materi nugroho

PEMBANGUNAN PERUMAHANTANTANGAN, VISI, DAN ARAHAN PROGRAM

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

JAKARTA, 25 NOVEMBER 2013

Outline Isu dan Tantangan Perumahan dan Permukiman

Kebijakan dan Pogram 2010-2014

Rencana Penanganan Perumahan dan Permukiman 2015-2019

I. Paradigma Sektor Perumahan dan Permukiman

II. Tujuan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

III.Skenario Penanganan Perumahan dan Permukiman

IV.Intervensi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Penangan Perumahan dan Permukiman

Isu dan Tantangan Perumahan dan

Permukiman

ISU DAN TANTANGAN PERUMAHAN DEMAND >> SUPPLY

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011-2013 backlog terus bertambah dan angka Backlog tahun 2013 mencapai 12 juta unit.

Sedangkan supply produksi rumah 250.000 400.000 unit / tahun (Studi Bank Dunia).

ISU DAN TANTANGAN PERUMAHAN

GAP TERUS MENINGKAT

Bank Dunia memperkirakan ada sekitar 900.000 rumah tangga baru per tahun ada di Indonesia.

Indonesia mempunyai tingkat laju urbanisasi yang tinggi dengan proporsi penduduk muda yang signifikan dan akan meningkatkan permintaan untuk perumahan selama dekade kedepan

SECURE TENURE MASIH MENJADI MASALAH

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Dari 2006-2011 Rumah Tangga tanpa secure tenure terusmeningkat. Pada tahun 2011 mencapai 4,69 juta RumahTangga.

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Secure (Milik/Sewa/Kontrak)

Unsecured

Secure 89,03 87,42 88,33 88,24 88,32 87,45

Unsecure 10,97 12,58 11,67 11,76 11,68 12,55


Presentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah di Perkotaan 2006-2011

Milik/Sewa/Kontrak

Unsecure

4,69

29,98

Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Tahun 2011 di Perkotaan

(Juta)

70%

RUMAH LAYAK MASIH SULIT TERJANGKAU

dari total pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal dan sebagian besarberpenghasilan rendah

sulit untuk mengakses kredit atau KPR dari lembaga keuanganformal

Sumber : Data BPS dan Bank Dunia, 2011


Hanya 18% pembeli rumah menggunakan KPR perumahan.

Pengeluaran perumahan terhadap penghasilan mencapai 50% untuk MBR dan 25% untuk MBM

rumah tangga miskin tinggal di rumah berkualitas rendah (atap, lantai dan dinding).

rumah tangga miskin tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi.

rumah tangga miskin tidak dilayani oleh fasilitas sanitasi layak.

rumah tangga miskin memiliki luas hunian per kapita < 7,2m2

95%

75%

26.5%

Sumber : Data BPS, 2011

28.5%


Terdapat 8,46 juta unit rumah yang dianggap tidak layak (2011)

14,28 % RUMAH BELUM LAYAK

KEKUMUHAN MASIH TINGGI

Sumber : BPS, 2013

19.0

2

16.9

9

14.8

7

13.1

15.5

9

9.4 1

8.7

7.88 1

7.06

10.5

8 25.

23

15.1

8

18.7

1

6.48 4.87

9.41 13

.72

21.5

9

48.2

1

14.0

4

14.2

3

10.3

4

11.2

1

18.8

7

25.4

7

19.9

2

11.4

8 22.1

9

16.1

5

23.3

2

17.2

9

59.7

22.9

3

12,5

7

60

10203040506070

Ace

h

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

R i

a u

J a

m b

i

Sum

ater

a S

elat

an

Ben

gkul

u

Lam

pung

Ban

gka

Bel

itung

Kep

ulau

an R

iau

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a T

enga

h

D.I.

Yog

yaka

rta

Jaw

a T

imur

Ban

ten

B a

l i

Nus

a T

engg

ara

Bar

at

Nus

a T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sul

awes

i Uta

ra

Sul

awes

i Ten

gah

Sul

awes

i Sel

atan

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Gor

onta

lo

Sul

awes

i Bar

at

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua B

arat

Pap

ua

Indo

nesi

a

Per

sen

tase

(%)

Proporsi Rumah Tangga Kumuh Target Nasional Tahun 2015

Hanya 1 provinsi yang telah mencapai target 7D MDGs Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (6%).

Menurut data BPS, saat ini masih terdapat 12,57% rumah tangga kumuh perkotaan.


67% 33%

380 TB

27% 73%

57% 43%

52% 48 %

65% 35%

Pembangunan Rusunawa

Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan PKP

Fasilitasi & Stimulasi Penataan Kumuh

Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus

Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya

Fasilitasi & Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya

700.000 unit

655 Ha

5.000 unit

50.000 unit

50.000 unit

Target dan Capaian Program-Program Perumahan (RPJMN 2010-2014 )


100 % 235.738 unit

50.000 unit

24% 76%

24% 76 %

Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya

Fasilitasi Pra-Sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi

Pembangunan Rumah Khusus (NTT Direktif Presiden)

Pembangunan PSU Kawasan PKP (NTT Direktif Presiden)

30.000 bidang

9.762 unit

9.762 unit

Target dan Capaian Program-Program Perumahan (RPJMN 2010-2014 )


100 % 4.038 unit

44,63% 55,36

Target dan Capaian Program-Program Perumahan (RPJMN 2010-

2014)

Source: Ministry of Housing, 2013


20% 80%

100% 173.764

unit

Bantuan Subsidi Perumahan / FLPP

Masa Transisi (Penyelesaian Subsidi Tahun 2008 2009)

1.350.000 unit

187.006 unit

Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya (NTT Direktif Presiden)

15.160 unit

0 %

91% 9%

Fasilitasi & Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (NTT Direktif Presiden)

14.160 unit

Rencana Penanganan Perumahan dan

Permukiman 2015-2019

PERKEMBANGAN PARADIGMA PENYEDIAAN PERUMAHAN

DARI MENUJU

Menurunkan Harga RumahMeningkatkan Kemampuan

Masyarakat

Meningkatkan supply rumah murah

Subsidy Harga

Meningkatkan Demand / Affordability

Menurunkan Barrier to Purchase

Rumah Layak

Terjangkau

Memastikan supply benar-benar untuk

MBR

Well Targetted Programs (Berpihak

kepada MBR)

SEBELUM 2014 PASCA 2014

Program Pemerintah :1. Direct Intervention (Program-program Fisik dan Non Fisik bagi MBR);2. Non Direct Intervention (peraturan, pasar, etc)

Masy. Berpendapatan Tinggi

Masy. Berpendapatan Menengah

MBRAmat Miskin

BankableNon-Bankable

Non Direct Intervention Aturan Perbatasan Property /

Penguasaan Aset Berlebihan Perbankan

Non Direct Intervention Fasilitas Perbankan

Direct Intervention Aturan-aturan yang

memihak Complete System

PENDEKATAN INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

SOSIAL

TARGET dan ARAH KEBIJAKAN SEKTOR PERUMAHAN2015-2019

17

Memperluas fasilitasi penyediaan rumah layak huni (sewa atau milik) untuk berbagai tipologi MBR di lingkungan yang layak

Menangani rumah tangga kumuh dan kawasan permukiman kumuh

1

2

TARGET :

Mengurangi proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan

permukiman tidak layak menjadi 0 %

ARAH KEBIJAKAN :

Memperluas fasilitasi penyediaan rumah layak

huni (sewa atau milik) untuk berbagai tipologi

MBR di lingkungan yang layak

TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) sedang disusun.

Direncanakan iuran peserta Tapera akan berkisar sebesar 5% (lima persen) dari gaji/upah/penghasilan setiap bulan.

Pemberi kerja diwajibkan ikut berkontribusi dalam pembayaran iuran Tapera

Menangani rumah tangga kumuh dan

kawasan permukiman kumuh

Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh 2015-2019

1. Penataankembali

2. Pencegahan

MendudukkanMasyarakat sbg pelaku

utama , GotongRoyong, Musyawarah, Kesetaraan, Demokrasi,

Keadilan, Berkelanjutan

STRATEGI DASAR NILAI

MEMAMPUKAN \ ENABLING

STRATEGI OPERASIONAL

1. PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PANGLIMA

PEMERINTAH PUSAT MENJADI PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH (ALOKASI QUOTA dan PENDAMPING)

3. FOKUS dan

BERPIHAK

2. DIDUKUNG MULTISEKTOR

Prinsip Pendekatan

Program pusat berupa quota pengalokasiannya harus disesuaikan dengankebutuhan dan kesiapan daerah

Pemerintah pusat hanya akan menjadipendamping daerah dalam penyusunanrencana dan menjalankan program

Thank You

Lampiran

Pembangunan Rusunawa

25

Rusunawa adalah rumah susun dengan status penguasaannya sewa, dibangun dengan APBN dan/atau APBD dengan fungsi

utamanya sebagai hunian (Permenpera No. 14/2007)

Sasaran Umum: Keluarga/rumah tangga yang berpenghasilan sampai dengan Rp2.000.000/bulan (Permenpera No 08/Permen/M/2006)

Kelompok Sasaran: PNS, TNI/Polri, pekerja/buruh, mahasiswa/pelajar, dan masyarakat umum dalam kategori MBR (Permenpera No. 14/2007)

Besaran Tarif Sewa: Disesuaikan dengan daya beli

kelompok sasaran dan maksimal 1/3 dari penghasilan calon penghuni

Besar tarif disesuaikan dengan biaya operasional dan pemeliharaan. Rusun Mahasiswa disesuikan dengan peraturan PT

Calon penghuni yang tidak mampu membayar dapat difasilitasi subsidi silang atau subsidi dari bantuan sumber lain oleh Badan Pengelola

Tujuan: menyediakan tempat tinggal layak huni bagi MBR yang belum mampu memiliki rumah dan sebagai salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan


Rumah Khusus

26

Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, dibiayai melalui APBN dan/atau APBD

Tujuan: menyediakan tempat tinggal layak huni bagi MBR

Kelompok Sasaran: Petugas kawasan perbatasan, nelayan, rumah cagar budaya dan masyarakat daerah terluar dan terpencil

Kabupaten/Kota Pengusul Dukungan Provinsi

PERSYARATAN UMUM

Menyediakan tanah siap bangun

Kemudahan perijinan (IMB) Dukungan PSU WaSdal pelaksanaan

pembangunan

Dukungan PSU untuk menunjang fungsi rumah khusus

Wasdal pelaksanaan pembangunan


No. Program Target 2014 Realisasi hingga 2012

1 Pembangunan Rumah Khusus 9.762 Unit 2.334 Unit

2 Pembangunan PSU Kawasan PKP 9.762 Unit 2.389 Unit

3 Fasilitasi & Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya

6.070 Unit 1.766 Unit

4 Fasilitasi & Stimulasi Peningkatan KualitasPerumahan Swadaya

14.160 Unit 12.981 Unit

5 Fasilitasi Pembangunan PSU PerumahanSwadaya

15.160 Unit -

Source: Ministry of Housing, 2013

Direktif Presiden : Penanganan NTT

Direktif Presiden: Penanganan Ciliwung dan Penanganan Waduk Jatigede

No. Program Target 2014 Realisasi hingga 2012

1 Penanganan Ciliwung - 1 TB

2 Pembangunan Rumah Tumbuh untukPenanganan Waduk Jatigede

4.065 Unit 3.005 Unit

Program-Program Perumahan

(RPJMN 2010-2014)


Bantuan Subsidi Perumahan(FLPP)

28

FLPP (Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan) merupakan penyaluran pembiayaan perumahan dari Pemerintah Pusat melalui

Bank Pelaksana kepada MBR dalam bentuk kredit/pembiayaan

KELOMPOK SASARAN: MBR yang berpenghasilan tetap atautidak tetap yang belum memiliki rumah dengan batas penghasilan pokoktertentu untuk pemilikan rumah sesuai spesifikasi berikut:

RUMAH PERTAMA PENGHASILAN POKOK

Belum pernah memilikirumah, baikperolehannya melaluipembiayaan bersubsidimaupun tidakbersubsidi

Penghasilan pokok maksimal:

Rp3,5 juta untuk RumahTapak

Rp 5,5 juta untuk RumahSusun

SYARAT LAIN

Memiliki NPWPSPT atau surat penyataanpenghasilan

Penyaluran KPR FLPP dilakukan melalui fasilitas KPR Sejahtera untuk rumah tapak dan susun


Bantuan Subsidi Perumahan(FLPP) - 2

Maksimal 7,25 % Suku bunga sudah termasuk premi asuransi jiwa, kebakaran,

dan asuransi kredit Tetap selama tenor (fixed mortgage rate) dengan metode per

hitungan bunga anuitas atau efektif

Sesuai ketentuan bank pelaksana

Sesuai kesepakatan Bank Pelaksana dengan calon debitur/nasabah

Tenor maksimal 20 tahun

SUKU BUNGA

UANG MUKA KPR

Harga jual dikurangiuang muka

TENOR

FLPP juga berupaya untuk meningkatkan partisipasi perbankan denganbekerjasama dengan 6 Bank Nasional dan 15 Bank Pembangunan Daerah


Hubungan Antar Pemangku KewajibanProgram KPR FLPP

30

PEMDA PEMERINTAH

PENGEMBANG BLU FLPP

BANK PELAKSANA

MBR PENERIMA MANFAAT

FLPP

Fasilitasi kemudahanperijinan, sertifikasitanah

Fasilitasi Penyediaan(lahan)

Fasilitasi kemudahanperijinan, sertifikasitanah

Fasilitasi Penyediaan(lahan)

Menggalang, mengeloladan menyalurkan danapembiayaan perumahan(FLPP)

Lembaga KeuanganPenerbit KPR FLPP

Penerbit kredit konstruksi

Penyedia pasokanrumah sejahtera


BANK PELAKSANA

Mekanisme FLPP

31

PEMERINTAH(APBN FLPP)

FLPP berperansebagai dana

investasi berbungamurah yang

dicampur dengandana

perbankan, yang dapat menghasilkan

pembiayaanperumahan yang

terjangkau

Bunga murah Fix RateJangka waktupanjang

BLU PPP

DANA PIHAK KETIGA

DANA JANGKA PANJANG PASAR MODAL

PENGEMBANG

KREDIT KONSTRUKSI

MBR

KPR

BANK PELAKSANA

RumahSejahtera

Pembiayaansisipasokan

Pembiayaansisipermintaan

PengembalianPinjaman

PengembalianPinjaman


materi nugroho

Documents