makalah kelompok 3 etika profesional

8/18/2019 Makalah Kelompok 3 Etika Profesional

1/43

MAKALAH AUDITING

TENTANG

ETIKA PROFESIONAL

KELOMPOK 3

1. Imam Syafei

2. Muhammad Sholich

3. Reza Yandripano

2015


2/43

DAFTAR ISI

COVER

DAFTAR ISI

I.

PENDAHULUAN

II. ETIKA PROFESIONAL MENURUT BUKU MODERN AUDITING

A. Etika dan Moralitas 2Etika Umum 3Etika Profesional 4

B. Kode Perilaku Profesional AICPA 5Tim Etika Profesional AICPA 5Komposisi Kode Etik AICPA 6Definisi Kode Etik 6

Prinsip-Prinsip 7C. Peraturan Perilaku 11D. Penegakan Peraturan 19

Prosedur Penegakan Etika Bersama 19Prosedur Badan Pengadilan Bersama 20Ketentuan Disiplin Otomatis 20

III. ETIKA PROFESIONAL MENURUT BUKU ARENS

Kode Etik Profesi 21

IV. KODE ETIK PROFESI AUDITOR PEMERINTAH

A. Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan 26B. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 26

V. ETIKA PROFESIONAL MENURUT ISLAM

A. Etika Profesi 27

B. Etika Profesi Auditor dan Akuntan Syariah 28

Prinsip Etika Auditor dan Akuntan 28

Kode Etik Auditor dan Akuntan Syariah 29

C. Kisah Pemeriksa Zakat di Zaman Rasulullah 32

VI.

PENUTUP 33DAFTAR PUSTAKA 34

LAMPIRAN 35


3/43

1

ETIKA PROFESIONAL

I. PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik yang membedakan setiap profesi dengan masyarakat pada

umumnya adalah adanya kode etik perilaku profesional atau etika bagi para anggotanya. Perilaku

yang beretik memerlukan lebih dari sekedar beberapa peraturan perilaku dan kegiatan

pengaturan. Tidak ada satupun kode etik profesional maupun kerangka kerja pengaturan yang

mampu mengantisipasi segala situasi yang memerlukan adanya pertimbangan pribadi dalam

perilaku beretika. Sesuai dengan itu, maka makalah ini akan dimulai dengan suatu pembahasan

singkat tentang etika umum sebelum bergerak pada topik etika profesional. Kemudia baru akan

melangkah pada Cade of Professional AICPA (Kode Prilaku Profesional) yang cukup rinci.

ProfesiProfesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bidang pekerjaan yang

dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.

Sedangkan profesional menurut KBBI adalah:

1. Bersangkutan dengan profesi;

2. Pekerjaan yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya;

3. Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan dari amatir).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan utama dari suatu profesi adalah

tuntutan kepemilikan keahlian tertentu yang unik. Dengan demikian setiap orang yang mau

bergabung dalam suatu profesi tertentu dituntut memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki

oleh orang awam atau orang kebanyakan. Selain itu, para anggota profesi dituntut untuk

memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan karena ada kompensasi berupa pembayaran untuk

melakukannya. Hal ini mewajibkan adanya komitmen terhadap kualitas hasil pekerjaan.

Suatu pekerjaan keahlian dapat digolongkan sebagai suatu profesi jika memenuhi persyaratan

tertentu. Prof. Welenski di dalam buku Sawyers Internal Auditing menyebutkan 7 (tujuh) syarat,

yaitu:

1. Pekerjaan tersebut adalah untuk melayani kepentingan orang banyak (umum);

2. Bagi yang ingin terlibat dalam profesi dimaksud, harus melalui pelatihan yang cukup lama

dan berkelanjutan;

3. Adanya kode etik dan standar yang ditaati di dalam organisasi tersebut;


4/43

2

4. Menjadi anggota dalam organisasi profesi dan selalu mengikuti pertemuan ilmiah yang

diselenggarakan oleh organisasi profesi tersebut;

5. Mempunyai media massa/publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan

keterampilan anggotanya;

6. Kewajiban menempuh ujian untuk menguji pengetahuan bagi yangingin menjadi anggota;

dan

7. Adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengeluarkan

sertifikat.

Dikaitkan dengan tugas auditor, timbul pertanyaan apakah pekerjaan audit yang dilakukan

oleh auditor dapat digolongkan sebagai pekerjaan profesi. Jika dilihat dari rumusan atau

pengertian profesi menurut KBBI dan pendapat Prof. Welenski tersebut di atas, maka pekerjaan

audit yang dilakukan auditor dapat digolongkan pada pekerjaan profesi/professional.

Bekerja secara profesional berarti bekerja dengan menggunakan keahlian khusus menurut

aturan dan persyaratan profesi. Karena itu setiap pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan

suatu sarana berupa standar dan kode etik sebagai pedoman atau pegangan bagi seluruh anggota

profesi tersebut. Kode etik dan standar tersebut bersifat mengikat dan harus ditaati oleh setiap

anggota agar setiap hasil kerja para anggota dapat dipercaya dan memenuhi kualitas yang

ditetapkan oleh organisasi.

Pada makalah ini akan dibahas Etika Profesional dalam berbagai sudut pandang literatur,

organisasi pemerintahan, dan keilmuan Islam. Oleh karena itu diharapkan malakah ini dapat

memberikan gambaran secara lebih rinci apa itu etika professional dan bagaimana etika

professional diterapkan pada auditor baik auditor eksternal maupun auditor internal di Indonesia.

II. ETIKA PROFESIONAL MENURUT BUKU MODERN AUDITING

A. Etika Dan Moralitas

Etika (ethics) berasal dari Bahasa Yunani Ethos yang berarti “karakter”. Kata lain

untuk etika ialah moralitas (morality), yang berasal dari Bahasa Latin mores yang berarti

“kebiasaan”. Moralitas berpusat pada “benar” dan ”salah” dalam perilaku manusia. Oleh

karena itu, etika berkaitan dengan pernyataan tentang bagaimana orang akan berperilaku

terhadap sesamanya. Ahli filsafat dan etika telah mengembangkan sejumlah teori tentang

perilaku beretika.


5/43

3

1. Etika Umum

Manusia senantiasa dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat keputusan yang

memiliki konsekuensi bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Sering kali dilema

etika (etichal dilemma) yang berasal dari pilihan yang membawa kebaikan pada suatu

pihak, ternyata tidak membawa kebaikan bagi pihak lain. Dalam situasi seperti itu, orang

harus mengajukan dua pertanyaan penting yaitu: “Kebaikan apa yang saya cari?” dan

“Apa kewajiban saya dalam kondisi seperti ini?”.

Etika umum (general ethics) berusaha mengani pertanyaan-pertanyaan semacam

ini dengan mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan baik bagi seseorang atau

masyarakat, dan mencoba menetapkan sifat dari kewajiban atau tugas yang harus

dilakukan oleh seseorang atau masyrakat, dan mencoba menetapkan sifat dari kewajiban

dan tugas yang harus dilakukan oleh seseorang bagi dirinya sendiri atau sesamanya.

Namun, ketidakmampuan untuk menyapakati apa yang dsebut “baik” dan “kewajiban”

telah membuat para filsuf terpecah menjadi dua kelompok aliran. Kelompok aliran

pertama disebut kelompok aliran etika absolut (ethical absolutist) yang mengatakan

bahwa terdapat suatu standar universal yang tidak berubah selama-lamanya dan berlaku

bagi semua orang. Kelompok aliran yang lain disebut kelompok aliran Ethical Relavists

atau kelompok aliran relatif, yang mengatakan bahwa pertimbangan etika manusia

ditentukan oleh perubahan kebiasaan dan tradisi dalam masyarakat dimana dia hidup.

Beberapa orang berpendapat bahwa kedua kelompok tersebut sama benarnya

bahwa sejumlah orang akan membuat sejumlah keputusan hidup yang harus dituntung

oleh standar universal yang tidak berubah serta banyak pilihan lain yang bersumber pada

kebiasaan masyarakat yang berubah. Karena tidak ada standar universal ataupun kode

etik relative yang dapat secara gamblang mentukan bagaimana pilihan perilaku yang

paling tepat, maka beberapa ahli etika telah mengembangkan suata kerangka kerja etika

umum untuk pengambilan keputusan, yang disebut kerangka kerja enam langkah sebagai

berikut:

a. Mendapatkan fakta yang relevan untuk pengambilan keputusan;

b. Mengidentifikasi masalah-masalah etika dari fakta yang relevan tersebut;

c. Menentukan siapa saja yang dapat dipengaruhi oelh keputusan tersebut dan

bagaimana masing-masing dipengaruhi;


6/43

4

d. Mengidentifikasi alterative mengambil keputusan;

e. Mengidentifikasi konsekuensi setiaf alternative;

f. Membuat pilihan yang beretika;

2. Etika Profesional

Etika profesional (profrssional ethics) harus lebih dari sekedar prinsip-prinsip

moral. Etika ini meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yang dirancang untuk

tujuan praktis dan idealistik. Sedangkan kode etik profesional dapat dirancang sebagian

untuk mendorong perilaku yang ideal, sehinggga bersifat realistis dan dapat ditegakkan.

