mekanisme perencanaan dan …...fungsi pendidikan dan fungsi agama pada kemenag tahun 2019 42,5%...
TRANSCRIPT
MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA
Jakarta, Juni 2019
Biro PerencanaanSekretariat Jenderal
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
PROSES PERENCANAN DAN ANGGARAN
Perencanaan dan Penganggaran
Pelaksanaan Pengawasan/
Pengendalian
Kebijakan Anggaran
RKA-KL
•DIPASistem dan
prosedur
akuntansi
Laporan Keuangan
Evaluasi
Kinerja
Hasil
Evaluasi
•Renstra
•Kinerja Masa Lalu
•Asumsi Dasar
•Kapasitas Keuangan
• Kebijakan Pemerintah(RPJM/RKP/ PrioritasPembangunan)
• Rencana Kerja
•APBN
•PNBP
•PHLN •Formulir/Dokumen
•Catatan/Register
•Triwulanan
•Semesteran
•Tahunan
Prioritas dan Alokasi
2
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
STRUKTUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN(KERANGKA LOGIS)
I NPUT
SASARAN KEGIATAN(OUTPUT)
PROSES
I NPUT
SASARAN STRATEGIS K/L(OUTCOME – IMPACT)
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL(IMPACT)
I NPUT
PROSES
I NPUT
I N PUT
PROSES
I NPUT
I NPUT
PROSES
I NPUT
I NPUT
PROSES
I NPUT
I NPUT
PROSES
I NPUT
I NPUT
PROSES
I NPUT
I NPUT
PROSES
I NPUT
SASARAN KEGIATAN(OUTPUT)
SASARAN KEGIATAN(OUTPUT)
SASARAN KEGIATAN(OUTPUT)
SASARAN PROGRAM(OUTCOME)
SASARAN PROGRAM(OUTCOME)
Proses pencapaian Output
Sumberdaya yang Digunakan
N A S I O N A L
KEMENTERIAN/LEMBAGA
ESELON 1
ESELON 2
3
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
THEMA DAN PRIORITAS RKP Tahun 2020
5
• Tahun 2020 merupakantahun transisipemerintahan
• Rancangan RKP Tahun2020 difokuskan pada 5 Program Nasional (PN)
• Fokus pembangunantersebut akanditurunkan dalambentuk Program Prioritas (PP), KegiatanPrioritas (KP) danProyek Prioritas
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
SASARAN STRATEGIS 2015 2016 2017 2018 2019
T C T C T C T C T C
BIDANG AGAMA
1 Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama
Indeks kesalihan sosial - - - - - - 65 75,79 67 -
2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama
Nilai indeks kerukunan umat beragama - 75,35 - 75,47 - 72,27 75 70,90 76,05 -
3 Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan
a. Indeks layanan keagamaan (jenis layanan khusus di
masing-masing agama)- - - - - - 70 65,22 73 -
b. Indeks kepuasan layanan KUA - - 66 67,49 67 67,65 70 81,50 75 -
c. Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan
pengawasan produk halal- - - - - - - - 67 -
d. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Arab Saudi 82 82,67 83 83,83 84 84,85 85 85,23 86 -
e. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri - - - - - - 72 87,21 75 -
4 Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel
a. Opini Laporan Keuangan WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP -
b. Nilai Reformasi Birokrasi 65 60 67 65 70 69,14 75 74,02 80 -
c. Predikat Akuntabilitas Kinerja BB B BB B A BB A BB A -
d. Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 51 51,95 60 65,90 70 72,00 89,00 - 93,00 -
TARGET DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGISBIDANG PENDIDIKAN 2015-2019
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
SASARAN STRATEGIS 2015 2016 2017 2018 2019
T C T C T C T - T -
BIDANG PENDIDIKAN
1 Meningkatnya akses layanan Pendidikan
a.APK RA/Pratama Widya Pasraman/Paud
Taman Seminari8,42 8,26 8,49 8,83 8,57 9,00 9,08 9,06 9,20 -
b. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman 12,30 12,65 13,29 13,38 13,41 13,28 13,69 13,11 13,74 -
c.APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya
Pasraman21,30 23,60 22,50 24,32 22,71 24,33 24,61 23,91 24,70 -
