menteri kelautan dan perikanan republik...
TRANSCRIPT
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2016
TENTANG
USAHA PENGOLAHAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pengolahan
Ikan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
- 2 -
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani dan/atau diolah dan/atau
dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya untuk konsumsi manusia dan/atau pakan.
3. Produk Perikanan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan
utuh atau produk yang mengandung bagian Ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
4. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan awal terhadap Ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.
5. Keamanan Hasil Perikanan adalah jaminan bahwa Hasil Perikanan tidak
akan membahayakan konsumen ketika disiapkan dan/atau dikonsumsi sesuai tujuan penggunaannya.
6. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari
bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
7. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada
kegiatan Pengolahan Ikan.
8. Nilai Tambah Hasil Perikanan adalah pertambahan nilai Hasil Perikanan sebagai akibat dari kegiatan penanganan, pengolahan, Distribusi atau
penyimpanan dalam suatu proses produksi.
- 3 -
9. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan
fasilitas untuk melakukan aktifitas Pengolahan Ikan.
10. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan
usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
11. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat TDU-PI, adalah tanda daftar tertulis yang harus dimiliki oleh Setiap Orang untuk melakukan Usaha Pengolahan Ikan.
12. Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan cara
pengolahan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar.
13. Sertifikat Pengolah Ikan, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah sertifikat
yang menerangkan bahwa seseorang telah memiliki keterampilan dalam bidang teknologi pengolahan Ikan dan manajemen mutu Hasil Perikanan.
14. Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara
Penanganan Ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan .
15. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
17. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
18. Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan perikanan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
dan pengolahan ikan.
21. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
BAB II
JENIS USAHA DAN PERIZINAN PENGOLAHAN IKAN
Bagian Kesatu Jenis Usaha Pengolahan Ikan
Pasal 2
Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi:
a. penggaraman dan/atau pengeringan Ikan;
b. pemindangan Ikan;
c. pengasapan dan/atau pemanggangan Ikan;
d. peragian dan/atau fermentasi Ikan;
e. pengalengan Ikan;
- 4 -
f. pengekstraksian dan/atau pereduksian Ikan;
g. pembekuan Ikan;
h. pendinginan Ikan;
i. pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi; dan/atau
j. pengolahan kerupuk Ikan.
Pasal 3
Usaha pengolahan penggaraman dan/atau pengeringan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara penambahan garam dan/atau
pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan.
Pasal 4
Usaha pengolahan pemindangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara perebusan atau pengukusan dengan atau tanpa
tekanan tinggi untuk mendapatkan cita rasa tertentu dan mengurangi kandungan mikroorganisme yang dapat mempengaruhi mutu dan daya simpan produk.
Pasal 5
Usaha pengolahan pengasapan dan/atau pemanggangan Ikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara penggunaan media asap
dan/atau panas untuk membunuh mikroorganisme dan memberi cita rasa yang khas.
Pasal 6
Usaha pengolahan peragian dan/atau fermentasi Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan
baku menjadi produk akhir dengan cara perombakan protein Ikan secara enzimatis, proteolitik, bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk
menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas.
Pasal 7
Usaha pengolahan pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi
produk akhir dengan cara penggunaan suhu tinggi (sterilisasi atau pasteurisasi) dalam suatu wadah kaleng, kemasan plastik, botol, atau bahan lain yang sejenis dengan cara mengeliminasi bakteri patogen dan pembusuk
secara komersial (sterilisasi) atau mengeliminasi bakteri patogen dan mereduksi bakteri pembusuk (pasteurisasi).
Pasal 8
Usaha pengolahan pengekstraksian dan/atau pereduksian Ikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara pemisahan cairan dan padatan dengan pengepresan atau pemusingan.
- 5 -
Pasal 9
Usaha pengolahan pembekuan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam Ikan
menjadi beku.
Pasal 10
Usaha pendinginan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan kegiatan usaha yang memproses Bahan Baku menjadi produk
akhir dengan cara penyimpanan dingin dan/atau pengesan dengan atau tanpa mengubah karakteristik Ikan.
Pasal 11
Usaha pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara pencampuran lumatan daging Ikan segar atau surimi dengan penambahan bahan-bahan lain
untuk menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan, dan bentuk tertentu.
Pasal 12
Usaha pengolahan kerupuk Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku dengan cara
pencampuran lumatan daging Ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu.
Bagian Kedua
Perizinan Pengolahan Ikan
Pasal 13
(1) Setiap Orang yang melakukan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki izin Usaha Pengolahan Ikan.
