Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

KELOMPOK 6

1. ADELIA PUTRI

2. DARMAYUNITA

3. OKTAVIA MEGA

4. PUTRI AYU

5. RINI

6. SIKA MARDI SAPUTRI DOSEN PEMBIMBINGHJ. NELWATI. SST

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

BAB 1 KETENTUAN UMUMPASAL 1

1. kesehatan2. Sumber daya di bidang kesehatan3. Prbekalan kesehatan4. Sediaan farmasi5. Alat kesehatan6. Tenaga kesehatan7. Fasilitas pelayanan

8. obat-obatan9. Obat tradisional10.Teknologi keshatan11. Upaya kesehatan12. Pelayanan kesehatan promotif13. Pelayanan kesehatan preventif14. Pelayanan kesehatann kuratif15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif16. Pelayanan kesehatan tradisional17. Pemerintahan pusat18. Pemerintahan daerah19. mentrix

BAB II, ASAS DAN TUJUANPASAL 2

Pmbangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan,keseimbangan , pnghormatan hak dan kewajiban,keadaan,gender dll

PASAL 3 Pembangunan kesehatan bertujun untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang

BAB III, HAK DAN KEWAJIBANPASAL 4-13

Setiap orang berhak atas kesehatan memperoleh akses atas sumber daya dibidang kes,memperoleh pel.kes, menentukan sendiri pel. Kes yang diperlukan mendapatkan lingkungan yang sehat mendapatkan informsi dan edukasi tentang

kesehatan memperoleh informasi tentang data kesehatan

dirinya mempertahankan dan meningkatkan derajat kes.mas

berkewajiban menghormati hak orang lain berkewajiban berperilaku hidup sehat berkewajiban menjaga dan meningkatkan

derajat kes bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya

berkewajiban turut serta dalam program jaminan kes sosial

BAB IV, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PASAL 14- 20

Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan,membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oeh masyarakat

BAB V , SUMBER DAYA DIBIDANG KESPASAL 21-29

Tenaga kesehatantanakes harus memenuhi kebutuhan ketentuan kode etik,standar profsi,hak pengguna pel.kes,tandar pel,dan standar prosedur operasional. Tanakes berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum

Fasilitas PEL.KESPASAL 30-35

Bagaimanapun kondisinya, fasilitas pel.kes baikPemerintah maupun swasta, wajib memberikanpel.kes bagi menyelamatkan nyawa pasien danpencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Perbekalan KesehatanPASAL 36-41

Pemerinth menjami n ketersedian, pemerataandan ketrjangkauan perbekalan kesehatan terutamaobat esensial

Teknologi dan Produk TeknologiPASAL 42-45

Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan,diteliti,diedarkan,dikembangkan dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.

BAB VI, UPAYA KESEHATANPASAL 46-125

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, peventif,kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara terpadu menyeluruh dan berkesinambungan

Upaya kesehatan terdiri dari

1. Pemberian pelayanan2. Perlindungan pasien3. Pel.kes tradisional4. Peningkatan kes dan

pencegahan penyakit5. Penyembuhan penyakit

danpemulihankesehatan6. Kesehatan reproduksi7. Keluarga berencana8. Pengamanan makanan

dan minuman9. Pengaman zat adiktif10. Bedah mayat

11. Kesehatan sekolah12 Kesehatan olahraga13.Pel.kes pada bencana14. Pelayanan darah15. Kesehatan gigi dan

mulut16. Penanggulangan

gangguang penglihatan dangangguanpendengaran

17. Pengamanan dan penanggulangan sedian farmasi dan alat kesehatan

BAB VII KESEHATAN IBU,BAYI,ANAK,REMAJA,LANJUT USIA DAN

PENYANDANG CACATPASAL 126-135

(kesehatan ibu,bayi dan anak) Kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga

kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian

Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Kesehatan anak dilakukan sejak anak masih

dalam kandungan,dilahirkan,setelah dilahirkan dan sampai usia 18 th.

Kesehatan remajaPASAL 136-137

Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif baik sosial maupun ekonomi

Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi,informasi dan layanan mengenai kes.remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab

Kesehatan lanjut usia dan penyandang cacatPASAL 138-140

Upaya kesehatan bagi usia lanjut dan penyandang cacat dilakukan oleh pemerintah pusat,pemerintah daerah dan masyarakat

BAB VIII GIZIPASAL 141-143

Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompo rawan:

1. bayi dan balita2. Remaja perempuan 3. Ibu hamil dan menyusui

BAB IX KESEHATAN JIWAPASAL 144-151

Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan yang sehatbebas dari ketakutan,tekanan dan gangguan lai yang dapat menggangu kesehatan jiwa

BAB X PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENLARPENYAKIT MENULAR PASAL 152-157

Pemerintah,pemerintah daerah dn masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan,pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan

Penyakit tidak menular PASAL 158-161

Pemerintah,pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab melakukan komunikasi,informasi dan edukasi yang benar tentang faktor resiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan

BAB XI KESEHATAN LINGKUNGAN PASAL 162-163

Upaya kes.lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik fisik,kimia,bilogi mauun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapa derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

BAB XII KESEHATAN KERJAPASAL 164-166

Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerjaan agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk ang diakibatkan oleh pekerjaan

BAB XIII PENGELOLAAN KESEHATAN PASAL 167

Meliputi pengelolan adm kes,informasi kes,sumber dya kes,upaya kes,pembiayaan kes,peran serta dan pemberdayaan masyarakat dll

BAB XIV INFORMASI KESEHATANPASAL 168-169

Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kes dalam upaya meningkatkan derajat kes.mas

BAB XVPASAL 170-173

Pembiayaan kes bertujuan untuk penyedian pembiayaan kes yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi,teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kes agar meningkatka derajat kesmas

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKATPASAL 174

Masyakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kes dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesmas.

BAB XVII BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN PASAL 175-176

Nama dan kedudukanPASAL 177

Peran, tugas dan wewenang

BAB XVIII PEMBINAAN DA PENGAWASANPASAL 178-181

Pembinaanpemerintahanpemerintahan daerah melakkan pembinaan terhadap masyarakat dibidang kesehatan

PASAL 182-188 Pengawasan mentri dalam melakukan pengawasan dapat

memberikan izin terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan

BAB XIX PENYIDIKANPASAL 189

Melakukan pemeriksaan ats kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang kesehatan

BAB XX KETENTUAN PIDANAPASAL 190-201

Jika terjadi kecacatan atau kematian,pimpinan atau tanakes dengan pidana penjara 10 th dan denda 1 milliar rupiah

Setiap orang yang tanpa izin mendirikan praktik pel.kes dan tejadi luka berat atau kematian dipidana 1 th penjara dan denda sebanyak 100 juta rupiah

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi pemberian asi dipidana penjara paling lama 1 th dan denda 100 juta rupiah

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII KETENTUA PENUTUP Pada saat undang-undang ini berlaku, UU no

23 tahun 1992 tentang kesehatan dicabut dan dinyataka tidak berlaku lagi.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH