modul materi peningkatan substansi djpp
DESCRIPTION
[TRANSCRIPT
1
MODUL
MATERI SUBSTANSI
LEMBAGA DIREKTORAT
JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pasca reformasi dan amandemen konstitusi Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
wajah hukum di Indonesia mengalami perubahan.
Pergeseran politik, perkembangan sosial masyarakat
menyebabkan timbulnya kewenangan baru di bidang
kekuasaan dan melahirkan berbagai peraturan
perundang-undangan sebagai landasan legitimasi
kekuasaan dalam kerangka negara hukum (rechtstaat).
Hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, mencoba memfasilitasi
kebutuhan masyarakat dengan menyeragamkan
bentuknya, mengklasifikasi jenis, fungsi dan materi
muatan sebuah peraturan perundang-undangan, yang
bertujuan mewujudkan sistem hukum negara yang
harmonis.
Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab
di bidang penyelenggaraan hukum dan HAM, diberikan
kewenangan membantu presiden menyelenggarakan
sebagian urusan Presiden di bidang hukum dan hak
asasi manusia, dimana salah satu fungsinya adalah
merumuskan kebijakan nasional dan teknis di bidang
3
hukum dan hak asasi manusia. Fungsi Kementerian
Hukum dan HAM Republik Indonesia tersebut
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor M.HH.05.OT.01-01. Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
HAM Republik Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yang
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan
perundang-undangan.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan sebagai salah satu unit teknis Kementerian
Hukum dan HAM, bertugas merumuskan, menjalankan
kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan
perundang-undangan yang berada dan berasal dari
lingkungan pemerintah. Oleh karena itu, dengan
konsekuensi sebagai salah satu unit dalam lingkungan
Kementerian, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan turut melaksanakan tugasnya di bidang
pelayanan yang menjadi tanggung jawab dalam ruang
lingkup kompetensi tugas kelembagaan. Pelayanan
yang diberikan meliputi perancangan peraturan
perundang-undangan, harmonisasi, publikasi,
pengundangan dan penyebarluasan, litigasi perundang-
undangan, dan pembinaan tenaga perancang peraturan
perundang-undangan. Dengan besarnya tugas yang
dimiliki, diharapkan Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan dapat memfasilitasi kebutuhan
hukum dan mewujudkan kepastian hukum secara
nasional.
4
B. Deskripsi Singkat Modul Modul ini memberikan gambaran singkat mengenai
substansi kelembagaan dan, tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Dengan materi modul yang terdiri atas, kelembagaan,
tugas dan fungsi pelayanan di bidang peraturan
perundang-undangan dilingkungan Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan.
C. Hasil Belajar Hasil dari belajar melalui modul ini adalah berupa
pengenalan mengenai pengetahuan dasar dan umum
yang berkaitan dengan substansi kelembagaan dan
jenis layanan eksternal yang ada di direktorat jenderal
peraturan perundang-undangan.
D. Indikator Keberhasilan Indikator-indikator hasil belajar adalah :
1. Peserta diklat dapat menjelaskan tentang
kelembagaan Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan.
2. Peserta dapat menjelaskan pelayanan yang ada di
lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan.
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 1. Kelembagaan Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan:
5
a. Peran Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
b. Kedudukan, tugas dan Fungsi
c. Unit Kerja di Lingkungan Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan
d. Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
e. Direktorat Perancang Peraturan Perundang-
undangan
f. Direktorat Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan
g. Direktorat Pengundangan, publikasi dan
kerjasama peraturan perundang-undangan
h. Direktorat litigasi peraturan perundang-
undangan
i. Direktorat fasilitasi perancangan peraturan
daerah
2. Substansi pelayanan Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan:
a. Substansi Pelayanan
b. Pelayanan Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
F. Manfaat Modul
Manfaat modul ini dapat memberikan pengetahuan
substansi baik kelembagaan maupun pelayanan
direktorat jenderal peraturan perundang-undangan,
sehingga aparatur yang mempelajari modul ini dapat
mengetahui substansi kelembagaan dan jenis layanan
6
eksternal yang ada di direktorat jenderal peraturan
perundang-undangan.
G. Petunjuk Belajar
Untuk mempermudah penggunaan modul dan
memberikan hasil yang optimal dalam proses
pembelajaran, maka ada beberapa petunjuk yang harus
dilakukan, yaitu:
1. Bacalah tahap demi tahap dari bab/sub bab yang
telah disusun secara kronologis sesuai dengan
urutan pemahaman.
2. Selesaikan belajar dalam bab pertama dahulu,
setelah paham dan selesai melakukan semua
petunjuk, tugas dari bab tersebut diselesaikan
secara menyeluruh baru dapat beranjak ke bab
berikutnya. Sehingga peserta diklat dapat
mengukur keberhasilan masing-masing secara
bertahap.
3. Pahami setiap penjelasan yang ada dalam modul,
apabila belum mengerti maka dapat
dikonsultasikan kepada instruktur
7
BAB II
KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
A. Peran Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara
hukum (rechstaat) memiliki peranan yang sangat
penting yang dapat menjadi landasan hukum bagi
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hukum
secara formal peraturan perundang-undangan selain
menjadi motor di dalam roda pemerintahan, juga
menjadi motor di dalam mendorong pemenuhan
kebutuhan masyarakat menuju pembangunan yang
dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa
peraturan perundang-undangan memiliki peran
strategis di dalam penyelenggaraan negara dan
pemerintahan. Oleh karena itu, dalam menjawab
kebutuhan penyelenggaraan negara dan pemerintahan
Setelah membaca bab ini peserta diklat diharapkan
mampu menjelaskan tentang kelembagaan Direktorat
Peraturan Perundang-undangan
8
serta mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat,
diperlukan adanya peraturan perundang-undangan
yang baik dan teratur (harmonis), yang
kewenangannya dijalankan oleh sebuah instansi yang
bertanggung jawab menyelenggarakan kewenangan di
bidang peraturan perundang-undangan.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM
RI) sebagai kementerian yang menyelenggarakan
kekuasaan pemerintah dalam bidang urusan hukum,
diberikan kewenangan untuk menjalankan
kewenangan dibidang peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM
didelegasikan dan dijalankan oleh Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum
dan HAM RI.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan pasca terbitnya Undang-Undan Nomor 10
Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, memiliki peran
strategis sejak sebuah undang-undang dalam tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan
atau penetapan, pengundangan, hingga sebuah
undang-undang dilakukan pengujian di Mahkamah
Konstitusi.
9
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan.
Sebelum menelusuri tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan, terlebih
dahulu diketahui bagaimana kedudukan Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan di dalam
tatanan pemerintahan di Indonessia. Setidaknya ada
beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat
mendasarinya.
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian menyatakan bahwa:
Kementerian mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan tertentu dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara (Pasal
7).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara.
Pasal 143
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di
bidang hukum dan hak asasi manusia dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.
10
Pasal 144
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 143, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
menyelenggarakan fungsi:
a) perumusan, penetapan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang hukum dan hak asasi
manusia;
Pasal 148
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang peraturan perundang-
undangan.
Pasal 149
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan menyelenggarakan
fungsi:
a) perumusan kebijakan di bidang
peraturan perundang-undangan;
b) pelaksanaan kebijakan di bidang
peraturan perundang-undangan;
c) penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang;
11
d) peraturan perundang-undangan;
e) pemberian ... pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang peraturan
perundang-undangan; dan
f) pelaksanaan administrasi Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-
undangan.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia
Adalah salah satu unit satuan kerja eselon I
sebagai unsur pelaksana yang memiliki
tugas tanggung jawab merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standarisasi
teknis di bidang peraturan perundang-
undangan.
Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan
diberikan kewenangan menurut fungsi
kelembagaannya untuk melaksanakan:
1. Perumusan kebijakan di bidang peraturan
perundang-undangan;
12
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan
perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang peraturan perundang-
undangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang peraturan perundangundangan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan.
Fungsi dan kewenangan yang tertuang di dalam
Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) Kementerian
Hukum dan HAM memberikan kewenangan
kepada Ditjen PP untuk melaksanakan fungsi
eksternal maupun fungsi internal berupa
melaksanakan tugas administratif di lingkungan
Ditjen PP dalam fungsi keserketariatan maupun
koordinasi internal.
C. Unit Kerja di Lingkungan Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-
undangan.
Ditjen PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dibidang perumusan, pelaksanaan kebijakan dan
standarisasi teknis di bidang peraturan perundang-
undangan, Ditjen PP memiliki unit kerja yang
menjalankan tugas dan fungsi teknis operasional
berdasarkan ORTA. Adapun susunan organisasi
Ditjen PP terdiri atas:
13
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan;
2. Direktorat Perancangan Peraturan
Perundang-undangan;
3. Direktorat Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan;
4. Direktorat Pengundangan, Publikasi dan
Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan;
5. Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-
undangan; dan
6. Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan
Daerah.
D. D. Sekretariat Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan.
Sekretariat Direktorat Jenderal merupakan salah
satu unit organisasi Ditjen PP yang menjalankan
tugas mendukung dan memberikan pelayanan
teknis dan administratif kepada seluruh satuan
organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan.
Dalam menjalankan tugas memberikan
dukungan dan pelayanan teknis administratif
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan
Ditjen PP, Sekretariat Direktorat Jenderal
menyelenggarakan fungsi-fungsi kesekretariatan
yang terdiri atas penyelenggaraan fungsi:
14
1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan
rencana, program dan anggaran;
2. Pengelolaan urusan kepegawaian;
3. Pengelolaan urusan keuangan;
4. Pengelolaan urusan perlengkapan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan
laporan Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan; dan
6. Pengelolaan urusan umum.
Mengingat pentingnya tugas dan fungsi yang
dimiliki oleh Kesekretariatan, Sekretaris
Direktorat Jenderal dalam menjalankan fungsi
kesekretariatan susunan yang terdiri atas:
1. Bagian Program dan Laporan;
2. Bagian Kepegawaian;
3. Bagian Keuangan;
4. Bagian Perlengkapan;
5. Bagian Umum.
E. Direktorat Perancangan Peraturan
Perundang-undangan
Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-
undangan merupakan salah satu fungsi strategis
yang dimiliki oleh Ditjen PP. Direktorat
Perancangan Peraturan Perundang-undangan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
15
perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang perancangan peraturan perundang-
undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan.
