LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEP.RIAU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006

Nomor : 47a/S/XIV.10/07/2007

Tanggal : 30 Juli 2007

PERWAKILAN BPK-RI DI PEKANBARU Jl. Gajah Mada No.200 Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 856464 Fax (0761) 858787

DAFTAR ISI

Hal

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan .................................. i

Laporan Keuangan

1. Neraca per 31 Desember 2006 dan 2005 .............. …..…….............

2. Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2006 ..............……….....................................

3. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2006 ................…………………………….....................

4. Catatan atas Laporan Keuangan ........................................................

1

3

6

8

Gambaran Umum Pemeriksaan

1. Dasar Hukum Pemeriksaan................................................................ 2. Tujuan Pemeriksaan ..........................................................................

3. Sasaran Pemeriksaan .........................................................................

4. Standar Pemeriksaan .........................................................................

5. Tahun Anggaran yang Diperiksa.......................................................

6. Metode Pemeriksaan..........................................................................

7. Waktu Pemeriksaan ...........................................................................

8. Batasan atau Kendala Pemeriksaan..................................................

25

25

25

26

26

26

26

27

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 56 Undang-Undang

No. 1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI telah

memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2006,

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung

jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab BPK RI terletak pada

pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK RI tidak melakukan pemeriksaan terhadap Neraca Awal Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau, sehingga dampak material terhadap penyajian saldo awal pada

Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2006 bukan tanggung

jawab BPK RI.

Untuk kepentingan perbandingan maka Neraca disajikan secara komparatif per 31

Desember 2006 dan 2005. Neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian laporan

keuangan per 31 Desember 2005 telah BPK RI periksa dan BPK RI menyatakan

pendapat Tidak Wajar sesuai Hasil Pemeriksaan No. 137/S/XIV.10/06/2006, tanggal

29 Juni 2006.

BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan

BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan

pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas

dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian atas dasar pengujian,

bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan

keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan

yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, serta

penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin

bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan

pendapat.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan

keuangan bebas dari salah saji material, BPK RI melaksanakan pengujian terhadap

kepatuhan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pasal-pasal tertentu dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI

atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan

kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan

suatu pendapat seperti itu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006, BPK RI menemukan ketidakpatuhan terhadap

peraturan perudang-undangan yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan

Keuangan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, telah dilakukan penyerahan aset dan utang

piutang dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

sebagaimana dimuat dalam Berita Acara No. 02/BA/2006 tanggal 31 Mei 2006 dan

Berita Acara No. 04/BA/2006 tanggal 30 Oktober 2006. Namun demikian penyerahan

tersebut tidak diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan sehingga tidak dapat

dijadikan sebagai dasar pencatatan dan penyajian dalam Neraca.

Menurut pendapat BPK RI, kecuali atas hal yang diuraikan dalam paragraf di atas,

Laporan Keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal

yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31

Desember 2006, realisasi anggaran, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada

tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK RI menemukan

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan ini telah

BPK RI muat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan No.

47b/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007 kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau.

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK RI mengungkapkan

kondisi pengendalian intern Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah BPK RI

muat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern No.

47c/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007.

Pekanbaru, 15 Mei 2007 BADAN PEMERIKSA

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Rudi Nurprianto, SE., Ak., MM Akuntan Reg.Neg. D-13002

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NERACA

PER 31 DESEMBER 2006 & 2005

(dalam Rupiah penuh)

URAIAN CATATAN TAHUN 2006 TAHUN 2005

1 2 3 4 AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas 3.1.a 447.501.469.506,13 276.617.539.057,60 Piutang 0,00 28.466.200,00 Persediaan 3.1.b 76.665.355,00 3.383.263.706,00 Jumlah Aktiva Lancar 447.578.134.861,13 280.029.268.963,60 INVESTASI JANGKA PANJANG Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah 3.1.c 10.000.000.000,00 0,00

Investasi Jangka Panjang Lainnya 3.1.d 22.885.000.000,00 0,00 Jumlah Investasi Jangka

Panjang 32.885.000.000,00 0,00

AKTIVA TETAP Tanah 9.674.529.100,00 512.270.000,00 Jalan dan Jembatan 43.268.746.276,41 8.361.042.678,00 Bangunan Air 13.376.002.704,97 246.790.600,00 Instalasi dan Jaringan 2.677.554.200,00 175.504.200,00 Gedung 40.469.883.976,01 6.797.626.320,00 Mesin dan Peralatan 42.643.710.022,00 17.218.225.405,00 Kendaraan 41.479.692.243,00 20.812.682.200,00 Meubelair dan Perlengkapan 38.145.679.299,00 7.060.516.347,00 Buku Perpustakaan 13.429.294.190,00 2.047.278.500,00 Hewan, Ternak serta Tanaman dan

lainnya 1.074.459.000,00 69.813.000,00

Jumlah Aktiva Tetap 3.1.e 246.239.551.011,39 63.301.749.250,00 Dana Cadangan Dana Cadangan 0,00 0,00 AKTIVA LAIN-LAIN Bangunan dalam Pengerjaan 3.1.f 7.566.059.193,00 639.500.300,00 Jumlah Aktiva Lain-lain 7.566.059.193,00 639.500.300,00 TOTAL AKTIVA 734.268.745.065,52 343.970.518.513,60 UTANG UTANG JANGKA PENDEK Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang 0,00 0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 0,00 Jumlah Utang Jangka Pendek 0,00 0,00 UTANG JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri 0,00 0,00 Utang Luar Negeri 0,00 0,00 Jumlah Utang Jangka Panjang 0,00 0,00

1 2 3 4 EKUITAS DANA 3.1.g. Ekuitas Dana Umum 734.268.745.065,52 343.970.518.513,60 Ekuitas Dana Dicadangkan 0,00 0,00 Ekuitas Dana Donasi 0,00 0,00 Jumlah Ekuitas Dana 734.268.745.065,52 343.970.518.513,60 TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA 734.268.745.065,52 343.970.518.513,60

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2006

(dalam Rupiah penuh)

Kode

URAIAN

CATATAN

ANGGARAN

REALISASI Rek.

1 2 3 4 5 (3-4) 1 PENDAPATAN 3.2.a 911.152.768.000,00 1.131.634.051.389,30 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.2.a 252.077.768.000,00 281.830.846.379,30

1.01 Pajak Daerah 242.730.768.000,00 260.511.591.819,00 1.02 Retribusi Daerah 420.000.000,00 378.480.957,00 1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 8.927.000.000,00 20.940.773.603,30

2 PENDAPATAN DANA

PERIMBANGAN 3.2.a 659.075.000.000,00 849.803.205.010,00

2.01 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 481.075.000.000,00 671.472.215.010,00

2.02 Dana Alokasi Umum 178.000.000.000,00 178.330.990.000,00 2.03 Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN

YANG SAH 3.2.a 0,00 0,00

3.01 Dana Penyesuaian 0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 911.152.768.000,00 1.131.634.051.389,30

2 BELANJA 3.2.b 1.136.081.909.773,00 912.308.730.501,02 1 APARATUR DAERAH 366.373.430.416,00 298.013.837.127,01 1 BELANJA ADMINISTRASI

UMUM 3.2.b 360.879.080.416,00 292.971.907.127,00

1.01 Belanja Pegawai/Personalia 168.020.125.121,00 121.967.411.664,00 1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.062.412.620,00 118.642.558.352,00 1.03 Belanja Perjalanan Dinas 50.673.710.000,00 46.261.205.534,00 1.04 Belanja Pemeliharaan 8.122.832.675,00 6.100.731.577,00

2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 3.2.b 60.350.000,00 39.390.000,00

2.01 Belanja Pegawai/Personalia 57.350.000,00 36.390.000,00 2.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00

3 BELANJA MODAL 3.2.b 5.434.000.000,00 5.002.540.000,01

3.06 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.364.400.000,00 4.933.240.000,01 3.09 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 39.600.000,00 39.300.000,00 3.12 Belanja Modal Alat-alat Kantor dan

Rumah Tangga 0,00 0,00

3.16 Belanja Modal Buku/Perpustakaan 30.000.000,00 30.000.000,00

2 PELAYANAN PUBLIK 769.708.479.357,00 614.294.893.374,01 2 BELANJA OPERASI DAN

PEMELIHARAAN 3.2.b 284.831.526.740,00 219.844.328.110,88

2.01 Belanja Pegawai/Personalia 18.245.415.080,00 14.627.816.402,00 2.02 Belanja Barang dan Jasa 232.897.845.460,00 176.079.778.178,40 2.03 Belanja Perjalanan Dinas 26.626.375.000,00 23.226.291.000,00 2.04 Belanja Pemeliharaan 7.061.891.200,00 5.910.442.530,48

1 2 3 4 5 (3-4) 3 BELANJA MODAL 3.2.b 240.157.767.220,00 176.637.490.541,38

3.01 Belanja Modal Tanah 36.615.950.000,00 9.162.259.100,00 3.02 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 48.709.126.500,00 39.666.936.341,41

3.03 Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi) 17.433.607.820,00 13.198.791.004,97

3.04 Belanja Modal Instalasi 360.000.000,00 321.259.000,00 3.05 Belanja Modal Jaringan 2.262.000.000,00 2.180.791.000,00 3.06 Belanja Modal Bangunan Gedung 29.580.544.200,00 21.282.159.793,00 3.07 Belanja Modal Monumen 1.449.900.000,00 1.330.275.000,00 3.08 Belanja Modal Alat Besar 730.000.000,00 723.855.000,00 3.09 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 25.570.214.000,00 20.627.710.043,00 3.10 Belanja Modal Alat-alat Bengkel dan

Alat Ukur 1.989.100.000,00 1.910.696.540,00

3.11 Belanja Modal Alat-alat Pertanian 10.760.000,00 10.691.000,00 3.12 Belanja Modal Alat-alat Kantor dan

Rumah Tangga 35.798.412.900,00 31.085.162.952,00

3.13 Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi 5.061.143.500,00 4.386.078.877,00

3.14 Belanja Modal Alat-alat Kedokteran 11.567.520.000,00 10.824.588.000,00

3.15 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 8.250.080.000,00 7.569.575.200,00

3.16 Belanja Modal Buku/Perpustakaan 13.693.901.800,00 11.352.015.690,00 3.17 Belanja Modal Barang Bercorak

Kesenian, Kebudayaan 113.875.000,00 113.300.000,00

3.18 Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 833.631.500,00 829.796.000,00

3.19 Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/ Keamanan 128.000.000,00 61.550.000,00

4 BELANJA BAGI HASIL DAN

BANTUAN KEUANGAN 3.2.b 241.719.185.397,00 216.677.274.721,75

4.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 108.546.259.397,00 105.409.321.875,75

4.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 18.500.000.000,00 17.324.350.450,00

4.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan 3.140.000.000,00 3.140.000.000,00

4.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Keagamaan, Kepemudaan, Pelajar, Mahasiswa, Petani, Nelayan, Yayasan Kependidikan, Tenaga Pengajar dan LSM

77.435.000.000,00 60.292.017.000,00

4.06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi 22.238.250.000,00 20.429.672.866,00

4.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Politik dan Pilkada 1.572.500.000,00 1.072.500.000,00

4.08 Subsidi 10.287.176.000,00 9.009.412.530,00

5 BELANJA TIDAK TERSANGKA 3.2.b 3.000.000.000,00 1.135.800.000,00 5.01 Belanja Tidak Tersangka 3.000.000.000,00 1.135.800.000,00

JUMLAH BELANJA 1.136.081.909.773,00 912.308.730.501,02 SURPLUS/(DEFISIT) (224.929.141.773,00) 219.325.320.888,28

1 2 3 4 5 (3-4)

3 PEMBIAYAAN 3.2.c 224.929.141.773,00 (219.325.320.888,28) 1 Penerimaan Daerah 3.2.c.1 278.814.141.773,00 261.061.148.617,85

1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 3.2.c.1 278.814.141.773,00 261.061.148.617,85

2 Pengeluaran Daerah 3.2.c.2 (53.885.000.000,00) (480.386.469.506,13)

2.01 Transfer ke Dana Cadangan 3.2.c.2 (20.000.000.000,00) 0,00 2.02 Penyertaan Modal 3.2.c.2 (11.000.000.000,00) (10.000.000.000,00) 2.04 Sisa Anggaran Tahun Berjalan 3.2.c.2 0,00 (447.501.469.506,13) 2.05 Bantuan Dana Bergulir 3.2.c.2 (22.885.000.000,00) (22.885.000.000,00)

JUMLAH PEMBIAYAAN 224.929.141.773,00 (219.325.320.888,28)

Lihat catatan atas laporan keuangan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2006

(dalam Rupiah penuh)

URAIAN CATATAN JUMLAH

1 2 3

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 3.3.a.

