TUGAS KELOMPOK

HAK ASASI MANUSIA(PKN)

Oleh:KELOMPOK IX

Hardiana D51114008Apryliawan D51114021RESWIN ALFITRA D51114023

TEKNIK ARSITEKTURFAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN2015

KATAPENGANTAR

Penyusun memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat berupa kesehatan, kesempatan dan ilmu serta petunjuk-Nya sehingga

penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Hak Asasi Manusia.

Makalah ini dibuat berdasarkan referensi dari internet dan buku. Tak lupa kami

ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyusunan makalah

ini.

Dengan pembuatan makalah ini penyusun berharap semoga makalah ini

dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dan

masih banyak kelemahan dalam penyusunan, baik tata kalimat maupun gaya

bahasanya. Jadi kritik dan saran demi perbaikan penulisan selanjutnya sangat

kami harapkan.

Gowa, 1 Oktober 2015

Penyusun

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.......................................................................................................ii

Daftar Isi................................................................................................................ iii

BAB I - Pendahuluan

1.1 Latar Belakang.................................................................................................1

1.2 Rumusan Masalah........................................................................................... 2

1.3 Tujuan.............................................................................................................. 2

BAB II - Pembahasan

2.1.Pengertian HAM..............................................................................................3

2.2.Sejarah HAM...................................................................................................4

2.3 Macam-macam HAM......................................................................................7

2.4 HAM pada Tataran Global.............................................................................. 10

2.5 HAM di Indonesia........................................................................................... 11

BAB III - Penutup

3.1Kesimpulan.......................................................................................................15

3.2Saran................................................................................................................. 15

Daftar Pustaka....................................................................................................... 16

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam teori perjanjian bernegara, adanya Pactum Unionis dan Pactum

Subjectionis. Pactum Unionis adalah perjanjian antara individu-individu atau

kelompok-kelompok masyarakat membentuik suatu negara, sedangkan pactum

unionis adalah perjanjian antara warga negara dengan penguasa yang dipiliah di

antara warga negara tersebut (Pactum Unionis). Thomas Hobbes mengakui

adanya Pactum Subjectionis saja. John Lock mengakui adanya Pactum Unionis

dan Pactum Subjectionis dan JJ Roessaeu mengakui adanya Pactum Unionis.

Ke-tiga paham ini berpenbdapat demikian. Namun pada intinya teori perjanjian

ini meng-amanahkan adanya perlindungan Hak Asasi Warga Negara yang harus

dijamin oleh penguasa, bentuk jaminan itu mustilah tertuang dalam konstitusi

(Perjanjian Bernegara).

Dalam kaitannya dengan itu, HAM adalah hak fundamental yang tak dapat

dicabut yang mana karena ia adalah seorang manusia. , misal, dalam Deklarasi

Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang

adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang

dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai

konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM

yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan

HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab,

utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam

jurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran

tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan

antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh

siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.

Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam

2

disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenannya bukan sesuatu yang

kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata

terhadap isu HAM di tingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional

sangat pokok dalam perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri

yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap

kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana telah

sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan HAM?

2. Bagaimana Sejarah HAM?

3. Apa Macam-macam HAM?

4. Bagaimana HAM pada Tataran Global?

5. Bagaimana HAM di Indonesia?

1.3. TUJUAN

1. Untuk Mengetahui apa yang dimaksud dengan HAM.

2. Untuk Mengetahui bagaimana Sejarah HAM.

3. Untuk Mengetahui Macam-macam HAM.

4. Untuk Mengetahui bagaimana HAM pada Tataran Global.

5. Untuk Mengetahui bagaimana HAM di Indonesia.

3

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN HAM

Hak Asasi Manusia ialah hak-hak dasar (pokok) yang dibawa manusia sejak

lahir sebagai anugerah dari Allah. Hak-hak itu antara lain: Hak Hidup, Hak

Kebebasan dan Hak Kesamaan.

Pengertian HAM menurut beberapa ahli

1. Haar Tilar, HAM ialah hak-hak yang melekat pada diri setiap insan dan tanpa

memiliki hak-hak itu maka setiap insan tidak bisa hidup selayaknya manusia.

Hak tersebut didapatkan sejak lahir ke dunia.

2. Prof. Koentjoro Poerbopranoto, Menurutnya HAM ialah suatu hak yang

sifatnya mendasar atau asasi. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia

berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan

sehingga bersifat suci.

3. John Locke, Menjelaskan bahwa HAM ialah hak-hak yang langsung

diberikan Tuhan yang esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh

karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya.

HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan

pada hakikatnya sangat suci.

4. Mahfudz M.D., Menjelaskan bahwa HAM merupakan hak yang melekat

pada martabat stiap manusia yang mana hak tersebut dibawa sejak lahir ke

dunia sehingga pada hakikatnya hak tersebut bersifat kodrati.

5. Peter R. Baehr, Menurutnya HAM merupakan hak dasar yang mutlak dan

harus dimiliki setiap insan untuk perkembangan dirinya.

Menurut UU No 39 Tahun 1999, Menerangkan bahwa HAM ialah

seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Allah

SWT. dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di hargai dan

dilindungi oleh setiap orang untuk melindungi harkat dan martabat setiap

manusia.

4

2.2 SEJARAH HAM

2.2.1 SEJARAH HAM DI DUNIA

Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf

Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural

rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak

kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil

(pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya

tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan

Revolusi Prancis.

1. Magna Charta (1215)

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan

disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh

raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak

dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan

sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh

para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan

menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

2. Revolusi Amerika (1776)

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan

Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi

Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli

1776 merupakan hasil dari revolusi ini.

3. Revolusi Prancis (1789)

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada

rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan

absolut. Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Pernyataan

Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis.

5

Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan

(egality), dan persaudaraan (fraternite).

4. African Charter on Human and People Rights (1981)

Pada tanggal 27 Juni 1981, negara-negara anggota Organisasi Persatuan

Afrika (OAU) mengadakan konferensi mengenai HAM. Dalam konferensi

tersebut, semua negara Afrika secara tegas berkomitment untuk memberantas

segala bentuk kolonialisme dari Afrika, untuk mengkoordinasikan dan

mengintensifkan kerjasama dan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih

baik bagi masyarakat Afrika.

5. Cairo Declaration on Human Right in Islam (1990)

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan

deklarasi dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam di Kairo

pada tahun 1990 yang memberikan gambaran umum pada Islam tentang hak

asasi manusia dan menegaskan Islam syariah sebagai satu-satunya sumber.

Deklarasi ini menyatakan tujuannya untuk menjadi pedoman umum bagi

negara anggota OKI di bidang hak asasi manusia.

6. Bangkok Declaration (1993)

Deklarasi Bangkok diadopsi pada pertemuan negara-negara Asia pada

tahun 1993. Dalam konferensi ini, pemerintah negara-negara Asia telah

mengegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB

dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka menyatakan

pandangannya saling ketergantungan dan dapat dibagi hak asasi manusia dan

menekankan perlunya universalitas, objektivitas, dan nonselektivitas hak

asasi manusia.

7. Deklarasi PBB (Deklarasi Wina) Tahun 1993

Deklarasi ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh

semua negara anggota PBB di ibu kota Austria, yaitu Wina. Oleh karenanya

6

dikenal dengan Deklarasi Wina. Hasilnya adalah mendeklarasikan hak asasi

generasi ketiga, yaitu hak pembangunan. Deklarasi ini sesungguhnya adalah

re-evaluasi tahap dua dari Deklarasi HAM, yaitu bentuk evaluasi serta

penyesuaian yang disetuju semua anggota PBB, termasuk Indonesia.

2.2.2 SEJARAH HAM DI INDONESIA

Sepanjang sejarah kehidupan manusia ternyata tidak semua orang memiliki

penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Ini yang menjadi latar belakang

perlunya penegakan hak asasi manusia. Manusia dengan teganya merusak,

mengganggu, mencelakakan, dan membunuh manusia lainnya. Bangsa yang satu

dengan semena-mena menguasai dan menjajah bangsa lain. Untuk melindungi

harkat dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama antar umat manusia, hak

asasi manusia dibutuhkan. Berikut sejarah penegakan HAM di Indonesia.

1. Pada masa prakemerdekaan

Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad

ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran

mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan

dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi

kemerdekaan.

2. Pada masa kemerdekaan

a. Pada masa orde lama

Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam

sidang BPUPKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara

luas dalam UUD 1945 dalam sidang itu adalah Mohammad Hatta dan

Mohammad Sukiman. Tetapi, upaya mereka kurang berhasil. Hanya

sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam UUD 1945. Sementara itu,

secara menyeluruh HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

7

b. Pada masa orde baru

Pelanggaran HAM pada masa orde baru mencapai puncaknya. Ini

terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal (Barat)

yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Karena itu, HAM

hanya diakui secara sangat minimal. Komisi Hak Asasi Manusia

dibentuk pada tahun 1993. Namun, komisi tersebut tidak dapat berfungsi

dengan baik karena kondisi politik. Berbagai pelanggaran HAM terus

terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat.

Hal itu akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk

mengakhiri kekuasaan orde baru.

c. Pada masa reformasi

Masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi

tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama

pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan

membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM

yang lebih baik. Dokumen itu meliputi UUD 1945 hasil amendemen,

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua instrumen yang

sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu Kovenan Internasional

tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjadi

Undang-Undang No. 11 tahun 2005, dan Kovenan Internasional tentang

Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjadi Undang-Undang No. 12

tahun 2005.

2.3 MACAM-MACAM KONSTITUSI

2.3.1 Hak Asasi Pribadi

Hak Asasi Pribadi atau yang dikenal dengan Perseonal Rights adalah hak

yang meliputi kebebasan mengungkapkan pendapat , kebebasan memilih

8

agama , kebebasan untuk aktif dalam organisasi atau perkumpulan ,

kebebasan bergerak , dan sejenisnya. Beberapa contoh mengenai hak asasi

pribadi adalah :

1. Menyatakan pendapat dalam diskusi

2. Menjalankan ibadah sesuai agama masing - masing

3. Mengikuti organisasi - organisasi tertentu

4. Berpergian dan berpindah tempat

2.3.2 Hak Asasi Ekonomi

Hak Asasi Ekonomi atau yang sering disebut Property Rights adalah hak

untuk memilih , melakukan jual beli , dan menggunakan atau memanfaatkan

sesuatu. Beberapa contoh tentang hak asasi ekonomi adalah :

1. Melakukan belanja

2. Melakukan suatu kontrak dengan pihak tertentu

3. Memiliki barang - barang

4. Memiliki pekerjaan yang layak dan manusiawi

5. Melakukan transaksi

6. Menjalankan pekerjaan yang tersedia.

2.3.3 Hak Asasi Politik

Hak Asasi Politik atau yang dikenal dengan Politic Rights adalah hak

ikut dalam pemerintahan , hak memilih , dan hak dipilih. Beberapa contoh

mengenai hak asasi politik :

1. Hak untuk mengikuti pemilu dan memilih calon presiden dan wakil

presiden

2. Hak untuk mengikuti pemilu dan dipilih sebagai kepala daerah

3. Ikut serta dalam pemerintah

4. Aktif dalam partai politik

5. Mendirikan partai politik

6. Memberikan usulan pada pemerintah berupa petisi

9

2.3.4 Hak Asasi Hukum

Hak Asasi Hukum atau yang sering disebut Rights of Legal Equality

adalah hak untuk mendapat perlakuan dan status yang sama dalam sudut

pandang hukum dan pemerintah. Beberapa contoh tentang hak asasi hukum

adalah :

1. Mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum

2. Mendapatkan pembelaan hukum dari lembaga peradilan

3. Kesamaan dalam proses hukum

4. Mendapat perlakuan yang adil

2.3.5 Hak Asasi Sosial Budaya

Hak Asasi Sosial Budaya atau yang dikenal dengan Social and Culture

Rights adalah hak masyarakat untuk mendapat pendidikan dan hak untuk

mengembangkan kebudayaan setempat. Beberapa contoh mengenai hak asasi

sosial budaya adalah :

1. Mendapatkan jaminan pendidikan

2. Mendapatkan pelajaran yang bermutu

3. Memilih sekolah yang ingin dimasuki

4. Mengembangkan bakat sesuai minat

5. Mengembangkan bakat sesuai hobi

6. Berekreasi

2.3.6 Hak Asasi Peradilan

Hak Asasi Peradilan atau yang sering disebut Procedural Rights adalah

hak untuk mendapat perlakuan dan tata cara peradilan serta perlindungan

hukum seperti penangkapan , penahanan , dan rasia, Beberapa contoh dari

hak asasi peradilan adalah sebagai berikut :

1. Perlakuan yang adil dalam hukum

2. Pembelaan hukum

3. Mengadukan kasus dalam peradilan untuk menahan seseorang

4. Melakukan razia , penggeledahan , dan penangkapan.

10

2.4 HAM PADATATARAN GLOBAL

Sebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama

mengenai HAM ,yaitu:

2.4.1 Ham menurut konsep Negara-negara Barat :

1. Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak.

2. Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas.

3. Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia.

4. Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.

2.4.2 HAM menurut konsep sosialis :

1. Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat

2. Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada.

3. Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.

2.4.3 HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika :

1. Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya.

2. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap

kepala keluarga

3. Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban

sebagai anggota masyarakat.

2.4.4 HAM menurut konsep PBB :

Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor

Roosevelt dan secara resmi disebut “ Universal Decralation of Human Rights”.

Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang

mempunyai:

1. Hak untuk hidup

2. Kemerdekaan dan keamanan badan

3. Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum

4. Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana

11

5. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara

6. Hak untuk mendapat hak milik atas benda

7. Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan

8. Hak untuk bebas memeluk agama

9. Hak untuk mendapat pekerjaan

10. Hak untuk berdagang

11. Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat

12. Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

2.5 HAM DI INDONESIA

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila,

yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa,

yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak

asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan

dalam ketentuan falsafah Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti

melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan

ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia,

yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang

dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak,

kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak

atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak

terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi

peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan

serta keadilan.

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak Asasi

Manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur

12

budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang dasar

1945.

Pengakuan, jaminan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut diatur

dalam beberapa peraturan perundangan berikut:

2.5.1 Pancasila

1. Pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Esa.

2. Pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengemban kewajiban dan

memiliki hak yang sama serta menghormati sesamam manusia tanpa

membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan

social, warna kulit, suku dan bangsa.

3. Mengemban sikap saling mencintai sesamam manusia, sikap tenggang

rasa, dan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain.

4. Selalu bekerja sama, hormat menghormati dan selalu berusaha menolong

sesama.

5. Mengemban sikap berani membela kebenaran dan keadilan serta sikap

adil dan jujur.

6. Menyadari bahwa manusia sama derajatnya sehingga manusia Indonesia

merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia.

2.5.2 Dalam Pembukaan UUD 1945

Menyatakan bahwa “ kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan

oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai

dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan”. Ini adalah suatu pernyataan

universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan, didalm bangsa yang

merdeka, juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan

oleh penguasa, kelompok atau manusia lainnya.

2.5.3 Dalam Batang Tubuh UUD 1945

1. Persamaan kedudukan warga Negara dalam hUkum dan pemerintahan

13

(pasal 27 ayat 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal

27 ayat 2)

2. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28)

3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)

4. Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan (pasal 28)

5. Kebebasan memeluk agama dan beribadaH sesuai dengan agama dan

kepercayaanya itu (pasal 29 ayat 2)

6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 31 ayat 1)

7. BAB XA pasal 28 a s.d 28 j tentang Hak Asasi Manusia

2.5.4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1. Bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan

tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal

balik.

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orangbwajib tunduk

kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU.

2.5.5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia

Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin

pelaksanaan HAM serta member I perlindungan, kepastian, keadilan, dan

perasaan aman kepada masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan

HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yan berat.

2.5.6 Hukum Internasional tentang HAM yang telah Diratifikasi Negara RI

1. Undang- undang republic Indonesia No 5 Tahun 1998 tentang

pengesahan (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau

penghukuman lain yang kejam, ridak manusiawi, atau merendahkan

martabat orang lain.

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi

14

Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

3. Deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Declaration

Universal of Human Rights).

15

BAB 3

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia ialah hak-hak dasar (pokok) yang dibawa manusia sejak

lahir sebagai anugerah dari Allah. Hak-hak itu antara lain: Hak Hidup, Hak

Kebebasan dan Hak Kesamaan.

Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa

penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi

Prancis. Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh

Elenor Roosevelt dan secara resmi disebut “ Universal Decralation of Human

Rights”.

Hak asasi terbagi menjadi Hak Asasi Pribadi, Hak Asasi Ekonomi, Hak Asasi

Politik, Hak Asasi Hukum, Hak Asasi Sosial Budaya, dan Hak Asasi Peradilan.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang

artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni

Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi

manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam

ketentuan falsafah Pancasila.

3.2 SARAN

1. Kita sebagai manusia harus menghormati HAM sesama manusia dan dengan

tetap memperhatikan pancasila dan undang-undang yang berlaku.

2. Untuk memahami materi ini lebih lanjut kami sarankan menggunakan

banyak referensi agar dapat lebih memahami materi ini.

16

DAFTAR PUSTAKA

Anonim.http://alicahyana.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-dan-macam-macam-

hak-asasi.html.14 Oktober 2015

Anonim.http://candycoffin.blogspot.co.id/2015/03/macam-macam-ham-di-indone

sia.html.14 Oktober 2015

Anonim.http://hitamkopiku.blogspot.com/2013/12/makalah-konstitusi-negara.ht

ml.14 Oktober 2015

Anonim.http://oeebudhi.blogspot.co.id/2012/01/makalah-hak-asasi-manusia.html.

14 Oktober 2015

Anonim.http://www.terpelajar.com/sejarah-ham-di-dunia-dan-indonesia/.14

Oktober 2015

Anonim.http://www.zonasiswa.com/2014/07/sejarah-hak-asasi-manusia-ham.htm

l.14 Oktober 2015

Ediono,Suryo, dkk. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Makassar: UPT MKU