modul pelatihan pedoman pks ampk
TRANSCRIPT
MODUL PELATIHAN PEKERJA SOSIAL
PROGRAM KESEJAHTERAAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
(PKS AMPK)
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Direktorat Pelayanan Sosial AnakJakarta 2010
MODUL PELATIHAN PEKERJA SOSIAL
PROGRAM KESEJAHTERAAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS (PKS AMPK)
A. Deskripsi
Mata diklat ini membahas tentang latar belakang, maksud dan tujuan,
bentuk-bentuk PKSAMPK, kriteria penerima bantuan PKSAMPK, pihak-
pihak yang terkait dalam pelaksanaan PKSAMPK, bantuan tunai bersyarat,
kelembagaan PKSAMPK, proses pendampingan PKSAMPK. Selain itu
juga membahas tentang monitoring dan terminasi kegiatan PKSAMPK
sehingga pelayanan terhadap klien berakhir dengan optimal.
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Tujuan Umum
Peserta pelatihan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
PKSAMPK sebagai bekal dalam melaksanakan tugas mereka selaku
Sakti Peksos.
2. Tujuan Khusus
a. Peserta mampu memahami dan menjelaskan tentang latar belakang,
maksud dan tujuan, bentuk-bentuk pelayanan PKSAMPK.
b. Peserta mampu memahami dan menjelaskan kriteria penerima
bantuan PKSAMPK, pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya,
dan bantuan tunai bersyarat .
c. Peserta memahami dan menjelaskan aspek-aspek kelembagaan
PKSAMPK, antara lain meliputi lembaga PKSAMPK, pendamping
PKSAMPK, lembaga penyedia layanan.
1
d. Peserta mampu memahami dan menjelaskan proses pendampingan
PKSAMPK; yaitu tahapan akses pelayanan, tahapan pelayanan
pemulihan, tahapan pelayanan reunifikasi dan reintegrasi, tahapan
monitoring dan terminasi dari program pelayanan tersebut.
C. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
1. Informasi Umum; meliputi antara lain :
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Bentuk-bentuk Pelayanan PKSAMPK
1.4 Kriteria Penerima Bantuan PKSAMPK
1.5 Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan PKSAMPK
1.6 Bantuan Tunai Bersyarat (BTB)
2. Kelembagaan dan Penyelenggaraan PKSAMPK
2.1 Aspek-aspek kelembagaan PKSAMPK
2.2 Lembaga pelaksana PKSAMPK
2.3 Pendamping PKSAMPK
2.4 Lembaga Penyedia layanan PKSAMPK
3. Proses Pendampingan PKSAMPK
3.1 Tahap akses layanan
3.2 Tahap layanan pemilihan
3.3 Tahap layanan Reunifikasi dan Reintegrasi
3.4 Tahap Monitoring dan Terminasi
2
D. MATERI DAN DAFTAR KEPUSTAKAAN
MATERI
PANDUAN PENDAMPINGAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
I. INFORMASI UMUM
1. LATAR BELAKANG
PKSAMPK dirancang sebagai upaya yang terarah, terpadu dan
berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yang
membutuhkan perlindungan khusus.
Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak yang terpaksa
berada dalam kondisi dan situasi kehidupan tertentu yang membuatnya
kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan atau mengakses pemenuhan
hak-hak dasarnya, sehingga kelangsungan hidup dan tumbuh-kembangnya
terancam.
Kondisi dan situasi kehidupan anak yang membutuhkan perlindungan
khusus yang menjadi subjek PKSAMPK dikategorikan menjadi:
1.1.anak-anak yang hidup dalam situasi darurat akibat bencana alam
maupun bencana sosial;
1.2.anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
1.3.anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi dan
seksual;
1.4.anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lain;
1.5.anak yang terinfeksi dan terdampak HIV/AIDS; serta
1.6.anak komunitas adat terpencil/terisolasi/minoritas;
3
PKSAMPK mengupayakan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar bagi
anak-anak tersebut sehingga kelangsungan hidup dan proses tumbuh
kembang anak dapat tetap berlangsung secara optimal.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
2.1.Maksud
Panduan Pendamping PKSAMPK ini merupakan dokumen tambahan
sekaligus pelengkap atas Panduan Umum bagi Pendamping Program
Kesejahteraan Sosial Anak yang disusun Kementerian Sosial, yang
memuat sejumlah acuan khusus terkait pelayanan bagi kelompok anak
yang menjadi subjek layanan PKSAMPK.
Panduan Pendamping PKSAMPK ini juga dilengkapi dengan panduan
lain yang lebih khusus untuk 6 (enam) kategori kelompok penerima
manfaat yang berbeda.
2.2.Tujuan
Panduan pendamping ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan lebih
lanjut bagi para pendamping PKSAMPK tentang kekhususan masalah,
bentuk layanan dan dukungan, kelembagaan, serta mekanisme dan
fungsi pelayanannya.
3. BENTUK-BENTUK PELAYANAN PKSAMPK
PKSAMPK dirancang sebagai pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak
yang membutuhkan perlindungan khusus. Pelayanan Kesejahteraan Sosial
tersebut diberikan dalam 2 bentuk utama:
3.1.dukungan layanan perlindungan serta akses ke layanan rehabilitatif dan
reintegrasi bagi anak yang membutuhkannya, diberikan untuk
mendukung proses pemulihan fisik, psikis, dan sosial sebagai
persiapan reintegrasi anak dengan keluarga.
3.2. layanan bantuan/dukungan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak
selama proses pemulihan dan reintegrasi, yang meliputi:
4
a. layanan kesejahteraan sosial berupa bimbingan psikososial dan
motivasi membangun minat untuk mengikuti sistem pendidikan.
b. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pemenuhan akan
makanan bergizi/ nutrisi dan penyediaan alat-alat sekolah.
c. layanan bridging course dan remedial.
Selain itu pelayanan kesejahteraan sosial PKSAMPK juga diberikan dalam
bentuk tambahan:
3.3.penguatan kemampuan orang tua/keluarga dalam menjalankan
kewajibannya melindungi dan mengasuh anak
3.4.penguatan peran lembaga kesejahteraan sosial anak.
4. KRITERIA PENERIMA MANFAAT PKSAMPK
Kriteria penerima manfaat langsung PKSAMPK yang diprioritaskan adalah:
4.1.anak berusia 6 hingga kurang dari 18 tahun
4.2.berasal dari keluarga rumahtangga sangat miskin
4.3.membutuhkan perlindungan khusus karena hidup dalam situasi darurat
akibat bencana alam maupun bencana sosial; atau menjadi korban
tindak pidana perdagangan orang; anak yang menjadi korban
eksploitasi ekonomi dan seksual; atau menjadi korban penyalahgunaan
narkoba dan zat adiktif lain; atau yang terinfeksi dan terdampak
HIV/AIDS; atau anak komunitas adat terpencil/terisolasi/minoritas.
Selain itu, manfaat PKSAMPK dapat juga diberikan kepada:
4.4. keluarga atau orang dewasa yang bertanggung jawab atas pengasuhan
anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan
layanan PKSAMPK
5
5. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PELAKSANAAN PKSAMPK
Ada empat pihak yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan layanan
PKSAMPK, yaitu:
5.1.Penerima manfaat, yaitu anak yang membutuhkan perlindungan
khusus dan keluarga atau orang dewasa yang bertanggung jawab atas
pengasuhan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang
memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam bagian C Bab.1 buku
panduan ini.
5.2.Lembaga Pelaksana PKSAMPK, yaitu lembaga di tingkat lokal yang
secara formal ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI sebagai
penyelengara layanan PKSAMPK di wilayah kerjanya. Lembaga ini
antara lain: LPKSAMPK, LPA , atau Lembaga Swadaya Masyarakat
yang bergerak dan memiliki layanan di bidang perlindungan anak.
5.3.Pendamping PKSAMPK, adalah pekerja sosial terlatih yang bekerja
untuk Lembaga Pelaksana PKSAMPK yang telah memenuhi kriteria
kompetensi tertentu dan secara formal mendapat penunjukan dari
lembaganya untuk secara langsung menjalankan peran pendampingan
bagi anak dan keluarga yang membutuhkan layanan PKSAMPK.
5.4.Penyedia Layanan (Service Providers), adalah lembaga-lembaga di
wilayah kerja atau di luar wilayah kerja Lembaga Pelaksana PKSAMPK,
milik pemerintah maupun non-pemerintah, yang menjadi sumber
pemenuhan kebutuhan dasar anak atau memiliki layanan spesifik yang
kepadanya anak (penerima layanan) dapat dirujuk. Lembaga-lembaga
ini antara lain adalah: Sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan
formal, non-formal, dan informal (seperti sekolah, PKBM, kursus);
lembaga penyelenggara layanan kesehatan (Rumah Sakit,
Puskesmas); lembaga layanan hukum (LBH); panti atau rumah
perlindungan anak; dan lain-lain.
6
6. BANTUAN TUNAI BERSYARAT (BTB)
Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer) adalah salah satu
mekanisme utama penyaluran bantuan dalam penyelenggaraan layanan
PKSAMPK. Dalam mekanisme ini, bantuan keuangan yang penggunaannya
terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti: makanan dan
nutrisi serta mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar,
hanya akan diberikan bila anak dan keluarga yang menjadi penerima
manfaat sanggup memenuhi beberapa syarat (conditionality) tertentu.
Syarat atau kondisi tersebut umumnya terkait dengan kesungguhan
memenuhi hak dasar anak, seperti kesertaan dalam pendidikan,
kesungguhan mengakses layanan kesehatan dasar, dan kesediaan
orangtua mengasuh anak dalam keluarga.
Matrix 1. pada lampiran memuat antara lain bentuk-bentuk dukungan dalam
PKSAMPK yang dilakukan dengan mekanisme Bantuan Tunai Bersyarat.
(Terlampir)
7
II. KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PKSAMPK
1. ASPEK KELEMBAGAAN PKSAMPK
Aspek-aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan PKSAMPK terdapat 3
aspek sebagai berikut :
1.1. Lembaga Pelaksana PKSAMPK
1.2. Pendamping PKSAMPK
1.3. Lembaga Penyedia Layanan
2. LEMBAGA PELAKSANA PKSAMPK (LPKSAMPK)
LPKSAMPK adalah lembaga yang, atas penunjukan Kementerian Sosial,
melaksanakan mekanisme pelayanan terhadap anak yang membutuhkan
perlindungan khusus berupa langkah perlindungan dan dukungan akses
layanan pemulihan dan reintegrasi, serta dukungan pemenuhan kebutuhan
dasar dan pendidikan. Dalam prosesnya LPKSAMPK mengorganisasikan
para pendamping yang bertugas mempersiapkan dan mendampingi anak
dan keluarga yang menjadi penerima manfaat.
Lembaga Pelaksana PKSAMPK terdiri dari Rumah Perlindungan Sosial
Anak (RPSA) atau Lembaga Perlindungan Anak (LPA).
2.1. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)
Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah lembaga yang
menyelenggarakan layanan perlindungan sementara kepada anak yang
membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk:
a. Temporary Shelter, yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang
bersifat responsif dan segera bagi anak yang mengalami tindak
kekerasan dan perlakuan salah, atau yang memerlukan perlindungan
khusus.
b. Protection Home, yaitu unit pelayanan perlindungan lanjutan dari
Temporary Shelter yang berfungsi memberikan perlindungan,
pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan
8
perlindungan khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara
wajar.
RPSA pada intinya memang dirancang untuk merespon masalah-masalah
perlindungan anak, yaitu anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan
eksploitasi, termasuk anak-anak yang menjadi sasaran utama PKSAMPK
ini. (Lihat manual SOP RPSA)
2.2. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
LPA adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota, yang umumnya memiliki hubungan semi-formal dengan
pemerintah daerah, yang pemfungsiannya terutama untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat akan hak-hak anak dan isu-isu perlindungan anak,
advokasi kebijakan perlindungan anak, pemantauan pelaksanaan hak-hak
anak, pendampingan anak-anak, dan juga bekerja untuk mengembangkan
sistem rujukan bagi anak-anak korban kekerasan, eksploitasi.
RPSA yang telah memiliki standar kelembagaan diupayakan bekerja
sesuai SOP yang sama, sedangkan LPA cara operasi dan layanannya
akan berbeda-beda antara wilayah satu dengan lainnya.
3. PENDAMPING PKSAMPK
Pendamping PKSAMPK adalah:
3.1. seseorang yang direkrut oleh dan bekerja untuk LPKSAMPK yang
fungsinya adalah melaksanakan tugas-tugas pelayanan perlindungan
khusus dan kesejahteraan sosial kepada anak yang membutuhkan
perlindungan khusus.
3.2. ditetapkan karena telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi
tertentu.
Panduan khusus mengenai tugas, kewajiban, dan kriteria bagi pendamping
dapat dilihat pada:
9
a. Pedoman Umum Pendamping PKS Anak
b. SOP LPKSAMPK
4. LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN
Lembaga Penyedia Layanan adalah lembaga-lembaga yang memiliki
layanan tertentu yang dapat menjadi bagian dari sistem sumber
pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan, dan reintegrasi bagi anak-anak
dan keluarga penerima manfaat PKSAMPK, yang menjadi rujukan dan
berperan meneruskan layanan atau mengembangkan kegiatan.
LPKSAMPK dapat mengembangkan ikatan kerjasama penyelenggaraan
layanan dengan jenis-jenis lembaga penyedia layanan seperti berikut:
4.1. Lembaga Pengasuhan/Perlindungan:
a. Panti-panti sosial pengasuhan anak
b. Rumah Singgah
c. Lembaga Sosial Masyarakat yang bergerak dalam bidang
usaha kesejahteraan sosial.
4.2. Lembaga penyelenggara layanan hukum:
a. Kepolisian
b. Lembaga Bantuan Hukum
4.3. Lembaga Pendidikan Formal dan/atau Nonformal yang
menyelenggarakan layanan kesiapan belajar :
a. Lembaga Pendidikan Formal
b. Sekolah Dasar (SD).
c. Madrasyah Ibtidaiyah (MI).
d. Sekolah Menengah Pertama (SMP).
e. Madrasyah Tsanawiah (MTs).
f. Sekolah Menengah Atas (SMA).
10
g. Madrasah Aliyah (MA).
h. Lembaga Pendidikan Non Formal
i. BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar).
j. SKB (Sanggar Kegiatan Belajar).
k. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
l. Lembaga Pendidikan informal:
m. Penyelenggaraan sekolah mandiri di rumah (home schooling).
n. Pendidikan dalam keluarga-keluarga.
4.4. Lembaga Pelayanan Kesehatan :
a. Rumah sakit
b. Puskesmas
c. Posyandu Terpadu
d. Poliklinik
4.5. Lembaga rujukan layanan lanjutan/khusus
a. Penyelenggara layanan rehabilitasi khusus (narkoba, anak
korban ESKA)
b. Gugus Tugas Penanganan Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang
c. Komisi Penanggulangan HIV/AIDs
d. Badan Penanggulangan Narkoba
11
III. PROSES PENDAMPINGAN PKSAMPK
Acuan utama Pendamping PKSAMPK dalam menjalankan fungsinya adalah
Pedoman Operasional PKSAMPK.
Secara skematis, proses umum pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:
Gambar.1. Skema proses pelayanan bagi anak & keluarga, PKSA-MPK
(sumber: SOP LPKSAMPK)
1. TAHAP AKSES LAYANAN
1.1.Penjangkauan
Penjangkauan adalah suatu proses kegiatan proaktif menjangkau klien
yang dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari berbagai pihak
seperti keluarga, anggota masyarakat, instansi pemerintah, instansi sosial,
lembaga kepolisian, Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat lokal
maupun internasional, dan lain-lain.
Tujuan dasar penjangkauan adalah untuk mengetahui apakah anak berada
dalam situasi terlindungi pada saat dilakukan penjangkauan. Apabila anak
dinilai tidak aman di dalam lingkungan sosialnya, maka diupayakan langkah
12
penyelamatan anak ke tempat aman seperti shelter LPKSAMPK atau
rumah perlindungan lain yang ada.
Penjangkauan dilakukan oleh pendamping atau tim penjangkauan yang
ditugaskan oleh Pimpinan LPKSAMPK. Penjangkauan dilakukan paling
lambat 24 jam setelah laporan diterima.
Kegiatan dalam proses penjangkauan meliputi :
a. Penelusuran atau konfirmasi laporan melalui telepon dan atau
kunjungan ke lokasi kejadian.
b. Koordinasi dengan pihak berwenang/terkait jika diperlukan.
c. Melakukan asesmen tentang situasi keluarga inti, dan kerabat
apakah mereka mampu atau siap memberikan perlindungan
pada anak.
d. Apabila berdasarkan hasil asesmen, keluarga dan kerabat
mampu atau siap memberikan perlindungan pada anak, maka
LPKSAMPK memberikan layanan perlindungan pada anak
dalam keluarga.
e. Apabila berdasarkan hasil asesmen keluarga inti dan kerabat
belum siap memberikan perlindungan, maka dengan bekerja
sama dengan pihak terkait anak dialihkan sementara
perlindungannya ke tempat aman yang ada di dalam
pengawasan LPKSAMPK.
f. Perlengkapan yang diperlukan dalam penjangkauan :
Sarana transportasi.
Sarana komunikasi.
Sarana dokumentasi penjangkauan.
Surat tugas dalam melakukan penjangkauan.
Formulir penjangkauan.
13
1.2.Menerima Rujukan Lembaga
Rujukan lembaga merupakan suatu proses pelimpahan penanganan kasus
dari berbagai pihak seperti instansi pemerintah, instansi sosial, kepolisian,
Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat lokal maupun internasional,
masyarakat dan lain-lain.
Tujuan rujukan adalah menindaklanjuti pelayanan sesuai dengan
kebutuhan klien dan kapasitas yang dimiliki LPKSAMPK.
Penerima rujukan adalah pekerja sosial yang ditugaskan sebagai petugas
penerima rujukan.
Proses penerimaan rujukan harus selesai dalam waktu 1 x 24 jam dan
perlengkapan yang diperlukan dalam rujukan yaitu formulir berita acara
serah terima, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan seperti kartu
identitas, informasi tentang lembaga perujuk, jenis pelayanan yang telah
diterima dan informasi mengenai orang yang merujuk.
Proses kegiatan rujukan :
a. Memberi penjelasan tentang jenis pelayanan yang tersedia di
LPKSAMPK
b. Memberikan penjelasan tentang aturan lembaga
c. Penandatanganan berita acara serah terima
d. Menyerahkan salinan berita acara serah terima kepada lembaga
perujuk.
1.3. Identifikasi dan Registrasi
Identifikasi adalah suatu proses megumpulan informasi dan pencatatan
tentang identitas klien dan masalah yang dihadapinya. Apabila
memungkinkan, dilakukan pencatatan identitas keluarga dan lingkungan
sosialnya.
14
Tujuan Identifikasi adalah untuk mengetahui secara pasti kondisi anak,
situasi masalah, dan melengkapi data awal tentang klien dan keluarga bila
memungkinkan.
Proses identifikasi dilakukan bersamaan atau segera setelah penjangkauan
atau penerimaan rujukan dilakukan.
Registrasi adalah suatu proses pencatatan klien sebagai penerima layanan
perlindungan dan dan pendokumentasian data awal berdasarkan informasi
yang diterima dari klien maupun lembaga pengirim.
Registrasi dilakukan terhadap anak baik yang mendapatkan pendampingan
dalam keluarga maupun dalam shelter LPKSAMPK.
Proses registrasi ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan
tertulis mengenai penempatan anak di LPKSAMPK yang ditandatangani
oleh pihak orangtua/ lembaga perujuk, anak sendiri dan LPKSAMPK.
Tujuan Registrasi adalah tercatatnya anak sebagai penerima layanan
LPKSAMPK dalam buku registrasi klien.
Petugas identifikasi dan registrasi adalah petugas yang mendapat
penugasan dari pimpinan.
Proses identifikasi dan registrasi dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam.
Proses kegiatan identifikasi dan registrasi :
a. Analisa segera atas informasi-informasi awal mengenai kondisi anak
dan permasalahannya hasil kegiatan penjangkauan/penerimaan
rujukan.
b. Mengisi formulir registrasi dengan melakukan wawancara
c. Mencatat data klien ke dalam buku registrasi
d. Pembuatan keputusan segera akan eligibilitas pemberian layanan
e. Mendokumentasikan data klien ke dalam file, termasuk gambar diri/
photo klien.
15
f. Penandatanganan kontrak pelayanan
g. Penempatan klien di shelter, jika diperlukan.
h. Penentuan manajer kasus dan pekerja sosial pendamping.
i. Perlengkapan yang diperlukan dalam identifikasi dan registrasi
adalah :
Formulir registrasi
Buku induk
Formulir kontrak pelayanan
Filing data klien
1.4.Layanan Kedaruratan
Layanan kedaruratan adalah suatu proses layanan yang harus segera
diberikan kepada klien sesuai dengan kebutuhan/kondisinya saat klien
datang di LPKSAMPK.
Tujuan layanan kedaruratan adalah memberikan pelayanan segera yang
bisa mengurangi situasi krisis yang dialami anak baik yang bersifat fisik,
psikologis, dan sosial.
Petugas yang memberikan layanan kedaruratan adalah pekerja sosial
dan/atau tim petugas lain yang mendapat penugasan dari manager kasus.
Pihak yang menentukan perlu tidaknya klien membutuhkan layanan
kedaruratan adalah manager kasus.
Proses layanan kedaruratan langsung dilakukan setelah terlihat adanya
kebutuhan dan respon segera yang tidak melebih waktu 1 x 24 jam.
Proses kegiatan layanan kedaruratan :
a. Identifikasi kebutuhan darurat
b. Mengakses tenaga profesional yang dibutuhkan
c. Menindaklanjuti layanan atas rekomendasi tenaga professional
16
d. Memantau perkembangan klien atas tindakan yang dilakukan tenaga
profesional
2. TAHAP LAYANAN PEMULIHAN
2.1.Asesmen Kebutuhan Layanan Pemulihan
Asesmen adalah suatu proses penelaahan masalah klien, potensi yang
dimiliki klien, keluarga dan lingkungannya, serta kebutuhan yang harus
dipenuhinya. Asesmen ini bisa dilakukan melalui kunjungan rumah,
mendiskusikan dengan lembaga perujuk/wali/orang tua tentang masalah
yang dihadapi klien, menelaah situasi kehidupan anak, keluarga dan
lingkungannya. Selama proses asesmen pekerja sosial sangat berperan
untuk tetap memberikan motivasi kepada klien dan meningkatkan
kemampuan komunikasi khususnya dengan klien (partisipasi klien untuk
terlibat dalam tahapan ini sangat penting agar pemahaman akan
kekuatan/potensi/hambatan dapat diketahui dan dipahami klien).
Tujuan asesmen adalah untuk memperoleh gambaran tentang masalah
yang terjadi, situasi kritis yang dihadapi, pihak-pihak yang terlibat dalam
situasi tersebut, dan kebutuhan nyata klien serta potensi diri klien dan
keluarganya untuk dapat digunakan dalam upaya pemecahan masalah.
Petugas yang melakukan asesmen adalah pekerja sosial dan tim profesi
lain yang dibutuhkan dibawah koordinasi manajer kasus.
Proses asesmen dilakukan dalam waktu 1 sampai 4 minggu tergantung dari
kompleksitas kasus.
Kegiatan dalam proses asesmen :
a. Pengumpulan data klien, keluarga dan orang-orang berpengaruh di
lingkungannya, dengan cara wawancara, pengamatan, dokumentasi,
dan cara atau metode lainnya.
b. Verifikasi dan analisis data.
c. Penyimpulan hasil analisis dan rekomendasi.
17
d. Perlengkapan yang diperlukan dalam rujukan :
Formulir asesmen dan panduan penetapan keputusan
Alat dokumentasi yang dibutuhkan
Transportasi dan surat tugas bila diperlukan apabila asesmen
dilakukan terhadap keluarga dan lingkungan sosialnya
2.2.Rencana Layanan
Berdasarkan hasil asesmen disusunlah bentuk penanganan masalah yang
tepat untuk anak. Manager kasus menyusun rancangan rencana
penanganan masalah ini dan kemudian membahasnya dalam suatu
pembahasan kasus yang melibatkan kelompok profesional atau
pihak/lembaga terkait yang dapat memberikan konstribusi bagi penanganan
kasus klien seperti psikolog, psikiater, pengacara, polisi, guru, dokter, dan
tenaga lainnya.
Rencana Penanganan disusun secara individual untuk setiap anak, dan
anak yang dapat terlibat secara psikologis sangat membantu dalam proses
intervensi.
Kegiatan rencana intervensi membutuhkan proses 7 (tujuh) hari kerja.
Beberapa poin yang dipertimbangkan dalam rencana intervensi yaitu;
a. Hasil asesmen, deskripsi masalah, dan kebutuhan yang dihadapi
anak
b. Menetapkan tujuan perubahan dan hasil-hasil kegiatan yang akan
dicapai oleh klien dan orang-orang berpengaruh lainnya terhadap
kasus.
c. Menyusun indikator keberhasilan untuk mengetahui efektivitas
pemberian layanan
d. Menghitung sumber daya dan potensi yang tersedia
e. Merencanakan kegiatan pelayanan yang akan dilakukan
18
f. Membagi tugas/peran dengan profesi/lembaga lainnya
g. Menyusun jadwal kegiatan pelayanan
2.3.Pelaksanaan Layanan
Pada tahap ini manager kasus melakukan pemantauan untuk memastikan
pelaksanaan intervensi selaras dengan rencana. Di LPKSAMPK selalu
dilakukan diskusi antara tim mengenai berbagai perkembangan yang terjadi
selama proses pelayanan berlangsung.
Jenis pelayanan intervensi yang dapat diberikan meliputi;
a. Pendamping memfasilitasi penyediaan layanan dan akses ke layanan
pemulihan psikososial hingga kemungkinan terapi untuk pemulihan
trauma ke psikolog, psikiater, ahli agama, terapis dan bidang lainnya
sesuai dengan permasalahan anak.
b. Pendamping memfasilitasi penyediaan layanan dan akses ke layanan
advokasi/pendampingan hukum kepada klien yang menghadapi
masalah hukum ke pihak atau lembaga lain yang menjadi rekan kerja
LPKSAMPK, seperti Komnas PA, Komnas HAM, KPAI, LBH, LSM
pendamping hukum, Kepolisian dan lain-lain. Beberapa kasus anak
yang ada hubungannya dengan hukum seperti kasus trafiking, seksual
abuse dan lainnya, maka LPKSAMPK merujuk kasus hukumnya ke
Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kepolisian, dan pengacara.
c. Pelayanan pendampingan dan asuhan; pekerja Sosial dan tim setiap
hari memberikan bimbingan dan pendidikan, kegiatan sosialisasi
rekreasi edukatif, bimbingan moral dan agama baik secara individu
maupun kelompok. Hal ini dilakukan berdasarkan rencana penanganan
masalah yang telah disetujui.
d. Pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemulihan kesehatan serta
membantu akses layanan kesehatan dasar atau lanjutan yang dilakukan
rutin setiap bulan dan sesuai kebutuhan klien.
19
e. Pelayanan rekreatif edukatif seperti rekreasi, kegiatan pengisian waktu
luang sesuai dengan minat klien dan rencana penanganan.
f. Menyediakan layanan akses pendidikan selama anak berada di
LPKSAMPK agar anak tidak ketinggalan dalam pelajaran formal yang
diikutinya.
g. proses penelusuran keluarga klien, serta kunjungan rumah bagi anak
yang diketahui keluarganya. Kegiatan ini kadang dilakukan LPKSAMPK
dengan Mitra atau lembaga perujuk anak. Selain itu bagi anak yang
membutuhkan
2.4.Layanan Referal
Referal/Rujukan adalah kegiatan pengalihan pelayanan klien ke lembaga
penyedia layanan dasar atau layanan lanjutan lain, yang dibutuhkan dalam
penanganan dan pemenuhan hak anak, karena pelayanan yang dibutuhkan
tidak tersedia atau sudah selesai di LPKSAMPK.
Pendamping memfasilitasi akses ke proses rujukan yang dilakukan oleh
petugas dengan menyiapkan form yang tersedia, membawa surat tugas,
alat dokumentasi dan akomodasi.
Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga terkait sesuai
dengan akses layanan yang dibutuhkan klien seperti lembaga layanan
pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pelayanan sosial,
dan alternatif pelayanan lainnya.
Penyerahan klien kepada lembaga yang menerimanya disertai dengan
penjelasan mengenai kasus klien dan perubahan apa yang telah dicapai,
sehingga mereka dapat menindaklanjutinya.
20
2.5.Evaluasi
Evaluasi dilakukan oleh Manajer kasus dan tim penanganan kasus untuk
mereview kemajuan/hasil pelayanan dan perubahan anak serta orang-
oprang yang berpengaruh terhadapnya.
Evaluasi ini harus disertai pemantauan secara teratur terhadap proses
penanganan kasus dan pelayanan yang diterima anak sehingga proses
penanganan kasus berlangsung sesuai dengan rencana. Dalam
pemantauan dan evaluasi ini, klien secara langsung dilibatkan.
Evaluasi mengacu pada hasil asesmen, rencana penanganan kasus,
laporan perkembangan anak, dan tujuan perubahan apa yang harus
diciapai anak dan orang-orang yang berpengaruh terhadapnya.
Hasil evaluasi disertai dengan rekomendasi penanganan lebih lanjut
terhadap klien. Beberapa pihak baik orang maupun lembaga harus
diidentifikasi dan disiapkan terkait dengan hal-hal apa yang
direkomendasikan.
3. TAHAP LAYANAN REUNIFIKASI & REINTEGRASI
3.1.Reunifikasi
Reunifikasi adalah mempertemukan dan menyatukan kembali klien kepada
orangtua, anggota keluarga, atau kerabat, untuk memberikan perlindungan
dan pemenuhan kebutuhan.
Keluarga asli (orangtua, pengasuh utama) anak adalah target pertama
dalam reuinifikasi ini. Jika tidak memungkinkan maka dialihkan kepada
kerabatnya, dan bentuk-bentuk alternatif pengasuhan lainnya yang berbasis
keluarga.
Tujuan reunifikasi adalah agar klien dapat hidup menyatu dalam
keluarganya, atau kerabat, atau bentuk alternatif pengasuhan lainnya yang
berbasis keluarga sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
21
Proses reunifikasi dilakukan oleh pekerja sosial dengan menyiapkan form
yang tersedia, membawa surat tugas, alat dokumentasi dan akomodasi.
Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan aparat pemerintahan, LSM,
dan institusi pemerintahan setempat yang terkait.
3.2.Reintegrasi
Reintegrasi adalah penyatuan kembali klien dengan keluarga dan
masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan
kebutuhan bagi klien, termasuk dengan sistem kekerabatan, lembaga
pendidikan, sistem kesejahteraan sosial, perkawanan sebaya, dst.
Tujuan reintegrasi adalah agar klien bisa kembali hidup di masyarakat dan
tumbuh kembang secara wajar.
Proses reintegrasi merupakan sebuah proses mengembalikan/ menyatukan
kembali klien kepada lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan keberdayaan klien sehingga bisa menjalani kehidupan
‘normal’ dalam masyarakat. Kebutuhan keberhasilan proses integrasi
adalah adanya kesiapan klien secara mental, dukungan keluarga dan
masyarakat, keamanan serta peluang keberdayaan ekonomi dan
mendapatkan akses pendidikan, kesehatan. Untuk mencapai tujuan ini,
sejumlah dukungan diperlukan untuk memudahkan proses integrasi ke
dalam keluarga dan masyarakat.
Proses reintegrasi dilakukan oleh petugas bekerjasama dengan aparat
kelurahan, LSM, dan institusi pemerintah setempat.
3.3.Dukungan Sosial
Dukungan sosial adalah dukungan-dukungan yang masih dibutuhkan klien
dalam proses pelayanan lanjut. Dukungan ini ini bersifat psikososial, relasi
sosial, akses, pengakuan, dan yang bersifat materi seperti dukungan
keuangan maupun peralatan untuk melakukan suatu kegiatan.
22
4. TAHAP MONITORING & TERMINASI
4.1.Monitoring & Evaluasi
Tujuan Monitoring adalah melakukan pemantauan untuk memastikan klien
dapat hidup sesuai tumbuh kembangnya dalam keluarga atau institusi
lembaga rujukan.
Monitoring dilakukan setiap bulan jika anak dan keluarga menerima
dukungan bantuan Tunai Bersyarat, atau jika tidak maka dilakukan 3 bulan,
6 bulan dan 1 tahun setelah pelayanan diakhiri di LPKSAMPK, kegiatan ini
dilakukan atau dikendalikan oleh pendamping LPKSAMPK. Kegiatan
tersebut diarahkan pada pencapaian keberhasilan program yang telah
ditetapkan.
Bentuk monitoring penggunaan BTB dilakukan langsung oleh pendamping
dan LPKSAMPK melalui pertemuan langsung dengan anak/keluarga.
Untuk dukungan yang tidak melalui mekanisme BTB, monitoring dapat
dilakukan diantaranya melalui home visit, hubungan telepon dan kerjasama
dengan lembaga terkait (LSM lokal/ Instansi Lokal (RT/RW/Tokoh Agama &
Masyarakat/ Kepolisian/ Dinas Kota, Kabupaten atau propinsi) dalam
melaksanakan monitoring rutin. Untuk kasus tertentu yang membutuhkan
monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi
tambahan penting maka pihak LPKSAMPK melakukan monitoring pertama
langsung ke lokasi, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan jenis
layanan dampingan yang akan dilanjutkan oleh lembaga lokal.
Hasil monitoring /evaluasi sangat penting digunakan sebagai bahan untuk
menentukan kelanjutan pemberian layanan/dukungan serta untuk
memperbaiki pelayanan di LPKSAMPK. Hasil monitoring akan menjadi
bahan pelajaran dalam penanganan kasus selanjutnya seperti: model,
metode, atau teknik yang digunakan dalam penanganan kasus, khususnya
dalam program reintegrasi, menjadi masukan dalam perencanaan kegiatan
dan anggaran biaya kegiatan serta kebutuhan akan pengembangan model
layanan LPKSAMPK selanjutnya.