(2) Izin Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. izin Usaha Pengolahan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan
b. izin Usaha Pengolahan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk TDU-PI.
(3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan bagi Usaha Pengolahan Ikan dengan skala menengah dan besar.
(4) TDU-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan bagi Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan kecil.
(5) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
(6) TDU-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 5
(lima) tahun.
Bagian Ketiga
Penerbitan SIUP dan TDU-PI
Pasal 14
(1) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada: a. Direktur Jenderal untuk Usaha Pengolahan Ikan lintas daerah provinsi,
lintas negara, dan/atau yang menggunakan modal asing; dan
- 6 -
b. Gubernur untuk Usaha Pengolahan Ikan yang berada di lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
(2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDU-PI kepada bupati/wali kota untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan kecil yang berdomisili
di wilayahnya.
(3) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
penerbitan TDU-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b serta TDU-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIUP
Pasal 15
(1) Setiap Orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
a. rencana Usaha Pengolahan Ikan paling sedikit memuat: 1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai investasi;
3. jenis dan asal bahan baku; 4. sarana produksi yang digunakan; dan
5. wilayah pemasaran. b. fotokopi dokumen identitas penanggung jawab perusahaan dengan
menunjukkan aslinya;
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
d. fotokopi akta notaris pendirian Perusahaan;
e. izin prinsip penanaman modal asing dari lembaga yang menangani penanaman modal, bagi perusahaan penanaman modal asing;
f. rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota dimana lokasi usaha akan didirikan yang menyatakan bahwa lokasi usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
g. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan h. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menyatakan
kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
(2) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak benar, SIUP yang telah diterbitkan dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha
dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
(2) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Penilai.
(3) Tim Penilai memberikan hasil penilaian berupa rekomendasi penerbitan
atau penolakan.
- 7 -
(4) Dalam hal permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetujui, Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari kerja sejak rekomendasi Tim Penilai diterima menerbitkan SIUP.
(5) Dalam hal permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak,
Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari kerja sejak rekomendasi Tim Penilai diterima menyampaikan penolakan disertai alasan.
Pasal 17
(1) Setiap Orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan kepada gubernur dengan melampirkan persyaratan:
a. rencana Usaha Pengolahan Ikan paling sedikit memuat: 1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai investasi;
3. jenis dan asal bahan baku; 4. sarana produksi yang digunakan; 5. gambaran proses produksi; dan
6. wilayah pemasaran. b. fotokopi dokumen identitas penanggung jawab perusahaan dengan
menunjukkan aslinya; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan
menunjukkan aslinya;
d. fotokopi akta notaris pendirian Perusahaan; e. rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota dimana lokasi
usaha akan didirikan yang menyatakan bahwa lokasi usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
f. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan
g. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
(2) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak benar, SIUP yang telah diterbitkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Bagian Kelima Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan TDU-PI
Pasal 18
(1) Setiap orang untuk memiliki TDU-PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, dengan melampirkan persyaratan: a. rencana Usaha Pengolahan Ikan paling sedikit memuat:
1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai investasi; 3. jenis dan asal Bahan Baku; dan
4. wilayah pemasaran. b. fotokopi kartu identitas pemilik usaha atau penanggung jawab
perusahaan dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik usaha atau
perusahaan dengan menunjukkan aslinya; dan
d. surat keterangan domisili Usaha Pengolahan Ikan.
(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, bupati/wali kota mengembalikan permohonan untuk dilengkapi.
- 8 -
(3) Bupati/wali kota harus menerbitkan TDU-PI paling lama 5 (lima) hari
sejak persyaratan penerbitan dinyatakan lengkap oleh pejabat yang ditunjuk.
(4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak benar, TDU-PI yang telah diterbitkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Bagian Keenam
Kewajiban Pemegang SIUP dan TDU-PI
Pasal 19
Setiap pemegang SIUP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. melakukan kemitraan dengan orang perseorangan atau badan usaha dalam negeri untuk penyediaan bahan baku bagi jenis usaha: 1. penggaraman dan/atau pengeringan Ikan;
2. pengasapan dan/atau pemanggangan Ikan; 3. peragian dan/atau fermentasi Ikan; 4. pengekstraksian dan/atau pereduksian Ikan; dan/atau
5. pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi. b. merealisasikan pembangunan dan pengoperasian UPI paling lama 4 (empat)
tahun sejak SIUP diterbitkan, dengan melaporkan kemajuan pembangunan fisik dan realisasi pengoperasian setiap 6 (enam) bulan sampai dengan selesai;
c. memiliki SKP paling lama 1 (satu) tahun setelah Usaha Pengolahan Ikan beroperasi;
d. memiliki tenaga kerja paling sedikit 1 (satu) orang yang bersertifikat SPI sejak Usaha Pengolahan Ikan beroperasi;
e. menerapkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.
f. tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kegiatan IUU Fishing;
g. tidak menggunakan bahan tambahan yang melanggar ketentuan; dan h. tidak melanggar hak asasi manusia dari tenaga kerja yang terlibat dalam
kegiatan usaha pengolahan ikan.
