makalah desi
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan YME karena berkat rahmat dan
karunianya saya dapat menyelesaikan penulisan makalah mata kuliah Landasan Ilmu
Pendidikan yang berjudul “Pendidikan dan Nilai-Nilai Budaya, Perbandingan Pendididikan
di Indonesia, Australia, Amerika Serikat, dan Jepang” yang diampu oleh Bapak Prof. Dr.
Azwar Ananda, MA. Penyusunan makalah ini dilatarbelakangi sebagai tugas pribadi mata
kuliah.
Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat
kekurangan. Oleh kerena itu, diharapkan kritik dan saran dari pembaca semua demi
kesempurnaan makalah ini dimasa yang akan datang. demikianlah yang dapat saya
sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Penulis,
Desi Ariyanti
Naspin
1
BAB IPENDAHULUAN
Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan adalah hubungan antara aktivitas
dan isinya. Pendidikan adalah suatu proses, satu lembaga, dan satu aktivitas. Sedangkan
kebudayaan adalah isi di dalam proses tersebut, isi suatu lembaga dan aktivitas
pendidikan itu. Pendidikan baik sebagai lembaga maupun sebagai aktivitas memusatkan
peranannya kepada pengoperan kebudayaan. Pendidikan berfungsi sebagai agent of
social-reproduction atau sebagai transmission of culture. Pewarisan kebudayaan dapat
dilakukan dengan sarana pendidikan, baik formal maupun nonformal. Agar tradisi
kebudayaan tetap hidup dan berkembang setiap masyarakat dapat mewariskannya
kepada generasi yang lebih muda. Namun dalam konteks kebudayaan banyak orang
mempertanyakan pendidikan kita. Mengapa sistem pendidikan tidak memperkuat dan
mengembangkan budaya sendiri? Mengapa bangsa kita mudah terpengaruh oleh
budaya asing? Mengapa budaya asli kita tidak dapat menahan intervensi globalisasi
yang datang?.
Setiap bangsa, negara-negara merdeka terutama dalam zaman modern seperti
sekarang ini selalu menyelenggarakan pendidikan demi cita-cita nasional bangsa
tersebut. Pendidikan yang berdasarkan kepada filsafat bangsa dan cita-cita nasional itu
dikenal sebagai pendidikan nasional. Wild menyimpulkan tujuan pendidikan nasional
sebagai berikut: “nationalism in education aims, in its ultimate analysis, as the
preservation and glorification of the state. The state is usually conceived of as a society
organized for the primary purposes of protecting those who make up this society from the
dangers of external attack and internal disintegration (nasionalisme dalam pendidikan
bertujuan terutama memelihara dan memuliakan negara. Negara biasanya diartikan
sebagai suatu masyarakat yang disusun demi tujuan utamanya melindungi warga negara
dari bahaya serangan luar dan disintegrasi yang terjadi di dalam negara/bangsa itu
sendiri”.
Pelaksanaan pendidikan nasional biasanya tidak selamanya harus
diselenggarakan oleh negara, pemerintah, kecuali di negara-negara sistem otoriter,
khususnya negara komunis. Dinegara-negara tersebut, prinsip-prinsip kebebasan individu
tidak ada, maka semua pendidikan, public education diselenggarakan oleh negara, dalam
arti lain negara bersifat monopoli pendidikan. Sementara di negara-negara demokrasi,
walaupun diakui kewajiban utama menyelenggarakan pendidikan adalah negara, tetapi
negara juga dalam batas-batas kebebasan yang berlaku, memberi konsensi kepada
warga negara, lembaga-lembaga sosial masyarakat untuk menyelenggarakan
pendidikan. Dengan adanya pertisipasi warga negara dan masyarakat dalam
bertanggung jawab untuk pendidikan inipun termasuk ke bagian pelaksanaan hak dan
kewajiban warga negara kepada bangsa dan negaranya.
2
3
BAB IIPEMBAHASAN
A. Nilai-Nilai Kebudayaan
E. B. Taylor (1871) dalam bukunya Primitive Culture mendefenisikan kebudayaan
sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum,
adat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai
anggota masyarakat. Secara lebih terperinci, Kuntiaraningrat (1974) membagi
kebudayaan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan upacara
keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa,
kesenian, sistem mata pencaharian serta sistem teknologi dan peralatan. Sedangkan
menurut Astrley Montagu (1961), suatu kebudayaan akan mencerminkan tanggapan
manusia terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Karena dengan kebutuhan hidup inilah
yang mendorong manusia untuk melahrkan berbagai tindakan untuk menenuhi
kebutuhan tersebut.
Kebudayaan merupakan sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia
dan merupakan seperangkat sistem pengetahuan atau gagasan yang berfungsi menjadi
blue print bagi sikap dan perilaku manusia sebagai warga kesatuan sosialnya. Paul
DiMaggio (1994) manyatakan bahwa aspek budaya terdiri dari dua bentuk, yaitu: (1)
budaya yang bersifat konstitutif (berupa kategori-kategori, skrip/naskah, konsepsi
tentang agen, gagasan), (2) budaya yang bersifat regulatif (berupa norma, nilai,
rutinitas). Misalnya, budaya dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dengan pengaruh
bagaimana pelaku-pelaku mendefenisikan kepentingannya, termasuk aspek konstitutif,
dan jika dengan hambatan ada pada usaha mereka terhadap kepentingan mereka.
Nilai-nilai budaya adalah jiwa dari kebudayaan dan menjadi dasar dari segenap
wujud kebudayaan dalam bentuk tata hidup yang merupakan kegiatan manusia. Tata
hidup merupakan pencerminan yang konkret dari nilai budaya yang bersifat abstrak,
yaitu: (1) kegiatan manusia dapat ditangkap oleh panca indera sedangkan nilai budaya
hanya tertangguk oleh budi manusia, (2) nilai budaya dan tata hidup manusia ditopang
oleh perwujudan kebudayaan, dan (3) sarana kebudayaan yang bersifat fisik yang
merupakan produk dari kebudayaan atau alat yang memberikan kemudahan dalam
berkehidupan.
Menurut Usman (2003) komponen-komponen budaya terdiri dari: (1) pranata
sosial atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dikalangan masyarakat, (2)
adat istiadat dan pola kebiasaan yang berlaku, (3) proses sosial (kerjasama, akomodasi,
konflik) di kalangan masyarakat, (4) akulturasi, asimilasi dan integrasi dari berbagai
kelompok masyarakat, (5) kelompok dan organisasi sosial, (6) pelapisan (strata) sosial di
kalangan masyarakat, serta (7) sikap dan persepsi masyarakat terhadap program dan
kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai budaya merupakan dasar bagi tatanan
kebidupan masyarakat. Artinya, dalam aspek kehidupan apapun, maka nilai-nilai budaya
merupakan acuan untuk bertindak terutama dalam masalah pendidikan.
4
B. Negara dan Nasionalisme
Negara dan nasionalisme adalah kesatuan seperti tubuh dan jiwa. Negara adalah
perwujudan nasionalisme, dan eksistensi negara hanya mungkin jika nasionalisme subur
dalam pribadi warga negara. Negara sebagai lembaga nasional adalah organisasi untuk
mewujudkan seluruh cita-cita nasional, yang meliputi sosial, politik, ekonomi,
pertahanan-keamanan, kebudayaan dan pendidikan. Tetapi untuk menjamin eksistensi
bangsa secara kontinyu, juga demi identitas nasional dan cita-cita nasional, maka
pendidikan adalah lembaga yang paling efektif. Untuk itu negara mengatur pelaksanaan
sistem pendidikan nasional setiap bangsa.
Negara menurut struktur terdiri dari beberapa unsur, yaitu: ada rakyat yang
merupakan kesatuan sebagai bangsa atau sebagai warga, ada wilayah atau teritorial
(tanah air), ada pemerintahan yang melaksanakan kedaulatan atas nama rakyat
(kekuasaan yang berdaulat), dan ada dasar serta tujuan negara (filsafat negara).
Berdasarkan cita-cita yang menjadi dasar terbentuknya suatu negara, terdapat tiga teori
yang mendukung lahirnya suatu negara, antara lain:
1. Teori atomisme yang melahirkan negara-negara demokrasi liberal (AS, Kanada).
2. Teori organisme yang melahirkan negara sistem totaliter dan diktator (Rusia,
China)
3. Teori integralitik dengan sistem demokrasi yang seimbang antara hak dan
kewajiban individu di satu pihak dengan hak, wewenang dan kekuasaan negara di
pihak lain.
Berpangkal dari perbedaan sistem negara yang ada tersebut, maka sistem
pendidikan yang merupakan salah satu proses pembinaan manusia warga suatu negara
juga mengalami perbedaan di setiap negara yang ada. Hal ini terjadi karena tuntutan
akann cita-cita dari setiap negara yang ada di dunia.
C. Hubungan Negara dan Pendidikan (warga negara)
Terdapat tiga aspek penting yang perlu mendapat sorotan dalam sistem
pendidikan suatu negara. Pertama adalah negara, yang menempati posisi sebagai
regulator dalam kehidupan berbangsa. Kedua adalah warga, yang menempati posisi
sebagai pendukung sustainabilitas pembangunan bangsa. Dengan berbagai karakteristik,
kapabilitas dan kepentingan (intest) yang dimiliki, warga negara menjadi modal dasar
dalam pembangunan bangsa. Ketiga adalah pendidikan itu sendiri sebagai instrumen
pembangunan bagi suatu bangsa untuk membangun kehidupan yang lebih baik yang
berbudaya dan beradab.
Secara ontologis, relasi negara dan warga negaranya merupakan kajian dari
disiplin ilmu politik dan ilmu administrasi negara. Salah satu teori negara yang umum
adalah teori hukum alam dari Thomas Hobbes atau/dan John Locke. Menurut teori hukum
alam, bahwa negara itu lahir karena adanya kesepakatan dari masing-masing individu,
atau kelompok, atau suku untuk membentuk suatu organisasi besar yang mengurusi
5
kepentingan-kepentingan bersama. Masing masing individu, dan kelompok, dan suku
tersebut akan menyerahkan sebahagian dari hak-hak dan kewenangannya (dibidang
ekonomi, pendidikan dan kebudayaan) kepada organisasi besar tersebut, dan sebagai
kompensasinya, maka individu, keluarga, kelompok, atau suku tersebut mendapat
perlindungan dari negara atau organisasi tersebut. Penyerahan sebahagian hak di bidang
pendidikan dan kebudayaan, membawa implikasi bahwa warga mesti patuh pada aturan
bersama (kontrak yang telah disepakati), dalam ikhtiarnya untuk
belajar, mengembangkan dan memajukan dirinya.
Dalam kehidupan modern sekarang, eksistensi negara telah menjadi fakta yang
ada di berbagai belahan bumi dengan berbagai macam bentuk kontrak atau hukum yang
mengatur warganya. Setiap orang sejak lahir dan selama hidupnya, telah membagi dan
menyerahkan sebagian hak dan hajatnya di bidang pendidikan (dan tidak hanya terbatas
pada urusan pendidikan) kepada negara. Dan pada sudut pandang lain, bahwa negara
secara an-sich telah menjadi suatu entitas yang bertanggung jawab dan memegang
wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan kepada warganya dalam rangka
memenuhi hajat warganya di bidang pendidikan.
Beberapa alasan filosofis, mengapa negara mesti mengurusi urusan pendidikan
warganya, adalah sebagai berikut: Pertama, warga-negara, sebagian atau seluruhnya,
belum atau tidak dapat menyelenggarakan urusan pendidikan secara layak dan
memadai. Dalam konteks ini, negara diasumsikan sebagai organisasi yang besar dan
kuat sehingga mempunyai sumberdaya yang diperlukan bagi terselenggaranya
pendidikan yang layak dan memadai. Disisi lain, warga negara diasumsikan sebagai tidak
berdaya karena sebab-sebab tertentu. Contoh dari kondisi seperti ini adalah pada negara
yang baru melepaskan diri dari jajahan bangsa lain, sehingga kondisi ekonomi rakyatnya
berada pada garis kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini, negara menyediakan pendidikan
kepada seluruh rakyatnya secara merata.
Kedua, warga-negara, sebagian atau seluruhnya, belum atau tidak mempunyai
kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk dapat hidup dan berkompetisi di alam
global seperti sekarang. Pada alasan kedua, negara diasumsikan sebagai suatu
organisasi yang dilengkapi dengan pengurus (eksekutif) yang cerdas dan unggul.
Pengurus (eksekutif) ini bertugas memobilisir warganya atau anggotanya melalui
serangkaian gerakan penyadaran untuk mengikuti pendidikan. Contoh dari kondisi
seperti ini adalah pada negara-negara berkembang. Negara perlu mengkampanyekan
pentingnya pendidikan dan pembebasan buta huruf/aksara (illiteracy) bagi warganya.
Alasan Ketiga adalah, bahwa negara memerlukan warga-negara yang berkualitas
(Human Resources) dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan merealisasi
tujuannya. Negara memandang warganya sebagai sumber daya potensial yang mesti
dikembangkan dalam rangka meningkatkan posisi, harkat, dan martabat negara di
tengah pergaulan internasional. Warga negara yang kuat, berani, ulet dan terampil, dan
kreatif sangat diperlukan dalam rangka menghadapi pesaing-pesaing dari negara lain.
Dalam hal seperti ini, maka negara dapat saja mewajibkan warganya untuk mengikuti
6
pendidikan dalam rangka menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas. Pendidikan
menjadi hal wajib bagi setiap warga-negaranya. Contoh dari kondisi ini adalah pada
negara maju dan negara berkembang. Negara menyediakan berbagai fasilitas dan
infrastruktur untuk mendukung terciptanya SDM yang berkualitas sebagai human
capital dalam pembangunan. Pendidikan ini jugalah nanti yang akan menentukan
bagaimana perkembangan dan prospek kamajuan suatu negara, dengan kata lain
kemajuan suatu negara dapat diukur dari kemajuan pendidikan setiap warga negaranya.
Pada negara maju dan berkembang (termasuk Indonesia), keberadaan institusi di
luar negara seperti paguyuban, organisasi, dan kelompok-kelompok yang terikat oleh
persamaan kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya tumbuh dan berkembang seiring
dengan meningkatnya kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Perannya sangat
signifikan dalam membantu negara menyelesaikan masalah pembangunan. Dalam
banyak hal kelompok ini menjadi sparing partner pemerintah dalam pembangunan.
Dalam ilmu politik kelompok tersebut dikenal dengan istilah masyarakat warga,
masyarakat sipil, atau masyarakat madani. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai
kemampuan dan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan
pendidikan. Mereka membangun fasilitas dan infrastruktur ekonomi dan budaya dengan
kemampuan yang dimilikinya. Hal ini melahirkan titik singgung antara masyarakat sipil
dengan negara, dan antara masyarakat sipil dengan masyarakat sipil lainnya dalam
urusan publik.
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pendidikan Suatu Negara
Frederich harbison dan Charles A Myers dalam bukunya yang berjudul “education
Manpower and Economic Growth Stategis of Human Resource Development”
mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan adalah
sebagai berikut:
1. Factor Historis
Menurut harbison dan mayer, faktor sejarah pertumbuhan masyarakat ditentukan
oleh tiga hal yang saling berkaitan, yaitu pendidikan, kemampuan manusia dan
pertumbuhan ekonomi. Atas pembagian di atas, harbison dan mayer membagi
negara-negara di dunia ini menjadi empat tingkat pertumbuhan sebagai berikut:
a. Negara yang belum berkembang
b. Negara-negara yang sebagian bidang kehidupannya telah mengalami kemajuan
c. Negara-negara yang sedang mengalami setengah kemajuan, seperti Argentina,
Mesir, Mexico, India, Arab Saudi, Indonesia, dan Afrika Selatan.
d. Negara-negara yang telah mengalami kemajuan, seperti Jepang, Singapura,
Inggris, Amerika Serikat, China, Jerman, Perancis, Kanada, Australia, dan Selandia
Baru.
2. Faktor Geografis
7
Manusia atau bangsa hidup di suatu lingkungan alam tertentu yang berbeda-beda
situasi dan kondisi alamiahnya. Maka berbeda pula tuntutan hidup akibat pengaruh
faktor geografis, dan itu juga mempengaruhi sistem pendidikan yang diperlukan di
negara-negara yang bersangkutan. Pengaruh tersebur terlihat dari dua aspek yaitu:
a. Aspek klimatologis atau iklim
b. Aspek lingkungan alam dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya
Nicholas hans membedakan adanya tiga kelompok Negara yang berbeda iklimnya
yaitu:
a. Negara-negara belahan bumi bagian utara yang beriklim dingin
b. Negara-negara di sekitar laut tengah yang beriklim sedang
c. Negara-negara yang terletak di khatulistiwa (garis equator) atau yang berdekatan
dengannya yang beriklim panas.
3. Faktor Kehidupan Ekonomi
Faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan faktor geografis, karena pembangunan
ekomoni suatu negara bergantung pada faktor geografis, oleh karena faktor geografis
mengandung sumber kekuatan baik yang berupa modal materil maupun modal dasar
mental spiritual penduduknya.
Sesungguhnya pembangunan di bidang ekonomi merupakan refleksi dari kombinasi
antara sumber kemampuan manusia alam sekitar dan sistem kemasyarakatan serta
kebudayaannya. Kombinasi dari ketiga unsur ini sangat bertumpu pada faktor
geografis dimana proses kehidupan sehari-hari manusia berada dalam lingkupnya.
4. Politik Negara
Antara ekonomi dan politik hampir tak dapat dipisahkan, karena pembangunan
ekonomi memerlukan politik yang stabil, sedangkan stabilitas politik juga
memerlukan stabilitas ekonomi, satu sama lain saling mempengaruhi dan saling
memperkokoh.
Bilamana dalam suatu negara kehidupan politiknya sedang kacau, mustahil dapat
diciptakan suatu keseimbangan yang serasi di dalam sistem pendidikan. Politik
negara merupakan kompas yang harus dijadikan pedoman dalam langkah-langkah
pengelolaanya.
5. Faktor Kehidupan Agama
Agama yang dipeluk oleh rakyat suatu negara menduduki tempat penting dalam
sistem kehidupan masyarakat. Mengingat peranan dan pengaruh agama dalam
kehidupan masyarakat di suatu negara, maka jika dikaitkan dengan sistem
pendidikan yang dikembangkan dalam suatu masyarakat, dapat menimbulkan
dampak seperti, di negara yang menindas kehidupan beragama secara mutlak
menguasai sistem pendidikan.
6. Faktor Kesukuan
8
Pengaruh kesukuan di beberapa negara terhadap sistem pendidikan menyebabkan
timbulnya pemisahan dan perpecahan kehidupan masyarakat atau bangsa kedalam
golongan-golongan yang saling berkonfrontasi antara satu sama lain. Di beberapa
negara seperti Amerika perbedaan warna kulit menyebabkan pemisahan sistem
pendidikan yang dapat menimbulkan sentiment rasialis.
7. Tingkat Kemajuan Peradaban
Setiap negara atau bangsa di dunia ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam
membangun dirinya sendiri untuk mencapai tingkat kemajuan peradaban bangsa itu
sendiri. Namun ada tiga faktor utama yang menjadi modal dasar kemajuan itu yaitu:
a. Kemampuan manusia sendiri
b. Tingkat pendidikan
c. Pertumbuhan sistem kelembagaan masyarakat.
E. Perbandingan Pendidikan beberapa Negara
Dibawah ini menjelaskan bagaimana sistem pendidikan yang ada di setiap negara,
khusunya negara-negara maju dan berkembang.
1. Pendidikan di Indonesia
Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa
dan mengembangkan manusia lndonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan
dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri,
serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
a. Karakteristik Sistem Pendidikan Nasional Indonesia
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 sebagai induk peraturan perundang-undangan
pendidikan yang mengatur pendidikan pada umumnya. Segala sesuatu yang berkaitan
dengan pendidikan mulai dari prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi. Pada pasal 1
ayat 2 UU Sisdiknas berbunyi: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayan nasional
Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Ini berarti bahwa teori-
teori dan praktik-praktik pendidikan yang diterapkan di Indonesia, haruslah berakar
pada kebudayaan Indonesia dan agama.
Dalam buku Pengantar Pendidikan, Redja Mudyahardjo (hal.191) membagi empat
bagian Karakteristik Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu:
1) Karakteristik sosial budaya
Sistem Pendidikan Nasional Indonesia berakar pada kebudayan bangsa
Indonesia yaitu kebudayan yang timbul sebagai usaha budi daya rakyat Indonesia
yang berbentuk kebudayaan lama dan asli, kebudayaan baru yang dikembangkan
menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak
9
kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan
sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.
Sistem Pendidikan Nasonal Indonesia berakar pada Bhineka TunggaL Ika yang harus
menyerap dan mengembangkan karakteristik geografi, demografis, sosial budaya,
sosial politik, dan sosial ekonomi daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia.
2) Karakteristik dasar dan fungsi
Dasar yuridis formal dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang bersifat idiil
adalah pancasila sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan
UUD 1945 dan yang bersifat regulasi/mengatur bersumber pada pasal 31 ayat (1) dan
(2) UUD 1945.
Pasal 31 ayat 2 berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.” Ayat ini secara khusus berbicara tentang
pendidikan dasar 9 tahun (tingkat SD dan SLTP), bahwa target yang dikehendaki
adalah warga negara yang berpendidikan minimal setingkat SLTP.
3) Karakteristik tujuan
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam segala sektor,
politik, ekonomi, keamanan, kesehatan dan sebagainya. Yang makin menjadi kuat
dan berkembang dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga
negara dan negara sehingga mampu menghadapi gejolak apapun.
Tujuan yang kedua adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu
manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan berbudi luhur. Memiliki
pengetahuan dan keterampilan. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Memiliki
kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebanggaan.
4) Karakteristik Kesisteman (sistemik)
Pendidikan Nasional merupakan satu keseluruhan kegiatan dan satuan pendidikan
yang dirancang dilaksanakan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai
tujuan nasional. Pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar tiap-tiap warga
negara berhak mendapatkan pengajaran (Pasal 31 UUD 1945). Untuk membuka
kesempatan yang seluas-luasnya lewat jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah
yang menganut asas pendidikan seumur hidup.
Pendidikan Nasional mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas tiga jalur
utama yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Kurikulum, peserta didik, dan tenaga kependidikan tidak dapat dipisahkan dalam
kegiatan belajar mengajar.
10
Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional memuat penjelasan tentang satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenis
pendidikan, dan jenjang pendidikan yang secara satu persatu akan di jelaskan.
1) Satuan Pendidikan
Satuan pendidikan (sekolah atau luar sekolah) menyelenggarakan kegiatan belajar-
mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.
2) Jalur Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan
sekolah dan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang
diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan
berkesinambungan. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang
diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus
berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur
pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan
keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.
3) Jenis Pendidikan
Sistem pendidikan nasional terdiri dari tujuh jenis pendidikan yaitu pendidikan umum,
pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan
keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Pendidikan umum
merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan
peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada
tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan
yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk
peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan
kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai
suatu Departemen atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen. Pendidikan
keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat
menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang
ajaran agama yang bersangkutan. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang
diarahkan terutama pada penguasaan IPTEK. Pendidikan profesional merupakan
pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
4) Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas: Pendidikan
Dasar; Pendidikan Menengah; dan Pendidikan Tinggi. Selain jenjang pendidikan di
atas, diselenggarakan pendidikan prasekolah. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur
pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik
di lembaga pemerintah, nonpemerintah, maupun sektor swasta dan masyarakat.
11
Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar dilingkungan keluarga sebelum
memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di
jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan prasekolah antara lain meliputi pendidikan
Taman Kanak-kanak, terdapat di jalur sekolah, dan Kelompok Bermain, serta
Penitipan Anak di jalur luar sekolah. Taman Kanak-kanak diperuntukan anak usia 5
dan 6 tahun untuk satu atau dua tahun pendidikan, sementara kelompok bermain
atau penitipan anak diperuntukan anak paling sedikit berusia tiga tahun.
Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan,
pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan, dan pendidikan kejuruan. Pendidikan
luar sekolah dapat meliputi kursus-kursus, kelompok belajar seperti Paket A, Paket
B, Paket C dan Kejar Usaha dan kegiatan lainnya seperti magang
2. Pendidikan di Australia
Australia tidak dapat menahan masuknya orang Asia sehingga dia tidak dapat
menutup ekonominya bagi bangsa-bangsa Asia dan Pasifik, karena karena imigran dari
kedua benua itu masuk dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat. Akibatnya,
Australia mengubah kebijakannya dari White Australia Policy ke multicultural policy.
Dampak dari perubahan kebijakan itu membuat orang Aborigin meningkatkan
kepercayaan dirinya.
Pelaksanaan Pendidikan Multikultural dapat dibedakan tiga fase perkembangan yaitu
dari politik pasif ke arah asimilasi aktif (1945-1972), pendidikan untuk kaum migran
bersifat pasif. Artinya anak kaum imigran menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan
yang ada. Karena ada kesulitan dalam penggunaan bahasa Inggris bagi anak imigran
diberikanlah bantuan laboratorium bahasa. Hingga tahun 1970-ankurikulum masih
terpusat hingga menyulitkan di dalam menyesuaikan dengan kebutuhan multietnis
Australia. Tujuan Pendidikan Multikultural adalah :
a. Pengertian dan menghargai bahwa Australia pada hakekatnya adalah masyarakat
multibudaya di dalam sejarah, baik sebelum maupun sesudah kolonisasi bangsa
Eropa.
b. Menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk
membangun Australia.
c. Pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan,
nilai-nilai yang berkaitan dengan multikulturalisme.
d. Tingkah laku yang memperkuat keselarasan antar etnis.
e. Memperluas kesadaran akan penerimaannya sebagai seseorang yang mempunyai
identitas nasional Australia tetapi juga akan identitas yang spesifik di dalam
masyarakat multi budaya Australia.
a. Jenjang Pendidikan Formal
12
Rentang persekolahan (spend of schooling) di berbagai negara bagian dan wilayah
terdapat persamaan dan sekaligus perbedaan, baik dari segi penamaan maupun
penjejangannya. Rentang persekolahan di Australia yakni mulai dari TK
(Kindergarten) sampai ke tahun ke-12 (pendidikan menengah), dilanjutkan ke
pendidikan tinggi. Nama-nama jenjang persekolahan di Australia adalah Taman
Kanak-kanak (Kindergarten) atau Prasekolah, Sekolah Dasar (Primary School), dan
Sekolah Menengah (Junior Secondary School dan Senior High School).
Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdapat perbedaan lama
pendidikan dari masing-masing negara bagian dan wilayah daratan, ada yang
pendidikan dasarnya 6 tahun dan pendidikan menengah juga 6 tahun, serta ada yang
pendidikan dasarnya 7 tahun dan pendidikan menengahnya 5 tahun. Ini dikarenakan
berdasarkan Konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian.
Pada setiap negara bagian, seorang Menteri Pendidikan dengan sebuah departemen
pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan adakalanya juga
pendidikan prasekolah pada daerah itu. Sehingga masing-masing negara bagian dan
wilayah daratan mempunyai otoritas sendiri dalam pelaksanaan pendidikannya.
Untuk negara bagian dan wilayah daratan New South Wales, Victoria,
Tasmania dan Australian Capital Territory, jenjang pendidikan dasar 6 tahun dan dan
pendidikan menengah 6 tahun, terdiri dari:
Jenjang Pendidikan Lama pendidikan
Pendidikan Dasar (Primary School) 6 tahunPendidikan Menengah (Junior Secondary SchoolSenior High School)
4 tahun2 tahun
Untuk negara bagian dan wilayah daratan Queensland, Australia Selatan, Australia
Barat dan Northern Territory, jenjang pendidikan dasar 7 tahun dan dan pendidikan
menengah 5 tahun, terdiri dari:
Jenjang Pendidikan Lama pendidikan
Pendidikan Dasar (Primary School) 7 tahunPendidikan Menengah (Junior Secondary School Senior High School)
3 tahun2 tahun
Jenjang pada pendidikan tinggi, lama pendidikan untuk memperolah gelar sarjana
masing-masing perguruan tinggi atau universitas mungkin sedikit berbeda. Berikut
adalah lama pendidikan tinggi secara umum di Australia, adalah sebagai berikut :
Tingkat kualifikasi Durasi waktuSertifikat 6-24 bulanDiploma 1,5 tahun-3 tahunBachelors degree 3-5 tahunGraduate Certificate 6 bulanGraduate Diploma 1 tahun
13
Masters degree 1-2 tahunPhD 4-5 tahun
b. Jenjang Pendidikan Dasar
Australia terdiri dari 6 negara bagian (New South Wales, Queensland, Tasmania,
Australia Selatan, Australia Barat dan Victoria) dan 2 wilayah daratan (Northern
Territory dan Australian Capital Territory). Pada masing-masing negara bagian dan
wilayah daratan terdapat perbedaan lamanya pendidikan dasar (Primary School),
yaitu ada yang 6 tahun dan ada yang 7 tahuan.
Perbedaan Jenjang Pendidikan Dasar di Australia dan Indonesia dapat dilihat pada
Tabel 1.
Tabel 1. Perbedaan Jenjang Pendidikan Dasar Australia dan Indonesia
Australia IndonesiaLama pendidikan dasar 6 / 7 tahun 9 tahunJalur pendidikan SD ((Primary
School)SD/MI – 6 tahunSMP/MTs – 3 tahun
Jalur pendidikan yang bersifat keagamaan
Milik swasta Milik pemerintah/swasta
c. Jenjang Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah Junior Secondary School adalah wajib bagi anak yang berusia
usia 12 atau 13-16 tahun tergantung dari lamanya pendidikan menengah di daerah
tersebut. Untuk negara bagian dan wilayah daratan New South Wales, Victoria,
Tasmania dan Australian Capital Territory, lama pendidikan Junior Secondary
School selama 4 tahun dan untuk negara bagian dan wilayah daratan Queensland,
Australia Selatan, Australia Barat dan Northern Territory, lama pendidikan Junior
Secondary School selama 3 tahun. Sedangkan lama pendidikan untuk Senior High
School sama disetiap negara bagian dan wilayah daratan, yaitu selama 2 tahun.
Pada jenjang pendidikan Senior High School, setiap siswa berkewajiban memilih
program pendidikan kejuruan atau pendidikan umum. Di Australia pendidikan
kejuruan diarahkan untuk pasar kerja. Dimana setiap negara memiliki kejuruan
Pendidikan dan Pelatihan (Vocational Education and Training/VET). VET
mempersiapkan siswa untuk bekerja yang tidak perlu gelar sarjana. Biasanya, VET
memakan waktu 2 tahun setelah pendidikan Senior High School atau 4 tahun setelah
Junior Secondary School. VET merupakan pendidikan berupa kursus keterampilan dan
mendapat sertifikat. Perbandingan jenjang Pendidikan Menengah di Australia dan
Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Perbandingan Jenjang Pendidikan Menengah di Australia dan Indonesia
Australia IndonesiaLama pendidikan menengah 6 / 5 tahun 3 tahunJalur pendidikan Junior Secondary
School – 4 / 3 tahunSenior High School –
SMA/MA/SMK/MAK – 3 tahun
14
2 tahunJalur pendidikan yang bersifat keagamaan
Milik swasta Milik pemerintah / swasta
Penjurusan untuk pendidikan umum
Tidak ada Ada (tahun kedua)
Jenis pendidikan yang bersifat kejuruan
2 tahun + pendidikan tinggi 2 tahun
3 tahun
Wajib Belajar Pendidikan dasar + Junior Secondary School
Pendidikan dasar
d. Jenjang Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup program pendidikan sertifikat, diploma, sarjana, sertifikasi (Graduate
Certificate), profesi (Graduate Diploma), magister dan doktor yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi di Australia. Perguruaan tinggi di Australia adalah Program
Lanjutan, Akademi, Sekolah Tinggi dan Universitas.
Program lanjutan di Australia merupakan jalur pendidikan berupa kursus keterampilan
yangi terlebih dahulu harus menyelesaikan pendidikan menengah. Jalur pendidikan ini
tidak mengutamakan gelar sarjana dan mendapatkan sertifikat dengan level I-IV,
tergantung dari tingkat keahliannya. Lama pendidikan program lanjutan berkisar
antara 6 – 24 bulan.
Akademi di Australia memfokuskan pada keahlian dari mahasiswa, yang sasarannya
dunia kerja. Lama pendidikan ditingkat akademi antara perguruan tinggi berbeda-
beda berkisar antara 1,5 – 3 tahun. Pada jalur pendidikan ini, mahasiswa dapat
melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi (tingkat universitas). Sekolah tinggi dan
univeristas bertujuan untuk mencetak sarjana, magister maupun doktor. Lama
pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana (Bachelors degree) berkisar antara 3–5
tahun, untuk sertifikasi (Graduate Certificate) dibutuhkan waktu 6 bulan dan untuk
pendidikan profesi (Graduate Diploma) dibutuhkan waktu 1 tahun. Untuk melanjutkan
ketingkat yang lebih tinggi (Masters degree) diperlukan waktu 1–2 tahun dan
doktor (PhD) diperlukan waktu 4–5 tahun. Perbandingan jenjang Pendidikan Tinggi Di
Australia dan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Perbandingan Jenjang Pendidikan Tinggi Di Australia dan Indonesia
Australia IndonesiaLama pendidikan tinggi Sertifikat / 6-24 bulan
Diploma / 1,5 tahun-3 tahunBachelors degree / 3-5 tahunGraduate Certificate / 6 bulanGraduate Diploma / 1 tahunMasters degree / 1-2 tahun
Diploma I / 1 tahunDiploma II / 2 tahunDiploma III / 3 tahunDiploma IV / 4 tahunSarjana / 4 – 5 tahunAkta IV / 1 tahunProfesi / 1 – 2 tahunMagister / 2 tahunDoktor / 3 – 4 tahun
15
PhD / 4-5 tahunJalur pendidikan Program Lanjutan
AkademiSekolah TinggiUniversitas
AkademiPoliteknikSekolah TinggiInstitutUniversitas
Gelar akademik Bachelors degreeMasters degreePhD
Sarjana (S1)Magister (S2)Doktor (S3)
Untuk pendidikan karakter di Australia, misalnya kejujuran, bisa tercermin dari
materi pelajaran Sejarah (saat mempelajari Suku Aborigin). Dunia tahu bahwa suku
Aborigine adalah lembaran hitam sejarah Australia. Dalam materi yang diberikan, guru
tidak menyodorkan sejarah dalam satu versi saja. Materi diambil dari berbagai sumber
yang mewakili perjalanan sejarah, termasuk konflik dan pro-kontranya. Ada artikel di
media yang mengkritisi kebijakan pemerintah, cuplikan kebijakan pemerintah, produk
budaya berupa novel, film, dan lagu, yang menyuarakan jeritan suku Aborigine. Ada isu
tentang bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan anak-anak mixed
blood (Aborigin+white race) ke white culture mainstream sebelum tahun 1960an. Namun
upaya intergrasi ini dilihat sebagai upaya mencerabut anak-anak tersebut dari akar
budayanya. Ada gambaran tentang perlakuan diskriminatif birokrasi terhadap orang-
orang Aborigine. Tersaji pula perubahan kebijakan pemerintah Australia setelah tahun
1970an dengan memberikan prioritas terhadap Aborigine dalam hal akses pendidikan,
kesehatan, dan pelayanan sosial yang lain. Terlihat bahwa ada semangat kejujuran yang
jelas dalam mengajarkan sejarah hitam bangsanya sendiri, tidak malu menunjukkan
kesalahan bangsa, namun disertai upaya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu.
3. Pendidikan di USA
Negara Amerika Serikat merupakan penduduk nomor tiga terbanyak di dunia yaitu
berjumlah kira-kira 275 juta jiwa dan terdiri dari 50 negara bagian. Luas wilayahnya
kurang lebih 9,5 juta km persegi. Bangsa Amerika terdiri dari bangsa-bangsa emigran
dari berbagai kawasan dunia, terutama dari kawasan Eropa sebagai bagian dominannya.
Imigrasi tua berasal dari Eropa Utara dan Barat seperti Inggris, Scotlandia, Prancis,
Belanda, Jerman dan sebagainya yang kemudian diikuti oleh imigrasi yang muda berasal
dari Eropa Selatan dan timur seperti Italia, Rusia, Polandia, Austria, Hongaria dan lain
sebagainya. Setiap bangsa membawa kepercayaan, adat istiadat, bahasa dan segi-segi
kebudayaannya masing-masing ke Amerika sehingga Amerika menjadi periuk peleburan
bagi segala jenis kebudayaan asli dan pendatang dari benua hitam Afrika. Itulah yang
membentuk kebudayaan Amerika sekarang.
Pendidikan di AS pada mulanya hanya dibatasi pada imigran berkulit putih, sejak
didirikan sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya
Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636. Baru tahun 1934 dikeluarkan
Undang Undang Indian Reservation Reorganization Actdi daerah reservasi suku Indian.
16
Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang kelompok etnis di Amerika Serikat
berikut ini akan disajikan masing-masing kelompok etnis yang hidup di Amerika Serikat.
a. White Anglo Saxon Protestan (WASP)
Pendidikan di AS didominasi oleh budaya dominan yaitu budaya WASP artinya
dikhususkan untuk kelompok berkulit putih (white) yang kebanyakan berasal dari
Inggris, atau yang berbahasa Inggris (Anglo Saxon) dan beragama Protestan. WASP
adalah sebuah tradisi tentang siapa yang seharusnya menjadi penguasa di AS. Pada
awalnya, tradisi ini diperkenalkan dan dipertahankan oleh orang Inggris yang merasa
superior karena merekalah yang membangun AS dengan pengetahuan dan
ketrampilan mereka. Keyakinan orang Inggris itu dilandasi oleh moralitas agama
Protestan yang diasumsikan sebagai agama yang paling kuat mendorong orang
bekerja keras dan produktif. Belakangan, WASP tidak saja dianut oleh orang Inggris,
tetapi semua White Americans karena dalam kenyataannya kelompok kulit putih ini
memiliki pendapatan tinggi, mempunyai prestasi kerja yang tinggi, yang sebagian
besar anggotanya didominasi oleh jemaat gereja Protestan.
b. Orang Amerika Keturunan Penduduk Asli Amerika (Native Americans)
Native Americans adalah penduduk asli Amerika yang kini populasinya diperkirakan
setengahjuta orang. Bangsa India ini disebut penduduk asli karena telah ada di benua
Amerika sebelum terjadi gelombang migrasi dari kelompok etnik dari Eropa, Afrika,
maupun Asia selama lima ratus tahun. Sejarah mencatat bahwa hampir semua
migran memperlakukan mereka secara tidak adil. Baru tahun 1924, terjadi perubahan
hubungan antara white dan black Americans dengan native Americans.
Gambar 1. Suku Native Americans
c. Orang Amerika Keturunan Afrika (African Americans)
Orang Afrika Amerika merupakan kelompok etnik daribenua Afrika yang pertama
yang dijadikan budak oleh orang Spanyol dalam eksplorasi ke dunia baru, Amerika
sejak abad 18. Kedatangan orang kulit hitam ini jumlahnya semakin membesar dan
hal ini mendorong pemerintah untuk mengakui kehadiran mereka sebagai budak
dalam The Thirteenth Amandment to the Constitution, yang mengatur perbudakan
secara hukum di tahun 1865.
d. Orang Amerika Keturunan Asia (Asian Americans)
17
Sekitar 4% dari penduduk AS dengan mayoritas berasal dari Cina dan Jepang, di
samping imigran dari Filipina, Korea, disusul orang Vietnam yang baru masuk ke AS
dalam beberapa tahun terakhir ini. Tiga kelompok terakhir ini dikenal di AS sebagai
Recent Asian Immigrants. Orang Cina Amerika (Chinese Americans) merupakan
bagian dari Asian Americans yang tercatat memasuki Amerika ketika terjadi depresi
ekonomi dunia tahun 1870-an. Mereka dikenal sebagai pekerja keras di wilayah Barat
AS.
e. Orang Amerika yang Berkebudayaan Spanyol (Hispanic Americans)
Dipandang sebagai Hispanic. Hispanis Amerika merupakan kelompok etnik yang
dapat dikatakan mewakili tiga budaya. Mexican American (Meksiko), Puerto Rico dan
Cuban American (Cuba). Jumlah keturunan Hispanic Americans diperkirakan 12% dari
jumlah penduduk AS.
f. White Ethnic Americans
White Ethnic Americans merupakan kelompok orang Amerika berkulit putih yang
menyatakan dirinya “tidak terikat”dengan WASP. Jadi, mereka digolongkan dalam
kelompok etnik non-WASP. Mereka yang termasuk golongan ini adalah orang Jerman,
Irlandia, Italia dan Polandia. Kelompok ini ditambah imigran dari Hongkong, Taiwan,
Cina, Vietnam dan Korea.Ahli demografi memprediksikan bahwa siswa kulit berwarna
berkisar 46 % dari populasi usia sekolah negara
menjelang tahun 2020. Kelompok etnis ini mendapat perlakuan yang sama. Kini,
dalam bidang pendidikan, pengaruh kesetaraan ini melahirkan pedagogik yang
memberikan kesempatan dan penghargaan yang sama terhadap semua anak tanpa
membedakan asal usul serta agamanya.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut muncullah gagasan mengenai pendidikan yang
cocok untuk masyarakat yang pluralistis itu. Diperlukan perubahan di dalam tujuan
pendidikan, kurikulum, proses belajar mengajar mengajar juga kedudukan sekolah di
dalam masyarakat yang pluralistik. Sekalipun secara hukum, sistem pendidikan tidak
mengenal perbedaan tetapi di dalam kenyataan masih terdapat prasangka buruk
terhadap etnis lain. Jika tahun 1990 an sekolah untuk semua rakyat (publik school)
dibiayai oleh negara bagian, maka sekarang kelompok etnis khusus, dengan
kebudayaannya masing-masing diberi kesempatan untuk menyelenggarakan
pendidikannya sendiri atas biaya negara. Inilah yang dikenal dengan Charter School.
a. Tujuan Pendidikan
Karakteristik utama sistem pendidikan di AS adalah sangat menonjolnya
desentralisasi. Pemerintah federal AS tidak punya mandat untuk mengontrol atau
mengadakan pendidikan untuk masyarakat. AS tidak mempunyai sistem pendidikan
yang berpusat. Namun demikian, tidak berarti bahwa pemerintah federal tidak
memberikan arah dan pengaruh terhadap masalah pendidikan pemerintah federal
juga ikut menghilangkan sistem sekolah yang memisahkan sekolah berdasarkan ras,
18
khususnya antara orang kulit hitan dan kulit putih. Pemerintah federal menyamakan
alokasi pendanaan sekolah, menyediakan akses pendidikan bagi orang miskin dan
orang cacat.
Tujuan sistem pendidikan di Amerika antara lain :
1) untuk mencapai kesatuan dalam kebhinekaan
2) untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi
3) untuk membantu pengembangan individu
4) untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat
5) untuk mempercepat kemajuan nasional
b. Struktur dan Jenis Pendidikan Di Amerika
Setiap negara bagian menyediakan pendidikan secara gratis selama 12 tahun mulai
dari TK sampai pada jenjang berikutnya. Dalam sistem pendidikan di AS terdapat
beberapa pola pendidikan yaitu :
1) taman kanak-kanak + pendidikan dasar ”grade” 1-8 + 4 tahun SLTA
2) taman kanak-kanak + sekolah dasar ”grade” 1-6 tahun + 3 tahun SLTP + 3 tahun
SLTA
3) taman kanak-kanak + sekolah dasar ”grade” 1-4/5 + 4 tahun SLTP + 4 tahun SLTA
4) setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman kanak-kanak + 12 tahun pada
beberapa buah negara bagian dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademi (junior
community college) sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar dan menengah
Pada pola pertama seorang siswa menamatkan pendidikan pada umur 17-18 tahun.
Pendidikan khusus mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Disamping
itu pendidikan non formal tidak hanya di sponsori oleh badan pemerintah tapi juga
badan swasta, serikat buruh-buruh, badan-badan keagamaan serta oleh individu yang
menjadikannya usaha bisnis.
Pada tingkat pendidikan tinggi, struktur dan jenis/jenjang pendidikan pada dasarnya
dikelompokkan dalam tiga bentuk baik pendidikan tinggi negeri maupun swasta
yaitu :
1) pendidikan tinggi 2 tahun yang lazim disebut junior community atau technical
college memberikan sertifikat dan kadang kala memberikan gelar Associate of
Arts (AA)
2) pendidikan tinggi 4 tahun yang menyediakan pendidikan strata 1 (S-1) disamping
pendidikan profesional (program diploma) level ini lazim
disebut undergraduate tamatan program S-1 diberi gelar Bachelor of Arts (BA)
atau Bachelor of Science (BS)
3) universitas yang biasanya terdiri dari berbagai fakultas yang menyediakan
program-program diploma, S-1, pascasarjana S-2 (master) dan kebanyakan
menyediakan program doktor S-3. para lulusan program s-2 diberi gelar Master of
Arts (MA) atau Master of Science (MS). Lulusan program Doctor (S-3) diberi
19
gelar Doctor of Philosphy (Ph.d) atau Doctor of Education (Ed.D) dalam bidang-
bidang tertentu seperti kedokteran, hukum, teologi, bisnis. Pada level S-3 tersedia
program-program spesialis.
c. Kurikulum dan Metodologi Pengajaran
Kebiasaan otonomi yang sudah lama dan kuat serta keadaan masyarakat sangat
mempengaruhi bentuk kurikulum serta cara mengajar di AS. Disini tidak ada
kurikulum nasional yang resmi.
Bagian pendidikan negara bagian menggariskan kurikulum dengan tingkat variasi
yang cukup besar dan memberi peluang pada daerah setempat. Pada awalnya
sekolah Amerika sangat dipengaruhi oleh agama dan fokus pada keterampilan tulis
baca. Semenjak abad ke 19 perhatian terhadap masalah sosial semakin menonjol.
Pada akhir abad ke 19 muncul tuntutan untuk mengubah kurikulum dan metode
mengajar dengan mengarahkan perhatian pada kebutuhan siswa yang berbeda, serta
perhatian terhadap kebutuhan individu. Dengan demikian siswa memiliki peluang
yang besar untuk menentukan pilihan. Pertambahan jumlah populasi sekolah yang
sangat cepat dan kemajuan IPTEK menjadi dorongan untuk inovasi-inovasi baru
terutama metode pengajaran. Di daerah perkotaan persoalan sosial telah mendorong
munculnya mata pelajaran baru yaitu studi etnis, pendidikan lingkungan, pendidikan
seks, pendidikan narkoba dan sebagainya. Namun, awal 1980-an ada kecendrungan
untuk kembali pada yang lama serta kebutuhan baru atas pendidikan akhir.
Sistem pendidikan di Amerika mempunyai sifat yang khas yang berbeda dari sistem
pendidikan di negara-negara lain. Hal ini terutama karena sistem pemerintahannya
yang mendelegasikan kebanyakan wewenang kepada negara bagian dan
pemerintahan lokal (distrik atau kota). Amerika tidak memiliki sistem pendidikan
nasional yang ada adalah sistem pendidikan dalam artian terbatas pada masing-
masing negara bagian. Hal ini berdasarkan pada filosofi bahwa pemerintah
(federal/pusat) harus dibatasi perannya, terutama dalam pengendalian kebanyakan
fungsi-fungsi publik seperti sekolah, pelayanan sosial dan lain-lain. Karena itu di
Amerika dalam pendidikan dasar dan menengah tidak ada kurikulum nasional bahkan
tidak ada kurikulum negara bagian. Apa yang ada hanyalah semacam standar-standar
kompetensi lulusan yang ditetapkan pemerintahan negara bagian ataupun
pemerintahan lokal.
Di Amerika Serikat sendiri terdapat beberapa lembaga akreditasi baik regional
maupun nasional yang mengakreditasi berbagai bidang pendidikan maupun bidang
profesional. Tetapi lembaga akreditasi itu tidak terkait dengan pemerintah baik pusat
maupun pemerintahan negara bagian. Lembaga akreditasi tersebut memperoleh
pengakuan melalui dua lembaga yaitu: Council Of Higher Education
Accreditation (CHEA) dan US. Department of Education.
20
AS ketika ingin membentuk masyarakat baru-pasca kemerdekaannya (4 Juli 1776)
baru disadari bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai ras dan asal negara yang
berbeda. Oleh karena itu, dalam hal ini Amerika mencoba mencari terobosan baru yaitu
dengan menempuh strategi menjadikan sekolah sebagai pusat sosialisasi dan
pembudayaan nilai-nilai baru yang dicita-citakan. Melalui pendekatan inilah, dari SD
sampai Perguruan Tinggi, AS berhasil membentuk bangsanya yang dalam
perkembangannya melampaui masyarakat induknya yaitu Eropa. Kaitannya dengan nilai-
nilai kebudayaan yang perlu diwariskan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan
pada suatu masyarakat, maka AS memakai sistem demokrasi dalam pendidikan yang
dipelopori oleh John Dewey. Intinya adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk
kepentingan bersama akan tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan
anggota masyarakat. Contoh nyata yaitu terpilihnya Presiden berkulit hitam, Barack
Obama yang merupakan keturunan campuran antara kulit hitam dan kulit putih; selain
itu, Oprah Winfrey, seorang wanita berkulit hitam yang sukses berkarier di dunia
entertaiment Amerika Serikat dengan pengahsilan yang tinggi.
4. Pendidikan di Jepang
Jepang merupakan suatu negara yang mengalami perkembangan sangat pesat
dalam bidang IPTEK. Meskipun pada awalnya pendidikan Jepang meniru AS, namun pada
bentuk akhir yang dipakai sampai saat ini ternyata berbeda. AS menerapkan sistem
pendidikan modern, sedangkan Jepang bersifat konservatif. Dalam hal ini Jepang
melakukan penyesuaian terhadap budaya bangsa sendiri. Pendidikan Jepang adalah
egalitarian (persamaan derajat dan kognitif), dimana Jepang mengabaikan perbedaan
latar belakang, semua dianggap sama dan tidak diskrimninasi antara keluarga kaya
dengan miskin, dalam memuji murid yang (dianggap) pandai dengan yang (dianggap)
bodoh. Semuanya adalah sama. Dalam hal biaya pendidikan, praktis tidak ada perbedaan
biaya yang dikeluarkan oleh setiap murid dalam jenjang yang sama, meskipun yang satu
berada dalam sekolah yang ada teknologi TV, LCD, komputer dan yang satu hanya
menggunakan papan tulis biasa.
a. Sistem Pendidikan di Jepang
Tujuan Pendidikan Nasional di Jepang adalah untuk meningkatkan perkembangan
kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individu, dan menanamkan jiwa yang
bebas. Pendidikan di Jepang mulai mengalami kemajuan sejak dilakukannya reformasi
pendidikan pada masa Restorasi Meiji (Meiji Ishin) dan bertambah pesat setelah masa
pendudukan AS, setelah kekalahan Jepang dalam PD II. Reformasi pendidikan Jepang
dilakukan dengan mengikuti konstitusi baru yang diterapkan AS pada tahun 1947.
Reformasi pendidikan tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang
demokratis. Dalam reformasi tersebut ditetapkan UU Pendidikan yang pokok-pokoknya
mengandung:
21
1) Prinsip Legalisme, bahwa mekanisme pengelolaan diatur dengan UU dan
peraturan.
2) Prinsip Administrasi yang Demokratis, bahwa sistem administrasi pendidikan
harus dibangun berdasarkan konsensus nasional dan mencerminkan kebutuhan
masyarakat dalam membuat formulasi kebijakan pendidikan dan prosesnya.
3) Prinsip Netralitas, bahwa pewenangan pendidikan harus independen dan tidak
dipengaruhi dan diinterfensi oleh kekuatan politik.
4) Prinsip Penyesuaian dan Penetapan Kondisi Pendidikan, bahwa pemegang
kewenangan pusat dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan
kesempatan pendidikan yang sama bagi semua dengan menyediakan fasilitas
pendidikan yang cukup.
5) Prinsip Desentralisasi, bahwa pendidikan harus dikelola berdasarkan otonomi
pemerintahan lokal.
Untuk menyempurnakan tujuan pendidikan, tahun 2001 Kemenpen Jepang
mengeluarkan rencana reformasi pendidikan (Rainbow Plan) yang sesuai dengan
problematika di Jepang, antara lain berisi:
1) Mengembangkan kemampuan dasar skholastik siswa dalam model pembelajaran
yang menyenangkan. Ada 3 pokok arahan yaitu, pengembangan kelas kecil terdiri
atas 20 anak/kelas, pemanfaatan TIK dalam proses belajar mengajar, dan
pelaksanaan evaluasi belajar secara nasional.
2) Mendorong pengembangan kepribadian siswa menjadi pribadi yang hangat dan
terbuka melalui aktifnya siswa dalam kegiatan kemasyarakatan, juga perbaikan
mutu pembelajaran moral di sekolah.
3) Mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan jauh dari tekanan,
dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler OR, seni, dan sosial lainnya.
4) Menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh orang tua dan
masyarakat. Dicapai dengan menerapkan sistem evaluasi sekolah secara mandiri,
evaluasi sekolah oleh pihak luar, pembentukan school councillor, komite sekolah
yang beranggotakan orang tua, dan pengembangan sekolah berdasarkan keadaan
dan permintaan masyarakat setempat.
5) Melatih guru menjadi tenaga profesional.
6) Pengembangan universitas bertaraf internasional.
7) Pembentukan filosofi pendidikan yang sesuai untuk menyongsong abad baru,
melalui reformasi konstitusi pendidikan.
Sistem pendidikan di Jepang dibangun atas empat tingkat, yaitu: pusat, perfektual
(antara Provinsi dan Kabupaten), municipal (antara Kabupaten dan Kecamatan), dan
sekolah. Sistem administrasi tersebut menerapkan kombinasi antara sentralisasi,
desentralisasi, Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management), dan partisipasi
masyarakat. Di samping itu, terdapat asosiasi-asosiasi kepala sekolah, guru, murid, dan
orang tua yang mendukung pengembangan sekolah.
22
b. Jenjang Pendidikan di Jepang
Tahun ajaran di Jepang biasanya dimulai pada bulan April, yang dibagi menjadi 3
semester yang dipisahkan oleh liburan singkat musim semi dan musim dingin, serta
liburan musim panas yang lebih panjang (tergantung pada iklim tempat sekolah berada).
1) Preschool dan TK
a) PAUD dimulai dirumah oleh orang tua dengan berbagai media. Dirumah diajarkan
tata krama, perilaku sosial yang tepat, dan bermain terstruktur.
b) Kegiatan di TK (8.50 – 15.00): masuk kelas, meletakkan barang di loker, duduk di
bangku masing-masing, absen, salam, materi hari ini, istirahat (latihan kebersihan
sendiri), menyanyi, senam pagi, kembali ke kelas, melepas kaus kaki, bermain
(diluar/kebun/halaman sekolah), merapikan alat bermain, bersiap makan (cuci
tangan dan ugai), menggosok gigi, bermain di kelas (permainan
tradisional/modern), bersiap pulang, menyanyi lagu perpisahan, baris/kelas di
depan sekolah, pulang.
2) Sekolah Dasar
a) Semua anak memasuki kelas 1 pada usia 6 tahun dan hampir 99% terdaftar di
sekolah umum.
b) Di sekolah negeri tidak mewajibkan seragam, namun harus memakai name tag di
saku baju kiri dan badge di bahu kiri, yang warnanya disesuaikan dengan
tingkatan kelas. Tas anak SD dilengkapi pluit kecil yang berguna untuk memberi
tanda apabila bertemu dengan orang asing yang ingin mengganggu.
c) Siswa SD di Jepang memiliki tugas melayani makan siang (menuangkan makanan
ke piring) teman-temannya (sesuai piket) yang berguna untuk mengajarkan kerja
sama tim.
d) Pelajaran hanya terdiri dari 4 mapel: Huruf Jepang (menulis dan membaca),
Matematika, OR, dan Budi Pekerti. SD tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi
siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di tiap kelas otomatis naik ke kelas
tingkatnya. Ujian akhir tidak ada, karena SD dan SMP termasuk kelompok
“compulsory education”, yang mempunyai arti: (1) adanya unsur paksaan
bersekolah, (2) diatur oleh UU Wajar, (3) adanya sanksi bagi orang tua yang tidak
menyekolahkan anaknya, dan (4) tolak ukur keberhasilan Wajar adalah tidak
adanya orang tua yang terkena sanksi karena telah mendorong anaknya
bersekolah (http://mylawliet.multiply.com/jurnal).
e) Penilaian dilakukan untuk mengecek daya tangkap siswa. Penilaian UH diberikan
dengan huruf, kecuali MTK. Dari kelas 4-6 dilakukan tes IQ, yang hasilnya
digunakan untuk memberikan perhatian lebih kepada siswa dengan kemampuan
diatas normal atau dibawah normal (siswa tidak dikelompokkan berdasarkan
kepandaian).
23
f) Program Wajar Jepang dikenal dengan istilah “GIMUKYOUKI (compulsory
education)”, yang dilaksanakan dengan prinsip memberikan akses penuh kepada
semua anak untuk mengenyam pendidikan 9 tahun (SD dan SMP) dengan
menggratiskan “tuition fee” dan mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan
anak (ada dalam Fundamental Law of Education). Untuk memudahkan akses,
setiap distrik wilayah didirikan SD dan SMP walaupun jumlah siswanya minim (10-
11 siswa) dan orang tua wajib menyekolahkan anak. Mutu setiap distrik sama
(guru memegang lisensi mengajar yang dikeluarkan oleh Educational Board setiap
prefecture).
3) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
a) Sejak tahun pertama belajar Bahasa Inggris. Mapel wajib SMP: Bahasa Jepang,
Ilmu-Ilmu Sosial, MTK, Sains, Musik, Seni Rupa, Pendidikan Jasmani, dan
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Jadwal mapel berbeda setiap minggu.
b) Pembelajaran SMP cenderung mengandalkan metode ceramah, disamping
menggunakan metode atau media lain. Anak SMP wajib mempelajari karya klasik
GENJI MONOGATARI atau HIKAYAT GENJI berumur 1000 tahun dengan
menggunakan Bahasa Jepang Klasik.
c) Terdapat 2 kali ulangan, mid test dan final test (tetapi tidak bersifat wajib secara
nasional). Final test dilakukan serentak 3 hari dengan materi ujian dibuat oleh
sekolah berdasarkan standar dari Educational Board setiap prefektur. Penilaian
berasal dari akumulasi dari nilai tes sehari-hari, ekstrakurikuler, mid test dan final
test.
d) Siswa lulusan SMP dapat memilih SMA yang diminatinya, tetapi harus mengikuti
ujian masuk SMA terstandar Educational Board setiap prefektur yang dilaksanakan
serentak di seluruh Jepang dengan mata ujian yang sama.
4) Sekolah Menegah Atas (SMA)
a) Terdapat 3 jenis SMA: full time, part time (terutama malam hari), dan tertulis. Full
time berlangsung selama 3 tahun, sedangkan kedua jenis sekolah lainnya
menghasilkan diploma yang setara.
b) Jurusan SMA dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pola kurikulum,
yaitu jurusan umum (akademis), pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, home
economic, dan perawatan.
c) Meskipun pendidikan SMA tidak diwajibkan di Jepang, 94% dari semua lulusan SMP
melanjutkan ke tingkat SMA. Jika ingin masuk ke tingkat sekolah diatasnya, siswa
mengikuti ujian dan membawa surat referensi dari sekolah sebelumnya. Siswa
SMA tidak mengikuti ujian kelulusan secara nasional, tetapi berasal dari hasil ujian
harian.
5) Pendidikan Tinggi
24
a) Untuk masuk ke PT harus ujian. Ujian dilakukan 2 tahap. Pertama, secara nasional
dengan soal disusun oleh Ministry of Education, terdiri dari 5 subjek (mirip dengan
ujian masuk SMA), selanjutnya siswa mengikuti ujian masuk tiap
universitas/fakultas. (sistem penerimaan hampir mirip dengan UMPTN Indonesia)
b) Terdapat 3 jenis lembaga pendidikan tinggi, yaitu: universitas/institut, junior
collage (akademi), dan technical collage (akademi teknik).
c) Di universitas/institut ada S1 (4 tahun) dengan gelar Bachelor’s Degree dan
pascasarjana (S2 selama 2 tahun dan S3 selama 3 tahun), kecuali fakultas
kedokteran dan kedokgi.
d) Junior collage memberikan pendidikan selama 2/3 tahun bagi lulusan SMA. Kredit
yang diperlukan dapat dihitung sebagai bagian dari kredit untuk mendapat gelar
S1. Lulusan SMP dapat masuk ke akademi teknik yang berlangsung selama 5
tahun (full time) untuk mencetak tenaga teknisi.
e) Universitas dan akademi memilih mahasiswa berdasarkan hasil ujian masuk dan
hasil prestasi belajar di SMA. Selain itu, ada tes gabungan kecakapan yang
seragam.
f) Pendidikan tinggi Jepang dikelola dibawah 3 lembaga, yaitu pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan pihak swasta. 5 jenis pendidikan tinggi: sarjana,
pascasarjana, diploma (non gelar), akademi, dan sekolah kejuruan. Program
sarjana menerima 3 mahasiswa yaitu: reguler (belajar full time selama 4/6 tahun),
pendengar (mahasiswa yang diizinkan mengambil mata kuliah tertentu dengan
syarat dan jumlah kredit yang berbeda di setiap universitas tetapi kredit itu tidak
diakui), dan pengumpul kredit (IDEM dengan pendengar, tetapi kredit diakui).
g) Program pascasarjana terdiri dari master, doktor, mahasiswa peneliti (mahasiswa
yang meneliti dalam bidang tertentu selama 1 semester/1 tahun tanpa tujuan
mendapatkan gelar), mahasiswa pendengar, dan pengumpul kredit. Diploma
selama 2 tahun, 60% disediakan bagi perempuan dan mengajarkan PKK, sastra,
bahasa, kependidikan, kesehatan.
h) Akademi (special training academy) adalah lembaga yang mengajarkan bidang-
bidang khusus, seperti keterampilan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari
selama 1-3 tahun.
i) Tahun akademik dimulai sekitar bulan April dan berakhir Maret tahun berikutnya,
yang dibagi menjadi semester 1 (Maret-September) dan semester 2 (Oktober-
Maret) dengan bahasa pengantar wajib adalah Bahasa Jepang.
j) Pada pendidikan khusus, mata kuliah sangat terbatas dengan kurikulum tunggal
(musik saja, melukis saja, atau sastra Inggris), kebanyakan perempuan dengan
tujuan meningkatkan kemampuan perempuan sebagai IRT.
c. Pengembangan Kurikulum di Jepang
Panduan tentang muatan pembelajaran termuat dalam GAKUSYUUSHIDOUYOURYOU
(dokumen lengkap tentang tujuan PBM sekolah, materi pelajaran, pendidikan moral dan
25
kegiatan khusus sebagai standar minimum yang harus dicapai oleh sekolah negeri,
publik, dan swasta) yang pertama kali dibuat pada tahun 1947 bertepatan dengan
lahirnya UU Pendidikan di Jepang. Perubahan kurikulum mengikuti pola 10 tahunan
dengan memperhatikan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Jepang dan dunia.
Dengan demikian pendidikan tidak lagi hanya sekedar jiplakan dari hal-hal yang tertera
dalam kurikulum, tetapi merupakan pengembangan standar minimal program yang
berorientasi kesiswaan.
Pendidikan Jepang tidak lepas dari pendidikan moral (karakter) yang diberikan pada
setiap jenjang kelas sekolah yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan
sehingga tercipta karakter bangsa Jepang (ulet, pekerja keras, gigih, jujur, toleransi dan
kesetiakawanan yang tinggi).
Kurikulum Jepang terdiri atas tiga kategori: (1) mata pelajaran akademik (wajib dan
pilihan), (2) pendidikan moral, dan (3) kegiatan khusus. Pendidikan moral diberikan
sebanyak 34 jam belajar pada tingkat awal, 35 jam pada tingkat kedua hingga 9 (kelas 2
SD-3 SMP). Hal ini mewakili 3,3 – 4% dari total jam belajar setiap tahunnya. Kandungan
pendidikan moral dibedakan menjadi 4 area dengan total 76 item, yaitu:
1) Regarding self, meliputi:
a) Moderation (pengerjaan mandiri dan melakukan “moderate life”)
b) Diligence (bekerja keras secara mandiri)
c) Courage (pengerjaan sesuatu secara benar dengan keberanian)
d) Sincerity (bekerja dengan sincerity dan cheer)
e) Freedom dan order (nilai kebebasan dan kedisiplinan)
f) Self-improvement (pemahaman terhadap diri sendiri, mengubah apa yang
seharusnya diubah dan memperbaiki diri sendiri)
g) Love for truth (mencintai dan mencari kebenaran, mencari dasar kehidupan untuk
mencapai standar ideal)
2) Relation to others, meliputi:
a) Courtesy (pemahaman terhadap tata sopan santun, berbicara dan bertingkah laku
tergantung pada situasi dan kondisi)
b) Consideration and kidness (memperhatikan kepentingan orang lain, baik hati dan
empati)
c) Friendship (memahami, percaya dan menolong orang lain)
d) Thanks and respect (menghargai dan menghormati orang yang telah berjasa
kepada kita)
e) Modesty (menghargai orang lain yang berbeda ide dan status melalui sudut
pandang luas)
3) Relation to the nature and the sublime, meliputi:
a) Respect for nature (mengenal alam dan cinta kepada hewan dan tanaman)
b) Respect for life (menghargai kehidupan dan makhluk hidup)
c) Aesthetic Sensitivity (memiliki sensitivitas estetika dan perasaan terhadap
kehidupan manusia)
26
d) Nobility (mempercayai kekuatan dan keunggulan manusia untuk mengatasi
kelemahan diri, dan menemukan kebahagiaan sebagai manusia)
4) Relation to group and society, meliputi:
a) Public duty (menjaga janji dan menjalankan kewajiban dalam masyarakat, serta
merasa kewajiban publik)
b) Justice (jujur dan tak berpihak tanpa diskriminasi, prejudice, dan keadilan)
c) Group participation and responsibility (keinginan untuk berpartisipasi sebagai
grup, menyadari peranannya, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan bekerja
sama)
d) Industry (memahami makna kerja keras dan keinginan untuk bekerja)
e) Respect for family members (mencintai dan menghormati orang tua dan bersedia
membantu pekerjaan mereka)
f) Respect for teacher and people at school (mencintai dan menghormati guru,
menciptakan tradisi sekolah yang lebih baik)
g) Contribution to society (menyadari kedudukan dalam masyarakat setempat)
h) Respect for tradition and love of nation (tertarik pada budaya bangsa dan
mencintai bangsa)
i) Respect for other culture (menghargai budaya asing dan manusianya)
Di Jepang, selain khusus ada jam pelajaran tentang moral (doutoku), pesan-pesan
moral juga terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran di Jepang. Di kelas satu sekolah
jepang adalah, pelajaran tentang berbohong, dan giliran piket bersih-bersih di
kelas. Dalam dua sesi yang berbeda itu, pendekatan yang dilakukan oleh guru jepang
relatif mirip. Tidak dengan mendoktrin tentang pentingnya untuk berlaku jujur atau
menjalani tugas piket. Namun, dengan mengajak anak-anak berdiskusi tentang akibat-
akibat berbohong atau ketika mereka tidak menjalani tugas piket.
Diskusi interaktif itu menggiring anak-anak untuk berpikir tentang pentingnya
melaksanakan nilai-nilai moral yang akan diajarkan (proses kognitif-sikou ryoku). Tidak
ada proses menghafal, juga tidak ada tes tertulis untuk pelajaran moral ini. Untuk
mengecek pemahaman anak-anak tentang pelajaran moral yang diajarkan, mereka
diminta untuk membuat karangan, atau menuliskan apa yang mereka pikirkan tentang
tema moral tertentu (proses menilai-handan ryoku). Kadang mereka juga diputarkan film
yang memiliki muatan moral yang akan diajarkan, dan diajak untuk berdiskusi isi dari film
itu.
Dua hal yang menjadi inti pendidikan adalah pendidikan yang berfokus pada minat
anak-anak dan pentingnya belajar melalui pengalaman langsung. Di Jepang sendiri,
meskipun ada pelajaran moral (doutoku) dan ada kurikulumnya secara spesifik apa yang
harus diajarkan, namun apa definisi moral, baik-buruk, benar-salah, sama sekali tidak ada
batasannya. Penekanannya lebih kepada nilai-nilai yang dianggap baik secara universal,
seperti nilai-nilai kejujuran, kerja keras, menghormati hak orang lain, disiplin, rasa malu
ketika tidak memenuhi kewajiban, dan sebagainya. Di Jepang sendiri, dengan kualitas
27
guru-guru yang sangat baik, pendidikan moral yang didukung dengan sistem pendidikan,
serta undang-undang yang fokus pada pembentukan karakter di sekolah dasar dan
menengah, bisa sukses menanamkan nilai-nilai yang diajarkan tadi.
28
Dari penjelasan sistem pendidikan beberapa negara diatas, maka kita dapat menyimpulkan perbandingan pendidikan antara
keempat negara. Perbandingan tersebut dapat kita lihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Perbandingan Sistem Pendidikan Beberapa Negara
Pembeda Indonesia Australia Amerika Serikat JepangTujuan Pendidikan Nasional
Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas Pasal 3)
Menerapkan Pendidikan Multikultura, dengan tujuan:1. Pengertian dan
menghargai bahwa Australia pada hakekatnya adalah masyarakat multibudaya di dalam sejarah, baik sebelum maupun sesudah kolonisasi bangsa Eropa.
2. Menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun Australia.
3. Pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan, nilai-nilai yang berkaitan dengan multikulturalisme.
4. Tingkah laku yang memperkuat keselarasan antar etnis.
5. Memperluas kesadaran akan penerimaannya sebagai seseorang yang mempunyai identitas nasional Australia tetapi juga akan identitas yang spesifik di dalam masyarakat multi
Pendidikan yang menonjolkan Desentralisasi-Demokrasi, dengan tujuan:1. untuk mencapai
kesatuan dalam kebhinekaan
2. untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi
3. untuk membantu pengembangan individu
4. untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat
5. untuk mempercepat kemajuan nasional
Untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individu, dan menanamkan jiwa yang bebas
29
budaya Australia. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
1. Demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif
2. Sebagai satu kesatuan yang sistematik
3. Merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa
4. Diselenggarakan dengan memberikan keteladanan
5. Diselenggrakan dengan budaya “calistung”
6. Diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat (UU Sisdiknas Pasal 4)
Kesadaran adanya perbedaan etnis setiap daerah bagian.
Inti pendidikan adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan bersama akan tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat
1. Prinsip legalisme2. Prinsip administrasi yang
demokratis3. Prinsip netralitas4. Prinsip penyesuaian dan
penetapan kondisi pendidikan
5. Prinsip desentralisasi
Acuan Pendidikan
Negara maju seperti AS, tetapi “kurang penyesuaian” terhadap budaya bangsa sendiri. Misalnya, kita telah memiliki konsep Pendidikan Taman Siswa, tetapi lebih memilih konsep Bloom dari AS
Perbedaan etnis dalam negaranya sendiri
Menerapkan model pendidikan Demokrasi
Negara maju terutama AS, dengan penyesuaian terhadap budaya bangsa sendiri sehingga dihasilkan suatu bentuk yang unik yang menjadi ciri khas Negara Jepang
Reformasi Pendidikan
Telah dilakukan reformasi pendidikan, tetapi belum terintegrasi dengan baik
Australia mengubah kebijakannya dari White Australia Policy ke multicultural policy (pendidikan multikultural)
Adanya kebijakan Charter School, yaitu pendidikan diserahkan pada setiap unit etnik dengan biaya dari negara karena menyadari kelompok masyarakat yang sangat pluralitas
Untuk menyempurnakan tujuan pendidikan, tahun 2001 Kementrian Pendidikan Jepang mengeluarkan Rainbow Plan
Wajib Belajar Wajar 9 tahun (SD dan SMP), ciri-ciri:1. Tidak bersifat paksaan
tetapi persuasif2. Tidak ada sanksi hukum,
sekedar sanksi moral
Wajar 6/7 tahun (SD) dan 4/5 tahun (SMP)
Tidak ada menerapkan program wajar tetapi setiap negara bagian menyediakan pendidikan secara gratis selama 12 tahun mulai dari TK sampai pada jenjang
Wajar 9 tahun (SD dan SMP), ciri-ciri:1. Adanya unsur paksaan
agar bersekolah2. Diatur dengan UU Wajar3. Ada sanksi bagi orang
30
3. Tidak diatur dalam UU tersendiri
4. Keberhasilan diukur dengan angka partisipasi pendidikan
berikutnya. tua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah
4. Keberhasilan diukur dari tidak adanya orang tua yang terkena sanksi
Jenjang Pendidikan
PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, PT
Prasekolah, TK, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah (SMP-SMA), PT
Terdapat beberapa macam pola jenjang pendidikan, yaitu:1. taman kanak-kanak +
pendidikan dasar ”grade” 1-8 + 4 tahun SLTA
2. taman kanak-kanak + sekolah dasar ”grade” 1-6 tahun + 3 tahun SLTP + 3 tahun SLTA
3. taman kanak-kanak + sekolah dasar ”grade” 1-4/5 + 4 tahun SLTP + 4 tahun SLTA
4. setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman kanak-kanak + 12 tahun pada beberapa buah negara bagian dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademi (junior community college) sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar dan menengah
Preschool dan TK, SD, SMP, SMA, PT
Jurusan di SMA Dibedakan antara SMA dan SMK1. SMA = IPA, IPS, bahasa2. SMK = sangat variatif
Pendidikan kejuruan diarahkan untuk pasar kerja. Dimana setiap negara memiliki kejuruan Pendidikan dan Pelatihan (Vocational
Ada beberapa jenis berdasarkan pola kurikulum, yaitu:1. Umum (akademis)2. Pertanian3. Teknik
31
Education and Training/VET 4. Perdagangan5. Perikanan6. Home economic7. PerawatanSekolah Kejuruan: 5 tahun dari lulusan SMP dengan tujuan pembinaan teknis
Ujian Masuk Sekolah
Ada yang berdasarkan NEM asal dan ujian beberapa mapel
Nilai Ujian Mapel: Inggris, Sains, Ilmu Sosial, dan MTK
Nilai Ujian Mapel: Inggris, Sains, Ilmu Sosial, dan MTK
Ujian Bahasa Jepang, English, MTK, Ilmu Sosial, dan Sains
Jenis-Jenis PT Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas (UU No. 12/2012 ttg Pend. Tinggi)
Program Lanjutan, Akademi, Sekolah Tinggi, Universitas
Community atau technical college, undergraduate tamatan program S-1, dan program-program diploma dengan bidang spesialis tertentu
Universitas/Institut, akademi (junior collage), akademi teknik (technical collage)
Pengembangan Kurikulum
1. Tampaknya masih bertumpu pada mapel, belum pada sistem pendidikannya
2. Dimulai dari Rencana Pelajaran 1947, 1952, 1964, Kurikulum 1968, 1975, 1984, 1988, Kurikulum 1994, Suplemen 1999, Kurikulum 2004 (KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), Kurikulum 2013
Tidak ada kurikulum nasional yang bersifat resmi, pengembangan kurikulum diserahkan kepada masing-masing bagian wilayah dan biasanya perubahan kurikulum mengacu kepada perubahan sosial dunia dan kemajuan IPTEK
1. Lebih menekankan pada sistem pendidikan di sekolah, bukan pada perubahan mapel atau metode mengajar
2. Kurikulum 1947, 1951, 1956, 1961, 1971, 1980, 1992, 2002, dan 2011
Pendidikan Karakter
1. Pelaksanaannya belum cukup jelas
2. Dalam PBM disekolah telah dimunculkan nilai karakter sebanyak 18 item (modul PLPG Rayon 113)
Tercantum dalam UU dan diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran dengan sejujurnya
Belum ada pendidikan karakter
1. Tercantum dalam UU dan diberikan pada setiap jenjang kelas sekolah.
2. Diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mata
32
pelajaran lain.3. Meliputi 4 area dengan
76 item karakter.
33
BAB IIIPENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pendidikan merupakan sarana dalam menyampaikan kebudayaan dari satu
generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan dan negara mempunyai hubungan
yang sangat erat. Perkembangan sebuah negara tergantung kepada
perkembangan pendidikan kepada warga negaranya.
2. Perkembangan pendidikan di setiap negara pasti berbeda, hal ini disebabkan
beberapa faktor seperti keadaan wilayah negara, faktor ekonomi masyarakat,
faktor politik negara, kebudayaan setempat, dan sebagianya
3. Pelaksanaan pendidikan setiap negara yang ada di dunia sangat ditentukan oleh
faktor-faktor tersebut, khusunya negara-negara maju yang sangat memperdulikan
masalah pendidikan warga negaranya.
B. Saran
1. Kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya dapat menyadari bahwa
pendidikan itu sangat penting demi kemajuan negara kita.
2. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang di dunia
seharusnya dapat meneladani pendidikan di negara-negara maju yang sangat
konseptual dan tidak menghilangkan unsur kebudayaan negaranya sendiri
sehingga pendidikan di Indonesia dapat sejajar dengan negara-negaar maju di
dunia.
34
REFERENSI
_______. Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rajawalki Pers.
______. 2010. Pendidikan di Amerika Serikat. http://www.hewlett.org/programs/global-development-program/quality-education-in-developing-countries.
______. 2010Sihol Nababan. 2009. Peranan Sistem Pendidikan Nasional dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya. Medan: Universitas HKBP Nommensen. Makalah ini disampaikan pada The 1st International Symposium on Education tanggal 15 Agustus 2009.
Academy, Expression, 2007. Education Systems in Australia (http://www. expressionacademy.com/education%20systems%20in%%20australia.html, diakses pada tanggal 17 November 2008).
Ardian Umam. Mengupas Sistem Pendidikan Jepang dalam Pembangunan Karakter Bangsanya. http://www.wikipedia.co.id
Mohammad Noor Syam. 1986. Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional.
Mudyahardjo, Redja. 2010. Pengantar Pendidkan. Suatu Studi Awal Tentang Dasar Dasar.
Rahman Assegaf. 2003. Internasionalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat. Yogyakarta: gama Media.
Sutarno. Karakteristik Pendidikan Multikultural Di Berbagai Negara. Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia dan Di Jepang.
Tukiyo. Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter di Jepang serta Perbandingannya dengan di Indonesia. Semarang: FKIP Universitas Widya Dharma Klaten.
35