Di dalam menjalankan tugasnya, Direktorat
Perancangan Peraturan Perundang-undangan
melakukan fungsi:
1. Penyiapan perumusan rancangan kebijakan
di bidang perencanaan, metode, teknik
perancangan peraturan perundang-undangan
dan pembahasan rancangan undang-undang,
pembinaan dan pengembangan perancang
peraturan perundang-undangan, pengelolaan
dokumentasi dan perpustakaan;
2. Pelaksanaan, bimbingan dan pelayanan di
bidang perencanaan, metode, teknik
perancangan peraturan perundang-undangan
dan penyiapan perancangan peraturan
perundang-undangan, pembahasan
rancangan undang-undang, pembinaan dan
pengembangan perancang peraturan
perundang-undangan serta pengelolaan
dokumentasi dan perpustakaan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang perencanaan,
16
metode, teknik perancangan peraturan
perundang-undangan, pembahasan
rancangan undang-undang, pembinaan dan
pengembangan perancang peraturan
perundang-undangan, pengelolaan
dokumentasi dan perpustakaan;
4. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan perencanaan, metode,
teknik perancangan peraturan perundang-
undangan dan penyiapan perancangan
peraturan perundang-undangan, pembahasan
rancangan undangundang, pembinaan dan
pengembangan perancang peraturan
perundangundangan, serta pengelolaan
dokumentasi dan perpustakaan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah
tangga Direktorat Perancangan Peraturan
Perundang-undangan.
Satuan Tugas Direktorat Perancangan
Peraturan Perundang-undangan.
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya
secara optimal, Direktorat Perancangan
Peraturan Perundang-undangan memiliki satuan
tugas yang melaksanakan uraian tugas dan
fungsi dari kewenangan yang dimiliki oleh
direktorat perancangan, yang terdiri atas:
17
1. Subdirektorat Perencanaan dan
Perancangan Rancangan Undang-
Undang;
Subdirektorat Perencanaan dan
Perancangan Rancangan Undang
Undang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan rancangan undang-
undang, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis
serta evaluasi.
2. Subdirektorat Perencanaan dan
Perancangan Rancangan Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden dan
Peraturan Menteri;
Subdirektorat Perencanaan dan
Perancangan Rancangan Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden dan
Peraturan Menteri mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan rancangan
kebijakan teknis, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang
perencanaan dan perancangan peraturan
perundang-undangan di bawah undang-
undang.
18
3. Subdirektorat Pembahasan
Rancangan Undang-Undang;
Subdirektorat Pembahasan Rancangan
Undang-Undang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan
dan pembahasan rancangan undang-
undang, penyiapan konsep keterangan
pemerintah, jawaban pemerintah,
sambutan pemerintah, perlengkapan dan
akomodasi pembahasan, serta
pemantauan dan pelaporan pembahasan
rancangan undang-undang di Dewan
Perwakilan Rakyat.
4. Subdirektorat Pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-undangan;
Subdirektorat Pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-undangan
mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan rancangan kebijakan teknis
dan petunjuk pelaksanaan pembinaan
dan pengembangan perancang peraturan
perundangundangan.
5. Subdirektorat Dokumentasi dan
Perpustakaan;
Subdirektorat Dokumentasi dan
Perpustakaan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pengelolaan
dokumentasi dan perpustakaan.
19
6. Subbagian Tata Usaha;
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha dan rumah
tangga Direktorat Perancangan Peraturan
Perundang-undangan.
F. Direktorat Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan
Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang harmonisasi peraturan
perundangundangan sesuai dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan melakukan melakukan fungsi:
1. Penyiapan perumusan rancangan kebijakan
di bidang harmonisasi peraturan perundang-
undangan;
2. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan
pelayanan di bidang harmonisasi peraturan
perundang-undangan;
20
3. Penyiapan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi
peraturan perundang-undangan;
4. Penyiapan analisa perumusan,
pengharmonisasian pembulatan dan
pemantapan konsepsi prakarsa rancangan
undang-undang, dan rancangan peraturan
perundang-undangan;
5. Koordinasi pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi/prakarsa
rancangan undang-undang dengan instansi
terkait dan para pemangku kepentingan;
6. Penyiapan pemberian tanggapan terkait
kebijakan dan permasalahan peraturan
perundang-undangan dari instansi terkait
dan/atau pemangku kepentingan;
7. Pelaksanaan pendampingan dalam
perumusan rancangan undang-undang dalam
pembahasan rancangan undang-undang di
Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;
Satuan Tugas Direktorat Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya
secara optimal, Direktorat Perancangan
Peraturan Perundang-undangan memiliki satuan
tugas yang melaksanakan uraian tugas dan
fungsi dari kewenangan yang dimiliki, yang
terdiri atas:
21
1. Subdirektorat Harmonisasi Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan;
Subdirektorat Harmonisasi Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan
mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengharmonisasian,
pembulatan dan pemantapan
konsepsi/prakarsa dan
pengharmonisasian rancangan peraturan
perundangundangan di bidang politik,
hukum dan keamanan.
