lesson learned2007.menkes
TRANSCRIPT
LESSON LEARNT 2007 DANALTERNATIF PENGELOLAAN TAHUN
2008JPKMM-ASKESKIN
Dipresentasikan oleh :Ali Ghufron Mukti
Negara US$/kapita %PDB %Pem %Masy
Singapura 898 4,3 30,9 69,1Brunei 430 3,5 78,2 21,8Malaysia 149 3,8 53,8 46,2Thailand 90 4,4 69,7 30,3Philippines 28 2,9 39,1 60,9Indonesia 26 3,2 36 64
Sumber: World Health Report 2005
Biaya Kesehatan Negara-negara Asean
JPK di Indonesia JPK di Indonesia
Depnaker Depkeu Depkes Dephankam
JAMSOSTEKASKES &
Jamkesda &Masy Miskin
Asuransi Komersial ASABRI
TipeJaminan Sosial
Asuransi Komersial/
Privat
Askes Sosial,
Komersial, Miskin
Free health
services
Cakupan
2. 9 Juta (1.32%)
5 juta, termasuk
PersonalAccident (2.27%)
14 Juta + 5 Juta + 76,4 Juta(45 %)
2 Juta(1%)
Pengawasan teknisPengawasan finansial Mid 2005 : 105,3 Juta dari 220 Juta Penduduk ( 47,9%)
BIAYA KES
Penduduk
Miskin
Penduduk
Mampu
Pem
Jaminan Kesehata
n sukarela
Masy
Jaminan Kesehata
n wajib/SJS
N
Collection Pooling Allocation /purchasing
Public-Private Mix
UKM UKP
SKN sebagai Landasan Kebijakan Pembiayaan
INPUT Produksi
PPK
Tinjauan Permasalahan Sistem Pembiayaan
Model Sistem Pembiayaan Kesehatan
1 NHS2. Mekanisme Pasar Asuransi Komersial3. Asuransi Kesehatan Sosial (UU 40/SJSN, UU 32/2004)4. Sosialis5. Dll
Askeskin/Jamkeskin/Bankeskin
• Program strategis dan sejak th 2005: dampak utilisasi jelas
• RJ meningkat 392% (1,4 jt->6,9jt)• RI meningkat 184% (562.167 kasus ->1,6
jt)• Kasus katrastopik (op jantung) 676% (380-
>2950)• BOR banyak kls 3 > 100%
Pelaksanaan Askeskin 2007
• Pembiayaan Pelayanan Primer digabung UKM dan UKP
• UKP di RS dan dI PPK I Verifikator oleh PT ASKES
PENGELOLAAN JPKMM ASKESKIN 2007
Perbedaan Tata Laksana Yankes di RS Tahun 2006-2007
2006
• KEBUTUHAN OBAT DI RS : PT ASKES PKS DNG INST FARMASI/ APOTIK
• MENGGUNAKAN OBAT GENERIK, MASIH DIMUNGKINKAN DNG PROT/ TH/ atas PERSETUJUAN KomDIK
• APABILA ADATERJADI R/ DILUAR KETENTUAN MENJADI TJ PEMDA/RS
• APABILA TERJADI KETIADAAN OBAT DI RS PT ASKES BER TANNGUNG JAWAB DNG MELAKUKAN KOORDINASI DNG PIHAK TERKAIT
2007
• RS BERTANGNGGUNG JAWAB TERHDP KEBUTUHAN YANKES RS
• SEPENUHNYA MENGGUNAKAN FORMULARIUM OBAT ASKEKSIN
• APABILA TERJADI R/ DILUAR
FORMULARIUM MENJADI TANGGUNG JWB RS/PEMDA
• PELAYANAN OBAT RANAP DI RS MENERAPKAN ONE DAY DOSE DISPENSING
• INSTALASI FARMASI/APOTIK RS DAPAT MENGGANTI OBAT DNG OBAT-OBATAN YANG JENIS DAN HARGANYA SEPADAN
• APABILA TERJADI KETIADAAN OBAT DI RS MAKA RS BERTANGGUNG JAWAB DNG MELAKUKAN KOORDINASI DNG PIHAK TERKAIT
Problems Pengelolaan Askeskin 2007
Stakeholder • Masalah data maskin• Penyimpangan penetapan yang berhak
mendapat pelayanan JPKMM-Askeskin• Lambatnya distribusi kartu kepada peserta
JPKMM-Askeskin• Dana APBD dan APBN tidak terpadu• Fungsi Hirarki pemerintahan sebagaimana
diatur oleh UU/PP belum optimal• Ketegangan dan kurang jelas dan kurang
jalan koordinasi
• Tidak semua memiliki kartu JPKMM-Askeskin
• Banyak kartu lain yang beredar di masyarakat : SKTM,SLT, RASKIN
• Jarak tempat tinggal ke unit pelayanan relatif jauh
• Biaya transport • Harus meninggalkan pekerjaan untuk
berobat• Tidak memahami hak dan kewajibannya• Merasa didiskriminasi• Mutu layanan
Peserta/Maskin
• Obat di luar paket dan formularium JPKMM-Askeskin
• Anjuran membuat SKTM bila pasien tidak mampu bayar
• Petugas kurang memahami administrasi dan prosedur
• Prosedur klaim lama• Tidak semua dibayarkan• Biaya tidak cukup• Sering menangani masalah admnistratif
gakin bukan medis
Rumah Sakit
• Good governance dalam administrasi kurang berjalan• Load terlalu tinggi kurang sesuai kemampuan• Triwulan3 data base 53,9 jt (70,6%), kartu terbit 42,5
jt (55,5%) dan kartu yg tlh terdistribusi 40,3 jt (52,8%)
• Pemda yang menyerahkan data miskin 208 mulai tambah
• Pembayaran klaim ke PPK/RS mengalami keterlambatan (responsiveness)
• Pengelolaan keuangan Gakin kurang transparan• Pengelolaan dana sosialisasi kurang mendorong
sosialisasi di masyarakat• Adanya opini masyarakat bahwa penunjukkan PT.
Askes, tidak sesuai dengan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) pasca putusan Mahkamah Konstiusi (MK), PT yang berorientasi profit menangani Gakin
PT Askes
PT Askes
• Sebagian petugas dalam pelayanan masih belum bisa membedakan Gakin dan peserta lain
• Sebagian peserta Askes PNS merasa paket layanan lebih rendah dari gakin dan pakai iur biaya yang lumayan
• Koordinasi dengan pemda terutama yang mengembangkan jamkesda masih lemah
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah• Tidak banyak telibat dan belum banyak difungsikan• Peran-fungsi, tugas dan pembagian urusan
berbagai stakeholder terutama Pemda dengan memperhatikan UU 32/2004, PP 38 belum optimal
• Sebagian merasa pembiayaan gakin tugas pemerintah pusat
Tidak tepat waktu pelaksanaan, distribusi manlak sering Terlambat, kontrol implementasi di lapangan perlu Ditingkatkan, belum menyusun pedoman bagi daerahYang mengembangkan sistem jaminan untuk gakin di luarPNS dan Non-Gakin
Permasalahan Askeskin
• Teknik Medis dan Perasuransian• Fungsi Audit medis (IDI?), UR, unit cost,
pembayaran dll• Administrasi publik –Good governance
• Peran-fungsi, tugas dan pembagian urusan berbagai stakeholder terutama pemda(UU 32/2004, PP 38, PP 41/2007
• Politik• Berbagai aspek isu politik
Perbandingan Kondisi Demografi, Geografis & Ekonomi Negara - Negara Penyelenggara JKS
Adanya PP 38 tahun 2007
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
• Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
• Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
Dalam pembiayaan jaminan Pemeliharaan Kesehatan, urusan pemerintah di berbagai tingkat dapat disebutkan sebagai berikut:
Pemerintah Daerah Provinsi• Pengelolaan/penyelenggaraan, bimbingan,
pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi.
• Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
Pemerintah (Pusat)• Penetapan norma, standar, prosedur dan
kriteria bidang jaminan pemeliharaan kesehatan.
• Pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional.
ALTERNATIF PENGELOLAAN JPKMM-ASKESKIN 2008
MEDIS
ADMNS
UNIT ANTI FRAUD
Alternatif Pengelolaan
• Prinsip good governance (akuntabel, transparan dan partisipatif)• Pemisahan antara Regulator dan operator• Efisien dan efektif• Program Depkes dan kendali di Depkes tetapi pekerjaan ringan dan
proses cepat• Sharing tanggung jawab tentu diikuti akses uang dan wewenang• Sederhana tidak complicated• Bantuan sosial pengelolaan terserah Depkes• Perlu waktu transisi untuk tidak menimbulkan gejolak• Keterpaduan dg program pengentasan kemiskinan
Uraian Alternatif PengelolaanAskeskin 2008
Penyelenggaraan
1. Landasan Hukum2. Penataan sasaran3. Pelayanan kesehatan4. Pengelolaan dan Penyaluran
dana5. Pemantuan dan evaluasi6. Pengorganisasian7. Verifikator
1. Landasan Hukum
• Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3)• Deklarasi World Health Organization (WHO) Tahun 1948• Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasca Putusan MK• Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan• Undang-undang No. 32 Tahun 2004 • PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan • Keputusan Menteri
2. Penataan Sasaran
• Jumlah maskin ditetapkan berdasar atas data BPS • Pimpinan daerah menetapkan jumlah dan nama sasaran
jika melebihi data BPS dibebankan anggaran pemda• Setiap maskin memperoleh kartu peserta dari Tim
Koordinator/Pemda yang dibantu oleh Verifikator • Setiap daftar maskin diumumkan di Balai
Desa/Kelurahan/RW
3. Pelayanan Kesehatan
• Berjenjang dan komprehensif sesuai standar• Diberikan oleh PPK Pemerintah ataupun Swasta• Pelayanan obat formularium dan generik di RS• Pusat membuat pedoman cara pembayaran pada PPK (PPS)
4. Pengelolaan dan penyaluran dana
• Sumber dana• Dana bantuan sosial yankes pada APBN Depkes
dan bisa didukung dengan dana APBD• Alokasi:
• Dana Yankes puskesmas dan RS• Kegiatan koordinasi,sosialisasi dan pembianaan• Administrasi kartu• Kegoiatan monev dan penangan keluahan• Verifikasi
• Dana pelayanan kesehatan di alokasikan untuk Pusat, Propinsi dan Kab/kota yang disalurkan melalui Bank dengan pembagian Pusat 13%, Propinsi 14%, kab/kota 65% (Meski uang atas otoritas Depkes, ada floating fund)
• Dana disimpan di bank sesuai alokasi dan bisa diakses oleh semua stakeholders
• Dana digunakan dimasing2 hirarki pemerintahan jika kurang daerah masing-masing hirarki bertanggungjawab thdp kekurangan
• Dana pelayanan kesehatan hanya bisa digunakan untuk yankes gakin dan dilaporkan ke publik secara rutin
• Dana milik gakin dan disinkronisasi dan koordinasi antara pemkab/kota, propinsi dan pusat
4. Pengelolaan dan penyaluran dana
• PPK klaim kepada Verifikator, setelah diverifikasi di laporkan ke Dinkes/Pemda, lalu Dinkes/Pemda mengeluarkan Surat Perintah atas nama Menkes Pembayaran ke Bank, untuk membayar kepada RS/Puskesmas
• Daerah yang telah menjamin seluruh penduduknya dapat memadukan dana APBN dan APBD menjadi satu kesatuan baik di tingkat Kabupaten atau Propinsi
4. Pengelolaan dan penyaluran dana
Internal• Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala
dengan berbagai bentuk seperti: pertemuan/koordinasi, analisis laporan, supervisi, penelitian langsung/survei
• Adanya Laporan berjenjang dari Pemkab/kota, Propinsi, Pusat
• Verifikator baik medis (medical advosary Board-IDI) dan administratif
Eksternal• Stakeholders dapat mengkases informasi dana di bank• Penanganan keluhan melalui UPM di masing-masing
wilayah• Pengawasan fungsional• Pengawasan LSM/Akademisi/Ormas
5. Pemantauan dan Evaluasi
6. Pengorganisasian• Tim Koordinasi di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota
yang berfungsi untuk melaksanakan tugas menetapkan kebijakan operasional, melakukan pembinaan, pemantauan, penyelesaian masalah dan koordinasi penyelenggaraan jamkeskin yang melibatkan lintas sektor dan stakeholders terkait di masing-masing tingkat dibentuk oleh Menkes dan Kepala daerah Propinsi dan kab/kota dengan leading sektor Depkes dan dinkes.
