nomor u*v).0o7fn/9fg)p7>
TRANSCRIPT
mSsl
^
Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
JL LETJEN.MT. HARYONO KAV 45-46
JAKARTA 12770
TELP : (021)-22791400FAX : (021)-22791452
(021)-22791448email : [email protected] page www.dephub.go.id
U*v).0O7fn/9fg)p7><i0,g Jakarta,-^? Juli 2018Segera
1 (satu) Berkas
Penyampaian SK tentang Pembentukan Kepada :
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Yth. Inspektur Jenderal
Di Lingkungan BPTJ selaku Penanggungjawab
UPG Utama Kemenhub
di-
TEMPAT
1. Menindaklanjuti surat Inspektur Jenderal selaku Penanggungjawab UPGUtarn^ Kemenhub Nomor : HK. 403/1/8/ITJEN-2018 tanggal 29 Juni2018 perihal Pembentukan UPG, bersama ini terlampir kami sampaikanSalinan Keputusan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasidi lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek guna proseslebih lanjut.
2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkanterima kasih.
SEKRETARIS BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JABODETABEK
FIRDAUS KOMARNO
Pembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19610204 201602 1 001Tembusan Yth.
Kepala BPTJ.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
email : [email protected] page : www.dephub.go.id
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,TANGERANG, DAN BEKASI
NOMOR : SK. 265/HK.208/BPTJ-2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR,DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,TANGERANG, DAN BEKASI,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentangPengendalian Gratifikasi di Lingkungan KementerianPerhubungan, perlu dibentuk Unit PengendalianGratifikasi di Lingkungan Badan Pengelola TransportasiJakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu menetapkan SuratKeputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta,Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi tentang UnitPengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan PengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, danBekasi.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangi-'emberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
JL. LETJEN. MT. HARY0N0 KAV 45-46 TELP : (021)-22791400JAKARTA 12770 FAX : (021)-22791452
(021)-22791448
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan LembranNegara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentangKementerian Perhubungan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentangBadan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di LingkunganKementerian Perhubungan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 1935) sebagaimana diubahdengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentangPengendalian Gratifikasi di Lingkungan KementerianPerhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perhubungan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 1891).
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan PengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, danBekasi.
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASIJAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASIKEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKANUNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGANBADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR,DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI.
Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di LingkunganBadan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi dengan susunan keanggotaan dantugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusanini.
Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BadanPengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMAmempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaanpengendalian gratifikasi di lingkungan Badan PengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, danBekasi;
b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPKdalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
c. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkanuntuk pelaporan gratifikasi di lingkungan BadanPengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi;
d. menerima, mencatat dan mereviu laporan adanyagratifikasi di lingkungan Badan Pengelola TransportasiJakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi efektiftaspengendalian gratifikasi di lingkungan Badan PengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, danBekasi;
f. merumuskan petunjuk lebih lanjut apabila diperlukanuntuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor,Depok, Tangerang, dan Bekasi;
g. melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkunganBadan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi;
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
h. menyusun dan mengembangkan sistem berbasisteknologi informatika dan komunikasi mengenaipelaporan dan/atau pencatatan berkoordinasi denganunit terkait dan/atau;
i. bekerjasama dengan Unit Pengendalian Gratifikasi padaunit kerja dan instansi lainnya dalam melaksanakansosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan BadanPengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi.
Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana pada DiktumPERTAMA bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada DiktumPERTAMA dibebankan kepada DIPA Badan PengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan BekasiKementerian Perhubungan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamkeputusan ini maka akan diadakan penyempurnaan danditetapkan kembali.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 16 Juli 2018
KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR,DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
ttd
BAMBANG PRIHARTONO
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala
Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.2. PPK Satker Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.3. Yang bersangkutan.
Salinan sesuai dengan aslinya
jvaa^^ApAGlAN HUKUM
+i TRANSPORT^*
ANIS IWAN SETIONO, SH,. MH
'enataTk. I (Ill/d)NIP. 19731113 200502 1 002
Lampiran Keputusan Kepala BadanPengelola Transportasi Jakarta, Bogor,Depok, Tangerang, dan BekasiNomor : SK. 265/HK.208/BPTJ-2018Tanggal : 16 Juli 2018
A. TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK,TANGERANG, DAN BEKASI
1. PenanggungjawabBertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi dilingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi.
2. Ketua
a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan unitpengendalian gratifikasi di lingkungan Badan PengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
b. menjamin terlaksananya kegiatan pengendalian gratifikasidengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bertanggung jawab terhadap pelaporan hasil pelaksanaankegiatan kepada Menteri Perhubungan.
3. Wakil Ketua
Membantu pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaankegiatan unit gratifikasi di lingkungan Badan Pengelola TransportasiJakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
4. Sekretaris
Melaksanakan tugas kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatanunit pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan PengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
5. Anggota :a. menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian
gratifikasi di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta,Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan KPK dalampelaksanaan pengendalian gratifikasi;
c. Menyiapkan bahan informasi dan perangkat yang dibutuhkanuntuk pelaporan gratifikasi di lingkungan Badan PengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
d. menyiapkan dan melaksanakan penerimaan, pencatatan, danreviu laporan adanya gratifikasi di lingkungan Badan PengelolaTransportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
e. menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasiefektifitas pengendalian gratifikasi di lingkungan BadanPengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, danBekasi;
f. menyiapkan dan melaksanakan perumusan petunjuk lebihlanjut apabila diperlukan untuk pelaksanaan pengendaliangratifikasi di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta,Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
g. menyiapkan dan melaksanakan pengendalian gratifikasi dilingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi;
h. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan dan pengembangandan/atau;
i. menyiapkan dan melaksanakan kerja sama dengan UnitPengendalian Gratifikasi pada unit kerja dan instansi lainnyadalam melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi dilingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi.
B. SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR,DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
I. PenanggungjawabII. Ketua
III. Wakil Ketua I
IV. Wakil Ketua II
V. Wakil Ketua III
VI. Sekretaris
VII.Anggota
: Kepala BPTJ: Sekretaris BPTJ
: Direktur Perencanaan dan Pengembangan: Direktur Prasarana
: Direktur Lalu Lintas dan Angkutan: Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum: 1. Kasubbag Tata Usaha, Dit. Renbang
2. Kasubbag Tata Usaha, Dit. Prasarana3. Kasubbag Tata Usaha, Dit. LLA4. Kasubbag Perjanjian dan Advokasi5. Kasubbag Kepegawaian6. Kasubbag Umum7. Timbul Sahat Martua Hutagaol8. AgungWibowo9. Nuraeni
10. Oman Lukman
11. Nurhasan Efendi
12. Elly Herlina13. Angger Wisnu Widianto
KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR,DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
ttd
]in#d£3*£^\$aV\dengan aslinyaBAGIAN HUKUM
ANIS IWAN SETIONO, SH,. MH
PenataTk. I (Ill/d)NIP. 19731113 200502 1 002
BAMBANG PRIHARTONO