sebesar Rp15 juta per bulan. Kondisi sebaliknya justru dialami buruh
warga sekitar, yang juga bekerja sebagai buruh kasar di pabrik tersebut,
sementara warga lokal yang bekerja pada posisi ang sama hanya digaji
Rp 2 juta per bulannya.
Kondisi lain yang menggambarkan keberadaan TKA di Cilegon juga
menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat, hal ini seperti
yang disampaikan dari hasil pengawasan TIMPORA pada bulan Agustus
2016 didapati hal-hal sebagai berikut yang mengganggu kehidupan
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 67
masyarakat yang pada akhirnya melemahkan sektor pertahanan Negara.
Penggunaan narkoba oleh pendatang yang umumnya adalah TKA seperti
data tertangkapnya pengguna orang asing di sebuah hotel di Cilegon, dan
terungkapnya sekitar 1.500 TKA Ilegal sesuai data yang diperoleh dari
Imigrasi Cilegon. TKA Ilegal dengan jumlah terbvesar adalah
Warganegara RRC sejumlah 494 orang, disusul Korea sejumlah 377
orang, Jepang sejumlah 205 orang, dan sebagian kecil dari Bangladesh,
Belanda dan Vietnam (Imigrasi Cilegon, 2016).
Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Permasalahan TKA
yang terjadi pada perusahaan pengguna TKA dapat diuraikan sebagai
berikut:
a. masih ditemukan pelanggaran terhadap penggunaan TKA
tanpa IMTA;
b. masih terdapat penyimpangan lokasi kerja TKA
c. masih di temukan ketidak sesuaian jabatan dalam imta dengan
kenyataan dilapangan
d. penunjukan TKI pendamping sebatas pada pemenuhan syarat
formal dan persyaratan, latar belakang pendidikan, pengalaman
kerja dan jabatan tki pendamping tidak terpenuhi;
e. pelaksanaan transfer knowledge (alih teknologi) terhadap TKI
pendamping belum berjalan, hal tersebut dapat terlihat dengan
belum adanya laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
TKI pendamping ;
Dikeluarkannya Permenaker No 16/2015, yang merupakan
perubahan dari Permenakertrans No. 12/2013 telah merubah kewajiban
bagi TKA untuk memperoleh visa kerja sebelum melaksanakan kerja.
Tidak diperlukannya lagi Visa Bekerja (TA-01) sebagai salah satu syarat
pembuatan IMTA () memberikan banyak dampak yang cukup signifikan
bagi daerah penerima TKA, khususnya wilayah Kota Cilegon. Di samping
juga mengurangi pemasukan Negara dari biaya pembuatan visa bagi
mancanegara yang akan masuk ke Indonesia.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 68
Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Ketenagakerjaan Kota
Cilegon dan Kantor Imigrasi Kota Cilegon dapat ditarik kesimpulan bahwa
tidak diperlukannya lagi Visa Bekerja (TA-01) berdasarkan Perpres No.21
Tahun 2016, memberikan kemudahan yang berdampak pada peningkatan
masuknya tenaga kerja. TKA tidak lagi perlu mengurus visa, sehingga
ketika sponsor pemberi kerja telah mendapatkan RPTKA dari pemerintah
pusat, TKA bisa langsung mengurus IMTA yang hanya perlu memakan
waktu 3 hari hingga memulai bekerja.
Keberadaan TKA yang bekerja dan tinggal di Cilegon berdampak
pada pengembangan ekonomi yang ada di kota tersebut baik secara kota
maupun individu-individu yang tinggal di kota tersebut. Hal ini dikonfirmasi
melalui wawancara dengan staf ahli walikota bidang ekonomi keuangan.
Pengaruh yang paling signifikan dengan keberadaan tenaga kerja
asing adalah kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1
adalah ―Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganǁ. PAD bertujuan
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai
perwujudan Desentralisasi.
Adapun menurut undang-undang tersebut, sumber dari PAD
adalah; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang
sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi; hasil
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan
bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
dan, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
Apabila merujuk pada pernyataan Wakil Walikota Cilegon, sumber
PAD yang paling besar masih berasal dari pendapatan pajak, yaitu
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 69
sebesar 45% (Pendapatan Sektor Pajak Sumbang PAD Cilegon Hingga
45 %, 2016) . Oleh karena itu, pajak yang diterima dengan adanya TKA
yang bekerja dan menetap di Cilegon memberikan kontribusi dalam
pendapatan daerah tersebut, sehingga dapat dikatakan juga turut
membantu pembangunan Kota Cilegon.