2. Subdirektorat Harmonisasi Bidang
Keuangan dan Perbankan;
Subdirektorat Harmonisasi Bidang
Keuangan dan Perbankan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan
pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi/prakarsa dan
pengharmonisasian rancangan peraturan
perundangundangan di bidang keuangan
dan perbankan.
3. Subdirektorat Harmonisasi Bidang
Industri, Perdagangan, Riset dan
Teknologi
Subdirektorat Harmonisasi Bidang
Industri, Perdagangan, Riset dan
Teknologi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan
22
pengharmonisasian, pembulatan dan
pemantapan konsepsi/prakarsa dan
pengharmonisasian rancangan peraturan
perundang-undangan di bidang industri,
perdagangan, riset dan teknologi.
4. Subdirektorat Harmonisasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat;
Subdirektorat Harmonisasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan
pengharmonisasian, pembulatan dan
pemantapan konsepsi/prakarsa dan
pengharmonisasian rancangan peraturan
perundangundangan di bidang
kesejahteraan rakyat.
5. Subbagian Tata Usaha.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha dan rumah
tangga Direktorat Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan. Subbagian Tata
Usaha dalam melaksanakan tugasnya
secara administrasi berada di bawah
Bagian Kepegawaian pada Sekretariat
Direktorat Jenderal dan secara
operasional bertanggung jawab kepada
Direktur Harmonisasi Peraturan
Perundangundangan.
23
G. Direktorat Pengundangan, Publikasi
dan Kerjasama Peraturan
Perundang-undangan
Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan Kerja
Sama Peraturan Perundangundangan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang pengundangan, penyebarluasan, dan
kerja sama peraturan perundang-undangan
sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan.
Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan
Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan
melakukan fungsi:
1. Penyiapan perumusan rancangan kebijakan
di bidang pengundangan, publikasi dan kerja
sama peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan
pelayanan di bidang harmonisasi peraturan
perundang-undangan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi
peraturan perundang-undangan;
24
4. Pelaksanaan dokumentasi, pengundangan,
dan pendistribusian peraturan perundang-
undangan;
5. Penyiapan penyelenggaraan sistem informasi
peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi penyelenggaraan kerja sama dan
publikasi peraturan perundangundangan baik
di tingkat nasional maupun internasional
dengan instansi terkait;
7. Penyiapan perumusan dan pembahasan
dokumen perjanjian kerja sama dan
penyebarluasan peraturan perundang-
undangan dengan pihak luar negeri, bersama
instansi terkait;
8. Koordinasi program kerja sama dan
publikasi peraturan perundang-undangan
dengan negara berkembang dan negara maju;
9. Pelaksanaan administrasi kerja sama
pengembangan tenaga perancang peraturan
perundang-undangan dan tenaga lain yang
terkait;
10. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan
laporan pemanfaatan kerja sama dan
penyebarluasan bahan peraturan perundang-
undangan; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah
tangga Direktorat Pengundangan, Publikasi
25
dan Kerja Sama Peraturan Perundang-
undangan.
Satuan Tugas Direktorat Pengundangan,
Publikasi, dan Kerja Sama Peraturan
Perundangundangan
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya
secara optimal, Direktorat Pengundangan,
Publikasi, dan Kerja Sama Peraturan
Perundangundangan memiliki satuan tugas yang
melaksanakan uraian tugas dan fungsi dari
kewenangan yang dimiliki, yang terdiri atas:
1. Subdirektorat Pengundangan Peraturan
Perundang-undangan;
Subdirektorat Pengundangan Peraturan
Perundang-undangan mempunyai tugas
melaksanakan administrasi pengundangan
dalam Lembaran Negara, Tambahan
Lembaran Negara, Berita Negara dan
Tambahan Berita Negara, pengelolaan
berkas peraturan perundang-undangan dan
pendokumentasian serta evaluasi dan
pelaporan.
2. Subdirektorat Publikasi;
Subdirektorat Publikasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penerbitan,
distribusi, publikasi dan penerjemahan
peraturan perundang-undangan dan bahan
hukum.
26
3. Subdirektorat Kerja Sama;
Subdirektorat Kerja Sama mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan
perencanaan dan pengembangan program
kerja sama di bidang kerja sama dalam
negeri dan luar negeri.
4. Subdirektorat Sistem Informasi
Peraturan Perundang-undangan;
Subdirektorat Sistem Informasi Peraturan
Perundang-undangan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem
informasi manajemen di bidang fasilitatif
dan substantif di lingkungan Direktorat
Jenderal Peraturan Perundangundangan.
5. Subbagian Tata Usaha.
Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya secara administrasi berada di
bawah Bagian Kepegawaian pada Sekretariat
Direktorat Jenderal dan secara operasional
bertanggung jawab kepada Direktur
Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama
peraturan perundang-undangan.