23
4.2.Terminasi
Terminasi merupakan tahap dimana kegiatan pelayanan terhadap klien
telah berakhir. Berakhirnya pelayanan kepada penerima manfaat
PKSAMPK karena:
1. Anak/keluarga dinilai tak lagi memerlukan dukungan PKSAMPK
lanjutan setelah proses pelayanan kepada anak selesai dalam arti
anak telah dapat kembali ke orang tuanya/wali, keluarga pengganti
atau pengasuhan alternative lainnya yang berbasis keluarga,
lembaga rujukan lainnya sebagai bentuk pelayanan lanjutan kepada
anak.
2. Pelayanan dapat berakhir atas kemajuan klien/anak dan disetujui
oleh lembaga perujuk/orang tua/wali anak.
3. Anak dan keluarga tidak atau gagal menjaga pemenuhan kondisi
tertentu sebagai syarat penerima manfaat PKSAMPK
DAFTAR PUSTAKA
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Prioritas Program
Pembangunan Nasional 2010;
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, tentang Program Pembangunan Yang
Berkeadilan;
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15.A/HUK/2010, tentang Panduan Umum
Program Kesejahteraan Sosial Anak;
Sirektorat Pelayanan Sosial Anak, Tahun 2010, Pedoman Operasional
Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus Tahun 2010;
Sirektorat Pelayanan Sosial Anak, Tahun 2010, Pedoman Pendamping
Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus Tahun 2010.
24
E. PROSES PEMBELAJARAN
NO. PROSES PEMBELAJARAN WAKTU
(menit)
1 2 3
1. Fasilitator mengawali pertemuan dengan penjelasan
tentang judul materi, sub pokok bahasan dan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai.
5
2. Fasilitator menunjukkan gambar-gambar tentang jenis-jenis
dan karakteristik AMPK, dan ditanggapi oleh peserta.
5
3. Fasilitator memberikan penjelasan tentang jenis dan
karakteristik AMPK.
20
4. Fasilitator meminta peserta untuk mengiventarisasi
permasalahan dan kebutuhan AMPK yang diketahui.
15
5. Fasilitator memberikan penguatan dan penjelasan
terhadap hasil diskusi tentang permasalahan dan
kebutuhan AMPK.
10
6. Fasilitator menjelaskan cara melakukan deteksi dini dan
intervensi dini pada AMPK.
10
7. Fasilitator mengajak peserta untuk bermain peran tentang
deteksi dan intervensi dini.
a. Peserta dibagi dalam 3 kelompok,
b. Setiap kelompok mempersiapkan 1 kasus tentang jenis-
jenis AMPK.
c. Ketika 1 kelompok bermain peran, kelompok lain
diminta untuk memberikan anggapan tentang deteksi
dan intervensi dini.
d. Fasilitator memberikan tanggapannya pada akhir
kegiatan .
30
25
8. Fasilitator menyimpulkan materi yang disampaikan dan
menutup kegiatan ini.
10
9. Fasilitator menjelaskan Pelayanan dan Rehabititasi Sosial
berbasis Keluarga dan Masyarakat.
10
10. Fasilitator mengajak peserta untuk menginventarisasi
pelayanan atau rehabilitasi dalam keluarga dan
masyarakat. Fasilitator membagi kertas warna kepada
masimg-masing peserta untuk menuliskan pelayanan atau
rehabilitasi yang dilakukan dalam keluarga dan masyakat.
10
11. Fasilitator menjelaskan Penguatan Tanggung Jawab
Keluarga terhadap AMPK
20
12. Fasilitator mengajak peserta untuk bermain peran tentang
Tanggung jawab keluarga atau orangtua terhadap AMPK.
a. Fasilitator meminta beberapa peserta secara sukarela
untuk memerankan orangtua AMPK dalam beberapa
tanggujng jawab dan parenting skill (keterampilan
pengasuhan) orangtua terhadap AMPK.
b. Peserta lain melakukan refleksi terhadap permainan
peran tersebur
30
13 Fasilitator menjelaskan Fungsi, Tugas,dan Peran
Pendamping Sosial dalam Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial AMPK.
20
14 Energizer , ice breaking (sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan)
5
15 Penguatan Organisasi/Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
bagi AMPK
15
26
16 Review dan menyimpulkan hasil pembelajaran yang
dicapai.
10
Jumlah 225
F. METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah dan Tanya Jawab
2. Curah pendapat (brainstorming)
3. FGD
4. Penugasan/Diskusi Kelompok dan Diskusi Pleno
5. Role Playing
G. MEDIA PEMBELAJARAN
1. OHP / LCD
2. Whiteboard
3. Flipchart
4. Spidol
5. Lembaran Kerja
H. EVALUASI PEMBELAJARAN
1. Keseriusan peserta dalam mengikuti pembelajaran,
2. Keseriusan peserta dalam menjawab pertanyaan,
3. Keseriusan peserta dalam menyelesaikan tugas dan partisipasinya
dalam diskusi.
27