Keberadaan TKA tersebut menjadi sumber pemasukan bagi
masyarakat Kota Cilegon. Contohnya adalah usaha kontrakan tempat
tinggal kepada TKA yang membantu perekonomian masyarakat karena
dapat memicu tumbuhnya kegiatan ekonomi di sekitar daerah pemukiman
TKA. Namun hal ini belum dapat dimaksimalkan karena TKA tersebut
tidak semuanya bermukim di wilayah Kota Cilegon. Beberapa di antara
mereka ada yang tinggal di Kota Serang dan daerah-daerah lainnya dan
berada di Cilegon hanya untuk bekerja saja.
Implikasi positif lainnya dari keberadaan TKA di kota Cilegon
adalah terjadinya transfer of knowledge dari pekerja asing ke pekerja
lokal. Hal ini merupakan manifesto dari diperbolehkannya TKA bekerja di
Indonesia. Kemajuan teknologi perindustrian yang memerlukan tenaga
kerja terampil memang sudah seharusnya dikuasai oleh pekerja lokal.
Kalaupun pada masa sekarang ini tenaga kerja lokal belum sepenuhnya
menguasai teknologi tersebut, maka kehadiran TKA bisa menjadi
jembatan bagi berlangsungnya transfer of knowledge dan transfer of
technology. Dan pada akhirnya, kemajuan teknologi dengan tenaga kerja
yang terampil bisa mendorong kemajuan perindustrian Indonesia di masa
yang akan datang.
Dalam sektor sosial, keberadaan TKA di Cilegon berdampak secara
langsung terhadap masyarakat, sedikit berbeda dengan sektor ekonomi.
Data yang didapat melalui wawancara dengan Erwin Harahap, Staf Ahli
Walikota Cilegon Bidang Sosial Sumber Daya Manusia dan
Kemasyarakatan. Dampak pada sektor sosial yang paling dirasakan
dengan keberadaan TKA adalah adanya konflik budaya dimana para TKA
ini membawa budaya dari negara asal mereka yang bertentangan dengan
budaya lokal yang ada. Hal ini dapat menjadi masalah karena hal-hal yang
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 70
dianggap wajar dan normal bagi TKA belum tentu dianggap baik bagi
warga lokal. Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, praktik seks
bebas, merupakan dua hal yang dianggap tabu karena sangat
bertentangan dengan budaya dan ajaran agama yang dianut seluruh
penduduk lokal Indoesia. Tidak adanya toleransi dan menghargai warga
lokal yang sedang menjalankan ibadah, misalnya membuat kegaduhan
pada saat warga lokal muslim sedang beribadah. Masalah-masalah
tersebut dapat memicu persoalan antara warga lokal dan TKA tersebut,
menimbulkan persoalan yang mengarah pada tindak kekerasan yang
berdampak pada keamanan dan melemahkan pertahanan negara.
Karena hal itulah Walikota Cilegon, memiliki kebijakan untuk
melokalisasi tempat pemukiman TKA yang ada di Cilegon sesuai dengan
negara asal TKA tersebut. Hal ini untuk lebih memudahkan pengawasan
terhadap TKA dan meminimalisir konflik yang terjadi (Februari, 2017).
Lebih lanjut lagi, permasalahan perebutan lapangan pekerjaan
antara TKA dan para pekerja lokal tidak terjadi dikarenakan industri yang
ada di Kota Cilegon adalah kebanyakan industri padat modal dimana
penggunaan mesin dan alat berat lebih dominan. Oleh karena itu, tenaga
kerja asing yang ada di Cilegon adalah tenaga ahli, yang memang belum
dapat tergantikan oleh tenaga kerja lokal.
Masuknya TKA ke Cilegon, memberikan dampak baik secara
ekonomi maupun secara sosial. Dalam aspek ekonomi, TKL di Cilegon
dapat dikategorikan sebagai referent object, yaitu pihak yang akan
terancam jika isu arus TKA di Cilegon tidak disikapi secara serius.
Pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini seharusnya bertindak sebagai
aktor yang melihat bahwa meningkatnya arus TKA mengancam
keamanan berupa dampak sosial dan dampak ekonomi di Cilegon yang
akan berdampak pula pada pertahanan negara. Secara sosial adanya
perbedaan strata keterampilan, upah dan perbedaan budaya
menimbulkan dampak pada segi kehidupan masyarakat Cilegon yang
berakibat tidak dapat mewujudkan tujuan nasional memberikan
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 71
kesejahteraan bagi rakyat yang pada akhirnya berdampak pada
pertahanan negara.
Pemerintah Kota Cilegon seharusnya memiliki langkah-langkah
protektif dalam menangani isu TKA Ilegal, bersikap agresif mempengaruhi
pihak-pihak yang ingin dipengaruhi dalam menyikapi dan menangani isu
tersebut secara serius. Masyarakat ataupun Tenaga Kerja Lokal (TKL) di
kota Cilegon, termasuk DPRD Provinsi Banten, maupun instansi
pemerintah lainnya harus dapat memberikan rekomendasi atau bahkan
mungkin secara politis dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat
sebagai functional actor. Pemerintah Indonesia berperan sebagai
functional actor karena kebijakan yang diambil mempengaruhi dinamika
dari sebuah sektor langsung maupun turunan dari sebuah isu yang ter-
sekuritisasi, dalam hal ini adalah isu arus TKA di Cilegon. Menguatkan
kerja sama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia sebagai functional actor tidak hanya berpengaruh terhadap
investasi akan tetapi juga dapat berpengaruh terhadap penyerapan
Tenaga Kerja Lokal di Cilegon.
