kebijakan dan komplementaritas program indonesia … · 4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan....
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN DAN
KOMPLEMENTARITAS PROGRAM
INDONESIA PINTAR (PIP) DALAM
PELAKSANAAN PKHTAHUN 2018
outline
Pengetahuan
PKH
Pendampingan
dan Family
Development
Session
Sinergi Program
Komplementer
Hasil
Evaluasi
Dampak
PKH
Dasar
Hukum
2
• PKH mempunyai dampak langsung yang signifikanterhadap kemiskinan dan kesenjangan.
• Selain itu, PKH meningkatkan pemerataankesempatan bagi anak dengan mendorong investasipada modal manusia.
• PKH telah terbukti menjadi program bantuan sosialpaling efektif di Indonesia.
PKH: menjadi program bantuan sosial utama
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0.01.02.03.04.05.06.07.0
Efe
ktif
itas
, in
de
ks
Tota
l man
faat
terd
istr
ibu
si,
ind
eks
effectiveness, index (RHS) total benefits distributed, index (LHS)
3
PKH dapat mendukung banyak bidang prioritas
pemerintah
Berkurangnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan
Memperluas program ke Wilayah-Wilayah Prioritas
Tata Kelola yang Lebih Baik
Meningkatkan inklusi keuangan
Menurunkan angka gizi buruk
Meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi
angka putus sekolah
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5. PMK No. 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
6. Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
7. Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
8. SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH
9. Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri )
4
outline
Pengetahuan
PKH
Pendampingan
dan Family
Development
Session
Sinergi Program
Komplementer
Hasil
Evaluasi
Dampak
PKH
Dasar
Hukum
5
Program Keluarga Harapan
(PKH) adalah
Pengertian PKH
program
pemberian
bantuan
sosial
bersyarat
kepada keluarga
dan/atau
seseorang
miskin dan
rentan
yang terdaftar
dalam data
terpadu
program
penanganan
fakir miskin
diolah oleh
Pusat Data dan
Informasi
Kesejahteraan
Sosial
ditetapkan
sebagai
Keluarga
Penerima
Manfaat
(KPM) PKH
Pasal 1 ayat (1)Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan
6
Tujuan Program:
1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan , kesehatan dan
kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan
kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
Presiden RI menyerahkan bantuan KIP, PKH,
dan KIS di Dhamasraya, Februari 2018
Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan7
PERENCANAANPENETAPAN
CALON
PESERTA PKH
Daftar
Calon
Peserta
SUMBER DATA:
DATA TERPADU PROGRAM
PENANGANAN FAKIR MISKIN
PERTEMUAN AWAL
DAN VALIDASI
P2K2 VERIFIKASI
PENYALURAN
BANTUAN
PEMUTAKHIRAN
DATA
PEMENUHAN
SYARAT
KOMITMEN
SANKSI
Ya
Tidak memenuhi syarat
Tidak komitmen
Ya
- Data
berubah
- Pelaporan
Faskes/Fasdik
/Faskesos
MONITORING EVALUASI SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT
PENDAMPINGAN
PKH
Komitmen kembali
PENGAKHIRAN
BANTUAN SOSIAL
PKH DAN
PENDAMPINGAN
PEMUTAKHIR
AN DATA
SOSIAL
EKONOMI
GRADUASI
TRANSISITR
AN
SF
OR
MA
SI
KE
PE
SE
RTA
AN
Pasal 32Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan
Mekanisme
Pelaksanaan
PKH
PENETAPAN
KPM• Rapat
Koordinasi
Nasional
• Rapat
Koordinasi
Daerah
• Seleksi SDM
• Diklat
• Workshop
• Bimbingan
Teknis
• Bimbingan
Pemantapan
• E-Learning FDS
KEGIATAN
PENDUKUNG
8
KomponenKesehatan
Ibu Hamil/Nifas
Anak usia di bawah 6 tahun
KomponenPendidikan
SD
SMP
SMA
KomponenKesejahteraan
Sosial
Diutamakan
Disabilitas Berat
Lanjut Usiamulai dari 60
tahun
Komponen PKH
Syarat Kepesertaan PKH
Pasal 3, 4, dan 5Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan
9
10
Hak KPM PKH
Program bantuan
komplementer di bidang
kesehatan, pendidikan,
subsidi energi, ekonomi,
perumahan, dan pemenuhan
kebutuhan dasar lainnya.
Bantuan
Sosial PKHPendampingan
PKH
Pelayanan di fasilitas
kesehatan,
pendidikan,
dan/atau
kesejahteraan sosial
Pasal 6Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan
Ibu hamil/
Nifas
• Pemeriksaan kehamilan di faskes
sebanyak 4 kali dalam 3x trimester.