27
H. Direktorat Litigasi Peraturan
Perundang-undangan
Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-
undangan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang litigasi peraturan perundang-
undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan.
Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-
undangan melakukan fungsi:
1. Penyiapan perumusan rancangan kebijakan
teknis di bidang litigasi peraturan
perundang-undangan;
2. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan
pelayanan di bidang litigasi peraturan
perundang-undangan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang litigasi
peraturan perundang-undangan;
4. Penyiapan perumusan pedoman dan
petunjuk pelaksanaan dalam penyusunan
atau pembuatan keterangan pemerintah atas
permohonan pengujian peraturan perundang-
undangan;
28
5. Penyiapan penyusunan keterangan
pemerintah atas permohonan pengujian
peraturan perundang-undangan; koordinasi,
penyusunan keterangan pemerintah atas
permohonan pengujian peraturan perundang-
undangan dengan Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian terkait dan
penanganan gugatan perdata dan tata usaha
negara;
6. Pengumpulan dan pengolahan bahan/data
dalam rangka penyiapan dan penyusunan
keterangan pemerintah atas permohonan
pengujian peraturan perundang-undangan
serta gugatan perdata dan tata usaha negara;
7. Penelaahan, pengkajian dan analisis putusan
atas permohonan pengujian peraturan
perundang-undangan serta gugatan perdata
dan tata usaha negara;
8. Penyiapan pemberian pendapat hukum
terhadap permasalahan yang disampaikan
kepada Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah
tangga Direktorat Litigasi Peraturan
Perundang-undangan.
29
Satuan Tugas Direktorat Litigasi Peraturan
Perundang-undangan
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya
secara optimal, Direktorat Litigasi Peraturan
Perundang-undangan memiliki satuan tugas
yang melaksanakan uraian tugas dan fungsi dari
kewenangan yang dimiliki, yang terdiri atas:
1. Subdirektorat Penyiapan dan
Pendampingan Persidangan I;
Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan
Persidangan I mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan,
sinkronisasi dan pemantauan keterangan
pemerintah atas permohonan pengujian
undang-undang.
2. Subdirektorat Penyiapan dan
Pendampingan Persidangan II;
Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan
Persidangan II mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penelaahan,
pengkajian dan analisis putusan pengujian
peraturan perundang-undangan, putusan
perkara gugatan perdata dan tata usaha
negara, serta evaluasi laporan, dan
pendokumentasian di bidang litigasi
peraturan perundang-undangan dan
penanganan perkara gugatan perdata dan tata
usaha negara.
30
3. Subdirektorat Fasilitasi Bahan dan
Analisa;
Subdirektorat Fasilitasi Bahan dan Analisa
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, pengumpulan, pemilahan,
pengolahan dan penyajian bahan dan/atau
data untuk bahan penyusunan keterangan
pemerintah atas pengujian. peraturan
perundang-undangan serta penanganan
gugatan perkara perdata dan tata usaha
negara
4. Subbagian Tata Usaha; dan
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha dan rumah
tangga Direktorat Litigasi Peraturan
Perundang-undangan.
I. Direktorat Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah
Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan
Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang fasilitasi perancangan
peraturan daerah sesuai dengan kebijakan teknis
31
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan.
Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan
Daerah melakukan fungsi:
1. Penyiapan perumusan rancangan kebijakan
di bidang fasilitasi perancangan peraturan
daerah;
2. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan
pelayanan di bidang fasilitasi perancangan
peraturan daerah;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi
perancangan peraturan daerah;
4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Kabupaten/Kota;
5. Pengumpulan, penyajian dan pengolahan
data peraturan daerah;
6. Pemantauan, analisa, dan evaluasi
perkembangan pelaksanaan kegiatan
fasilitasi perancangan peraturan daerah;
7. Pelaksanaan pembinaan teknik perancangan
peraturan daerah;
8. Penyusunan, pengolahan, penelaahan dan
perumusan serta pelaporan kegiatan
32
Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan
Daerah;
9. Penyiapan sarana mediasi dan konsultasi
dalam perancangan peraturan daerah;
10. Penyiapan dan pelaksanaan pemetaan dan
publikasi peraturan daerah; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah
tangga Direktorat Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah.
Satuan Tugas Direktorat Fasilitasi
Perancangan Peraturan Daerah
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya
secara optimal, Direktorat Perancangan
Peraturan Perundang-undangan memiliki satuan
tugas yang melaksanakan uraian tugas dan
fungsi dari kewenangan yang dimiliki, yang
terdiri atas:
1. Subdirektorat Pemetaan dan Publikasi
Peraturan Daerah;
Subdirektorat Pemetaan dan Publikasi
Peraturan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pemetaan terhadap
penetapan peraturan daerah yang berasal dari
pemerintah daerah maupun dewan
perwakilan rakyat daerah provinsi,
kabupaten/kota dan publikasi peraturan
33
daerah dalam sistem data dan informasi
peraturan daerah.
2. Subdirektorat Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah Wilayah I;
Subdirektorat Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah Wilayah I mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pemberian
bimbingan teknis kepada pembentuk
peraturan daerah dan penyiapan sarana,
mediasi serta konsultasi penyusunan dan
perancangan peraturan daerah di wilayah
provinsi Aceh, Jambi, Kepulauan Bangka
Belitung, Banten, Jawa Timur, Kalimantan
Barat, Bali, Gorontalo, Sulawesi Tenggara,
Maluku Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi
Barat dan Papua Barat.
3. Subdirektorat Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah Wilayah II;
Subdirektorat Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah Wilayah II mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pemberian
bimbingan teknis kepada pembentuk
peraturan daerah dan penyiapan sarana,
mediasi serta konsultasi penyusunan dan
perancangan peraturan daerah di wilayah
provinsi meliputi Sumatera Utara, Riau,
Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat,
Yogyakarta, Kalimantan Selatan , Nusa
34
Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Utara dan Papua.
4. Subdirektorat Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah Wilayah III;
Subdirektorat Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah Wilayah III mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan
pemberian pembinaan teknis kepada
pembentuk peraturan daerah dan penyiapan
sarana, mediasi serta konsultasi penyusunan
dan perancangan peraturan daerah di wilayah
provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan,
Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara
Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku.
5. Subbagian Tata Usaha;
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha dan rumah
tangga Direktorat Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah.
35
BAB III
PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
A. Substansi Pelayanan
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
hukum menjadi ukuran peradaban sebuah
bangsa dan negara. Hukum di negara Indonesia
dihormati dan dijunjung tinggi, hukum sebagai
bagian dalam peradaban bangsa yang
dituangkan dalam bentuk formal dalam bentuk
peraturan perundang-undangan. Pemerintah
sebagai lembaga negara yang bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan
diberikan kewenangan untuk mengajukan
rancangan perundang-undangan dan menetapkan
peraturan perundang-undangan.
Setelah membaca bab ini peserta diklat diharapkan
mampu menjelaskan pelayanan yang ada di lingkungan
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
36
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagai lembaga
kementerian yang bertanggung jawab dalam
bidang hukum dan hak asasi manusia, adalah
bagian dari kekuasaan pemerintah yang
diberikan kewenangan untuk melaksanakan
urusan pemerintah khususnya di bidang Hukum.
Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen
PP diberikan kewenangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk melaksanakan tugas
membuat kebijakan dan standarisasi teknis di
bidang peraturan perundang-undangan, yang
meliputi bidang:
1. Perumusan kebijakan di bidang peraturan
perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan
perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang peraturan perundang-
undangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang peraturan perundangundangan; dan
5. Mewakili pemerintah dalam proses litigasi
perundang-undangan di Mahkamah
Konstitusi.
Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya tersebut, Ditjen PP juga turut
melakukan layanan di bidang peraturan
perundang-undangan yang meliputi layanan di
37
bidang harmonisasi peraturan perundang-
undangan, penyiapan peraturan perundang-
undangan, pengundangan dan penyebarluasan
peraturan perundang-undangan, litigasi
peraturan perundang-undangan, memfasilitasi
peraturan daerah, dan pelayanan administratif
perancang.
B. Pelayanan Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan.
1. Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
pembentukan peraturan perundang-undangan
merupakan sebuah proses pembuatan sebuah
peraturan perundang-undangan yang tahapannya
dimulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan. Dimana, tahapan tersebut
merupakan proses tahapan formal pembentukan
yang bertujuan agar peraturan perundang-
undangan dapat dihasilkan secara matang dan
tidak tumpang tindih.
Harmonisasi sesungguhnya merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan.
38
Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga
pemerintah yang diberikan kewenangan dalam
lingkungan eksekutif (Presiden) untuk
mengkoordinasikan harmonisasi peraturan
perundang-undangan. Sebagai Kementerian
yang bertanggung jawab menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum,
Kementerian Hukum dan HAM memberikan
kewenangan kepada Ditjen PP melalui
Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan untuk melakukan harmonisasi
terhadap peraturan perundang-undangan di
lingkungan pemerintahan.
Substansi Harmonisasi merupakan proses
yang dilakukan terhadap sebuah rancangan
peraturan perundang-undangan. Sebagai sebuah
bagian dalam pembentukan, sesungguhnya
harmonisasi dapat dilakukan ditingkat
manaupun sejak tahap perencanaan hingga
pembahasan. Selain itu harmonisasi juga dapat
dilakukan sejak tahapan awal ketika rancangan
peraturan masih dalam penyusunan naskah
akademis, harapannya dengan dilakukannya
hormonisasi sejak tahapan awal rancangan
peraturan perundang-undangan yang diusulkan
menjadi matang dan memakan waktu lama.
39
a. Bagan Proses Pengharmonsasian
Peraturan Perundang-undangan.
40
2. Penyiapan Rancangan Undang-Undang
Salah satu fungsi Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan adalah melakukan
perancangan sebuah perundang-undangan,
dimana pada tahapan rancangan perundang-
undangan Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan melalui Direktorat
Perancangan Peraturan Perundang-undangan
melaksanakan tugas perancangan pada setiap
tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan
sebuah peraturan perundang-undangan, yang
mendampingi kementerian/ lembaga dalam
menyusun sebuah peraturan perundang-
undangan.
a. Dasar Pelaksanaan
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005
tentang Tata Cara Mempersiapkan
Rancangan Undang-Undang (RUU),
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (RPERPU), Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan
Peraturan Presiden.
3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010
41
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia
42
b. Proses penyiapan RUU dalam bagan
proses
43
3. Pengundangan Perundang-undangan
Dalam pembentukan perundang-undangan,
proses akhir dari pembuatannya adalah
pengundangan dan penyebarluasan perundang-
undangan yang telah mendapatkan persetujuan
dan memperoleh pengesahan oleh Presiden.
Pengundangan dan Penyebarluasan
didalam fiksi hukum merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam sebuah proses
pembentukan sebuah perundang-undangan.
Dimana pengundangan dilakukan dengan
menempatkan peraturan perundang-undangan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Hal ini bertujuan agar sebuah perundang-
undangan secara fictie dianggap telah
diumumkan/ diundangkan kepada khalayak
ramai dan dianggap secara hukum dianggap dan
dapat mengetahui dan, dapat diterapkan dalam
pelaksanaannya.
Selain pengundangan pemerintah juga
turut bertanggung jawab terhadap
penyebarluasan sebuah perundang-undangan,
dimana diharapkan melalui penyebarluasan
peraturan perundang-undangan yang telah
diundangkan diharapkan masyarakat mengerti,
44
dan memahami maksud yang terkandung dalam
perundang-undangan, sehingga dapat
melaksanakan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan.
Kewenangan melakukan pengundangan
dan penyebarluasan di Indonesia dilakukan oleh
Kementerian Hukum dan HAM, melalui
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan. Dimana di Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan fungsi ini
dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab tugas
dan fungsi dari Direktorat Pengundangan dan
Penyebarluasan. Kewenangan mengundangkan
dan menyebarluaskan perundang-undangan pada
tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian
Hukum dan HAM, sedangkan pada tingkat
daerah, berdasarkan perundang-undangan
pemerintah daerah dilakukan oleh daerah
masing-masing.
Pengundangan peraturan perundang-
undangan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia meliputi:
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden mengenai pengesahan
perjanjian antara negara Republik Indonesia
45
dan negara lain atau badan internasional; dan
2) pernyataan keadaan bahaya.
Peraturan Perundang-undangan lain yang
menurut Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku harus diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Dalam hal peraturan perundang-undangan yang
ada penjelasannya, maka pengundangannya
ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Pengundangan Peraturan Perundang-
undangan dalam Berita Negara Republik
Indonesia meliputi peraturan yang dikeluarkan
oleh:
Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Dewan Perwakilan Rakyat;
Mahkamah Agung;
Mahkamah Konstitusi;
Menteri, Kepala Badan, lembaga atau komisi
yang setingkat yang dibentuk oleh undang-
undang atau pemerintah atas perintah
undang-undang.
Dalam hal peraturan perundang-undangan yang
ada penjelasannya, maka pengundangannya
ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia. Penerbitan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita
46
Negara Republik Indonesia, dan Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk
lembaran lepas dan himpunan.
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-
undangan
Naskah Peraturan Perundang-undangan yang
akan diundangkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Berita Negara
Republik Indonesia, dan Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia wajib
disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan disertai
dengan 3 (tiga) naskah asli dan 1 (satu)
softcopy.
Penyampaian dilakukan oleh pejabat yang
berwenang dari instansi yang bersangkutan
atau petugas yang ditunjuk disertai surat
pengantar untuk diundangkan.
Pengundangan dilakukan dengan memberi
nomor dan tahun pada Lembaran Negara
Republik Indonesia dan Berita Negara
Republik Indonesia, dan memberi nomor
pada Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia dan Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia. Selanjutnya Direktur
Jenderal Peraturan Perundang-undangan
47
mengajukan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia untuk ditandatangani.
Naskah peraturan perundang-undangan yang
telah ditandatangani Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia, selanjutnya
disampaikan kepada instansi pemohon 2
(dua) naskah asli dan 1 (satu) untuk
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan sebagai arsip.
Penerbitan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia dan Berita Negara
Republik Indonesia, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia dalam bentuk
lembaran lepas dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal peraturan perundang-
undangan diundangkan.
Penerbitan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia dan Berita Negara
Republik Indonesia, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia dalam bentuk
himpunan dilakukan pada akhir tahun.
a. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
48
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan.
3) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan
berwenang melakukan pengundangan
dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Berita Negara
Republik Indonesia, dan Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia.
4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor : M.01-HU.03.02 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pengundangan
dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan.
5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia
49
b. Proses Pengundangan
50
51
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
1. Penyebarluasan peraturan perundang-
undangan dapat dilakukan melalui media
cetak, media elektronik, dan cara lainnya.
2. Penyebarluasan peraturan perundang-
undangan melalui media cetak berupa
lembaran lepas maupun himpunan.
3. Penyebarluasan Lembaran Negara
Republik Indonesia dalam bentuk
lembaran lepas yang dilakukan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan untuk
disampaikan kepada kementrian/Lembaga
yang memprakarsai atau menetapkan
peraturan perundang-undangan tersebut,
dan masyarakat yang membutuhkan.
4. Penyebarluasan Lembaran Negara
Republik Indonesia dalam bentuk
himpunan yang dilakukan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan untuk
disampaikan kepada Lembaga Negara,
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pemerintah Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan pihak
terkait.
52
5. Penyebarluasan melalui media elektronik
dilakukan melalui situs web Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat
diakses melalui website:
www.djpp.depkumham.go.id, atau
lainnya.
Penyebarluasan dengan cara sosialisasi dapat
dilakukan dengan tatap muka atau dialog
langsung, berupa ceramah workshop/seminar,
pertemuan ilmiah, konfrensi pers, dan cara
lainnya.
4. Litigasi Peraturan Perundang-undangan
Litigasi merupakan sebuah mekanisme
penyelesaian sengketa melalui proses
pemeriksaan di pengadilan. Litigasi selalu
berkaitan dengan sengketa yang berasal dari
adanya dugaan pelanggaran/ sengketa hak
individual yang dilindung oleh peraturan
perundang-undangan dengan membawa haknya
ke muka persidangan dengan mengajukan
tuntutan hak dan hukum.
Litigasi peraturan perundang-undangan di
Indonesia dilakukan melalui dua cara, yaitu
pemeriksaan persidangan di Mahkamah
Konstitusi untuk pemeriksaan absolut atas
perundang-undangan dan pemeriksaan oleh
Mahkamah Agung untuk pemeriksaan absolut
53
atas peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang.
Direktorat Litigasi sebagai unit kerja di bawah
Direktorat Jenderal Peraturan perundang-
undangan, memiliki kompetensi untuk mewakili
pemerintah dalam sengketa perundang-
undangan di Mahkamah Konstitusi.
a. Dasar Hukum Litigasi
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahakamah Konstitusi.
3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara dan,
5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
54
Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia
b. Proses Litigasi
55
5. Pembinaan Perancang Peraturan
Perundang-undangan
Perancang peraturan perundang-undangan
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak,
secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan
peraturan perundang-undangan dan atau
instrumen hukum lainnya pada instansi
pemerintah.
Perancang peraturan perundang-
undangan sebagai pelaksana teknis fungsional
berada pada unit kerja yang mempunyai tugas
menyiapkan, mengolah dan merumuskan
rancangan peraturan perundang-undangan dan
instrumen hukum lainnya di lingkungan instansi
pemerintah. Dimana tugas pokok perancang
adalah menyiapkan, mengolah, dan merumuskan
rancangan peraturan perundang-undangan dan
instrumen hukum lainnya.
Kementerian Hukum dan HAM sebagai
instansi pembina jabatan perancang, melalui
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan dan unit kerja Direktorat Perancangan
bertanggung jawab untuk melakukan
pengangkatan, pembinaan terhadap tenaga/
jabatan perancang peraturan perundang-
undangan.
56
a. Dasar Hukum Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-
undangan.
1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
2) Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
3) Keputusan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara Nomor
41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan dan Angka
Kreditnya.
4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor
M.73.KP.04.12 Tahun 2006 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan.
5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor
M.01.PR.08.10. Tahun 2005 tentang
Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Tim Penilai Angka Kredit Perancang
Peraturan Perundang-undangan.
57
6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.02
PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang
Peraturan Perundang-undangan.
7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-06.KP.09.02 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai
Angka Kredit Perancang Peraturan
Perundang-undangan Pada Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.
b. Proses permohonan pengangkatan calon
perancang kantor wilayah
58
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan merupakan sebuah unsur pelaksana
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia yang mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis dibidang peraturan
perundang-undangan, yang dipimpin oleh
seorang Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan.
Dalam menyelenggarkan tugas dirjen PP
mempunyai fungsi :
Penyiapan perumusan kebijakan
Kementerian di bidang peraturan
perundang-undangan menyelenggarakan
yang berlaku
Pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan
perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Perumusan standar, norma, pedoman,
kriteria dan prosedur di bidang peraturan
perundang-undangan
59
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
Pelaksanaan urusan administratif kepada
semua unsur di lingkungan direktorat
jenderal
Perancangan pengharmonisasian,
pemantauan dan evaluasi penyusunan dan
pembentukan peraturan perundang-
undangan.
Penerbitan dan publikasi rancangan,
proses dan hasil rancangan peraturan
perundang-undangan serta bahan
pendukung rancangan perundang-
undangan
B. Tindak Lanjut
Berbekal hasil belajar pada Modul Peningkatan
Pengetahuan Substantif Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan, peserta
diharapkan mampu mengetahui dan
memanfaatkan informasi seoptimal mungkin
pengetahuan substantif Direktorat Jenderal
Peraturan Perudang-undangan dalam
pelaksanaan pekerjaan guna peningkatan kinerja
di instansinya.