Pasal 20
Setiap pemegang TDU-PI untuk skala kecil wajib memenuhi ketentuan memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah Usaha Pengolahan Ikan
beroperasi.
Pasal 21
(1) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf e, dan huruf h dikenakan sanksi
administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. peringatan tertulis;
b. pembekuan SIUP; dan/atau c. pencabutan SIUP.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan
sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- 9 -
(4) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak memenuhi kewajiban.
(5) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan
dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban.
Pasal 22
Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP.
BAB III
PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PERGANTIAN PERIZINAN PENGOLAHAN IKAN
Bagian Kesatu Perubahan SIUP
Pasal 23
(1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat: a. perubahan penanggung jawab perusahaan;
b. perubahan alamat perusahaan; dan/atau c. perubahan jenis Usaha Pengolahan Ikan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling singkat 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan.
(3) Perubahan SIUP dapat diajukan sebelum 6 (enam) bulan sejak SIUP
diterbitkan dalam hal adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Pasal 24
(1) Setiap Orang untuk melakukan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi akta notaris atau surat keterangan tentang perubahan
penanggung jawab perusahaan dan/atau perubahan alamat Perusahaan; b. fotokopi SIUP yang akan diubah;
c. jenis perubahan SIUP yang diminta; dan d. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi
yang disampaikan.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya
berupa persetujuan atau penolakan.
(3) Dalam hal permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disetujui, Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan SIUP perubahan.
(4) Dalam hal permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak, Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan penolakan disertai alasan.
- 10 -
(5) SIUP perubahan diberikan apabila SIUP lama yang telah dilakukan
perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.
(6) SIUP perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP yang diubah.
Pasal 25
(1) Setiap Orang untuk melakukan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c harus mengajukan permohonan penerbitan SIUP baru kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Syarat dan tata cara penerbitan SIUP baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18.
(3) SIUP baru diberikan apabila SIUP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.
(4) SIUP baru mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP baru.
Bagian Kedua Perpanjangan SIUP
Pasal 26
(1) SIUP perpanjangan diberikan apabila jangka waktu SIUP yang dimiliki telah atau akan berakhir.
(2) Perpanjangan SIUP dapat diajukan dapat diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SIUP berakhir.
(3) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. laporan kegiatan usaha yang terdiri dari jenis usaha, nilai investasi,
sumber modal, domisili usaha, asal bahan baku; b. fotokopi SIUP yang lama; c. bukti penyampaian SPT tahunan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
d. fotokopi SKP yang masih berlaku; dan e. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menyatakan
kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
(5) Dalam hal permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan SIUP.
(6) Dalam hal permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan penolakan disertai alasan.
(7) SIUP perpanjangan diberikan apabila SIUP lama yang telah dilakukan perpanjangan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.
(8) SIUP perpanjangan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP yang diperpanjang.
- 11 -
Pasal 27
SIUP yang tidak diperpanjang selama kurun waktu 6 (enam) bulan sejak masa berlakunya habis, penanggung jawab perusahaan harus melaporkan secara tertulis tentang kondisi dan aktivitas Usaha Pengolahan Ikan dan
mengembalikan SIUP tersebut kepada Direktur Jenderal.
Bagian Ketiga Penggantian SIUP
Pasal 28
(1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.
(2) Setiap Orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari
kepolisian dalam hal SIUP hilang; dan
b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur
Jenderal menerbitkan SIUP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara
lengkap.
(4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan
yang merugikan negara dan/atau merugikan pihak lain, SIUP yang dilaporkan hilang dan SIUP pengganti dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Bagian Keempat
Perubahan TDU-PI
Pasal 29
(1) Perubahan TDU-PI dilakukan apabila terdapat:
a. perubahan alamat pemilik atau penanggung jawab perusahaan untuk wilayah kabupaten/kota yang sama;
b. pengembangan Usaha Pengolahan Ikan; dan/atau c. perubahan jenis Usaha Pengolahan Ikan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling
singkat 3 (tiga) bulan sejak TDU-PI diterbitkan.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
lengkap, bupati/wali kota mengembalikan permohonan untuk dilengkapi.
(4) Bupati/wali kota harus menerbitkan TDU-PI perubahan paling lama 3 (tiga) hari sejak persyaratan perubahan dinyatakan lengkap oleh pejabat yang
ditunjuk.
(5) Dalam hal perubahan TDU-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c berdampak pada peningkatan skala usaha yang
mengakibatkan kewajiban memiliki SIUP, pemegang TDU-PI wajib mengajukan permohonan SIUP baru kepada Direktur Jenderal atau
gubernur sesuai kewenangannya.
(6) TDU-PI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan.
- 12 -
Bagian Kelima
Perpanjangan TDU-PI
Pasal 30
(1) TDU-PI perpanjangan diberikan apabila jangka waktu TDU-PI yang dimiliki
telah atau akan berakhir.
(2) Perpanjangan TDU-PI dapat diajukan dapat diajukan 6 (enam) bulan
sebelum masa berlaku TDU-PI berakhir.
(3) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan TDU-PI harus mengajukan permohonan kepada bupati dengan melampirkan:
a. laporan kegiatan usaha yang terdiri dari jenis usaha, nilai investasi, sumber modal, domisili usaha, asal bahan baku;
b. fotokopi TDU-PI yang lama; c. bukti penyampaian SPT tahunan selama 3 (tiga) tahun terakhir; d. fotokopi SKP yang masih berlaku; dan
e. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
(4) Bupati/wali kota harus menerbitkan TDU-PI perpanjangan paling lama 3
(tiga) hari sejak persyaratan perpanjangan dinyatakan lengkap oleh pejabat yang ditunjuk.
Pasal 31
TDU-PI yang tidak diperpanjang selama kurun waktu 6 (enam) bulan sejak
masa berlakunya habis, penanggung jawab perusahaan harus melaporkan secara tertulis tentang kondisi dan aktivitas Usaha Pengolahan Ikan dan
mengembalikan TDU-PI tersebut kepada Bupati/Wali kota.
Bagian Keenam
Penggantian TDU-PI
Pasal 32
(1) Penggantian TDU-PI dilakukan apabila TDU-PI asli rusak atau hilang.
(2) Setiap Orang yang akan melakukan penggantian TDU-PI harus mengajukan permohonan kepada bupati/wali kota dengan melampirkan
persyaratan: a. TDU-PI asli dalam hal TDU-PI rusak atau surat keterangan hilang dari
kepolisian dalam hal TDU-PI hilang; dan
b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/wali kota menerbitkan TDU-PI pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
secara lengkap.
(4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan
yang merugikan negara dan/atau merugikan pihak lain, TDU-PI yang dilaporkan hilang dan TDU-PI pengganti dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
- 13 -
Pasal 33
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan pergantian SIUP yang menjadi kewenangan gubernur, diatur dalam Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan
Menteri ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan,
perubahan, perpanjangan, dan pergantian TDU-PI yang menjadi kewenangan bupati/wali kota diatur dalam Peraturan Bupati/Wali kota dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.
BAB IV
PERSYARATAN PENGOLAHAN IKAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 34
Setiap Orang yang melakukan Usaha Pengolahan Ikan harus memenuhi persyaratan mengenai:
a. Bahan Baku; b. Proses pengolahan ikan; dan c. Sarana dan prasarana.
Bagian Kedua
Bahan Baku
Pasal 35
(1) Setiap pemilik SIUP dan TDU-PI yang melakukan Usaha Pengolahan Ikan
harus mengutamakan penggunaan bahan baku yang berasal dari produksi perikanan dalam negeri baik dari Ikan hasil tangkapan maupun pembudidayaan Ikan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui kerja sama antara Usaha Pengolahan Ikan dengan:
a. usaha penangkapan ikan; b. usaha pembudidayaan ikan; dan/atau c. pemasok.
(3) Bahan baku yang berasal dari usaha penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus berasal dari usaha penangkapan
Ikan yang memiliki sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.
(4) Bahan baku yang berasal dari usaha pembudidayaan Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b harus berasal dari usaha pembudidayaan Ikan yang telah bersertifikat cara budidaya Ikan yang baik.
(5) Bahan baku yang berasal dari pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c harus berasal dari pemasok yang telah bersertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
(6) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14 -
Pasal 36
Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) apabila tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi kebutuhan Usaha Pengolahan Ikan, dapat dilakukan pemasukan bahan baku yang berasal dari
luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 37
Untuk menjamin ketersediaan bahan baku Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, Menteri dapat membatasi
pengeluaran jenis Ikan untuk bahan baku Pengolahan Ikan.
Bagian Ketiga Proses Pengolahan Ikan
Pasal 38
(1) Proses Pengolahan Ikan harus memenuhi dan menerapkan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
(2) Setiap proses Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
sesuai dengan SNI, persyaratan nasional, dan/atau persyaratan internasional, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39
(1) Produk yang dihasilkan dari proses Pengolahan Ikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 harus memenuhi persyaratan atau standar mutu dan keamanan produk paling sedikit memiliki kandungan gizi yang baik
dan memenuhi SNI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk
yang dihasilkan dari proses Pengolahan Ikan untuk tujuan ekspor harus memenuhi standar negara tujuan.
(3) Produk perikanan yang memenuhi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan tanda SNI oleh lembaga sertifikasi produk Hasil Perikanan yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
(4) Lembaga sertifikasi produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengujian dan penerapan Hasil Perikanan atau unit
pelaksana teknis yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.
(5) Lembaga sertifikasi produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) di daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengujian dan penerapan Hasil Perikanan atau unit pelaksana teknis yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.
Bagian Keempat Sarana dan Prasarana
Pasal 40
(1) Dalam rangka proses Pengolahan Ikan setiap UPI harus dilengkapi dengan
sarana dan prasarana yang menjamin terselenggaranya kegiatan Pengolahan Ikan secara optimal.
- 15 -
(2) Usaha pengolahan penggaraman dan/atau pengeringan Ikan harus
memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses dan para-para pengeringan ikan.
(3) Usaha pengolahan pemindangan Ikan harus memiliki sarana dan
prasarana paling sedikit meja proses, tungku, dan wadah perebusan.
(4) Usaha pengolahan pengasapan dan/atau pemanggangan harus memiliki
sarana dan prasarana paling sedikit meja proses dan tempat pengasapan.
(5) Usaha pengolahan peragian dan/atau fermentasi Ikan harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses, tungku, dan wadah
peragian.
(6) Usaha pengolahan pengalengan Ikan harus memiliki sarana dan
prasarana paling sedikit meja proses, wadah perebusan, mesin penutup kaleng, dan retort.
(7) Usaha pengolahan pengekstraksian dan/atau pereduksian Ikan harus
memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses, wadah penggorengan dan spiner.
(8) Usaha pengolahan pembekuan Ikan harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses, air blast freezer (ABF), dan ruang beku (cold storage).
(9) Usaha pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses, cool box,
dan wadah.
(10) Usaha pendinginan Ikan harus memiliki sarana dan prasarana paling
sedikit meja proses, mesin pelumat, dan ruang beku (cold storage).
(11) Usaha pengolahan kerupuk Ikan harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit meja proses, mesin pelumat, alat kukus, dan mesin
pemotong.
BAB V
PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN IKAN
Pasal 41
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota memfasilitasi pengembangan Usaha Pengolahan Ikan.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. pelayanan usaha berupa manajemen usaha, pendampingan perizinan, deregulasi, dan penyelesaian hambatan investasi;
b. promosi usaha perikanan melalui keikutsertaan dalam pameran, temu
bisnis, dan kegiatan sejenis; c. kelembagaan berupa penguatan kelembagaan;
d. akses permodalan berupa pendampingan dan mediasi akses permodalan kepada lembaga keuangan;
e. kemitraan usaha berupa pendampingan dan penguatan kemitraan antar
pelaku usaha; f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa bimbingan teknis
dan pendampingan Usaha Pengolahan Ikan; g. pengembangan produk bernilai tambah berupa sosialisasi dan pelatihan;
dan/atau
- 16 -
h. akses distribusi dan pemasaran berupa peningkatan kerja sama dan
perluasan jaringan pemasaran.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan bagi: a. pengembangan usaha di lokasi rintisan;
b. pelaku usaha yang melakukan pengembangan produk bernilai tambah; c. pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
d. usaha yang tumbuh dan berkembang melalui bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah.
Pasal 42
(1) Dalam rangka Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan:
a. Menteri menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan pengujian penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Hasil Perikanan; dan
b. gubernur, bupati/wali kota menyelenggarakan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi Hasil Perikanan.
(2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menyebarluaskan hasil-hasil penelitan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Hasil
Perikanan kepada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan produktivitasnya.
(3) Dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Menteri mengembangkan proyek-proyek percontohan di bidang pengolahan ikan.
Pasal 43
(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota memfasilitasi pengembangan
usaha berbasis kawasan dengan pembentukan sentra pengolahan Ikan melalui penentuan lokasi, penyediaan sarana dan prasarana, pembentukan kelembagaan, dan pengembangan usaha, serta pembinaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sentra pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VI
PELAPORAN
Pasal 44
(1) Setiap pemegang SIUP atau TDU-PI wajib membuat laporan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan setiap 6 (enam) bulan dan menjelang perayaan hari besar
keagamaan yang memuat: a. jenis dan kapasitas sarana dan prasarana; b. perkembangan Usaha Pengolahan Ikan; dan
c. asal bahan baku, jenis, dan volume Ikan serta jenis dan volume produk yang dihasilkan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri,
gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(3) Gubernur atau bupati/wali kota menyampaikan laporan penerbitan SIUP
atau TDU-PI dan perkembangan Usaha Pengolahan Ikan di wilayahnya kepada Menteri.
- 17 -
(4) Bentuk dan format laporan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 45
(1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan
kegiatan Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan SIUP atau TDU-PI; dan
c. pencabutan SIUP atau TDU-PI.
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan.
(4) Pembekuan SIUP atau TDU-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya
peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan.
(5) Pencabutan SIUP atau TDU-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP atau TDU-PI telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.
BAB VII
PEMBINAAN USAHA PENGOLAHAN IKAN
Pasal 46
(1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap Usaha Pengolahan Ikan sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan
kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan ikan, teknik pengolahan ikan, peningkatan mutu, dan nilai tambah Hasil Perikanan.
Pasal 47
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menyusun norma, standar, prosedur,
dan kriteria untuk melaksanakan Usaha Pengolahan Ikan sesuai dengan kewenangannya.
BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 48
Pengawasan Usaha Pengolahan Ikan dilakukan oleh Pengawas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18 -
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
SIUP atau TDU-PI yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
- 19 -
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/2016 TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
FISHERIES ENTERPRISE LICENSE NOMOR:
IDENTITAS IDENTITY
JENIS USAHA BUSINESS FIELDS
NAMA PERUSAHAAN: COMPANY NAME: ALAMAT PERUSAHAAN: ADDRESS: NO. TELEPON: PHONE NUMBER:
NO. FAX: FAXIMILE NUMBER:
NPWP PERUSAHAAN: COMPANY’S TAXPAYER REGISTRATION NUMBER: NO AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN: DEED OF ESTABLISHMENT NUMBER: NAMA PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN: RESPONSIBILITY INSURER:
NO IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN: IDENTITY NUMBER OF RESPONSIBILITY INSURER:
penggaraman dan/atau pengeringan salting and/or drying pemindangan boiling
pengasapan dan/atau pemanggangan curing peragian dan/atau fermentasi fermentation
pengalengan canning pengekstraksian dan/atau pereduksian extracting
pembekuan freezing pendinginan chiling
pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi jelly fish product pengolahan kerupuk fish crackers
GAMBARAN USAHA: BUSINESS PROFILE
LOKASI USAHA: . Provinsi...dan provinsi..... LOCATION NILAI INVESTASI ASING: AMOUNT OF FORIGN INVESTMENT NAMA PERUSAHAAN MITRA DI INDONESIA: COMPANY PARTNER IN INDONESIA KAPASITAS PRODUKSI PER BULAN: PRODUCTION CAPACITY (MONTHLY):
ASAL BAHAN BAKU: ORIGIN OF RAW MATERIAL: TUJUAN PEMASARAN: MARKET DESTINATION: MULAI BERLAKU:
ENTRY INTO FORCE:
SIUP BERLAKU SEJAK TANGGAL PENERBITAN VALID SINCE ISSUED
CATATAN: NOTE:
SIUP berlaku selala 20 Tahun sejak tanggal penerbitan
JAKARTA, (TANGGAL), (BULAN), (TAHUN) JAKARTA, DATE, MONTH, YEARS DIREKTUR JENDERAL, DIRECTOR GENERAL, (NAMA DAN TANDA TANGAN) NAME AND SIGNATURE
FOTO PENANGGUNG
JAWAB (4 x 6) berwarna
PHOTO
TANDA TANGAN SIGNATURE
(NAMA LENGKAP):
FULL NAME
PUSAT
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
- 20 -
LOGO DAERAH (PROVINSI)
PEMERINTAH PROVINSI ...... SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
NOMOR:
IDENTITAS JENIS USAHA
NAMA PERUSAHAAN:
ALAMAT PERUSAHAAN:
NO. TELEPON:
NO. FAX:
NPWP PERUSAHAAN:
NO AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN:
NAMA PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN:
NO IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN:
penggaraman dan/atau pengeringan
pemindangan
pengasapan dan/atau pemanggangan
peragian dan/atau fermentasi
pengalengan
pengekstraksian dan/atau pereduksian
pembekuan
pendinginan
pengolahan berbasis lumatan daging
ikan/jelly ikan atau surimi
pengolahan kerupuk
GAMBARAN USAHA:
LOKASI USAHA:
NILAI INVESTASI:
NAMA PERUSAHAAN MITRA:
KAPASITAS PRODUKSI PER BULAN:
ASAL BAHAN BAKU:
TUJUAN PEMASARAN:
MULAI BERLAKU:
SIUP BERLAKU SEJAK TANGGAL
PENERBITAN
CATATAN:
SIUP berlaku selala 20 Tahun sejak tanggal penerbitan
DAERAH, (TANGGAL) (BULAN) (TAHUN)
GUBERNUR, BUPATI/WALI KOTA
(NAMA DAN TANDA TANGAN)
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/2016 TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN
FOTO
PENANGGUNG
JAWAB
(4 x 6) berwarna
TANDA TANGAN (NAMA LENGKAP)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
- 21 -
LOGO DAERAH (KABUPATEN/KOTA)
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA …………….
TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN IKAN (TDU-PI)
NOMOR:
IDENTITAS JENIS USAHA
NAMA PEMILIK/PERUSAHAAN:
ALAMAT PEMILIK/PERUSAHAAN:
NO. TELEPON:
NO. FAX:
NPWP PEMILIK/PERUSAHAAN:
NAMA PENANGGUNG JAWAB:
NO IDENTITAS PEMILIK/PENANGGUNG
JAWAB PERUSAHAAN:
penggaraman dan/atau pengeringan
pemindangan
pengasapan dan/atau pemanggangan
peragian dan/atau fermentasi
pengalengan
pengekstraksian dan/atau pereduksian
pembekuan
pendinginan
pengolahan berbasis lumatan daging
ikan/jelly ikan atau surimi
pengolahan kerupuk
GAMBARAN USAHA
SKALA USAHA: MIKRO / KECIL*)
NILAI INVESTASI:
KAPASITAS PRODUKSI PER BULAN:
ASAL BAHAN BAKU:
TUJUAN PEMASARAN:
MULAI BERLAKU:
TDU-PI BERLAKU SEJAK TANGGAL
PENERBITAN
CATATAN:
*TDU-PI berlaku selama 5 Tahun sejak tanggal penerbitan
*coret yang tidak perlu
DAERAH, (TANGGAL) (BULAN) (TAHUN)
SKPD KABUPATEN/KOTA
NAMA PEJABAT:
NIP:
JABATAN:
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/2014 TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN
FOTO
PENANGGUNG
JAWAB
(4 x 6) berwarna
TANDA TANGAN (NAMA LENGKAP)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
- 22 -
L
a
LAPORAN KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN IKAN
1. Nama Perusahaan/UPI : ...................................................................................................................
2. Provinsi : ...................................................................................................................
3. Kabupaten/Kota : ...................................................................................................................
4. AlamatPabrik : ...................................................................................................................
Kode Pos: …………………
Email: ................................... Website:
Telp: .................................... Fax:.............................................
5. Alamat Kantor Pusat : ...................................................................................................................
Kode Pos: …………………
Email: ................................... Website:
Telp: .................................... Fax:..............................................
6. NPWP : .......................................................................................................
7. Sertifikasiyang Dimiliki : SKP, No: .................................................... ( )
GMP/SSOP, No: ………………………… ( )
HACCP, No: .............................................. ( )
Approval Number, No: …………………. ( )
No: ………………………………. ( )
ISO, No: ………………………………… ( )
Halal, No: ………………………………. ( )
PIRT, No: ………………………………. ( )
MD, No: ………………………………… ( )
Lain-lain, sebutkan …………………….. ( )
8. Izin yang dimiliki : Angka Pengenal Eksportir, No: ……………………. ( )
Tanda Daftar Perusahaan, No: ……………………..( )
SIUP, No:…………………………………………...( )
IUP, No: ……………………………………..…..…( )
Perizinan usaha lainnya, sebutkan ……………….. ( )
9. NilaiInvestasi saat ini : Rp……………………………. Sumber modal …………………(sebutkan)
10. Debt Equity Ratio :
11. Omzet (Rp/bulan) :
12. Bulan danTahun Berdirinya Perusahaan/UPI: Bulan: …... Tahun: ……...
Bulan danTahun Berproduksi (beroperasi) secara komersil: Bulan: …... Tahun: ……...
13. Jenis Kegiatan UPI : 01. Penggaraman ( ) 06. Pereduksian/Ekstraksi ikan ( )
02. Pemindangan ( ) 07. Pembekuan ikan ( )
03. Pengasapan dan/atau ( ) 08. Pendinginan ikan ( )
Pemanggangan ikan
04. Peragian dan/ atau ( ) 09. Pengolahan berbasis Pelumatan ( )
Fermentasi ikan Daging Ikan/Jelly Ikan/Surimi
05. Pengalengan ikan ( ) 10. Pengolahan Kerupuk ikan ( )
14. Produk yang dihasilkan : 1. ………………volume……………… (sebutkan)
2. ………………volume………………
3. ………………volume………………
4. ………………volume………………
5. ………………volume………………
15. Pemilik : ...................................................................................................................
16. Struktur Manajemen : Direktur Utama : ...........................................................................
Direktur I : ...........................................................................
Direktur II : ...........................................................................
Komisaris Utama : ...........................................................................
Komisaris I : ...........................................................................
Komisaris II : ...........................................................................
17. Cold Storage : Jumlah :..................... unit
KapasitasTotal :..................... ton
18. Jenis dan kapasitas Sarana dan Prasarana yang ada :
No Jenis sarana dan prasarana Kapasitas/jumlah
A Bangunan
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/2014 TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN
- 23 -
1.
2.
3.
…dst
B Mesin dan peralatan
1.
2.
3.
…dst
19. Nilai Taksiran Seluruh Barang Modal yang Dimiliki:
a. Tanah : Rp. ........................................
b. Gedung : Rp. ........................................
c. Mesin : Rp. ........................................
d. Kendaraan : Rp. ........................................
e. Lain-lain : Rp. ........................................
20. Kapasitas Produksi : ....................... ton/tahun
21. Jumlah Hari Kerja per Tahun : ....................... hari
22. Tenaga Kerja :
Tetap TidakTetap
Pria Wanita Pria Wanita
23. Kondisi Bahan Baku saat ini :
a. Lokal
- % terhadap Total Bahan Baku : ……%
- JenisIkan : 1. ……………volume………, asal: ……………… (sebutkan nama Kabupaten/Kota)
2..……………volume………, asal: ……………… (sebutkan nama Kabupaten/Kota)
3..……………volume………, asal: ……………… (sebutkan nama Kabupaten/Kota)
4..……………volume………, asal: ……………… (sebutkan nama Kabupaten/Kota)
…dst
b. Impor
- % terhadap Total Bahan Baku : ……%
- JenisIkan : 1. ….………volume…….……, asal: ……………(sebutkan nama Negara Asal)
2. ………….volume…….……, asal: ……………(sebutkan nama Negara Asal)
3 .....………volume …………, asal: ……………(sebutkan nama Negara Asal)
4 .…………volume …………, asal: ……………(sebutkan nama Negara Asal)
…dst
24. Pemasaran :
a. Lokal
- Jumlah penjualan : ……kg
- Daerah Pemasaran Utama : 1. ……………………… (sebutkan nama Kabupaten/Kota)
2. ………………………
3. ………………………
4. ………………………
5. ………………………
b. Ekspor
- Jumlah ekspor : ……….kg
- % terhadap Total Produksi : ……%
- Negara Tujuan Utama : 1. ……………………… (sebutkan nama Negara)
2. ………………………
3. ………………………
4. ………………………
5. ………………………
25. Mitra Usaha : (sebutkan Nama Perusahaan (industri/UMKM) dan kemitraan dalam hal apa)
1. ………………………………..,perihal: …………………………
- 24 -
2. ………………………………..,perihal: …………………………
3. ………………………………..,perihal: …………………………
4. ………………………………..,perihal: …………………………
5. ………………………………..,perihal: …………………………
26. Lain-lain:
a. Penerapan teknologi olahan yang digunakan (uraikan)
b. Kendala yang dihadapi (uraikan)
………….,………………….20….
Pemilik/Penanggung Jawab
(………………………………….)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI