LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Kelompok 6Dinni Fatrisya 1011011006M.Fazrie Amalsyah 1111011083Albet Dani Saputra 1211011012Citra Laras Maharani 1211011036Fadil Muhammad1211011059Kemas Rahmat Zen Vani 1211011081Miftachul Choiri 1211011098Rafida Desty Harmuli 1211011124Umi Restu Suci Nyai Putri 1211011152Brenda Metarani 1211021023

Pengertian LPSLembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatulembaga independenyang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan diIndonesia. Badan ini dibentuk berdasarkanUndang-undangRepublik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada22 September2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September2005. Lembaga ini awalnya dibentuk oleh pemerintah sejak terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang diperuntukkan menangani masalah perbankan yang melanda saat itu, nama lembaga pada saat itu adalah BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Fungsi LPS

LPS sebagai lembaga yang dibentuk pemeritah mempunyai beberapa fungsi yang penting, antara lain :Menjamin simpanan nasabah penyimpan Fungsi utama dari LPS adalah untuk menjamin simpanan para nasabah dari adanya masalah-masalah perbankan di bank tempat nasabah menyimpan. Jadi LPS memberikan suatu jaminan kepada nasabah atas sejumlah simpanan yang besarannya telah diatur dalam Undang-Undang bahwa simpanan para nasabah akan diganti bila bank tempat nasabah menyimpan uang bangkrut atau pailit.

Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnyaDalam praktiknya, LPS merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi juga sebagai pemelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Jadi LPS juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan kepada para bank yang dijamin oleh LPS dapat berupa penetapan premi atau biaya atau kebijakan lainnya.Tugas LPS

Berikut adalah beberapa tugas yang dilakukan oleh LPS:Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpananMelaksanakan penjaminan simpananMerumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankanMerumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemikMelaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.Wewenang LPSSeperti pada penjelasan fungsi LPS, LPS memilki melakukan beberapa wewenang guna untuk menjaga kestabilan perekonomian di Indnonesia. Wewenang tersebut antara lain :Menetapkan dan memungut premi penjaminan2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4

6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan9. Menjatuhkan sanksi administratif Jadi dalam praktiknya LPS yang merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah memilki wewenang atau otoritas untuk menetapkan kebijakan-kebijakan kepada para bank yang dijamin simpanan nasabahnya untuk menjaga kestabilan perekonomian.

Struktur Organisasi LPS

Dapat dilihat dari struktur organisasi LPS di atas, bahwa Organisasi LPS terdiri dari dua kepala penting yaitu Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisioner merupakan pimpinan LPS yang di bawahnya terdapat anggota komite-komite, yang dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisioner. Kepala Eksekutif adalah salah satu Anggota Dewan Komisioner yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS yang di bawahnya terdapat anggota-anggota penggerak operasional LPS.

2.6. Kepesertaan LPS2.6.1 Peserta LPS1. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan 2. Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah 3. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan

2.7. Simpanan yang Dijamin dan yang Tidak Dijamin2.7.1 Simpanan yang DijaminLPS menjamin semua jenis simpanan yang ada pada suatu bank tempat nasabah menyimpan uangnya sesuai dengan ketentuan penjaminan dari LPS. Berikut adalah rincian simpanan yang dijamin oleh LPS :1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu2. Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah3. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain4. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account);5. Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening 6. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan.2.7.2 Simpanan yang Tidak DijaminLPS dalam beberapa kasus tidak menjamin beberapa simpanan yang tidak memenuhi kriteria, yaitu sebagai berikut:1. Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atauc. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

2.Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila:a. Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/ataub. Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

3. Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.*4. LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan:a. Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan; danb. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.

5. Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.6. Dalam hal Nasabah Penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:a. Mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; ataub. Melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

7. Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan, LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.8. LPS hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS.9. Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan.

BAB IIIPEMBAHASAN3.1 Sejarah Perkembangan LPSIndustri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional karena industri perbankan berperan besar dalam menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat mengakibatkan penarikan secara besar besaran yang membuat banyak bank dan beberapa lembaga keuangan lain gulung tikar. Untuk mengatasi krisis yang telah terjadi di masyarakat, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk.

Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

3.2 Masalah yang Dihadapi LPS dan Solusi3.2.1 Keterbatasan Modal LPSKeterbatasan modal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelamatkan bank bermasalah bisa menjadi pemicu terjadinya problem pada bank untuk gagal secara sistemik. Kegagalan sistemik merupakan suatu keadaan dimana operasional bank tertentu dapat dihentikan oleh otoritas pengawasan perbankan oleh negara karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban kepada para deposan atau karena tidak bisa membayar atau memenuhi permintaan dana-dana yang masih merupakan bagian dari kewajibannya. Apabila keadaan ini dibiarkan untuk berlanjut, keberadaan LPS dapat memberikan kontribusi terhadap kegagalan sistemik bagi industri perbankan.

