modul 4 - aspek medikolegall_2

8/18/2019 Modul 4 - Aspek Medikolegall_2

1/47

Aspek Medikolegal

F

lebotomi

Dewan Pimpinan PusatPersatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia

TOT Flebotomi

Jakarta, 24-26 April 2014


2/47

Pengertian

F

h

lebotomy

berasal

dari

Bahasa

Yunani

:

Phlebos

:

v

ena,Tome

:

insisi

P

hlebotomy (venesection) is the act of

drawing or removing blood from the

circulatory system through a cut (incision)

or puncture in order to obtain a sample for

analysis and diagnosis


3/47

Phlebotomy

Suatu tindakan (intervensi tubuh, efek

samping, alat medis)

Tujuan :

–

Pemeriksaan Laboratorium

–

Pengobatan (kuratif)

–

Donor darah

Tenaga kesehatan profesional

–

Kompetensi

–

Kewenangan


4/47

Phlebotomy untuk pemeriksaan

laboratorium

Tujuan adalah memperoleh sampel darah

dalam volume yang cukup untuk

pemeriksaan laboratorium.

Hal yang harus diperhatikan :

–

pencegahan interferensi preanalisis

–

memasukkannya ke dalam tabung yang

benar

–

memperhatikan keselamatan (

safety

)

–

sesedikit mungkin menimbulkan

ketidaknyamanan pada pasien.


5/47

Faktor resiko

perdarahan yang berlebihan, pingsan,

hematoma, infeksi dan terjadinya

beberapa tusukan akibat sulitnya mencari

vena. Bila dikaitkan dengan pemeriksaan

terhadap darah yang diambilnya, maka

risiko lainnya adalah tertukarnya sampel,

pengenceran darah bila diambil dari

iv

-line

, emboli, dll


6/47

Isu penting phlebotomi

darah

apa yang akan diambil, peralatan

apa yang akan dipakai, dibagian anatomi

mana mengambilnya, adakah

iv

-

line

yang

sudah terpasang, bagaimana mencegah

infeksi, bagaimana mencegah atau

mengurangi rasa sakit, bagaimana

berkomunikasi dengan pasien

-

termasuk

memperoleh persetujuannya, bagaimana

prosedur pelaksanaan yang benar agar

tepat mengenai vena, dan faktor

safety

.


7/47

Masalah Medikolegal Phlebotomi

siapa pelaksana phlebotomi (kompetensi

dan kewenangannya)

bagaimana prosedur standarnya

perlukah supervisi

siapa yang bertanggungjawab atas risiko

yang terjadi.


8/47

Pelayanan Kesehatan

Health Receivers :

- Pasien

- Mereka yg ingin memelihara

kesehatan

Health Providers :

- Medical providers (dr , drg)

- Tenaga kesehatan lain (perawat,

apoteker, analis, bidan, ahli gizi, dll)


9/47

Unsur Pelayanan Kesehatan

Aspek keilmuan/keterampilan profesi

Etika

Hukum

legalitas – Administratif

– Pidana

– PerdataFungsi : memberikan kepastian dan

perlindungan hukum


10/47

Aspek administratif :

– Ijazah / sertifikat – STR

– SIK

– SOP/Penugasan

Aspek pidana :

– Perilaku amoral

– Pidana administratif

Aspek perdata :

– Ikatan kontrak terapeutik

– Hubungan dengan pasien


11/47

Hubungan dengan pasien – Saling memberi prestasi (kewajiban)

– Hak

– Perdata :Saling setuju

Cakap/terampil

Hal tertentu pemeriksaan atau tindakan

medik

Hal yang halal tidak bertentangan dengan

kesusilaan


12/47

Siapa Pelaksana Phlebotomi ?

Tenaga Kesehatan

Profesional(PROFESI KESEHATAN)


13/47

Profesi Kesehatan

Profesi kesehatan adalah pekerjaan yangmemenuhi kriteria :

– Mempunyai pendidikan formal untukmemperoleh pengetahuan, sikap danketerampilan (kompetensi)

– Diberikan kewenangan untuk melaksanakanpelayanan kepada klien maupun tenagakesehatan lain

– Melaksanakan pelayanan melalui kode etikdan standar pelayanan yang diakuimasyarakat


14/47

UU No. 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan

Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi

minimum (Pasal 22 : 1)

Tenaga kesehatan berwenang untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan

(Pasal 23 : 1)

Kewenangan untuk menyelenggarakan

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang

keahlian yang dimiliki (Pasal 23 : 2)


15/47

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan

kode etik, standar profesi, hak pengguna

pelayanan kesehatan, standar pelayanan,dan standar prosedur operasional (Pasal

24 : 1)

Ketentuan mengenai kode etik dan standarprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur oleh ORGANISASI PROFESI. (Pasal

24 : 2)


16/47

Phlebotomi(Kompetensi & Kewenangan)

Phlebotomi

Kompetensi Pendidikan/pelatihan

KewenanganPemerintah(regulasi)


17/47

Analis

Perawat

Bidan

TTD

KOMPETENSI

KEWENANGAN ?


