mengambil manfaat dari perpres 70 tahun 2012
DESCRIPTION
Slide ini disajikan kepada para kepala SD dan SMP yang akan melakukan pengadaan barang/jasa. Konteks dalam slide ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.TRANSCRIPT
1
Bambang Kusuma WiryawanPendidikan1998 Lulus D.III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta2004 Lulus D.IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN),
Jakarta2010-skg Sedang menempuh Magister Studi Kebijakan,
UGM, YogyakartaPekerjaan1998-2001 Auditor pada Perwakilan BPKP Prov. Nusa Tenggara Timur2001-2004 Biro Kepegawaian BPKP Pusat, Jakarta2004-2005 Auditor pada Inspektorat BPKP Pusat, Jakarta2005-2010 Auditor pada Perwakilan BPKP Prov. Lampung2010-skg Auditor pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Pendidikan dan Latihan (Diklat)2006 Diklat Penyidikan, Pusdiklatwas BPKP, Bogor2010 Diklat Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), Pusdiklatwas BPKP, Bogor2012 Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BPKP DIY, Yogyakarta
Mengambil ManfaatPerpres 70 tahun 2012
dari
Bambang K. WiryawanPerwakilan BPKP D.I. YogyakartaTelp. 081369641681Email: [email protected]
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. SlemanSleman, 12-19 November 2012
PERATURAN PRESIDEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
3
Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu MUDAH atau SULIT?
Apa pendapat Anda?
4
5
SULIT
6
MUDAH
1. Pada saat pembelian ATK sebesar Rp650.000, pejabat pengadaan harus membandingkan harga minimal dari 2 toko atau calon penyedia.
2. Pak Anto membeli meja dan kursi kelas sebanyak 40 set senilai Rp 40.000.000,00 tanpa melalui lelang, yaitu membeli langsung ke toko meubelair “UD REJEKI” dengan bukti pembelian berupa kuitansi.
3. SDN Sleman membangun 2 RKB senilai Rp150.000.000,00 menggunakan metode Pelelangan Umum.
7
BENAR atau SALAH ya?
8
STOP!susahtakutterpaksa
9
INILAH SOLUSINYA!
Sekilas Perpres 70/2012
1
2
3
Latar Belakang
Tujuan
Pemberlakuan
11
Latar Belakang
Petunjuk Presiden terkait percepatan penyerapan APBN/APBD
Evaluasi pelaksanaan Perpres 54/2010
1
12
Tujuan2 Mempercepat pelaksanaan APBN/D
Menghilangkan dan memperjelas multitafsir
Memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan
13
1. Mewajibkan proses pengadaan sebelum Dokumen Anggaran disahkan, dengan : - Menyediakan biaya pendukung - Tidak mengangkat Pengelola Pengadaan setiap tahun
(PPK, ULP, Bendahara, PPHP, dan lain-lain)
2. Menaikkan nilai Pengadaan Langsung untuk B/PK/JL menjadi Rp200 juta (sebelumnya Rp100 juta)
3. Menaikan threshold nilai pengadaan dengan lelang sederhana/ Pemilihan Langsung menjadi Rp5 Milyar (sebelumnya Rp200 juta)
4. Pengecualian persyaratan sertifikat bagi PPK yang dijabat oleh Eselon I & II dan PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi persyaratan
Mempercepat pelaksanaan APBN/D
14
1. Keberadaan ULP di daerah hanya 1 (satu) di provinsi/kabupaten/kota
2. Penanggung jawab proses pemilihan penyedia adalah kelompok kerja ULP
Menghilangkan dan memperjelas multitafsir
15
1. Lampiran Perpres dijadikan Keputusan Kepala LKPP dengan persetujuan Menteri PPN (Perka LKPP 6/2012 : Petunjuk Teknis Perpres 70/2012 )
2. Mempertegas adanya mainstream Regular Bidding dan Direct Purchasing
3. Penambahan barang yang Direct Purchasing yang ditentukan oleh Kepala LKPP
Memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan
16
3 Pemberlakuan Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
(1 Agustus 2012)
Pengadaan yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres 54/2010
Perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Perpres 70/2012 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak
17
Lalu…
Apa manfaat perubahan tersebut untuk kita, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman?
18
Mari kita lanjutkan perjalanan!
Manfaat Perpres 70/2012 buat kita:
1. Pengadaan Langsung semakin mudah2. Pelelangan Umum berkurang3. Swakelola yang lebih baik
Uraian Barang Jasa Lainnya Konstruksi
sd paling tinggi 100 jt
Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung
sd paling tinggi 200 jt
Pelelangan Sederhana Pelelangan Sederhana (Pascakualifikasi)
Pemilihan Langsung (Pascakualifikasi)
> 200 juta dan/atau kompleks
Pelelangan Umum Pelelangan Umum Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas
Kriteria tertentu dan/atau bersifat
khusus (p. 38)
Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung
Nilai Pengadaan Barang/Jasa
19
Uraian Barang Jasa Lainnya Konstruksi
sd paling tinggi 200 jt
Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung
sd paling tinggi 5 M Pelelangan Sederhana Pelelangan Sederhana (Pascakualifikasi)
Pemilihan Langsung (Pascakualifikasi)
> 5 M dan/atau kompleks
Pelelangan Umum Pelelangan Umum Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas
Kriteria tertentu dan/atau bersifat
khusus (p. 38)
Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung
Perpres 54/2010
Perpres 70/2012
Uraian Barang Jasa Lainnya Konstruksi
s.d. 5 juta Bukti Pembelian Bukti Pembelian SPK
s.d. 10 juta Kuitansi Kuitansi SPK
s.d 100 juta SPK SPK SPK
> 100 juta Surat Perjanjian/ Kontrak
Surat Perjanjian/ Kontrak
Surat Perjanjian/ Kontrak
Tanda Bukti Perjanjian
20
Uraian Barang Jasa Lainnya Konstruksi
s.d. 10 juta Bukti Pembelian Bukti Pembelian SPK
s.d. 50 juta Kuitansi Kuitansi SPK
s.d 200 juta SPK SPK SPK
> 200 juta Surat Perjanjian/ Kontrak
Surat Perjanjian/ Kontrak
Surat Perjanjian/ Kontrak
Perpres 54/2010
Perpres 70/2012
21
Batas nilai pengadaan B/PK/JL dengan Pengadaan Langsung menaik s.d. Rp200.000.000,00
1. Pengadaan Langsung semakin mudah
Perpres 54/2010Nilai B/PK/JLpaling tinggi
Rp100 juta
Perpres 70/2012
Nilai B/PK/JL
paling tinggi
Rp200 juta
(diatur dalam angka 23 Pasal 39 ayat (1))
22
Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5 Milyar, dapat dilakukan dengan:
2. Pelelangan Umum berkurang
B/JLs.d. Rp5 MilyarPelelangan Sederhana
PKs.d. Rp5 MilyarPemilihan Langsung
atau
(diatur dalam angka 21 Pasal 37 ayat (1))
(pascakualifikasi) (pascakualifikasi)
Catatan:Pada prinsipnya, proses Pelaksanaan Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung sama dengan proses pelaksanaan “Pelelangan Umum secara pascakualifikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur”.
23
Adanya ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan dalam organisasi swakelola
3. Swakelola yang lebih baik
Organisasi
Swakelola:
1. PA/KPA
2. PPK3. ULP/Pejabat
Pengadaan/ Tim
Pengadaan
4. PPHP
(diatur dalam angka 4 Pasal 7 ayat (2) dan (2.a))
Catatan: Pengangkatan dan
pemberhentian pejabat pada organisasi swakelola ini tidak terikat tahun anggaran
Tim Pengadaan digunakan untuk PBJ melalui Swakelola oleh kelompok masyarakat (pokmas)
24
25
Piye? Aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah gaweanku gampang to…
26
1. PBJ itu MUDAH2. STOP! susah, takut dan terpaksa3. Manfaat yang bisa diambil:
pengadaan langsung semakin mudah pelelangan umum berkurang swakelola yang lebih baik
Rekap
Jadi, bukalah buku Anda. Dan bacalah.
Lalu, bukalah hati Anda.Dan lakukanlah.
TERIMA KASIH!27