• Pelaksana Operasional satgas/satker jamkeskin di Depkes/ dinkes (kerjasama Jamkesda/jamkesos/ PT Askes) yang didukung Medical Advisory Board) (tugas administratif dan verifikasi)
• PPK• Bank/PT Pos
7. Verifikator
• Unsur Medis dan Administrasi• Medis IDI sebagai Medical Advisory Board• Adminstrasi PT Askes, Jamkesda, swasta usulan daerah• Insentif Berbasis Kinerja• Call center• LINK DENGAN UNIT ANTI FRAUD• FORM KLAIM UNIFORM• Pembayaran PPS
Keunggulan Alternatif Pengelolaan Askeskin 2008
• Sesuai dengan prinsip good governance (transparan, akuntabel, partisipatif dan kerjasama semua pihak)
• Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pembagian urusan pemerintahan
• Koordinasi dan komunikasi akan berjalan lebih baik• Pembayaran ke PPK/RS jauh lebih cepat• Jika ada masalah cepat teratasi• Dampak jika terjadi masalah tidak mempengaruhi
kinerja jamkeskin secara nasional seperti tahun 2007
• Masalah dapat diatasi setiap level pemerintahan • Proses pembelajaran dan edukasi bagi stakeholders
dan masyarakat
• Pencapaian jumlah masyarakat Indonesia yang akan terjamin akan jauh lebih cepat
• Dana tersimpan aman dan transparan di bank yang dapat dimonitor oleh stakeholder dan publik
• APBN dan APBD saling mendukung pendanaan dalam sistem pengelolaan Askeskin model ini.
• Pemda akan ikut bertanggungjawab dan juga bertindak sebagai risk taker
• NHA (Catatan Akuntansi Keuangan Kesehatan) akan lebih mudah terlaksana
• Efektifitas efisiensi pelayanan kesehatan akan tercapai
• Tim verifikator diberikan insentif berbasis kinerja
Keunggulan Alternatif Pengelolaan Askeskin 2008
Penutup
Dengan alternatif pengelolaan untuk tahun 2008 maka sebagian besar permasalahan dapat diatasi meskipun tentu masih ada masalah. Alternatif pengelolaan ini tidak saja mendekatkan kesusuaian antara Kebijakan dan operasional di lapangan baik dari aspek politik, teknis medis-ekonomi-perasuransian tetapi pelayanan publik dengan prinsip-prinsip good governance akan lebih mudah tercapai. Sharing tanggung jawab akan dipikul oleh semua stakholder baik secara horizontal maupun vertikal sehningga penyelenggaraan akan lebih efektif dan efisien. Dengan sistem ini pula maka pencapaian universal coverage sebagaimana cita-cita kita semua akan cepat tercapai.
Terima KasihTerima KasihJika ada yang perlu diklarifikasi dapat menguhubungi:
Bp Ghufron d/a Magister Kebijakan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tlp (274) 544044