Agar dapat memiliki arti, keduanya harus pada posisi diatas hukum, namun sedikit

dibawah posisi ideal.

Negara bagian seringkali memberikan hak monopli eksklusif untuk melakukan

praktik profesi bagi para profesional. Pada sebagian besar negara bagian, CPA

merupakan satu-satunya profesi yang diberikan wewenang dan menandatangani laporan

audit. Sebagai timbal balik atas hak monopoli ini, para profesional harus bertindak

untuk kepentingan publik. Etika profesional lebih diberlakukan lebih ketat dibandingkan

dengan menerima standar perilaku professional. Sebuah kode etik secara signifikan akan

mempengaruhi reputasi profesi serta kepercayaan yang diyakininya.

Proyek Visi CPA yang berorentasi pada masa depan, menyatakan bahwa

pengakuan terhadap profesi yang harus bertumpuh pada nilai-nilai layanan yang

diberikan. Proyek Visi CPA telah mengidentifikasi lima nilai inti berkaitan dengan

profesi CPA, yaitu:

a. Pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup;

b. Kompetensi;

c. Integritas;

d. Selaras dengan isu-isu bisnis yang luas; dan

e.

Objektifitas.

Secara keseluruhan nilai-nilai diatas merupakan hal yang penting guna

mendapatkan kepercayaan pada keyakinan diri mereka yang mmengandalkan jasa-jasa

CPA.


7/43

5

Profesi CPA juga menetapkan sikap sukarela dan pengaturan sendiri Kode Perilku

Profesional ini. Mukadimah pada Kode Perilaku Profesional yang dikeluarkan oleh

AICPA menekankan pentingnya standar etika bagi CPA, seperti berikut ini:

B. Kode Perilaku Profesional AICPA

Sekarang kita mengalihkan perhatian kepada Kode Perilaku AICPA, yang mengatur

anggota AICPA dan dikelola oleh Tim Etika Profesional AICPA. Perlu diketahui bahwa

setiap negara bagian memiliki kode etik sendiri yang serupa dengan Kode Perilaku

Profesional AICPA. Kode AICPA akan dibahas dalam makalah ini, mengingat besarnya

jumlah anggota yang mencapai angka di atas 350.000 orang disetiap negara bagian dan

yurisdiksi Amerika Serikat.

1.

Tim Etika Profesional AICPA

Pengaturan senidiri dan etika professional demikian penting bagi profesi akuntan,

sehingga pengaturan AICPA menetapkan perlunya dibentuk Divisi atau Tim Etika

Profesional. Misi dari tim ini adalah untuk:

a. Mengembangkan dan menjaga standar etika dan secara efektif menegakkan standar-

standar tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa kepentingan amsyarkat terlindungi;

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai CPA; dan

c. Menyediakan pedoman mutakhir dan berkualitas sehingga para anggota mampu

menjadi penyedia nilai utama dalam bidangnya.

Tim ini terdiri dari beberapa staf penuh waktu, anggota sukarela aktif, dan

investigator sementara yang bersifat sukarela sesuai kebutuhan. Tim tersebut

melaksanakan tiga fungsi utama untuk menyelesaikan misinya sebagai berikut:

a. Menetapkan Standar: Komite Ekskutif Etika Profesional melakukan interprestasi atas

Kode Perilaku Profesional AICPA serta mengusulkan perubahan pada kode perilaku;

b. Penegakan Etika: Tim Etika Profesional melakun investigasi atas potensi masalah-

masalah disiplin yang melibatkan anggota AICPA serta masyarakat CPA negara

bagian dan Program Penegakkan Etika Bersama; dan

c. Jasa Permintaan Bantuan Teknis (ethics hotline): Tim Etika Profesional melakukan

pendidikan bagi anggota serta mempromosikan pemahaman atas standar etika yang

ada didalam Kode Perilaku Profesional AICPA, dengan cara menanggapi permintaan


8/43

6

bantuan anggota dalam rangka penerpan Kode Perilaku Profesional AICPA pada

bidang praktik yang spesifik.

2. Komposisi Kode Etik AICPA

Kode Perilaku Profesional (code of professional conduct) AICPA yang telah

direvisi dan diterima oleh keanggotaan tahun 1988 terdiri dari dua direksi sebagai

berikut:

a. Prinsip-prinsip (Principle) yang mengatakan ajaran dasar perilaku etika dan

memberikan kerangka kerja bagi peraturan-peraturan.

b. Pedoman perilaku (Rules of Conduct) yang menetapkan standa minimum perilaku

yang dapat diterima dalam pelaksanaan layanan professional.

Sebagai suatu pernyataan ideal perilaku professional, maka prinsip-prinsip ini

tidak dapat digolongkan sebagai standar yang dapat ditegakkan. Sebaliknya Peraturn

Perilaku menetapkan standar minimum perilaku yang dapat diterima serta dapat

ditegakan atau dengan perkata lain sebagai suatu keharusan untuk dicapai.

Sebagai tambahan atas kedua seksi dan Kode tersebut, maka Komite Eksukitif

Divisi Etika Profesional mengeluarkan pengumuman-pengumuman sebagi berikut:

a. Interpretasi Peraturan Perilaku (interpretations of the rules of conduct) yang

menyediakan pedoman tentang lingkup dan penerapan peraturan-peraturan yang

spesifik

b. Ketetapan Etika (ethics rullings) yang menunjukkan penerapan Peturan Perilaku dan

Interpretasi pada kondisi nyata tertentu

Para anggota yang menyimpan dari Interpretasi atau Ketetapan Etika harus

memberikan alasan dan penjelasan penyimpangan tersebut pada rapat dengar pendapat

tentang disiplin.

3. Definisi Kode Etik

Kata etik ditulis dalam Bahasa teknis. Oleh karena itu penting sekali untuk

mengetahui definisi kode etik (code difinitions) berikut ini guna memahami penerapan

Prinsip-prinsip Kode dan Peraturan:

Klien (klien). Setiap orang atau entitas, selain pegawai anggota CPA yang

menugaskan anggota atau kantor CPA untuk melaksanakan jasa profesional bagi

perorangan atau entitas yang akan menerima jasa profesional tersebut.


9/43

7

Dewan (council) . Dewan yang berada dalam lembaga AICPA.

Perusahaan (enterprise). Sinonim dengan istilah “Klien”.

Kantor Akuntan Publik (firm) . Bentuk orgnisasi yang diizinkan oleh undang-

undang negara bagian atau aturan yang memiliki karekteristik sesuai dengan

keputusan Dewan, untuk melaksanakan praktek akuntan publik, termasuk untuk

perorangan sebagai pemilik.

Status keanggotaaan (holding out). Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang

anggota yang menginformasikan statusnya sebagai CPA atau spesialis AICPA

yang terakreditasi.

Institut (institute). AICPA itu sendiri sebagai kelembagaan.

Anggota (member) . Seorang anggota, anggota asosiasi, atau asosiasi internasional

dari AICPA.

Praktik akuntan publik (prantice of public accounting). Pemberian jasa

professional berupa jasa akuntansi, perencanaan keuangan, perpajakan,

perencanaan keuangan pribadi, jasa dukungan litigasi, serta jasa profesional

lainnya oleh anggota atau kantor akuntan publik yang terdaftar sebagai pemegang

CPA atau spesialis AICPA yang terakreditasi, sesuai dengan standar yang

diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh dewan. Akan tetapi, tidak

diperkenankan untuk melakukan praktik akuntan publik, apabila seorang anggota

atau kantor akuntan publik pemegang CPA tersebut memang tidak memberikan

jasa profesional seperti di atas kepada klien.

Jasa profesional (professional services) . Semua jasa yang dilaksanakan oleh

seorang CPA yang masih berstatus sebagai pemegang saham CPA.

4. Prinsip-Prinsip

Enam prinsip yang terdapat dalam kode etik, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Tanggung jawab

CPA memberika jasa yang penting dan perlu dalam sistem persaingan bebas

yang dianut di Amerika Serikat. Seluruh CPA memiliki tanggung jawab kepada

mereka yang menggunakan jasa CPA. Selain itu, para CPA memiliki tanggung

jawab yang berkesinambungan untuk bekerja sama dengan anggota lainnya guna:

a) Meningkatkan seni akuntansi


10/43

8

b) Menjaga kepercayaan publik pada profesi

c) Melaksanakan kegiatan pengaturan sendiri (self-regulatory)

Tujuan keseluruhan dalam memenuhi prinsip ini adalah untuk menjaga dan

meningkatkan sosok profesi akuntan publik.

b. Kepentingan publik

Kepentingan publik didefinisikan sebagai kemakmuran kolektif dan komunitas

manusia dan institusi yang dilayani oleh CPA. Kepentingan publik yang harus

dilindungi oleh CPA meliputi kepentingan klien, pemberi kredit, pemerintah,

pegawai, pemegang saham dan masyarakat umum. Suatu ciri yang mulia dari

sebuah profesi adalah kesediaannya untuk menerima tanggung jawab profesional

kepada publik.

CPA diharapkan untuk memenuhi standar mutu dan standar professional dalam

semua perikatan. Dalam melayani kepentingan publik anggota harus menunjukkan

dengan jelas tingkat profesionalisme yang konsisten dengan prinsip-prinsip dalam

Kode.

c. Integritas

Integritas merupakan karekteristik pribadi yang tidak dapat dihindari dalam

diri seorang CPA. Elemen ini merupakan tolak ukur dengan mana setiap anggota

pada akhirnya harus mempertimbangkan semua keputusan yang dibuat dalam

penugasan. Integritas juga menunjukkan tingkat kualitas yang menjadi dasar

kepercayaan public.

Dalam memenuhi prinsip-prinsip ini, para anggota harus bersikap jujur dan tulus.

Dalam integritas masih dimungkinkan terjadinya kesalahan akibat kelalaian dan

perbedaan pendapat, namun integritas tidak dapat mentolerir terjadinya distorsi

fakta yang dilakukan sengaja atau upaya mengecilkan pertimbangan.

d.

Objektifitas atau independensiObjektifitas adalah suatu sikap mental. Meskipun prinsip ini tidak dapat dikur

secara tepat, namun wajib untuk dipegang oelh semua anggota. Objektifitas berarti

tidak memihak dan berat sebelah dalam semua hal yang berkaitan dengan

penugasan. Kepatuhan pada prinsip ini akan meningkat bila anggota menjauhkan

diri dari ekadaan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan. Sebagai


11/43

9

contoh, seorang CPA yang mempunyai hak kemilikan perusahaan klien akan dapat

melemahkan objektifitas anggota dalam pelaksanaan audit terhadap klien.

Independensi merupakan dasar dari struktur filosofi profesi. Bagaimana

kempetennya sebagai CPA dalam melaksanakan audit dan jasa asistensi lainnya,

pendapatnya akan menjadi kurang bernilai bagi mereka yang mengandalkan

laporan auditor apabila CPA tersebut tidak independen. Dalam memberika jasa-

jasa tersebut, para anggota harus independen dalam segala hal. Artinya para

anggota harus bertindak dengan integritas dan objektifitas. Para anggota harus

bersikap independen dalam penampilan. Untuk mengujinya, para anggota dilarang

mempunyai kepentingan keungan atau hubungan usaha dengan klien. Sebagai

contoh, seorang CPA tidak boleh menjadi bagian dari manajemen atau melayani

dewan direksi. Para anggota yang berpraktik sebagai akuntan public, harus

senantiasa menilai hubungannya dengan klien agar tidak melemahkan

indpedensinya.

e. Kecermatan dan keseksamaan

Prinsip kecermatan atau kesesksamaan adalah pusat dari pencarian terus

menerus dari kesempurnaan dalam melaksanakan jasa profesional. Keseksamaan

mengharuskan setiap CPA untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya

dengan kompetensi dan ketekunan.

Kompetensi adalah hasil dari pendidikan dan pengalaman. Pendidikan diawali

dengan persiapan diri untuk memasuki profesi tersebut. Dilanjutkan dengan

pendidikan profesi berkelanjutan melalui jenjang karir anggota. Pengalaman

meliputi kerja magang dan penerimaan tanggung jawab yang meningkat selama

usia profesional anggota.

Keseksamaan meliputi keteguhan, kesungguhan, serta bersikap energik dalam

menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa-jasa profesional. Hal itu juga

berarti, seorang CPA harus:

a) Cermat dan seksama dalam melaksanakan pekerjaan;

b) Memperhatikan standar teknis dan etika yang diterapkan; dan

c) Menyelesaikan jasa yang dilaksanakan dengan segera.


12/43

10

Keseksamaan meliputi keseksamaan dalam perencanaan dan supervisi

perikatan yang menjadi tanggung jawab CPA. Sebagai contoh, setiap CPA

diharapkan memberika supervisi secara tepat dan benar kepada para asisten yang

mengambil bagian dalam perikatan tersebut.

f. Lingkup dan sikap jasa

Prinsip ini hanya dapat diterapkan kepada anggota yang memberikan jasa

kepada masyarakat. Dalam memutuskan apakah akan memberikan jasa yang

spesifik dalam situasi tertentu, maka CPA tersebut harus mempetimbangkan

semua prinsip-prinsip yang telah ada sebelumnya. Apabila ternyata tidak ada

prinsip yang tidak dapat dipenuhi, maka penugasan tersebut harus ditolak.

Selanjutnya seorang CPA harus:

a.

Hanya berpraktik pada sebuah kantor yang telah mengimplementasikan

prosedur pengendalia mutu;

b. Menentukan apakah lingkup dan sifat jasa lain yang diminta oleh klien tidak

akan menciptakan pertentangan kepentingan dalam pemberian jasa audit bagi

klien; dan

c. Menilai apakah jasa yang diminta konsiten dengan peran seorang professional.


13/43

11

C. Peraturan Perilaku

Seksi kedua dari Kode Perilaku Profesional AICPA terdiri dari sebelas peraturan

sebagaimana digambarkan pada table berikut:

No.Peraturan

Diterapkan OlehSemua

CPA

CPA yang

Berpraktik

Publik

Seksi 100 Independensi, Integritas dan Objektifitas

101 Independensi v

102 Integritas dan Objektifitas v

Seksi 200 Standar Umum dan Prinsip Akuntansi

201 Standar Umum v

202 Kepatuhan Terhadap standar v203 Prinsip Prinsip Akuntansi v

Seksi 300 Tanggung Jawab terhadap Klien

301 Informasi Rahasia Klien v

302 Honor Kontinjen v

Seksi 400 Tanggung Jawab kepada Kolega (Saat ini

tidak ada peraturan mengenai hal ini)

Seksi 500 Tanggungjawab dan Praktik Lainnya

501 Tindakan yang Mendiskreditkan v

502 Periklanan dan Bentuk Sosialisasi Lainnya v

503 Komisi dan Honor Referal v

505 Bentuk Organisassi dan Nama v

Dalam memformulasikan peraturan peraturan ini,AICPA telah berusaha untuk

memberikan layanan layanan terbaik bagi para anggotanya, profesi dan masyarakat.

Peraturan organisasi AICPA mengharuskan para CPA mematuhi peraturan perilaku.

Peraturan tersebut dapat diterapkan kepada semua CPA dan kepada semua jasa professional

yang dilaksanakan, kecuali apabila:

1) Susunan kata dalam peraturan menunjukkan lain; dan

2) CPA yang berpraktik di luar Amerika Serikat, sehingga menyesuaikan peraruran di

Negara Tuan Rumah.


14/43

12

Seorang CPA dalam praktik public mungkin harus bertanggung Jawab memenuhi

semua peraturan bagi setiap orang yang berada dalam supervise anggota atau angghota

partner atau pemegang saham dalam praktik. Selain itu, seorang CPA tidak dapat

mengijinkan orang lain untuk bertindak atas namanya. Apabila ini dilakukan, berarti

melanggar peraturan. Pernyataan setiap peraturan dan penjelasan yang penting diberikan

dalam bagian berikut:

1. Peraturan 101: Independensi

Independensi akuntan, terlebih akuntan public, penting dalam melakukan

pekerjaannya. Seorang akuntan yang berpraktik public harus bersikap independen dalam

melaksanakan jasa professional sebagaimana disyaratkan oleh standar resmi yang

diumumkan oleh badan badan yang ditunjuk dewan.

Terdapat beberapa tema dalam interpretasi independensi yang meliputi pengaruh

dari:

a. Kepentingan keuangan

Ada dua jenis larangan bagi CPA dalam melakukan parktik professional

dengan klien, yaitu:

a) Kepentingan keuangan langsung

b) Kepentingan keuangan tidak langsung

Yang dimaksud kepentingan keuangan langsung adalah akuntan dilarang

membpunyai kepentingan yang berkaitan dengan aspek keuangan secara langsung

dengan perusahaan klien. Contoh: Akuntan Publik dilarang melakukan audit

keuangan terhadap perusahaan yang sahamnya dimiliki auditor.