Dalam rangka meningkatkan hubungan dengan negara lain,
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara sahabat.
Selain itu juga, Perpres ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat
ekonomi khususnya pada sektor pariwisata mancanegara (Peraturan
Presiden, 2016).
Menurut Direktorat Jenderal Imigrasi, peraturan Presiden Nomor 21
Tahun 2016 mengamanatkan penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan
izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa
berlakunya ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Penerima
Bebas Visa Kunjungan pun dapat keluar dan masuk melalui 124 Tempat
Pemeriksaan Imigrasi darat, laut dan udara di berbagai wilayah di
Indonesia.
Orang Asing penerima Bebas Visa Kunjungan dapat melakukan
kegiatan untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial, seni dan
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 72
budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti
seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan
dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan untuk meneruskan
perjalanan ke luar negeri. Apabila izin tinggal untuk tujuan kunjungan
selama 30 hari yang diakomodir melalui Bebas Visa Kunjungan dirasa
tidak memadai, fasilitas Visa Kunjungan saat Kedatangan (Visa on Arrival)
Kurangnya tenaga pengawas bagi pekerja asing akan menimbulkan
kelemahan dalam sektor pengawasan Tenaga Kerja Asing sesuai
ketentuan undang-undang. Ditambah lagi birokrasi dan hirarkhi
pengurusan Ijin Mempekerjakan Tanaga Kerja Asing yang cukup panjang
akan memicu perusahaann menempuh jalan pintas dalam
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing secara illegal. Hal ini memicu
kerawanan dan dampak pada sektor keamanan dan pertahanan Negara
yang berawal dari minimnya data yang diperoleh oleh Pengawas Tenaga
Kerja Asing
Walaupun adanya TKA yang bekerja dan menetap di Cilegon
memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah, sehingga dapat
dikatakan juga turut membantu pembangunan Cilegon tetapi di sisi lain
juga menimbulkan kerawanan yang dipicu lemahnya pengawasan
terhadap tenaga kerja asing tersebut yang berdampak pada sektor
pertahanan dan keamanan.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 73
BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
a. Meningkatnya Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon dipicu hal-hal
sebagai berikut:
1) Masuknya investor asing sebagai bagian dari kebijakan
kerjasama Indonesia untuk meningkatkan kemampuan industri
dalam negeri memicu derasnya aliran tenaga kerja asing yang
dibawa investor sebagai langkah pengawasan investasi yang
diinvestasikan para investor tersebut di Indonesia.
2) Paket investasi dan tenaga kerja negara investor merupakan
paket kerja sama investasi yang disetujui oleh Pemerintah
Pusat dan pihak investor, di mana setiap investor disetujui
untuk mempekerjakan tenaga kerja dari negaranya di lokasi
industri terkait. Dalam hal ini daerah (pemerintah daerah) hanya
menerima limpahan tenaga kerja dari kesepakatan pemerintah
pusat saja.
3) Dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Kebijakan Bebas
Visa Kunjungan bagi Warganegara dari 169 negara di dunia
dimanfaatkan oleh sebagian turis untuk bekerja di Indonesia
salah satuya adalah di Wilayah Cilegon.
4) Perubahan kebijakan yang tertuang dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur Ketenagakerjaan,
khususnya penghapusan visa bekerja bagi TKA yang sudah
mendapatkan IMTA merupakan potensi masuknya TKA di Kota
Cilegon;
5) Jumlah Tenaga Pengawas bagi Tenaga Kerja Asing tidak
sebanding dengan jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di
Wilayah Cilegon merupakan potensi untuk dijadikan pintu
masuk TKA baik oleh TKA itu sendiri maupun oleh perusahaan
pemberi kerja.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 74
6) dan bekerja secara illegal di wilayah Cilegon. Lemahnya
pengawasan sebagai akibat kurangnya tenaga pengawas
Tenaga Kerja Asing di pemerintah Kota Cilegon menyebabkan
tenaga kerja asing illegal merupakan pilihan yang harus dipilih
baik oleh perusahaan yang mempekerjakan dan tenaga kerja
asing itu sendiri.
b. Meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal dipicu
oleh beberapa kepentingan antara tenaga kerja dan perusahaan
pemberi kerja, serta dikarenakan kebijakan investasi pemerintah
pusat yang berdampak pada pemerintah daerah. Perubahan
kebijakan peraturan ketenagakerjaan dan adanya peraturan bebas
visa kunjungan wisata bagi 169 negara ke Indonesia merupakan
salah satu pintu masuk bagi TKA Ilegal ke Indonesia, khususnya ke
Kota Cilegon. Persoalan-persoalan yang timbul akibat perbedaan
budaya, kesenjangan keterampilan antara masyarakat lokal dan
TKA, dan perbedaan upah yang tinggi menimbulkan persoalan yang
melemahkan pertahanan negara. Prioritas dan esensi pertahanan
negara dalam mewujudkan tujuan nasional untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai
upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa
dengan memberikan ruang yang cukup bagi setiap komponen
bangsa yang akan mengembangkan dirinya sesuai aspirasi dan
budaya masing-masing dalam kerangka pembangunan bangsa
secara keseluruhan dengan menciptakan iklim kondusif bagi
tercapainya tujuan dan cita-cita nasional akan terganggu. Persoalan
TKA Ilegal merupakan bom waktu bagi pemerintah pusat dan juga
pemerintah kota Cilegon bila tidak segera diselesaikan secara
cepat, bijak dan transparan dengan melibatkan sinergitas semua
unsur yang terkait dalam penanganan TKA akan berdampak
signifikan terhadap pertahanan Negara dan pencapaian tujuan
nasional Indonesia.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 75
5.2 Saran
a. Perbaikan birokrasi dan mekanisme perijinan bagi Tenaga
Kerja Asing dan perijinan serta sanksi yang tegas bagi
perusahaan dan Pimpinan Perusahaan yang mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing harus diperbaiki dan diterapkan secara
tegas, dari segi kualitas pegawai birokrasi dan persyaratan
perijinan yang reliabel. Peninjauan kembali peraturan
perundang-udangan yg memberi kelonggaran bagi masuknya
Tenaga Kerja Asing dan meungkinkan bekerja di wilayah NKRI
secara illegal.
b. Perlu adanya wewenang yang tegas bagi TIMPORA dan
Tenaga Pengawas bagi Tenaga Kerja Asing tidak hanya
sebatas melakukan pemantauan lokasi dan keberadaan, serta
kelengkapan administrasi Tenaga Kerja Asing. Dukungan
pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Tenaga Pengawas
Tenaga Kerja Asing perlu dikembangkan dan terus dibekali
sejalan dengan kebutuhan menghadapi perkembangan
lingkungan strategis, regional dan global yang dipengaruhi
dengan perkembangan ilmu pegetahuan dan teknolog.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 76
DAFTAR PUSTAKA
Alwasilah, A. Chaedar, 2002. Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Bandung: PT
Dunia Pustaka Jaya dan Pusat Studi Sunda.
Buzan, Barry and Ole Weaver (eds). (2003). Regions and Powers: The
Structure of International Security. Cambridge: Cambridge
University Press
Chow, Hou Wee, 2007. Sun Zi, Art of War. Alih Bahasa Rudijanto. P.T
Buana Ilmu Populer, Jakarta.
Cooke, Steve and Slack, Nigel, 1991. Making Management Decisions, Second Edition, Prentice Hall, New York London Toronto
Sydney Tokyo Singapore.
Deresky, Helen, 2002. International Management, Managing Across
Borders and Cultures, Fourth Edition, Pearson Education, Inc, New Jersey, USA.
Deiarnov,2006. Ekonomi Poltik, Penerbit Erlangga Press, Surabaya.
Djulianto, Suyitno, 2015. Tenaga Kerja Asing di Cilegon Perlu Dibatasi, Jurnal Ekonomi
Drucker, Peter F, 1973. Management, Truman Talley Books/ E.P. Dutton, New York.
Gienow-Hetch, J. C., & Donfried, M. C., 2010. What are We Searching for a Cultural Diplomacy. New York: Berghan Books.
Huberman, Matthew B. Miles, and Johny Saldana., 2014. Qualitative Data
Analysis: A Methods Sourcebook. Singapore: SAGE
Publications Inc.
Kemhan, 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta.
Kusumawardhani, 2016. Kesenjangan Tenaga Kerja di Banten di Tengah
Disparitas Ekonomi. Jurnal Ekonomi 2016.
Parson, Wayne, 2011. Public Policy: An Introduction to the Theory and
Practice of Policy Analysis, Edward Elgar Publishing, Ltd. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 77
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang
Bebas Visa Kunjungan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor 17 tahun 2016 tanggal 18 April 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan
bagi Orang Asing yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.
S., Mulyadi, 2012. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan, Rajawali Pers, Jakarta
Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 78
Dst s.d. Hal 4...
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 79
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 80
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 81
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 82
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 83
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 84
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 85
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 86
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 87
Dst s.d. Hal 10...
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 88
Laporan Hasil Penelitian Dosen Unhan 2017 89