Aliran Kas Masuk 3.3.a.1

Pendapatan Asli Daerah 281.830.846.379,30 Pendapatan dari Dana Perimbangan 849.803.205.010,00 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 0,00

Jumlah Aliran Kas Masuk 1.131.634.051.389,30

Aliran Kas Keluar 3.3.a.2

Belanja Administrasi Umum 292.971.907.127,00

Belanja Pegawai/Personalia 121.967.411.664,00

Belanja Barang Dan Jasa 118.642.558.352,00

Belanja Perjalanan Dinas 46.261.205.534,00 Belanja Pemeliharaan 6.100.731.577,00

Belanja Operasi dan Pemeliharaan 219.883.718.110,88 Belanja Pegawai/Personalia 14.664.206.402,00 Belanja Barang dan Jasa 176.082.778.178,40 Belanja Perjalanan Dinas 23.226.291.000,00 Belanja Pemeliharaan 5.910.442.530,48

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 216.677.274.721,75

Belanja Tidak Tersangka 1.135.800.000,00 Jumlah Aliran Kas Keluar 730.668.699.959,63 Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 400.965.351.429,67 ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 3.3.b Aliran Kas Masuk Penjualan Investasi Jangka Panjang 0,00 Penjualan Aktiva Tetap 0,00

Penerimaan dari Deviden Dana Daerah Bank Riau 0,00

Jumlah Aliran Kas Masuk 0,00 Aliran Kas Keluar Belanja Modal/Pembangunan 181.640.030.541,39

1 2 3 Pembelian Investasi Jangka Panjang 0,00 Jumlah Aliran Kas Keluar 181.640.030.541,39 Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (181.640.030.541,39) ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 3.3.c Aliran Kas Masuk Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0,00 Transfer dari Dana Cadangan 0,00 Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan 0,00 Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu 0,00 Jumlah Aliran Kas Masuk 0,00 Aliran Kas Keluar Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi 0,00 Transfer ke Dana Cadangan 0,00 Penyertaan Modal 10.000.000.000,00 Pembayaran Hutang Pajak Tahun Lalu 0,00 Bantuan Dana Bergulir 22.885.000.000,00 Sisa Anggaran Tahun Berjalan 0,00 Jumlah Aliran Kas Keluar 32.885.000.000,00 Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (32.885.000.000,00) Kenaikan Kas Bersih Selama Periode 186.440.320.888,28 Saldo Awal Kas 2006 261.061.148.617,85 Saldo Akhir Kas 2006 447.501.469.506,13

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir pada 31 Desember 2006 (Dalam Rupiah Penuh)

1. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH

1.1. Pembentukan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang

No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi

Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri

atas:

a. Kabupaten Bintan;

b. Kabupaten Karimun;

c. Kabupaten Natuna;

d. Kabupaten Lingga;

e. Kota Batam;

f. Kota Tanjung Pinang.

Provinsi Kepulauan Riau secara resmi didirikan pada tanggal 1 Juli 2004

dengan ibukota provinsi berkedudukan di Tanjung Pinang.

1.2. Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 04o15’ Lintang Utara dan

0o45’ Lintang Selatan serta antara 103o1’ sampai dengan 109o10’ Bujur

Timur. Wilayahnya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dan

juga beberapa provinsi. Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja di

sebelah utara, batas selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi,

batas timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat, dan batas barat

dengan Singapura, Malaysia dan Riau.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 buah pulau,

diantaranya sudah berpenghuni dan sebagian lainnya belum, dengan luas

251.810,71 km2. Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas

241.215,30 km2 atau sebesar 95,79 persen sedangkan daratannya 10.595,41

km2 atau sebesar 4,21 persen dari luas keseluruhan daratan dan lautan.

Kabupaten terluas yaitu Kabupaten Karimun dengan persentase 27,12 persen

dari seluruh luas daratan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang

2,26 persen dari seluruh luas daratan Provinsi Kepulauan Riau.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

a. Kepala Daerah

b. Sekretariat Daerah

c. Sekretariat DPRD

d. Dinas Pendapatan Daerah

e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

f. Badan Pengawas Daerah

g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

h. Kantor Penghubung Provinsi Kepulauan Riau

i. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

j. Badan Kepegawaian dan Diklat

k. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan

l. Dinas Kelautan dan Perikanan

m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

n. Badan Promosi dan Investasi Daerah

o. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

q. Dinas Kesehatan

r. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

s. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

t. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial

u. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi

v. Dinas Perhubungan

w. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

x. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan

pemerintahan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas yang utama

adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, seperti

pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban, sarana dan

prasarana umum serta kesejahteraan masyarakat.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada

31 Desember 2006 didasarkan pada Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku

Umum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut dilaksanakan dalam rangka

memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah

No.108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

yang menyebutkan bahwa “Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam perhitungan

APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra”.

2.2. Basis Akuntansi yang Digunakan

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan ini

berdasarkan atas Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Petanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta

Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Kebijakan umum akuntansi:

a. Pembukuan dilaksanakan berdasarkan prinsip Basis Kas Modifikasi,

artinya basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan

ekuitas dana.

b. Periode pembukuan dimulai pada 1 Januari s.d 31 Desember tahun yang

bersangkutan sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku.

c. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

2.3. Kebijakan

a. Kebijakan Neraca

1) Neraca menggambarkan posisi aktiva, utang dan ekuitas dana

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada suatu saat tertentu.

2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat

diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

3) Aset lancar berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,

piutang dan persediaan.

5) Kas dan setara kas adalah uang tunai, cek, dan surat-surat berharga

lainnya yang berupa investasi jangka pendek dalam bentuk simpanan

di bank dan instrument lainnya yang mempunyai sifat dapat segera

diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa

mengalami resiko perubahan nilai yang signifikan.

6) Piutang adalah tagihan kepada pegawai, atau pihak ketiga atas

penyerahan barang/jasa/uang yang diperkirakan akan dapat ditagih

dalam satu periode pembukuan. Atas piutang ini tidak ada

pencadangan atas piutang yang tidak tertagih.

7) Pembelian barang-barang habis pakai langsung dibukukan sebagai

belanja.

8) Uang muka adalah uang yang diberikan terlebih dahulu (dimuka)

kepada pegawai atau rekanan yang akan melaksanakan suatu kegiatan.

Saldo yang muncul akhir tahun buku merupakan sisa uang muka kerja

yang belum ada pertanggungjawabannya.

9) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk

dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang terdiri dari

investasi non permanen dan investasi permanen.

10) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

11) Pengukuran aset sebagai berikut:

a) Kas dicatat sebesar nilai nominal.

b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal.

c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.

d) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk

biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh

kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

e) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, namun apabila

penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar

pada saat perolehan.

12) Atas nilai aset tetap tidak dilakukan penyusutan.

13) Aset tetap yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional

dikelompokkan dalam aset lain-lain.

14) Tanah adalah seluruh tanah yang dikuasai dan atau menjadi hak milik

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

15) Jalan, jembatan dan pelantar adalah infrastruktur yang berupa jalan,

jembatan dan pelantar yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau.

16) Gedung dan bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang

dikuasai dan atau menjadi hak milik Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau.

17) Alat-alat berat dan kendaraan bermotor adalah seluruh alat berat dan

kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan operasional

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

18) Peralatan kantor dan rumah tangga adalah adalah seluruh peralatan

kantor dan rumah tangga yang digunakan untuk kegiatan operasional

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

19) Aset dalam pelaksanaan adalah aset tetap yang berupa

gedung/bangunan yang masih belum selesai atau masih sedang

dikerjakan pembangunannya.

20) Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi

dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

21) Penghapusan piutang tak tertagih, persediaan usang, aset tetap yang

sudah tidak dapat digunakan lagi atau sudah tidak ekonomis lagi

dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

22) Aset lain-lain adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam

klasifikasi aset lancar dan aset tetap.

23) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

24) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan dilunasi dalam

satu periode akuntansi/anggaran.

25) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau yang tidak akan dilunasi dalam satu periode anggaran.

26) Kewajiban diakui pada saat dana diterima, dan dicatat sebesar nilai

nominal.

27) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban.

28) Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana umum, ekuitas dana dicadangkan

dan ekuitas donasi.

29) Ekuitas dana umum adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk

aktiva yang berasal dari donasi dan dana cadangan.

30) Ekuitas dana dicadangkan adalah jumlah kekayaan bersih berupa

aktiva yang dicadangkan.

31) Ekuitas dana donasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang

berasal dari donasi.

b. Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari data anggaran dan realisasi

pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan.

2) Anggaran pendapatan adalah jumlah pendapatan yang menjadi target

atau sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

3) Realisasi pendapatan adalah jumlah pendapatan yang telah direalisir

dalam satu tahun anggaran.

4) Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah.

5) Pendapatan diklasifikasi menurut jenis pendapatan, yang terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan

yang Sah.

6) Pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

7) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan

pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas

penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan

pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode

yang sama.

9) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas

penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya

dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode

ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

10) Anggaran belanja adalah jumlah belanja yang merupakan batas atas

(plafond) yang tidak diperkenankan untuk dilewati dalam satu tahun

anggaran.

11) Realisasi belanja adalah jumlah belanja yang direalisir dalam satu

tahun anggaran.

12) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas

Daerah.

13) Belanja diklasifikasikan menurut bidang kewenangan.

14) Belanja terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan

Publik, yang dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi Belanja

Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja

Modal.

15) Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang manfaatnya diterima

oleh aparatur (tidak langsung dinikmati oleh publik).

16) Belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang manfaatnya langsung

diterima oleh publik.

17) Belanja Administrasi Umum adalah belanja periodik yang

eksistensinya tidak secara langsung dipengaruhi oleh adanya kegiatan

terprogram.

18) Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang

eksistensinya dipengaruhi oleh adanya kegiatan terprogram yang

bersifat non investasi (tidak menambah aset fisik).

19) Belanja Modal adalah belanja langsung yang eksistensinya dipengaruhi

oleh adanya kegiatan terprogram yang bersifat investasi (menambah

aset fisik).

20) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu

periode pelaporan.

21) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu

periode pelaporan.

22) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,

baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan

diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus

anggaran.

23) Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

24) Penerimaan Daerah dari pembiayaan digunakan untuk menutup defisit

anggaran.

25) Pengeluaran Daerah dari pembiayaan digunakan untuk memanfaatkan

surplus anggaran.

c. Kebijakan Laporan Arus Kas

1) Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi

penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non

keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

2) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang

menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas

yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang

akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

3) Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan

pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan

dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa

yang akan datang.

4) Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau

penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi

klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah

terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

5) Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,

belanja dan pembiayaan pemerintah.

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1.Penjelasan Pos-pos Neraca

31 Des 2006 31 Des 2005

3.1.a. Kas Rp447.501.469.506,13 Rp276.617.539.057,60

Jumlah tersebut merupakan saldo kas yang terdapat pada Rekening Kas

Daerah di Bank Riau, Bank Mandiri dan Bank Bukopin dan sisa

UUDP pada Pemegang Kas masing-masing Unit Kerja per 31

Desember 2006 dan per 31 Desember 2005, dengan rincian sebagai

berikut:

- Bank Riau 01.02.000001-4 Rp52.967.970.733,00 Rp 136.918.174.479,00

- Bank Riau 01.02.000016-6 Rp 772.193.212,00 Rp 7.236.987.893,00

- Bank Riau 01.02.000003-8 Rp 128.880.275,00 Rp 6.329.040.963,00

- Bank Riau 01.02.000005-0 Rp 1.054.805.144,00 Rp 810.309.766,00

- Bank Riau 01.02.000032-3 Rp 2.223.121.993,00 Rp 0,00

- Bank Riau 01.02.000011-0 Rp99.380.565.102,00 Rp 0,00

- Bank Riau 01.02.000042-6 Rp 2.031.935.599,00 Rp 0,00

- Bank Riau 01.02.000041-4 Rp 413.403.183,00 Rp 0,00

31 Des 2006 31 Des 2005

- B. Mandiri 1090004465936 Rp 115.655.916,00 Rp 54.565.070.847,54

- B. Mandiri 1090004414728 Rp 94.475.937,00 Rp 190.792.182,64

- B. Mandiri 1090004414751 Rp 5.016.481.251,00 Rp 73.497.443.562,67

- B. Bukopin 1009999249 Rp214.083.595.700,00 Rp 0,00

- B. Bukopin 1001370240 Rp 7.148.011.085,00 Rp 0,00

- B. Bukopin 1001371246 Rp 73.335.058.363,00 Rp 0,00

- B. Bukopin 1001353-24-0 Rp 20.000.000.000,00 Rp 0,00

Jumlah Kas di Bank Rp478.866.153.493,00 Rp279.547.819.693,85

- Kas di tangan

Bendaharawan Rp 65.279.755.378,00 Rp 13.018.287.355,00

Jumlah Kas di Bank &

Bendaharawan Rp544.145.908.871,00 Rp292.566.107.048,85

- Outstanding cek (Rp96.644.439.364,87) (Rp33.177.942.756,00)

Rp447.501.469.506,13 Rp259.388.164.292,85 Selisih kurang 0,00 Rp 17.229.374.764,75

Jumlah Kas Rp447.501.469.506,13 Rp276.617.539.057,60

Selisih kurang kas sebesar Rp17.229.374.764,75 merupakan hasil

pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimuat dalam

Hasil Pemeriksaan No. 137/S/XIV.10/06/2006 tanggal 29 Juni 2006.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas selisih tersebut

sebagaimana diungkap dalam Hasil Pemeriksaan

No.25/S/XIV.10/2/2007 tanggal 9 Maret 2007, selisih tersebut telah

dapat ditelusuri dan SILPA Tahun Anggaran 2005 terkoreksi kurang

sebesar Rp15.556.390.439,75 sehingga menjadi sebesar

Rp261.061.148.617,85 dan angka tersebut telah menjadi bagian dari

perhitungan SILPA Tahun Anggaran 2006

3.1.b. Persediaan Rp 76.665.355,00 Rp 3.383.263.706,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah persediaan obat-obatan per 31

Desember 2006 dan per 31 Desember 2005 yang belum didistribusikan

ke masing-masing kabupaten/kota.