18/47

Kompetensi dan Kewenangan

Kompetensi seseorang diperoleh dari

pendidikan atau pelatihan

Kewenangan atau authority diperoleh dari

pemerintah atau pemegang otoritas dibidangtersebut melalui pemberian izin, dan

legalitasnya diatur dalam peraturan perundang-

undangan

Kewenangan hanya diberikan kepada mereka

yang memiliki kemampuan, namun adanya

kemampuan tidak berarti dengan sendirinya

memiliki kewenangan


19/47

Kewenangan Phlebotomi ?

Tindakan Medik (intervensi tubuh, efek

samping, alat medis) Kewenangan

dokter (UUPK)

Pendelegasian wewenang :

– Standar Profesi (regulasi)

– Standar Operating Prosedur/SOP(Hospital by law atau laboratory by law)

– Permintaan pemeriksaan laboratorium


20/47

PP No. 32 tahun 1996

tentang Tenaga Kesehatan

Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan

tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar

profesi tenaga kesehatan (Pasal 21 : 1)

Standar profesi tenaga kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan oleh menteri (Pasal 21 : 2)

Melakukan upaya kesehatan tidak sesuaistandar profesi …. dipidana denda paling banyak

Rp. 10.000.000,00 (Pasal 35)


21/47

(1) Standar Profesi

Dasar Hukum :

Kepmenkes RI No : 370/Menkes/SK/III/2007

Merupakan dasar kewenangan bagi seorang

tenaga Analis Kesehatan dalammelaksanakan pekerjaan profesionalnya di

Laboratorium Kesehatan

Acuan standar kompetensi yang digunakandalam standar pendidikan, pelayanan, uji

kompetensi


22/47

Standar Kompetensi

Memiliki keterampilan untuk melaksanakanproses teknis operasional pelayananlaboratorium, yaitu

Keterampilan pengambilan spesimen, termasuk

penyiapan pasien, labeling, penanganan,pengawetan, fiksasi, pemrosesan, penyimpanandan pengiriman spesimen

Memiliki pengetahuan untuk melaksanakan

kebijakan pengendalian mutu dan prosedur laboratorium

Memiliki kewaspadaan terhadap faktor -faktor yangmempengaruhi hasil uji laboratorium


23/47

(2) Standar Pelayanan

Permenkes No. 411 Tahun 2010 tentang

Laboratorium Klinik

– Pasal 17 ayat (2) tenaga analis kesehatan

dan tenaga teknis yang setingkat mempunyaitugas dan tanggung jawab :

a. Melaksanakan pengambilan dan

penanganan bahan pemeriksaanlaboratorium sesuai standar pelayanan dan

SOP


24/47

Kep Dirjen Yanmed Depkes RI No.

HK.00.06.3.3.10381 tanggal 3 Desember

1998 tentang Pengelolaan

Laboratorium Klinik Rumah Sakit – Uraian tugas tenaga analis kesehatan/medis

adalah mengambilan dan penanganan bahan

pemeriksaan laboratorium


25/47

Per Menpan No. Per/08/M.PAN/3/2006

tentang Jabatan Fungsional Pranata

Labkes dan Angka Kreditnya

– Bab V Pasal 8 tentang rincian kegiatan dan

unsur yang dinilai sesuai jenjang jabatan yaitu

mengambil spesimen/sampel laboratorium


26/47

Siapa yang

bertanggungjawab atasrisiko yang terjadi ?


27/47

Dasar Hukum

UU 36/2009 Ps 5 (2) ; Setiap orang punya hakdalam memperoleh pelayanan kesehatan yang

aman, bermutu dan terjangkau.

UU 36/2009 Ps 58 : Setiap orang berhakmenuntut ganti rugi thd seseorang, tenaga

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan

yg menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau

kelalaian dalam pelayanan kesehatan yangditerimanya.


28/47

Tanggung Jawab Hukum

Kelalaian/kesalahan

Perdata

RS Owner

Klinik/Lab

Analis

Pj lab

Owner Pidana Diri sendiri


29/47

Tanggung Jawab Perdata

Bila telah ada kerugian

Dasar :

– Ps 1365-1367 KUH Perdata

– Ps 58 UU 36/2009 ttg Kesehatan

– UU Perlindungan Konsumen

Siapa bertanggung Jawab :

– Analis

– Dokter Penanggungjawab

– Institusi


30/47

KUH Perdata

PS 1365 – Perbuatan salah mengakibatkan kerugian

PS 1366

– Kelalaian mengakibatkan kerugianPS 1367

– Bertanggungjawab juga atas kesalahan anak

buahPS 1370

– Peluang minta ganti rugi pada kematian

akibat kesalahan


31/47

Tanggung jawab Pidana

Bila melanggar ketentuan Pidana – Tanggung jawab Individu

– Tidak dapat dialihkan, tapi dapat terjadi

penyertaan (Pasal 55-62 KUHP)Diatur oleh KUHP dll

Prosedur : peradilan

Sanksi : tertentuContoh pidana umum : pembohongan,keterangan palsu, penahanan pasien, buka rahasiakedokteran tanpa hak, penyerangan seksual, dll


32/47

Bandung, 17-19 Mei 2013


33/47



34/47



35/47

PERLINDUNGAN HUKUM


36/47

Regulasi Perlindungan

HukumTenaga kesehatan berhak mendapatkanimbalan dan per lindungan hukum dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.(UU No. 36 Tahun 2009, Pasal 27 : 1)

Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga

kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai

dengan standar profesi tenaga kesehatan.

(PP No. 32 Tahun 1996 Pasal 24 : 1)Hak mendapat perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya(SE Dirjen pelayanan Medik No. YM.02.04.3.5.2504

tertanggal 10 Juni 1997)


37/47

Perlindungan HUKUM

Perlindungan Hukum terhadap

tindak kekerasan, ancaman,

perlakuan diskriminatif, intimidasi,atau perlakuan tidak adil dari

pimpinan unit kerja, pasien,

keluarga pasien, masyarakat,birokrasi, dan/atau pihak lain.


38/47

Perlindungan Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM BERARTI:1. Berusaha dan beraktivitas tanpa

ancaman pidana / kekerasan (sah)

2. Profesional bekerja tanpa ditekan ataudipengaruhi pihak lain (otonomi profesi)

3. Memiliki hak & kewajiban yg sah

4. Bila diduga berbuat salah diberi peluangmembela diri (praduga tak bersalah)

Perlindungan hukum bukan diperoleh dari tindakan pihak lain,melainkan dari posisi hukum kita sendiri


39/47

Izin Sarana Kesehatan

– Persyaratan sarana kesehatan

– Standar pelayanan kesehatan

– Akreditasi

Izin Praktek Profesi

– Kompetensi dan kewenangan

– Etika dan standar profesi

1. Berusaha Secara SAH


40/47

Sertifikat kompetensi, Registrasi (STR)

dan Izin (SIK)

Bekerja sesuai kompetsni dan

kewenangan

Bekerja sesuai etik profesi

Bekerja sesuai standar profesi danstandar prosedur operasional

2. Otonomi Profesi


41/47

Beri Yanmed sesuai standar profesi, SOP dan

kebutuhan medis

Merujuk pasien bila tak mampu

Memegang rahasia pasien

Pertolongan darurat

Menambah dan mengikuti perkembangan

IPTEKDOKMemberi ganti rugi bila “salah/lalai”

UNDANG-UNDANG 29/2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN

UNDANG-UNDANG 36/2009 tentang KESEHATAN

3. Kewajiban Pemberi Layanan


42/47

Berhak bebas dari kekerasan dalambentuk apapun

Berhak praduga tak bersalah

Berhak memperoleh prosespenyelesaian yang adil

Berhak membela diri

HAK AZASI MANUSIA DI BIDANG HUKUM

4. Bagaimana bila melakukan kesalahan


43/47

Terdapat 2 pohon utama:

– Kompetensi dan Kewenangan

– Etik dan budaya kerja

Tetapi jangan dilihat dari “human factor”

saja, melainkan dilihat sebagai suatu

sistem, berbagai komponen yang salingmempengaruhi: organisasi, manajemen,

peraturan, SDM, peralatan, lingkungan, dll

Prinsip Perlindungan Hukum


44/47

Peran PATELKI(AD Bab IV Pasal 6)

Pembina dan pengembang dalam peningkatanmutu pendidikan dan pelayanan, serta IPTEK

laboratorium kesehatan

Pelaksana proses sertifikasi profesi dan

memfasilitasi registrasi dan lisensi

Penata kehidupan keprofesionalan, pelayanan

dan perlindungan hukum, serta hubungan

masyarakat dan kerjasamaFasilitator dalam peningkatan kesejahteraan

anggota, pengembangan karir dan sistem

penghargaan profesi


45/47

Hak Anggota

AD Bab VII Pasal 9 ayat 2

“ Mendapatkan Pembinaan, Perlindungan

dan Pembelaan Organisasi ”

Perlindungan dan Pembelaan secara

Hukum dan ProfesiDitangani oleh bidang Hukum dan

Advokasi (DPC DPW DPP)


46/47

MOHON DIPERH TIK N

1. Bekerja Sesuai dengan Kewenangan

dan Standar Profesi

2. Jangan Memasuki Area PelayananKesehatan di Luar Kewenangannya

3. Merujuk Secepatnya Apabila Sudah

Bukan Kewenangannya

4. Patuhi Segala Peraturan


47/47

SEKIAN DULU

Terima kasih ……………

HATUR NUHUN

modul 4 - aspek medikolegall_2

Documents