d.APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya
Pasraman8,4 9,10 8,83 10,47 9,06 10,42 11,01 10,42 11,16 -
e. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman 10,71 11,47 10,90 12,13 11,02 12,03 12,36 12,07 12,44 -
f. APM MTs/Wustha/SMPTK 17,30 18,84 18,48 19.07 18,05 18,96 19,23 18,90 19,46 -
g.APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya
Pasraman- - 6,15 8.58 6,43 8,53 9,03 8,51 9,07 -
h. APK PTK/Ma’had Aly 2,95 3,19 3,15 3,65 3,41 3,69 4,01 3,99 4,28 -
2 Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan
a. Rerata nilai ujian sekolah MTs/SMPTK - - 62,00 59,06 63,00 53,50 60,00 48,89 65 -
b. Rerata nilai ujian sekolah MA/SMTK/SMAK - - 67,00 55,43 68,00 57,38 56,25 45,74 64 -
c. Indeks Integritas Siswa - - - - - - 65 70,21 67 -
TARGET DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGISBIDANG PENDIDIKAN 2015-2019
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
PROGRAM UNGGULAN 2019 DAN DILANJUTKAN TAHUN 2020
2019, ADALAH TAHUN SADAR KINERJA:MODERASI BERAGAMA, KEBERSAMAAN, SADAR DATA
#6
REPUBLIK INDONESIA
PENGUATAN MODERASI BERAGAMA
MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA
KP.2
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan
Beragama
KP.4
PengembanganEkonomi dan Sumber Daya Keagamaan
KP.5
Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan
Praktik BeragamaJalan Tengah
KP.1
ProPN: Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinandan keluarga
ProPN: Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal
ProPN: pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama
ProPN: Pemberdayaan dana sosialkeagamaan
ProPN: Pengembangan kelembagaanekonomi umat
ProPN: Penguatan peran lembagaagama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakatsebagai perekat persatuan dankesatuan bangsa
ProPN: Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan
ProPN: Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat
ProPN: Pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan
akuntabel
Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama
ProPN: penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat e.g. pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru
ProPN: pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
ProPN: peningkatan kualitas penyelenggaran haji dan umrah
ProPN: Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong
ProPN: pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda
lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa
KP.3
Penguatan RelasiAgama dan
Budaya
ProPN: Penghargaan terhadap budaya lokal
ProPN: Pengembangan khasanah budayabernafas agama
ProPN: Promosi wisata religi
Kementerian AgamaRepublik Indonesia
Biro Perencanaan Kementerian Agama
TAHAPAN PENYUSUNAN RKP 2020(Permen 5 Tahun 2018 tentang PenyusunanRKP) (1/3)
Kementerian AgamaRepublik Indonesia
Biro Perencanaan Kementerian Agama
TAHAPAN PENYUSUNAN RKP 2020(Permen 5 Tahun 2018 tentang PenyusunanRKP) (2/3)
Biro Perencanaan Kementerian Agama
APRILMARETFEBRUARIJANUARINOV-DES
AGENDA PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF
Data per K/L • Program• Kegiatan• Output-sub output,• Komponen, lokasi
DIREKTORAT TEKNIS
KRISNA(DUPK)
KRISNA
DIREKTORAT ALOKASI
PRIORITAS
RKP – 2019 - Prioritas- Program Prioritas- Kegiatan Prioritas- Proyek Prioritas
M.II (FEB) s.d. M.I (MAR)
M.II
TM I
M.IV
Lamp A B C D E
M.IM.II – III MARET
M-I FEB
SBPI
14
KRISNA
BAPPENAS
BappenasKemkeu
PERENCANAN RENCANA PRIORITAS, PENGUSULAN DAN PENYUSUNAN INDIKASI PENDANAAN
RancAwalRKP
PENUANGAN DALAM PAGU
BAPPENAS-KEMKEU :KETERSEDIAAN ANGGARAN
Lamp A B C D E
BAPPENAS - KEMKEUK/L BAPPENAS – KEMKEU – K/L
PENAJAMANPENGUSULAN
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
• USULAN SELURUH UNIT ESELON I
• FORUM RAKERNAS MELIPUTI SELURUH PEJABAT PUSAT DAN DAERAH
INTERNAL KEMENAG
• SIDANG KABINET
PEMERINTAH• BAPPENAS
• KEMENTERIAN KEUANGAN
• KEMENAG
PEMBAHASAN TIGA PIHAK
• PEMBAHASAN RAPBN KEMENAG DENGAN KOMISI VIII DPR RI
• PEMBAHASAN RAPBN KEMENAG DI BADAN ANGGARAN DPR RI
• PERSETUJUAN RAPBN KEMENAG OLEH KOMISI VIII DPR RI
DPR-RI
15
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
MEKANISME USULAN DAN DISTRIBUSI ANGGARAN
16
ESELON 1
PUSAT
SATUAN KERJA
DAERAH
KANWIL PROVINSI
PTKN
LAJNAH, BALAI
DIKLAT/ LITBANG
KANKEMENAG
MADRASAH
MEN. AGAMA
SEKJEN
Cq. Biro Perencanaan
ASRAMA HAJI
verifikasi
DistribusiUsulan Konsolidasi
verifikasi
BAPPENAS
DPR
KEMENKEU
KUA
Biro Perencanaan Kementerian Agama#3
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
PP 17 Tahun 2017
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Integrasi pemanfaatan Belanja K/L, Belanja Non K/L dan sumber pendanaan lainnya (termasuk pendanaan yang bersumber dari PHLN
Penyusunan prioritas pembangunan dilakukan hingga level proyek (satuan 3) untuk memperkuat pengendalian pembangunan
Perbaikan kualitas prioritas*)
dan koordinasi pengalokasian pagu dilakukan Bappenas bersama Kementerian Keuangan
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019BERDASARKAN PROGRAM
NO PROGRAM ANGGARAN %
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2.021.016.651 3,26
2 Kerukunan Umat Beragama 87.014.140 0,14
3 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 163.527.316 0,26
4 Pendidikan Islam 48.514.443.637 78,16
5 Bimbingan Masyarakat Islam 5.157.052.074 8,31
6 Bimbingan Masyarakat Kristen 1.822.655.787 2,94
7 Bimbingan Masyarakat Katolik 929.890.212 1,50
8 Bimbingan Masyarakat Hindu 816.170.820 1,31
9 Bimbingan Masyarakat Buddha 263.005.769 0,42
10 Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1.486.621.215 2,40
11 Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan 603.908.079 0,97
12 Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 201.416.463 0,32
TOTAL 62.066.722.163 100
18
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
93,78%
37,55%
88,08%
93,21%
62.066
51.921
60.45956.761
64.168 63.707
93,56%
65.246
Dal
am M
iliar
Ru
pia
h
REALISASI ANGGARAN
89,06%
per
19 J
uni
2019
TREND ANGGARAN KEMENAG 2014-2020
19
Anggaran tahun 2020 berdasarkan Pagu Indikatif 2020
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019BERDASARKAN SUMBER DANA
Total AnggaranRp62.066 M
20
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
NO JENIS PENGELUARANALOKASI ANGGARAN
ALOKASI (Rp000) BOBOT (%)
1 Belanja Pegawai Operasional 29.600.241.546 47,7
2 Belanja Barang Operasional 2.580.389.978 4,16
3 Belanja Barang Non Operasional 29.886.090.639 48,2
JUMLAH 62.066.722.163 100
Belanja pegawai operasional yang meliputi pembayaran gajidan tunjangan yang melekat pada hak PNS KementerianAgama, termasuk di dalamnya adalah tunjangan profesi gurudan dosen PNS
Belanja barang operasional yang meliputi pembiayaanoperasional kantor, pemeliharaan gedung, pemeliharaankendaraan operasional, rapat-rapat, langganan daya dan jasa,serta berbagai kegiatan operasional lainnya
Belanja non operasional yang meliputi seluruh pengeluaranpembiayaan kegiatan di luar belanja pegawai dan belanjabarang operasional. Termasuk di dalam pengeluaran nonoperasional ini adalah pengeluaran untuk pembiayaan kegiatanprioritas nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yangdilaksanakan oleh Kementerian Agama.
ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMABERDASARKAN JENIS PENGELUARAN
21
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019BERDASARKAN FUNGSI
AGAMA Rp10.143 M
16,34%
PENDIDIKAN Rp51.924 M
83,66%
Total AnggaranRp62.066 M
Fungsi Pendidikan dimanfaatkan untuk peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan agama di satuan pendidikan umum
Fungsi Agama dimanfaatkan untuk: peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan layanan kehidupan beragama, peningkatan tata kelola potensi ekonomi berbasis keagamaan, peningkatan layanan haji dan umrah, dan peningkatan layanan jaminan produk halal
22
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Agama Rp10.827 Rp9.648 Rp9.856 Rp9.709 Rp10.143 Rp9.339
Pendidikan Rp49.632 Rp47.113 Rp54.312 Rp54.139 Rp51.924 Rp55.907
Mily
ar
Tren Anggaran Berdasarkan Fungsi
17,9% 17,0%15,4% 15,2% 16,3%
Rp60,5T Rp56,8TRp64,2T Rp63,8T
Rp62,1T
14,3%
Rp65,2T
82,1% 83,0%84,6% 84,8% 83,7%
85,7%
23
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
Komposisi Anggaran Fungsi Pendidikan dan Fungsi Agama pada Kemenag Tahun 2019
42,5%
6,5%
51,0%
Prioritas Pendidikan Prioritas Agama Layanan Umum
Belanja Operasional Rp32,18 T
- Termasuk Gaji & TunjanganGuru PNS
Fungsi Pendidikan (Prioritas) – Rp26,79 T- KIP : Rp1,47 triliun- BOS, BOP, BOPTN : Rp10,57 triliun- Sarpas Madrasah, Dikti, sederajat : Rp2,94 triliun- Akreditasi dan Penilaian : Rp79,5 miliar- Guru, Dosen, dan : Rp7,58 triliun
Tenaga Kependidikan(kompetensi, kualifikasi, tunjangan, kinerja, dll)
62,066 T
Fungsi Agama (Prioritas) – Rp4,07 T- Penyuluh (tunjangan, kompetensi): Rp892,77 miliar- Revitalisasi KUA : Rp1.032,17 miliar- Kualitas penyelenggaraan Haji : Rp805,04 miliar- Rumah Ibadat, Kitab Suci : Rp204,34 miliar- Layanan Halal (termasuk SBSN) : Rp194,53 miliar- Kerukunan intern & lintas agama : Rp 69,50 miliar- Zakat dan wakaf : Rp 50,38 miliar- Pembinaan Keluarga (Agama) : Rp 26,00 miliar
24
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
• Penguatan penyuluh agama
• Pelaksanaan hari besar agama
• Pelaksanaan festival pembacaan kitab suci
• Kemitraan lembaga agama dan keagamaan
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA
• Dialog kerukunan intern dan antar umat
• Penguatan FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota
• Desa Sadar Kerukunan
• Kampanye hidup rukun
PENINGKATAN KERUKUNAN
• Peningkatan layanan balai nikah/KUA
• Bimbingan pra nikah
• Bimbingan keluarga
• Penyediaan/rehab rumah ibadah
PELAYANAN UMAT BERAGAMA
• Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf.
• Bantuan operasional BWI dan BAZNAS.
• Kampung Zakat dan Wakaf.
• Akreditasi Lembaga Zakat.
• Zakat, wakaf produktif dan pengamanan aset Wakaf.
PENINGKATAN POTENSI EKONOMI BERBASIS KEAGAMAAN
• Revitalisasi dan pengembangan asrama haji.
• Peningkatan kualitas pelayanan petugas haji.
• Peningkatan layanan haji luar negeri
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
PR
IOR
ITA
S FU
NG
SI A
GA
MA
• Penyediaan kitab suci
• Tashih mushaf Al-Qur’an
• Pengelolaan hisab rukyat
• Jaminan produk halal
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
PR
IOR
ITA
S FU
NG
SI P
END
IDIK
AN
• Penyediaan BOP RA/BA, BOS MI/MTs/MA/PPS Ula/PPS Wustha/PPS Ulya/Muadalah Wustha dan Ulya, serta Sekolah Menengah Keagamaan Kristen/Katolik.
• Program Indonesia Pintar untuk siswa MI/MTs/MA/PPS Ula/PPS Wustha/PPS Ulya/Muadalah Wustha dan Ulya, serta Sekolah Menengah Keagamaan Kristen/Katolik.
• Pembangunan ruang kelas baru satuan pendidikan.
• Rehabilitasi ruang kelas satuan pendidikan.
• Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri (BOPTKN).
• Beasiswa bidikmisi, peningkatan prestasi dan akademik, serta beasiswa mahasiswa miskin pada PTK.
• Peningkatan sarana dan prasarana madrasah dan pondok pesantren pada daerah perbatasannegara/terluar (3T)
AKSES PENDIDIKAN
• Pembangunan ruang Perpustakaan satuan pendidikan.
• Pembangunan ruang Laboratorium satuan pendidikan.
• Akreditasi madrasah/sekolah keagamaan serta program studi pada PTA.
• Peningkatan sarana dan prasarana PTA.
• Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan.
• Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan.
MUTU PENDIDIKAN
• Peningkatan kualifikasi calon pengawas madrasah.
• Beasiswa S2/S3 bagi dosen PTK.
• Sertifikasi guru dan dosen.
• Tunjangan profesi guru dan dosen non PNS.
• Tunjangan fungsional guru non PNS.
• Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan.
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN
• Peningkatan sanitasi dan kesehatan pondok pesantren.
• Bantuan pembangunan dan rehab asrama pada pondok pesantren.
• Bantuan pembangunan dan rehab ruang kelas pada Madrasah Diniyah.
• Peningkatan sarana dan prasarana Mahad Aly.
AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN KEAGAMAAN
MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT
27
KRISTEN
ASRAMA HAJI/ ATASE HAJI
MADRASAH NEGERI
BALAI/ LAJNAH
KANWIL PROV.
KANKEMENAG
MENTERI AGAMA
SETJEN
HINDUPENDIS
ITJEN
BADAN LITBANG
PTKN
PHUISLAMBUDDHA KATOLIK
Hasil pengusulan dan penyusunan rencana kerja
dan anggaran pada unit utama eselon I
dikonsultasikan, dikoordinasikan dan
disampaikan kepada Menteri Agama
c.q. Sekretaris Jenderal
BPJPH
LPQ/ SET BAZNAS
11 Pusat
70 PTKN
34 Kanwil
• 502 Kankemenag
• 3.905 Madrasah
• 5.954 KUA
18 Lajnah/ Balai
2 UPQ/Set BAZNAS
11 Atase/ Asrama
KUA
KOORDINASI PERENCANAAN KEMENTERIAN AGAMA
Kekurangan Tunjangan Penyuluh Non PNS
Selisih Tunjangan Kinerja Pendidik
Diklat Dasar CPNS
Kenaikan gaji 5%, tunjangan kinerja 60%-70%, gaji 14
29
Rp347,64 M
Rp2.240,18 M
Rp216,79 M
????
1. TOR2. DATA JUMLAH PEGAWAI3. KETETAPAN ORTAKER (PMA & IJIN KEMENPAN
RB)4. TUGAS, FUNGSI, DAN JENIS LAYANAN YANG
DILAKUKAN5. SURAT DARI KANWIL KPKNL 6. SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK SENDIRI7. RKBMN8. RENCANA TATA RUANG LOKASI9. DESAIN RENCANA TEKNIS BANGUNAN10.RAB11.SURAT-SURAT IJIN YANG TERKAIT12.SURAT DUKUNGAN PEMDA, DPRD, LEMBAGA
KEAGAMAAN, TOKOH MASYAKAT, DLL
IZIN
SYARAT
PRESIDEN CQ SETKAB1 KANWIL47 KANKEMENAG2 BALAI DIKLAT
HASIL PEMBAHASAN DENGAN KANTOR SEKRETARIAT NEGARA