CORPORATE GOVERNANCE

Oleh:

DISUSUN OLEHDHODY KURNIAWAN(125020307111012)M. ALIZA SHOFY(125020307111043)RIKO ADI SAPUTRA(125020307111016)FADLI HAKIM (125020307111057)

UNIVERSITAS BRAWIJAYAFAKULTAS EKONOMI & BISNIS AKUNTANSI2015

A. PENGERTIANMenurut Shann Turnbull (1997), tata kelola perusahaan menggambarkan semua pengaruh yang mempengaruhi proses kelembagaan, termasuk menunjuk kontroler dan atau regulator, yang terlibat dalam mengorganisir produksi dan penjualan barang serta jasa. Dijelaskan juga bahwa tata kelola perusahaan mencakup semua jenis perusahaan atau perusahaan yang didirikan tidak menurut hukum perdata.Sedangkan menurut Gillan & Starks (1998) dalam Gillan (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai sistem dari hukum-hukum, gangguan-gangguan, dan faktor-faktor yang mengontrol operasi pada perusahaan. Dengan mengabaikan definisi khusus yang biasa digunakan, penelitian-penelitian biasanya melihat mekanisme tata kelola perusahaan sebagai masuknya satu dari dua kelompok: baik internal perusahaan atau eksternal perusahaan.Sehingga, kesimpulan dari dua definisi diatas ialah; tata kelola perusahaan atau GCG adalah suatu sistem kontrol perusahaan yang mencakup pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam mengelola perusahaan tersebut.

B. KONSEP DASARDua teori utama yang terkait dengan tata kelola perusahaan menurut Chinn (2000) dan Shaw (2003) adalah stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory dimana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

C. ETIKA DAN AKUNTABILITAS PERUSAHAANPengembangan Program EtikaCode of Conduct PerusahaanKebutuhan tata kelola etis tidak hanya baik bagi bisnis perusahaan. Perubahan-perubahan terkini pada regulasi pemerintahan merubah ekspektasi secara signifikan. Dalam era meningkatkan pengawasan, dimana perilaku tidak etis dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan, sangat dibutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang menyediakan aturan serta akuntabilitas yang tepat untuk kepentingan shareholders, direktur, dan eksekutif. Direktur harus cermat dalam mengatur risiko bisnis dan etika perusahaannya. Mereka harus memastikan bahwa budaya etis telah berjalan dengan efektif dalam perusahaan. Hal ini membutuhkan pengembangan code of conduct, dan cara yang paling fundamental dalam menciptakan pemahaman mengenai perilaku yang tepat, memperkuat perilaku tersebut, dan meyakinkan bahwa nilai yang mendasarinya dilekatkan pada strategi dan operasi perusahaan. Konflik kepentingan dalam perusahaan, kekerasan seksual, dan topiktopik serupa perlu diatasi segera dengan pengawasan yang memadai untuk menjaga agar budaya perusahaan sejalan dengan ekspektasi saat ini.Pendedikasian Kembali Peran Akuntan ProfesionalPeristiwa Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom mengubah fokus akuntan profesional terhadap perannya sebagai orang yang dipercaya oleh publik. Reputasi dan eksistensi profesi akuntan di masa depan telah menurun di mata publik, sehingga perbaikan serta kesuksesannya kembali tergantung pada perubahan yang akan dilakukan. Profesi akuntan harus mengembangkan pertimbangan, nilai, dan sifat karakter yang mencakup kepentingan publik, dimana pertimbangan tersebut inheren dengan munculnya akuntabilitas berorientasi stakeholder dan kerangka tata kelola (governance framework).Standar code of conduct yang baru muncul untuk menuntun profesi akuntan serta memastikan bahwa self-interest, bias, dan kesalahpahaman tidak menutupi independensinya. Globalisasi mulai mempengaruhi perkembangan aturan dan harmonisasi standar akuntan profesional, dan hal ini akan terus berkelanjutan. Sama seperti mekanisme tata kelola untuk korporasi yang menghasilkan batasan dan yurisdiksi domestik, stakeholder di seluruh dunia akan lebih mengutamakan dalam menentukan standar kinerja bagi profesi akuntan. Pekerjaan mereka akan melayani pasar modal dan korporasi global, dan kesuksesannya membutuhkan respek dari karyawan dan partner yang lebih banyak dibandingkan dahulu. Dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, akan menarik apabila akuntan profesional dapat menggunakan kesempatan yang menunjukkan perannya yang lebih luas. Mereka secara khusus harus menempatkan diri untuk membantu perkembangan mekanisme ke depan yang menyediakan dan memastikan panduan etika yang lebih baik bagi organisasi.

Ekspektasi Publik pada Semua ProfesionalSeorang profesional bekerja dengan sesuatu yang bernilai, akibat kepercayaan dan kompetensinya mereka bekerja serta bertanggungjawab. Jika sebuah profesi kehilangan kredibilitas di mata publik, maka konsekuensinya cukup parah. Dalam analisis terakhir menyebutkan bahwa sebuah profesi merupakan kombinasi dari keistimewaan, tugas, dan hak yang semuanya terbingkai dalam sekumpulan nilai profesional yang umum, nilai yang menentukan bagaimana keputusan dibuat dan tindakan diambil.

Ekspektasi Publik pada Akuntan ProfesionalAkuntan profesional diharapkan mempunyai keahlian khusus berhubungan dengan akuntansi dan pemahaman yang lebih baik dari orang awam mengenai hal-hal terkait seperti kontrol manajemen, perpajakan, atau sistem informasi. Sebagai tambahan, mereka juga diharapkan untuk menganut nilai dan tugas profesional umum serta menganut standar spesifik yang dikeluarkan oleh badan profesional dimana mereka bernaung.

Yang Dominan antara Nilai Etis dan Teknik Audit atau AkuntansiNilai etis harus dipertimbangkan agar sejajar dengan kemampuan teknik. Namun demikian, yang dominan mungkin ditujukan pada nilai etis, ketika seorang profesional menemukan masalah yang melebihi kemampuan yang dimilikinya saat itu, nilai etislah yang akan mendorongnya untuk mengenali dan mengungkapkan fakta tersebut. Tanpa nilai etis, kepercayaan yang diperlukan dalam hubungan fidusial tidak dapat dipertahankan, dan hak-hak yang dimiliki oleh profesi akuntansi akan dibatasi, sehingga mengurangi efektivitas yang dapat diberikan oleh profesi independen pada masyarakat.

Prioritas Kewajiban, Loyalitas, dan Kepercayaan pada FidusialSalah satu peran utama dari akuntan profesional adalah menawarkan jasa fidusial untuk masyarakat, maka kinerja dari jasa-jasa tersebut seringkali melibatkan pilihan yang dapat memihak kepentingan salah satu pihak dari orang yang membayar fee, pemilik perusahaan/pemegang saham saat ini, pemegang saham potensial di masa depan, dan stakeholder lainnya termasuk pekerja, pemerintah dan kreditur. Oleh karena itu, sebagai auditor, loyalitas pada publik tidak boleh lebih kecil dari loyalitas pada pemegang saham/pemilik perusahaan saat ini, dan tidak boleh mengutamakan manajemen perusahaan.

Aturan Independensi SEC BaruKomite khusus tidak mengantisipasi ketidakmampuan anggotanya dalam mengelola konflik bawaan dari situasi berkepentingan yang muncul saat audit dan jasa lainnya ditawarkan pada klien yang sama. Pembatasan diperkenalkan oleh SOX dan dibentuk oleh SEC yang membatasi auditor dari perusahaan yang terdaftar di SEC untuk mengaudit pekerjaanya sendiri, atau bertindak sebagai pembela untuk klien.

Nilai Tambah Kritis oleh Akuntan ProfesionalKredibilitas adalah nilai tambah dari akuntan profesional dalam jasa assurance yang lebih baru. Kredibilitas untuk klien/pekerja dan pada masyarakat luas, bergantung pada reputasi dari seluruh profesi. Reputasi berasal dari nilai profesional yang dianut dan ekspektasi yang dibentuk dari pihak-pihak yang dilayani. Secara khusus, nilai tambah kritis oleh akuntan profesional berada pada ekspektasi bahwa apapun jasa yang ditawarkan akan didasarkan pada integritas dan objektivitas, dan nilai-nilai ini sebagai tambahan untuk menjamin standar minimum kompetensi, kredibilitas atau keyakinan pada laporan atau aktivitas. Standar yang Diharapkan untuk PerilakuPublik, khususnya klien mengharapkan bahwa akuntan profesional akan melakukan jasa fidusial dengan kompetensi, integritas, dan objektivitas. Integritas, kejujuran dan objektivitas sangat penting dalam pelaksanaan yang tepat dari tugas fidusial.

Akuntabilitas untuk Shareholder atau Stakeholder?Kapasitas pertumbuhan dari stakeholder nonpemegang saham untuk mempengaruhi pencapaian tujuan korporasi dan peningkatan sensitivitas mereka membuatnya atraktif untuk korporasi untuk mendorong dukungan stakeholder.Skandal Enron, Arthur Andersen, dan Worlcom memperlihatkan bahwa aktivitas korporasi membuat pola untuk menghadiahi eksekutif, komisaris dan beberapa pemegang saham saat ini tidak secara penting pada kepentingan akan masa depan atau pemegang saham saat ini yang diharapkan untuk kesuksesan jangka panjang seperti investor penerima pensiun, pekerja dan pemberi pinjaman.Eksekutif, komisaris, dan investor yang terfokus pada jangka pendek membahayakan kredibilitas seluruh tata kelola korporasi dan proses akuntabilitas.Berdasarkan pada kenyataan adanya tekanan stakeholder dan keinginan untuk mendorong dukungan stakeholder, perusahaan menyadari bahwa mereka bertanggungjawab pada stakeholder dan menatakelola diri mereka untuk meminimalisasi risiko dan memaksimalisasi kesempatan tak terpisahkan dengan rerangka akuntabilitas stakeholder.

D. SKANDAL INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYALatar belakang munculnya good corporate governance atau dikenal dengan nama tata kelola perusahaan yang baik (selanjutnya disebut GCG) muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG namun dilatarbelakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Joel Balkan (2002) mengatakan bahwa perusahaan (korporasi) saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan.Kekuatan tersebut terkadang mampu mendikte hingga ke dalam pemerintahan suatu negara, sehingga mejadi tidak berdaya dalam menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut. Sebagai akibat adanya tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahan-perusahaan besar yang mana mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, seperti yang terjadi di Amerika pada awal tahun 2000 dan tahun 2008 yang mengakibatkan runtuhnya beberapa perusahan besar dan ternama dunia, disamping juga menyebabkan krisis global di beberapa belahan negara dunia. Sebagai contoh, untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah Amerika mengeluarkan Sarbanes Oxley Act tahun 2002 yang berisikan penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan dan perlindungan terhadap investor.Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi acuan awal dalam penjabaran dan penciptaan GCG di berbagai negara. Konsep GCG belakangan ini makin mendapat perhatian masyarakat dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi yang mencakup (a) hak-hak para pemegang saham (shareholders) dan perlindungannya, (b) peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) lainnya, (c) pengungkapan (disclosure) yang akurat dan tepat waktu, (d) transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan, (e) tanggung jawab dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan itu sendiri, kepada para pemegang saham dan pihak lain yang berkrpentingan.Model tata kelola perusahaanAda beberapa model tata kelola perusahaan diantaranya :1. Model UK (United Kingdom)Pada umumnya Terdapat 19 kode yang perlu diperhatikana. Dewan direksi mengadakan pertemuan secara teratur dan mengontrol penuh perusahaanb. Harus ada yang memegang tanggung jawab c. Dewan harus mengikutksertakan dewan non eksekutif d. Dewan harus memiliki jadwal resmie. Harus ada persetujuan resmi bagi direksi untuk menunjuk pihak independen yang professional bila dibutuhkanf. Semua direksi harus memiliki akses kepada sekertaris perusahaang. DNE harus menyertakan penilai independen untuk menilai apakah sisi operasional mupun dan operasional sudah berjalan dengan baik.h. DNE harus Independen dan tidak ada keterikatan dengan pihak laini. DNE harus ditunjuk dengan kemampuan khususj. DNE dipilih melalui proses yang formalk. Kontrak layanan direksi tidak lebih dari 3 tahun tanpa keputusan pemegang sahaml. Harus ada pengungkapan resmi berapa pendapatan para direksim. Bayaran Eksekutif direksi berdasarkan balas jasan. Merupakan kewajiban dewan untuk memposisikan perusahaan sessuai dengan penaksiran yang masuk akalo. Hubungan profesionalisme antara auditor dan dewan harus dibina dengan baikp. Direksi harus menyampaikan efektifitas pengendalian internal perusahaan

Cadburry menjelaskan prinsip dasar dari 19 kode diatas1. KetebukaanPendekatan keterbukaan informasi memberikan effiensi dalam pasar ekonomi memudahkan dewan melakukan tindakan efektif dengan cepat, serta bermanfaat bagi pemegang saham dan pihak lain demi mengawasi kinerja perusahan2. IntegritasIntegritas suatu laporan ditentukan dari bagaimana integritas dalam proses menyusunnya serta para penyusunnya3. AkuntabilitasDewan direksi dan para pemegang saham memiliki peran masing-masing dalam mengefektifkan akuntabilitas, direksi bertanggung jawab pada pemegang saham untuk menyajikan informasi yang berkualitas, sedangkan pemegang saham dengan cara kerelaan mereka untuk melatih tanggungjawab sebagai pemilik.

2. Model GlobalPrinsip- prinsip dalam tata kelola perusahaana. Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memajukan pasar yang tranparan dan efisien, konsisten dengan aturan hokum yang berlaku dan menggambarkan dengan jelas tanggung jawab setiap bagian dari perusahaannya.b. Kerangka kerja tata kelola harus memfasiilitasi dan melindungi kelangsungan hak pemegang sahamc. Kerangka tata kelola harus adil dengan hak setiap pemegang sahamd. Kerangka tata kelola harus mengetahui hak hak pemegang saham melalui keseoakatan bersama dan sah sesuai hokum yang berlakue. Kerangka tata kelola harus memastikan pengungkapan yang cepat dan akurat telah dibuat berdasarkan data yang relevan.f. Tata kelola harus memastikan landasan strategi perusahaan.

Mempraktikkan tata kelola perusahanPertama kali yang harus dilakukan adalah mempertimbangkan bagaimana tata kelola yang telah dirancang akan berjalan dengan baik pada praktiknya. Andrew Chambers ten principa of effective governance menyatakan 10 hal berikut:a. Bisnis dalam kendali stake holderb. Pelaporan pada public dapat dipercaya dan secara luasc. Menghindari kelebihan kuasa pada bisnis tingkat atasd. Komposisi dewan yang seimbange. Keterlibatan dewan direksi yang kuatf. Elemen independent yang kuat dalam dewang. Monitoring yang kuat dari direksih. Komitmen dan kompetensii. kontrol dan Penaksiran resikoj. presensi yang baik dari auditdewan direksidewan direksi memiliki 4 kriteriaa. mengetahui visi, misi dan nilai perusahaanb. menentukan strategi dan struktur perusahaanc. melimpahkah kepada manajemend. akuntibel pada pemegang saham dan bertanggungjawab pada stekholder yang relevan.

Tanggung jawab DNEa. memonitor kinerja eksekutifb. arahan strategic. komunikasid. audite. honor eksekutiff. menunjuk direkturAuditor eksternalAuditor eksternal merupakan pemeruksaan yang dilakukan oleh pihak independen pada laporan keuangan suatu entitas untuk memberikan suatu opini pada laporan keuangan tersebut. Auditor eksternal bertujuan untuk menguji apakah terdapat transaksi transaksi yang disembunyikan berdasarkan pada laporan keuangan, sedangkan auditor internal sifatnya memberIKan masukan kepada menejemen terkait dengan pengendalian internal maupun operasional yang berpotensi menimbulkan resikoPersamaan auditor internal dan eksternal1. sama sama menggunakan banyak informasi dalam menganalisis transaksi 2. memiliki disiplin ilmu dan sama sama merupakan profesionalisme3. sama sama menghasilkan laporan resmi setelah proses audit berkakhir4. sama sama bergantung pada internal kontrol5. sama sama menggunakan sistem informasi dalam melakukan proses auditperbedaan antara auditor internal dan eksternal1. auditor eksternal bukan merupakan bagian dari perusahaan yang diaudit layaknya auditor internal2. auditor eksternal fokus menghasilkan opini sesuai kenyataaan yang terjadi pada perusahaan berdasarkan laporan keuangan sedangkan internal fokus pada pengendalian internal dan manajemen resikolatar belakang auditor eksternal1. ditunjuk pada saaat RUPS2. honor ditentukan pada saat RUPS3. tidak memiliki hubungan dengan perusahaan yang diaudit4. memilik hak untuk memeriksa segala dokumen yang dimiliki perusahaan yang berkaitan dengan audit

Komite AuditKomite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisarisdalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan KomisarisOrganisasi Komite Audit. a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepadaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS).b. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroansebagai Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luarperseroan.c. Salah-satu anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen perseroan bertindaksebagai Ketua Komite Audit

Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan danPedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:1. Komite audit harus mempunyai sikap independen. Artinya anggota komite audit tidak mempunyai hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.2. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yangmemadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasidengan baik.3. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansiatau keuangan.4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasarmodal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Peran komite audit1 Proses audit external yaitu merekomendasi dimana perusahaan akan melakukan audit laporan keuangannya.2 Mempertimbangan laporan akhir perusahaan dan laporan audit external3 Mempertimbangkan kecukupan sistem internal kontrol4 Keterlibatan dalam penu jukan auidtor internal dan memastikan proses audi berjalan sesuai prosedur5 Komite audit memastikan berjalannya sistem manajemen resiko di perusahaan dan mendukung sistem pengendalian dalam menyedikan ekpektasi yang rasional dalam mencapai tujuan.6 Memastikan perusahaan menjalankan bisnisnya dengan mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku di negara tersebut.7 Membantu manajemen keuangan dalam mempertimbangkan keuangan dan pengeluaran dan memastikan laporan keuangan perusahaan baik.8 Investigasi khusus artinya komite audit dapat meminta internal auditor ataupun external auditor untuk memeriksa masalah yang di mana masalah tersebut adalah masalah sensitive yang ada dalam kekuasaannya.

Audit internal Audit internal adalah fungsi penilaian secara independen yang didirikan dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktifitas-aktifitasnya sebagai layanan terhadap organisasi tersebutFungsi audit internal1. Menyediakan saran dalam manajemen resiko2. Memastikan sistem pengendalian internal suatu perusahaan2.9 Hubungan Resiko Manajemen Dan Internal KontrolKita telah mengetahui jika peran internal audit perusahaan mencakup atas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola.

1. Pedoman tata kelola perusahaanIni pada dasarnya pedoman, petunjuk, regulasi/peraturan dan standart 2. Struktur perusahaanStruktur tata kelola perusahaan dan proses termasuk semua pengaturan untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman tata kelola perusahaan. Ini termasuk komite audit, internal dan external audit dll3. Susunan pengungkapanhal-hal yang harus dimasukkan dalam laporan tahunan termasuk akun Audit, laporan audit external, laporan direktur dan tinjauan operasional. ni juga mencakup pengungkapan atas kepatuhan terhadap pedoman tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pernyataan kontrol internal4. Kerangka kerja kontrol internalSemua organisasi harus mengadopsi kerangka kerja yang mengatur pengendalian. Kerangka kerja harus menyediakan road map tentang pengendalian lingkungan, bagaimana hubungan orang dengan yang lain dan komunikasi.5. Manajemen risikoDalam konteks kerangka kontrol, organisasi harus memperhatikan proses pengidentifikasian , menilai dan mengelola risiko.6. Kontrol internalSetelah menilai kunci dari risiko, harus mendefinisikan strategi manajemen risiko. 7. Tinjauan dan strategi perusahaanStrategi untuk mengelola risiko dan memastikan kontrol yang dikerjakan kemudian harus dimasukkan ke dalam strategi keseluruhan yang mendorong organisasi ke arah pencapaian tujuan. seluruh proses harus diarahkan , dinilai , diulas dan ditingkatkan dalam hubungannya dengan sistem pengukuran kinerja yang formal.

Dengan mempertimbangkan komponen diatas, kita dapat melihat bahwa tatakelola perusahaan adalah payung-nya konsep yang menggerakkan kontrol dan kerangka kerja, yang mana bergantung pada manajemen risiko dan efisiensi sistem kontrol internal.

2.10 Pelaporan Pengendalian InternSir Adrian Cadbury telah mengatakan bahwa tata kelola perusahaan adalah tentang cara organisasi diarahkan dan dikendalikan. Jika suatu group bersifat mengendalikan bisnis dan mereka mengikuti semua langkah standar maka stakeholder dapat mengambil kenyamanan di fakta ini. Sementara itu, berada dalam kontrol berarti bahwa semua risiko yang akan datang untuk keberhasilan bisnis telah diantisipasi dan ditangani, seefisien mungkin. Ini saja tidak menjamin kesuksesan, tapi itu tidak berarti bahwa ada kesempatan yang masuk akal bahwa organisasi akan bertahan, jika tidak melebihi, ekspektasi pasar. Untuk menggarisbawahi kebutuhan dalam kendali, laporan tahunan yang diterbitkan untuk perusahaan yang terdaftar di bursa dan sektor publik atau badan harus mencakup pernyataan pengendalian internal. Pernyataan ini adalah garis bawah, yang berasal dari pengaturan sistem yang rumit, proses dan hubungan ditetapkan dalam organisasi. Jika kontrol ini mendorong organisasi ke depan dan juga menangani semua risiko yang diketahui yang mengancam arah positif ini, maka ada sistem yang baik dari pengendalian internal. Sebuah organisasi yang diatur harus memiliki kontrol baik dan laporan pengendalian internal merupakan suara penting kepercayaan dari dewan untuk para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan Turnbull mencakup seperangkat pertanyaan bahwa dewan mungkin ingin mendiskusikan dengan manajemen ketika mempertimbangkan laporan pengendalian intern dan melakukan penilaian tahunan. Daftar ini berbasis pada COSO model control (lihat Bab 4) dan mencakup bidang-bidang berikut:Lingkungan pengendalian . Penilaian risiko . Aktivitas pengendalian . Informasi dan komunikasi . PemantauanJelas bahwa dewan dapat mengamankan informasi tentang fungsi kontrol internal dari sumber dalam organisasi, banyak yang datang dari manajemen risiko dan jaminan Proses pelaporan yang telah ditetapkan. Auditor internal dan eksternal juga menyediakan masukan utama seperti halnya komite audit. Beberapa organisasi memerlukan manajer puncak untuk memberikan pernyataan jaminan di mana mereka mengkonfirmasi bahwa kontrol tersebut cocok, bahwa mereka telah ditinjau dan diperbaiki (jika perlu) dan bahwa mereka dirancang untuk membantu mengelola semua risiko material terhadap pencapaian tujuan. Selain itu, laporan dapat juga menggabungkan pertimbangan apakah kontrol sedang diterapkan sebagaimana dimaksud dan mereka dapat diandalkan. Audit internal adalah pemain besar di bidang ini pada kontrol pelaporan dan paling Audit tim telah mempertajam fokus mereka untuk memberi makan ke attestations board (atau chief executive untuk organisasi sektor publik). Model ini sepenuhnya dibangun tata kelola perusahaan yang telah kita berkembang dalam bab ini diatur dalam Gambar 2.11

Banyak komponen model kami telah disebut, tapi untuk kelengkapan kita bisa daftar mereka semua dan menghabiskan lebih sedikit waktu pada tambahan baru: Stakeholder harus memahami peran organisasi dan apa yang mereka dapatkan dari itu, dancerdas dalam menuntut informasi tentang sistem tata kelola perusahaant. Perundang-undangan, aturan dan peraturan ini semua harus berkontribusi untuk melindungi orang-orang dan kelompok-kelompok yang telah berinvestasi dalam organisasi atau yang memiliki kepentingan langsung baik dalam layanan atau produk yang disediakan atau pengaturan kemitraan. Kerangka peraturan juga harus memastikan tingkat lapangan bermain untuk pesaing dan menginspirasi substance over form keunggulan dalam bentuk. final account Laporan tahunan dan rekening harus berisi semua informasi yang diperlukan oleh pengguna dan disajikan dengan cara yang benar dan adil (dalam hubungannya denganstandar akuntansi internasional). Ini harus bertindak sebagai jendela antara dunia luar dan organisasi sehingga pengguna yang tertarik dapat mengintip melalui jendela ini dan mendapatkan pandangan yang jelas. Audit eksternal Harus ada ulasan benar-benar independen , kompeten dan ketat penghitungan terakhir sebelum diterbitkan, tanpa gangguan dari kebutuhan untuk menarik besar Jumlah biaya non-audit dari perusahaan yang bersangkutan . Dewan Pengurus harus seimbang antara campuran eksekutif dan non - eksekutif sehingga mewakili kepentingan pemegang saham secara profesional dan bertanggung jawab, yang diketuai oleh NED dihormati . Tanggung jawab mereka harus sepenuhnya ditentukan dan kriteria penilaian, yang memastikan imbalan yang adil yang tersedia untuk kinerja yang efektif ( melalui remunerasi panitia ) . Komite Audit ini komite non-eksekutif harus memberikan pengawasan Proses tata kelola perusahaan dan memiliki garis langsung kepada para pemegang saham melalui laporan terpisah dalam laporan tahunan. Komite juga harus berusaha untuk memastikan pengelolaan dilengkapi untuk membuat manajemen risiko yang efektif dan kontrol dalam organisasi. Kompeten dan berpengalaman, orang yang duduk di komite memastikan mereka mampu melakukan waktu yang cukup dan upaya untuk tugas membimbing dan memantau akuntansi, audit, akuntabilitas, nilai-nilai etika dan pengaturan tata kelola, tanpa konflik kepentingan-nyata atau dirasakan. Kinerja, kesesuaian dan akuntabilitas Ketiga konsep harus membentuk kerangka perilaku perusahaan mana semangat cita-cita yang dianut (sebagai bagian dari budaya organisasi) berbeda dengan daftar aturan yang dipelajari oleh hukum dan akuntansi teknisi dengan maksud untuk 'mendapatkan sekitar'. Key performance indikator (KPI) Upaya Organisasi harus dibentuk di sekitar misi yang jelas, visi dan set nilai-nilai yang jatuh ke dalam berbagai seimbang ukuran kinerja yang memastikan risiko yang efektif kinerja dipahami dan dikelola dengan baik. Audit internal Harus profesional, mandiri dan sumber daya yang tampil ke standar profesional yang diabadikan dalam fokus baru pada manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola; dengan keseimbangan yang baik jaminan dan usaha konsultasi. Manajemen Risiko Harus ada sistem yang kuat dari manajemen risiko di tempat yang tertanam ke dalam sistem organisasi dan proses dan yang feed ke jaminan sistem pelaporan (biasanya didasarkan pada daftar risiko). Manajer, supervisor dan operasional dan depan staf lini semua harus memahami Kerangka tata kelola perusahaan dan hidup sesuai dengan tuntutan tanggung jawab mereka didefinisikan (Untuk kinerja, kesesuaian dan akuntabilitas) dalam hal ini. Sistem pengendalian internal harus ada di seluruh organisasi dan diperbarui untuk mempertimbangkan semua risiko material yang telah dinilai, dan harus dimiliki dan Ulasan oleh orang-orang yang paling dekat dengan operasi yang terkait. Laporan tahunan yang dipublikasikan harus mengomentari sistem pengendalian internal untuk mengelola risiko internal dan eksternal. Kinerja manajemen Respon terhadap cita-cita tata kelola perusahaan harus sepenuhnya diintegrasikan ke dalam cara orang menetapkan target dan dinilai dalam hal kinerja mereka terhadap target tersebut. Kinerja harus diukur dan dikelola secara seimbang dan cara yang berarti. Standar etika harus membentuk platform untuk semua kegiatan organisasi dan harus diberikan prioritas untuk semua keputusan penting yang dibuat. Mereka juga harus mendukung manusia sistem pengelolaan sumber daya (misalnya seleksi, pelatihan, penilaian, disiplin, dll) dan menjadi bagian pesan yang jelas dan konsisten dan nilai-nilai dari manajemen puncak. Semua karyawan harus didorong untuk melaporkan semua risiko aktual dan potensial untuk bisnis, pelanggan dan stakeholder, dan tindakan positif yang harus diambil oleh manajemen sebagai hasilnya. Komitmen dan kemampuan adalah dua konsep lanjut yang telah ditambahkan ke kinerja, kesesuaian dan akuntabilitas. Komitmen adalah perwujudan dari perusahaan nilai tata kelola ke dalam hati dan pikiran semua orang yang berhubungan dengan organisasi.

TAMBAHANKOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE (KNKG) Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah komite nasional yang mengatur tentang kebijakan terkait tata kelola perusahaan di indonesia.

Visi : Mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pelaksanaan governance terbaik di dunia.

Misi :Mendorong dan meningkatkan efektifitas penerapan good governance di Indonesia dalam rangka membangun kultur yang berwawasan good governance baik di sektor publik maupun korporasi.

Peran KNKG

1 Sebagai Fasilitator:Mendorong terbangunnya framework, infrastruktur dan enforcement dari praktik governance yang baik dalam sektor-sektor utama, yaitu kebijakan dan layanan publik, perbankan dan jasa keuangan, pasar modal, BUMN serta energi dan pertambangan.

2 Sebagai Katalisator:Mengembangkan budaya good governance di dalam tingkat organisasi/lembaga publik, perseroan, pejabat publik serta praktisi terkait, dengan konsentrasi pada sektor-sektor utama yang telah disebutkan sebelumnya.

KNKG membentuk Sub-Komite yang bertugas menyusun, mengembangkan dan menjalankan program-program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan governance di bidang korporasi maupun publik. ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCESetiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspekbisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas,responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapaikesinambungan usaha(sustainability)perusahaan dengan memperhatikan pemangkukepentingan(stakeholders).1. Transparansi (Transparency)Prinsip DasarUntuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakaninformasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahamioleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkantidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapijuga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, krediturdan pemangku kepentingan lainnya.Pedoman Pokok Pelaksanaan1.1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangkukepentingan sesuai dengan haknya.1.2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi,sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasipengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksidan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan danperusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalianinternal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadianpenting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.1.3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajibanuntuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturanperundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.1.4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikankepada pemangku kepentingan.2. Akuntabilitas (Accountability)Prinsip DasarPerusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan danwajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengankepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang sahamdan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukanuntuk mencapai kinerja yang berkesinambunganPedoman Pokok Pelaksanaan2.1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masingorgan perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi,nilai-nilai perusahaan(corporate values),dan strategi perusahaan.2.2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawanmempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannyadalam pelaksanaan GCG.2.3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektifdalam pengelolaan perusahaan.2.4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yangkonsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaandan sanksi(reward and punishment system).2.5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaandan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku(code of conduct)yang telah disepakati.3. Responsibilitas (Responsibility)Prinsip DasarPerusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakantanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpeliharakesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagaigood corporate citizen.Pedoman Pokok Pelaksanaan3.1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikankepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturanperusahaan(by-laws).3.2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduliterhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaandengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.4. Independensi (Independency)Prinsip DasarUntuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secaraindependen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dantidak dapat diintervensi oleh pihak lain.Pedoman Pokok Pelaksanaan4.1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi olehpihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturankepentingan(conflict of interest)dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehinggapengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.4.2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnyasesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidaksaling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu denganyang lain.5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)Prinsip DasarDalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikankepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkanasas kewajaran dan kesetaraan.Pedoman Pokok Pelaksanaan5.1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentinganuntuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentinganperusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsiptransparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.5.2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepadapemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikankepada perusahaan.5.3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaankaryawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpamembedakan suku, agama, ras, golongan,gender, dan kondisi fisik

MODEL GCG DI INDONESIASejak Pedoman GCG dikeluarkan pada tahun 1999 dan selama proses pembahasan pedoman GCG sektor perbankan dan sektor perasuransian, telahterjadi perubahan-perubahan yang mendasar, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Walaupun peringkat penerapan GCG di dalam negeri masih sangatrendah, namun semangat menerapkan GCG di kalangan dunia usaha dirasakanada peningkatan. Perkembangan lain yang penting dalam kaitan dengan perlunyapenyempurnaan Pedoman GCG adalah adanya krisis ekonomi dan moneter padatahun 1997-1999 yang di Indonesia berkembang menjadi krisis multidimensi yangberkepanjangan. Krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yangbelum menerapkan GCG secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etikabisnis. Oleh karena itu, etika bisnis dan pedoman perilaku menjadi hal penting yangdituangkan dalam bab tersendiri.Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Pemerintah juga makin menyadari perlunya penerapan good governance di sektor publik, mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya good public governance dan partisipasi masyarakat. Dengan latar belakang perkembangan tersebut, maka pada bulan November 2004, Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dengan telah dibentuknya KNKG, maka Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP.31/M.EKUIN/06/2000 yang juga mencabut keputusan No. KEP.10/ M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG dinyatakan tidak berlaku lagi.PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GCG

Prinsip DasarPelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untukitu diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalammelaksanakan penerapan GCG.Pedoman Pokok Pelaksanaan1. Dalam rangka penerapan GCG, masing-masing perusahaan harus menyusun pedomanGCG perusahaan dengan mengacu pada Pedoman GCG ini dan Pedoman Sektoral(bila ada). Pedoman GCG perusahaan tersebut mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:1.1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;1.2. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, komite penunjang Dewan Komisaris, dan pengawasan internal;1.3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaansecara efektif;1.4. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internalyang efektif dan pelaporan keuangan yang benar;1.5. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etikabisnis;1.6. Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangkukepentingan lainnya;1.7. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangkamemenuhi prinsip GCG.

2. Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaansemua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut:2.1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCGoleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pemegang SahamPengendali, dan semua karyawan;2.2. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan denganpelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan;2.3. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG perusahaan;2.4. Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memilikidari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaanpedoman GCG dalam kegiatan sehari-hari;2.5. Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternalyang independen untuk memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan.Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkandalam RUPS tahunan