mengurangi kemiskinan melalui keterbukaan dan kerjasama
TRANSCRIPT
1
Mengurangi Kemiskinan Melalui Keterbukaandan Kerjasama Penyediaan Data
Disampaikan oleh:Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas
Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
padaPeluncuran “Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2015”
Jakarta, 18 April 2017
Tujuan pertama dalam Sustainable Development Goals (SDGs) adalahkemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi harus diakhiri denganmemberantas kemiskinan ekstrim di tahun 2030. Salah satu sasaran utama yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah
menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7.0 – 8.0 persen di tahun 2019. Dalam Rapat Paripurna Kabinet Kerja pada tanggal 4 April 2017, Presiden
Joko Widodo mengarahkan bahwa pagu indikatif RAPBN 2018 harusdifokuskan untuk mencapai target pembangunan, salah satunya, menurunkanangka kemiskinan menjadi single digit.
Arah dan Target Pembangunan – Isu Kemiskinandalam Agenda Nasional
Urgensi Isu Kemiskinan – PerkembanganIndikator Makro Dalam 16 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi stagnan dan tingkat
kemiskinan mengalami penurunan dari 19.1 persen menjadi 10.9 persen.
Sumber: BPS, diolah.
4.93.6 4.5
6.04.6
6.25.0
19.1
16.017.8
16.6
10.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Pers
enta
se (%
)
Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 2000-2016
Pertumbuhan EkonomiTingkat Kemiskinan
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, namun laju penurunan
kemiskinan mengalami perlambatan sejak tahun 2007.
Sumber: BPS, diolah.
38.7
37.9
38.4
37.3
36.2
35.1 39
.337
.235
.032
.531
.030
.029
.929
.128
.628
.128
.628
.327
.728
.628
.528
.0
19.1
10.9
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mar
-201
1Se
p-20
11M
ar-2
012
Sep-
2012
Mar
-201
3Se
p-20
13M
ar-2
014
Sep-
2014
Mar
-201
5Se
p-20
15M
ar-2
016 Pe
ruba
han
Kem
iski
nan
(%)
Jum
lah
Pend
uduk
Mis
kin
(Jut
a Or
ang)
,Ti
ngka
t Kem
iski
nan
(%)
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Nasional, 2000-2016
Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Kemiskinan Laju Kemiskinan
Persebaran Kemiskinan Terdapat disparitas antara tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan
perdesaan.
Sumber: BPS, diolah.
18.2
16.2
12.7
11.8
11.4
10.9
10.8
10.6
10.5
10.2
9.8
8.6
7.9
7.8
7.7
7.7
6.7
6.4
6.1
5.8
5.5
5.3
5.2
5.2
4.6
4.5
4.5
4.4
3.9
3.8
3.8
3.7
3.5
3.3
2.8
15.2 17
.9
14.0 16
.6
14.9
7.3
19.2
25.2
15.7
15.9
11.0 12
.6 16.0
14.1
11.8
26.8
15.5
9.0
37.5
24.4
8.2 11
.0
10.4
9.1
6.2
12.5
7.5
37.1
10.1
9.5
5.2 5.9 7.
4
7.7
0.05.0
10.015.020.025.030.035.040.0
Nus
a Te
ngga
ra B
arat
Beng
kulu
Sum
ater
a Se
lata
n
DI Y
ogya
kart
a
Jaw
a Te
ngah
Jam
bi
Aceh
Nus
a Te
ngga
ra T
imur
Lam
pung
Sula
wes
i Ten
gah
Sum
ater
a Ut
ara
Sula
wes
i Bar
at
Jaw
a Ti
mur
Nas
iona
l
Jaw
a Ba
rat
Mal
uku
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Riau
Papu
a Ba
rat
Goro
ntal
o
Sum
ater
a Ba
rat
Sula
wes
i Uta
ra
Kep.
Ria
u
Kalim
anta
n Ba
rat
Kalim
anta
n Te
ngah
Sula
wes
i Sel
atan
Bant
en
Papu
a
Kalim
anta
n Ti
mur
Kalim
anta
n Ut
ara
DKI J
akar
ta
Bali
Kalim
anta
n Se
lata
n
Mal
uku
Utar
a
Kep.
Ban
gka
Belit
ung
Pers
enta
se (%
)
Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia, Maret 2016
Perkotaan Perdesaan Nasional - Perkotaan Nasional - Perdesaan
Target Penurunan Kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019
Sumber: BPS, diolah.
30.02 29.13 28.07 28.28 28.59 28.01
12.5 12.0 11.4 11.3
11.2 10.9
9.5 9.0 8.5 7.5 7.0
10.5 10.0 9.5 8.5 8.0
Target dan Capaian Tingkat Kemiskinan, 2011-2019
Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)
Capaian (%)
Target Optimis (%)
Target Moderat (%)
Hingga 2016, capaian tingkat kemiskinan belum berjalan sesuai dengantarget. Dalam dua tahun terakhir, jumlah penduduk miskin hanya berkurang ±500
ribu per tahunnya. Diperlukan penurunan penduduk miskin sebesar ±2 jutajiwa per tahun guna mencapai target RPJMN 2015-2019.
Jumlah penduduk berdasarkanSUPAS 2015 = 255,18 juta jiwa
Target Pembangunan Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018
Jumlah penduduk berdasarkanproyeksi = 265,02 juta jiwa
TARGET PEMBANGUNAN 2018• Target tingkat kemiskinan: 9-10%• Target tingkat pengangguran terbuka: 5,3-5,5% • Target rasio gini: 0,38
7
Jumlah penduduk miskin sekitar 28,0 juta jiwa
(Sumber: BPS, Maret 2016)
Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun
TAHUN 2018
Penduduk Bukan Usia Produktif (0-14): 70,5 juta
Penduduk Usia Produktif (15+):
194,5 juta
Angkatan Kerja: 129,4 juta
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) diperkirakan 67%
TAHUN 2016
0
50
100
150
200
250
300
2015 2016 2017 2018 2019
Juta
Bukan Angkatan Kerja PenganggurPekerja Penduduk Bukan Usia Produktif (0-14)
Tantangan dalam Penurunan Kemiskinan –Efektivitas Penetapan Sasaran
Masih terdapat rumah tangga di 40% terendah yang tidak menerima bantuansosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras Miskin (Raskin).
Sumber: BPS, diolah.
0.0
25.0
50.0
75.0
100.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pers
enta
se (%
)
Desil Konsumsi Rumah Tangga
Distribusi Penerima ProgramBantuan Raskin
2006
2009
2015
0.0
25.0
50.0
75.0
100.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pe
rsen
tase
(%)
Desil Konsumsi Rumah Tangga
Distribusi Penerima ProgramBLT / BLSM
2006
2009
2015
9
Tantangan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar
0
10
20
30
40
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
31.724.9
19.112.5
6.40
20406080
100
Usia 7-12tahun
Usia 13-15tahun
Usia 16-18tahun
Usia 19-24tahun
98.42 90.83
57.71
10.24
99.51 98.2883.65
44.53
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Sumber: Susenas Maret 2015, diolah Bappenas
Persentase Anak Tanpa Akte Kelahiran
0
5
10
15
20
25
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
20.7617.03
13.65
9.06
4.03
Persentase Penduduk yang Tidak Mampu MengaksesAir Bersih
0
10
20
30
40
50
60
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
54.5944.53
37.2927.47
15.70
Persentase Penduduk yang Tidak MampuMengakses Sanitasi
Keterangan: Q1 = 20% penduduk dengan pendapatan terbawahQ2 = 20% penduduk menengah bawahQ3 = 20% penduduk menengahQ4 = 20% penduduk menengah atasQ5 = 20% penduduk dengan pendapatan teratas
Pers
en (%
)Pe
rsen
(%)
Pers
en (%
)Pe
rsen
(%)
Terdapat 16,9 juta anak usia 0-17 tahun yang tidak memiliki akte kelahiran, sebagian besarnya berasal dari keluarga ber-pendapatan terendah.
Partisipasi sekolah penduduk miskin selalu lebih rendah pada setiap jenjang pendidikan.
Masih terdapat lebih dari 50 persen penduduk termiskin yang tidak memiliki akses sanitasi.
Penduduk miskin (40% terbawah) masih sulit mengakses air bersih.
Tantangan dalam Efektivitas Penetapan Sasaran
• Penetapan sasaran di Indonesia sangat kompleks karena terdiri dari ± 250 juta penduduk, 17.521 pulau, 514 kabupaten/kota, tingkat migrasi yang tinggi, kemiskinan bersifat dinamis, dan adanya keterbatasan pemerintahdalam hal anggaran.
• Diperlukan kombinasi beragam jenis data yang dapat mengakomodasipermasalahan dalam efektivitas penetapan sasaran.
Kerjasama dalam Penyediaan Data
Data Makro- SUSENAS- Peta kemiskinan (poverty map)- Data darikementerian/lembaga lain
Data MikroBasis Data Terpadu
(BDT)
Data Mikro Data penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40%
terendah. Didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin. Menggunakan pendekatan sensus sehingga identifikasi
dapat sampai pada identitas kepala rumah tangga danalamat tempat tinggalnya.
Data Makro Mengestimasi angka kemiskinan yaitu proporsi jumlah
penduduk di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk.
Konsep basic needs approach. Menggunakan rancangan sampling sehingga dengan jumlah
sampel yang efisien dapat diperoleh estimasi kemiskinan di suatu wilayah.
Perbedaan Metode Penetapan Sasaran – Data Makro dan Mikro
Metode Kelebihan KekuranganData Mikro:i.e. Proxy mean tests (PMT)
Tingkat akurasi relatif tinggi Biaya relatif murah Lebih mudah diverifikasi dan
sulit dimanipulasi Dapat direplikasi secara
konsisten dan kriteria yang jelas
Tidak memberikan fleksibilitasdalam menilai rumah tangga
Memiliki built-in statistical error Memerlukan kapasitas
administratif yang tinggi
Data Makro:i.e. PenargetanGeografis
Mudah secara administratif Dapat popular secara politis Mudah dikombinasikan dengan
metode lain Memastikan pagu terdistribusi
secara adil antardaerah
Memerlukan data sosial ekonominasional yang baik
Kurang akurat di tingkat lokal Seringkali perlu dikombinasikan
dengan metode lain
Kelemahan tiap jenis data kemiskinan dapat ditopang dengan kelebihan yang disediakan oleh jenis data kemiskinan lain (komplementer).
Pentingnya Kerjasama dalam Penyediaan Data yang Akurat
Program penanggulangan kemiskinan atau bantuan sosial oleh berbagaipihak yang berkepentingan memerlukan pendataan kemiskinan yang akurat. Kendala dalam program penanggulangan kemiskinan yakni sulitnya
mengidentifikasi lokasi di mana orang miskin paling banyak ditemukan sudahdapat diatasi melalui adanya Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Tidak kalah pentingnya adalah perlunya alat penargetan geografis yang
menjangkau wilayah terkecil dan mudah diakses oleh publik.
“Dari data yang akurat akan lahir kebijakan yang efektif, kebijakan yang betul-betulbenar, tidak meleset karena memang datanya betul-betul akurat dan detil.”
- Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Sensus Ekonomi 2016.
Peta Kemiskinan – Definisi dan Manfaat
Peran danManfaat
Mengetahui “kantong” penduduk miskin dan keragaman tingkat kesejahteraanpenduduk antarwilayah hingga tingkat administratif terkecil.Mengkomunikasikan informasi secara terbuka mengenai distribusikesejahteraan sosial kepada para stakeholders (pemerintah, masyarakat sipil, lembaga donor, dan sektor swasta).Sebagai baseline/basis data untuk evaluasi dampak program dan kebijakan.Memperbaiki penargetan dan penggunaan sumberdaya secara lebih efektifdan efisien.Meningkatkan transparansi dan kredibilitas pengambilan keputusan olehpemerintah melalui akses data kemiskinan yang terbuka.
Gambaran lokasi geografis mengenai sebaran penduduk miskin berdasarkan tingkatwilayah administrasi tertentu dan pada waktu tertentu.
Profil kemiskinan di dalam peta juga dapat dipadukan dengan data ketimpangan, infrastruktur, serta indikator sosial ekonomi lainnya.
Penyediaan data kemiskinan yang akurat dan menjangkau wilayah terkecildapat berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan.
Data kemiskinan yang dapat dipercaya diperlukan untuk menggambarkankeadaan di lapangan, meyakinkan para pengambil kebijakan, sertamengidentifikasi kebutuhan strategi perencanaan dan penganggaranprogram penanggulangan kemiskinan.
Pemutakhiran data kemiskinan geografis secara berkala dibutuhkan untukmenghindari kesalahan dalam penentuan sasaran serta sebagai bahanmonitoring dan evaluasi.
Dibutuhkan semangat kerja sama antarlembaga/antarkementerian dalamberbagi kemudahan akses demi menyukseskan program keterbukaan data.
Kesimpulan