31 Des 2006 31 Des 2005

3.1.c. Penyertaan Modal Rp 10.000.000.000,00 Rp 0,00

Pemerintah Daerah

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau pada BUMD PT Pembangunan Kepulauan

Riau per 31 Desember 2006.

3.1.d. Investasi Jangka Rp 22.885.000.000,00 Rp 0,00

Panjang Lainnya

Jumlah tersebut merupakan investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat per 31 Desember

2006.

3.1.e Aktiva Tetap Rp 246.239.551.011,39 Rp 63.301.749.250,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau per 31 Desember 2006 dan per 31 Desember 2005,

terdiri dari:

- Tanah Rp 9.674.529.100,00 Rp 512.270.000,00

- Jalan dan Jembatan Rp 43.268.746.276,41 Rp 8.361.042.678,00

- Bangunan Air Rp 13.376.002.704,97 Rp 246.790.600,00

- Instalasi dan Jaringan Rp 2.677.554.200,00 Rp 175.504.200,00

- Gedung Rp 40.469.883.976,01 Rp 6.797.626.320,00

- Mesin dan Peralatan Rp 42.643.710.022,00 Rp 17.218.225.405,00

- Kendaraan Rp 41.479.692.243,00 Rp 20.812.682.200,00

- Mebelair & Perlengkapan Rp 38.145.679.299,00 Rp 7.060.516.347,00

- Buku Perpustakaan Rp 13.429.294.190,00 Rp 2.047.278.500,00

- Hewan Ternak dan lainnya Rp 1.074.459.000,00 Rp 69.813.000,00

Jumlah Rp 246.239.551.011,39 Rp 63.301.749.250,00

Terhadap aktiva tetap yang dicatat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdapat pengakuan aktiva tetap atas belanja modal yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berlokasi dan atau di atas aset milik Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota sebesar Rp81.171.993.200. Dari total anggaran belanja modal pada aset yang

31 Des 2006 31 Des 2005

dimiliki pemerintah kabupaten/kota yang diakui sebagai aktiva tetap terdapat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Dinas Kesehatan. Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp59.855.033.200,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp21.316.960.000,00 diantaranya digunakan untuk pembangunan gedung sekolah sebesar Rp1.298.235.000,00, pembangunan gedung puskesmas sebesar Rp596.880.000,00, pengadaan mesin tik dan peralatan multimedia sebesar Rp1.950.000.000,00 dan pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp612.000.000,00. Nilai gedung sebesar Rp40.469.883.976,01 telah termasuk nilai kapitalisasi untuk pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi gedung Kantor Gubernur, Gedung Daerah dan Kantor Dinas Pendapatan Daerah seluruhnya sebesar Rp8.224.330.113,00 yang berasal dari Dana DAK Non DR Tahun Anggaran 2005 yang tidak melalui Kas Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00. Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau No. 137/S/XIV.10/06/2006 tanggal 29 Juni 2006. Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana dimuat dalam laporan tersebut, maka sisa dana DAK Non DR yang belum dipergunakan sebesar Rp1.754.900.000,00 (setelah dikurangi dengan pembayaran kepada pihak rekanan sebesar Rp8.224.330.113,00 dan administrasi kegiatan sebesar Rp102.390.000,00) telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Agustus 2006.

3.1.f. Bangunan Dalam Rp 7.566.059.193,00 Rp 639.500.300,00

Pengerjaan

Jumlah tersebut merupakan bangunan yang belum selesai dilaksanakan

sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2006 dan akan

dilanjutkan pembangunannya pada tahun anggaran berikutnya.

3.1.g. Ekuitas Dana Rp734.268.745.065,52 Rp343.970.518.513,60

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih (ekuitas) Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2006.

3.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

TA 2006 TA 2006 Anggaran Realisasi

3.2.a. Pendapatan Rp911.152.768.000,00 Rp1.131.634.051.389,30

Realisasi pendapatan selama periode tahun 2006 adalah sebesar

Rp1.131.634.051.389,30, lebih tinggi sebesar Rp220.481.283.389,30

atau 124,20% dari anggaran sebesar Rp911.152.768.000,00, terdiri

dari:

Anggaran Realisasi

- Pendapatan Asli Daerah

Rp252.077.768.000,00 Rp281.830.846.379,30

- Pendapatan Dana Perimbangan

Rp659.075.000.000,00

Rp849.803.205.010,00

- Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 0,00 Rp 0,00

TA 2006 TA 2006 Anggaran Realisasi

3.2.b. Belanja Rp1.136.081.909.773,00 Rp912.308.730.501,02

Realisasi belanja selama periode tahun 2006 adalah sebesar

Rp912.308.730.501,02, lebih rendah sebesar Rp223.773.179.271,98

atau 80,30% dari anggaran sebesar Rp1.136.081.909.773,00, terdiri

dari:

Anggaran Realisasi - Belanja

Administrasi Umum

Rp360.879.080.416,00 Rp292.971.907.127,00

- Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Rp284.891.876.740,00 Rp219.883.718.110,88

- Belanja Modal Rp245.591.767.220,00 Rp181.640.030.541,39

- Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Rp241.719.185.397,00 Rp216.677.274.721,75

- Belanja Tidak Tersangka

Rp 3.000.000.000,00 Rp 1.135.800.000,00

Realisasi Belanja Administrasi Umum tersebut di atas telah termasuk

pengeluaran untuk pembayaran rapel Bantuan Operasional kepada

Pimpinan DPRD dan rapel Tunjangan Komunikasi Intensif kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD. Pada Tahun Anggaran 2006

Pemerintah Provinsi telah melaksanakan pembayaran rapel Bantuan

Operasional kepada Ketua dan dua orang Wakil Ketua DPRD

seluruhnya sebesar Rp446.400.000,00 dan Tunjangan Komunikasi

Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD seluruhnya sebesar

Rp4.788.000.000,00.

3.2.c.Pembiayaan

TA 2006 TA 2006 Anggaran Realisasi

3.2.c.1 Penerimaan Daerah Rp278.814.141.773,00 Rp261.061.148.617,85

Realisasi Penerimaan Daerah yang berasal dari Pembiayaan selama

tahun 2006 sebesar Rp261.061.148.617,85 lebih rendah sebesar

Rp17.752.993.155,15 atau 93,63% dari anggaran sebesar

Rp278.814.141.773,00.

TA 2006 TA 2006 Anggaran Realisasi

3.2.c.2 Pengeluaran Daerah Rp53.885.000.000,00 Rp480.386.469.506,13

Realisasi Pengeluaran Daerah yang berasal dari Pembiayaan selama

tahun 2006 sebesar Rp480.386.469.506,13 lebih tinggi sebesar

Rp426.501.469.506,13 atau 891,50% dari anggaran sebesar

Rp53.885.000.000,00, terdiri dari

Anggaran Realisasi - Transfer ke Dana

Cadangan

Rp20.000.000.000,00 Rp 0,00

- Penyertaan Modal Rp11.000.000.000,00 Rp 10.000.000.000,00

- Sisa Anggaran

Tahun Berjalan

Rp 0,00 Rp447.501.469.506,13

- Bantuan Dana

Bergulir

Rp22.885.000.000,00 Rp 22.885.000.000,00

3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

3.3.a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 400.965.351.429,67

3.3.a.1. Arus Kas Masuk Rp1.131.634.051.389,30

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari

arus kas masuk dari aktivitas operasi selama periode tahun

2006, yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah Rp 281.830.846.379,30

- Dana Perimbangan Rp 849.803.205.010,00

Jumlah Rp1.131.634.051.389,30

3.3.a.2. Arus Kas Keluar Rp 730.668.699.959,63

Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar selama periode

tahun 2006, yang terdiri dari:

- Belanja Administrasi Umum Rp 292.971.907.127,00

- Belanja Operasional Rp 219.883.718.110,88

dan Pemeliharaan

- Belanja Bagi Hasil dan

Bantuan Keuangan Rp 216.677.274.721,75

- Belanja Tidak Tersangka Rp 1.135.800.000,00

Jumlah Rp 730.668.699.959,63

3.3.b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp 181.640.030.541,39)

Jumlah tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi yang

digunakan untuk belanja modal selama periode tahun 2006.

3.3.c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (Rp 32.885.000.000,00)

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas

pembiayaan selama periode tahun 2006, yang terdiri dari:

- Penyertaan Modal Rp 10.000.000.000,00

- Bantuan Dana Bergulir Rp 22.885.000.000,00

Jumlah Rp 32.885.000.000,00

4. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

4.1. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2006

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD. Pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Provinsi telah melaksanakan

pembayaran rapel Bantuan Operasional kepada Ketua dan dua orang Wakil

Ketua DPRD seluruhnya sebesar Rp446.400.000,00 dan Tunjangan

Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD seluruhnya

sebesar Rp4.788.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

dalam Pasal 29 A, dinyatakan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD yang

telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang

telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah No. 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya harus

menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai

Anggota DPRD periode Tahun 2004 s.d Tahun 2009.

4.2. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Riau antara lain ditetapkan agar dalam jangka waktu selambat-

lambatnya satu tahun setelah diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau

dilakukan serah terima dari Pemerintah Provinsi Riau termasuk penyerahan

utang piutang Provinsi Riau yang kegunaannya untuk Provinsi Kepulauan

Riau.

Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah dilakukan dua kali

serah terima aset dan utang piutang yang dituangkan dalam Berita Acara No.

02/BA/2006 tanggal 31 Mei 2006 dan Berita Acara No. 04/BA/2006 tanggal

30 Oktober 2006. Dalam Berita Acara No. 02/BA/2006 tanggal 31 Mei 2006

antara lain disepakati bahwa kepemilikan barang, utang dan piutang beralih

dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,

termasuk utang PDAM Tirta Janggi Kepada Departemen Keuangan yang

harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam

pelaksanaannya pengakuan dan pembayaran utang sebagai akibat pengalihan

utang PDAM Tirta Janggi Tanjungpinang masih terkendala terkait dengan

jumlah utang yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan daftar utang PDAM Tirta Janggi per 4 Desember 2006, posisi

utang kepada Departemen Keuangan adalah sebesar Rp31.556.785.230,85

terdiri dari kewajiban yang jatuh tempo sampai dengan 23 Mei 2006 sebesar

Rp19.918.946.954,00, kewajiban yang jatuh tempo tanggal 23 November

2006 sebesar Rp2.573.426.776,95 dan kewajiban yang jatuh tempo sampai

dengan 23 Mei 2014 sebesar Rp9.064.411.500,00.

Sesuai dengan surat Dirjen Perbendaharaan No. S-266/PB/2007 tanggal 15

Januari 2007 sebagai tindaklanjut dari rapat yang dihadiri wakil Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Riau, DPRD kedua provinsi serta

PDAM Tirta Janggi tanggal 3 Januari 2007 diputuskan kumulatif utang

PDAM Tirta Janggi yang belum dibayar sampai dengan 31 Mei 2006

menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Atas surat

Dirjen Perbendaharaan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah

menyatakan persetujuannya untuk menanggung utang PDAM Tirta Janggi

sebesar Rp11.637.838.276,95 (Rp2.573.426.776,95 + Rp9.064.411.500,00),

namun tidak demikian halnya dengan Pemerintah Provinsi Riau.

Kondisi tersebut mengakibatkan kumulatif utang PDAM Tirta Janggi yang

menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat

dipastikan dan berpotensi menanggung utang yang lebih besar dari yang

diperkirakan sebelumnya.

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

c. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

d. Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

e. Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan ;

f. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) BPK RI Tahun Anggaran 2007

2. Tujuan Pemeriksaan

Untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau sebagai laporan pertanggungjawaban atas realisasi

APBD Tahun Anggaran 2006 telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berbagai

peraturan perundangan yang berlaku.

3. Sasaran Pemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka sasaran pemeriksaan

diarahkan pada:

a. Laporan Realisasi Anggaran,

b. Neraca,

c. Laporan Arus Kas,

d. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan,

e. Kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan,

f. Pengendalian intern.

4. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun Anggaran 2006 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan BPK RI

No.01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan

SK Ketua BPK RI No.37/SK/I/08/2002 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan

Tahun 2002.

5. Tahun Anggaran yang Diperiksa

Tahun anggaran yang diperiksa adalah tahun anggaran 2006.

6. Metode Pemeriksaan

Metode pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan LKPD meliputi

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang meliputi 24

langkah/kegiatan. Pelaksanaan rinci atas metode pemeriksaan ini merujuk pada

Juknis Pemeriksaan LKPD Bab III.

Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2006 meliputi pengujian atas

bukti sesuai dengan hasil penelaahan SPI. Pada tingkat objek belanja yang

melebihi standar materialitas (PM) dapat dijadikan sample untuk pengambilan

bukti sesuai dengan judgment auditor. Pengujian terhadap nilai akun dibawahnya

minimal 60% dari total nilai akun pada tingkat objek belanja

Standar Materialitas ditetapkan adalah sebesar 0,5% s/d 5% dari total

belanja, sedangkan tingkat kesalahan yang dapat ditolerir pada tingkat akun

(hingga objek belanja) adalah 50% dari Standar Materialitas tetapi TE pada

tingkat akun (hingga rincian objek belanja) harus diungkap dalam KKP. Baik atau

Kurang Baiknya Sistem Pengendalian Intern menjadi dasar untuk penghitungan

materialitas. Penghitungan materialitas juga diterapkan untuk pendapatan dan

pembiayaan.

7. Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 55 hari kalender, terhitung mulai

tanggal 22 Maret s.d. 15 Mei 2007 berdasarkan Surat Tugas

No.23/ST/XIV.10/3/2007 tanggal 21 Maret 2007.

8. Batasan atau Kendala Pemeriksaan

Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan

tanggung jawab manajemen entitas. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa

beranggapan bahwa Pemerintah Daerah telah menyediakan data dan informasi

yang benar dan lengkap serta tidak menyembunyikan informasi yang material

untuk keperluan pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK RI tidak bertanggung jawab

terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak

diberikan baik yang sengaja maupun tidak oleh entitas yang diperiksa.

Pemeriksaan atas LKPD tahun 2006 tidak ditujukan untuk menemukan

kesalahan atau penyimpangan, tetapi untuk memberikan keyakinan bahwa

LKPD entitas yang diperiksa bebas dari salah saji material. Akan tetapi, jika dari

hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, tim pemeriksa wajib

mengungkapkan penyimpangan itu dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan

keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang

berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Prosedur-prosedur itu

dilakukan karena disadari bahwa kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan

melanggar hukum yang dilakukan oleh entitas dalam pelaksanaan APBD.

Namun pemeriksaan ini tidak memberikan jaminan bahwa tindakan melanggar

hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa

tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material

terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. Pemeriksa

berkewajiban menginformasikan bila ada perbuatan melanggar hukum atau

kesalahan/penyimpangan material yang mungkin ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan,

pemeriksa hanya menguji kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-

undangan yang terkait langsung dengan kewajaran laporan keuangan termasuk

asersi manajemen entitas yang diperiksa. Hal ini tidak menutup kemungkinan

bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEP.RIAU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006

Nomor : 47b/S/XIV.10/07/2007

Tanggal : 30 Juli 2007

PERWAKILAN BPK-RI DI PEKANBARU Jl. Gajah Mada No.200 Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 856464 Fax (0761) 858787

DAFTAR ISI

Hal

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-undangan…………………..…………………………....................................

i

Temuan Pemeriksaan...............................................................................……………..… 1

A. TEMUAN PEMERIKSAAN YANG MEMPENGARUHI KEWAJARAN

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1. Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp438.515.000,00 Tidak Didukung

dengan Bukti yang Lengkap...........................................................................

1

2. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Alat-alat Kesehatan

senilai Rp273.400.000,00 dan Adanya Alat-alat Kesehatan yang belum

Diterima Senilai Rp641.200.000,00 yang Belum Ditindaklanjuti.................

3

3. Penyerahan Aset oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau Belum Didukung Bukti Kepemilikan yang Kuat..

5

B. TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI

KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Pajak Penghasilan atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan pada

Sekretariat Daerah Belum Dipungut Sebesar Rp45.375.000,00…………..……

7

Lampiran

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 56 Undang-Undang No.1 Tahun 2004, Pasal 6

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau per 31 Desember 2006, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan

Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan

keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab BPK RI

adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan

tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai bagian dalam pemerolehan

keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK RI

melakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan pelaporan keuangan. Namun pemeriksaan yang BPK RI lakukan tidak dirancang khusus

untuk menemukan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan BPK RI

tidak mengeluarkan opini atas laporan kepatuhan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang yang terkait apabila terjadi

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, apabila dalam melakukan pemeriksaan

atas laporan keuangan menemukan hal-hal tersebut.

Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 yang memuat opini Wajar

Dengan Pengecualian dengan No.47a/S/XIV.10/07/2007, tanggal 30 Juli 2007 dan Laporan atas

Pengendalian Intern dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau dengan No.47c/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebut dilakukan

berdasarkan pada SPKN yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI

untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar

memperoleh keyakinan yang memadai sebagai standar untuk memberikan pendapat. Standar

tersebut juga mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam pelaporan keuangan.

Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan

keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut:

1. Surat pertanggungjawaban sebesar Rp438.515.000,00 tidak didukung dengan bukti yang

lengkap;

2. Terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan alat-alat kesehatan senilai Rp273.400.000,00

dan adanya alat-alat kesehatan yang belum diterima senilai Rp641.200.000,00 yang belum

ditindaklanjuti;

3. Penyerahan Aset oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

belum didukung bukti kepemilikan yang kuat;

4. Pajak Penghasilan atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan pada Sekretariat Daerah

belum dipungut sebesar Rp45.375.000,00.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar:

1. Menegur secara tertulis aparatur terkait untuk lebih teliti dan cermat dalam hal penyampaian,

kelengkapan dan verifikasi bukti pertanggungjawaban dan

mempertanggungjawabkan/melengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp438.515.000,00;

2. Memerintahkan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan audit

atas kekurangan pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dan hasilnya dituangkan dalam Berita

Acara dan digunakan sebagai bahan penyesuaian terhadap kewajaran aktiva tetap yang

disajikan dalam Neraca;

3. Memerintahkan Biro Umum dan Perlengkapan dan Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau terkait untuk menginventarisir aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan

melengkapi dokumen atau bukti kepemilikannya melalui koordinasi dengan pihak Pemerintah

Provinsi Riau dan hasilnya digunakan sebagai dasar penyajian dalam Neraca;

4. Memerintahkan Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Staf Biro Hukum memungut PPh Pasal

23 atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi sebesar Rp45.375.000,00 dan menyetorkannya ke Kas

Negara.

Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan.

Pekanbaru, 15 Mei 2007 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Rudi Nurprianto, SE., Ak., MM Akuntan Reg.Neg. D-13002

A. TEMUAN YANG MEMPENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN

KEUANGAN

2. Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp438.515.000,00 Tidak Didukung dengan

Bukti yang Lengkap

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap bukti-bukti pengeluaran

dalam Surat Pertanggungjawaban Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diketahui terdapat pengeluaran yang belum

dilampiri dengan bukti yang lengkap masing-masing sebesar Rp286.995.000,00 dan

Rp151.520.000,00. Pengeluaran yang tidak didukung bukti yang lengkap dapat dilihat

pada lampiran 1 dan 2.

Hal tersebut tidak sesuai dengan

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran

wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat

Pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak

yang menagih.

Realisasi sebesar Rp438.515.000,00 (Rp286.995.000,00 + Rp151.520.000,00)

belum memenuhi syarat sahnya suatu pertanggungjawaban dan tidak dapat diyakini

kewajarannya.

Hal tersebut terjadi karena:

a. Pemegang Kas dan Atasan Langsung Pemegang Kas lalai dalam menatausahakan

keuangan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kepala Bagian Verifikasi dalam melaksanakan fungsi verifikasi belum sepenuhnya

mempedomani ketentuan yang berlaku.

c. Kepala Biro Keuangan sebagai Atasan Langsung Kepala Bagian Verifikasi belum

optimal melakukan pengendalian dan pengawasan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengakui kelemahan tersebut

sebagai akibat dari kekurang pahaman para pengelola keuangan tentang bukti yang

cukup lengkap untuk setiap transaksi keuangan dan menyatakan akan meminta

pertanggungjawaban dari para penerima uang muka kerja serta akan lebih

meningkatkan pembinaan terhadap SDM pengelola keuangan. Kepala Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau menyatakan atas

kekurangan bukti-bukti tersebut akan dilengkapi pada kesempatan pertama.

BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar :

a. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada para Atasan Langsung

Pemegang Kas, Pemegang Kas Sekretariat Daerah, Pemegang Kas Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk lebih teliti dan cermat khususnya dalam

hal kelengkapan bukti pertanggungjawaban.

b. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada Kepala Biro Keuangan dan

Kepala Bagian Verifikasi untuk lebih teliti dan cermat dalam memverifikasi Surat

Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh para Pemegang Kas.

c. Memerintahkan para Pemegang Kas untuk mempertanggungjawabkan/ melengkapi

bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp438.515.000,00 dan hasilnya disampaikan

kepada BPK RI setelah terlebih dahulu di audit dan disahkan oleh Badan

Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Apabila tidak bisa melengkapi

kekurangan bukti pertanggungjawaban, maka harus mengembalikan pengeluaran

sebesar Rp438.515.000,00 ke Kas Daerah.

5. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Alat-alat Kesehatan Senilai

Rp273.400.000,00 dan Adanya Alat-alat Kesehatan yang Belum Diterima Senilai

Rp641.200.000,00 yang Belum Ditindaklanjuti.

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal

Tahun Anggaran 2005 dan 2006 antara lain diketahui beberapa temuan s.d pemeriksaan

tanggal 6 Mei 2007 belum ditindaklanjuti. Temuan-temuan tersebut adalah :

a. Pengadaan alat kesehatan, perawatan, kegiatan pemberantasan penyakit bersumber

binatang yang dilaksanakan oleh CV Khalifah Selingsing berdasarkan Kontrak

Nomor 236/SPPP/DINKES/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 senilai

Rp505.400.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender

terhitung mulai 28 Juni s.d 28 Agustus 2006. Berdasarkan laporan realisasi fisik dan

keuangan bulan Oktober 2006 diketahui bahwa realisasi fisik dan keuangan adalah

100%, namun hasil pemeriksaan tanggal 16 Desember 2006 menunjukkan adanya

lima jenis barang senilai Rp273.400.000,00 yang belum diserahterimakan. Atas

permasalahan tersebut, BPK-RI antara lain merekomendasikan agar Gubernur

Kepulauan Riau memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menagih kerugian

daerah atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan senilai

Rp273.400.000,00, namun sampai dengan pemeriksaan tanggal 9 Mei 2007

rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti.

b. Pengadaan peralatan penunjang, non medis dan medis RSUP Tanjung Uban yang

dilaksanakan oleh PT Rajawali Nusindo berdasarkan Kontrak Nomor

1182/SPPP/DINKES/XI/2006 tanggal 4 November 2006 senilai

Rp4.399.650.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender

terhitung mulai 4 November s.d 18 Desember 2006. Berdasarkan laporan realisasi

fisik dan keuangan bulan Oktober 2006 diketahui realisasi fisik dan keuangan

adalah 100 %, namun berdasarkan pemeriksaan fisik tanggal 23 Desember 2006

ditemukan kekurangan volume 31 jenis barang senilai Rp641.200.000,00. Atas

permasalahan tersebut BPK RI antara lain merekomendasikan agar Gubernur

Kepulauan Riau memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menagih

kekurangan barang yang belum diserahkan kepada RSUD dan atau menyetorkan

setara nilai uang tersebut sebesar Rp641.200.000,00, namun sampai dengan

pemeriksaan tanggal 9 Mei 2007 rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan penjelasan lisan Pelaksana Kegiatan pengadaan peralatan penunjang

medis dan non medis RSUP Tanjung Uban, barang-barang tersebut telah diterima

dan terpasang di RSUP Tanjung Uban namun diakui bahwa untuk hal tersebut

belum disaksikan oleh pihak Badan Pengawas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa atas kekurangan pekerjaan tersebut belum

dilakukan penyesuaian terhadap nilai aktiva tetap yang disajikan dalam Neraca per

31 Desember 2006.

Seharusnya atas kekurangan pekerjaan tersebut dilakukan penyesuaian terhadap

nilai aktiva tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2006.

Hal tersebut mengakibatkan adjustment terhadap nilai aktiva tetap belum dapat

dilakukan dan nilai aktiva tetap dalam Neraca belum menggambarkan nilai sewajarnya

sebesar Rp914.600.000,00.

Hal tersebut terjadi karena :

a. Pihak Dinas Kesehatan dalam membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

sebagai kelengkapan pengajuan Surat Perintah Pembayaran tidak berdasarkan

kondisi senyatanya.

b. Aparat pemerintah terkait belum melakukan koordinasi secara optimal, sehingga

perlakuan akuntansi yang tepat untuk kekurangan pekerjaan tersebut belum

terakomodir dalam Neraca per 31 Desember 2006.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan secara fisik jenis

dan jumlah barang sudah lengkap (100%), namun demikian untuk pengesahannya akan

dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar

memerintahkan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan

audit atas kekurangan pekerjaan dimaksud dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara

dan digunakan sebagai bahan penyesuaian terhadap kewajaran aktiva tetap yang

disajikan dalam Neraca.