• Melahirkan oleh tenaga kesehatan
di faskes.
• Pemeriksaan kesehatan 2 kali
sebelum bayi usia 1 bulan.
Usia 0-11 bulan :
• Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat
badan setiap bulan.
Usia 6-11 bulan :
• Mendapat suplemen vit A
•Usia 1-5 tahun :
imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan minimal 2 kali
dalam setahun
•Usia 5-6 tahun :
Pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam setahun dan
mendapatkan Vit A sebanyak 2 kali dalam setahun
•Usia 6 – 7 tahun:
Timbang badan di faskes minimal 2 kali dalam setahun
Usia 6-21 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar (SD.
SMP. SLTA) :
•Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan
•Minimal 85 % kehadiran dikelas
Anak
Usia DiniBayi
Anak
Sekolah
Disabilitas Berat:
1. Pemeliharaan kesehatan minimal satu
tahun sekali oleh tenaga kesehatan.
2. Mengikuti kegiatan pelayanan
kesejahteraan sosial (day care dan home
care)Lansia 60 tahun ke atas:
1. Pemeriksaan kesehatan minimal satu
tahun sekali oleh tenaga kesehatan.
2. Mengikuti kegiatan pelayanan
kesejahteraan sosial (day care dan
home care)
11
Kewajiban KPM PKHPenyandang
Disabilitas
Berat
12
Rapat Terbatas Tentang Keuangan Inklusif 26 April 2016
Perumusan strategi nasional keuangan inklusif ditindaklanjuti olehMenko Perekonomian
Setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai danmenggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem
perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untukmemperluas inklusi keuangan
Penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansosagar dapat diintegrasikan dalam satu kartu
1
2
3
Fitur Tabungan• Tabungan adalah Simpanan berupa Rekening Bank
yang dapat ditarik secara tunai• Produk TabunganKU – Lakupandai• Mendukung program Keuangan Inklusif• Wadah menyalurkan bantuan sosial PKH dan bantuan
tabungan lainnya
13
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan sarana untukmenyalurkan Bansos & Subsidi Pemerintah. KKS mempunyaifungsi ganda yaitu menjadi Tabungan dan Dompet (e-wallet).Sistem ini menjadi karya inovatif pertamakali yang digunakandiantara banyak negara yang melakukan Bantuan Tunai Bersyarat(Conditional Cash Transfer)
Fitur e-Wallet• e-Wallet adalah Simpanan uang elektronik• Dapat digunakan belanja barang / tidak bisa di tarik
Tunai• Kuota Barang• Wadah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai,
Bantuan LPG 3 Kg, dan bantuan barang lainnya
Inovasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
Kartu Keluarga Sejahtera
KKS LANSIAKKS KKS DISABILITAS
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non TunaiPada Bab I Pasal I Ayat 6 (enam) “Kartu Kombo adalahinsturmen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronikdan tabungan yang dapat digunakan sebagai mediapenyalur berbagai Bantuan Sosial, termasuk Kartu KeluargaSejahtera.”
Validasi Terminasi
• Data sasaran: BDT/Siskadasatu dan Indeks KemiskinanDaerah serta verifikasi & validasi pendamping PKH
• Perubahan sasaran dariRumah Tangga menjadiKeluarga
• Tambahan komponenKesejahteraan Sosial (Penyandang DisabilitasBerat dan Lanjut Usia 70 tahun ke atas)
• Penyebutan KeluargaPenerima Manfaat (KPM PKH)
• Penggunaan Web PKH berbasis android
Kepesertaan
• Kesatuan entitas keluargapenerima manfaat
• Family Development Session (FDS) diberikanpada semua peserta PKH
• Komplementaritas KPM PKH sebagai sasaranutama program KIP. KIS. KKS. Rastra. E-WarongKube. Rutilahu. subsidi LPG. subsidi pupuk. subsidi PLN. BansosPemda
• Resertifikasi Kepersertaan
Bantuan Sosial
• Perluasan Inklusi Keuangan melalui Bantuan Sosial NonTunai yang disalurkan melalui E- Warong KUBE-PKH dan Agen Bank
• Kartu Kombo KKS
• penyaluran non tunaiKPM PKH didampingioleh Pendamping PKH dan Petugas Bank
• Dibangun Dashboardrealtime
• Interoperability
• EDC Offline (Uji Coba)
Sumber Daya
• Prioritas Diklat FDS untuk semua Korwil. Korkot/Korkab
• Bimtek FDS bagi seluruh pendamping
• Supervisi Peksos
• Rekruitmenpendamping danoperator on line
• Standarisasi diklat danBimtek
• Kerjasama denganBank Dunia. GIZ. WFP. UNICEF. AUSAID/DFAT danPerguruan Tinggi
Inisiatif Baru PKH 2016
14
Validasi Terminasi
• Penggunaan BDT sebagaibaseline untuk penetapancalon KPM.
• Penggunaan E-PKH untukvalidasi, resertifikasi danpemutakhiran data.
• Integrasi data PKH dengandata PFM dan NIK Kemendagri.
• Komplementaritas berbasis NIK
• Integrasi SIM E-PKH dan SIKSNG
• Pengalihan Asistensi LanjutUsia Terlantar membuatpenyesuaian target PKH Lansia menjadi Lansia 60 tahun keatas.
• Merespon kebutuhankeluarga yang memilikiPenyandang Disabilitas(tidak berarti harusdisabilitas berat).
Kepesertaan
• Pertemuan PeningkatanKemampuan Keluarga(P2K2) atau Family Development Session (FDS) oleh pendampingbagi KPM secara Masif
• Contact Centre PKH (integrasi call senter danmedian sosial dengancontact center Bank-Bank Himbara)
Bantuan Sosial
• PenggunaanDashboard Realtime.
• Teknologi Electronic Data Capture (EDC) Offline dan V-Sat
• TeknologiInteroperability.
• Komplementaritas atauketerpaduan BantuanSosial, antara lain KIP, KKS, KIS, BPNT dansebagainya.
Sumber Daya
•Pelatihan P2K2 atau FDS bagi Koordinator Wilayah dan Koordinator Kabupaten.
•Pelatihan mandiri oleh DinasSosial
•Reruitmen Pekerja SosialSupervisor.
•Kerjasama dengan World Bank untuk PforR.
•Kerjasama dengan GIZ untuk studi banding
•Kerjasama dengan WFP terkait FDS.
•Kerjasama dengan DFAT terkait persiapan Graduasi.
•Kerjasama dengan Save the Children terkait case management dan supervisipeksos.
• Kerjasama dengan BinaSwadaya, UKMN, YPI terkaitakses modal UMKM
Inisiatif Baru PKH 2017
15
09/08/2018
outline
Pengetahuan
PKH
Pendampingan
dan Family
Development
Session
Sinergi Program
Komplementer
Hasil
Evaluasi
Dampak
PKH
Dasar
Hukum
Pendampingan PKH fasilitasi
mediasi
advokasi
Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga
(P2K2)Verifikasi
Komitmen anggota
KPM PKH
Pemutakhiran
Data
Fasilitasi Program
Komplementer
Penyaluran
Bansos PKH
anggota KPM PKH
mengakses layanan
fasilitas kesehatan,
pendidikan, dan
kesejahteraan sosial.
memfasilitasi KPM PKH mendapatkan program bantuan
komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi,
ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
paling sedikit
1 (satu) kali
setiap bulan;
Memastikan setiap ada
perubahan sebagian atau
seluruh data anggota KPM PKH
Memastikan Bansos
PKH diterima KPM tepat
jumlah dan tepat
sasaran
17
• Menjadi orang tua
yang sukses
• Memahami
perilaku belajar
anak usia dini
• Menumbuhkan
perilaku positif
anak
• Membantu anak
sukses di sekolah
• PIP dan Bidik
Misi
•Mengatur sumber
daya yang terbatas
•Strategi menabung
dan berhutang
•Memulai usaha
sendiri
•Usaha Mikro. Kecil
Menengah
•Kewirausahaan
•Pemasaran
•KUBE Jasa dan
produksi
•E-Warong da KUBE
PKH
•Pemasaran Online
•BPNT
•Pencegahan
kekerasan
•Pencegahan
penelantaran
•termasuk Anak
Berkebutuhan
Khusus
•Mencegah
Kekerasan dalam
Rumah Tangga
•Perlindungan Ibu
•PKSA
•Pentingnya 1000
Hari Pertama
Kehidupan
•Gizi Ibu Hamil dan
pemeriksaaan
kehamilan
•Menyusui dan
layanan kesehatan
setelah kehamilan
•Kesakitan dan
Kesehatan
Lingkungan (cuci
tangan, jamban
etc)
•KIS
•PMT
Modul Peningkatan
Kemampuan Keluarga
Pendidikan Ekonomi Perlindungan AnakKesehatan dan Gizi
•Perawatan
kesehatan lansia
dan PDB.
•Pemenuhan
kebutuhan dasar
Lansia dan PDB.
•Home Care
Services
Kesejahteraan
Sosial
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
1818
09/08/2018
outline
Pengetahuan
PKH
Pendampingan
dan Family
Development
Session
Sinergi Program
Komplementer
Hasil
Evaluasi
Dampak
PKH
Dasar
Hukum
PKH
10 jt KPM
PIPProgram
Indonesia Pintar(KIP)
17.5 Juta Jiwa
PISProgram
Indonesia Sehat( PBI KIS)
92.4 Juta Jiwa
BPNT1,4 -> 10Juta
Keluarga
RASTRA14,3 Juta RT
Subsidi LPG26 Juta RT
2,3 Juta UMK
Subsidi PLN19,1 Juta RT/450
VA4,1 Juta RT/900
VA
ASLUT
150.000 Jiwa
ASPDB50.000 Jiwa
Program Komplementer PKH
20
Kemendikbud
Kemenkes
Kemensos; Bulog
Kemensos; Bulog
Kemen-ESDM
PLN
Kemensos
Kemensos
Sumber : Hasil Pengolahan MIS PKH (Kemensos, 2018)
Komponen Pendidikan PKH Tahun 2016-2018
4,5
91,7
15
2,5
82,7
29
1,5
42,5
94
4,7
38,3
80
2,5
75,1
35
1,5
26,2
74
6,6
14,8
29
3,4
90,3
86
2,3
66,5
05
S D S M P S M A
KOMPONEN PENDIDIKAN PKH
2016 2017 2018
8,7
17,0
38
8,8
39,7
89
12,4
71,7
20
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
JUMLAH KOMPONEN PENDIDIKAN
Sumber : Hasil Pengolahan MIS PKH (Kemensos 2018)
Sinergi PKH (Komponen Pendidikan ) dengan PIP
337,027
280,019
165,711
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
SD SMP SMA
KOMPONEN PENDIDIKAN PKH YANG MENERIMA BANTUAN KOMPLEMENTARITAS PIP/KIP
6,277,802
3,210,367
2,200,794
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
SD SMP SMA
KOMPONEN PENDIDIKAN PKH YANG BELUM MENERIMA BANTUAN KOMPLEMENTARITAS PIP/KIP
09/08/2018
outline
Pengetahuan
PKH
Penyaluran
Bantuan
PKH
Pendampingan
dan Family
Development
Session
Sinergi Program
Komplementer
Hasil
Evaluasi
Dampak
PKH
Dasar
Hukum
1.8
9.5 8.8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Peningkatan Akses PKH Terhadap Fasilitas Pendidikan
Keterangan : peningkatan akses fasdik dihitung dari % kehadiran di
sekolah > 85%
Sumber : World Bank (2016)
19
4
30
22
5
1
13 12
20
8
15
Athletik Volly/Basket Beladiri Lainnya
Tingkat Kab/Kota Tingkat Provinsi
Tingkat Basional
3
15
66
4
10
3
1
6
SD/MI SMP/MTS SMU/MA
Tingkat Kab/Kota Tingkat Provinsi
Tingkat nasional
2 2
4
11
0
3
1
2
1
MTQ Hafidz Kaligrafi
Tingkat Kecamatan
Tingkat Kab/Kota
Tingkat Provinsi
Tingkat nasional
Jumlah Anak KPM PKH Berprestasi Tahun 2017
Bidang OlahragaBidang Sains Bidang Keagamaan
Keterangan :
• Data Dihimpun Dari 16 Kab/Kota 10
Provinsi
Keterangan :
• Data Dihimpun Dari 16 Kab/Kota 11
Provinsi
Keterangan :
• Data Dihimpun Dari 18 Kab/Kota 13
Provinsi
25
Selain berprestasi di bidang akademik, Anak KPM berprestasi di bidang olahraga, sains dan kegamaan.
Sebanyak 131 anak KPM berprestasi di bidang olahraga, 54 anak KPM berprestasi di bidang sains, 28 anak
KPM berprestasi di bidang keagamaan baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
Sumber: Susenas 2014
Untuk 20% keluarga termiskin… PKH Non-PKHPerbedaan %
[sekitarnya individu]
Balita yang di-immunisasi secara penuh 68% 62%6% **
[~30,000]
Anak berusia 7 sampai 12 dan belajar di
tahap SD89% 81%
8%**[~61,000]
Anak berusia 13 sampai 15 dan belajar di
tahap SMP66% 64%
2%**[~7,000]
• Dalam data 20% keluarga termiskin ditemukan perbedaan yang signifikan antara hasil pembangunan
modal manusia antara anak PKH dan non-PKH.
• Data ini menegaskan bahwa PKH membantu keluarga membuat pilihan yang lebih baik mengenai
investasi di pelayanan kesehatan dan pendidikan
26
Data survey menegaskan bukti bahwa PKH bisa meningkatkan peluanguntuk anak-anak
Terima Kasih