Bukan sebatas asumsi, karena penilaian tersebut disampaikan oleh bebarapa ahli dalam bidang keuangan sperti Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono dan beberapa ahli lainnya.Tingginya risiko yang dihadapi industri perbankan, harus disikapi LPS dengan memperkuat kecukupan modal untuk penjaminan. Untuksaat ini tantangan terbesar yang dihadapi LPS dalam sistem jaminan deposito adalah perilaku moral hazard dari para pelaku, baik bank maupun deposan. Tantangan lain, tidak hati-hatinya bank dalam mengelola dana pihak ketiga dan menempatkannya pada kredit berisiko tinggi. "Sementara, deposan tidak mengawasi dan mengevaluasi perilaku bank," ujarnya.

Padahal sebagai sebuah lembaga penjamin simpanan, LPS seharusnya memiliki aset dan cadangan modal yang mencukupi untuk membantu masyarakat dalam menjamin simpanannya. Menurut kami, pemerintah seharusnya memberikan suntikan dana yang lebih besar kepada lembaga lembaga yang membantu masyarakat untuk berkembang dibidang ekonomi.

3.3. Perkembangan Regulasi Pemerintah tentang LPS

Lembaga penjaminan simpanan memiliki undang undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi klaim dan lembaga penjamin simpanan:1. Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 22 September 2004, LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk mengurangi beban anggaran negara dan meminimalkan moral hazard. Namun demikian, tetap dijaga kepentingan nasabah secara optimal. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan. Adapun jenis simpanan di bank yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat deposito dan deposito berjangka serta jenis simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Skim penjaminan LPS telah dimulai secara penuh pada sejak tanggal 22 Maret 2007.b) Apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan keuangan dan gagal disehatkan kembali sehingga harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu, sebagaimana ditetapkan. Adapun simpanan nasabah yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Dengan adanya penjaminan simpanan nasabah bank oleh LPS, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dapat tetap terpelihara.

2. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96 Pasal 11yang telah diubah sebagai berikut : (1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah). (2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;

c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (Sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; ataud. terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

BAB IVPENUTUP4.1 KesimpulanLembaga penjamin simpanan merupakan suatu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menjamin simpanan para nasabah di bank tempat lembaga penjamin simpanan menjaminnya. Dalam penjaminannya semua jenis tabungan dijamin akan tetapi tidak semua jumlah tabungan dijamin dan diganti bila terjadi masalah di bank yang dijamin, melainkan sejumlah besaran yang telah diatur dalam peraturan lembaga penjamin simpanan.Lembaga penjamin simpanan memiliki wewenang untuk menetapkan besaran-besaran premi kepada para bank yang dijamin, dan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Serta tidak semua kriteria penyimpan dijamin, melainkan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.Alasan terutama dibentuknya LPS adalah untuk memberikan rasa aman dan rasa kepercayaan para nasabah untuk menabung uangnya di bank yang akan membuat sistem perbankan dan perekonomian di Indonesia dapat stabil dan terus bekembang.

Dalam perjalannya, terdapat banyak masalah seperti pada kurangnya permodalan dan permintaan untuk menurunkan tingkat tabungan yang dijamin. Karenya dibutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah untuk menangani masalah tersebut sebab LPS merupakan lembaga yang sangat penting kepada para nasabah sebagai lembaga yang menjamin tabungan para nasabah, serta untuk menunjang dan menjaga kestabilan perekonomian dan perbankan di Indonesia.

4.2 Saran Saran kami kepada pemerintah agar lebih dan terus memerhatikan LPS dan membantu menyelesaikan masalah-masalah LPS. Di mana LPS merupakan suatu lembaga penjamin simpanan nasabah yang memberikan rasa nyaman dan aman kepada nasabah dalam menyimpan uangnya di bank. Jika LPS tidak ada maka para nasabah akan enggan untuk menabung di bank dan bank akan kekurangan dana untuk pembiayaan masyarakat yang ingin meminjam uang. Hal itu akan mengakibatkan penurunan perekonomian Indonesia.

Kepada para nasabah agar tetap terus menyimpan dananya di bank sebab sebagian simpanan nasabah akan dijamin oleh LPS. Dengan terus menyimpan dana di bank, maka bank akan mendapat dana untuk perkreditan masyarakat umum yang akan mendorong system perekonomian.Kepada LPS sendiri agar terus menjadi lemabga yang menjamin simpanan para nasabah yang akan mendukung system perekonomian di Indonesia. Serta agar LPS menetapkan kebijakan-kebijakan yang membuat para nasabah tetap merasa aman dan tenang untuk menyimpan dananya di Bank.

DAFTAR PUSTAKAAndrian, Thomas. 2014. Lembaga Penjamin Simpanan.Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2 Mei 2014. (Presentasi disajikan pada saat mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya).http://www.lps.go.id/http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penjamin_Simpananhttp://www.ipotindonesia.com/ipot_new/news_general_20110418.php?folder=L21udC9zdGFsZmEvSVBPVE5FV1MvaXBvdF9uZXdzL2NvbnRlbnQ=&path=/2013/10/02/29044.html http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/448535-lps--nilai-penjaminan-simpanan-rp2-miliar-terlalu-besar