3. Penyerahan Aset oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau Belum Didukung Bukti Kepemilikan yang Kuat

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Riau antara lain ditetapkan bahwa dalam jangka waktu selambat-lambatnya

satu tahun setelah diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau dilakukan serahterima aset,

utang piutang yang kegunaannya untuk Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai

implementasi dari ketentuan dalam undang-undang tersebut, telah dilakukan

penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/BA/2006 tanggal 31 Mei

2006 dan Nomor 04/BA/2006 tanggal 31 Oktober 2006.

Sesuai dengan isi kedua Berita Acara tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah

menyerahkan beberapa jenis aset tak bergerak diantaranya tanah yang tersebar di Kota

Tanjung Pinang, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam,

dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan tanah yang diserahterimakan sebanyak 91

persil dengan rincian Kota Tanjung Pinang sebanyak 36 persil, Kabupaten Tanjung

Balai Karimun sebanyak 11 persil, Kabupaten Natuna sebanyak delapan persil, Kota

Batam sebanyak 20 persil dan Kabupaten Lingga sebanyak 16 persil. Berdasarkan

konfirmasi dengan Bagian Aset diketahui bahwa dari 91 persil yang diserahterimakan

tersebut hanya empat persil tanah (lokasi di Tanjung Pinang) yang didukung bukti

kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai, sedangkan selebihnya tidak didukung bukti

kepemilikan. Selanjutnya diketahui bahwa dari keempat sertifikat hak pakai tersebut

belum ada yang ditingkatkan status kepemilikannya menjadi hak milik.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

a. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok

Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi

Kepulauan Riau Pasal 87 yang antara lain menyatakan Bagian Aset Daerah

mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pencatatan, pengawasan, serta

pemeliharaan barang daerah.

b. Seharusnya penyerahan aset oleh Pemerintah Provinsi Riau diikuti dengan

penyerahan bukti-bukti kepemilikan dan secara bertahap dilakukan peningkatan

status kepemilikan.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara hukum

tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat dan membuka peluang terjadinya

penyerobotan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta tidak dapat menyajikan

nilai aset yang diserahkan dalam Neraca.

Hal tersebut terjadi karena :

a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Biro Umum dan Perlengkapan

belum berupaya secara optimal dalam pengamanan aset khususnya yang terkait

dengan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan.

b. Dokumentasi bukti kepemilikan tanah pada Pemerintah Provinsi Riau tidak

lengkap.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan akan mengupayakan

kelengkapan bukti kepemilikan dan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi

Riau.

BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar

memerintahkan Biro Umum dan Perlengkapan dan Aparatur Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau terkait untuk menginventarisir aset yang diserahkan oleh Pemerintah

Provinsi Riau dan melengkapi dokumen atau bukti kepemilikannya melalui koordinasi

dengan pihak Pemerintah Provinsi Riau dan hasilnya digunakan sebagai dasar

pencatatan dan penyajian dalam Neraca.

B. TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI KEWAJARAN

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Pajak Penghasilan atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan pada Sekretariat

Daerah Belum Dipungut Sebesar Rp45.375.000,00

Dalam APBD Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

telah menganggarkan pada Belanja Barang dan Jasa untuk Biaya Litigasi dan Non Litigasi

Pengadilan dengan kode belanja 2.01.03.1.02.004.013.1. Belanja tersebut dianggarkan

sebesar Rp850.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp605.000.000,00 atau

71,18%.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2006

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menandatangani beberapa perjanjian sebagai

berikut:

a. Perjanjian Pembuatan pendapat Hukum dengan HANTRADA LAW OFFICES (HLO)

tanggal 18 Januari 2006. Dalam perjanjian tersebut antara lain disepakati bahwa pihak

HLO diberikan wewenang untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan

pendapat hukum (legal opinion) yang bersangkut paut dengan permohonan pihak

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Riau mengenai penyerahan aset

benda bergerak berupa 15 helai saham atas nama (op nama) dalam rangka investasi di

kawasan pariwisata Lagoi, Pulau Bintan. Untuk jasa yang diberikannya pihak HLO

berhak memperoleh pembayaran sebesar Rp75.000.000,00. Pemeriksaan selanjutnya

menunjukkan bahwa pihak HLO telah memperoleh pembayaran sebesar yang

diperjanjikan (sebesar Rp75.000.000,00) sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober

2006.

b. Perjanjian Kerja dengan HLO tanggal 24 Agustus 2006. Dalam perjanjian tersebut

antara lain disepakati bahwa pihak HLO diberikan wewenang untuk membuat,

menandatangani dan menyerahkan pendapat hukum yang berkaitan dengan

permasalahan yang timbul dari Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah RI cq Menteri

Keuangan dengan PDAM Tanjung Pinang Nomor RDA-259/DP3/1996

tanggal 23 Mei 1996. Untuk jasa yang diberikannya, pihak HLO berhak

memperoleh pembayaran sebesar

Rp80.000.000,00. Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa pihak HLO telah

memperoleh pembayaran sebesar yang diperjanjikan (sebesar Rp80.000.000,00)

sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober 2006.

c. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2006 tanggal 11 Maret

2006 tentang Penunjukan H. Bob. R. E. Nasution, SH sebagai Advokad/Penasehat

Hukum pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 dan Perjanjian

Kerjasama Bantuan Hukum dengan H. Bob. R. E. Nasution, SH, antara lain

menyatakan bahwa H. Bob. R. E. Nasution, SH, diberikan tugas memberikan

bantuan hukum, dan penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang dihadapi

oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, memberikan jasa konsultasi hukum, membantu Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan peyusunan produk

hukum, penelitian hukum, kajian hukum dan penyuluhan hukum. Untuk jasa yang

diberikannya H. Bob R.E. Nasution, SH diberikan honorarium dan dana bantuan

operasional sebesar Rp15.000.000,00 setiap bulannya yang dibebankan kepada

APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006. Pemeriksaan selanjutnya

menunjukkan bahwa H. Bob. R. E. Nasution, SH telah memperoleh pembayaran

sebesar Rp150.000.000,00 (untuk pembayaran mulai bulan Maret s.d Desember

2006), terdiri dari pembayaran untuk bulan Maret s.d Agustus 2006 sebesar

Rp90.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober 2006, pembayaran

untuk bulan September dan Oktober 2006 sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan

bukti BKU tanggal 31 Oktober 2006 dan pembayaran untuk bulan Nopember dan

Desember 2006 sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 20

Nopember 2006.

d. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19.a Tahun 2006 tanggal 3 Februari

2006 tentang Penunjukan H. Edward Arfa, SH sebagai Advokad/Penasehat Hukum

pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 dan Perjanjian Kerjasama

Bantuan Hukum dengan H. Edward Arfa, SH, antara lain menyatakan bahwa H.

Edward Arfa, SH, diberikan tugas memberikan bantuan hukum, dan membela setiap

kepentingan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam permasalahan-

permasalahan atau sengketa-sengketa dan proses hukum sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku serta memberikan jasa konsultasi dan membantu

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

peyusunan produk hukum, penelitian hukum, kajian hukum dan penyuluhan hukum.

Untuk jasa yang diberikannya H. Edward Arfa, SH diberikan honorarium dan dana

bantuan operasional sebesar Rp10.000.000,00 setiap bulannya yang dibebankan

kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006. Pemeriksaan

selanjutnya menunjukkan bahwa H. Edward Arfa, SH telah memperoleh

pembayaran sebesar Rp110.000.000,00 (untuk pembayaran mulai bulan Februari

s.d Desember 2006), terdiri dari pembayaran untuk bulan Februari s.d April 2006

sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober 2006,

pembayaran untuk bulan Mei s.d Agustus 2006 sebesar Rp40.000.000,00 sesuai

dengan bukti BKU tanggal 31 Oktober 2006, pembayaran untuk bulan September

s.d Oktober 2006 sebesar Rp20.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 20

Nopember 2006 dan pembayaran untuk bulan Nopember dan Desember 2006

sebesar Rp20.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 20 Nopember 2006.

e. Surat Perjanjian Kerja dengan Prof. Dr. Hasim Djalal, MA tanggal 6 Februari 2006.

Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Prof. Dr. Hasim Djalal, MA

dipercayakan untuk pembuatan pendapat hukum atau legal opinion mengenai status

hukum Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah administrasi Pemerintahan

Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu bahan masukan dan

pertimbangan, serta advokasi terhadap pihak-pihak yang berkompeten. Untuk jasa

yang diberikannya Prof. Dr. Hasim Djalal, MA diberikan honorarium dan dana

bantuan operasional sebesar Rp65.000.000,00. Pemeriksaan selanjutnya

menunjukkan bahwa Prof. Dr. Hasim Djalal, MA telah memperoleh pembayaran

sebesar Rp65.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober 2006.

f. Surat Kuasa Nomor 009/KH-ADHMS/SK/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 dari Dra.

Den Yealta, MA yang bertindak untuk dan atas nama KPUD Provinsi Kepulauan

Riau kepada Advokad, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum

Ahmad Dahlan, Husliana, M. Syawal di Batam untuk melakukan segala tindakan

dan upaya hukum apapun dalam perkara perdata mengenai perbuatan melawan

hukum dengan para penggugat sesuai dengan Register Perdata Nomor

53/Pdt.O/2005/PNBTM di Pengadilan Negeri Batam. Pemeriksaan selanjutnya

menunjukkan bahwa untuk pengurusan perkara tersebut pihak Kantor Hukum

dimaksud telah memperoleh pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 dan

Rp50.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 sesuai dengan bukti

BKU tanggal 16 Oktober 2006.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa pajak penghasilan atas Biaya

Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan belum dipungut sebesar Rp45.375.000,00 dengan

perhitungan sebagai berikut: (dalam Rupiah penuh)

Tanggal BKU Uraian Pembayaran Perkiraan

Penghasilan Neto PPh ps 23

1 2 3 4 (50%x3) 5 (15%X4)

16-10-2006 Dibayar Biaya Konsultan Hukum Penyelesaian masalah hukum pulau berhala 65.000.000 32.500.000 4.875.000

16-10-2006 Dibayar Honor Pengacara dalam rangka Operasional Perkara perdata Provinsi Kepri 75.000.000 37.500.000 5.625.000

16-10-2006 Tambahan Biaya Honor Pengacara dalam rangka operasional perkara perdata provinsi kepri

50.000.000 25.000.000 3.750.000

16-10-2006 Dibayar Biaya Bantuan Hukum tentang Pembuatan "Legal Opinion" terhadap Asset Pemerintah Provinsi Kepri

80.000.000 40.000.000 6.000.000

16-10-2006 Dibayar Biaya Bantuan Hukum tentang Pembuatan "Legal Opinion" terhadap Asset Pemerintah Provinsi Kepri

75.000.000 37.500.000 5.625.000

16-10-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Bob RE Nasution, SH Bulan Maret s/d April 2006

30.000.000 15.000.000 2.250.000

16-10-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Edward Arfa, SH Bulan Pebruari s/d April

30.000.000 15.000.000 2.250.000

16-10-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Bob RE Nasution, SH Bulan Mei s/d Agustus 2006

60.000.000 30.000.000 4.500.000

31-10-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Bob RE Nasution, SH Bulan September s/d Oktober 2006

30.000.000

15.000.000 2.250.000

31-10-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Edward Arfa, SH Bulan Mei s/d Agustus 2006

40.000.000 20.000.000 3.000.000

20-11-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Bob RE Nasution, SH Bulan November s/d Desember 2006

30.000.000 15.000.000 2.250.000

20-11-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Edward Arfa, SH Bulan 20.000.000

10.000.000 1.500.000

1 2 3 4 (50%x3) 5 (15%X4) September s/d Oktober 2006

20-11-2006 Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat Hukum kpd H. Edward Arfa, SH Bulan November s/d Desember 2006

20.000.000 10.000.000 1.500.000

Total 605.000.000 302.500.000 45.375.000

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan:

a. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak

atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama

dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam

negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan

yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

b. Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan

nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan

pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk

usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak

dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib

membayarkan: sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas

imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa

konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Kondisi tersebut mengakibatkan Negara belum menerima Pajak Penghasilan

atas pembayaran Biaya Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan sebesar Rp45.375.000,00

Hal tersebut terjadi karena:

a. Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan staf Biro Hukum lalai dalam memungut dan

menyetorkan pajak ke kas negara.

b. Sekretaris Daerah selaku Atasan Langsung Pemegang Kas belum optimal dalam

melakukan pengawasan dan pengendalian khususnya yang terkait dengan

pemungutan dan penyetoran pajak-pajak negara.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan akan menindaklanjuti

permasalahan tersebut dan akan menyampaikan bukti-bukti pemungutan dan

penyetoran pajak terkait kepada BPK RI pada kesempatan pertama.

BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar :

a. Menegur secara tertulis Atasan Langsung Pemegang Kas Sekretariat Daerah untuk

lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian khususnya yang terkait dengan

kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak-pajak Negara dan secara berjenjang

menegur secara tertulis Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Staf Biro Hukum

atas kelalaiannya tidak memungut dan menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara.

b. Memerintahkan Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Staf Biro Hukum memungut

PPh Pasal 23 atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi sebesar Rp45.375.000,00 dan

menyetorkannya ke Kas Negara.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Lampiran I Daftar SPJ Tidak Lengkap Pada Sekretariat Daerah

No. Tanggal Uraian Jumlah Keterangan

1 2 3 4 5

1 05-12-2006

Dibayar Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Wan Zamri)

1.500.000

Tidak dilampirkan Laporan Kegiatan

2 16-10-2006

Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi Tamu dalam Rangka Kunjungan Pihak Ministry Of Education & EDB Singapura pada Tanggal 24 Agustus 2006

5.000.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

3 16-10-2006

Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi Dalam Rangka Mendampingi Gubernur Kepri Menghadiri Pertemuan Kedua Joint Teering Comitee di Singapura pada Tanggal 1-2 September 2006

15.300.000

Tidak ada Laporan Perjalanan

4 16-10-2006

Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi dalam rangka Transportasi untuk Kegiatan Peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 2006 (Nota Dinas Nomor ND.155a/HUB/VIII/2006)

14.568.000

Tidak ada Laporan Hasil Kegiatan dan Rekapitulasi pengeluaran

5 16-10-2006

Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi untuk Carter Speedboat dalam rangka Upacara Peresmian dan Pelantikan Dandrem 033/WP pada tagnggal 18 dan 19 September 2006 (Nota Dinas No. /UM-ND/IX/2006 tanggal 18 September 2006)

6.000.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

6 16-10-2006

Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi Wagub Kepri dalam rangka menghadiri Pertemuan JBC IMT-GT ke-20 di Langkawi Malaysia pada tanggal 27-30 Juli 2006 an. Drs. Risman Backri

6.856.000

Tidak ada Laporan Hasil Kegiatan

7 16-10-2006

Dibayar Biaya Sewa kendaraan/alat angkut kantor untuk carter Speedboat Batam-Tanjungpinang dalam Rangka Pertemuan Asian Youth Forum 2006 pada tanggal 11-14 Oktober 2006 (0490/UM-ND/X/2006)

6.000.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

8 16-10-2006

Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor dalam Rangka Operasional Gubernur Kepri tgl 20 Okt 2006 (0502/UM-ND/X/2006)

4.546.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

9 19-10-2006

Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor untuk Biaya Bensin dan Pelumas Speedboat (0504/UM-ND/X/2006)

4.546.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

1 2 3 4 5

10 20-10-2006

Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan Operasional Prov. Kepri tgl 24 Oktober 2006

4.546.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

11 20-10-2006

Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan Operasional Prov. Kepri tgl 25 Oktober 2006

4.546.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

12 31-10-2006

Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor untuk Biaya Bensin dan Pelumas Speedboat dalam Rangka Operasional Gubernur tanggal 30 Oktober 2006

4.546.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

13 31-10-2006

Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor untuk Biaya Bensin dan Pelumas Speedboat dalam Rangka Operasional Gubernur tanggal 31 Oktober 2006

4.546.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

14 31-10-2006

Dibayar Biaya Jasa Humas dan Protokol dalam Rangka Peliputan dan Publikasi Kegiatan Safari Ramadhan 1427 H Pemprov. Kepri (Nota Dinas No. 108/ND/H-P/IX/2006 tanggal 25 September 2006)

50.000.000

Tidak ada Rincian Biaya dan Laporan Kegiatan

15 18-10-2006

Dibayar Biaya Publikasi untuk Konferensi Pers Ekspose Kegiatan Gubernur Kepri pada Tanggal 03 September 2006 (Nota Dinas No.05/ND/H-P/IX/2006 Tanggal 02 September 2006 dan No.06/ND/H-P/IX/2006 Tanggal 04 September 2006)

32.000.000

Tidak ada Rincian Biaya dan Laporan Kegiatan

16 18-10-2006

Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi Pemprov. Kepri

7.000.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

17 16-10-2006

Dibayar Biaya Publikasi untuk Pembayaran Biaya Publikasi dan Biaya Peliputan pada Media Massa Harian Media Kepri (Nota Dinas No: 45/ND/H-P/VII/2006 Tgl 12 Juli 2006)

15.000.000

Tidak ada kliping pemberitaan/laporan realisasi biaya

18 17-10-2006

Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan Operasional Prov. Kepri (PKK) tgl 22 September 2006

4.546.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

19 19-10-2006

Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan Operasional Prov. Kepri tgl 23 September 2006

4.546.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

20 25-09-2006

Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan Operasional Prov. Kepri tgl 25 September 2006

4.546.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

1 2 3 4 5

21 25-09-2006

Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan Operasional Prov. Kepri tgl 26 September 2006

4.546.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

22 25-09-2006

Dibayar Biaya Sewa Perlengkapan dan peralatan dalam rangka israj miraj

19.600.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

23 30-09-2006

Dibayar Biaya Sewa Tempat berupa panggung dan dekorasi dalam rangka israj miraj

21.800.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

24 04-09-2006

Dibayar Biaya Jasa Humas dan Protokol untuk Peliputan Kegiatan-kegiatan Pemprov Kepri oleh Media Lokal dan Media Nasional (Nota Dinas No. 55/ND/H-P/IX/2006 tanggal 14 September 2006)

25.000.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

25 17-10-2006

Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor untuk Pembayaran Biaya Bensin dan Pelumas Speed Boat dalam Rangka Operasional Gubernur Kepri dan Kegiatan Ketua TP PKK tanggal 16 Desember 2006 (/UM-ND/XII/2006)

6.819.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

26 16-10-2006

Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor untuk Pembayaran Biaya Bensin dan Pelumas Speed Boat dalam Rangka Operasional Kepri tanggal 31 Desember 2006

9.092.000

Tidak ada bukti faktur pihak ke-3

Jumlah 286.995.000

Lampiran 2

Daftar SPJ Kurang Lengkap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No Jenis Kegiatan Uraian Nilai (Rp) Jumlah (Rp) Keterangan 1 2 3 4

1 Pendampingan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi

Biaya Cuci Cetak Film 300.000,00 95.985.000,00 Tidak ada tanggal kuitansi dan faktur

Biaya Cetak Tanda Pengenal

1.370.000,00 Tidak ada tanggal kuitansi dan faktur

Biaya Cetak Spanduk 1.000.000,00 Tidak ada tanggal kuitansi dan faktur

Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor

4.495.000,00 Tidak ada tanggal kuitansi dan faktur

Pengadaan Cenderamata 15.900.000,00 Tidak ada kuitansi dan faktur Biaya Alat Perlengkapan 72.920.000,00 Tidak ada kuitansi dan faktur

2 Pelatihan Pustakawan Sekolah se Provinsi Kepri

Biaya pembelian obat-obatan

2.810.000,00 2.810.000,00 Bukti pengeluaran hanya surat pesanan dan Kuitansi tanpa cap/stempel

3 Revitalisasi Majelis Guru SMAN 1 Tanjungpinang

Biaya Pengawasan 25.225.000,00 25.225.000,00 Tidak ada kuitansi dan faktur

4 Pembangunan USB MAN Palmatak Kab. Natuna

Biaya Pengawasan 27.500.000,00 27.500.000,00

Tidak ada kuitansi dan faktur

Total 151.520.000,00

LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEP.RIAU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006

Nomor : 47c/S/XIV.10/07/2007

Tanggal : 30 Juli 2007

PERWAKILAN BPK-RI DI PEKANBARU Jl. Gajah Mada No.200 Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 856464 Fax (0761) 858787

DAFTAR ISI

Hal

Resume Laporan atas Pengendalian Intern ……………...…………………………..... i

Gambaran Umum Pengendalian Intern atas Entitas yang Diperiksa………...……… 1

Temuan Pemeriksaan ………………………………………………..………………… 5

1. Sistem Pengendalian Intern Belum Sepenuhnya Mendukung Upaya

Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik………………………………………

5

2. Pencatatan pendapatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tidak

Tertib…………………………………..…........………………………………...

8

3. Penyetoran Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 Tidak Tertib............................... 10

4. Hasil Kegiatan yang Dibiayai dari Belanja Modal Provinsi di Atas Aset Milik

Pemerintah Kabupaten/Kota Belum Dihibahkan..................................................

12

5. Penyampaian Daftar Pengadaan Barang oleh Satuan Kerja Tidak Tertib…. 15

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, dan Pasal 56 Undang-

Undang No.1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI

telah memeriksa Neraca Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2006, Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk

tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut adalah

tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab BPK RI

adalah pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau

Tahun Anggaran 2006 berdasarkan pemeriksaan BPK RI.

Atas Pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan

Keuangan yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian. atas Laporan Keuangan

Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006 dengan surat No.

47a/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepatuhan dengan surat No.47b/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006

tersebut dilakukan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI untuk

merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar

memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat.

Standar tersebut juga mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam

pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

Kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan Tahun Anggaran

2006 yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern belum sepenuhnya mendukung upaya pengelolaan

Keuangan Daerah yang baik diantaranya Rekening Kas Umum Daerah belum

ditetapkan, rekonsiliasi pendapatan antara Biro Keuangan dengan Dinas

Pendapatan Daerah tidak dilakukan secara rutin, tidak adanya laporan tentang

penyaluran dana bergulir kepada koperasi penerima dari dinas terkait dan tidak

adanya laporan tentang daftar inventaris persediaan maupun aset sebagai bahan

pendukung/penjelasan akun persediaan maupun aktiva tetap dalam Neraca;

2. Pencatatan pendapatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tidak tertib;

3. Penyetoran sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 tidak tertib;

4. Hasil kegiatan yang dibiayai dari Belanja Modal Provinsi di atas aset milik

Pemerintah Kabupaten/ Kota belum dihibahkan;

5. Penyampaian Daftar Pengadaan Barang oleh satuan kerja tidak tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Gubernur

Kepulauan Riau agar:

1. Menetapkan bank yang menjalankan fungsi Rekening Kas Umum Daerah sesuai

ketentuan yang berlaku dan membuat teguran tertulis kepada para Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja yang menjalankan tugas

pengelolaan keuangan daerah supaya lebih optimal dalam melaksanakan

koordinasi khususnya yang terkait dengan penyampaian bahan-bahan penyusunan

laporan keuangan;

2. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan

Daerah dan Staf Dinas Pendapatan Daerah untuk lebih cermat dalam

membukukan pendapatan daerah serta melakukan rekonsiliasi pendapatan setiap

bulan dengan Satuan Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan

daerah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;

3. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada para Atasan Langsung

Pemegang Kas dan Pemegang Kas untuk lebih meningkatkan pengendalian dan

pengawasan khususnya atas ketertiban penyetoran sisa UUD di lingkungan kerja

masing-masing dan memerintahkan Pemegang Kas Sekretariat Daerah Tahun

Anggaran 2005 untuk segera menyetorkan sisa UUDP Tahun Anggaran 2005

sebesar Rp869.910.006,00 ke Kas Daerah;

4. Memerintahkan aparat terkait untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan yang

berlokasi dan atau di atas aset milik Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan

mengatur tata cara penyerahannya sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada Kepala Biro Umum dan

Perlengkapan dan para Atasan Langsung Pemegang Barang dan Pemegang Barang

untuk lebih tertib dalam menyampaikan laporan hasil pengadaan barang sesuai

ketentuan yang berlaku serta memerintahkan secara tertulis Kepala Biro Umum

dan Perlengkapan untuk melakukan konsolidasi laporan hasil pengadaan barang

dengan satuan kerja terkait.

Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan Sistem

Pengendalian Intern.

Pekanbaru, 15 Mei 2007 BADAN PEMERIKSA

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Rudi Nurprianto, SE., Ak., MM Akuntan Reg.Neg. D-13002

A. Gambaran Umum Pengendalian Intern atas Entitas yang Diperiksa

Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006 diselenggarakan dengan menggunakan sistem

pembukuan ganda (double entry) dengan dasar kas untuk Laporan Realisasi APBD

(LRA) dan dasar akrual untuk penyusunan Neraca sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2006 telah menyusun

Laporan Keuangan secara lengkap yaitu Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan

Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun

berdasarkan pembukuan yang telah diselenggarakan oleh Bagian Pembukuan pada

Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil penelaahan sistem pengendalian intern atas penyelenggaraan pembukuan

dan penyusunan laporan keuangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Organisasi

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit

kerja/dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah

ditetapkan beberapa Perda dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja masing-masing unit kerja/dinas/badan/kantor,

diantaranya Perda No. 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Perda No. 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau, Perda No. 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi

Kepulauan Riau, Perda No. 08 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau,

dan Perda No. 09 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.

Selain menegaskan kedudukan dan struktur organisasi unit

kerja/dinas/badan/kantor, dalam masing-masing Perda juga telah diatur secara

jelas tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan wewenang setiap unit

kerja/dinas/badan/kantor maupun unit kerja atau bagian yang ada dibawahnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, tugas

pengelolaan APBD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

memimpin satuan kerja pengelola keuangan daerah dan bertindak sebagai

Bendahara Umum Daerah, namun sampai dengan Tahun Anggaran 2006 tugas

tersebut dijabat oleh Kepala Biro Keuangan yang secara organisatoris berada di

bawah Sekretaris Daerah.

2. Kebijakan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang

harus dipedomani dalam penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah telah

ditetapkan beberapa kebijaksanaan antara lain:

a. Mengangkat dan menetapkan Panitia Anggaran dari unsur eksekutif yang

bertugas menyusun, mengkaji dan mengembangkan usul-usul belanja sesuai

dengan arah dan kebijaksanaan penyusunan APBD.

b. Mengangkat dan menetapkan pejabat dan pegawai yang diberi wewenang

untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi dan Surat Perintah

Membayar serta pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan verifikasi dan

mensahkan Surat Pertanggungjawaban dari masing-masing Pemegang Kas.

c. Mengangkat dan menetapkan Pemegang Kas dan Atasan Langsung Pemegang

Kas serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada setiap unit

kerja/dinas/badan/kantor yang antara lain bertanggungjawab atas setiap

pengeluaran yang menjadi beban APBD.

3. Prosedur

Secara umum prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah telah

mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Namun demikian masih ditemukan adanya kelemahan

khususnya dalam prosedur pembayaran yang secara administratif telah sesuai

dengan ketentuan tetapi secara riil belum sesuai keadaan sebenarnya.

4. Personalia

Dalam upaya menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan telah ditetapkan

uraian tugas, tanggung jawab, dan fungsi dari masing-masing personalia di tiap

unit kerja/dinas/badan/kantor. Untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan daerah, pada beberapa posisi jabatan penting telah ditempatkan

beberapa personil yang mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang

akuntansi maupun auditing. Selain itu kepada personil yang ada juga telah

diberikan berbagai pelatihan dan kursus yang disesuaikan dengan bidang dan

beban tugas masing-masing.

5. Perencanaan

Dalam penyusunan anggaran belanja daerah telah diupayakan agar dapat lebih

tertib, ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Kebijakan Umum

APBD, dan Rencana Kerja APBD. Namun pada kenyataannya perencanaan yang

telah disusun dan tercermin dalam APBD tersebut masih mengandung kelemahan

khususnya dalam menetapkan pola pembiayaan untuk kegiatan pembangunan

yang berlokasi di kabupaten/kota. Pada Tahun Anggaran 2006 pola pembiayaan

untuk kegiatan seperti itu dibebankan pada belanja modal. Dari sisi penganggaran

hal tersebut memungkinkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan, tetapi hal

seperti itu akan menimbulkan permasalahan khususnya dalam pengakuan dan

kapitalisasi aset dalam neraca.

6. Pembukuan dan Pencatatan

Pada Tahun Anggaran 2006, pembukuan dan pencatatan keuangan daerah masih

mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya

kelemahan dalam pencatatan pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan Surat

Tanda Setoran. Selain itu sebagai dampak belum ditetapkannya Rekening Kas

Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah tidak dapat menyelenggarakan Buku

Kas Umum Daerah sehingga posisi kas daerah tidak secara cepat dapat diketahui.

7. Pelaporan

Dalam kaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan sebagai bagian dari

pertanggungjawaban APBD masih ditemukan beberapa kelemahan dalam

penyampaian dan pelaporan keuangan diantaranya ketidaklengkapan bukti

pertangungjawaban dari Pemegang Kas dan belum seluruh unit kerja melaporkan

hasil pengadaan barang di unit kerja masing-masing.

8. Pengawasan Intern

Kegiatan pengawasan intern telah dilaksanakan secara berjenjang namun

demikian komitmen, untuk memperbaiki kinerja belum optimal yang ditandai

dengan terulangnya kembali permasalahan yang sebelumnya telah ditemukan.

Atas kelemahan pengendalian intern tersebut, BPK RI merekomendasikan agar

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan review atas sistem pengendalian

intern yang diterapkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Temuan Pemeriksaan

1. Sistem Pengendalian Intern Belum Sepenuhnya Mendukung Upaya

Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik

Berdasarkan penelaahan atas Sistem Pengendalian Intern ditemukan

beberapa kelemahan antara lain :

a. Rekening Kas Umum Daerah belum ditetapkan.

Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah telah

dibuka 15 rekening pada tiga bank terdiri dari delapan rekening yang ada

di Bank Riau, tiga rekening pada Bank Mandiri dan empat rekening pada

Bank Bukopin.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa s.d Tahun Anggaran 2006

berakhir, belum ada bank yang ditunjuk sebagai penyelenggara Rekening

Kas Umum Daerah. Kondisi tersebut antara lain berakibat Bendahara

Umum Daerah tidak dapat menyelenggarakan Buku Kas Umum Daerah

karena fungsi dari masing-masing bank adalah sebagai bank

penerimaan/pengeluaran sehingga tidak ada kewajiban untuk

menyampaikan rekening koran setiap hari, sebagaimana lazimnya

kewajiban suatu bank yang menyelenggarakan Rekening Kas Umum

Daerah. Akibat lebih lanjut dari kondisi tersebut adalah Bendahara Umum

Daerah tidak dapat secara cepat mengetahui posisi kas daerah.

Bendahara Umum Daerah tidak mendapat tembusan bukti setor setiap hari

sehingga ketepatan pencatatan dalam Rekapitulasi Pendapatan yang dibuat

oleh Biro Keuangan sangat tergantung pada kebenaran dan uraian pada

rekening koran yang diterima dari Bendahara Umum Daerah. Pada

kenyataannya masih ditemukan ketidaksesuaian/ketidakjelasan uraian

penerimaan pada rekening koran yang berdampak pada terjadinya

perbedaan nilai realisasi pendapatan pada beberapa akun pendapatan

sebagaimana tersaji dalam Laporan Realisasi Pendapatan yang dibuat oleh

Dinas Pendapatan Daerah.

b. Rekonsiliasi pendapatan antara Biro Keuangan dengan Dinas Pendapatan

Daerah tidak dilakukan secara rutin.

c. Tidak adanya laporan tentang penyaluran dana bergulir kepada koperasi

penerima dari dinas terkait dhi Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai bahan

pendukung/penjelasan akun piutang yang disajikan dalam Neraca. Dalam

kenyataannya penyajian saldo akun Piutang Dana Bergulir dalam Neraca

sebesar Rp22.885.000.000,00 hanya didasarkan pada nilai SPM yang

terealisir pada Tahun Anggaran 2006.

d. Tidak adanya laporan tentang daftar inventaris persediaan maupun aset

sebagai bahan pendukung/penjelasan akun persediaan maupun aktiva tetap

dalam Neraca. Dalam kenyataannya mutasi tambah aktiva tetap dalam

Neraca hanya berdasarkan realisasi SPM untuk belanja modal dari Bagian

Perbendaharaan sedangkan daftar hasil pengadaan dari masing-masing

satuan kerja tidak pernah ditembuskan ke Biro Keuangan. Selain itu data

tentang persediaan pada masing-masing satuan kerja tidak pernah diterima

Biro Keuangan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Pasal 98 yang antara lain menyatakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah menyelenggarakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi

keuangan, aset, utang dan ekuitas dana dilingkungan SKPD.

b. Pasal 99 yang antara lain menyatakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Pasal 109 yang menyatakan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran

daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

d. Pasal 110 ayat (1) yang menyatakan dalam rangka pengelolaan uang

daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang

ditentukan oleh kepala daerah, ayat (2) yang menyatakan dalam

pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD

dapat membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada bank yang

ditetapkan oleh kepala daerah.

Hal tersebut mengakibatkan :

a. Sistem Pengendalian Intern yang ada belum sepenuhnya dapat diandalkan

untuk mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang baik.

b. Pengamanan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya yang

terkait dengan barang inventaris dan persediaan belum sepenuhnya

maksimal.

c. Kesinambungan penyaluran dana bergulir kepada para koperasi penerima

tidak terpantau dengan baik.

Hal tersebut terjadi karena :

a. Gubernur Kepulauan Riau belum menetapkan bank yang menjalankan

fungsi sebagai Rekening Kas Umum Daerah.

b. Koordinasi antara satuan kerja pengelola keuangan daerah terkait dengan

Biro Keuangan yang menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah

belum optimal.

Sekretaris Daerah Provisi Kepulauan Riau menyatakan akan

melakukan perbaikan-perbaikan khususnya yang berkaitan dengan Sistem

Pengendalian Intern dalam rangka membangun sistem pengelolaan keuangan

daerah yang baik.

BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar :

2. Menetapkan bank yang menjalankan fungsi Rekening Kas Umum Daerah

sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Membuat teguran tertulis kepada para Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah dan Satuan Kerja yang menjalankan tugas pengelolaan keuangan

daerah supaya lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi khususnya

yang terkait dengan penyampaian bahan-bahan penyusunan laporan

keuangan.

4. Pencatatan Pendapatan yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Tidak Tertib

Berdasarkan penelusuran terhadap Surat Tanda Setoran (STS),

Laporan Rincian Penerimaan Harian dan Rekening Koran Kas Daerah

diketahui terdapat beberapa kesalahan pencatatan penerimaan dari Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)

dalam hal ini nilai yang tercatat dalam Laporan Rincian Penerimaan Harian

tidak sesuai dengan STS sebagai bukti transaksi yang asli dan sah maupun

dengan Rekening Koran Kas Daerah (R/K Kasda), antara lain sebagai berikut :

a. Sesuai dengan STS dan R/K Kasda penyetoran PKB dan BBNKB dari

UPT Tanjung Balai Karimun tanggal 9 Maret 2006 seharusnya dicatat

pada akun PKB sebesar Rp15.689.800,00 dan BBNKB sebesar

Rp18.917.400,00, namun oleh pihak Dispenda penerimaan tersebut telah

dicatat secara terbalik.

b. Sesuai dengan STS dan R/K Kasda penyetoran PKB dan BBNKB dari

UPT Batam tanggal 17 Mei 2006 seharusnya dicatat pada akun PKB

sebesar Rp61.188.820,00 dan BBNKB sebesar Rp114.021.835,00, namun

oleh pihak Dispenda penerimaan tersebut telah dicatat secara terbalik.

c. Lima transaksi penerimaan PKB dan BBNKB pada bulan Juni 2006 di

UPT Batam seluruhnya dicatat pada akun PKB, seperti terlihat pada tabel

berikut: Tanggal Akun Dispenda (Rp) STS (Rp)

21/06/2006 PKB 431.840.000,00 182.936.300,00 BBN KB - 248.903.700,00 22/06/2006 PKB 481.172.768,00 203.600.168,00 BBN KB - 277.572.600,00 26/06/2006 PKB 262.000.000,00 222.613.800,00 BBN KB - 39.386.200,00 29/06/2006 PKB 382.000.000,00 302.341.800,00 BBN KB - 79.658.200,00 30/06/2006 PKB 343.355.500,00 188.404.300,00 BBN KB - 154.951.200,00

d. Dua transaksi penerimaan PKB dab BBNKB pada bulan Juli 2006 di UPT

Batam seluruhnya dicatat pada akun PKB, seperti terlihat pada tabel

berikut:

Tanggal Akun Dispenda (Rp) STS (Rp) 03/07/2006 PKB 108.000.000,00 101.729.700,00 BBN KB - 6.270.300,00 05/07/2006 PKB 377.807.569,00 350.331.669,00 BBN KB - 277.572.600,00

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2006 tidak ada review terhadap kesalahan pencatatan

sebagaimana disajikan dalam Laporan Rincian Penerimaan Harian tersebut di

atas dan pihak Dispenda tidak pernah melakukan rekonsiliasi data pendapatan

dengan Biro Keuangan sehingga kesalahan baru terlihat ketika dilakukan

perbandingan antara realisasi yang tercatat dalam Laporan Rincian

Penerimaan Harian dengan Rincian Penerimaan Harian yang disusun oleh Biro

Keuangan.

Atas perbedaan tersebut BPK RI telah melakukan koreksi dan telah

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 44 ayat (3) yang

menyatakan STS atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah merupakan

dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Hal tersebut mengakibatkan pencatatan dan laporan dari Dispenda

belum sepenuhnya dapat diperbandingkan untuk pengujian silang nilai

pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Hal tersebut terjadi karena ketidakcermatan Staf Dispenda yang

ditugaskan untuk melakukan pencatatan serta pengendalian dan pengawasan

Kepala Dinas Pendapatan Daerah belum optimal.

Kepala Sekretariat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan akan mengadakan rekonsiliasi data setiap tanggal 3 bulan

berikutnya dengan membandingkan bukti Surat Tanda Setoran bersama-sama

pihak Bank, Kas Daerah dan Biro Keuangan.

BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar

secara berjenjang membuat teguran secara tertulis kepada Kepala Dinas

Pendapatan Daerah dan Staf Dinas Pendapatan Daerah untuk lebih cermat

dalam membukukan pendapatan daerah serta melakukan rekonsiliasi

pendapatan setiap bulan dengan Satuan Kerja yang melaksanakan tugas

pengelolaan keuangan daerah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

3. Penyetoran Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 Tidak Tertib

Berdasarkan pemeriksaan atas ketertiban penyetoran Sisa UUDP,

diketahui bahwa :

a. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp64.294.884.088,00,

diantaranya sebesar Rp37.046.858.605,00 disetor sampai dengan 10

Januari 2007, dan sisanya sebesar Rp27.248.025.483,00 disetor melewati

tanggal 10 Januari 2007. Daftar keterlambatan penyetoran sisa UUDP

adalah sebagai berikut:

No. Satuan Kerja Tanggal Penyetoran Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 1. KDH 20/01/2007 362.875,002. SEKRETARIAT DAERAH 12/01/2007 s.d 16/03/2007 21.191.117.772,003. SEKRETARIAT DPRD 11/01/2007 dan 15-01- 2007 25.512.700,004. DISPENDA 11/01/2007 s.d 01/02/2007 38.232.065,005. BAPPEDA 12/01/2007 196.068.642,006. KESBANGLINMAS 25/01/2007 dan 05-02-2007 27.317.775,007. KANTOR PENGHUBUNG 31/01/2007 119.972.206,008. SATPOL PP 05/02/2007 10.929.441,009. BKD 18/02/2007 dan 21/02/2007 820.000,00

10. DINAS PERTANIAN 01/03/2007 dan 07-03-2007 448.609.754,0011. DINAS KELAUTAN 18/01/2007 dan 09-02-2007 12.696.000,0012. DISPERINDAG 22/01/2007 s.d 13/02/2007 233.399.687,0013. DISNAKERTRANS 15/02/2007 dan 16-02-2007 335.550.292,0014. DINAS KESEHATAN 11/01/2007 dan 15/01/2007 823.274.759,0015. DIKPORA 11/01/2007 s.d 15-03-2007 3.645.594.314,0016. KPAD 22/01/2007 8.475.238,0017. DINAS PERHUBUNGAN 05/02/2007 dan 06/02/2007 41.192.725,00

1 2 3 4 18. BAPEDALDA 16/01/2007 70.690.460,0019. KEPENDUDUKAN DAN

CAPIL 22/01/2007 18.208.778,00

Total 27.248.025.483,00

b. Pemeriksaan atas tindak lanjut temuan pemeriksaan Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2005 diketahui nilai SPM yang telah terbit dan telah

dicairkan ceknya kepada Pemegang Kas Sekretariat Daerah pada Tahun

Anggaran 2005 adalah sebesar Rp191.551.956.627,00. Dari jumlah

tersebut, Biro Keuangan dhi Bagian Verifikasi telah mensahkan

pertanggungjawaban Pemegang Kas sebesar Rp184.059.629.725,00,

sehingga terdapat sisa kas sebesar Rp7.492.326.902,00

(Rp191.551.956.627,00 - Rp184.059.629.725,00).

Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa dari sisa kas sebesar

Rp7.492.326.902,00 telah disetor ke Kas Daerah sebesar

Rp6.622.416.896,00 sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor

sebesar Rp869.910.006,00 (Rp7.492.326.902,00 - Rp6.622.416.896,00)

dan s.d pemeriksaan tanggal 12 Mei 2007, sisa UUDP tersebut juga belum

disetor ke Kas Daerah.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 57:

a. Ayat (1) yang menyatakan Pengguna Anggaran wajib

mempertanggungjawab-kan uang yang dipergunakan dengan cara

membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa SPJ berikut lampirannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat

tanggal sepuluh bulan berikutnya.

Hal tersebut mengakibatkan sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 dan

2005 sebesar Rp28.117.935.489,00 (Rp27.248.025.483,00 +

Rp869.910.006,00) tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau dan terdapat potensi kerugian daerah sebesar

Rp869.910.006,00.

Hal tersebut terjadi karena :

a. Para Pemegang Kas lalai menyetorkan sisa UUDP tepat pada waktunya.

b. Para Atasan Langsung Pemegang Kas belum optimal dalam melakukan

pengendalian dan pengawasan khususnya yang terkait dengan ketertiban

penyetoran sisa UUDP di lingkungan kerja masing-masing.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengakui temuan

tersebut dan menyatakan ke depan akan lebih menertibkan penyetoran sisa

dana ditangan bendahara pengeluaran.

BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar:

a. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada para Atasan Langsung

Pemegang Kas dan Pemegang Kas untuk lebih meningkatkan

pengendalian dan pengawasan khususnya atas ketertiban penyetoran sisa

UUD di lingkungan kerja masing-masing.

b. Memerintahkan Pemegang Kas Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2005

untuk segera menyetorkan sisa UUDP Tahun Anggaran 2005 sebesar

Rp869.910.006,00 ke Kas Daerah.

4. Hasil Kegiatan yang Dibiayai dari Belanja Modal Provinsi di atas Aset

Milik Pemerintah Kabupaten/ Kota Belum Dihibahkan

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menganggarkan dana untuk belanja modal sebesar Rp245.591.767.220,00 dengan realisasi sebesar Rp181.640.530.541,39. Realisasi belanja modal tersebut seluruhnya telah dikapitalisir ke aktiva tetap, sehingga nilai aktiva tetap meningkat dari sebesar Rp63.301.749.250,00 per 31 Desember 2005 menjadi sebesar Rp244.942.279.791,39 per 31 Desember 2006.

Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian dari belanja modal tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berlokasi dan

atau di atas aset milik Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota seperti terlihat pada anggaran belanja modal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Kesehatan. Dari total anggaran belanja modal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp59.855.033.200,00 diantaranya dialokasikan untuk : a. Pengadaan mesin tik untuk 300 SD/MI sebesar Rp870.000.000,00; b. Pengadaan peralatan multimedia 12 SMP sebesar Rp1.080.000.000,00; c. Pengadaan buku mata pelajaran SLTP/MTs se-Provinsi Kepulauan Riau

sebesar Rp612.000.000,00; d. Pembangunan USB SMPN 24 Bengkong Sadai Batam sebesar

Rp1.298.235.000,00. Dari total anggaran belanja modal pada Dinas Kesehatan sebesar Rp21.316.960.000,00 diantaranya dialokasikan untuk : a. Rehabilitasi Puskesmas Moro sebesar Rp180.000.000,00; b. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pekajang Kabupaten Lingga sebesar

Rp160.000.000,00; c. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pangke Kabupaten Karimun sebesar

Rp133.280.000,00; d. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Temayong Batam sebesar

Rp123.360.000,00. Pembebanan untuk pekerjaan tersebut ke dalam belanja modal pada satu sisi

memenuhi karakteristik belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintahan, namun pada sisi yang lain berpengaruh terhadap nilai

yang dikapitalisasi ke aktiva tetap karena aset tersebut sebagian adalah milik

Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan atau secara fisik

dikuasai/diserahkan ke masing-masing Pemerintah Kabupaten/Pemerintah

Kota.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap yang menyatakan aset adalah

sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial

di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Saat pengakuan aset akan lebih

diandalkan apabila terdapat bukti telah terjadi perpindahan hak kepemilikan

dan atau penguasaan secara hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran untuk

membiayai kegiatan seperti diuraikan di atas dapat dibebankan pada belanja

selain belanja modal.

Hal tersebut mengakibatkan aktiva tetap yang disajikan dalam neraca

belum sepenuhnya memenuhi karakteristik aset yang diatur dalam PP Nomor

24 Tahun 2005. Khususnya penguasaan atas aset yang dimaksud dan

Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota belum dapat mencatat aset atas

kegiatan dimaksud meskipun secara fisik telah memanfaatkan dan

menguasainya.

Hal tersebut terjadi karena pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan

tersebut masih dibebankan kepada belanja modal dan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau belum membuat aturan tentang penghibahan hasil kegiatan

dimaksud kepada pemerintah kabupaten/pemerintah kota.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan pada

dasarnya penganggaran Belanja Modal khususnya berkaitan dengan bidang

pendidikan dan bidang kesehatan merupakan kebijakan yang ditempuh

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan pelayanan

dasar bagi masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan dan bidang

kesehatan. Pada Tahun 2006 kebijakan penganggaran diarahkan ke Belanja

Modal dengan harapan belanja tersebut dapat tercatat sebagai inventaris

daerah untuk kemudian diserahkan kepada pengguna barang dan dicatat dalam

daftar inventaris.

BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar

memerintahkan aparat terkait untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan yang

berlokasi dan atau di atas aset milik Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota

dan mengatur tata cara penyerahannya sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Penyampaian Daftar Pengadaan Barang oleh Satuan Kerja Tidak Tertib

Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah yang

lebih akuntabel, setiap Kepala Unit/Satuan Kerja berkewajiban membuat

laporan hasil pengadaan barang dan menyampaikan kepada Kepala Daerah

melalui Bagian Aset. Selanjutnya Bagian Aset mengkompilasi laporan hasil

pengadaan barang tersebut menjadi Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa rekapitulasi Daftar Mutasi

Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006 yang

dibuat oleh Biro Umum dan Perlengkapan belum mencerminkan hasil

pengadaan barang dari seluruh satuan kerja. Hal tersebut antara lain terlihat

dari perbedaan realisasi belanja modal selama Tahun Anggaran 2006 sebesar

Rp181.640.530.541,39 berbeda dengan jumlah yang dilaporkan oleh Bagian

Aset sebesar Rp100.283.264.494,00. Selain itu diketahui bahwa s.d tanggal 8

Mei 2007 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga belum menyampaikan

laporannya kepada Bagian Aset.

Hasil konfirmasi pada Kepala Bagian Aset diperoleh informasi bahwa

untuk memperlancar penyusunan Neraca, Asisten Administrasi telah

menyampaikan beberapa kali surat kepada Kepala Badan, Dinas, Biro dan

Kantor perihal penyampaian Rekapitulasi Pengadaan Barang Tahun Anggaran

2006 sebagai berikut :

a. Surat Nomor 0758/000/S/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006, yang

memuat agar masing-masing Kepala Badan, Dinas, Biro dan Kantor

menyampaikan daftar pengadaan Tahun Anggaran 2006 terhitung 1

Januari s.d 31 Oktober 2006 dan untuk pengadaan yang dilaksanakan pada

bulan Nopember dan Desember 2006 agar disampaikan selambat-

lambatnya tanggal 25 Desember 2006.

b. Surat Nomor 838/020/UM/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006, yang

memuat agar daftar pengadaan barang disampaikan selambat-lambatnya

tanggal 8 Januari 2007.

c. Surat Nomor 096/028/UM/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 kepada Kepala

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro

Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi

Kepulauan Riau, yang memuat agar daftar pengadaan barang disampaikan

selambat-lambatnya tanggal 12 Februari 2007.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Kepmendagri No.152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Daerah:

1) Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan bahwa Kepala Biro atau Kepala

Bagian Perlengkapan sebagai Pembantu Kuasa Barang bertanggung

jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah.

2) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Biro atau Kepala

Bagian Perlengkapan mengkompilasi Laporan Hasil Pengadaan Barng

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan lampiran

APBD tahun yang bersangkutan.

b. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah:

1) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh barang yang

pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening

aset daerah yang berkenaan dan dicatat dalam daftar aset daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ayat (2) yang

menyatakan bahwa pembukuan aset daraeh, termasuk perhitungan

nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang

melaksanakan fungsi akuntansi pemerintah daerah.

2) Pasal 93 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa

penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan Kepala Daerah tersebut, yang pada ayat 3

huruf j menyebutkan bahwa salah satu lampiran dimaksud adalah

Daftar Aset Yang Diperoleh Pada Tahun Berkenaan.

Hal tersebut mengakibatkan :

a. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006 belum dapat memberikan

informasi penambahan aset secara lengkap dan akurat.

b. Terjadi potensi kehilangan aset Pemerintah Daerah.

Hal tersebut terjadi karena :

a. Pemegang Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga lalai

dalam melaksanakan tugasnya.

b. Pengendalian dan pengawasan Atasan Langsung dari para Pemegang

Barang masing-masing satuan kerja belum optimal dan belum menaati

ketentuan yang berlaku.

c. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan dalam melaksanakan tugasnya

belum optimal dan belum menaati ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan akan lebih

tertib dalam pengumpulan data pengadaan barang dan memberikan teguran

secara intensif kepada SKPD yang tidak menyampaikan laporan secara tertib.

BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar

secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada Kepala Biro Umum dan

Perlengkapan dan para Atasan Langsung Pemegang Barang dan Pemegang

Barang untuk lebih tertib dalam menyampaikan laporan hasil pengadaan

barang sesuai ketentuan yang berlaku serta memerintahkan secara tertulis

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan untuk melakukan konsolidasi laporan

hasil pengadaan barang dengan satuan kerja terkait.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN