mekanisme hibah daerah untuk sanitasi
TRANSCRIPT
1
MEKANISME HIBAH DAERAH
oleh:
Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan R.I.
Banjarmasin, November 2012
OUTLINE
Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat & Daerah (HKPD)1
Hibah Daerah2
Program & Output3
2
KEBIJAKAN HKPD
• UUD 1945 Perubahan kedua, BAB VI Pemerintah Daerah
Pasal 18A: (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
4
Pasal 31Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Pasal 33Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 34Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
KonstitusiKonstitusi
Pemda : SKPD BLUD BUMD Lainnya
Penyelenggara
Pusat : K/L BLU BUMN Lainnya
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMD
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22:1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU
perimbangan keuangan pusat dan daerah.2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah
Daerah atau sebaliknya.
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33: 1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah
Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
PP 10/2011Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah
PP 2/2012Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22:1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU
perimbangan keuangan pusat dan daerah.2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah
Daerah atau sebaliknya.
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33: 1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah
Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
PP 10/2011Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah
PP 2/2012Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah
6
PENDAPATAN Pajak PNBP HibahBELANJA NEGARAI. Pemerintah Pusat ● Belanja Pegawai ● Belanja Barang ● Belanja Modal ● Bantuan Sosial ● Pembayaran Bunga ● Subsidi ● Belanja Hibah ● Belanja Lain-lainII. Transfer Daerah ● Dana Perimbangan ● Dana Otsus & Penyesuaian
PEMBIAYAANI. PENERIMAAN I. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
1. Penggunaan Silpa 2. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri3. Penerimaan Dari Investasi4. Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Perus. Negara/Daerah
II. Penerimaan Pembiayaan Luar negeri (neto) 1. Penerimaan Pinjaman LN (bruto) 2. Penerimaan Kembali Pinj. Kpd Lemb. Intl.
II. PENGELUARAN :I. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
1. Pembayaran Pokok Pinjaman DLN2. Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah3. Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda
II. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri1. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri2. Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Intl
I. PENDAPATANa. PENDAPATAN ASLI DAERAHb. PENDAPATAN TRANSFERc. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1. Pendapatan Hibah2. Pendapatan Dana Darurat3. Pendapatan Lainnya
I. BELANJAa. Belanja Langsungb. Belanja Tidak Langsung
I. PEMBIAYAANa. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1. Penggunaan SiLPA2. Pencairan Dana Cadangan3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan4. Pinjaman5. Pen. Kembali Pinj. Kpd Peusahaan
Negara/Daerah/Pemda Lainnya
a. PENGELUARAN PEMBIAYAAN1. Pembentukan Dana Cadangan2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri4. Pemb. Pinj. Kpd Perusahaan
Negara/Daerah/Pemda Lainnya
APBD
7
PHLN
K/L
DITERUSKAN
PINJAMAN PENYERTAAN HIBAH
BUMN
PEMDA
BUMD
BUMN
BUMD
BUMN
PEMDA
BUMD
P3 PPH/PHD
PHDNPDN + Hibah
A P B N
A P B N
Kantor Pusat (KP)
Kantor Daerah
(KD)
Dekon-sentrasi
(DK)
Tugas Pemban-
tuan (TP)
Transfer ke Daerah
(DAU, DAK,DBH)
Transfer ke Daerah
(DAU, DAK,DBH)
Pinjaman dan Hibah
Pinjaman dan Hibah
Subsidi Belanja
Lain-lain
Mendanai Urusan Daerah (APBD)Mendanai Urusan Pusat
Dilaksanakan oleh Pemda9
HIBAH DAERAH
HUBUNGAN FUNGSI: PELAKSANAAN HIBAH DAERAH
11
KEMENTERIAN KEUANGANKPA - HPD
KEMENTERIAN TEKNIS(EXECUTING AGENCY)
PEMERINTAH DAERAH(IMPLEMENTING AGENCY)
Perjanjian hibah & penyaluran dana
Verifikasi & Supervisi
Perenca
naan &
Rekom
endasi
PRINSIP HIBAH DAERAH (PP 2/2012)
12
• Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik
• Mekanisme APBN dan APBD
• Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah
• Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah
PERJANJIAN HIBAH DAERAH
13
Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.
Perjanjian paling sedikit memuat:a. tujuan; b. jumlah; c. sumber; d. penerima; e. persyaratan; f. tata cara penyaluran; g. tata cara pelaporan dan pemantauan; h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dani. sanksi.
*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri.
MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH
14
PENYALURAN DANA HIBAH
PELAKSANAAN KEGIATAN
PERJANJIAN HIBAH ANTARA MK DAN KEPALA DAERAH
PENETAPAN MK:
PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH KEPADA
PEMDA
PENGUSULAN NILAI HIBAH DAN DAFTAR PEMDA PENERIMA
HIBAH
K/L MENKEU PEMDA
Mempertimbangkan:a) kapasitas fiskal daerah; b) Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah LuarNegeri; c) Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh K/L; dan/atau d) Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
• Sumber Hibah LN: Penetapan setelah Perjanjian Hibah LN ditandatangani• Sumber Pinjaman LN:
setelah Pagu APBN• Sumber Penerimaan DN:
setelah Pagu APBN
Pemda sebagai Implementing Agency bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan dan penggunaan dana hibah sesuai Perjanjian Hibah dan Manual Teknis
Penyaluran dilakukan berdasarkan kinerja
yang diverifikasi K/L
PEMDA K /L KEMENKEU
Pihak ketiga
Proses verifikasi teknis
Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi4
Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD5
3
1 Pelaksanaan pembangunan fisik
2 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3
MEKANISME PENYALURAN HIBAH
PENYALURAN HIBAH – PP 2/2012
16
• Penyaluran hibah berdasarkan permintaan penyaluran dana dari Pemerintah Daerah
• Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja
.• 5 Mekanisme penyaluran: a.pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah;b.pembayaran langsung;c. rekening khusus;d.letter of credit (L/C); atau e.pembiayaan pendahuluan.
PROGRAM & OUTPUT
PROGRAM DAN OUPUT
No KegiatanWaktu
Pelaksanaan
Total Alokasi Daerah
PenerimaOutput
1 Hibah Air Minum 2010 - 2011 Rp 199,55 Miliar
35 Terpasangnya 77.000 Sambungan Rumah (SR) Air Minum (berfungsi – telah diverifikasi KemPU)
2 Hibah Air Limbah 2010 - 2011 Rp 25 Miliar 5 Terpasangnya 4.826 SR Pengelolaan Air Limbah (berfungsi – verifikasi KemPU)
3 Infrastructure Enhancement Grant (IEG) - Sanitasi
2010 - 2011 Rp 48 Miliar 22 Pembangunan sarana persampahan dan air limbah di 21 kab/kota (berfungsi – telah diverifikasi KemPU)
4. IEG - Transportasi 2012 Rp 6,4 Miliar 2 Pembangunan 53 halte tambahan untuk mendukung pengoperasian Bus Rapid Transit
5. Local Basic Education Capacity (L-BEC)
2009 - 2012 Rp 125 Miliar 50 Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas di bidang pendidikan di 50 kab/kota
6. MRT 2010 - 2014 Rp 4,8 Triliun 1 Pembangunan prasarana MRT dari Lebak Bulus s.d. Dukuh Atas
7. Water and Sanitation – Sub Program D (WASAP-D)
2010 - 2012 Rp 17,95 Miliar 6 Kegiatan pembangunan fisik sanitasi berbasis masyarakat dan berbasis institusi (verifikasi KemPU)
8. Water Resources and Irrigation System Management Project – APL 2 (WISMP-2)
2012 - 2015 Rp 575 Miliar 115 Desain Irigasi, fisik irigasi dan pelatihan kelompok petani
HIBAH DAERAH T.A. 2010 – 2012: PROGRAM & OUTPUT
Hibah Australian Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (SAIIG) 2012 - 2015
Kesimpulan:
22
Matur ThanksMatur Thanks