Sedang yang dimaksud kepentingan tidak langsung adalah akuntan dilarang

mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan aspek keuangan secara tidak

langsung terkait perusahaan klien yang nantinya akan melemahkan

independensinya sebagai auditor. Ada dua bentuk kepentingan keuangan tidak

langsung

i. Mempunyai kepemilikan saham secara tidak langsung, misal: mempunyai

saham induk perusahaan klien.

ii. Ada anggota keluarga yang mempunyai kepemilikan saham klien.

b. Hubungan Bisnis


15/43

13

Seorang CPA tidak diperbolehkan memberikan layanan professional dalam

kapasitas sebagai mempunyai relasi atau berperan dalam internal perusahaan

klien. Contoh: Sebagai anggota manajemen dan pegawai klien. Hubungan bisnis

ini bisa dari anggota CPA ataupun keluarga atau pasangan anggota CPA.

Anggota CPA yang dilarang mempunyaihubungan bisnis dengan klien

meliputi:

a) Semua orang yang berpartisipasi dalam perikatan kecuali yang

melaksanakan fungsi klerk.

b) Semua orang yang memiliki posisi manajerial dan berlokasi dalam kantor

yang berpartisipasi signifikan dalam perikatan

c) Semua pemilik, partner atau pemegang saham dari kantor akuntan public

d)

Sebuah entitas, yang kebijakan usaha, keuangan atau akuntansinya dapat

dikendalikan oleh seorang atau lebih dari orang orang yang telah

disebutkan diatas atau oleh dua orang atau lebih yang dipilih dan ditunjuk

untuk bertindak bersama-sama.

Anggota keluarga seorang CPA yang bekerja pada perusahaan klien selama

periode waktu yang berkaitan dengan hubungan bisnis hanya akan melemahkan

independensi dalam keadaan berikut:

a) Posisi Peka Audit, yaitu anggota keluarga CPA mempunyai hubungan

signifikan terhadap pengendalian internal perusahaan klien, contoh:

sebagai kasir, kepala akuntansi atau kepala gudang.

b) Pengaruh signifikan: yaitu anggota keluarga CPA mempunyai pengaruh

signifikan dalam kebijakan operasional maupun strategis: contoh sebagai

manajer keuangan atau operasional.

c. Jasa lain bagi klien

CPA dapat menyediakan jasa lain bagi klien atas tambahan jasa aestasi yang

diberikan. Sebagai contoh, CPA dapat melakukan kegiatan pembukuan dan jasa

akuntansi kepada klien. Namun, CPA harus memenuhi persyaratan berikut:

a) CPA tidak diperkenankan memiliki hubungan lain, seperti kepentingan

keuangan yang dapat melemahkan objektivitasnya.

b) Klien harus bertanggungjawab penuh atas laporan keuangan


16/43

14

c) CPA tidak diperkenankan melakukan peran lain yang terkait manajemen

atau pegawai Klien.

d) CPA harus bekerja sesuai standar profesional, dalam melaksanakan

perikatan Aestasi.

Jika CPA diminta menjalankan peran sebagai auditor internal perusahaan

klien maka ada beberapa kondisi yang dipenuhi:

a) Dewan direksi, Komite Audit, Manajemen Klien serta anggota CPA,

semuaya harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab

masing masing dalam fungsi audit internal

b) Pemahaman tersebut didokumentasikan dalam surat perikatan

c) CPA harus merasa puas bahwa klien memahami tanggung jawabnya untuk

menetapkan dan menjaga pengendalian internal serta mengarahkan fungsi

audit internal, sebagai bahagian dari pemantauan pengendalian internal

d) Klien harus bertanggungjawab untuk:

(a) Menunjuk seorang yang kompeten untuk bertanggungjawab dalam

fungsi audit internal

(b) Menentukan lingkup, resiko dan frekuensi audit internal

(c) Mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan, temuan serta hasil

kegiatan audit internal sebagaimana yang disajikan dalam laporan audit

yang disususn sesuai dengan pedoman CPA perihal pelaksanaan

layanan public tersebut.

CPA diminta menarik diri dari jasa konsultasi manajemen jika auditor sebagai

pengambil keputusan, contoh:

a) Bantuan dalam merger dan akuisisi untuk mendapatkan finder’s fee

b) Perekrutan eksekutif

c) Jasa aktuaria bagi perusahaan asurasi

d)

Jajak pendapat umum

e) Pengujian psikologi

d. Imbalan yang belum dibayar

Imbalan yang belum dibayar untuk jasa profesional akan dianggap sebagai

pinjaman yang diberikan anggota kepada klien. Dalam hal ini, independensi KAP


17/43

15

dianggap melemah apabila ada imbalan yang belum dibayar klien terhadap jasa

yang diberikan CPA terhadap klien, baik yang sudah ditagih maupun yang belum.

2. Peraturan 102: Integritas dan Objektivitas

Dalam pelaksanaan setiap jasa profesional, seorang CPA harus menjaga

objektifitas dan integritas, harus bebas dari pertentangan kepentingan, dan tidak

diperbolehkan salah menyajikan fakta atau mensubordinasikan pertimbangannya kepada

pihak lain.

3. Peraturan 201: Standar Umum

Setiap anggota harus memenuhi standar standar berikut ini dan setiap interpretasi

dari badan badan yang ditunjuk dewan

1) Kompetensi Profesional: Hanya melaksanakan jasa profesional yang diyakini dapat

diselesaikan oleh anggota atau kantor akuntan public dengan kompetensi

professional;

2) Penggunaan Kemahiran Profesional: mempergunakan kemahiran rofesional dengan

cermat dan seksama dalam meaksanakan setiap jasa professional;

3) Perencanaan dan Supervisi: Merencanakan dengan cermat dan mengawasi jalannya

pelaksanaan jasa professional; dan

4) Data relevan yang mencukupi: memperoleh data relevan yang mencukupi agar

mendapatkan dasar yang layak untuk membuat kesimpulan atau memberi

rekomendasi yang berkaitan dengan setiap jasa profesional yang dilaksanakan.

4. Peraturan 202: Kepatuhan Terhadap Standar

Seorang CPA yang melaksanakan Auditing, review, Kompilasi, konsultasi

Manajemen, Perpajakan, atau Jasa Profesional lainnya harus mematuhi standar standard

an setiap interpretasi yang diterbitkan oleh badan badan yang ditunjuk oleh dewan.

5. Peraturan 203: Prinsip Prinsip Akuntansi

Seorang CPA tidak dibenarkan untuk:

1)

Menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain dari setiap

entitas yang diauditnya telah disajikan sesuai prinsip prinsip akuntansi yang

berlaku umum, atau


18/43

16

2) Menyatakan bahwa ia tidak mengetahui setiap modifikasi material yang telah

dilakukan pada laporan keuangan dan menyatakan laporan keuangan telah sesuai

prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Apabila laporan keuangan mengandung salah saji material atau mengandung

penyimpangan dari prinsip yang berlaku umum.

6. Peraturan 301: Informasi Rahasia Klien

Setiap anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk

mengungkap semua informasi rahasia klien tanpa izin khusus dari klien. Peraturan ini

tidak boleh diartikan:

1) Membebaskan seorang anggota dari kewajiban profesionalnya sesuai peraturan 202

dan 203;

2)

Untuk mempengaruhi dengan cara apapun kewajiban anggota untuk mematuhi

permitaan atau panggilan pengadilan yang sah dan berlaku, atau untuk melarang

anggota mematuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku;

3) Menghalangi review atas praktik profesional anggotamenurut wewenang AICPA

atau masyarakat CPA Negara Bagian, atau Dewan Akuntansi atau; dan

4) Menghindarkan seorang anggota dari pernyataan keberatan atau kewajiban untuk

menjawab permintaan keterangan yang diajukan divisi etika profesional atau

Pengadialn institute atau badan investigasi dan disiplin dari masyarakat CPA

Negara Bagian atau Dewan Akuntansi.

Setiap anggoat dari badan badan yang disebutkan dalam nomor (4) diatas serta

para anggota yang terlibat dalam praktik review profesional yang disebutkan dalam

nomor (3) diatas tidak diperkenankan mempergunakan untuk kepentingan sendiri atau

mengungkapkan informasi rahasia klien anggota yang menarik perhatiannya dalam

melaksanakan kegiatan tersebut. Namun demikian, larangan tersebut tidak boleh

membatasi pertukaran informasi dalam kaitannya dengan kegiatan investigasi dan

disiplin yang dilakukan oleh badan badan tersebut, dan kegiatan praktik review

profesional.

7. Peraturan 302: Honor Kontinjen

Setiap Anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk:


19/43

17

1) Melaksanakan jasa Profesional dengan menerima honor kontinjen atau imbalan

semacam itu dari klien yang CPA atau kantor akuntan publiknya juga

melaksanakan:

a. Suatu audit atau review atas laporan keuangannya;

b. Suatu kompilasi laporan keuangan, dimana anggota mengharapkan atau

mungkin mengharapkannya adanya pihak ketiga yang akan menggunakan

laporan keuangan dan laporan kompilasi yang tidak mengungkapkan

kurangnya independensi; atau

c. Pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif.

2) Membuat SPT PPh perdana atau yang telah diperbaiki atau klain atas

pengembalian pajak untuk honor kontinjen.

Larangan kontinjen pada angka (1) diatas berlaku selama periode dimana CPA

atau kantor akuntan publik ditugaskan untuk melaksanakan setiap jasa diatas dan periode

yang dicakup dalam laporan keuangan historis tercakup juga dalam jasa jasa tersebut

diatas.

Kecuali seperti yang dinyatakan dalam kalimat berikut, honor kontinjen adalah

imbalan yang ditetapkan berdasar kinerja jasa yang diberikan, dimana imbalan tidak

akan diberikan apabila tidak diperoleh hasil atau temuan tertentu, atau dimana jumlah

imbalan akan tergantung pada temuan atau hasil jasa tersebut. Hanya untuk maksud

peraturan ini saja, imbalan tidak dianggap kontinjen apabila imbalan tersebut ditetapkan

oleh pengadilan atau lembaga lembaga yang berwenang lainnya, atau dalam masalah

pajak, apabila penetapan tersebut berdasarkan hasil keputusan pengadilan atau temuan

dari pejabat pajak.

8. Peraturan 501: Tindakan yang Mendikreditkan Profesi

Seorang CPA tidak boleh melakukan suatu perbuatan tercela yang

mendiskreditkan profesi. Yaitu tindakan yang apabila dilakukan akan merusak reputasi

dari profesi akuntan publik. Dalam interpretasi tindakan berikut termasuk tindakan

tercela yang mendiskreditkan profesi, yaitu:

1) Menahan catatan klien serta kertas kerja auditor: contoh menahan ayat ayat jurnal

penyesuaian untuk melengkapi catatan klien;

2) Diskriminasi dalam pekerjaan;


20/43

18

3) Kegagalan memenuhi standar atau prosedur lain atau persyaratan lain;

4) Kelalaian dalam penyusunan laporan keuangan;

5) Kegagalan memenuhi persyaratan badan pemerintahan, komisi, atau lembaga

pengatur dalam melaksanakan jasa atestasi; dan

6) Permohonan atau pengungkapan pertanyaan CPA berikut jawabannya.

9. Peraturan 502:Periklanan dan bentuk solisitasi lainnya

Setiap Anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk

mendapatkan klien dengan cara memasang iklan atau bentuk sosialisasi lainnya dalam

segala hal yang salah, menyesatkan dan menipu. Solisitasi dengan cara memaksa, yang

melampaui batas, atau melecehkan dilarang.

10. Praturan 503: Honor referral

1)

Larangan Komisi

Seorang CPA yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan memberikan

rekomendasi atau referensi produk atau jasa pihak lain kepada klien demi

mendapatkan komisi, atau memberikan rekomendasi atau referensi produk atau jasa

yang disediakan oleh klien untuk mendapatkan komisi, atau menerima komisi ketika

CPA atau kantor akuntan publik juga sedang melaksanakan jasa berikut bagi klien:

a. Suatu audit atau review laporan keuangan;

b. Kompilasi laporan keuangan; dan

c. Pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif.

Larangan ini berlaku selama periode penugasan utuk melaksanakan jasa jasa

tersebut diatas dan selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan historis

yang terkait jasa jasa diatas.

2) Pengungkapan Komisi yang tidak diperkenankan

Seorang CPA tidak dilarang dalam peraturan ini untuk melaksanakan jasa dengan

imbalan komisi atau menerima komisi atau yang dibayar atau mengharapkan untuk

dibayar dengan komisi harus mengungkapkan fakta ini kepada setiap orang atau

entitas kepada siapa CPA merekomendasikan atau merujuk produk dan jasa yang

berkaitan dengan komisi tersebut.


21/43

19

3) Honor Referal

Seorang CPA yang menerima Honor Referal karena merekomendasikan atau

merujuk jasa CPA apapun kepada setiap orang atau entitas, atau yang membayar

honor referral untuk mendapatkan klien, harus mengungkapkan hal tersebut kepada

klien.

11. Peraturan 505: Bentuk Organisasi dan Nama

Seorang CPA dapat membuka prktik akuntan publik hanya dalam bentuk

organisasi yang diizinkan oleh hokum dan peraturan Negara bagian yang ciri cirinya

sesuai dengan ketentuan dari resolusi Dewan

Seorang CPA tidak diperkenankan membuka praktik akuntan publik dengan nama

yang dapat menyesatkan. Nama dari satu atau lebih pemilik yang lama dapat

dicantumkan dalam nama kantor organisasi penerus.

Sebuah kantor tidak dapat menyebut dirinya sendiri sebagai “Anggota American

Institute of Certified Public Accountants”, kecuali semua partner atau pemiliknya adalah

anggota dari lembaga tersebut.

D. Penegakan Peraturan

Seorang CPA hanya dapat dihukum karena melanggar peraturan peraturan dari kode

perilaku profesional. Akan tetapi, dalam hal adanya dugaan pelanggaran atas peraturan,

seorang CPA harus memberikan tanggapan atas setiap penyimpangan dari interpretasi

peraturan perilaku dan peraturan etika yag berlaku. Tindakan penegakan dapat dilakukan

sebagai tanggapan atas:

1. Adanya keluhan terhadap anggota;

2. Ulasan dari surat kabar atau publikasi; dan

3. Penyampaian adanya indikasi pelanggaran kepada AICPA.

1.

Prosedur Penegakan Etika Bersama

Menurut ketentuan dalam program penegakan etika bersama, keluhan terhadap

seorang CPA dapat disampaikan melalui AICPA atau masyarakat CPA Negara bagian.

Pada umumnya AICPA memiliki Yurisdiksi untuk menangani kasus:

1. Pada lebih dari satu Negara bagian;


22/43

20

2. Litigasi; dan

3. Masalah masalah yang menarik perhatian berskala nasional.

2. Prosedur Badan Pengadilan Bersama

Hanya terdapat satu badan pengadilan bersaa yang terdiri dari setidaknya 36

anggota yang dipilih oleh majelis dari anggota majelis saat ini atau mantan anggota

majelis. Badan Pengadilan Bersama baru melibatkan diri apabila prosedur penegakan

etikan bersama sebelumnya menilai bahwa keluhan yang disampaikan tentang anggota

ternyata cukup serius. Dengar pendapat yang dilakukan oleh Badan Pengadilan Bersama

umumnya dilakukan oleh kelompok kerja yang terdiri dari setidaknya lima anggota

badan yang ditunjuk untuk mewakili bidang umum dimana anggota tersebut berada.

Seorang CPA diperbolehkan untuk meminta agar badan secara pleno melakukan review

atas putusan kelompok kerja tersebut.

Badan Pengadilan Bersama dapat melakukan tindakan disiplin sebagai berikut:

1. Menegur CPA;

2. Memberhentikan sementara CPA dengan batas tidak lebih dari dua tahun; dan

3. Mencabut keanggotaan CPA.

3. Ketentuan Disiplin Otomatis

Peraturan tambahan bylaw AICPA meliputi juga ketentuan disiplin otomatis

berupa pemberhentian sementara atau mencabut keanggotaan tanpa perlu melakukan

dengar pendapat dalam situasi tertentu. Hal ini bisa terjadi apabila:

1. Menjalani hukuman pidana kurungan lebih dari satu tahun;

2. Dengan sengaja lalai mengarsipkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan, dimana

CPA sebagai Wajib Pajak yang menurut undang undang wajib mengarsipkan Surat

Pemberitahuan Pajak Penghasilan; dan

3. Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan atas nama CPA bersangkutan.

Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan atas nama klien CPA

bersangkutan.


23/43

21

III. ETIKA PROFESIONAL MENURUT BUKU ARENS

Etika secara garis besar didefinisikan sebagai perangkat prinsip atau nilai moral. Kebutuhan

akan etika dalam masyarakat cukup penting karena pada dasarnya berhubungan dengan hukum.

Dilema etikaadalah situasi yang dihadapi seseorang dimana keputusan mengenai perilaku

yang layak harus dibuat. Rasionalisasi perilaku tindakan tidak etis:

a. Setiap orang melakukannya;

b. Jika merupakan hal yang sah menurut hukum, hal itu etka; dan

c. Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya.

Menyelesaikan dilemma etika:

a. Mendapatkan fakta-fakta yang relevan;

b. Menentukan isu-isu etika dari fakta-fakta;

c.

Menentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh

dilemma;

d. Menentukan alternatif yang tersedia bagi orang yang harus memecahkan dilemma;

e. Menentukan konsekuensi yang mungkin dari setiap alternative; dan

f. Menetapkan tindakan yang tepat.

Kebutuhan akan kepercayaan publik akan kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari

yang dilakukan secara perorangan. Bagi akuntan publik, penting untuk meyakinkan klien dan

pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lainnya karena pemakai tidak memiliki

kompetensi dan waktu untuk mengevaluasi pekerjaan akuntan publik. Akuntan publik

mempunyai hubungan profesional yang berbeda dengan profesional lain. Profesional lain hanya

bertanggung jawab kepada klien yang ditanganinya sedangkan akuntan publik ditugaskan dan

dibayar oleh yang mengeluarkan laporan keuangan ( klien ) sedangkan yang mendapat manfaat

dari audit adalah pemakai laporan keuangan yang umumnya tidak pernah berhubungan dengan

auditor.

Kode Etik Profesi

Merupakan ketentuan umum mengenai perilaku yang ideal atau peraturan khusus yang

menguraikan berbagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan . Menurut AICPA kode etik profesi

terdiri dari :

prinsip-prinsip : standar etika ideal yang dinyatakan dalam istilah filosofi.


24/43

22

terdiri dari dua bagian utama yaitu enam prinsip yang harus dipatuhi oleh semua anggota

AICPA dan diskusi tentang enam prinsip tersebut. Adapun keenam prinsip tersebut

adalah tanggung jawab, kepentingan masyarakat, integritas, objektivitas dan

indepedensi, penampilan, lingkup dan sifat jasa .

peraturan perilaku: standar etika minimum yang dinyatakan sebagai peraturan spesifik.

Interpretasi: bersifat teoritis, tetapi praktisi harus menyesuaikan penyimpangannya.

kaidah etika, penjelasan dan jawaban yang diterbitkan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan peraturan perilaku yang diajukan oleh praktisi dan lainnya.tidak merupakan

keharusan tapi praktisi harus memahaminya.

1. Peraturan 101- Independensi.

Anggota dalam praktek publik harus bersikap independen dalam melaksanakan

jasa profesionalnya seperti disyaratkan menurut standar yang disusun oleh lembaga-

lembaga yang dibentuk oleh dewan .

Beberapa konflik independensi yang biasa timbul :

a. Kepentingan keuangan .

Peraturan ini berlaku bagi partner atau pemegang saham tetapi untuk non

partner berlaku jika mereka terlibat dalam penugasan;

Berlaku bagi Pemilikan langsung dan untuk pemilikan tidak langsung jika

jumlahnya material; dan

Materialitas harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan kekayaan

pribadi anggota dan penghasilannya.

b. Interpretasi dari independensi adalah sebagai berikut :

Pinjaman antara KAP dengan klien dilarang kecuali jumlahnya kecil, hipotek

rumah, atau pinjaman tanpa agunan;

Kepentingan keuangan pada hubungan saudara dilarang kecuali kontak jarang

terjadi atau letaknya yang terpisah secara geografis;

Hubungan investor atau investee bersama dengan klien dilarang kecuali

jumlahnya maksimal 5 % dari total aktiva;

Mantan partner atau pemegang saham boleh mengadakan hubungan dengan

klien;


25/43

23

Tidak diperkenankan seorang anggota menjadi direktur atau pengurus

perusahaan klien kecuali untuk organisasi nirlaba atau sepanjang profesinya

bersifat kehormatan;

Tuntutan antara sebuah KAP dengan kliennya dilarang;

Jasa pembukuan dan audit untuk klien yang sama oleh sebuah KAP diijinkan

dengan syarat :

1. Klien harus menerima tanggung jawab penuh atas laporan keuangan;

2. Akuntan publik tidak berperan sebagai pegawai atau manajemen

perusahaan; dan

3. Dalam pemeriksaan harus sesuai dengan standar auditing yang berlaku

umum.

Honor audit tidak boleh dibayar oleh manajemen kecuali auditor pemerintah

atau komite audit.

2. Peraturan 102- Integritas dan Obyektifitas

Auditor harus mempertahankan integritas dan obyektifitas dan bebas dari

perbedaan kepentingan dan tidak dengan sengaja salah mengemukakan fakta-fakta atau

mendelegasikan pertimbangan-pertimbangannya pada orang lain .

3. Peraturan 201 - standar umum

Anggota harus mentaati standar -standar berikut dan interpretasinya yaitu :

kompetensi profesional, kepedulian profesional, perencanaan dan pengwasan, dan data

relevan yang mencukupi.

4. Peraturan 202- Ketaatan pada standar

Anggota yang melaksanakan audit, penelaahan, kompilasi, bantuan manajemen,

perpajakan , atau jasa profesional lainnya harus taat pada standar yang diumumkan oleh

lembaga yang ditetapkan dewan .

5. Peraturan 203- Prinsip Akuntansi

Anggota tidak dibenarkan menyatakan laporan keuangan tidak menyimpang dari

GAAP atau menyatakan tidak mengetahui setiap modifikasi yang material jika laporan

keuangan menyimpang dari prinsip akuntansi ditetapkan oleh badan perumus yang

ditunjuk dewan. Dan kalau ada penyimpangan atau yang dapat menyebabkan


26/43

24

penyimpangan maka dia harus menjelaskan mengenai penyimpangan tersebut, akibatnya

, alasan mengapa menyatakan penyimpangan.

6. Peraturan 301-Kerahasiaan

Anggota dalam praktek publik tidak dibenarkan mengungkapkan semua informasi

rahasia klien tanpa ijin khusus dari klien. Terdapat empat pengecualian yang berkaitan

dengan tanggung jawab yang lebih penting dari sekedar mempertahankan hubungan

rahasia dengan klien yaitu :

1. Kewajiban sehubungan dengan standar teknis;

2. Dakwaan pengadilan;

3. Penelaahan sejawat; dan

4. Tanggapan kepada divisi etik.

7.

Peraturan 302- Honor bersyarat

Anggota dalam praktek publik tidak boleh membuat honor bersyarat untuk setiap

jasa profesional atau menerima ongkos dari klien yang anggota perusahaannya juga

melakukan; audit atau penelaahan, kompilasi, Pemeriksaan prospektif.

8. Peraturan 501- tindakan tercela

Anggota tidak akan melakukan tindakan yang mendatangkan aib bagi profesinya.

Interpretasi dari tindakan yang mendatangkan aib diatas adalah sebagai berikut :

1. Menahan catatan klien setelah mereka meminta;

2. Melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan

lainnya; dan

3. Jika melakukan audit atas badan pemerintah yang prosedurnya lain dari GAAS ,

auditor tidak mengikuti keduanya kecuali dinyatakan dan beserta alasannya pada

laporan.

9. Peraturan 502- Periklanan dan Penawaran

Anggota tidak dibenarkan melakukan periklanan dan penawaran yang bersifat

mendustai, menyesatkan dan menipu. Dan penawaran yang menggunakan pemaksaan,

desakan yang berlebihan, dan hasutan dilarang.

10. Peraturan 503 -A. Komisi yang dilarang

Anggota tidak diperkenankan merekomendasi atau mereferensi produk atau jasa

yang pihak lain bagi klien atau yang disediakan oleh klien demi untuk memperoleh


27/43

25

komisi atau menerima komisi , apakah anggota atau perusahaan anggota juga

memberikan jasa kepada klien untuk audit atau penelaahan, kompilasi, pemeriksaan

prospektif .

11. Peraturan 503 -B. Pengungkapan komisi yang diijinkan

Anggota diijinkan untuk memberikan jasa dengan menerima komisi dan harus

mengungkapkan kepada siapa merekomendasikannya.

12. Peraturan 505- Bentuk dan Nama praktek

Anggota dapat membuka praktek dalam bentuk perusahaan perorangan,

persekutuan, atau perseroan profesional sesuai dengan ketentuan dewan dan tidak

diperkenankan membuka praktek dengan nama yang menyesatkan dan tidak boleh

menyebut dirinya sebagai “AICPA” kecuali semua partner dan pemegang sahamnya

anggota dari lembaga tersebut.


28/43

26

IV. KODE ETIK PROFESI AUDITOR PEMERINTAH

A. Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerika Keuangan, maka BPK-RI memandang perlu

untuk menetapkan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Peraturan BPK-RI Nomor 2

Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

(LAMPIRAN I).

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan kode etik adalah norma-norma yang harus

dipatuhi setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya. Secara terperinci

dapat dilihat pada lampiran 1 makalah ini.

B.

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Berdasarkan kerangka berpikir bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik,

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawaan

oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan auditor yang

professional dan untuk mewujudkan adanya pengawsan oleh APIP yang berkualitas dan

auditor yang professional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP.

Oleh karena itu, pada tanggal 31 Maret 2008 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(LAMPIRAN II).

Maksud ditetapkannya kode etik APIP ini adalah tersedianya pedoman perilaku bagi

auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi

perilaku auditor APIP dimana terdapat 4 (empat) Prinsip Perilaku APIP, yaitu:

1. Integritas;

2. Objektivitas;

3.

Kerahasiaan; dan

4. Kompetensi.


29/43

27

V. Etika Profesional Menurut Islam

A. Etika Profesi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988),

mendefinisikan etik sebagai (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (2)

nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. sedang etika

adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral

(akhlak).

Etika menurut Dictionary of Acconting karangan Ibrahim Abdullah Assegaf, adalah

sebagi disiplin pribadi dalam hubungannya dengan lingkungan yang lebih daripada apa yang

sekedar ditentukan oleh Undang-undang.

Arens dan Loebbecke (1996) memberikan pengertian etika dengan suatu perangkat

prinsip moral atau nilai. Sedangkan menurut Satyanugraha (2003) dalam Reni (2006) etika

adalah nilai-nilai dan norma-norma moral dalam suatu masyarakat. dalam pengertian ini

maka etika adalah sama artinya dengan moral.

Dalam Islam dikenal istilah Akhlak. Akhlak menempati posisi yang sangat penting

dalam Islam. Akhlak merupakan salah satu dari tiga cakupan agama Islam bersama Aqidah

dan Ibadah. Dalam beberapa ayat al Quran, Allah banyak menyinggung masalah akhlak atau

etika. Salah satu kode etik auditing dan akuntansi yang banyak disinggung adalah konsep

Fairness atau keadilan. Disebutkan dalam al Quran surat An Nahl, ayat 90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi

kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Surat An Nissa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Dalam pandangan Islam, profesi akuntan dan auditor adalah profesi yang diperlukan

sebagai fardu kifayah[1].Seorang akuntan dan auditor muslim dituntut untuk menjalani

profesinya dengan akhlak yang baik utnuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

http://d/GORESANQ/Etika%20Profesi%20Auditor%20dan%20Akuntan%20Syariah.docx%23_ftn1http://d/GORESANQ/Etika%20Profesi%20Auditor%20dan%20Akuntan%20Syariah.docx%23_ftn1


30/43

28

a. Untuk membantu mengembangkan kesadaran etika profesi dengan membawa perhatian

mereka pada isu-isu etika yang terdapat dalam praktek profesi dan apakah setiap

tindakan dapat dipertimbangkan sebagai perilaku yang beretika sesuai dengan sudut

pandang syariah sebagai tambahan dari sekedar komitmen etika profesi yang normal.

b. Untuk meyakinkan keakuratan dan keandalan laporan keuangan, sehingga dapat

meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan kepada jasa yang diberikan akuntan. Selain

itu dapat meningkatkan perlindungan kepentingan baik inttitusi maupun pihak-pihak

yang terkait dengan institusi tersebut.

B. Etika Profesi Auditor dan Akuntan Syariah

a. Prinsip Etika Auditor dan Akuntan

Berdasarkan code of ethics for professional Accountants yang ditetapkan oleh

International Ethics Standards Board For Accountants (IESBA), setiap praktisi wajib

mematuhi prinsip dasar etika profesi berikut ini (IAPI,2008) :

(1) Prinsip Integritas;

(2) Prinsip Objektivitas,;

(3) Prinsip Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional;,

(4) Prinsip Kerahasiaan; dan

(5) Prinsip perilaku profesional.

Dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), prinsip etika profesi akuntan

sebagai berikut:

(1) Tanggung Jawab Profesi;

(2) Kepentingan Publik;

(3) Integritas;

(4) Objektivitas;

(5) kompetensi dan kehati-hatian professional;

(6) kerahasiaan;

(7) perilaku profesi, dan

(8) standar teknis.


31/43

29

b. Kode Etik Auditor dan Akuntan Syariah

1) Struktur Kode Etik

AAOIFI merumuskan struktur kode etik akuntan dan auditor syariah untuk

lembaga keuangan syariah kedalam tiga bagian. Bagian satu merupakan pondasi

syariat dari kode etik akuntan dan auditor syariah, yang berupa dasar-dasar hukum

dari kode etik itu sendiri. Bagian kedua merupakan prinsip etika akuntan dan

auditor syariah yang yang berisi prinsip etika yang berlaku umum diambil dari

dasar syariat dan kode etik profesional yang berlaku. Bagian tiga berupa aturan

kode etik akuntan dan auditor syariah yang berisi apa yang seharusnya menjadi

perilaku akuntan dan auditor syariah. Sumber: Harahap, 2008

2) Kode Etik

Etika yang dalam konsep syariat Islam dikenal dengan Akhlak merupakan

bagian yang terintegrasi dengan syariat islam itu sendiri, akhlak tidak dapat

terpisah dari bagian Islam. Islam menempatkan akhlak atau etika pada posisi

tertinggi dan merupakan tujuan dari Islam. Oleh karena itu, Islam mengatur

berbagai aspek dalam kehidupan manusia dengan etika, termasuk profesi akuntan

dan Auditor pun tidak terlepas dari pengaturan Islam. AAOIFI membuat beberapa

landasan Kode Etika akuntan dan auditor Syariah sebagai berikut :

a)

PrinsipIntegritas

Auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap

jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun

kepercayaan agar dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan

keputusan. Bersikap dan bertindak jujur merupakan tuntutan untuk dapat

dipercaya. Hasil pengawasan yang dilakukan auditor dapat dipercaya oleh

pengguna apabila auditor dapat menjunjung tinggi kejujuran. Sikap jujur ini

didukung oleh sikap berani untuk menegakkan kebenaran (bpkp,2008).

Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu

seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi

dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban.


32/43

30

Dalam Al-Qur’an surat Al-Qashash ayat 26 disebutkan

bahwa: “sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Dan juga dalam hadits Rasulullah SAW: “Setiap kamu adalah pemimpin

dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap yang

dipimpinnya.” Dan juga: “Berikanlah kembali kepercayaan kepada mereka

yang kamu percayai terhadapnya”. Yang paling penting dari sikap integritas

adalah kepercayaan dan Islam selalu mensyaratkan perlunya jujur kepada

Allah SWT, kepada masyarakat dan diri sendiri (harahap,2008)

b) Prinsip Khalifah

Allah menciptakan manusia di bumi mengemban tugas yang cukup berat,

yaitu sebagai khalifah atau pemimpin untuk memakmurkan bumi dan segala

isinya.

Sebagaimana firman Allah: “sesungguhnya aku hendak menjadikan

seorang khalifah di muka bumi” (Q.S Al Baqarah 30).

“dialah yang menjadikan kamu penguasa- penguasa di bumi” (Q.S Al

An’am 165).

“Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu

pemakmurnya” (Q.S Hud 61).

Kekhalifahan ini didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa

pemegang kekuasaan tertinggi di bumi ini adalah Allah SWT dan kepemilikan

manusia terhadap kekayaan yang di bumi ini bukanlah tujuan akhir tetapi

sebagai sarana untuk menjalani kehidupan dirinya, keluarganya dan

masyarakat. Manusia harus memperhatikan perintah dan larangan Allah

selaku pemilik semua yang ada di bumi ini dalam penggunaannya sebab

manusia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana ia menggunakan

kekayaan itu.

c) Prinsip I khlas (sinceri ty)

Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam

melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama. Pura-pura, hipokrit dan

berbagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu


33/43

31

tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen

agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi professinya. Tugas professi harus

bisa dikonversikan menjadi tugas ibadah. Jika hal ini bisa diwujudkan maka

tugas akuntan menjadi bernilai ibadah dihadapan Allah SWT disamping tugas

professi yang berdimensi material dan dunia.

d) Prinsip Taqwa (Piety)

Takwa adalah sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan

tersembunyi maupun terang-terangan sebagai slaah satu cara untuk

melindungi dari akibat negative dan perilaku yang bertentangan dari syariah

khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan

kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan hal lain yang

tidak sesuai dengan syariah. ketakwaan akan dapat diwujudkan bila kita

mematuhi semua perintah dan menjauhi larangan Allah SWT.

Allah berfirman dalam Al-Quran: “Hai-hai orang yang beriman

bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. (QS.

Ali-Imran: 102). Dalam salah satu hadist, Rasulullah bersabda: “takutlah

kepada Allah dimanapun kamu berada dan sertailah kejahatan dengan amal

yang baik untuk menghapuskanya dan berhubunganlah dengan manusia

dengan tingkah laku yang baik”

e) Kebenaran dan bekerja secara sempurana

Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-

pekerjaan professi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari

dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas professinya dengan

melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik

dan sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisir terkecuali melalui

kualifikasi akademik, pengalaman praktek, dan pemahaman serta pengalaman

keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas professinya.

Sebagaimana Allah berfirman: “ Allah memerintahkan kamu berbuat adil

dan berbuat baik” (Al An’am: 90).

“dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang

berbuat baik” (Q.S Al Baqarah 195). Dalam hadist Rasulullah bersabda:


34/43

32

“Allah menyukai jika seseorang dari kamu bekerja dan melaksanakan

pekerjaannya dengan sebaik- baiknya”.

f) Allah menyaksikan tingkah laku setiap orang

Seorang Akuntan atau Auditor meyakini bahwa Allah selalu melihat dan

menyaksikan semua tingkah laku hambany-Nya dan selalu menyadari dan

mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti

bahwa seorang akuntan/auditor harus berperilaku”takut”kepada Allah tanpa

harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya

setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu

bertahan terus-menerus dair godaan yang berasal dari pekerjaan professinya.

Allah berfirman: “sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi

kamu” (An-Nisa 1). Dan “Maka apakah Tuhan menjaga setiap diri terhadap

apa yang diperbuatnya?” (Q.S Ar Raad 33)

g) Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah

Akuntan muslim harus meyakini bahwa allah selalu mengamati semua

perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya

kepada Allah nanti dihari akhirat baik tingkah laku yang baik maupun yang

besar. Karenanya akuntan harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan

yang tidak disukai oleh Allah SWT karena dia takut akan mendapat hukuman

nantinya dihari akhirat.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Annisa ayat 6 dan QS Ali Imran

ayat 199. Oleh karenanya akuntan/auditor eksternal atau internal harus selalu

ingat bahwa dia akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya

dihadapan Allah dan juga kepada public, professi, atasan dan dirinya sendiri.

C. Kisah Pemeriksa Zakat di Zaman Rasulullah

Gratifikasi pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW seperti yang dikerjakan oleh

Ibnu Al-Lutaibah yang di beri pekerjaan juga sebagai pengelola zakat, lalu ia

menyalahgunakan tugasnya (jabatan) untuk memperkaya diri. Satu hari, Ibnu Al-Lutaibah

seseorang petugas zakat datang menghadap Rasulullah SAW untuk melaporkan serta


35/43

33

menyerahkan hasil penarikan zakat dengan menyampaikan : “Ini untukmu, serta yang ini

sudah dihadiahkan kepadaku! ”

Rasulullah SAW saat itu juga tersentak mendengar laporan akunting zakat dari amil

beliau yang datang dari suku Uzdi. Dengan berang serta heran Rasulullah SAW berdiri diatas

mimbar seraya menyampaikan : “Ada apa kiranya seseorang petugas yang kami utus untuk

menggerakkan satu pekerjaan lantas menyampaikan : “Ini untukmu (Wahai Rasulullah), serta

yang ini sudah dihadiahkan untukku! ”

Mengapa ia tak duduk saja dirumah ayah serta ibunya, lantas ia menyaksikan apakah ia

di beri hadiah atau tak? ” Lanjutnya, “Demi Tuhan yang jiwa kalian ada di tangan-Nya,

bahwa tidak ada yang membawa sesuatupun dari hadiah-hadiah itu terkecuali ia dapat

membawanya juga sebagai beban tengkuknya pada hari kiamat. ” (HR Imam Ahmad).

Lewat cerita diatas Rasulullah SAW menyatakan perihal larangan (haramnya) untuk

petinggi atau pegawai di lingkungan manapun menyalahgunakan jabatannya untuk

memperkaya diri dengan terima gratifikasi diluar hak yang sudah ditetapkan untuk dia.

VI. PENUTUP

Pada makalah ini telah dibahas apa itu profesi. Dalam menjalankan suatu profesi

dibutuhkan suatu etika professional. Standar perilaku bagi seorang profesional dirancang

dengan tujuan praktis dan idealistik. Lalu dari standar professional tersebut dirancanglanh

suatu kode etik profesional yang dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang

ideal, sehinggga antara standar prilaku professional dan kode etik tersebut dapat bersifat

realistis dan ditegakkan.

Disamping itu pula, pada makalah ini juga membahas bagaimana kode etik yang ada di

auditor pemerintahan Indonesia. Kode etik yang kami lampirkan adalah Kode Etik anggota

dan pemeriksa BPK-RI dan Kode Etik Aparan Pengawasan Intern Pemerintah. Sehingga

sebagai seorang auditor dapat menjalankan profesinya sesuai dengan pedoman perilaku dan

bagi atasan auditor juga dapat mengevaluasi perilaku auditor tersebut.


36/43

34

DAFTAR PUSTAKA

Arens,Alvin A, Elder,Randal J, Mark S. Beasley (2010).Auditing and Assurance Service, AnIntegrated Approach,19tn Edition,Prentice Hall,Englewood Clifts,New Jersey.

Boynton, Johnson, and Kell. Modern Auditing. Jakarta: Erlangga, 2003.

Tentang Kode Etik BPK-RI (2015). Diambil dari situs:

http://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-07-volii-juli-

2012_hal_02_____30_.pdf

Tentang Organisasi Asosiasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Diambil dari situs:

http://aaipi.or.id/struktur-organisasi/

Tentang Kajian Amanah Profesi dalam Al Qur-an. Diambil dari situs:

http://sanadthkhusus.blogspot.com/2011/10/konsep-amanah-dalam-al-quran.html

Peraturan BPK-RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/03/2008

tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

http://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-07-volii-juli-2012_hal_02_____30_.pdfhttp://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-07-volii-juli-2012_hal_02_____30_.pdfhttp://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-07-volii-juli-2012_hal_02_____30_.pdfhttp://aaipi.or.id/struktur-organisasi/http://aaipi.or.id/struktur-organisasi/http://sanadthkhusus.blogspot.com/2011/10/konsep-amanah-dalam-al-quran.htmlhttp://sanadthkhusus.blogspot.com/2011/10/konsep-amanah-dalam-al-quran.htmlhttp://sanadthkhusus.blogspot.com/2011/10/konsep-amanah-dalam-al-quran.htmlhttp://aaipi.or.id/struktur-organisasi/http://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-07-volii-juli-2012_hal_02_____30_.pdfhttp://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-07-volii-juli-2012_hal_02_____30_.pdf


37/43

MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARAREPUBLIK INDONESIA

PERATURANMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/04/M.PAN/03/2008

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satuunsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangkamewujudkan kepemerintahan yang baik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yangbaik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab diperlukan adanya pengawasan oleh AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas danauditor yang profesional;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan auditor yang profesionaldiperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perluditetapkan Kode Etik APIP dengan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara;

3. Undang-........


38/43

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungjawabKeuangan Negara;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, danTata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesiasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor: PER/03.1/M.PAN/3/2007 tanggal 30 Maret 2007tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat PengawasanIntern Pemerintah Tahun 2007-2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG KODE ETIK APARATPENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

PERTAMA : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimanatercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan ini;

KEDUA : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimanadimaksud pada diktum PERTAMA wajib dipergunakan sebagaiacuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etissehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yangoptimal dalam pelaksanaan audit;


39/43

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuanapabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 31 Maret 2008


40/43

LAMPIRAN PERATURANMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARANomor : PER/04/M.PAN/03/2008Tanggal : 31 Maret 2008

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

A. LATAR BELAKANG

Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaatbagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja

organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuhkeyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalismeauditor yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntutdisiplin dari auditor APIP yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undanganberupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalampelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masingauditor.

Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan auditor diberi peringatan,

diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagiauditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalammengevaluasi perilaku auditor APIP.

Tujuan Kode Etik adalah:

1. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;

2. memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yanglebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;

3. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsipkerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapatterwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaanaudit.


41/43

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi:

1. Auditor;

2. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan

pemantauan tindak lanjutnya.

C. KOMPONEN

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen:

1. Prinsip-prinsip perilaku auditor.

2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.

D. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip peri laku berikut ini :

1. Integritas

Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani,bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan gunamemberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

2. Obyektivitas

Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalammengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor

APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidakdipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambilkeputusan.

3. Kerahasiaan

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dantidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecualidiharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilanyang diperlukan untuk melaksanakan tugas.


42/43

E. ATURAN PERILAKU

Auditor wajib mematuhi aturan peri laku berikut ini :

1. Integritas

a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab danbersungguh-sungguh;

b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi danorganisasi dalam melaksanakan tugas;

c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan danmengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;

d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;

e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;

f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalampelaksanaan audit;

g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

2. Obyektivitas

a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidakdiungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yangdiaudit;

b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkinmengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atauyang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;

c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupunpertimbangan profesionalnya.

3. Kerahasiaan

a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperolehdalam audit;

b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan

pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yangbertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;

b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasilpekerjaan;


43/43

c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai denganpengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

F. PELANGGARAN

Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipundengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, ataudiperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lainmelakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh auditor kepada

pimpinan organisasi.

Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani olehBadan Kehormatan Profesi, yang terdiri dari pimpinan APIP dengan anggota yangberjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan KehormatanProfesi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan APIP.

G. PENGECUALIAN

Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang auditor

dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonanpengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulissebelum auditor terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.

Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan APIP.

H. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Auditor APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh

pimpinan APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi. Bentuk-bentuksanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa :

a. teguran tertulis;

b. usulan pemberhentian dari tim audit;

c. tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu.

makalah kelompok 3 etika profesional

Documents